penyelesaian sengketa alternatif makalah

Document Sample
penyelesaian sengketa alternatif makalah Powered By Docstoc
					                  PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF :
                   POSISI DAN POTENSINYA DI INDONESIA


                                   Adrianus Meliala
                             Universitas Indonesia, Jakarta


                                       Abstrak

        Konflik, sengketa, pelanggaran atau pertikaian antara atau terkait dua individu
atau lebih dewasa ini telah dan akan terus menjadi fenomena biasa dalam masyarakat.
Situasi itu akan semakin merepotkan dunia hukum dan peradilan apabila semua konflik,
sengketa atau pertikaian itu diproses secara hukum oleh peradilan.
        Dalam kaitan itu diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif atau
alternative dispute resolution yang tidak membuat masyarakat tergantung pada dunia
hukum yang terbatas kapasitasnya, namun tetap dapat menghadirkan rasa keadilan dan
penyelesaian masalah.
        Mekanisme tersebut sebenarnya telah memiliki dasar hukum dan telah memiliki
preseden serta pernah dipraktikkan di Indonesia walau jarang disadari. Mekanisme
tersebut juga memiliki potensi untuk semakin dikembangkan di Indonesia.



Pendahuluan
       Saat membicarakan hukum dan institusi negara yang melaksanakan hukum, maka
kita kerap mengaitkannya dengan wacana tentang “keadilan formal” (formal justice) yang
dijalankan dan dihasilkan oleh hukum maupun proses hukum yang juga formal. Mengapa
dikatakan “formal”, mengingat proses hukum yang dilaksanakan oleh institusi negara di
bidang hukum itu didasarkan pada hukum yang tertulis dan terkodifikasikan, dilakukan
oleh aparat resmi negara yang diberi kewenangan, serta membutuhkan proses beracara
yang juga standar dan mengabadi.
       Namun demikian, wajah lain dari hukum dan proses hukum yang formal tadi
adalah terdapatnya fakta bahwa keadilan formal tadi, sekurang-kurangnya di Indonesia,
ternyata mahal, berkepanjangan, melelahkan, tidak menyelesaikan masalah dan, yang
lebih parah lagi, penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Salahsatu dari
berbagai masalah yang menjadikan bentuk keadilan ini terlihat problematik adalah,
mengingat terdapatnya dan dilakukannya satu proses yang sama bagi semua jenis



                                                                                     1
masalah (one for all mechanism). Inilah yang mengakibatkan mulai berpalingnya banyak
pihak guna mencari alternatif penyelesaian atas masalahnya.
        Bila dikaitkan dengan cita-cita mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia
guna membentuk Negara Hukum (recht staat), dan bukan Negara Kekuasaan (macht
staat), maka salahsatu indikator capaiannya adalah terbentuknya kondisi dan kemampuan
warga negara atau masyarakat untuk patuh hukum (citizen who abides the law), atau
bahkan masyarakat yang patuh hukum (law abiding citizen). Dalam situasi tersebut,
proses penegakan hukum tidak seyogyanya sepenuhnya atau selamanya dilakukan
dengan mempergunakan metode keadilan formal, yang salahsatunya berupa tindakan
kepolisian represif dan dilanjutkan dengan proses hukum litigatif (law enforcement
process). Sebagaimana disadari, tindakan formal litigatif tersebut banyak bergantung
pada upaya paksa dan kewenangan petugas hukum yang melakukannya. Selanjutnya,
kalaupun muncul suatu hasil, maka umumnya akan berakhir dengan situasi “kalah-kalah”
(lost-lost) atau “menang-kalah” (win-lost)1.
        Memang, tidak terlalu tepat untuk mengatakan yang sebaliknya, bahwa dalam
suatu negara kekuasaan atau macht staat tadi, yang cenderung dilakukan adalah proses
penegakan hukum formal via litigasi. Dalam kenyataannya, di negara-negara seperti itu,
kalaupun dilakukan suatu proses penegakan hukum terhadap suatu perbuatan melanggar
hukum, yang sering terjadi adalah suatu formalitas hukum atau bahkan pengenyampingan
hukum sama sekali. Adalah kooptasi besar-besaran pada elemen-elemen negara bidang
hukum itulah (contoh terjelas adalah terhadap peradilan), sehingga mampu menghasilkan
putusan yang tidak hanya bias dan diskriminatif tetapi justru malah tidak adil2.
        Dalam konteks kehadiran masyarakat yang mau untuk patuh pada hukum ataupun
yang telah patuh hukum dalam suatu negara kesatuan tersebut, maka semangat yang
muncul dewasa ini adalah juga semangat pengenyampingan untuk tidak mempergunakan
proses penegakan hukum via litigasi tersebut. Namun bedanya adalah, dalam konteks ini,
pengenyampingan dilakukan guna mencapai suatu situasi “menang-menang” (win-win)
antara pihak-pihak terkait, yang diperkirakan juga akan lebih menyembuhkan (healing)

1
  Pikiran ini berasal dari buah pikir Irjen Pol. DR. Teguh Soedarsono, Kadiv Binkum Polri, dalam
presentasi mengenai ”Sosialisasi Penanganan Perkara Melalui Proses Alternative Dispute Resolutions
Sebagai Tindak Lanjut Dalam Mewujudkan Strategi Community Policing dan Kultur Polisi Sipil Dalam
Proses Reformasi Polri”, Jakarta, Mabes Polri, Desember 2006
2
  Adrianus Meliala, Adakah Model-Model Resolusi Konflik, artikel, Koran Tempo, 10 April 2001


                                                                                                     2
terkait para pihak yang terlibat (khususnya korban), serta lebih resolutif (sebagai suatu
kata bentukan “re-solusi” yang dapat diartikan sebagai “tercapainya kembali solusi yang
sebelumnya tidak lagi diperoleh”). Minimal, pengakhiran konflik atau sengketa bisa
dilakukan tanpa ada pihak yang kehilangan muka atau elegant solution3.
        Alternatif terkait pengenyampingan tersebut adalah, bahwa diperkirakan akan
lebih tepat apabila dalam kondisi, alasan dan atau perbuatan tertentu, bisa dilakukan
mekanisme penyelesaian sengketa alternatif atau alternative dispute resolutions
(selanjutnya disebut dengan ADR).
        Makalah ini untuk selanjutnya menguraikan pertama-tama tentang mekanisme
penyelesaian sengketa alternatif itu sendiri sebagai suatu kajian yang telah berkembang,
dilanjutkan dengan pembahasan tentang posisinya dalam sistem hukum Indonesia dan
potensi pengembangan masa depan. Dalam sub Penutup, akan diajukan sejumlah
rekomendasi terkait aplikasinya di Indonesia.


Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif
        Yang pertama-tama perlu ditekankan adalah bahwa istilah “penyelesaian diluar
pengadilan” tidak sama dengan istilah ADR, meskipun terdapat kesamaan dimana suatu
perkara pelanggaran pidana tidak diajukan ke pengadilan.4 Apabila ADR merupakan
lembaga yang diakui secara hukum sebagai lembaga penyelesai perkara yang sah dan
diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui mekanisme mediasi, arbitrase,
negosiasi atau rekonsiliasi, tidak demikian halnya dengan penyelesaian perkara di luar
pengadilan.
        Untuk yang kedua ini, umumnya dikenal sebagai kebijakan yang dilakukan oleh
aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan beberapa hal sebagai
berikut: sebagai penentu keluaran akhir dari suatu kasus sengketa, konflik, pertikaian atau
pelanggaran, namun juga memiliki wewenang melakukan diskresi/pengenyampingan
perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu, sekaligus (tidak dalam semua hal)
dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku/pelanggar agar mengakomodasi kerugian


3
  Mas Achmad Santosa & Wiwiek Awiati, Alternative Dispute Resolution (Negosiasi & Mediasi), naskah
presentasi, ICEL, Jakarta, tanpa tahun
4
  Mudzakkir, “Alternative Dispute Resolution (ADR) : Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem
Peradilan Pidana Indonesia, makalah workshop, Jakarta, 18 Januari 2007


                                                                                                     3
korban. Istilah umum yang populer adalah dilakukannya “perdamaian” dalam perkara
pelanggaran hukum pidana.
        Keuntungan utama dari penggunaan ADR dalam menyelesaikan kasus-kasus
pidana adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak
pelaku dan korban. Keuntungan lain yang juga amat menonjol adalah biaya yang murah.
Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi
yang dirundingkan/disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan menjadi
buah dari kesepakatan bersama antar para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku,
bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim.
        Sebelumnya perlu dikemukakan beberapa alasan bagi dilakukannya penyelesaian
perkara pidana di luar pengadilan pidana sebagai berikut5:


        1.         Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik
                   aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif
        2.         Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai
                   ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal
                   80 KUHP)
        3.         Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”,
                   bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda
        4.         pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang
                   hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum
                   remedium
        5.         Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba
                   ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk
                   melakukan diskresi
        6.         Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke
                   pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang
                   hukum yang dimilikinya
        7.         Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran
                   hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat

        Sedangkan kelemahan dari penggunaan sistem ini adalah, dapatnya menjadi
sumber penyalahgunaan wewenang dari para penegak hukum, khususnya apabila diskresi
dibelokkan menjadi ”komoditi”. Ketidakmauan menghukum juga dapat dipersepsi
sebagai melunaknya hukum dimata para pelaku kejahatan atau pelanggar aturan.


5
 Mudzakkir, “Alternative Dispute Resolution (ADR): Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem
Peradilan Pidana Indonesia, makalah workshop, Jakarta, 18 Januari 2007


                                                                                              4
Terakhir, juga tidak semua kalangan setuju bahwa ADR dalam konteks pidana pada
dasarnya sederajat atau ekuivalen satu sama lain.
         Salahsatu persoalan penting yang menjadi pertanyaan adalah, bagimana
hubungan antara ADR dan Restorative Justice (selanjutnya disebut dengan RJ). RJ
merupakan salahsatu model ADR dimana lebih ditujukan pada kejahatan terhadap sesama
individu/ anggota masyarakat daripada kejahatan terhadap negara. Dalam RJ, pihak-pihak
yang terlibat lebih diutamakan untuk menyelesaikan masalahnya bukan semata-mata
melalui penyelesaian hukum, tetapi memberikan kesempatan kepada para pihak yang
terlibat untuk menentukan solusi, membangun rekonsiliasi demikian pula membangun
hubungan yang baik antara korban dan pelaku. Hubungan baik ini berguna untuk,
salahsatunya, menekan residivisme6. Dalam hal ini, korban memainkan peran yang utama
dalam proses penyelesaian masalah dan dapat mengajukan tuntutan sebagai kompensasi
kepada pelaku7. Singkatnya, RJ menekankan pendekatan yang seimbang antara
kepentingan pelaku, korban dan masyarakat dimana terdapat tanggungjawab bersama
antar para pihak dalam membangun kembali sistem sosial di masyarakat.


Posisi Dalam Sistem Hukum
        Pemerintah, khususnya melalui Presiden Megawati Soekarnoputri, menurut
Gayus Lumbuun, sesungguhnya telah memperkenalkan ADR dalam sistem hukum
pidana, yakni melalui Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang pemberian Jaminan Kepastian
Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum
kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian
Kewajiban Pemegang Saham. Inpres ini ditujukan kepada beberapa menteri/kepala
lembaga pemerintahan, antara lain Menteri Kehakiman dan HAM, Jaksa Agung Republik
Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Badan Penyehatan
Perbankan Nasional8.

6
  Adrianus Meliala, Mamiek Sri Supatmi, Santi Kusumaningrum, Kisnu Widagso dan Fikri Somyadewi,
Restorative Justice: Sistem Pembinaan Narapidana untuk Pencegahan Residivisme, laporan, AusAID &
Departemen Kriminologi FISIP UI, 2004
7
  Kutipan bebas dari materi yang terdapat dalam Suffolk University, College of Arts & Sciences, Center for
Restorative Justice, Wikipedia
8
 T. Gayus Lumbuun, Alternative Dispute Resolution Di Dalam Sistem Peradilan Pidana, makalah
workshop, 18 Januari 2007


                                                                                                         5
          Dalam diktum pertama angka 4 Inpres No. 8 Tahun 2002 tersebut dinyatakan
bahwa, “dalam hal pemberian kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 1
menyangkut pembebasan debitur dari aspek pidana yang terkait langsung dengan
program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham, yang masih dalam tahap
penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan oleh instansi penegak hukum, maka
sekaligus juga dilakukan dengan proses penghentian penanganan aspek pidananya, yang
pelaksanaannya tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
          Masih menurut Gayus Lumbuun, sebagai suatu kebijakan, maka kelemahan dari
kebijakan release and discharge (R &D) ini terlihat dari kurang kuatnya landasan hukum
pelaksanaan R & D itu sendiri. Seharusnya, kebijakan R & D dituangkan dalam undang-
undang dan diatur secara komprehensif menjadi suatu bentuk alternatif penyelesaian
perkara-perkara non-pidana. Betapapun demikian, secara substantif, konsep R & D
merupakan langkah maju dalam sistem hukum pidana yang mengarah kepada alternative
dispute resolution system.
          Terkait dengan kepolisian, sebagai elemen awal dalam sistem peradilan pidana
Indonesia, maka dapat disebutkan bahwa dalam Naskah Akademis mengenai Court
Dispute Resolution dari Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2003, dalam
salahsatu kesimpulan terakhirnya antara lain disebutkan bahwa mediasi, sebagai salahsatu
bentuk ADR, seyogyanya bersifat wajib untuk perkara kecil baik perdata maupun pidana.
Itulah yang menjadikan penanganan masalah secara alternatif ini relevan untuk dikaitkan
dengan proses penegakan hukum Polri, khususnya menyangkut perkara pidana yang
ringan.
          Hal ini penting untuk ditekankan mengingat konstruksi hukum pidana Indonesia
sebenarnya tidak mengenal model penyelesaian perkara pidana melalui ADR.
Sebagaimana dapat terlihat, dalam hal perkara perselisihan yang termasuk bidang hukum
non-hukum pidana sekalipun, model ADR ditempatkan sebagai alternatif terakhir.
          Selanjutnya, di tingkat peradilan, ADR tidak terlepas dari pasal 130 HIR/154 Rbg
yang memberi dasar hukum adanya Court Annexed Mediation (lembaga mediasi di
pengadilan). Karena pasal 130 HIR/154 Rbg kurang jelas baik prosedur, tahapan dan
acaranya, maka Mahkamah Agung RI pada tanggal 11 September 2003 mengeluarkan



                                                                                        6
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan. Perma yang terdiri dari 18 pasal itu antara lain berdasarkan pertimbangan
bahwa institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan
memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping
proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif)9. Maka, hakim dalam hal ini
berperan aktif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam waktu 22 hari.
        Di Mahkamah Agung dewasa ini, telah sejak beberapa lama dibentuk Pusat
Mediasi Nasional yang berfungsi untuk menyebarluaskan kemampuan (skill) khususnya
bagi para hakim dalam rangka melakukan mediasi antar para pihak dalam kasus yang
memungkinkan hal itu terjadi. Selanjutnya, dorongan melakukan mediasi terkait
penyelesaian kasus juga dilakukan oleh berbagai pihak di berbagai tingkatan
kewilayahan. Salahsatunya adalah yang hingga kini ditumbuhkembangkan LP3S melalui
program Balai Mediasi Desa di Nusa Tenggara Barat10.
        Secara yuridis pula, menurut Artidjo Alkostar, ADR diluar pengadilan telah
diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa. Dalam hubungan ini telah terdapat beberapa lembaga pendorong metode ADR,
antara lain BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang memfokuskan diri pada
dunia perdagangan dan ADR dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi (UU No. 18
Tahun 1999 jo UU No.m 29 Tahun 2000 jo PP No. 29 Tahun 2000) dengan yurisdiksi
bidang keperdataan. Begitu pula terdapat ADR-ADR yang lain, seperti menyangkut
masalah hak cipta dan karya intelektual, perburuhan, persaingan usaha, konsumen,
lingkungan hidup dan lain-lain.
        Di pihak lain, terdapat pula rencana Pemerintah untuk melakukan amandemen
terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Rencana
ini telah tertunda sekian lama, yang salahsatu penyebabnya adalah adanya debat tak
berkesudahan antara ahli hukum yang berperspektif legal-konvensional dan yang
berperspektif legal-sosiologis. Khususnya diantara mereka yang berperspektif legal



9
  Artidjo Alkostar, “Alternative Dispute Resolution Sebagai Salahsatu Bentuk Mekanisme Pemecahan dan
Penanganan Masalah dalam Proses Penegakan Hukum Polri”, makalah seminar, Jakarta, 28 Februari 2007
10
   LP3ES, Program Penguatan Balai Mediasi Desa, naskah proposal yang dibuat dalam rangka pencarian
pendanaan, Jakarta, 2005


                                                                                                       7
sosiologis, telah cukup lama terpengaruh oleh model berpikir liberal dalam rangka proses
peradilan pidana, yang kemudian banyak dikenal dengan due process liberal model.
        Adapun beberapa prinsip utama dari model berpikir ini sebagai berikut 11:


        1. Titik berat adalah pada kualitas kasus, bukan kuantitasnya. Sumber daya perlu
           dikerahkan guna mengungkap kasus secara tuntas dan, olehkarenanya, tidak
           perlu mengejar jumlah
        2. Amat memelihara hak-hak individual dan juga memperhatikan situasi
           individual tersangka. Selanjutnya, model ini juga menekankan pentingnya
           memperhatikan hak-hak korban.
        3. Jika hukum dianggap memperburuk situasi tersangka serta korban, demikian
           pula diprediksikan tidak akan memperbaiki hubungan dengan korban, maka
           sebaiknya tidak atau jangan dipergunakan



Potensi Pengembangan
        Pertama-tama perlu dijelaskan bahwa kasus-kasus hukum yang memiliki
preferensi untuk diselesaikan melalui ADR adalah sebagai berikut:
        Pertama, kasus-kasus yang pelaku (atau tersangka pelaku) tidak melibatkan
negara. Atau, dapat pula diprioritaskan untuk tindak pidana yang termasuk kategori delik
aduan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Disamping itu, ADR juga dapat diperluas
mencakup tindak pidana yang korbannya adalah masyarakat atau warga negara sehingga
mereka sendiri yang mengungkapkan tingkat kerugian yang dialaminya.
        Kedua, tindakan pidana yang walaupun melibatkan negara (sebagai tersangka
pelaku), tetapi memerlukan penyelesaian mengingat berdampak langsung kepada
masyarakat. Misalnya, untuk tindak pidana di bidang ekonomi dimana negara
mengharapkan adanya pengembalian dana negara dalam kasus-kasus korupsi12.
        Dalam kaitan itu, maka tak terhindarkan apabila pemanfaatan ADR dalam
perspektif ini lebih dirasakan pentingnya untuk dikembangkan oleh kepolisian ketimbang
kejaksaan ataupun pengadilan, mengingat peran kepolisian sebagai gerbang awal dari
sistem peradilan pidana. Dapat diperkirakan bahwa suatu kasus yang telah dimulai secara

11
   Adrianus Meliala, Dampak Proses ADR Dalam Penegakan Hukum Polri, makalah seminar, Jakarta, 28
Februari 2007
12
   T. Gayus Lumbuun, Alternative Dispute Resolution Di Dalam Sistem Peradilan Pidana, makalah
workshop, Jakarta, 18 Januari 2007



                                                                                                   8
ADR, katakanlah demikian, akan lebih mungkin untuk diteruskan dan berakhir dengan
cara ADR pula ketimbang ADR dimunculkan di tengah (ketika perkara ditangani
kejaksaan) atau diakhir proses peradilan pidana (maksudnya diputus oleh pengadilan).
           Dalam konteks kepolisian tersebut, maka isyunya adalah sebagai berikut: Terkait
sistem peradilan pidana Indonesia, maka pada dasarnya proses yang harus dilalui dan
berkas yang perlu dilengkapi terkait perkara besar atau kecil, sebenarnya sama saja.
Dalam kaitan itu, perkara kecil seyogyanya diselesaikan dengan cara lain guna
menghindari tumpukan perkara (congestion). Adapun yang dimaksud dengan perkara
kecil atau ringan mencakup sebagai berikut:
                    -    Pelanggaran sebagaimana diatur dalam buku ketiga KUHP
                    -    Tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau
                         kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya
                         Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
                    -    Kejahatan ringan (lichte musjdriven) sebagaimana diatur dalam KUHP
                         sebagai berikut:
                                    - Pasal 302 tentang penganiayaan ringan terhadap hewan
                                    - Pasal 352 tentang penganiayaan ringan terhadap manusia
                                    - Pasal 364 tentang pencurian ringan
                                    - Pasal 373 tentang penggelapan ringan
                                    - Pasal 379 tentang penipuan ringan
                                    - Pasal 482 tentang penadahan ringan
                                    - Pasal 315 tentang penghinaan ringan

           Kembali pada perkara kecil atau ringan tersebut, maka masyarakat (khususnya
tingkat       lokal)    sebenarnya      memiliki      kapasitas     tersendiri     untuk    menyelesaikan
permasalahan perilaku seseorang atau beberapa orang warganya yang dianggap
menyimpang atau melanggar pidana. Kapasitas itulah yang kita kenal dengan sebutan
”peradilan adat” atau village justice (dorpsrechtspraak) yang pada dasarnya merupakan
upaya penduduk secara sukarela untuk menyelesaikan permasalahannya kepada suatu
badan yang diketuai oleh kepala desa, tetua atau badan lain yang diakui dalam
masyarakat.         Setiap masyarakat, diyakini bahkan oleh ahli seperti teer Haar (1948)
sebagai dimiliki oleh setiap masyarakat lokal dan dimanfaatkan untuk menyelesaikan
konflik atau sengketa yang mereka hadapi13. Sayangnya, kapital sosial ini telah sejak




13
     Lihat studi B teer Haar, Adat Law in Indonesia, New York: Institute of Pacific Relations, 1948, hal 2


                                                                                                             9
beberapa lama tertinggal atau bahkan dilupakan pengembangannya. Salahsatu yang
tertinggal adalah lembaga sosial Pecalang di Bali14.
        Kebijakan untuk tidak lekas-lekas membawa kasus yang kecil ke jalur
penyidikan, juga selaras dengan model kegiatan kepolisian ”perpolisian komunitas”
(terjemahan bebas dari community policing) yang dalam konteks Polri dikembangkan
dengan dua elemen minimal (dari berbagai elemen yang secara teoritik dianjurkan oleh
community policing) saja yakni kemitraan (partnership) dan pemecahan masalah
(problem solving). Hal itu tercermin dalam Surat Keputusan Kapolri no 737/X/200515.
Dengan kata lain, justru dewasa ini hendak dipacu inisiatif maupun kemampuan
masyarakat yang dibantu kepolisian setempat guna mengupayakan terjadinya pemecahan
masalah terkait kasus-kasus lokal dan bersifat ringan.
        Selain diskresi (sebagai suatu pengenyampingan hukum atas masalah hukum)
maupun ADR (penggunaan cara lain atas masalah hukum), maka sebenarnya masih
terdapat satu lagi mekanisme bernuansa ADR dalam kepolisian. Mekanisme itu sering
disebut dengan diversi (atau pembelokan non-penal oleh) polisi atau police diversion16.
Seperti juga dikresi dan ADR, maka diversi polisi juga sebenarnya telah sering dilakukan
namun kerap tidak disadari oleh kepolisian sendiri. Adapun jenis-jenisnya mencakup
mulai dari pengabaian pidana atau pelanggaran yang telah terjadi (offence ignored),
pemberian peringatan secara informal (informal warning), pemberian peringatan formal
(formal warning), pemberitahuan bersifat pembatasan (infringement notice) hingga
perintah kepolisian untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (public address)


Penutup
        Telah diperlihatkan berbagai penjelasan maupun perkembangan situasi terkait
ADR sebagai suatu mekanisme terobosan dalam hukum dan perkembangannya di
Indonesia. Hampir semuanya menjanjikan masa depan yang cerah guna mengatasi


14
   Pecalang dikaji secara khusus dalam draft buku karya Henk Schulte Nordholt, Bali: an open fortress,
KITLV-Leiden, belum diterbitkan
15
   Surat Keputusan Kapolri tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Tugas Polri. Surat Keputusan ini kemudian telah melahirkan 3 Surat Keputusan terkait
dengan implementasi model perpolisian tersebut
16
   Adrianus Meliala, Dampak Proses ADR dalam Penegakan Hukum Polri, makalah seminar, Jakarta, 28
Februari 2007


                                                                                                   10
problem hukum itu sendiri, terutama dari sisi proses yang belum bisa menjanjikan
kecepatan putusan, akurasi penanganan serta biaya yang murah sekaligus.
       Ke depan, diharapkan akan ada lebih banyak lagi terobosan yang dilakukan para
pimpinan lembaga-lembaga hukum guna memungkinkan hidupnya ADR. ADR tentu saja
tidak seyogyanya dilihat sebagai kompetitor, tetapi justru penyaring atau filter agar kasus
yang benar-benar kompleks-lah yang kemudian ditangani para profesional di bidang
hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan peradilan.




                                           ===




                                                                                        11
Daftar Pustaka

Alkostar, A., “Alternative Dispute Resolution Sebagai Salahsatu Bentuk Mekanisme
       Pemecahan dan Penanganan Masalah dalam Proses Penegakan Hukum Polri”,
       makalah, Jakarta, 2007
Kapolri, Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam
       Penyelenggaraan Tugas Polri, Surat Keputusan, November 2005
LP3ES, Program Penguatan Balai Mediasi Desa, naskah proposal, Jakarta, 2005
Lumbuun, T.G.., ”Alternative Dispute Resolution Di Dalam Sistem Peradilan
       Pidana”, makalah, Jakarta, 2007
Meliala, A., ”Adakah Model-Model Resolusi Konflik”, artikel, Koran Tempo, 2001
Meliala, A. et. al, Restorative Justice: Sistem Pembinaan Narapidana untuk Pencegahan
       Residivisme, laporan, AusAID & Departemen Kriminologi FISIP UI, 2004
Meliala, A., ”Dampak Proses ADR dalam Penegakan Hukum Polri”, makalah, Jakarta,
       2007
Mudzakkir, “Alternative Dispute Resolution (ADR): Penyelesaian Perkara Pidana Dalam
       Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, makalah, Jakarta, 2007
Nordholt, H.S., Bali: an open fortress, draft buku, KITLV-Leiden
Soedarsono, T., “Sosialisasi Penanganan Perkara Melalui Proses Alternative Dispute
       Resolutions Sebagai Tindak Lanjut Dalam Mewujudkan Strategi Community
       Policing dan Kultur Polisi Sipil Dalam Proses Reformasi Polri”, makalah,
       Jakarta, 2006
teer Haar, B., Adat Law in Indonesia, New York: Institute of Pacific Relations, 1948
Santosa, M.A & Wiwiek A., ”Alternative Dispute Resolution (Negosiasi & Mediasi)”,
       naskah presentasi, Jakarta, tanpa tahun

Bahan Internet
Suffolk University, College of Arts & Sciences, Center for Restorative Justice, Wikipedia




=================================
Adrianus Meliala, Drs. MSi. MSc. Ph.D Prof.
Kriminolog FISIP Universitas Indonesia
Email : adrianus@ui.edu




                                                                                      12