Docstoc

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN DAN KEDUDUKAN INTERNET PROTOKOL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN MAYANTARA (CYBER CRIME)

Document Sample
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN DAN KEDUDUKAN INTERNET PROTOKOL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN MAYANTARA (CYBER CRIME) Powered By Docstoc
					    TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN DAN
KEDUDUKAN INTERNET PROTOKOL SEBAGAI ALAT BUKTI
   DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN MAYANTARA
                        (CYBER CRIME)




                        Penulisan Hukum
                             (Skripsi)


  Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna
Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
                Universitas Sebelas Maret Surakarta




                           Disusun oleh :

                  Muhammad Nur Ronggo Dinoyo
                          NIM. E 0005209




                      FAKULTAS HUKUM
        UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
                               2 0 10



                                                                    1
                  PERSETUJUAN PEMBIMBING



                       Penulisan Hukum (Skripsi)


     TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN DAN
KEDUDUKAN INTERNET PROTOKOL SEBAGAI ALAT BUKTI
    DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN MAYANTARA
                          (CYBER CRIME)


                                   Oleh
                    Muhammad Nur Ronggo Dinoyo
                            NIM. E0005209


Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
      (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta




                      Surakarta,     Januari 2010


                              Pembimbing




                        Kristiyadi, S.H.,M.Hum.
                       NIP. 195812251986011001



                                                                     2
                          PENGESAHAN PENGUJI

                           Penulisan Hukum (Skripsi)


    TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN DAN
KEDUDUKAN INTERNET PROTOKOL SEBAGAI ALAT BUKTI
   DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN MAYANTARA
                                 (CYBER CRIME)

                                          Oleh
                        Muhammad Nur Ronggo Dinoyo
                                   NIM. E0005209
 Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
 Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

                                         Pada:
                         Hari              : Jum’at
                         Tanggal           : 29 Januari 2010


                                 DEWAN PENGUJI
     1. Bambang Santoso, S.H., M.Hum :.................................................
                      Ketua
     2. Edy Herdyanto, S.H., M.H.                :.................................................
                   Sekretaris
     3. Kristiyadi, S.H., M.Hum                  :.................................................
                    Anggota


                                      Mengetahui
                                        Dekan,




                       Mohammad Jamin, S.H., M.Hum
                            NIP. 196109301986011001


                                                                                                      3
                               PERNYATAAN


       Nama           : Muhammad Nur Ronggo Dinoyo
       NM             : E0005209
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN DAN KEDUDUKAN
INTERNET PROTOKOL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK
PIDANA KEJAHATAN MAYANTARA (CYBER CRIME) adalah betul-betul
karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini
diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian
hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi
akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya
peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.


                                               Surakarta,   Januari 2010
                                               yang membuat pernyataan




                                               Muhammad Nur Ronggo Dinoyo
                                               NIM. E0005209




                                                                              4
                                  ABSTRAK

Muhammad Nur Ronggo Dinoyo, NIM. E0005209. 2010. TINJAUAN YURIDIS
TENTANG PENGATURAN DAN KEDUDUKAN INTERNET PROTOKOL
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN
MAYANTARA (CYBER CRIME). Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret.
         Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai
penggunaan alat bukti berupa informasi elektronik sebagai bukti dalam tindak
pidana kejahatan mayantara (cyber crime) dalam Undang-undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta mengetahui
implikasi yuridis terhadap penggunaan Internet Protokol sebagai alat bukti dalam
tindak pidana kejahatan mayantara (cyber crime).
         Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yakni penelitian yang
mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma dan kaidah yang berlaku
dimasyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian yang peneliti
lakukan adalah termasuk penelitian deskriptif yakni penelitian hokum yang
bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi)
lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku dengan pendekatan kualitatif yakni
pendekatan yang dipertentangkan dengan kuantitatif atau dengan kata lain
pendekatan yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara
tertulis dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka atau kuantitas yang
dilakukan pada metode pendekatan kuantitatif. Dalam mendukung penelitian ini
peneliti menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh secara tidak
langsung dari sumbernya, melainkan dari studi pustaka, dokumen, dan studi arsip.
Pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui kegiatan studi pustaka. Teknik
analisa data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik intepretasi
atau penafsiran, penafsiran otentik dan gramatikal digunakan dalam pokok
permasalahan nomor 1, penafsiran sistematis digunakan dalam pokok
permasalahan nomor 2.
         Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa
penggunaan alat bukti berupa informasi elektronik yang digunakan sebagai bukti
dalam tindak pidana kejahatan mayantara (cyber crime), telah di atur dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik yang tercantum dalam Pasal 5. Internet Protokol adalah merupakan
informasi elektronik sehingga Internet Protokol merupakan sebuah bukti digital
(digital evidence) yang dapat digunakan untuk membuktikan perkara kejahatan
dunia maya dalam pemeriksaan di Pengadilan.

Kata Kunci: internet protokol, pembuktian, alat bukti, cyber crime.




                                                                              5
                                   ABSTRACT


Muhammad Nur Ronggo Dinoyo, NIM. E0005209. 2010. JURIDICAL
OBSERVATION            ABOUT       ARRANGEMENT              AND      PROTOCOL
INTERNET POSITION AS A MEANS OF PROOF IN CYBER CRIME.
Law Faculty of Sebelas Maret University.
        This watchfulness aims to detect arrangement hits proof tool use shaped
electronic information as proof in crime doing an injustice cyber crime in number
law 11 year 2008 about information and electronic transaction with detect
juridical implication towards internet protocol use as a means of proof in crime
doing an injustice cyber crime.
        This watchfulness is watchfulness normative, that is watchfulness study of
law is concept as norm and operative norm socialized, and be everyone behavior
reference. watchfulness researcher does belong descriptive watchfulness that is
watchfulness hokum has explanation and aim to get description (description)
complete about condition of law operative with approach qualitative that is
approach that polarized quantitatively or equally approach that produce
descriptive data, that is what declared in writing without use calculation or
number or quantity that done in method approaches quantitative. In support this
watchfulness is researcher uses secondary data that is data that is got indirectly
from the source, but from book study, document, and archives study. Data
collecting that pass book study activity. Data analysis technique in this
watchfulness by using technique interpretation, authentic interpretation and
grammatical used in main number troubleshoot 1, systematic interpretation is used
in main number troubleshoot 2.
        Based on watchfulness result and discussion it can be concluded that proof
tool use shaped electronic information that used as proof in crime doing an
injustice cyber crime, at arrange in number law 11 year 2008 about information
and electronic transaction included in section 5. Internet protocol is electronic
information so that protocol internet is digital proof/digital evidence that can be
used to prove illusion world crime case in investigation at court.

Keyword: internet protocol, verification, proof tool, cyber crime.




                                                                                 6
                             KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikkum Wr. Wb.

   Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dengan bimbingan, pertolongan,
dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:
“Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan Dan Kedudukan Internet Protokol
Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kejahatan Mayantara (Cyber
Crime)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta.

   Persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan hingga terselesaikannya penyusunan
skripsi merupakan tantangan tersendiri bagi penulis. Banyak kesulitan dan
hambatan yang harus dilalui. Tetapi berkat arahan, bimbingan dan bantuan dari
berbagai pihak, maka akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

   Dengan terselesaikannya skripsi ini perkenakanlah penulis dengan ketulusan
mendalam menghaturkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan kepada:

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
   Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada
   penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Jatmiko Anom Husodo, S.H., selaku Pembimbing Akademik, yang
   telah membimbing dan membantu selama penulis menempuh ilmu di Fakultas
   Hukum Universitas Sebelas Maret.
3. Bapak Kristiyadi, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing yang dengan arif dan
   bijak telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan
   memberikan masukan yang berarti dalam penyusunan skripsi ini sehingga
   banyak    mengembangkan       kemampuan      penulis   dan    memberi   banyak
   pengetahuan yang InsyaAllah akan sangat membantu penulis menuju masa
   depan selepas dari Universitas Sebelas Maret.



                                                                                7
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
   Surakarta beserta seluruh staff dan karyawan yang telah memberikan ilmu,
   bimbingan, arahan, dan pelayanan kepada penulis.
5. Ayah dan Ibu, kedua orangtuaku yang selama ini senantiasa mendukung,
   mendo’akan, memberi kasih sayang, dorongan dan bimbingan kepada ananda.
   Adik-adikku Sukmaningrum dan Muhammad Roem.
6. Failia Rahmawati beserta keluarga yang senantiasa memberiku dukungan dan
   semangat dalam menulis skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku, Tri Wahyudi, Whisnu Adhi Nugroho, Sri Dadi, Solikhul
   Mutohat, Alma’arif Mahmud, Agung FM, terima kasih atas semua yang telah
   dilakukan dalam pembuatan skripsi ini.
8. Rekan-rekan FH angkatan 2005, terima kasih atas segala bantuan dan
   dukungannya.
9. Rekan-rekan “PMPA Gopala Valentara” atas pembelajaran dan pengalaman
   yang telah diberikan, “One For All, All For One, All For All”.
10. Rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum UNS,
   “Yakin Usaha Sampai”.
11. Semua pihak yang telah membantu penyusunan penulisan hukum (skrpsi) ini.

   Penulis berharap apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat
bagi para pihak yang membacanya. Selain itu penulis juga menyadari bahwa
dalam penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, masih ada kekurangan dan
kelemahannya. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis
harapkan untuk menyempurnakan laporan ini. Terimakasih.

Wassalamu’alaikkum Wr. Wb.

                                                      Surakarta, Januari 2010




                                                            Penulis




                                                                                8
                                               DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL .................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING............................................. ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ...................................................... iii
HALAMAN PERNYATAAN....................................................................... iv
ABSTRAK ................................................................................................... v
KATA PENGANTAR .................................................................................. vii
DAFTAR ISI ................................................................................................ ix
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ............................................................. xi
BAB I       PENDAHULUAN
             A. Latar belakang Masalah ............................................................ 1
             B. Rumusan Masalah .................................................................... 8
             C. Tujuan Penelitian...................................................................... 9
             D. Manfaat Penelitian.................................................................... 10
             E. Metode Penelitian..................................................................... 10
             F. Sistematika Penulisan Hukum................................................... 16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
            A. Kerangka Teori......................................................................... 17
                  1. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian .................................. 17
                      a. Pengertian Pembuktian.................................................... 17
                      b. Sistem Pembuktian.......................................................... 18
                      c. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian .............................. 21
                      d. Alat Bukti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
                          tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..................... 30
                  2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kejahatan Mayantara
                      (Cyber Crime)...................................................................... 32
                      a. Pengertian Kejahatan Mayantara (Cyber Crime).............. 32
                      b. Jenis Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)....................... 35
                  3. Tinjauan Umum Tentang Internet Protokol .......................... 39
                      a. Sejarah Internet Protokol................................................. 39


                                                                                                                 9
                     b. Pengertian Internet Protokol ............................................ 39
                     c. Prinsip Kerja Internet Protokol ........................................ 40
           B. Kerangka Pemikiran ................................................................. 44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
           A. Pengaturan mengenai penggunaan alat                                  bukti       berupa informasi
                 elektronik sebagai bukti dalam tindak pidana kejahatan mayantara
                 (cyber crime) dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
                 Informasi dan Transaksi Elektronik .......................................... 48
           B. Kedudukan Internet                    Protokol          sebagai alat bukti dalam tindak
                 pidana kejahatan mayantara (cyber crime) ................................ .......
                 ................................................................................................. 70
BAB IV PENUTUP
           A. Simpulan .................................................................................. 83
           B. Saran ........................................................................................ 85
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 87
LAMPIRAN




                                                                                                                        10
                       DAFTAR TABEL DAN GAMBAR


Gambar 1   Bagan Kerangka Pemikiran ...................................................... 45
Gambar 2   Format Datagram Internet Protokol .......................................... 74
Gambar 3   Contoh Server Log.................................................................... 77




                                                                                                      11
                           BAB I. PENDAHULUAN
                          A. Latar Belakang Masalah

       Apa yang sekarang disebut sebagai ”globalisasi” pada dasarnya bermula
dari awal abad ke 20, yakni pada saat revolusi transportasi dan elektronika mulai
memperluas dan mempercepat perdagangan antar bangsa. Menurut Tholchah
Hasan, di samping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa,
berkembang pula secara cepat globalisasi gagasan modern seperti negara,
konstitusi, nasionalisme, kapitalisme, demokrasi, sekularisme, juga industri dan
perusahaan media massa. (Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005 : 3).

       Kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini telah merubah struktur
masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur
global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi yang
semakin pesat perkembangannya. Perkembangan teknologi informasi yang
berkembang saat ini berpadu dengan media dan komputer, yang kemudian
melahirkan piranti baru yang disebut internet. Kehadiran internet telah
memunculkan paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari
yang hanya bersifat nyata (real) ke realitas baru yang bersifat maya (Virtual).
Realitas yang kedua ini biasa dikaitkan dengan internet dan cyber space.

       Adanya kecanggihan teknologi komputer di zaman abad modern ini,
memang Sangat bermanfaat bagi manusia. Keunggulan komputer berupa
kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat
menekan jumlah tenaga kerja, biaya serta memperkecil kemungkinan melakukan
kesalahan, mengakibatkan masyarakat semakin mengalami ketergantungan
kepada komputer. Namun dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan
peralatan komputer yang mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (user) atau
pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja mengarah kepada
penyalahgunaan komputer.




                                         1                                     12
       Semakin berkembangnya teknologi informasi sekarang ini, baik berupa
internet atau media lain yang sama, menimbulkan berbagai akibat. Ada akibat
positif maupun akibat negatif yang timbul dari perkembangan teknologi informasi
tersebut. Banyak kemudahan yang dapat kita peroleh dari pemanfaatan teknologi
informasi tersebut, khususnya dari internet, dan tidak dapat dipungkiri juga,
bahwa teknologi informasi khususnya internet tersebut dapat menjadikan
kejahatan yang semula hanya bersifat konfesional seperti pencurian, penipuan,
pengancaman, dan lain sebagianya menjadi lebih canggih melalui penggunaan
media komputer secara online dengan resiko tertangkap yang sangat kecil.
(http://ern.pendis.depag.go.id/DokPdf/jurnal/6.%20Achmad%20Tahir.pdf)

       Perkembangan dunia internet di Indonesia telah mencapai suatu tahap
yang begitu cepat, sehingga tidak mengherankan apabila di setiap sudut kota
banyak ditemukan warung-warung internet yang menyajikan berbagai jasa
pelayanan internet. Pada mulanya, internet sempat diramalkan akan mengalami
kehancuran oleh beberapa pengamat komputer di era 1980-an karena
kemampuannya yang saat itu hanya bertukar informasi satu arah saja. Namun
semakin ke depan, ternyata ramalan tersebut meleset, dan bahkan sekarang
menjadi suatu kebutuhan akan informasi yang tiada henti-hentinya bergulir.
Namun keindahan internet tidak seindah namanya yang dijanjikan dapat
memberikan berbagai informasi yang ada di belahan dunia manapun, karena
berbagai kejahatan yang ada di kehidupan nyata ternyata lebih banyak ditemukan
disana. Kejahatan di internet ini populer dengan nama cyber crime.

       Internet sebagai hasil rekayasa teknologi bukan hanya menggunakan
kecanggihan teknologi komputer tapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi di
dalam pengoperasiannya. Apalagi pada saat internet sudah memasuki generasi
kedua, perangkat komputer konvensional akan tergantikan oleh peralatan lain
yang juga memiliki kemampuan mengakses internet.




                                                                             13
       Berdasarkan beberapa literatur serta prakteknya, cyber crime memiliki
karakter yang khas dibandingkan kejahatan konvensional, yaitu antara lain :
(http://www.legalitas.org/incl-hp/buka.php?d=art+2&f=cybercrime.htm)

       a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis
           tersebut terjadi di ruang/wilayah maya (cyberspace), sehingga tidak
           dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku
           terhadapnya.

       b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun
           yang bisa terhubung dengan internet.

       c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril
           (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan
           informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan
           konvensional.

       d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta
           aplikasinya.

       e. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional/melintasi
           batas negara.

       Di Indonesia telah banyak terjadi kejahatan di dunia maya atau cyber
crime. Salah satu contoh kasus yang sempat menggegerkan Indonesia adalah pada
tahun 2004, seseorang yang bernama Dani Firmansyah men-deface atau
mengubah halaman dari situs tnp.kpu.go.id yang ia lakukan dengan cara SQL
Injection. Dia berhasil menembus IP tnp.kpu.go.id 203.130.201.134, serta berhasil
meng-update daftar nama partai. Teknik yang dipakai Dani dalam meng-hack
yakni melalui teknik spoofing (penyesatan). Dani melakukan hacking dari IP
public PT Danareksa (tempat dia bekerja) 202.158.10.117, kemudian membuka IP
Proxy Anonymous Thailand 208.147.1.1 lalu masuk ke IP tnp.kpu.go.id
203.130.201.134, dan berhasil membuka tampilan nama 24 partai politik peserta
pemilu. (http://www.kompas.com/kompascetak/0404/27/humaniora/994814.htm)



                                                                              14
          Contoh kasus lainnya adalah dunia perbankan melalui Internet (e-banking)
Indonesia dikejutkan oleh ulah seseorang bernama Steven Haryanto, seorang
hacker dan jurnalis pada majalah Master Web. Lelaki asal Bandung ini dengan
sengaja membuat situs asli tapi palsu layanan internet banking Bank Central Asia,
(BCA). Steven membeli domain-domain dengan nama mirip www.klikbca.com
(situs asli Internet banking BCA), yaitu domain wwwklik-bca.com, kilkbca.com,
clikbca.com, klickca.com, dan klikbac.com. Isi situs-situs plesetan ini nyaris
sama. Jika nasabah BCA salah mengetik situs BCA asli maka nasabah tersebut
masuk perangkap situs plesetan yang dibuat oleh Steven sehingga identitas
pengguna (user id) dan nomor identitas personal dapat diketahuinya.
Diperkirakan, 130 nasabah BCA tercuri datanya. Menurut pengakuan Steven pada
situs bagi para webmaster di Indonesia, www.webmaster.or.id tujuan membuat
situs plesetan adalah agar publik berhati-hati dan tidak ceroboh saat melakukan
pengetikan alamat situs (typo site), bukan untuk mengeruk keuntungan.
(http://unsur.ac.id/images/articles/FH01_HUKUM_PEMBUKTIAN_TERHADA
P_CYBER_CRIME.pdf)

          Pada sebuah proses penyelesaian perkara pidana, proses pembuktian
merupakan suatu proses pencarian kebenaran materiil atas suatu peristiwa pidana.
Hal ini berbeda jika dibandingkan proses penyelesaian perkara perdata yang
merupakan proses pencarian kebenaran formil. Proses pembuktian sendiri
merupakan bagian terpenting dari keseluruhan proses pemeriksaan persidangan.

          Hukum acara pidana di dalam bidang pembuktian mengenal adanya Alat
Bukti dan Barang Bukti, di mana keduanya dipergunakan di dalam persidangan
untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Alat
bukti yang sah untuk diajukan di depan persidangan, seperti yang diatur Pasal 184
Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
adalah:

          a. Keterangan saksi
          b. Keterangan ahli
          c. Surat


                                                                                15
        d. Petunjuk
        e. Keterangan terdakwa

        Pada perkembangannya, alat bukti sebagaimana yang diatur dalam
KUHAP tidak lagi dapat mengakomodir perkembangan teknologi informasi, hal
ini menimbulkan permasalahan baru. Salah satu masalah yang muncul akibat
perkembangan teknologi informasi adalah lahirnya suatu bentuk kejahatan baru
yang sering disebut dengan cyber crime, dalam istilah yang digunakan oleh Barda
Nawawi Arief disebut dengan tindak pidana mayantara. Secara garis besar cyber
crime terdiri dari dua jenis, yaitu kejahatan yang menggunakan teknologi
informasi (TI) sebagai fasilitas dan kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas
TI sebagai sasaran (Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2005 : 26).

        Tentu saja upaya penegakan hukum tidak boleh terhenti dengan
ketidakadaan hukum yang mengatur penggunaan barang bukti maupun alat bukti
berupa informasi elektronik di dalam penyelesaian suatu peristiwa hukum. Selain
itu, proses mengajukan dan proses pembuktian alat bukti yang berupa data digital
perlu pembahasan tersendiri mengingat alat bukti dalam bentuk informasi
elektronik ini serta berkas acara pemeriksaan telah melalui proses digitalisasi
dengan proses pengetikan (typing), pemeriksaan (editing), dan penyimpanan
(storing) dengan menggunakan komputer. Namun, hasilnya tetap saja dicetak di
atas kertas (printing process). Dengan demikian, diperlukan kejelasan bagaimana
mengajukan dan melakukan proses pembuktian terhadap alat bukti yang berupa
data digital.

        Proses pembuktian suatu alat bukti yang berupa data digital ini juga
menyangkut aspek validasi data digital yang dijadikan alat bukti tersebut. Aspek
lain terkait adalah masalah menghadirkan alat bukti tersebut, apakah dihadirkan
cukup dengan perangkat lunaknya (software) ataukah harus dengan perangkat
kerasnya (hardware).

        Sebagaimana telah dijelaskan terlebih dahulu, bukti digital tidak dikenal
dalam KUHAP. Namun, untuk beberapa perbuatan hukum tertentu, bukti digital



                                                                                16
dikenal dan pengaturannya tersebar pada beberapa peraturan perundang-undangan
seperti Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan, Undang-undang tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Tentang Kearsipan, Undang-
undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-undang tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik yang menjadi fokus penulisan ini.

       Sebagai lex specialis, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 memiliki
kekhususan secara formil dibandingkan KUHAP. Salah satu kekhususan tersebut
yang menjadi fokus dalam penulisan ini adalah terkait penggunaan alat bukti yang
merupakan pembaharuan proses pembuktian konvensional dalam KUHAP.
Pengaturan mengenai alat bukti pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008
tersebut terlihat dalam Pasal 5, yaitu sebagai berikut:

       1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
          cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
       2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
          cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan
          dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di
          Indonesia.
       3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah
          apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan
          yang diatur dalam Undang- Undang ini.
       4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
          Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
          a. surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk
             tertulis; dan
          b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus
             dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat
             pembuat akta.

       Usaha mewujudkan cita-cita hukum (rechtside) untuk mensejahterakan
masyarakat melalui kebijakan hukum pidana tidak merupakan satu-satunya cara
yang memiliki peran paling strategis. Dikatakan demikian karena hukum pidana
hanya sebagai salah satu dari sarana kontrol masyarakat (sosial).Teknologi
informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku mayarakat dan peradaban
manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah

                                                                              17
menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan
perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi
informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan
kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia,
sekaligus menjadi arena efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.
(http://advokatpurwadi.blogspot.com/2009/04/kejahatan-mayantara-cyber-crime-
di.html).

       Perkembangan teknologi dan perkembangan hukum telah menyebabkan
tergesernya bentuk media cetak menjadi bentuk media digital (paper less). Perlu
diperhatikan dalam kejahatan dengan menggunakan komputer, bukti yang akan
mengarahkan suatu peristiwa pidana adalah berupa data elektronik, baik yang
berada di dalam komputer itu sendiri (hardisk/floppy disc) atau yang merupakan
hasil print out, atau dalam bentuk lain berupa jejak (path) dari suatu aktivitas
pengguna komputer. (Edmon Makarim, 2005 : 455)

       Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dengan media internet, atau dalam
cyberspace, meninggalkan jejak-jejak elektronik. Misalkan pada saat kita
mengakses sebuah website, akan tertinggal jejak-jejak elektronik di komputer kita
yang namanya log file, atau lebih mudah lagi, apa yang kita akses melalui browser
pasti meninggalkan jejak paling tidak di komputer si pengguna yang dikenal
dengan history. Sehingga pemanfaatan internet tersebut baik untuk tujuan yang
baik atau tujuan yang jahat dalam hal ini dijadikan sebagai media, alat atau
sarasan kejahatan, tercatat atau meninggalkan jejak elektronis. Tinggal bagaimana
para aparat hukum menggali serta menangani jejak-jejak elektronis itu sebagai
bukti untuk membuat terang sebuah tindak pidana yang dilakukan.

       Melihat   fakta   hukum    sebagaimana    diuraikan   di   atas,   dampak
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalah gunakan
sebagai sarana kejahatan ini menjadi teramat penting untuk diantisipasi bagaimana
kebijakan hukumnya, sehingga cyber crime yang terjadi dapat dilakukan upaya




                                                                               18
penanggulangannya dengan hukum acara pidana, termasuk dalam hal ini adalah
mengenai sistem pembuktiannya.

       Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk
mengkaji mengenai penggunaan alat bukti digital atau alat bukti elektronik yang
terdapat dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik serta penggunaan internet protokol sebagai alat bukti dalam
pembuktian tindak pidana kejahatan mayantara atau cyber crime. Untuk itu,
penulis membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul :
“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN DAN KEDUDUKAN
INTERNET PROTOKOL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK
PIDANA KEJAHATAN MAYANTARA (CYBER CRIME).”

                             B. Rumusan Masalah

       Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting di dalam
penyusunan suatu penulisan hukum. Perumusan masalah di dalam suatu penelitian
dimaksudkan untuk menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga tujuan yang
akan dicapai menjadi lebih jelas dan sistematis. Dengan demikian akan diperoleh
hasil yang diharapkan.

       Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya,
peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai penggunaan alat bukti berupa informasi
   elektronik sebagai bukti dalam tindak pidana kejahatan mayantara (cyber
   crime) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
   Transaksi Elektronik?

2. Bagaimana kedudukan Internet Protokol sebagai alat bukti dalam tindak
   pidana kejahatan mayantara (cyber crime)?




                                                                             19
                             C. Tujuan Penelitian

       Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas dan pasti agar penelitian
tersebut memiliki arahan dan pedoman yang pasti. Tujuan penelitian pada
prinsipnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai solusi
atas permasalahan yang dihadapi.

       Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain sebagai
berikut :

1. Tujuan Obyektif

   a. Untuk mengetahui macam-macam alat bukti elektronik yang digunakan
       sebagai alat bukti dalam pembuktian pada kasus tindak pidana kejahatan
       mayantara yang terjadi di Indonesia.

   b. Untuk mengetahui implikasi yuridis penggunaan alat bukti elektronik
       khususnya Internet Protokol sebagai alat bukti dalam tindak pidana
       kejahatan mayantara (cyber crime).

2. Tujuan Subyektif

   a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis khususnya dalam hal
       Hukum Acara Pidana tentang penggunaan alat bukti elektronik dalam hal
       pembuktian perkara kejahatan mayantara (cyber crime).

   b. Untuk meraih gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Fakultas
       Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

   c. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan teori-teori Hukum Acara
       khususnya Acara Pidana dalam menyelesaikan atau mengatasi masalah di
       lapangan.




                                                                               20
                              D. Manfaat Penelitian

        Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat
diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari
penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

    a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan di bidang
        hukum khususnya dalam bidang hukum Acara Pidana dalam hal
        pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektonik.

    b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan, sumber referensi
        bagi para pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

    a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi tentang
        pengguanaan alat bukti elektronik dalam hal ini adalah Internet Protokol
        sebagai alat bukti dalam pembuktian dalam kejahatan mayantara (cyber
        crime).

    b. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran baik masyarakat maupun
        aparat penegak hukum mengenai penggunaan alat bukti elektronik sebagai
        alat bukti dalam pembuktian dalam kejahatan mayantara (cyber crime).

    c. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pemikiran yang
        dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dala menerapkan
        ilmu yang diperoleh selama mengikuti studi di Fakultas Hukum
        Universitas Sebelas Maret Surakarta.

                              E. Metode Penelitian

        Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengn analisa
dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.


                                                                               21
Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu ; sistematis adalah
berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang
bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 2006:42).
Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang
ilmuan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang
dihadapinya.

       Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

         Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau disebut juga
   sebagai penelitian hukum doktrinal. Hutchinson mendefinisikan penelitian
   hukum doktrinal sebagai, penelitian yang memberikan aposisi sistematis
   peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, analisis hubungan antara
   aturan,     menjelaskan   kesulitan   dan   daerah.   mungkin,   memprediksi
   pengembangan masa depan. (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 42)

         Penelitian hukum normatif, mencakup penelitian inventarisasi hukum
   positif, asas-asas hukum, peneiitan hukum klinis, sistematika peraturan
   perundang-undangan, sinkronisasi suatu perundang-undangan, sejarah hukum
   dan perbandingan hukum (Soerjono Soekanto, 2006: 51). Penelitian hukum ini
   merupakan penelitian mengenai sinkronisasi peraturan perundang-undangan.
   Pada penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder dan
   tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis.

2. Sifat Penelitian

         Penelitian yang peneliti lakukan adalah termasuk penelitian deskriptif,
   yakni penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk
   memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang
   berlaku.(Abdulkadir Muhammad, 2004: 50) Dalam penelitian ini diharapkan


                                                                             22
   dapat memberikan deskripsi mengenai macam-macam alat bukti digital yang
   terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta penggunaan
   alat bukti digital khususnya Internet Protokol sebagai alat bukti pada tindak
   pidana kejahatan mayantara (cyber crime).

3. Pendekatan Penelitian

        Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana
   dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari
   berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari
   jawabannya.

        Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
   dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang
   dipertentangkan dengan kuantitatif atau dengan kata lain pendekatan yang
   menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dengan
   tanpa menggunakan perhitungan atau angka atau kuantitas yang dilakukan
   pada metode pendekatan kuantitatif.(Lexy J. Moleong, 2000 : 2)

4. Jenis Data

        Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,
   yaitu memiliki ciri-ciri: (Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1990: 28)

   a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuka.
   b. Bentuk maupun isinya data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-
      peneliti terdahulu.
   c. Data sekunder tanpa terikat/dibatasi oleh waktu dan tempat.

        Data sekunder tidak diperoleh          langsung dari sumbernya, tetapi
   diperoleh dari bahan pustaka, antara lain buku-buku, literatur, peraturan
   perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, artikel, dan sumber lainnya
   yang berkaitan dengan penelitian ini.



                                                                              23
5. Sumber Data

        Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi
   mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian (Peter
   Mahmud Marzuki, 2008: 141). Sumber-sumber penelitian dapat berupa bahan
   hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini sumber-sumber
   penelitian yang digunakan antara lain :

   a. Bahan Hukum Primer

      Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif
      artinya memiliki otoritas (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 141). Bahan-
      bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-
      undangan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
      Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang
      No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta
      peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan masalah yang
      dibahas dalam penelitian ini

   b. Bahan Hukum Sekunder

      Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang
      memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku
      teks, dokumen-dokumen, artikel dan jurnal-jurnal hukum. Pada peneltian
      ini sebagai bahan hukum sekunder peneliti menggunakan buku-buku ilmu
      hukum, jurnal, publikasi media cetak maupun elektronik yang berkaitan
      denganmasalah yang dibahas pada penelitian ini.

   c. Bahan Hukum Tertier

      Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun
      penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, baik itu berupa
      rancangan undang-undang, kamus hukum, maupun ensiklopedia.



                                                                            24
6. Teknik Pengumpulan Data

        Mengingat jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa
   jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, maka teknik
   pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
   kepustakaan.

        Pustaka yang dimaksud terdiri dari peraturan perundang-undangan,
   buku-buku, karya tulis, dan data yang didapat dari halaman-halaman internet
   (web page). Kegiatan studi pustaka tersebut dilakukan dengan mengikuti
   tahap-tahap sebagai berikut :

      a. penentuan sumber data sekunder.
      b. identifikasi data sekunder yang diperlukan, yaitu proses mencari dan
          mengenal bahan hukum.
      c. inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, dengan cara
          pengutipan atau pencatatan.
      d. pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya
          dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

7. Analis Data

        Pengelolaan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis
   datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder
   saja, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum
   tertier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak
   bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum
   (Amirudin dan H Zainal Asikin, 2004: 163). Penafsiran memiliki karakter
   hermaneutik yang berati bahwa penafsiran merupakan suatu proses mengubah
   sesuatu/situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Dengan demikian, ketepatan
   penafsiran agar memperoleh ketepatan pemahaman dan penjabaran sangat
   relevan bagi hukum.



                                                                           25
      Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan
hukum yang memberi penjelasan gamblang mengenai teks undang-undang
agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa
tertentu (Sudikno Mertokusumo, 2003: 169). Penafsiran atau interpretasi yang
dikenal dalam ilmu hukum antara lain : interpretasi gramatikal, interpretasi
sistematis,   interpretasi teleologi    atau   sosiologi,   interpretasi   historis,
interpretasi komparatif, dan interpretasi futuritis.

      Pada penelitian ini, penulis menggunakan penafsiran otentik, penafsiran
gramatikal dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik merupakan penjelasan
yang diberikan oleh undang-undang dan terdapat di dalam teks undang-
undang. Penafsiran gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan
untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan
menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya (Sudikno Mertokusumo, 2003 :
170). Sedangkan penafsiran sistematis merupakan penafsiran undang-undang
sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan
menghubungkan undang-undang lain. (Sudikno Mertokusumo, 2003 : 172)




                                                                                 26
                                F. Sistematika

          Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keseluruhan sisi
penelitian, pada penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab dengan sistematika
sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis memaparkan tentang : latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan
sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan tentang kerangka teoritik dan kerangka
pemikiran dari permasalahan pada penulisan hukum ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan tentang deskripsi mengenai pengaturan
penggunaan alat bukti berupa informasi elektronik sebagai bukti dalam tindak
pidana kejahatan mayantara (cyber crime) dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan kedudukan Internet
Protokol sebagai alat bukti dalam tindak pidana kejahatan mayantara (cyber
crime).

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini, penulis memaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




                                                                             27
                         BAB II. Tinjauan Pustaka

                            A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

  a. Pengertian Pembuktian

           Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam
     proses pemeriksaan dipersidangan. Melalui pembuktian ditentukan nasib
     terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan
     undang-undang ”tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan
     kepada terdakwa, maka terdakwa ”dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya,
     apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang
     disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, maka terdakwa dinyatakan
     ”bersalah”, kepadanya dijatuhi hukuman.

           Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan
     pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan
     kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. (Yahya Harahap, 2000:
     252)

           Menurut Subekti, yang dimaksudkan dengan “membuktikan” adalah
     meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang
     dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan. (Subekti, 1995
     :1)

           Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti
     yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim
     membuktikan kesalahan yang didakwakan.

           Dalam hukum pembuktian dikenal istilah notoire feiten notorious
     (generally known) yang berarti setiap hal yang “sudah umum diketahui”
     tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Hal ini


                                                                           28
                                      17
   tercantum dalam Pasal 184 ayat (2) yang berbunyi, “hal yang secara
   umum diketahui tidak perlu dibuktikan”. Menurut Yahya Harahap,
   mengenai pengertian “hal yang secara umum sudah diketahui” ditinjau
   dari segi hukum, tiada lain daripada “perihal” atau “keadaan tertentu” atau
   omstandigheiden atau circumstances, yang sudah sedemikian mestinya
   atau kesimpulan atau resultan yang menimbulkan akibat yang pasti
   demikian. (Yahya Harahap, 2006 : 276)

b. Sistem Pembuktian

      Menurut doktrin, terdapat empat sistem pembuktian, yaitu sebagai
   berikut : (Andi Hamzah, 1985 : 230-245)

   1) Sistem pembuktian semata-mata berdasarkan keyakinan hakim
      (conviction intime). Dalam sistem ini, penentuan seorang terdakwa
      bersalah atau tidak hanya didasari oleh penilaian hakim. Hakim dalam
      melakukan penilaian memiliki subjektifitas yang absolut karena hanya
      keyakinan dan penilaian subjektif hakim lah yang menentukan
      keterbuktian kesalahan terdakwa. Mengenai dari mana hakim
      mendapat keyakinannya, bukanlah suatu permasalahan dalam sisitem
      ini. Hakim dapat memperoleh keyakinannya dari mana saja.
   2) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (La
      Conviction    Raisonee/Conviction     Raisonee).   Dalam   hal   sistem
      pembuktian ini, faktor keyakinan hakim telah dibatasi. Keyakian
      hakim dalam sistem pembuktian ini tidak seluas pada sistem
      pembuktian conviction intime karena keyakinan hakim harus disertai
      alasan logis yang dapat diterima akal sehat. Sistem yang disebut
      sebagai sistem pembuktian jalan tengah ini disebut juga pembuktian
      bebas karena hakim diberi kebebasan untuk menyebut alasan
      keyakinannya (vrije bewijstheorie).
   3) Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (positief
      wettelijk bewijstheorie). Sistem pembuktian ini merupakan kebalikan


                                                                           29
   dari sistem pembuktian conviction in time. Dalam sistem ini,
   keyakinan hakim tidak diperlukan, karena apabila terbukti suatu tindak
   pidana telah memenuhi ketentuan alat bukti yang disebutkan dalam
   undang-undang, seorang terdakwa akan langsung mendapatkan vonis.
   Pada teori pembuktian formal/positif (positief bewijstheorie) ini,
   penekanannya terletak pada penghukuman harus berdasarkan hukum.
   Artinya, seorang terdakwa yang dijatuhi hukuman tidak semata-mata
   hanya berpegang pada keyakinan hakim saja, namun berpegang pada
   ketentuan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini
   berusaha menyingkirkn semua pertimbangan subjektif hakim dan
   mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang
   keras.

4) Sistem pembuktian undang-undang secara negatif (negatief wettelijk
   bewijstheori). Sistem pembuktian ini menggabungkan antara faktor
   hukum positif sesuai ketentuan perundang-undangan dan faktor
   keyakinan hakim. Artinya, dalam memperoleh keyakinannya, hakim
   juga terikat terhadap penggunaan alat bukti yang ditentukan oleh
   undang-undang.

   Mengenai sistem pembuktian mana yang digunakan dalam hukum
acara pidana di Indonesia dapat terlihat dalam Pasal 183 KUHAP yang
menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan, suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwalah
yang bersalah melakukannya.

   Apabila dibandingkan antara bunyi Pasal 183 KUHAP dengan Pasal
294 HIR, hampir sama bunyi dan maksud yang terkandung didalamnya.
Dalam Pasal 294 HIR menyatakan bahwa tidak akan dijatuhkan hukuman
kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan
upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan


                                                                      30
pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu.
(Yahya Harahap, 2000 : 259).

   Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut
sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief
wettelijk bewijstheorie). Hal ini disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP yang
berbunyi :

   “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan
bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

   Disimpulkan dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus
didasarkan kepada KUHAP, yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal
184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-
alat bukti tersebut. (Andi Hamzah, 2005 : 250)

   Dari kedua Pasal tersebut, baik Pasal 183 KUHAP maupun yang
dirumusakan dalam Pasal 294 HIR, sama-sama menganut sistem
pembuktian menurut undang-undang secara negaif. Dengan demikian
dapat disimpulkan sistem pembuktian di Indonesia menggunakan teori
pembuktian       undang-undang     secara     negatif   (negatief     wettelijk
bewijstheori).

   Wirjono       Prodjodikoro   berpendapat    bahwa    sistem      pembuktian
berdasarkan      undang-undang     secara     negatif   (negetief     wettelijk
bewijstheorie) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama
memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim mengenai
kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana,
janganlah hakim terpaksa memidana seseorang sedangkan hakim tidak
yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang
mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-




                                                                             31
   patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan
   peradilan. (Andi Hamzah, 2005 : 252)

      Menurut Subekti, ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) dan
   kesewenang-wenangan (willekeur) akan timbul apabila hakim, dalam
   melaksanakan tugasnya tersebut, diperbolehkan menyandarkan putusan
   hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni.
   Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh Undang-
   Undang dinamakan alat bukti. (Subekti, 1995 : 2)

c. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

      Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah ditentukan secara limitatif alat
   bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti tersebut, tidak
   dibenarkan   dpergunakan    untuk    membuktian     kesalahan     terdakwa.
   Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut dalam
   Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai
   kekuatan pembuktian yang mengikat.

      Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa
   yang telah disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah :

   1) Keterangan saksi

          Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling
      utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara
      pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir
      semua     pembuktian    perkara   pidana,   selalu   mengacu     kepada
      pemeriksaan saksi. Setidaknya di samping pembuktian dengan alat
      bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti
      keterangan saksi. (Yahya Harahap, 2006 : 265).




                                                                            32
      Untuk menilai keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah,
   keterangan tersebut harus saling berhubungan antara satu dengan yang
   lain, sehinga dapat membentuk keterangan yang menerangkan dan
   membenarkan atas adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dalam
   menilai dan mengkonstruksi kebenaran keterangan dari saksi hakim
   harus dituntut kewaspadaanya. Dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP
   disebutkan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi,
   hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan :

   a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
   b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
   c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi
      keterangan yang tertentu.
   d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada
      umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu
      dipercaya.

      Kekuatan pembuktian dari keterangan saksi dapat dijelaskan
   sebagai berikut :

   a) Bahwa keterangan saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian
      yang sempurna dan mengikat, hakim mempunyai kebebasan untuk
      menilainya.
   b) Bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti mempunyai kekuatan
      pembuktian yang bebas, dapat dibantah oleh terdakwa dengan alat
      bukti yang lain berupa saksi yang meringankan maupun dengan
      keterangan ahli atau alibi.


2) Keterangan ahli

      Dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yang dimaksud dengan keteranga
   ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki
   keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang
   suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.




                                                                     33
   Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai
alat bukti yang sah. Menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti
yang sah, dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaruan
hukum. Mungkin pembuat undang-undang menyadari dan sudah tidak
dapat dimungkiri lagi, bahwa pada saat perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang makin berkembang pesat saat ini,
keterangan ahli memiliki dan memegang peranan dalam penyelesaian
kasus pidana. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedikit
banyak membawa dampak terhadap metode kejahatan, yang memaksa
kita untuk mengimbanginya dengan kualitas dan metode pembuktian
yang memerlukan pengetahuan dan keahlian (Yahya Harahap, 2006 :
275).

   Mengenai nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti
keterangan ahli, pada prinsipnya adalah tidak mempunyai nilai
kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Jadi nilai
kekuatan pembuktian keterangan ahli adalah sama dengan nilai
kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi.
Sehingga nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti
keterangan ahli adalah : (Yahya Harahap, 2006 : 283-284)

a) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian ”bebas” atau ”vrij
   bewijskracht”. Tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang
   sempurna dan menentukan. Halim mempunyai kebebasan untuk
   menilainya.

b) Bahwa keterangan       seorang ahli      saja tidak   cukup untuk
   membukikan kesalahan terdakwa. Jadi apabila keterangan ahli
   dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa, maka
   harus disertai lagi dengan alat bukti yang lain.




                                                                  34
      Keterangan ahli sebagai alat bukti pada umumnya, tidak
   menyangkut pokok perkara pidana yang diperiksa. Sifatnya lebih
   ditujukan untuk menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang jelas
   tentang hal atau suatu keadaan.

3) Surat

      Dalam Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat
   bukti yang sah menurut undang-undang adalah :

   a) Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.
   b) Surat yang dikuatkan dengan sumpah.

      Dalam Pasal tersebut telah diperinci secara luas mengenai surat-
   surat yang dapat diangap mempunyai nilai sebagai alat bukti :

   a) ”Berita acara” dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh
      pejabat umum yanh berwenang atau yang dibuat di hadapannya,
      dengan syarat, isi berita acara dan surat resmi yang dibuat pejabat
      umum yang berwenang itu harus berisi :

      (1)   Memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang
            didengar, dilihat, atau yang dialami pejabat itu sendiri.
      (2)   Disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang
            keterangannya itu.

   Jadi , surat yang termasuk alat bukti surat yang disebutkan di sini
   adalah ”surat resmi” yang dibuat ”pejabat umum” yang berwenang
   untuk membuatnya, tetapi agar surat resmi yang bersangkutan dapat
   bernilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana, surat resmi itu harus
   memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar,
   dilihat atau dialami oleh si pejabat, serta menjelaskan dengan tegas
   alasan keterangan yang dibuatnya.



                                                                        35
b) Surat yang berbentuk ”menurut ketentuan perundang-undangan”
   atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk
   dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya, dan yang
   diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu kejadian.

c) Surat ”keterangan dari seorang ahli” yang memuat pendapat
   berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang
   diminta secara resmi kepadanya.

d) ”Surat lain” yang dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan
   isi dari alat pembuktian yang lain. Mengenai hal ini lebih tepat
   apabila disebut sebagai alat bukti petunjuk.

   Mengenai nilai kekuatan pembuktian pada alat bukti surat. Dalam
Pasal 187 huruf a dan b KUHAP, surat dinilai sebagai alat bukti yang
”sempurna”, dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang
”mengikat” bagi hakim. Sepanjang hal itu tidak dilumpuhkan dengan
”bukti lawan”.

   Oleh karena alat bukti surat resmi atau otentik merupakam alat
bukti yang sempurna dan dan mengikat (volledig en beslissende
bewijskracht), hakim tidak bebas lagi untuk menilainya, dan terikat
kepada pembuktian surat tersebut dalam mengambil putusan perkara
perdata yang bersangkutan. Demikian secara ringkas gambaran dari
kekuatan pembuktian surat resmi atau otentik yang diatur dalam
hukum acara perdata.

   Untuk menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti
surat dalam hukum acara pidana seperti yang telah diatur dalam
KUHAP. Maka dapat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya
dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP.




                                                                    36
a) Ditinjau dari segi formal

   Alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c
   adalah alat bukti ”sempurna”. Karena, bentuk surat-surat yang
   disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang
   ditentukan    oleh    peraturan     perundang-undangan.     Dengan
   dipenuhinya ketentuan formal dalam pembuatannya, serta dibuat
   dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang,
   dan keterangan yang terkandung dalam surat dibuat atas sumpah
   jabatan, maka ditinjau dari segi formal alat bukti surat seperti yang
   disebut pada Pasal 187 huruf a, b dan c adalah alat bukti yang
   bernilai ”sempurna”. Oleh karena itu, alat bukti surat resmi
   mempunyai nilai ”pembuktian formal yang sempurna”. (Yahya
   Harahap, 2000 : 288-289).

b) Ditinjau dari segi materiil

   Dari sudut materiil, semua alat bukti surat yang disebut dalam
   Pasal 187, ”bukan alat bukti yang mempunyai kakuatan mengikat”.
   Pada alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan pembuktian yang
   mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat sama halnya
   dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan ala bukti
   keterangan ahli, yaitu sama-sama mempunyai nilai kekuatan
   pembuktian yang bersifat ”bebas”. Tanpa mengurangi sifat
   kesempurnaan formal alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187
   huruf a, b dan c, sifat kesempurnaan formal tersebut tidak dengan
   sendirinya mengandung nilai kekuatan pembuktian yang mengikat.
   Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. Hakim dapat
   mempergunakan        atau     menyingkirkannya.     Dasar     alasan
   ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat tersebut berdasarkan
   pada beberapa asas, antara lain :




                                                                     37
(1)   Asas proses pemeriksaan perkara pidana adalah untuk
      mencari kebenaran materiil atau ”kebenaran sejati”, bukan
      mencari kebenaran formal. Dengan asas ini, hakim bebas
      menilai keberanan yang terkandung pada alat bukti surat.
      Walaupun dari segi formal, alat bukti surat telah benar dan
      sempurna, namun kebenaran dan kesempurnaan formal
      tersebut ”dapat” disingkirkan demi untuk mencari kebenaran
      materiil.   Kebenaran   dan   kesempurnaan     formal   harus
      mengalah berhadapan dengan kebenaran sejati.

(2)   Asas keyakinan hakim, asas ini terdapat dalam Pasal 183
      KUHAP, yang menganut ajaran sistem pembuktian ”menurut
      undang-undang secara negatif”.
      Berdasarkan sistem pembuktian menurut undang-undang
      secara negatif, hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada
      seorang terdakwa apabila kesalahannya telah terbukti denga
      sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas
      keterbuktian itu hakim ”yakin”, terdakwalah yang bersalah
      melakukannya.

(3)   Asas batas minimum pembuktian. Ditinjau dari segi formal,
      alat bukti surat resmi (otentik) berbentuk surat yang
      dikeluarkanberdasar ketentuan undang-undang adalah alat
      bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun nilai
      kesempurnaan yang melekat pada alat bukti surat tidak
      mendukung untuk berdiri sendiri. Alat bukti surat masih tetap
      memerlukan dukungan dari alat bukti lainnya.

Artinya, sifat kesempurnaan formalnya harus tunduk pada asas
”batas minimum pembuktian” yang telah ditentukan Pasal 183,
dimana Pasal tersebut menyatakan bahwa sekurang-kurangnya
dengan dua alat bukti yang sah. Berdasar dari asas batas minimum


                                                                 38
      pembuktian, bagaimanapun sempurnanya ”satu” alat bukti surat,
      kesempurnaannya tidak dapat berdiri sendiri. Dan harus dibantu
      lagi dengan dukungan paling sedikit ”satu” alat bukti yang lain
      untuk memenuhi apa yang telah ditentukan oleh asas batas
      minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

4) Petunjuk

      Dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa petunjuk
   adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik
   antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu
   sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa
   pelakunya.

      Rumusan Pasal tersebut, agak sulit ditangkap dengan mantap.
   Barangkali rumusan tersebut dapat dituangkan dengan cara menambah
   beberapa kata ke dalamnya. Dengan penambahan kata-kata itu dapat
   disusun dalam kalimat berikut: Petunjuk ialah suatu "isyarat" yang
   dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan di mana
   isyarat itu mempunyai "persesuaian" antara yang satu dengan yang lain
   maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu
   sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut "melahirkan" atau
   "mewujudkan"     suatu   petunjuk     yang   "membentuk     kenyataan"
   terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwalah pelakunya.

      Dalam Pasal 188 ayat (2) "membatasi" kewenangan hakim dalam
   cara memperoleh alat bukti petunjuk. Hakim tidak boleh sesuka hati
   mencari    petunjuk   dari   segala   sumber.   Sumber    yang     dapat
   dipergunakan mengkonstruksi aiat bukti petunjuk, terbatas dari alat-
   alat bukti yang secara "limitatif" ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2).
   Menurut Pasal 188 ayat (2), petunjuk hanya dapat diperoleh dari:




                                                                        39
a) Keterangan saksi,
b) Surat,
c) Keterangan terdakwa.

   Petunjuk sebagai alat bukti, baru mungkin dicari dan ditemukan
jika telah ada alat bukti yang lain. Persidangan pengadilan tidak
mungkin terus melompat mencari dan memeriksa alat bukti petunjuk,
sebelum sidang pengadilan memeriksa alat bukti yang lain, sebab
petunjuk sebagai alat bukti, bukan alat bukti yang memiliki bentuk
"substansi tersendiri". Dia tidak mempunyai "wadah" sendiri jika
dibandingkan dengan alat bukti yang lain. Alat bukti keterangan saksi
misalnya, jelas mempunyai bentuk objektif atau wadah sendiri, yaitu
orang yang memberikan keterangan itu. Demikian juga alat bukti surat.
Mempunyai bentuk wadah sendiri yakni surat yang bersangkutan.

   Tidak demikian halnya dengan alat bukti petunjuk. Dia tidak
mempunyai bentuk wadah sendiri. Bentuknya sebagai alat bukti adalah
"asessor" (tergantung) pada alat bukti keterangan saksi, surat dan
keterangan terdakwa sebagai sumber yang dapat melahirkannya, dan
hanya boleh diambil dan diperoleh dari ketiga alat bukti yang lain
tersebut. Kalau alat bukti yang menjadi sumbernya tidak ada diperiksa
dalam persidangan pengadilan, dengan sendirinya tidak akan pernah
ada alat bukti petunjuk.

   Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat
dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Alat bukti petunjuk
kekuatan pembuktiannya sama dengan alat bukti keterangan saksi,
keterangan ahli dan alat bukti surat, yaitu hanya mempunyai sifat
kekuatan pembuktian "yang bebas".

a) Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan
   oleh petunjuk,oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan
   mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.


                                                                  40
       b) Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan
          kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas
          minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai
          nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan
          sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

  5) Keterangan terdakwa

          Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam
       Pasal 184 ayat (1). Penempatannya pada urutan terakhir ini merupakan
       salah satu alasan yang digunakan untuk menempatkan proses
       pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah
       pemeriksaan keterangan saksi.

          Dalam Pasal 189 ayat (1) menjelaskan tentang pengertian dari alat
       bukti keterangan terdakwa. Pasal ini menjelaskan bahwa keterangan
       terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan
       tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang ia ketahui sendiri atau
       yang ia alami sendiri.

d. Alat Bukti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
  Informasi dan Transaksi Elektronik

       Telah dijelaskan diatas bahwa Alat bukti yang sah untuk diajukan di
  depan persidangan, seperti yang diatur Pasal 184 Undang-undang Nomor 8
  tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

  1)   Keterangan saksi
  2)   Keterangan ahli
  3)   Surat
  4)   Petunjuk
  5)   Keterangan terdakwa




                                                                          41
   Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan :

1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
   cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
   cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan
   dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di
   Indonesia.
3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah
   apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang
   diatur dalam Undang- Undang ini.
4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
   Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
   a) surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk
       tertulis; dan
   b) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus
       dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat
       pembuat akta.

   Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik apa yang dimasksud sebagai Informasi
Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi
tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic
data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram,
teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol,
atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu memahaminya.

   Sedangkan yang dimaksud Dokumen Elektronik dalam Pasal 1 angka
4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan,
dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,
elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,
dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau

                                                                          42
     sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang
     memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
     memahaminya.

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kejahatan Mayantara (Cyber
  Crime)

  a. Pengertian Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)

           Tedapat beragam pemahaman mengenai cyber crime. Namun bila
     dilihat dari asal katanya, cybercrime terdiri dari dua kata, yakni ‘cyber’
     dan ‘crime’. Kata ‘cyber’ merupakan singkatan dari ‘cyberspace’, yang
     berasal dari kata ‘cybernetics’ dan ’space’ Istilah cyberspace muncul
     pertama kali pada tahun 1984 dalam novel William Gibson yang berjudul
     Neuromancer. Cyberspace oleh Gibson didefenisikan sebagai berikut :

         Cyberspace. Sebuah halusinasi konsensual dialami setiap hari oleh
     milyar dari operator sah menurut hukum, di setiap bangsa. Sebuah grafik
     dari diabstraksikan dari bank data setiap komputer dalam sistem manusia.
     Terbayangkan kompleksitas. Garis cahaya berkisar di ruang non pikiran,
     cluster dan konstelasi data. Seperti lampu-lampu kota, surut.

           Berdasarkan defenisi di atas dapat dilihat bahwa pada mulanya istilah
     cyberspace tidak ditujukan untuk menggambarkan interaksi yang terjadi
     melalui jaringan komputer. Pada tahun 1990 oleh John Perry Barlow
     istilah cyberspace diaplikasikan untuk dunia yang terhubung atau online
     ke internet.

           Dari beberapa defenisi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat
     disimpulkan bahwa cyberspace merupakan sebuah ruang yang tidak dapat
     terlihat. Ruang ini tercipta ketika terjadi hubungan komunikasi yang
     dilakukan untuk menyebarkan suatu informasi, dimana jarak secara fisik
     tidak lagi menjadi halangan.




                                                                             43
   Sedangkan ‘crime’ berarti ‘kejahatan’. Seperti halnya internet dan
cyberspace, terdapat berbagai pendapat mengenai kejahatan. Menurut B.
Simandjuntak kejahatan merupakan “suatu tindakan anti sosial yang
merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan
kegoncangan dalam masyarakat.” Kemudian Van Bammelen merumuskan
bahwa kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan
merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu
masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya
dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa
dengan      sengaja      diberikan     karena      kelakuan      tersebut.
(http://www.tunardy.com/artikel/pengertian-cyber-crime/)

   Menurut Ari Juliano Gema kejahatan yang lahir sebagai dampak
negatif dari perkembangan aplikasi internet sering disebut dengan cyber
crime. (Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005 : 39)


   Dari pengertian tersebut tampak bahwa cyber crime mencakup semua
kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak
negatif dari internet. Dalam definisi tersebut tidak disebutkan secara
spesifik dari karakteristik cyber crime. Definisi tersebut mencakup segala
kejahatan yang dalam modus operandinya menggunakan fasilitas internet.

   Istilah cyber crime saat ini merujuk pada suatu kejahatan yang
berhubungan dengan dunia maya (cyber space) dan tindakan kejahatan
yang mengunakan komputer.

   Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau
kejahatan di dunia maya (cyber crime) adalah ”upaya memasuki dan atau
menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan
dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan
atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan
tersebut”. (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005 : 8)



                                                                       44
      Menurut situs cybercrimelaw.net, cyber crime adalah tindakan yang
mengancam dan dapat merusak infrastruktur teknologi informasi. Seperti :
akses illegal, percobaan atau tindakan mengakses sebagian maupun
seluruh bagian system computer tanpa ijin dan pelaku tidak memiliki hak
untuk melakukan pengaksesan. (http://www.cybercrimelaw.net/What is
cybercrime)

      Menurut Ade Maman Suherman dalam Abdul Wahid, cyber crime
adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal
dan     atau   kriminal   berteknologi tinggi dengan   menyalahgunakan
kemudahan teknologi digital. (Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005 :
40)

      Menurut Indra Safitri, kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan
yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa
batas, serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa
teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan
kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh
pelanggan internet. (Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005 : 40)

      Menurut Freddy Haris, cyber crime merupakan suatu tindak pidana
dengan karakteristik sebagai berikut : (Dikdik M. Arief Mansur dan
Elisatris Gultom, 2005 : 9)

1) Unauthorized access (akses yang tidak sah dengan maksud untuk
      memfasilitasi kejahatan)
2) Unauthorized alteration or destruction of data (merubah atau merusak
      data oleh pihak yang tidak berkepentingan)
3) Mengganggu atau merusak sistem operasi komputer
4) Menghambat atau mencegah akses pada komputer.




                                                                     45
b. Jenis Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)

      Menurut Ade Maman Suherman, menyatakan bahwa manifestasi dari
   tindak kejahatan cyber crime muncul dalam berbagai macam sebagai
   berikut : (Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005 : 70-72)

   1) Recreational Hackers. Kejahatan ini dilakukan oleh netter (pengguna
       internet) tingkat pemula (newbie), untuk sekedar mencoba kekurang
       handalan dari sistem sekuritas suatu perusahaan.

   2) Crackers atau criminal minded hackers. Pelaku kejahatan ini biasanya
       memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial, sabotase
       dan perusakan data. Tipe kejahatan inidapat dilakukan dengan bantuan
       orang dalam, biasanya staf yang sakit hati atau datang dari kompetitor
       dalam bisnis sejenis.

   3) Political hackers. Aktifis politis atau lebih populer dengan sebutan
       hacktivist, melakukan perusakan terhadap ratusan situs web untuk
       mengkampanyekan programnya, bahkan tidak jarang dipergunakan
       untuk menempelkan pesan untuk mendeskreditkan lawannya.

   4) Denial of Service Attack (DDOS). Serangan denial of service attack
       atau oleh FBI dikenal dengan istilah “unprecedented”, tujuannya
       adalah untuk memacetkan system dengan mengganggu akses dari
       pengguna dengan membanjiri situs web dengan data yang tidak
       penting, atau pengiriman paket data yang tidak penting yang
       jumlahnnya sangat banyak kesebuah situs web tersebut. Pemilik situs
       akan banyak mengalami kerugian karena untuk mengendalikan atau
       mengontrol kembali situs web memakan waktu lama.

   5) Insider atau internal hackers. Kejahatan ini bisa dilakukan oleh orang
       dalam perusahaan sendiri. Modusnya dengan menggunakan karyawan
       yang kecewa dengan perusahaan.



                                                                          46
6) Viruses. Program yang sifatnya mengganggu (malicious) dengan
    penyebaran virus saat ini dapat menular melalui jaringan internet
    mapun intranet. Sebelumnya pola penularan virus hanya melalui
    storage media atau media penyimpanan data saja, misal flash disk,
    memory card, dan sebagainya. Saat ini virus dapat bersembunyi dalam
    file yang ter-download oleh user, bahkan dapat menyebar melalui
    media e-mail.

7) Piracy (pembajakan). Pembajakan sofware merupakan trend dewasa
    ini. Pihak produsen software dapat kehilangan profit karena karyanya
    dapat dibajak melalui cara download dari internet dan kemudian
    disimpan kedalam media CD-room yang kemudian diperbanyak
    secara ilegal tanpa seizin pemiliknya (penciptanya).

8) Fraud (penipuan). Ini adalah sejenis manipulasi informasi keuangan
    dengan tujuan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Sebagai
    contoh adalah harga saham yang menyesatkan melalui rumor, situs
    lelang fiktif dan sebagainya.

9) Gambling (perjudian). Perjudian di dunia cyber yang berskala global.
    Dari kegiatan ini dapat diputar kembali di negara yang merupakan tax
    heaven, seperti cyman island merupakan surga bagi money
    laundering, bahkan termasuk Indonesia sering dijadikan sebagai
    negara tujuan money laundering.

10) Pornography and Paeddophilia. Dunia cyber selain mendatangkan
    berbagai kemudahan dengan mengatasi kendala ruang dan waktu, juga
    telah menghadirkan dunia pornografi. Melalui news group, chat rooms
    mengeksploitasi pornografi anak dibawah umur.

11) Cyber-stalking. Adalah segala bentuk kiriman e-mail yang tidak
    dikehendaki oleh user. Hal ini sering disebut sebagai spamming atau
    scam.


                                                                     47
12) Hate sites. Situs ini sering digunakan untuk saling menyerang dan
    melontarkan kata-kata tidak sopan dan vulgar yang dikelola oleh para
    ekstrimis. Penyerangan terhadap lawan sering menggunakan isu rasial,
    perang program dan promosi kebijakan atau suatu pandangan.

13) Criminal communications. NCIS telah mendeteksi bahwa internet
    telah dijadikan sebagai alat yang handal dan modern untuk melakukan
    komunikasi antar gengster, anggota sindikat obat bius, teroris,dan
    sebagainya.

   Menurut Ari Juliano Gema, bahwa dalam beberapa literatur dan
praktik kejahatan yang berhubungan dengan penggunaan teknologi yang
berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi (cyber crime)
dikelompokkan dalam beberapa bentuk yaitu : (Abdul Wahid dan
Mohammad Labib, 2005 : 72-73)

1) Unauthorized Access to Computer System and Service. Kejahatan ini
    dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem
    jaringan komputer secara tidak sah, tanpa ijin atau tanpa
    sepengetahuan dari pemilik jaringan komputer yang dimasukinya.
    Motifnya bisa bermacam-macam, antara lain adalah sabotase,
    pencurian data dan sebagainya. Sebagai contoh adalah pada tahun
    2004, website milik Komisi Pemilihan Umum dirusak oleh seorang
    hacker.

2) Illegal Contents. Kejahatan ini dilakukan dengan memasukkan data
    atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis,
    dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban
    umum. Contohnya adalah pornografi, pemuatan berita bohong, agitasi
    termasuk juga delik politik dapat dimasukkan dalam kategori ini bila
    menggunakan media ruang maya (cyber).




                                                                         48
3) Data Forgery. Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada
    dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless
    document melalui internet.

4) Cyber Espionage. Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan
    internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain,
    dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network
    system) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap
    saingan bisnis yang dokumen atau datanya tersimpan dalam suatu
    sistem yang computeraized.

5) Cyber Sabotage and Extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan
    membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu
    data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang
    terhubung ke internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan
    menyusupkan suatu virus, trojan, atau backdoor, sehingga data,
    program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat
    digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan
    sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

6) Offence Againts Intellectual Property. Kejahatan ini ditujukan
    terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dimiliki pihak
    lain di internet.

7) Infringements of Piracy. Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi
    seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.
    Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi
    seseorang yang tersimpan secara computeraized. Yang apabila
    diketahui orang lain maka dapat merugikan korban secara materiil
    maupun immaterial, seperti nomor PIN (personal identity number)
    ATM, nomor kartu kredit dan sebagainya.




                                                                   49
3. Tinjauan Umum Tentang Internet Protokol

   a. Sejarah Internet Protokol

          Internet Protocol dikembangkan pertama kali oleh Defense Advanced
      Research Projects Agency ( DARPA) pada tahun 1970 sebagai awal dari
      usaha untuk mengembangkan protokol yang dapat melakukan interkoneksi
      berbagai jaringan komputer yang terpisah, yang masing-masing jaringan
      tersebut menggunakan teknologi yang berbeda. Protokol utama yang
      dihasilkan proyek ini adalah Internet Protocol (IP). Riset yang sama
      dikembangkan pula yaitu beberapa protokol level tinggi yang didesain
      dapat bekerja dengan IP. Yang paling penting dari proyek tersebut adalah
      Transmission Control Protocol (TCP), dan semua grup protokol diganti
      dengan TCP/IP suite. Pertamakali TCP/IP diterapkan di ARPANET, dan
      mulai berkembang setelah Universitas California di Berkeley mulai
      menggunakan TCP/IP dengan sistem operasi UNIX. Selain Defense
      Advanced Research Projects Agency (DARPA) ini yang mengembangkan
      Internet Protocol, yang juga mengembangkan TCP/IP adalah Department
      of defense (DOD). (http://onno.vlsm.org/v11/ref-ind-1/network/mengenal-
      protokol-internet-tcpip-1998.rtf)

   b. Pengertian Internet Protokol

         Protokol Internet (Inggris Internet Protocol disingkat IP) adalah
      protokol lapisan jaringan (network layer dalam OSI Reference Model) atau
      protokol lapisan internetwork (internetwork layer dalam DARPA
      Reference Model) yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan
      pengalamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer
      berbasis TCP/IP. (http://id.wikipedia.org/wiki/Internet_Protokol)

         TCP/IP (singkatan dari Transmission Control Protocol/Internet
      Protocol) adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas
      internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer


                                                                           50
   lain di dalam jaringan Internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri,
   karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol (protocol suite).
   Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat
   ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak
   (software) di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak
   ini adalah TCP/IP stack. (http://id.wikipedia.org/wiki/TCP/IP)

      Sedangkan menurut Rancangan Undang-undang tentang Tindak
   Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Internet Protokol adalah tanda
   pengenal unik dalam bentuk sederetan angka menggunakan ketentuan
   baku untuk menandai setiap Elektronik yang terhubung ke Internet.
   (http://yb1zdx.arc.itb.ac.id/data/OWP/library-ref-ind/ref-ind-
   1/application/policy/RUU-TiPiTI-V.012.doc)

c. Prinsip Kerja Internet Protokol

      Menurut Onno W. Purbo, fungsi dari Internet Protokol secara
   sederhana dapat diterangkan seperti cara kerja kantor pos pada proses
   pengiriman surat. Surat kita masukan ke kotak pos akan diambil oleh
   petugas pos dan kemudian akan dikirim melalui route yang random/acak,
   tanpa si pengirim maupun si penerima surat mengetahui jalur perjalanan
   surat tersebut. Juga jika kita mengirimkan dua surat yang ditujukan pada
   alamat yang sama pada hari yang sama, belum tentu akan sampai
   bersamaan karena mungkin surat yang satu akan mengambil route yang
   berbeda dengan surat yang lain. Di samping itu, tidak ada jaminan bahwa
   surat akan sampai ditangan tujuan, kecuali jika kita mengirimkannya
   menggunakan surat tercatat.

      Prinsip di atas digunakan oleh Internet Protokol, "surat" diatas dikenal
   dengan sebutan datagram. Internet protokol (IP) berfungsi menyampaikan
   datagram dari satu komputer ke komputer lain tanpa tergantung pada
   media komunikasi yang digunakan. Data transport layer dipotong menjadi



                                                                             51
datagram-datagram yang dapat dibawa oleh IP. Tiap datagram dilepas
dalam jaringan komputer dan akan mencari sendiri secara otomatis rute
yang harus ditempuh ke komputer tujuan. Hal ini dikenal sebagai transmisi
connectionless. Dengan kata lain, komputer pengirim datagram sama
sekali tidak mengetahui apakah datagram akan sampai atau tidak.

   Untuk membantu mencapai komputer tujuan, setiap komputer dalam
jaringan TCP/IP harus diberikan IP address. IP address harus unik untuk
setiap komputer, tetapi tidak menjadi halangan bila sebuah komputer
mempunyai beberapa IP address. IP address terdiri atas 8 byte data yang
mempunyai nilai dari 0-255 yang sering ditulis dalam bentuk
[xx.xx.xx.xx] (xx mempunyai nilai dari 0-255).

   Pada header Internet Protokol selain IP address dari komputer tujuan
dan komputer pengirim datagram juga terdapat beberapa informasi
lainnya. Informasi ini mencakup jenis dari protokol transport layer yang
ditumpangkan diatas IP. Ada dua jenis protokol pada transport layer yaitu
TCP dan UDP. Informasi penting lainnya adalah Time-To-Live (TTL)
yang menentukan berapa lama IP dapat hidup didalam jaringan. Nilai TTL
akan dikurangi satu jika IP melalui sebuah komputer. Hal ini penting
artinya terutama karena IP dilepas di jaringan komputer. Jika karena satu
dan lain hal IP tidak berhasil menemukan alamat tujuan maka dengan
adanya TTL IP akan mati dengan sendirinya pada saat TTL bernilai nol.
Disamping itu juga tiap IP yang dikirimkan diberikan identifikasi sehingga
bersama-sama dengan IP address komputer pengirim data dan komputer
tujuan, tiap IP dalam jaringan adalah unik.

   Khususnya untuk pemakai jaringan komputer hal yang terpenting
untuk dipahami secara benar-benar adalah konsep IP address. Lembaga
yang mengatur IP address adalah Network Information Center (NIC) di
Department of Defence di US yang beralamat di hostmaster@nic.ddn.mil.
Pengaturan IP address penting, terutama pada saat mengatur routing


                                                                       52
secara otomatis. Sebagai contoh jaringan komputer di amatir radio
mempunyai IP address kelas yang mempunyai address [44.xx.xx.xx].
Khusus untuk amatir radio di Indonesia IP address yang digunakan adalah
[44.132.xx.xx]. Sedangkan Onno W. Purbo di Canada mempunyai IP
address [44.135.84.22]. Hal ini terlihat dengan jelas bahwa IP address di
amatir radio sifatnya geografis. Dari IP address penulis dapat dibaca
bahwa mesin dari Onno W. Purbo berada di network 44 di Internet yang
dikenal sabagai AMPRNet (ampr.org). 135 menandakan bahwa penulis
berada di Canada. 84 memberitahukan bahwa Onno W. Purbo berada di
kota Waterloo di propinsi Ontario, sedang 22 adalah nomor mesin Onno
W. Purbo. Dengan konsep IP address, route perjalanan IP dalam jaringan
komputer dapat dilakukan secara otomatis. Sebagai contoh, jika sebuah
komputer di Internet akan mengirimkan IP ke [44.135.84.22], pertama-
tama IP yang dilepas di network akan berusaha mencari jalan ke network
44.135.84, setelah mesin yang mengubungkan network 44.135.84 tercapai
IP tersebut akan mencoba menghubungi mesin 22 di network tersebut.
Kesemuanya ini dilakukan secara otomatis oleh program.

   Tentunya sukar bagi manusia untuk mengingat sedemikian banyak IP
address. Untuk memudahkan, dikembangkan Domain Name System
(DNS). Sebagai contoh mesin Onno W. Purbo di AMPRNet dengan IP
address      [44.135.84.22],     yang    diberi     nama      (hostname)
ve3.yc1dav.ampr.org. Terlihat bahwa hostname yang digunakan penulis
sangat spesifik dan sangat memudahkan untuk mengetahui bahwa Onno
W. Purbo berada di AMPRNet dari kata ampr.org. Mesin tersebut berada
di Kanada dan propinsi Ontario dari ve3 sedang yc1dav adalah Onno W.
Purbo sendiri. Contoh lain dari DNS adalah sun1.vlsi.waterloo.edu yang
merupakan sebuah Sun SPARC workstation (sun1) di kelompok peneliti
VLSI di University of Waterloo, Kanada (waterloo.edu) tempat Onno W.
Purbo bekerja dan belajar. Perlu dicatat bahwa saat ini NIC belum
memberikan     domain    untuk    Indonesia.   Mudah-mudahan     dengan



                                                                      53
berkembangnya jaringan komputer TCP/IP di Indonesia ada saatnya
dimana kita di Indonesia perlu meminta domain tersendiri untuk
Indonesia.
(http://onno.vlsm.org/v11/ref-ind-1/network/mengenal-protokol-internet-
tcpip-1998.rtf)




                                                                      54
                           B. Kerangka Pemikiran

   Proses pelaksanaan penelitian dan penulisan hukum ini merupakan suatu
rangkaian pemikiran yang diarahkan secara sistematis sesuai dengan tujuan yang
hendak dicapai. Kerangka pemikiran dalam penulisan hukum ini dapat dilihat
pada bagan berikut ini :


                           PERKARA CYBER CRIME




                               PERSIDANGAN




                                PEMBUKTIAN




                                                       ALAT BUKTI DALAM
   ALAT BUKTI DALAM
                                                      UU NO. 11 TAHUN 2008
        KUHAP




                                 TUNTUTAN JPU




                                    PUTUSAN



                      Gambar 1 : Bagan kerangka pemikiran


                                                                           55
Keterangan Bagan :

     Pada sebuah proses penyelesaian perkara pidana, proses pembuktian
merupakan suatu proses pencarian kebenaran materiil atas suatu peristiwa pidana.
Hal ini berbeda jika dibandingkan proses penyelesaian perkara perdata yang
merupakan proses pencarian kebenaran formil. Proses pembuktian sendiri
merupakan bagian terpenting dari keseluruhan proses pemeriksaan persidangan.

     Dari bagan diatas, seluruh perkara-perkara cyber crime, yang meliputi :

     1) Unauthorized Access to Computer System and Service (akses yang tidak
         sah kedalam system komputer)
     2) Illegal Contents (muatan atau informasi yang tidak sah/ilegal)
     3) Data Forgery (pencurian data)
     4) Cyber Espionage (memata-matai)
     5) Cyber Sabotage and Extortion (sabotase dan pemerasan)
     6) Offence Againts Intellectual Property (penyerangan terhadap hak
         kekayaan intelektual)
     7) Infringements of Piracy (pelanggaran pembajakan)

Diperiksa dan disidangkan dalam persidangan sesuai dengan proses pemeriksaan
perkara pidana di pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

     Dalam hal pembuktian, pemeriksaan alat bukti digunakan alat bukti
berdasarkan Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) dan menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik.

     Alat bukti yang sah untuk diajukan di depan persidangan, seperti yang diatur
Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) adalah:




                                                                               56
     1)   Keterangan saksi
     2)   Keterangan ahli
     3)   Surat
     4)   Petunjuk
     5)   Keterangan terdakwa

     Sedangkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan :

     1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
        cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
     2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
        cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari
        alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di
        Indonesia.
     3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah
        apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang
        diatur dalam Undang- Undang ini.
     4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
        sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
        a) surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk
            tertulis; dan
        b) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus
            dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat
            pembuat akta.

     Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik apa yang dimasksud sebagai Informasi
Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data
interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy
atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang
telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.

     Sedangkan yang dimaksud Dokumen Elektronik dalam Pasal 1 angka 4
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,
diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal,
atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui


                                                                               57
Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode
Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu memahaminya.

     Internet Protokol dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian
tindak pidana kejahatan mayantara (cyber crime), yang dalam hal ini menjadi alat
bukti elektonik, dikarenakan berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatas
dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektonik dan Dokumen Elektronik.

     Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dianggap perlu untuk melakukan
kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah peraturan
perundang-undangan mengenai acara pidana yang terkait dengan pembuktian
perkara pidana dalam hal ini terkait dengan tindak pidana kejahatan mayantara
(cyber crime) dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
penggunaan alat bukti elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam
pembuktian tindak pidana kejahatan mayantara (cyber crime).




           BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

     A. Pengaturan mengenai penggunaan alat bukti berupa informasi
 elektronik sebagai bukti dalam tindak pidana kejahatan mayantara (cyber
crime) dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
                            Transaksi Elektronik




                                                                             58
       Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik telah diatur mengenai apa saja kriteria tentang alat bukti
elektronik. Di dalam pasal-pasal undang-undang tersebut telah jelas menyebutkan
dan mendefinisikan mengenai alat-alat bukti elektronik. Walaupun masih belum
semuanya diatur mengenai perumusan-perumusan tentang alat bukti elektronik,
akan tetapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik tersebut merupakan payung hukum bagi penegakan Cyber
Law di Indonesia.

       Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik tersebut dijelaskan mengenai penggunaan alat bukti
elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan. Dalam pasal
tersebut dinyatakan sebagai berikut :

       1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
          cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
       2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
          cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan
          dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di
          Indonesia.
       3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah
          apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang
          diatur dalam Undang- Undang ini.
       4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
          Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
          c) surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk
              tertulis; dan
          d) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus
              dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat
              pembuat akta.

       Perumusan pasal tersebut merupakan sebuah regulasi yang setidaknya
dapat menjadi payung hukum terhadap tindak pidana cyber crime yang ada di
                                      48
Indonesia. Di Indonesia sendiri tindak pidana cyber crime itu banyak sekali
macamnya, antara lain : (Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005 : 72-73)

       1. Unauthorized Access to Computer System and Service (akses yang
           tidak berkepentingan/tidak sah ke sistem komputer dan sistem


                                                                              59
   pelayanan). Kejahatan ini dilakukan dengan memasuki atau menyusup
   ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa ijin
   atau tanpa sepengetahuan dari pemilik jaringan komputer yang
   dimasukinya. Motifnya bisa bermacam-macam, antara lain adalah
   sabotase, pencurian data dan sebagainya. Sebagai contoh adalah pada
   tahun 2004, website milik Komisi Pemilihan Umum dirusak oleh
   seorang hacker.

2. Illegal Contents (muatan tidak sah). Kejahatan ini dilakukan dengan
   memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak
   benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau
   mengganggu      ketertiban   umum.    Contohnya    adalah   pornografi,
   pemuatan berita bohong, agitasi termasuk juga delik politik dapat
   dimasukkan dalam kategori ini bila menggunakan media ruang maya
   (cyber).

3. Data Forgery (pemalsuan data). Merupakan kejahatan dengan
   memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan
   sebagai scriptless document melalui internet.

4. Cyber      Espionage   (mata-mata).    Merupakan     kejahatan    yang
   memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata
   terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer
   (computer network system) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya
   ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau datanya
   tersimpan dalam suatu sistem yang computeraized.

5. Cyber Sabotage and Extortion (sabotase dan pemerasan). Kejahatan ini
   dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran
   terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer
   yang terhubung ke internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan
   menyusupkan suatu virus, trojan, atau backdoor, sehingga data,
   program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat


                                                                       60
           digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan
           sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

       6. Offence Againts Intellectual Property (penyerangan terhadap kekayaan
           intelektual). Kejahatan ini ditujukan terhadap Hak Atas Kekayaan
           Intelektual (HAKI) yang dimiliki pihak lain di internet.

       7. Infringements of Piracy (pelanggaran pembajakan). Kejahatan ini
           ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang
           sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap
           keterangan pribadi seseorang yang tersimpan secara computeraized.
           Yang apabila diketahui orang lain maka dapat merugikan korban
           secara materiil maupun immaterial, seperti nomor PIN (personal
           identity number) ATM, nomor kartu kredit dan sebagainya.

       Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 meyatakan
bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Apa yang dimaksud dengan
informasi elektronik tersebut adalah sebagai berikut :

       Informasi Elektonik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,
       termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,
       foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),
       telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode
       Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau
       dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

       Pengertian mengenai informasi elektronik tersebut terdapat dalam Pasal 1
angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dalam Pasal tersebut telah
dijelaskan secara jelas mengenai bukti elektronik berupa informasi elektronik.
Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) juga diterangkan mengenai dokumen elektronik
sebagai alat bukti yang sah.

       Pengertian dokumen elektronik itu telah dijelaskan dengan jelas pada Pasal
1 angka 4, yang menjelaskan bahwa dokumen elektronik adalah sebagai berikut :



                                                                                61
          Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat,
          diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,
          digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,
          ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik,
          termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,
          foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau
          perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang
          yang mampu memahaminya.

          Akan tetapi, tidak sembarang informasi elektronik dan atau dokumen
elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tersebut, suatu informasi elektronik/dokumen elektronik
dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik
yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tersebut, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta
memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut : (Ari Juliano Gema, dapat
dilihat    di   http://arijuliano.blogspot.com/2008/04/apakah-dokumen-elektronik-
dapat-menjadi.html)

          1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen
             elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan
             dengan Peraturan Perundang-undangan;

          2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan,
             dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem
             elektronik tersebut;

          3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam
             penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;

          4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan
             bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang
             bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan

          5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan,
             kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.


                                                                                   62
       Berdasarkan uraian diatas pada intinya adalah bahwasanya informasi
elektronik dan dokumen elektronik tersebut haruslah telah disertifikasi oleh
lembaga atau badan sertifikasi yang disebut sebagai penyelenggara sertifikasi
elektronik. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjelaskan
tentang penyelenggara sertifikasi elektronik sebagai berikut :

       Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi
       sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit
       Sertifikat Elektronik.

       Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
disebutkan juga mengenai sertifikat elektronik. Pengertian sertifikat elektronik
terdapat pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagai
berikut :

       Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang
       memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status
       subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh
       penyelenggara sertifikasi elektronik.

       Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan
juga tentang tanda tangan elektronik. Pengertian mengenai tanda tangan
elektronik tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008, sebagai berikut :

       Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi
       Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi
       Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

       Pengaturan mengenai pengguanaan bukti elektronik dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah
termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang ini. Kemudian, dalam KUHAP Pasal
184 dapat diimplementasikan penggunaanya dalam pemeriksaan perkara cyber
crime, sebagai berikut : (Dikdik dan Elisatris Gultom, 2005: 116-120)

       1. Keterangan saksi




                                                                              63
   Berkenaan dengan sifat cyber crime yang virtual dan biasanya pelaku
   melakukan    aksinya    seorang     diri,   maka    pembuktian    dengan
   menggunakan keterangan saksi tidak dapat diperoleh secara langsung.
   Keterangan saksi hanya dapat berupa hasil pembicaraan atau hanya
   mendengar dari orang lain. Kesaksian ini dikenal sebagai testimonium
   de auditum atau hearsay evidence. Meskipun kesaksian sejenis ini
   tidak diperkenankan sebagai alat bukti, akan tetapi dalam praktiknya
   tetap dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim
   untuk memperkuat keyakinannya sebelum menjatuhkan putusan.

   Kemungkinan yang dapat dijadikan keterangan saksi ialah melalui
   hasil interaksi di dalam dunia cyber, seperti chatting dan e-mail antara
   pengguna internet atau juga dapat melalui keterangan seorang
   administrator sistem komputer yang telah disertifikasi.

   Mengenai administrator sistem komputer yang telah disertifikasi
   tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 11
   Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai
   penyelenggara sertifikasi elektronik sebagai berikut :

      Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang
      berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan
      dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

2. Keterangan ahli

   Keterangan ahli menjadi signifikan penggunaannya apabila jaksa
   mengajukan alat bukti elektronik untuk membuktikan kesalahan
   pelaku cyber crime. Peran keterangan ahli disini adalah untuk
   memberikan     suatu   penjelasan     di    dalam   persidangan   bahwa
   dokumen/data elektronik yang diajukan adalah sah dan dapat
   dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini diperlukan karena
   terkadang dalam praktiknya, para pelaku cyber crime dapat menghapus




                                                                        64
   atau menyembunyikan aksi mereka agar tidak terdeteksi oleh aparat
   penegak hukum.

   Saksi ahli ini tidak terbatas hanya pada operator laboratorium forensik
   komunikasi, lebih luas lagi melibatkan ahli-ahli dalam berbagai bidang
   antara lain ahli dalam bidang teknologi informasi, web designer,
   program-program jaringan komputer serta ahli dalam bidang
   enkripsi/password atau pengamanan jaringan komputer. Kombinasi
   dari fakta-fakta yang didapat dari laboratorium forensik dan opini para
   saksi ahli diharapkan dapat membantu para penyidik dalam proses
   penyidikan , dimana produk hasil peyidikan tersebut dapat diterima
   oleh jaksa penuntut umum dan hakim.

   Peranan seorang ahli dalam cyber crime merupakan sesuatu yang tidak
   bisa ditawar-tawar lagi mengingat pembuktian dengan alat bukti
   elektronik masih sangat riskan penggunaannya di depan sidang
   pengadilan.

   Kedudukan seorang Ahli sebagai Testamentary Evidence ini sangat
   penting untuk memperjelas kejahatan dunia maya yang terjadi serta
   dapat menerangkan/menjelaskan validitas suatu Bukti Elektronik yang
   memberikan keyakinan Hakim dalam memutus perkara kejahatan
   dunia   maya.      Pemaparan   Bukti   Digital   (electronic   evidence)
   Pembuktian dalam pemeriksaan di persidangan memegang peranan
   yang sangat penting. Hukum Pembuktian mengenal salah satu alat
   ukur yang menjadi teori pembuktian, yaitu penguraian bagaimana cara
   menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan
   (bewijsvoering).

3. Surat

   Surat adalah alat bukti yang penting dalam proses penyelidikan dan
   penyidikan dalam kasus cyber crime. Penyelidik dan penyidik dapat


                                                                        65
menggunakan “surat” untuk membuat terang kasus cyber crime.
Dengan didukung oleh keterangan saksi, maka surat menjadi alat bukti
yang sah, dapat diterima dan dapat memberatka pelaku kasus cyber
crime di pengadilan.

“Surat” dalam kasus cyber crime mengalami perubahan dari bentuknya
yang tertulis menjadi tidak tertulis dan bersifat on-line. Alat bukti surat
dalam sistem komputer yang telah disertifikasi oleh lembaga
penyelenggara sertifikasi ada dua kategori, yaitu :

a. Bila sebuah sistem komputer yang telah disertifikasi oleh badan
   yang berwenang, maka hasil print out komputer dapat dipercaya
   keontetikannya.

b. Bukti sertifikat dari badan yang berwenang tersebut dapat
   dikategorikan sebagai alat bukti surat, karena dibuat oleh dan atau
   pejabat yang berwenang. Meskipun penggunaan kedua bukti surat
   ini mengalami kendala dari segi pengertian “pejabat yang
   berwenang” dimana di dalam perundang-undangan yang dimaksud
   dengan pejabat yang berwenang adalah notaris.

Jenis alat bukti surat lainnya dapat berupa bukti elektronik yang dapat
dicetak atau print out dan surat yang terpampang dalam layar monitor
sebuah jaringan komputer. Selama kedua bukti ini dikelurakan/dibuat
oleh yang berwenang dan sebuah sistem jaringan komputer tersebut
dapat dipercaya, maka surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian
yang sama dengan alat bukti surat sebagaimana yang ditentukan dalam
KUHAP.

Alat bukti surat yang berupa bukti elektronik ini dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik ini mendapat pengecualian. Pengecualian ini terdapat dalam
Pasal 5 ayat (4), dijelaskan sebagai berikut :


                                                                        66
   Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
   Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
   1. surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk
      tertulis; dan
   2. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus
      dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat
      pembuat akta.

   Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
   tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, maka untuk surat
   yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan
   surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat
   dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat
   akta, tidak berlaku atau tidak dapat dijadikan sebagai bukti elektronik.

4. Petunjuk

   Berdasarkan Pasal 188 KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian,
   atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu
   dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri,
   menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa
   pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan
   saksi, surat dan keterangan terdakwa yang penilaian atas kekuatan
   pembuktiaannya dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim
   dengan arif dan bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan
   dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati
   nuraninya.

   Dalam cyber crime, pengumpulan alat bukti secara fisik akan sulit
   dipenuhi. Yang paling mudah dalam melakukan pengumpulan bukti-
   bukti adalah mencari petunjuk-petunjuk yang mengindikasikan telah
   adanya suatu niat jahat berupa akses secara tidak sah. Misalnya dengan
   melihat dan mendengarkan keterangan saksi di pengadilan, atau surat
   elektronik atau hasil print out data, atau juga dari keterangan terdakwa
   di pengadilan.


                                                                          67
   Mewujudkan suatu petunjuk dari bukti-bukti yang ditemukan dalam
   cyber crime akan sulit jika hanya mendasarkan pada keterangan saksi,
   surat, dan keterangan terdakwa saja meskipun hal tersebut         masih
   mungkin untuk diterapkan. Bisa saja hakim memperoleh petunjuk dari
   alat-alat bukti tersebut di persidangan. Akan tetapi apabila hakim dapat
   petunjuk yang diajukan di persidangan adalah bukti elektronik (yang
   disertai keterangan ahli), maka petunjuk ini akan bersifat lebih kuat
   dan memberatkan terdakwa dibandingkan dengan petunjuk-petunjuk
   yang lain.

5. Keterangan terdakwa

   Dalam Pasal 189 ayat 1 KUHAP ditentukan bahwa keterangan
   terdakwa adalah apa yang terdakwa lakukan, ketahui dan alami sendiri.
   Dalam kasus cyber crime, keterangan terdakwa yang dibutuhkan
   terutama mengenai cara-cara pelaku melakukan perbuatannya, akibat
   yang ditimbulkan, informasi jaringan serta motivasinya. Keterangan
   terdakwa mengenai keempat hal tersebut sifatnya adalah memberatkan
   terdakwa.

   Pada praktiknya, perolehan keterangan terdakwa menjadi sesuatu
   proses       yang   sulit     dilakukan.   Hal      ini     dikarenakan,
   kemampuan/pengetahuan teknologi informasi penyidik yang terbatas,
   pelaku cyber crime yang sulit untuk diidentifikasi secara pasti, serta
   kuatnya jaringan diantara sesama pelaku cyber crime.

   Meskipun bukan tidak mungkin dapat dilakukan penangkapan dan
   penahanan      terhadapnya,   keterangan    terdakwa      yang   bersifat
   memberatkan akan sulit diperoleh mengingat seorang pelaku cyber
   crime tidak akan bersedia membocorkan atau membuka rahasia
   jaringan/kelompok, baik rahasia identitas pelaku lain maupun rahasia
   cara kerjanya. Jika keterangan terdakwa dapat diajukan ke pengadilan
   dan hakim menilai bahwa keterangan tersebut adalah sah. Kemudian


                                                                         68
           atasnya hakim memperoleh keyakinan, maka terhadap terdakwa pelaku
           cyber crime tersebut dikenakan delik-delik KUHP.

           Dalam penggunaan alat-alat bukti konvensional atas kejahatan
           terhadap kejahatan cyber, hakim memegang peranan penting dalam
           penyelesaian perkara dengan wajib menggali hukum yang hidup dalam
           masyarakat. Hakim harus membuat terobosan hukum jika belum ada
           undang-undang yang mengaturnya. Keyakinan hakim untuk menerima
           alat bukti di persidangan menjadi hal yang signifikan. Begitu
           pentingnya peran hakim dalam kasus cyber crime, hakim harus
           mempunyai kemampuan dalam ilmu teknologi informasi dan
           pandangan yang luas dalam penafsiran hukum.

       Dalam teori pembuktian, KUHAP menggunakan sistem negatif Wettelijk
yaitu hakim terikat pada alat bukti minimum ditambah keyakinan. Alat bukti di
sini terikat pada apa yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut A. Karim
Nasution, istilah negatif wettlijk berarti wettlijk adalah berdasarkan Undang-
Undang sedang negatif artinya bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat
cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh
menjatuhkan hukuman, sebelum ia yakin akan kesalahan terdakwa. Alat bukti
yang sah menurut pasal 184 KUHAP adalah Keterangan saksi, keterangan ahli,
surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Seperti yang sudah dijelaskan di atas,
KUHAP menggunakan sistem negatif wettlijk, artinya alat bukti yang sah
hanyalah    alat    bukti    yang    tertera    dalam     undang-undang       saja.
(http://wisnu.blog.uns.ac.id/2009/07/28/alat-bukti-elektronik-dalam-undang-
undang-informasi-dan-transaksi-elektronik/)

       Dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia, terdapat beberapa doktrin
pengelompokan alat bukti, yang membagi alat-alat bukti ke dalam kategori-
kategori sebagai berikut : (Dikdik dan Elisatris Gultom, 2005: 100-101)

       1. Oral Evidence
           a. Perdata, meliputi : keterangan saksi, pengakuan, dan sumpah.


                                                                                69
            b. Pidana, meliputi : keterangan saksi, keterangan ahli, dan
               keterangan terdakwa.

       2.      Documentary Evidence
            1. Perdata, meliputi : surat dan persangkaan.
            2. Pidana, meliputi : surat dan petunjuk.

       3. Material Evidence
            a. Perdata, dalam hukum perdata tidak dikenal mengenai alat bukti
               material.
            b. Pidana, meliputi : barang yang digunakan untuk melakukan tidak
               pidana, barang yang digunakan untuk membantu tindak pidana,
               barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana, barang yang
               diperoleh dari suatu tindak pidana, dan informasi dalam arti
               khusus.

       4. Electronic Evidence
            a. Konsep pengelompokan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan
               elektronik. Tidak dikenal di Indonesia.
            b. Konsep tersebut berkembang di negara-negara common law.
            c. Pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, tetapi memperluas
               cakupan alat bukti yang masuk kategori documentary evidence.

       Hakim Mohammed Chawki dari Computer Crime Research Center
mengklasifikasikan bukti elektronik menjadi tiga kategori, sebagai berikut :
(Nuurlaila. F. Aziizah, Skripsi : Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian
Perkara Kejahatan Dunia Maya : 51-52)

       1. Real Evidence

            Real Evidence atau Physical Evidence ialah bukti yang terdiri dari
            objek-objek nyata/berwujud yang dapat dilihat dan disentuh. Real
            evidence juga merupakan bukti langsung berupa rekaman otomatis



                                                                              70
   yang dihasilkan oleh komputer itu sendiri dengan menjalankan
   software dan receipt dari informasi yang diperoleh dari alat (device)
   yang   lain,   contohnya   computer   log   files.   Edmon   Makarim
   mengemukakan bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah dan
   yang berdiri sendiri (real evidence), tentunya harus dapat diberikan
   jaminan bahwa suatu rekaman/salinan data (data recording) berjalan
   sesuai dengan prosedur yang berlaku (telah dikalibrasi dan diprogram)
   sedemikian rupa sehingga hasil print out suatu data dapat diterima
   dalam pembuktian suatu kasus.

2. Testamentary Evidence

   Testamentary Evidence juga dikenal dengan istilah Hearsay Evidence
   dimana keterangan dari saksi maupun expert witness yaitu keterangan
   dari seorang ahli dapat diberikan selama persidangan, berdasarkan
   pengalaman dan pengamatan individu. Peranan dari keterangan ahli
   sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita yaitu UU No.8
   Tahun 1981 KUHAP, bahwa keterangan ahli dinilai sebagai alat bukti
   yang mempunyai kekuatan pembuktian jika keterangan yang diberikan
   tentang sesuatu hal berdasarkan keahlian khusus dalam bidang yang
   dimilikinya dan yang berupa keterangan “menurut pengetahuannya”
   secara murni. Perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak
   membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa kita
   untuk mengimbanginya dengan kualitas dan metode pembuktian yang
   memerlukan pengetahuan dan keahlian (skill and knowledge).
   Kedudukan seorang ahli dalam memperjelas tindak pidana yang terjadi
   serta menerangkan atau menjelaskan bukti elektronik sangat penting
   dalam memberikan keyakinan hakim dalam memutus perkara
   kejahatan dunia maya.

3. Circumstantial Evidence




                                                                      71
            Pengertian dari Circumstantial Evidence ini adalah merupakan Bukti
            terperinci yang diperoleh berdasarkan ucapan atau pengamatan dari
            kejadian yang sebenarnya yang mendorong untuk mendukung suatu
            kesimpulan, tetapi bukan untuk membuktikannya. Circumstantial
            evidence atau derived evidence ini merupakan kombinasi dari real
            evidence dan hearsay evidence.

         Muhammad Kusnardi dan Bintan Saragih berpendapat, bahwa negara
hukum menentukan alat-alat perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat
kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat
perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu.
Tindakan yang dilakukan aparat inilah yang dikategorikan sebagai implementasi
hukum.

         Alat negara itu bertanggungjawab untuk menggunakan hukum sebagai
senjata guna melawan berbagai bentuk kejahatan yang akan, sedang atau telah
mengancam bangsa Indonesia. Alat negara (penegak hukum) dituntut bekerja
keras seiring dengan perkembangan dunia kejahatan, khususnya perkembangan
cyber crime yang semakin mengkhawatirkan. Alat negara ini menjadi subyek
utama yang berperang melawan cyber crime. (Abdul Wahid dan Muhammad
Labib, 2005 : 142)

         Dalam kasus cyber crime, proses penegakan hukum tidak dapat begitu saja
dilepaskan dengan dalih kesulitan pada proses pembuktian. Apalagi jika terhadap
perbuatan cyber crime tersebut telah dapat dikenakan delik-delik konvensional
yang ketentuannya jelas dan tegas. Upaya yang dapat ditempuh adalah
penelusuran bukti-bukti yang berkaitan dengan perbuatan pelaku cyber crime
melalui jalur KUHAP. Artinya, bahwa tetap menggunakan alat-alat bukti berupa
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Minimalnya, kesalahan pelaku dapat terbukti dengan sekurang-kurangnya 2 (dua)
alat bukti yang sah. Alat-alat bukti ini harus mampu membuktikan telah terjadi
suatu perbuatan dan membuktikan adanya akibat dari perbuatan cyber crime.



                                                                              72
       Dalam KUHAP Indonesia tidak ada petunjuk mengenai penggunaan alat
bukti elektronik. Padahal dalam aktivitasnya kejahatan mayantara ini, bukti yang
mengarah pada peristiwa yang digolongkan sebagai peristiwa pidana adalah
berupa data-data elektronik, singkatnya adalah electronic based. (Abdul Wahid
dan Muhammad Labib, 2005 : 106) Pengaturan alat bukti secara umum diatur
dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

       a.   keterangan saksi;
       b.   keterangan ahli;
       c.   surat;
       d.   petunjuk;
       e.   keterangan terdakwa.

       Apabila berdasarkan KUHAP, maka yang dinilai sebagai alat bukti dan
yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat
bukti yang tercantum dalam Pasal 184 (1) KUHAP. Dengan kata lain, sifat dari
alat bukti menurut KUHAP adalah limitatif atau terbatas pada yang ditentukan
saja. Akan tetapi, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, KUHAP bukanlah
satu-satunya undang-undang pidana formil yang mengatur mengenai ketentuan
pembuktian. Beberapa undang-undang pidana yang memiliki aspek formil juga
mengatur menggenai alat bukti tersendiri. Meskipun demikian, secara umum alat
bukti yang diatur dalam undang-undang pidana formil tersebut tetap merujuk pada
alat bukti yang diatur dalam KUHAP.

       Undang-undang yang memuat alat bukti elektronik menandakan adanya
perkembangan penggunaan alat        bukti konvensional menjadi alat        bukti
berteknologi modern sesuai perkembangan zaman. Hal tersebut berbeda dengan
alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Beberapa alat bukti yang diatur dalam
KUHAP adalah surat dan petunjuk. Akan tetapi, KUHAP tidak mengakomodir
kemungkinan bahwa surat atupun petunjuk tersebut ditemukan dalam format,
misal, e-mail atau website di Internet. Namun demikian, ketiga undang-undang
tersebut mengatur lebih lanjut alat bukti yang mengandung unsur elektronik.
Sehingga, dengan adanya ketiga undang-undang tersebut memungkinkan
penggunaan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti.



                                                                              73
         Pengertian bukti digital (digital evidence) sendiri tidak banyak ditemukan
dalam literatur berbahasa Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan yang
di dalamnya mengatur penggunaan bukti digital pada acara pembuktian
menjelaskan definisi dari bukti digital. Untuk itu perlu mencari literatur beserta
doktrin dari negara lain yang telah lama menerapkan bukti digital dalam proses
hukum.

         Kelompok kerja yang bernama “The Scientific Working Group on Digital
Evidence” (SWGDE) yang berdiri sejak Februari 1998 bekerjasama dengan
Laboratorium Kriminal Federal di Amerika Serikat (US Federal Crime
Laboratory) dan supervisi dari International Organization on Computer Evidence
(IOEC) dalam kajian multidisipliner memberikan pedoman dan standardisasi
terhadap upaya perolehan kembali, penyajian kembali dan pengujian terhadap
bukti digital, termasuk peralatan audio, pencitraan dan gambar yang menggunakan
elektronik.

         Hasil dari kelompok kerja tersebut salah satunya adalah definisi dari bukti
digital (digital evidence). Definisinya yang diberikan kelompok kerja tersebut
adalah “Information of probative value stored or transmitted in digital form.”
Definisi tersebut jika diterjemahkan secara bebas sebagai berikut. Bukti digital
adalah segala informasi yang bersifat membuktikan terhadap nilai yang tersimpan
atau ditransmisikan dalam bentuk digital. Berdasarkan definisi tersebut, bukti
digital tidak hanya meliputi bukti yang dihasilkan atau ditransmisikan melalui
jaringan komputer saja, akan tetapi juga termasuk perangkat audio, video bahkan
telepon selular.

         Debra Littlejohn Shinder mengklasifikasikan bukti digital menjadi dua
bagian, yaitu: (Ahmad Zakaria, Skripsi : Kode Sumber (Source Code) Website
Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Studi Kasus
Website         Anshar.net)       :         163-164,     dapat       dilihat     di
http://ahmadzakaria.net/file/skripsi.pdf)




                                                                                 74
          Digital evidence can be classified as original digital evidence (that is, the
          physical items and data objects associated with those items at the time the
          evidence was seized) and duplicate digital evidence (referring to an
          accurate digital reproduction of all the data objects contained on an
          original physical item).

          Definisi tersebut apabila diterjemahkan secara bebas sebagai berikut.
Pertama bukti digital dapat diklasifikasikan sebagai bukti digital asli itu sendiri,
maksudnya item fisik dan obyek data berasosiasi dengan item itu pada ketika
bukti tersebut dicengkeram. Kedua, bukti digital salinan mengacu pada produksi
kembali data digital yang berisi obyek data di hal fisik asli atau dari data asli yang
akurat.

          Klasifikasi yang diberikan oleh Debra Littlejohn Shinder tersebut terkait
dengan bentuk dan sifat dari bukti digital itu sendiri. Klasifikasi pertama
menjelaskan bukti digital yang orisinal, yaitu bukti digital secara fisik dan data
yang terasosiasi dengan perangkat fisik tersebut ketika bukti digital disita oleh
kepolisian. Sedangkan klasifikasi kedua merujuk pada bukti digital yang
merupakan hasil duplikasi atau hasil reproduksi dari bukti digital orisinal, di
dalamnya terkadung data sebagaimana yang terdapat pada bukti digital orisinal.

          Lebih lanjut Debra Littlejohn juga menejelaskan, bukti digital secara
prinsip memang berbeda dengan bukti konvensional, tetapi secara sifat memiliki
beberapa persamaan.         Contohnya adalah proses pengambilan sidik              jari
(fingerprints) pada kejahatan konvensional yang pada satu saat dapat terlihat
(visible) dengan mudah, begitu pula bukti digital yang secara fisik terlihat
(contohnya: computer hard disk). Tetapi disisi lain, sidik jari tidak terlihat begitu
saja, melainkan harus melalui suatu proses tertentu hingga sidik jari tersebut dapat
terlihat, demikian halnya pada bukti digital yang dalam proses untuk
mendapatkannya membutuhkan perangkat keras maupun perangkat lunak tertentu.

          Aspek terpenting yang harus dimiliki bukti digital agar memiliki kekuatan
pembuktian adalah aspek orisinalitas, akurasi, terpercaya dan teruji. Untuk
mencapai standar tersebut, dalam bekerja penyidik memerlukan adanya standar



                                                                                    75
operasional prosedur (SOP) baku yang menjamin proses perolehan, penyajian,
pengujian dan transmisi terhadap bukti digital tetap terjaga akurasi dan
orisinalitasnya.

         Kepolisian Republik Indonesia (Polri) khususnya Unit Kejahatan Maya
(Cybercrime) telah memiliki SOP dalam menangani kasus terkait cybercrime.
Standar yang digunakan oleh Polri mengacu pada standar Internasional yang telah
banyak digunakan lembaga kepolisian diberbagai negara, termasuk digunakan
oleh FBI di Amerika Serikat. (Ahmad Zakaria, Skripsi : Kode Sumber (Source
Code) Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
(Studi     Kasus     Website     Anshar.net)       :     165,     dapat    dilihat   di
http://ahmadzakaria.net/file/skripsi.pdf)

         Terkait dengan tujuan dibuatnya SOP, FBI dalam Website-nya mengutip
hasil “G8 Proposed Principles For The Procedures Relating To Digital Evidence”
menjelaskan sebagai berikut : (Ahmad Zakaria, Skripsi : Kode Sumber (Source
Code) Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
(Studi    Kasus     Website     Anshar.net)    :       165-166,    dapat   dilihat   di
http://ahmadzakaria.net/file/skripsi.pdf)

         In order to ensure that digital evidence is collected, preserved, examined,
         or transferred in a manner safeguarding the accuracy and reliability of
         the evidence, law enforcement and forensic organizations must establish
         and maintain an effective quality system. Standard Operating Procedures
         (SOPs) are documented quality−control guidelines that must be supported
         by proper case records and use broadly accepted procedures, equipment,
         and materials.

         Definisi tersebut apabila diterjemahkan secara bebas sebagai berikut,
untuk memastikan bahwa bukti digital dikumpulkan, dipelihara, diuji, atau
dipindahkan dengan cara melindungi ketelitian dan kehandalan bukti, pelaksanaan
hukum dan organisasi forensik harus mendirikan dan memelihara sistem kualitas
efektif. Standar prosedur operasi (SOP) yang dokumentasinya berkualitas,
petunjuk kendali yang harus didukung oleh sebuah catatan dan digunakan dengan
luas untuk menerima prosedur, perlengkapan, dan material.


                                                                                     76
       Adapun karakteristik standar dari dibentuknya SOP terhadap penanganan
bukti digital yang telah dikembangkan oleh International Organization of
Computer Evidence (IOCE) yang merupakan standar Internasional adalah:

       1. Consistency with all legal systems (konsisten terhadap semua sistem
           yang sah/legal);
       2. Allowance for the use of a common language (memperbolehkan untuk
           menggunakan bahasa negara lain);
       3. Durability (daya tahan);
       4. Ability to cross international boundaries (kemampuan untuk
           menyeberangi batas internasional);
       5. Ability to instill confidence in the integrity of evidence (kemampuan ke
           dalam keyakinan pada integritas bukti);
       6. Applicability to all forensic evidence (dapat diterapkan ke semua bukti
           forensik);
       7. Applicability at every level, including that of individual, agency, and
           country (dapat diterapkan pada setiap tingkatan, termasuk orang, agen,
           dan negara).

       Dapat dijelaskan berdasarkan kutipan tersebut, SOP terhadap bukti digital
dikembangan untuk konsisten terhadap berbagai sistem hukum yang ada di dunia
saat ini, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dapat digunakan untuk
jangka waktu yang lama, kemampuan untuk digunakan lintas batas negara,
meningkatkan kepercayaan terhadap integritas penggunaan bukti digital, dapat
diterapkan dalam berbagai teknik forensik digital, dapat digunakan dalam
berbagai tingkat baik individu, biro serta negara.

       Terkait dengan SOP, terdapat beberapa prinsip SOP terkait penanganan
bukti digital. Prinsip ini diakui sebagaian besar organisasi ahli forensik computer
dan ahli teknis lainnya, adapun prinsip tersebut sebagai berikut : (Ahmad Zakaria,
Skripsi : Kode Sumber (Source Code) Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak




                                                                                 77
Pidana Terorisme di Indonesia (Studi Kasus Website Anshar.net) : 167-169, dapat
dilihat di http://ahmadzakaria.net/file/skripsi.pdf)

       1. Bukti digital orisinal secepatnya harus mendapat perlindungan dari
           negara terdekat dimana bukti digital tersebut ditemukan. Mengenai
           bukti lintas negara (transnational evidence) semacam ini, Perserikatan
           Bangsa     Bangsa     pada       1995,    yaitu    pada      kongres   kedelapan
           mengeluarkan resolusi berjudul “United Nations Manual on the
           Prevention and Control of Computer-Related Crime” yang antara lain
           isinya mengatur mengenai kerjasama internasional dalam penanganan
           kejahatan berbasis computer termasuk di dalamnya terkait dengan
           transnational evidence.

       2. Apabila berdasarkan bentuk dan sifatnya dimungkinkan untuk
           mengambil salinan (copy) terhadap citra bukti digital yang orisinal
           agar dalam pemeriksaan lebih lanjut yang digunakan adalah hasil
           salinan tersebut dan bukti digital yang orisinal tetap terjaga
           integritasnya.

       3. Salinan dari data yang digunakan untuk pemeriksaan harus steril.
           Artinya media back up tersebut tidak pernah digunakan sebelumnya
           dan media tersebut juga harus bebas dari kemungkinan adanya virus
           dan bad sector.

       4. Segala     tindakan     terkait     dengan       bukti     digital   harus   selalu
           terdokumentasi       secara      detail   dan     terdapat     kejelasan    rantai
           pemeriksaannya pada tiap-tiap acara pemeriksaan. Artinya, setiap akan
           dilakukan maupun telah dilakukannya pemeriksaan pada bukti digital,
           segala proses tersebut harus terdokumentasi atau dibuatkan Berita
           Acaranya. Hal ini sejalan dengan “Standard and Criteria 1.6” yang
           dikeluarkan oleh SWGDE dan IOCE yaitu “All activity relating to the
           seizure, storage, examination, or transfer of digital evidence must be
           recorded in writing and be available for review and testimony.” Yang


                                                                                          78
           diterjemahkan bebas sebagai berikut, “semua kegiatan berkenaan
           dengan penyitaan, penyimpanan, ujian,       atau memindahkan bukti
           digital harus dicatat dalam tulisan dan tersedia untuk tinjauan dan
           kesaksian”.

       Dengan demikian, SOP ini harus digunakan oleh setiap pihak (penyidik)
dalam hal melakukan penyitaan atau pengujian terhadap bukti digital. Setiap
tindakan tersebut harus tercantum pada SOP dan diikuti bersama.

       Seperti yang telah dikemukakan dalam pendapat Muhammad Kusnardi
dan Bintan Saragih diatas, bahwa negara hukum menentukan alat-alat
perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan
yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan
untuk mengadakan peraturan-peraturan itu. Tindakan yang dilakukan aparat inilah
yang dikategorikan sebagai implementasi hukum.

       Alat negara itu bertanggungjawab untuk menggunakan hukum sebagai
senjata guna melawan berbagai bentuk kejahatan yang akan, sedang atau telah
mengancam bangsa Indonesia. Alat negara (penegak hukum) dituntut bekerja
keras seiring dengan perkembangan dunia kejahatan, khususnya perkembangan
cyber crime yang semakin mengkhawatirkan. Alat negara ini menjadi subyek
utama yang berperang melawan cyber crime. (Abdul Wahid dan Muhammad
Labib, 2005 : 142)

         Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dengan media internet, atau dalam
cyberspace, meninggalkan jejak-jejak elektronik. Misalkan pada saat kita
mengakses sebuah website, akan tertinggal jejak-jejak elektronik di komputer kita
yang namanya log file, atau lebih mudah lagi, apa yang kita akses melalui browser
pasti meninggalkan jejak paling tidak di komputer si pengguna yang dikenal
dengan history. Sehingga pemanfaatan internet tersebut baik untuk tujuan yang
baik atau tujuan yang jahat dalam hal ini dijadikan sebagai media, alat atau
sarasan kejahatan, tercatat atau meninggalkan jejak elektronis. Tinggal bagaimana



                                                                              79
para aparat hukum menggali serta menangani jejak-jejak elektronis itu sebagai
bukti untuk membuat terang sebuah tindak pidana yang dilakukan.

       Dengan demikian aparat penegak hukum di Indonesia diharapkan dapat
menggali serta menangani tindak pidana cyber crime yang terjadi di Indonesia
dewasa ini. Dengan berbekal jejak-jejak (path) elektronik tersebut diharapkan
dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan.




       B. Kedudukan Internet Protokol sebagai alat bukti dalam tindak
                     pidana kejahatan mayantara (cyber crime)

       Internet pada mulanya didesain dengan dua kriteria utama. Dua kriteria ini
mempengaruhi dan membentuk hardware dan software yang digunakan sekarang.
Kriteria tersebut sebagai berikut :




                                                                              80
       1. Jaringan harus melakukan komunikasi antara para peneliti di belahan
           dunia yang berbeda, memungkinkan meraka dapat berbagi dan
           berkomunikasi mengenai penelitian mereka satu sama lain. Sayangnya,
           riset memerlukan berbagai komputer dari beragam platform dan
           arsitektur jaringan yang berbeda untuk keperluan keilmuan. Maka
           untuk itu diperlukan protocol suite untuk dapat berhubungan dengan
           berbagai platforms hardware yang berbeda dan bahkan sistem jaringan
           yang berbeda.

       2. Jaringan harus merupakan jaringan komunikasi yang kuat yang
           mempunyai kemampuan dapat bertahan dari serangan nuklir.
           Rancangan ini membawa ke arah desentralisasi jaringan yang terdiri
           dari jaringan yang terpisah, lebih kecil, jaringan yang diisolasi yang
           mempunyai kemampuan otomatis bila diperlukan.

       Setiap kali kita mengakses internet, sesungguhnya kita mengirimkan
identitas tertentu pada jaringan internet dalam sederetan kode-kode angka. Kode-
kode angka tersebut yang disebut sebagai Internet Protokol. Sesungguhnya setiap
komputer yang mengakses internet itu memiliki identitas tertentu, yang disebut
alamat Internet Protokol atau IP. Alamat IP (Internet Protocol Address atau
sering disingkat IP) adalah deretan angka biner antar 32-bit sampai 128-bit yang
dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan
Internet. Panjang dari angka ini adalah 32-bit (untuk IPv4 atau IP versi 4), dan
128-bit (untuk IPv6 atau IP versi 6) yang menunjukkan alamat dari komputer
tersebut pada jaringan Internet berbasis TCP/IP.

       TCP/IP protocol suite terdiri dari 4 layers: Applikasi, Transport,
Internetwork, dan network interface. Layer tersebut dapat dilihat sebagai hirarki
seperti di bawah ini :

       1. Layer Applikasi adalah sebuah aplikasi yang mengirimkan data ke
           transport layer. Misalnya FTP (file transfer protokol), e-mail programs
           dan web browsers.


                                                                                81
          2. Layer Transport bertanggung jawab untuk komunikasi antara aplikasi.
             Layer ini mengatur aluran informasi dan mungkin menyediakan
             pemeriksaan error. Data dibagi kedalam beberapa paket yang dikirim
             ke internet layer dengan sebuah header. Header mengandung alamat
             tujuan, alamat sumber dan checksum. Checksum diperiksa oleh mesin
             penerima untuk melihat apakah paket tersebut ada yang hilang pada
             rute.

          3. Layer Internetwork bertanggung jawab untuk komunikasi antara
             mesin. Layer ini meng-engcapsul paket dari transport layer ke dalam
             IP datagrams dan menggunakan algoritma routing untuk menentukan
             kemana datagaram harus dikirim. Masuknya datagram diproses dan
             diperiksa kesahannya sebelum melewatinya pada Transport layer.

          4. Layer networks interface adalah level yang paling bawah dari susunan
             TCP/IP. Layer ini adalah device driver yang memungkinkan datagaram
             IP dikirim ke atau dari pisikal network. Jaringan dapaat berupa sebuah
             kabel, Ethernet, frame relay, Token ring, ISDN, ATM jaringan, radio,
             satelit atau alat lain yang dapat mentransfer data dari sistem ke sistem.
             Layer network interface adalah abstraksi yang              memudahkan
             komunikasi antara multitude arsitektur network.

          Internet Protocol (IP) berfungsi menyampaikan paket data ke alamat yang
tepat. Oleh karena itu Internet Protokol memegang peranan yang sangat penting
dari jaringan TCP/IP. Karena semua aplikasi jaringan TCP/IP pasti bertumpu
kepada Internet Protokol agar dapat berjalan dengan baik. Internet Protokol
merupakan protokol pada network layer yang bersifat :

     i.      Connectionless, yakni setiap paket data yang dikirim pada suatu saat
             akan melalui rute secara independen. Paket IP (datagram) akan melalui
             rute yang ditentukan oleh setiap router yang dilalui oleh datagram
             tersebut. Hal ini memungkinkan keseluruhan datagram tiba di tempat



                                                                                   82
              tujuan dalam urutan yang berbeda karena menempuh rute yang
              berbeda pula.

     ii.      Unreliable atau ketidakandalan yakni Protokol IP tidak menjamin
              datagram yang dikirim pasti sampai ke tempat tujuan. Ia hanya akan
              melakukan best effort delivery yakni melakukan usaha sebaik-baiknya
              agar paket yang dikirim tersebut sampai ke tujuan.

           Setiap perusahaan besar atau perguruan tinggi yang terhubung ke internet
harus mempunyai level intermediet network. beberapa router mungkin
dikonfigurasi untuk berhubungan dengan bebarapa department LAN (Local Area
Network). Semua traffic di luar organisasi dihubungkan dengan koneksi tunggal
ke jaringan provider regional. Jadi, pemakai akhir dapat menginstall TCP/IP pada
personal computer atau PC tanpa harus tahu jaringan regional . Tiga bagian
informasi dibutuhkan :

           1. IP address dibuat pada personal computer atau PC

           2. Bagian dari IP address (subnet mask) yang membedakan mesin lain
              dalam LAN (Local Area Network) yang sama (pesan dapat dikirim
              secara langsung) dengan mesin-mesin di departemen lain atau
              dimanapun di seluruh dunia ( yang dikirimkan ke router mesin)

           3. IP address dari router mesin yang menghubungkan LAN (Local Area
              Network) tersebut dengan dunia luar.

           Pada bagian utama pengalamatan lokal network, TCP/IP membuat nomor
unik untuk setiap workstation di seluruh dunia. Nomor IP adalah nilai 4 byte
(IPv4) dengan konvensi merubah setiap byte ke dalam nomor desimal (0 sampai
255 untuk IP yang digunakan sekarang) dan memisahkan setiap bytes dengan
periode. Sebagai contoh misalnya 130.132.59.234.

           Setiap protokol memiliki bit-bit ekstra diluar informasi/data yang
dibawanya. Selain informasi, bit-bit ini juga berfungsi sebagai alat kontrol. Dari


                                                                                83
sisi efisiensi, semakin besar jumlah bit ekstra ini, maka semakin kecil efisiensi
komunikasi yang berjalan. Sebaliknya semakin kecil jumlah bit ekstra ini,
semakin tinggi efisiensi komunikasi yang berjalan. Disinilah dilakukan trade-off
antara keandalan datagram dan efisiensi. Sebagai contoh, agar datagram IP dapat
menemukan tujuannya, diperlukan informasi tambahan yang harus dicantumkan
pada header ini. Struktur header datagram protokol IP dapat dilihat pada gambar
berikut :




                        Gambar 2 : Format datagram Internet protokol

       Setiap paket IP membawa data yang terdiri atas :

       1. Version, yaitu versi dari protokol IP yang dipakai.

       2. Header Length, berisi panjang dari header paket IP dalam hitungan 32
            bit word.

       3. Type of Service, berisi kualitas service yang dapat mempengaruhi cara
            penanganan paket IP.




                                                                              84
       4. Total Length Of Datagram, panjang IP datagram total dalam ukuran
          byte.

       5. Identification, Flags, dan Fragment Offset, berisi data yang
          berhubungan fragmentasi paket.

       6. Time to Live, berisi jumlah router/hop maksimal yang dilewati paket
          IP (datagram). Nilai maksimum field ini adalah 255. Setiap kali paket
          IP lewat satu router, isi dari field ini dikurangi satu. Jika TTL telah
          habis dan paket tetap belum sampai ke tujuan, paket ini akan dibuang
          dan router terakhir akan mengirimkan paket ICMP time exceeded. Hal
          ini dilakukan untuk mencegah paket IP terus menerus berada dalam
          network.

       7. Protocol, mengandung angka yang mengidentifikasikan protokol layer
          atas pengguna isi data dari paket IP ini.

       8. Header Checksum, berisi nilai checksum yang dihitung dari jumlah
          seluruh field dari header paket IP. Sebelum dikirimkan, protokol IP
          terlebih dahulu menghitung checksum dari header paket IP tersebut
          untuk nantinya dihitung kembali di sisi penerima. Jika terjadi
          perbedaan, maka paket ini dianggap rusak dan dibuang.

       9. Source Address dan Destination Address, isi dari masing-masing field
          ini cukup jelas, yakni alamat pengirim dan alamat penerima dari
          datagram. Masing-masing field terdiri dari 32 bit, sesuai panjang IP
          Address yang digunakan dalam Internet. Destination address
          merupakan field yang akan dibaca oleh setiap router untuk
          menentukan kemana paket IP tersebut akan diteruskan untuk mencapai
          destination address tersebut.

       Segala macam aktivitas kita di dunia maya akan terekam secara otomatis
dalam sebuah log file, baik yang berasal dari komputer kita ataupun yang berasal



                                                                              85
dari server dari sebuah situs internet. Dengan kata lain apa yang kita akses melalui
browser pasti meninggalkan jejak paling tidak di komputer si pengguna yang
dikenal dengan history.

       Bukti-bukti Elektronik (Electronic Evidence) yang digunakan untuk
membuktikan perkara kejahatan dunia maya dalam pemeriksaan di Pengadilan
adalah dapat berupa tampilan situs yang terkena Deface (yang dirubah tampilan
website-nya) dan Log-log File (waktu terjadinya perbuatan tersebut) serta Internet
Protocol (IP) yang dijadikan “tanda bukti diri” yang dapat mendeteksi pelaku
kejahatan dunia maya atau cyber crime dan dapat menunjukkan keberadaan
pengguna komputer itu sendiri. Dengan meneliti dan memeriksa pemilik nomor IP
akan dapat diketahui lokasi pengguna IP tersebut.

       Menurut Onno W. Purbo, fungsi dari Internet Protokol secara sederhana
dapat diterangkan seperti cara kerja kantor pos pada proses pengiriman surat.
Surat kita masukan ke kotak pos akan diambil oleh petugas pos dan kemudian
akan dikirim melalui route yang random/acak, tanpa si pengirim maupun si
penerima surat mengetahui jalur perjalanan surat tersebut. Juga jika kita
mengirimkan dua surat yang ditujukan pada alamat yang sama pada hari yang
sama, belum tentu akan sampai bersamaan karena mungkin surat yang satu akan
mengambil route yang berbeda dengan surat yang lain. Di samping itu, tidak ada
jaminan bahwa surat akan sampai ditangan tujuan, kecuali jika kita
mengirimkannya menggunakan surat tercatat. (http://onno.vlsm.org/v11/ref-ind-
1/network/mengenal-protokol-internet-tcpip-1998.rtf)

       Logikanya adalah meskipun kita menulis pesan atau mengakses berbagai
macam website dengan berbagai macam identitas, namun alamat IP atau Internet
Protokol address itu tetap sama sepanjang kita tidak mengganti jaringan untuk
mengakses internet. Alamat IP ini juga dapat digunakan untuk melacak
keberadaan orang yang bersangkutan. Ketika kita masuk ke sebuah situs di
internet, maka alamat IP kita tercatat di situs tersebut. Dengan alamat IP ini maka
keberadaan kita dapat dilacak. Misalnya kita berada di Jakarta, Semarang,



                                                                                 86
Surabaya, Manado atau kota lainnya. Ada banyak situs yang menyediakan
fasilitas pencarian menggunakan alamat Internet Protokol ini.

       Dalam sebuah tindak pidana kejahatan mayantara, sebagai contoh adalah
pada tahun 2004, seseorang yang bernama Dani Firmansyah men-deface atau
mengubah halaman dari situs tnp.kpu.go.id yang ia lakukan dengan cara SQL
Injection. Dia berhasil menembus IP tnp.kpu.go.id 203.130.201.134, serta berhasil
meng-up date daftar nama partai. Teknik yang dipakai Dani dalam meng-hack
yakni melalui teknik spoofing (penyesatan). Dani melakukan hacking dari IP
public PT Danareksa (tempat dia bekerja) 202.158.10.117, kemudian membuka IP
Proxy Anonymous Thailand 208.147.1.1 lalu masuk ke IP tnp.kpu.go.id
203.130.201.134, dan berhasil membuka tampilan nama 24 partai politik peserta
pemilu. (http://www.kompas.com/kompascetak/0404/27/humaniora/994814.htm)

       Dalam kasus di atas, pelaku berhasil dipidanakan karena Polri dapat
melacak nomor IP pelaku yang digunakan untuk men-deface atau merubah
tampilan situs tnp.kpu.go.id. Dari kasus tersebut dapat dijelaskan bahwasanya
nomor Internet Protokol dapat digunakan sebagai alat bukti dalam tindak pidana
kejahatan mayantara.

       Kita dapat mengetahui berapa nomor Internet Protokol dari server log
sebuah Internet Service Provider (ISP). Server log adalah sebuah catatan pada
server yang secara otomatis merekam segala transmisi yang terjadi dari dan
menuju server. Server log pada dasarnya mencatat informasi sebagai berikut :

       1. Informasi mengenai Internet Protocol address yang melakukan akses
           terhadap server.
       2. Informasi waktu berupa tanggal, bulan dan tahun serta jam yang
           menunjukan kapan akses terhadap server dilakukan.
       3. Permintaan (request) tertentu yang diterima server dari pengguna.
           Permintaan ini dapat berupa dokumen HTML.
       4. Informasi berisi fingerprints dari perangkat lunak yang digunakan user
           untuk mengakses website


                                                                               87
       Dibawah ini adalah sebuah contoh dari server log, penulis mencoba
mengirimkan sebuah e-mail ke alamat sbh@ppa.com, sebagai berikut :

   Reporting-MTA: dns; mainhost.insist.or.id
   Arrival-Date: Mon, 11 Jan 2010 21:43:46 +0700

   The original message was received at Mon, 11 Jan 2010 21:43:46 +0700 from
   [125.166.245.14]

   Final-Recipient: RFC822; sbh@ppa.com
   Action: failed
   Status: 5.0.0
   Remote-MTA: DNS; ppamail.ppa.com
   Diagnostic-Code: SMTP; 554 Service unavailable; Client host [mainhost.insist.or.id]
   blocked using Barracuda Reputation;
   http://bbl.barracudacentral.com/q.cgi?ip=202.162.37.99
   Last-Attempt-Date: Mon, 11 Jan 2010 21:54:05 +0700

                            Gambar 3 : Contoh Server Log

       Dari log tersebut, kita dapat mengetahui Internet Protokol adrress
pengirim yaitu [125.166.245.14], kemudian juga dapat mengetahui tanggal, bulan,
tahun dan waktu e-mail tersebut dikirim. Semua yang terdapat dalam log tersebut
dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan.

       Dalam pemeriksaan kejahatan dunia maya di Pengadilan, seorang Ahli
memegang peranan yang sangat penting untuk memberikan keterangan yang
berkaitan dengan rekaman/salinan data (data recording) yang menjadi bukti
elektronik tersebut apakah sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku
(telah dikalibrasi dan diprogram) serta diperoleh dari sebuah sistem jaringan
komputer yang secure and trustworthy (aman dan layak dipercaya) sedemikian
rupa sehingga hasil print out suatu Bukti Elektronik tersebut dapat terjamin
keotentikannya dan dapat diterima dalam pembuktian perkara kejahatan dunia
maya sebagai alat bukti yang sah dan yang dapat berdiri sendiri sebagai Real
Evidence.

       Kedudukan seorang Ahli sebagai Testamentary Evidence ini sangat
penting untuk memperjelas kejahatan dunia maya yang terjadi serta dapat
menerangkan/menjelaskan validitas suatu Bukti Elektronik yang memberikan


                                                                                    88
keyakinan Hakim dalam memutus perkara kejahatan dunia maya. Pemaparan
Bukti Digital (electronic evidence) Pembuktian dalam pemeriksaan di persidangan
memegang peranan yang sangat penting. Hukum Pembuktian mengenal salah satu
alat ukur yang menjadi teori pembuktian, yaitu penguraian bagaimana cara
menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (bewijsvoering).

       Dalam persidangan, bukti digital akan diuji keotentikannya dengan cara
mempresentasikan bukti digital tersebut untuk menunjukkan hubungan bukti
digital yang diketemukan tersebut dengan kasus kejahatan dunia maya yang
terjadi. Dikarenakan proses penyidikan, penuntutan sampai dengan proses
pemeriksaan di pengadilan memerlukan waktu yang relatif cukup panjang, maka
sedapat mungkin bukti digital tersebut masih asli dan sepenuhnya sama (origin)
dengan pada saat pertama kalinya diidentifikasi dan dianalisa oleh penyidik
melalui              Laboratorium                Forensik               Komputer.
(http://rudini76ban.wordpress.com/2009/06/17/pembuktian-data-elektronik-
dalam-pengadilan/)

       Hal ini menjelaskan, bahwasanya nomor Internet Protokol atau Internet
Protokol address dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam tindak pidana kejahatan
mayantara atau cyber crime. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagai berikut :

       Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,
       termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,
       foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),
       telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode
       Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau
       dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Serta dalam Pasal Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut :

       Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat,
       diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,
       digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,


                                                                                89
       ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik,
       termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,
       foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau
       perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang
       yang mampu memahaminya.

       Kedudukan Internet Protokol sebagai alat bukti dalam kejahatan
mayantara (cyber crime) adalah sebagai petunjuk dalam mencari kebenaran
materiil dalam kasus kejahatan mayantara (cyber crime). Petunjuk diperoleh
berdasarkan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

       Implikasi yuridisnya adalah dengan digunakannya Internet Protokol
sebagai alat bukti dalam tindak pidana kejahatan mayantara atau cyber crime,
maka setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dikenakan
pemidanaan. Perbuatan yang dilarang (cyber crime) dijelaskan pada Bab VII
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik Pasal 27-35, sebagai berikut :

       1. Pasal 27, menjelaskan tentang : Asusila (pornografi), Perjudian,
           Penghinaan, Pemerasan.

       2. Pasal 28, menjelaskan tentang : Berita Bohong dan Menyesatkan,
           Berita Kebencian dan Permusuhan.

       3. Pasal 29, menjelaskan tentang : Ancaman Kekerasan dan Menakut-
           nakuti.

       4. Pasal 30, menjelaskan tentang : Akses Komputer Pihak Lain Tanpa
           Izin, Cracking.

           Cracking adalah kegiatan yang dilakukan oleh cracker untuk masuk
           kedalam sebuah sistem komputer secara ilegal, dengan tujuan untuk
           merusak sistem keamanan suatu sistem komputer tersebut dan
           melakukan pencurian. Cracking ini berbeda dengan hacking yang
           dilakukan oleh seorang hacker, cracker ini adalah sifatnya merusak,
           sedangkan hacker adalah orang yang senang memprogram dan percaya

                                                                                90
          bahwa informasi adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan ada yang
          bersifat dapat dipublikasikan dan rahasia.

      5. Pasal 31, menjelaskan tentang : Penyadapan, Perubahan, Penghilangan
          Informasi.

      6. Pasal 32, menjelaskan tentang : Pemindahan, Perusakan dan Membuka
          Informasi Rahasia.

      7. Pasal 33, menjelaskan tentang : Virus, Membuat Sistem Tidak Bekerja
          atau Denial of Service (DOS) Attack.

          DoS attack (Denial of Service) merupakan serangan yang bertujuan
          untuk melumpuhkan target (hang,crash) sehingga target tersebut tidak
          dapat memberikan layanan. Serangan ini tidak melakukan pencurian,
          penyadapan, ataupun pemalsuan data. Akan tetapi dengan hilangnya
          layanan maka target tidak dapat memberikan servis sehingga ada
          kerugian finansial ataupun kerugian yang lainnya.

      8. Pasal 35, menjelaskan tentang : Menjadikan Seolah Dokumen Otentik
          (phising).

          Phising adalah kegiatan memancing pemakai komputer di internet
          (user) agar mau memberikan informasi data diri pemakai (username)
          dan kata sandinya (password) pada suatu website yang sudah di-
          deface. Sedangkan defacing adalah kegiatan mengubah halaman
          situs/website pihak lain.

      Pelaku kejahatan mayantara juga dapat dijerat berdasarkan KUHP oleh
karena kejahatan dunia maya pada dasarnya sama dengan kejahatan dunia nyata,
sebenarnya cyber crime adalah kejahatan konvensional, yang modern adalah
modus operandinya. Sebagaimana juga dikatakan oleh Kombes (Pol) Drs. Petrus
Reinhard Golose di antaranya adalah: (Ahmad Tahir, dapat dilihat di
http://ern.pendis.depag.go.id/DokPdf/jurnal/6.%20Achmad%20Tahir.pdf)


                                                                            91
1. Pasal 362 KUHP dapat dikenakan untuk kasus carding dimana pelaku
   mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara
   fisik karena hanya nomor kartunya yang diambil dengan menggunakan
   software card generator di Internet untuk melakukan transaksi di e-
   commerce. Setelah dilakukan transaksi dan barang dikirimkan,
   kemudian penjual yang ingin mencairkan uangnya di bank ternyata
   ditolak karena pemilik kartu bukanlah orang yang melakukan
   teransaksi.

2. Pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan dengan seolah-olah
   menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang
   iklan di salah satu produk atau barang dengan memasang iklan di salah
   satu website sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu
   mengirimkan uang kepada pemasang iklan. Tetapi, pada kenyataannya,
   barang tersebut tidak ada. Hal tersebut diketahui setelah uang
   dikirimkan dan barang yang dipesan tidak datang sehingga pembeli
   tersebut merasa tertipu.

3. Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan
   pemerasan yang dilakukan melalui e-mail yang dikirimkan oleh pelaku
   untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang
   diinginkan oleh pelaku dan jika tidak dilaksanakan akan membawa
   dampak yang membahayakan. Hal ini biasanya dilakukan karena
   pelaku biasanya mengetahui rahasia korban.

4. Pasal 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik
   dengan menggunakan media Internet. Modusnya adalah pelaku
   menyebarkan e-mail kepada teman-teman korban tentang suatu cerita
   yang tidak benar atau mengirimkan e-mail ke suatu mailing list
   sehingga banyak orang mengetahui cerita tidak benar tersebut.




                                                                     92
5. Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang
   dilakukan secara online di Internet dengan penyelenggara dari
   Indonesia.

6. Pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi
   maupun website porno yang banyak beredar dan mudah diakses di
   Internet. Walaupun berbahasa Indonesia, sangat sulit sekali untuk
   menindak pelakunya karena mereka melakukan pendaftaran domain
   tersebut di luar negeri dimana pornografi yang menampilkan orang
   dewasa bukan merupakan hal yang ilegal.

7. Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus penyebaran
   foto atau film pribadi seseorang yang vulgar di Internet.

8. Pasal 378 dan 262 KUHP dapat dikenakan pada kasus carding, karena
   pelaku melakukan penipuan seolah-olah ingin membeli suatu barang
   dan membayar dengan kartu kreditnya yang nomor kartu kreditnya
   merupakan curian.

9. Pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus deface atau cracking
   yang membuat sistem milik orang lain, seperti website atau program
   menjadi tidak berfungsi atau dapat digunakan sebagaimana mestinya.




                                                                    93
                             BAB IV. PENUTUP

                                 A. Simpulan

       Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya
baik yang berdasarkan atas teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama
mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP tidak mengatur mengenai alat
   bukti digital. Akan tetapi untuk perbuatan hukum tertentu pengaturan
   mengenai alat bukti digital telah di atur dalam berbagai Peraturan Perundang-
   undangan di Indonesia, antara lain:

   a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

   b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
       Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
       Korupsi.

   c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberatasan Tindak
       Pidana Terorisme.

   d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang.




                                                                             94
   e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
      Pidana Perdagangan Orang.

   f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
      Elektronik.

   Sebagai lex specialis, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 memiliki
   kekhususan secara formil dibandingkan KUHAP. Salah satu kekhususan
   tersebut adalah terkait penggunaan alat bukti yang merupakan pembaharuan
   proses pembuktian konvensional dalam KUHAP. Mengenai penggunaan alat
   bukti berupa informasi elektronik yang digunakan sebagai bukti dalam tindak
   pidana kejahatan mayantara (cyber crime), telah di atur dalam Undang-
   Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
                                      83
   yang tercantum dalam Pasal 5 sebagai berikut :

   5. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
      cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
   6. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
      cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari
      alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di
      Indonesia.
   7. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila
      menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur
      dalam Undang-undang ini.
   8. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
      sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
      e) surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
          dan
      f) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat
          dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat
          akta.

2. Kedudukan Internet Protokol sebagai alat bukti dalam kejahatan mayantara
   (cyber crime) adalah sebagai petunjuk dalam mencari kebenaran materiil
   dalam kasus kejahatan mayantara (cyber crime). Petunjuk diperoleh
   berdasarkan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Internet
   Protokol merupakan sebuah bukti digital (digital evidence) yang dapat
   digunakan untuk membuktikan perkara kejahatan dunia maya dalam


                                                                           95
        pemeriksaan di Pengadilan. Karena Internet Protokol merupakan “tanda bukti
        diri” kita dalam mengakses internet dan dapat mendeteksi pelaku kejahatan
        mayantara atau cyber crime dan dapat menunjukkan keberadaan pengguna
        komputer itu sendiri. Internet Protokol dapat dikatakan sebagai informasi
        elektronik karena berupa data elektronik yang berupa angka yang memiliki
        arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Maka sesuai
        dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
        Informasi dan Transaksi Elektronik, yang meyatakan bahwa informasi
        elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan
        alat bukti hukum yang sah. Maka pelaku kejahatan mayantara atau cyber
        crime tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
        tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga dapat dijerat dengan
        KUHP. Karena kejahatan dunia maya pada dasarnya sama dengan kejahatan
        dunia nyata, sebenarnya cyber crime adalah kejahatan konvensional, yang
        modern adalah modus operandinya.

                                          B. Saran

            Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan
     ini, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

i.      Melakukan revisi terhadap Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,
        khususnya mengenai alat bukti yang digukanan dalam persidangan.
        Diharapkan dalam revisi KUHAP tersebut, bukti digital akan dimasukkan
        sebagai alat bukti, sehingga penggunaan bukti digital tidak hanya terbatas
        pada tindak pidana khusus seperti tindak pidana terorisme, tindak pidana
        pencucian uang, dan tindak pidana korupsi. Tetapi, bukti digital juga dapat
        digunakan sebagai alat bukti dalam tindak pidana lainnya yang terkandung
        muatan IT. Bentuk perumusan bukti digital dalam KUHAP dapat mengikuti
        perumusan bukti digital sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang
        Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.




                                                                                 96
 ii.   Perlu adanya Undang-Undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana di
       bidang teknologi informasi yang nantinya erat kaitannya dengan cyber crime
       selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
       Transaksi Elektronik.

iii.   Agar suatu informasi elektronik memiliki kekuatan pembuktian dan bernilai
       sebagai alat bukti perlu diperoleh melalui tata cara yang diatur oleh suatu
       peraturan perundang-undangan atau suatu aturan pelaksanaan. Untuk itu perlu
       adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku, yang akan dijadikan
       acuan pelaksaaan perolehan suatu informasi elektronik. Dengan adanya SOP
       yang baku diharapkan tidak akan merusak atau mengakibatkan berkurangnya
       nilai otentik serta integritas suatu bukti digital.

iv.    Perlu adanya edukasi kepada lembaga dan aparat hukum yang ada yaitu
       Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman mengenai perkembangan tindak pidana
       yang saat ini sudah memasukin era baru, yaitu melalui media Informasi dan
       Teknologi (IT). Bentuk edukasinya dapat berupa seminar atau workshop
       terkait penggunaan alat bukti berupa informasi elektronik dalam suatu tindak
       pidana. Sehingga dikemudian hari dalam menangani kasus cyber crime atau
       kasus tindak pidana lainnya yang terkait dengan IT, Kepolisian, Kejaksaan,
       dan Hakim tidak perlu ragu dalam menerapkan bukti digital terutama terkait
       otentifikasi dan integritas dari bukti digital tersebut.




                                                                                97
                                 DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

 Abdul Wahid & Mohammad Labib. 2005. Kejahatan Mayantara (Cyber
            Crime). Bandung : PT Refika Aditama

 Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana I. Jakarta : PT. Raja Grafika
            Persada

 Amirudin dan Zainal Askin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum.
            Jakarta : Raja Grafindo Persada

 Andi Hamzah, 1985, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta:
            Ghalia Indonesia

 Andi Hamzah. 2005. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika

 Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. 2005. Cyber Law : Aspek Hukum
            Teknologi Informasi. Bandung : PT Refika Aditama

 Edmon Makarim, 2005, Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi
            Kajian, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

 Heribertus Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Sebelas
            Maret University Press.

 Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : PT
            Citra Aditya Bakti

 Lexy J. Moleong. 2000. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung : Remaja
            Rosda Karya

 M. Yahya Harahap. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan
            KUHAP. Jakarta : Sinar Grafika




                                                                            98
                                       87
 Matthew B. Milles dan A. Michael Hubberman. 1992. Analisis Data Kualitatif
         (diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI-Press.

 Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Persada
         Media Group

 Subekti. 1995. Hukum Pembuktian. Jakarta : Pradnya Paramita

 Sudikno Mertokusumo. 2004. Mengenal Hukum : Suatu Pengantar. Yogyakarta
         : Liberty

 Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1990. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta :
         UI-Press

 Wirjono Prodjodikoro. 2002. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung
         : PT Refika Aditama




Dari Peraturan Perundang-Undangan

 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
         Acara Pidana (KUHAP)

 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
         Undang Nomor :        31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
         Pidana Korupsi

 Undang-Undang Nomor :         15 Tahun 2003 Tentang Pemberatasan Tindak
         Pidana Terorisme

 Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang



                                                                           99
  Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
          Elektronik

  Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Prof.Moeljanto, S.H., cet. 21. Jakarta:
          Bumi Aksara, 2001.




Dari Internet

  Ahmad     Tahir.     Penegakan    Hukum     Cyber    Crime    Di    Indonesia
          http://ern.pendis.depag.go.id/DokPdf/jurnal/6.%20Achmad%20Tahir.
          pdf. Diakses 30 Agustus 2009 pukul 22.30 wib

  Ahmad Zakaria, Skripsi : Kode Sumber (Source Code) Website Sebagai Alat
          Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Studi Kasus
          Website Anshar.net). http://ahmadzakaria.net/file/skripsi.pdf. Diakses
          tanggal 9 Agustus 2009 pukul 22.30 wib

  Ari Juliano Gema. Cybercrime: sebuah Fenomena di Dunia Maya.
          http://www.legalitas.org/incl-
          hp/buka.php?d=art+2&f=cybercrime.htm. Diakses tanggal 5 Oktober
          2009 pukul 15.30 wib

  Ari Juliano Gema . Apakah Dokumen Elektronik Dapat Menjadi Alat Bukti
          yang Sah?. http://arijuliano.blogspot.com/2008/04/apakah-dokumen-
          elektronik-dapat-menjadi.html. Diakses tanggal 10 Nopember 2009
          pukul 15.25 wib

  NN.           Pembobol              Situs           KPU            Ditangkap.
          http://www.kompas.com/kompascetak/0404/27/humaniora/994814.ht
          m. Diakses tanggal 5 Oktober 2005 pukul 15.30 wib

  NN. Protokol Internet. http://id.wikipedia.org/wiki/Internet_Protokol. Diakses
          tanggal 16 Oktober 2009 pukul 19.30 wib


                                                                            100
NN. Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Di Bidang Teknologi
          Informasi.    http://yb1zdx.arc.itb.ac.id/data/OWP/library-ref-ind/ref-
          ind-1/application/policy/RUU-TiPiTI-V.012.doc. Diakses tanggal 6
          Oktober 2009 pukul 21.15 wib

NN.         Transmission       Control        Protocol/Internet         Protocol.
          http://id.wikipedia.org/wiki/TCP/IP. Diakses tanggal 16 Oktober 2009
          pukul 19.30 wib

NN. What is cybercrime. http://www.cybercrimelaw.net/What is cybercrime.
          Diakses tanggal 23 September 2009 pukul 14.30 wib

Nuurlaila. F. Aziizah, Skripsi : Penggunaan Bukti Elektronik Dalam
          Pembuktian        Perkara        Kejahatan         Dunia         Maya.
          http://www.scribd.com/doc/2382708/PENGGUNAAN-BUKTI-
          ELEKTRONIK-DALAM-PEMBUKTIAN.                  Diakses      tanggal   10
          Nopember 2009 20.30 wib

Onno W. Purbo. Jaringan Komputer Menggunakan Protokol TCP/IP.
          http://onno.vlsm.org/v11/ref-ind-1/network/mengenal-protokol-
          internet-tcpip-1998.rtf. Diakses tanggal 30 Agustus 2009 pukul 22.30
          wib

Purwadi. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) Di Tinjau Dari Sistem Hukum
          Pembuktian Indonesia.
          http://advokatpurwadi.blogspot.com/2009/04/kejahatan-mayantara-
          cyber-crime-di.html. Diakses tanggal 5 September 2009 pukul 20.15
          wib
Rudini.      Pembuktian       Data       Elektronik     Dalam        Pengadilan.
          http://rudini76ban.wordpress.com/2009/06/17/pembuktian-data-
          elektronik-dalam-pengadilan/. Diakses tanggal 11 Januari 2010 pukul
          16.45 wib




                                                                               101
  Wibowo          T.        Tunardy.         Pengertian          Cyber      Crime.
           http://www.tunardy.com/artikel/pengertian-cyber-crime/.          Diakses
           tanggal 5 Oktober 2009 pukul 15.30 wib

  Wisnu Syailendra. alat-bukti-elektronik-dalam-undang-undang-informasi-dan-
           transaksi-elektronik.       http://wisnu.blog.uns.ac.id/2009/07/28/alat-
           bukti-elektronik-dalam-undang-undang-informasi-dan-transaksi-
           elektronik/. Diakses tanggal 29 Desember 2009 pukul 16.30 wib

  Yuyun       Yulianah,      Pembuktian      tindak     pidana      cyber    crime,
           http://unsur.ac.id/images/articles/FH01_HUKUM_PEMBUKTIAN_T
           ERHADAP_CYBER_CRIME.pdf. Diakses tanggal 6 Oktober 2009
           pukul 20.30 wib




Dari Jurnal

  Petrus Reinhard Golose. 2006. Perkembangan Cyber Crime Dan Upaya
           Penanganannya Di Indonesia Oleh Polri. Buletin Hukum Perbankan
           Dan Kebanksentralan, Volume 4 Nomor 2, Agustus 2006.

  K. Jaishankar. 2008. Cyber Hate: Antisocial networking in the Internet.
           International Journal of Cyber Criminology, July - December 2008,
           Vol 2 (2): 16–20, dapat dilihat di http://cyber.kic.re.kr/




                                                                                102

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:4061
posted:2/10/2010
language:Indonesian
pages:102
Description: TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN DAN KEDUDUKAN INTERNET PROTOKOL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN MAYANTARA (CYBER CRIME)