pembaharuan hukum pidana by elipldoc

VIEWS: 14,552 PAGES: 14

									1
Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
(Telaah atas Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Indonesia)*
Oleh : Ahmad Bahiej
A. Pendahuluan
Pembaharuan hukum pidana Indonesia merupakan salah satu tema
menarik dan masih saja aktual akhir-akhir ini, walaupun usaha ini telah lama
didengungkan dan dicanangkan oleh para pakar hukum pidana Indonesia. Lagi
pula, pembaharuan hukum pidana Indonesia dalam bentuk Konsep Kitab
Undangundang
Hukum Pidana itu telah beberapa kali mengalami perubahan sejak
pertama kali dibuat.1
Sebenarnya pembaharuan hukum pidana tidak identik dengan
pembaharuan KUHP. Pembaharuan hukum pidana lebih bersifat komprehensif
dari
pada sekedar mengganti KUHP. Pembaharuan hukum pidana meliputi
pembaharuan dalam bidang struktur, kultur dan materi hukum.2 Sedangkan
pembaharuan KUHP hanya berarti pembaharuan materi hukum pidana.
Jika ditinjau dari segi ilmu hukum pidana, pembaharuan KUHP dapat
dilakukan dengan dua cara. Pertama, pembaharuan dengan cara parsial, yakni
dengan cara mengganti bagian demi bagian dari kodifikasi hukum pidana.3 Dan
kedua, pembaharuan dengan cara universal, total atau menyeluruh, yaitu
pembaharuan dengan mengganti total kodifikasi hukum pidana.
* Makalah  ini disampaikan pada kajian rutin Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH)
Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 29 Desember 2003.
1 Usaha pembaharuan KUHP secara menyeluruh/total dimulai dengan adanya rekomendasi
hasil Seminar Hukum Nasional I Tahun 1963 yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum
pidana nasional secepat mungkin diselesaikan. Kemudian pada tahun 1964 dikeluarkan Konsep
KUHP pertama kali, diikuti dengan Konsep KUHP 1968, 1971/1972, Konsep Basaroedin (Konsep
BAS) 1977, Konsep 1979, Konsep 1982/1983, Konsep 1984/1985, Konsep 1986/1987, Konsep
1987/1988, Konsep 1989/1990, Konsep 1991/1992 yang direvisi sampai 1997/1998. Terakhir kali
Konsep KUHP dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan pada tahun
1999/2000.
2 Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa tidak ada artinya hukum pidana (KUHP)
diganti/diperbaharui, apabila tidak dipersiapkan atau tidak disertai dengan perubahan ilmu hukum
pidananya. Dengan kata lain criminal law reform atau legal substance reform harus disertai pula
dengan pembaharuan ilmu pengetahuan tentang hukum pidananya (legal/criminal science
reform).
Bahkan harus disertai pula dengan pembaharuan budaya hukum masyarakat (legal culture
reform)
dan pembaharuan struktur atau perangkat hukumnya (legal structure reform). Lihat Barda
Nawawi
Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung:
Citra
Aditya Bakti, 1998), hlm. 133. Sedangkan menurut Sudarto, pembaharuan hukum pidana yang
menyeluruh itu harus meliputi pembaharuan hukum pidana material, hukum pidana formal dan
hukum pelaksanaan pidana. Sudarto, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, salah satu
makalah dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, (Jakarta: Bina Cipta,1986),
hlm.
27.
3 Pembaharuan    KUHP secara parsial yang pernah dilakukan Indonesia adalah dengan UU
Nomor 1 Tahun 1946 (merubah nama WvSNI menjadi WvS/KUHP, perubahan beberapa pasal
dan
krimininalisasi delik pemalsuan uang dan kabar bohong), UU Nomor 20 Tahun 1946 (menambah
jenis pidana pokok berupa pidana tutupan), UU Nomor 8 Tahun 1951 (menambah kejahatan
praktek dokter), UU Nomor 73 Tahun 1958 (menambah kejahatan terhadap bendera RI), UU
Nomor 1 Tahun 1960 (perubahan Pasal 359, 360, dan 188), UU Nomor 16 Prp Tahun 1960
(merubah vijf en twintig gulden dalam beberapa pasal menjadi dua ratus lima puluh rupiah), UU
Nomor 18 Prp Tahun 1960 (hukuman denda dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatkan lima
belas kali), UU Nomor 1 Tahun 1965 (penodaan agama), UU Nomor 7 Tahun 1974
(memperberat
ancaman pidana bagi perjudian dan memasukkannya menjadi jenis kejahatan), UU Nomor 4
Tahun
1976 (memperluas ketentuan hukum pidana dan penambahan kejahatan penerbangan), serta
UU
Nomor 27 Tahun 1999 (menambah kejahatan terhadap keamanan negara Pasal 107 a-f).
2
Selanjutnya, mengkaji Rancangan KUHP secara total dan komprehensif
jelas membutuhkan waktu dan tenaga pemikiran yang ekstra keras.4 Oleh karena
itu, dalam makalah ini hanya akan disinggung mengenai hal-hal baru yang ada
dalam Rancangan KUHP sejauh yang diketahui penulis.
B. Pembahasan
Ditinjau dari sistematikanya, Rancangan KUHP Tahun 1999/2000 memiliki
banyak perkembangan yang sangat signifikan dibandingkan dengan KUHP.
Rancangan KUHP Tahun 1999/2000 ini hanya terdiri dari dua buku, yaitu Buku
Kesatu tentang Ketentuan Umum yang terdiri dari 6 bab dan 192 pasal (Pasal 1-
192) dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana yang terdiri dari 33 bab dan 455
pasal (Pasal 193-647).5 Dengan demikian, Rancangan KUHP tidak membedakan
antara kejahatan dan pelanggaran sebagaimana dalam KUHP (WvS) dan
menggantikannya dengan istilah yang lebih umum yaitu tindak pidana.6
Menelaah substansi Rancangan KUHP (selanjutnya hanya disebut
Konsep) setidaknya bertitik tolak pada tiga substansi atau masalah pokok dalam
hukum pidana, yaitu masalah tindak pidana, masalah kesalahan atau
pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Oleh karena itu,
Konsep akan ditelaah berdasarkan tiga masalah pokok tersebut di atas. Perlu
diketahui, makalah yang disajikan ini didasarkan pada Konsep 1999/2000.
1. Tindak Pidana
a. Dalam menetapkan sumber hukum atau dasar patut dipidananya perbuatan,
pada pokoknya Konsep berdasarkan pada sumber hukum tertulis
sebagaimana yang dianut dalam KUHP (WvS). Hal ini dikenal dengan asas
legalitas formal (Konsep Pasal 1 ayat (1)). Namun demikian, Konsep
memperluas perumusannya secara materiel, yaitu ketentuan Pasal 1 ayat (1)
tersebut tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup atau hukum adat
yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana
walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan
(Pasal 1 (3) Konsep). Hal ini dikenal dengan asas legalitas
materiel. Dengan aturan itu jelaslah bahwa Konsep memberikan tempat bagi
hukum adat setempat sebagai sumber keputusan bagi hakim apabila ternyata
ada suatu perbuatan yang menurut hukum positif Indonesia belum/tidak
diatur sebagai tindak pidana namun menurut masyarakat dianggap sebagai
perbuatan yang patut dipidana.7 Di samping itu, dapat jelaslah bahwa
4 Dilihatdari segi pembuatannya saja, para pakar hukum di Indonesia telah membuat
Rancangan KUHP sebanyak 12 kali (termasuk revisinya) selama 39 tahun (sejak tahun 1964 s.d.
2000). Pasal-pasal dalam konsep terakhir tahun 2000 juga membengkak menjadi 647 pasal.
Sedangkan KUHP sekarang (WvS) yang selesai dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di
negara Belanda pada tahun 1886 dan diberlakukan di Indonesia tahun 1918 (selisih waktu 32
tahun) “hanya” berjumlah 569 pasal.
5 KUHP (WvS) terdiri dari 3 buku dan 569 pasal, Buku Kesatu tentang Aturan Umum yang
terdiri dari 9 bab 103 pasal (Pasal 1-103), Buku Kedua tentang Kejahatan yang terdiri dari 31 bab
385 pasal (Pasal 104 s.d. 488), dan Buku Ketiga tentang Pelanggaran yang terdiri dari 9 bab 81
pasal (Pasal 489-569).
6 Pada awalnya, terdapat dua istilah yang “bersaing” dalam kamus hukum Indonesia untuk
menunjuk pada istilah Belanda strafbaar feit. Para pakar hukum pidana Indonesia tidak
bersepakat
dalam terjemahan kata strafbaar feit tersebut. Moelyatno dan Roeslan Saleh dan murid-muridnya
menggunakan kata “perbuatan pidana”, R. Soesilo menggunakan kata “peristiwa pidana”,
sedangkan Sudarto dan murid-muridnya menggunakan istilah “tindak pidana”. Khusus mengenai
pembelaan Moelyatno, baca Kata Pengantar dalam Moelyatno, Kitab Undang-undang Hukum
Pidana, (tkp: tp., 1978), hlm. 5-7.
7 Aturan mengenai diberlakukannya asas legalitas materiel di Indonesia bukan merupakan
hal yang baru, walaupun KUHP (WvS) hanya mengenal asas legalitas formal. Dalam UU Nomor
1/Drt./1951 dan UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, asas
3
keadilan yang ingin diwujudkan Konsep adalah keadilan masyarakat, bukan
sekedar keadilan yang didasarkan pada perundang-undangan (legal justice).
Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 16 Konsep bahwa “dalam
mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin
mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”.
b. Beberapa penyempurnaan juga dilakukan Konsep terhadap rumusan asas
legalitas, yaitu (1) Konsep menggunakan redaksi “tiada seorang pun…kecuali
perbuatan yang dilakukan…”. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa
Konsep bersikap pada pendekatan mono-dualistik dalam arti tetap
memperhatikan segi obyektif dari aspek perbuatan seseorang dan segi
sobyektif dari aspek orang/pelaku. Pendekatan ini dikenal dengan aliran
hukum pidana yang Daad-dader Strafrecht.8 (2) Konsep menggunakan
redaksi “…yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan” untuk memperjelas
karena redaksi dalam KUHP yang berbunyi “…yang telah ada sebelum
perbuatan dilakukan…” dipandang belum menunjukkan bahwa
perundangundangan
itu telah berlaku. (3) Konsep mencantumkan juga redaksi
“…perbuatan yang tidak dilakukan…” dengan dasar bahwa tindak pidana ada
yang dilakukan dengan cara tidak melakukan (delik commisionis per
ommisionen commisa). (4) Konsep secara tegas menyatakan larangan
analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana.
c. Sebagaimana telah disebutkan di atas, Konsep tidak lagi membedakan
kualifikasi tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran, namun
menyatukannya dengan istilah tindak pidana. Kebijakan untuk menghilangkan
pembedaan kejahatan dan pelanggaran ini didasarkan pada beberapa
pertimbangan, yaitu (1) pembedaan tindak pidana secara kualitatif berupa
kejahatan (rechtdelict) dan pelanggaran (wetdelict) tidak dapat dipertahankan
lagi, (2) penggolongan dua jenis tindak pidana itu sesuai pada zaman Hindia
Belanda memang relevan dengan kompetensi pengadilan waktu itu, yaitu
pelanggaran diperiksa oleh Landgerecht (Pengadilan Kepolisian), dan
kejahatan diperiksa oleh Landraad dan Raad van Justitie, dan (2) pandangan
mutakhir mengenai afkoop (sukarela membayar maksimum pidana denda;
Pasal 82 KUHP) sebagai alasan penuntutan tidak hanya berlaku bagi
pelanggaran, namun juga termasuk kejahatan walaupun dengan pembatasan
ancaman maksimum pidananya.9
d. Di samping mengganti judul bab, Konsep juga mengurangi beberapa bab
tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) dalam KUHP seperti perkelahian
tanding (Bab VI), dan pengulangan (recidive) dalam Bab XXXI, serta
menambah bab baru yaitu Bab VI tentang Tindak Pidana terhadap
Penyelenggaraan Pengadilan, dan Bab VII tentang Tindak Pidana terhadap
Agama dan Kehidupan Beragama.
e. Tindak pidana-tindak pidana yang diatur dalam Konsep bersumber dari: (1)
penyeleksian Buku II dan Buku III KUHP, (2) hasil pengintegrasian delik-deli
di luar KUHP, (3) hasil kajian penelitian, seminar, dan lokakarya, baik
legalitas materiel merupakan hal yang harus dijunjung tinggi oleh hakim dalam memutuskan
suatu
perkara. Bahkan dalam Pasal 14 ayat (2) UUD Sementara 1950 disebutkan bahwa “tiada
sesorang
dapat dihukum atau dijatuhi hukuman kecuali karena aturan hukum yang sudah ada dan berlaku
terhadapnya.” Kata “hukum” di sini jelas mempunyai makna yang luas dari pada sekedar
peraturan
perundang-undangan.
8 Semula dalam KUHP memakai redaksi “tiada suatu perbuatan…” yang lebih condong ke
pandangan Daad Strafrect yaitu aliran hukum pidana yang menekankan pada aspek perbuatan
seseorang.
9 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1996), hlm. 93.
4
nasional maupun internasional.10 Adapun delik-delik baru dalam Konsep
antara lain sebagai berikut:
(1). Tindak Pidana terhadap Proses Ketatanegaraan seperti penyebaran
ajaran komunisme, mengganti Pancasila, dan sabotase terhadap
negara/militer.
(2). Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum seperti santet,
penyadapan, delik yang berhubungan dengan senjata api, amunisi atau
peledak, dan penyiaran berita bohong.
(3). Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Pengadilan yang
merupakan bab baru dan biasanya dikenal dengan istilah contempt of
court (penghinaan terhadap pengadilan), seperti kongkalikong
penasehat hukum dengan lawan yang merugikan klien, menyerang
integritas atau tidak memihak dari suatu proses sidang pengadilan, dan
sebagainya.
(4). Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama seperti
perusakan bangunan untuk ibadah, penghasutan untuk meniadakan
kepercayaan untuk beragama, dan penghinaan terhadap Tuhan, Rasul,
Kitab, dan ajarannya.
(5). Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang,
Barang, dan Lingkungan Hidup seperti terorisme, genocide
(pembunuhan massal), dan pencemaran lingkungan.
(6). Tindak Pidana Kesusilaan seperti menyebarkan/mempertunjukkan
rekaman yang melanggar kesusilaan, persetubuhan laki-laki dan
perempuan di luar nikah yang mengganggu perasaan kesusilaan
masyarakat, laki-laki yang menyetubuhi perempuan dengan
persetujuannya tetapi karena tipu muslihat atau janji akan dinikahi,
kumpul kebo, incest (persetubuhan anggota keluarga sedarah dalam
garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga), bergelandangan di
jalan atau tempat umum dengan tujuan melacurkan diri serta perluasan
perumusan delik perkosaan.
(7). Tindak Pidana Pemudahan seperti pencucian uang (money
laundering) atau pencucian uang hasil kejahatan khususnya narkotika,
ekonomi, dan korupsi.
2. Kesalahan atau Pertanggungjawaban Pidana
a. Asas kesalahan (asas culpabilitas) dalam Konsep disebutkan secara eksplisit
dalam Pasal 32 ayat (1) sebagaimana asas legalitas. Hal ini merupakan sikap
Konsep yang mendasarkan pada keseimbangan mono-dualistik bahwa asas
kesalahan yang didasarkan pada nilai “keadilan” harus disejajarkan
berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai “kepastian”.
b. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana
berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup
kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan
pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Hal ini disebutkan dalam
Pasal 32 ayat (2) dan (3).
c. Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti)
maupun kesesatan mengenai hukumnya, menurut Konsep merupakan salah
satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu
patut dipersalahkan kepadanya (Pasal 36). Ini berbeda dengan doktrin kuno
dalam hukum pidana, bahwa error facti non nocet, error iuris nocet (sesat
mengenai keadannya tidak dipidana, sedangkan sesat mengenai hukumnya
tetap dipidana).
10 Ibid,   hal. 126.
5
d. Mengenai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, Konsep
memisah secara tegas antara alasan pemaaf (Pasal 36-39) yang meliputi
sesat, daya paksa, pembelaan terpaksa, dan perintah jabatan yang tidak sah,
serta alasan pembenar (Pasal 40-43) yang meliputi melaksanakan
undangundang,
melaksanakan perintah jabatan, keadaan darurat, dan pembelaan
yang melampaui batas.
e. Konsep menegaskan mengenai pertanggungjawaban anak dalam Pasal 106,
yaitu anak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika telah mencapai
umur 12 tahun.11 Selain itu, pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku
bagi orang yang berumur 12-18 tahun yang melakukan tindak pidana. Hal ini
berarti pertanggungjawaban pidana anak minimal 12 tahun dan maksimal 18
tahun.
f. Konsep mengenal pertanggunjawaban korporasi (Pasal 44)
3. Pidana dan Pemidanaan.
a. Konsep menyebutkan tujuan pemidanaan dalam Pasal 50 yaitu untuk (1)
mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum
demi pengayoman masyarakat; (2) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan
oelh tindak pidana; (3) memulihkan keseimbangan; (4) mendatangkan rasa
damai dalam masyarakat; (5) memasyarakatkan terpidana dengan
mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna; dan (6)
membebaskan rasa bersalah pada terpidana, serta pedoman pemidanaan
dalam Pasal 51 yang dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam memberikan
pidana. Pedoman pemidanaan itu adalah hakim harus memperhatikan (1)
kesalahan pelaku tindak pidana; (2) motif dan tujuan melakukan tindak
pidana; (3) cara melakukan tindak pidana; (4) sikap batin pelaku tindak
pidana; (5) riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana;
(6) sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; (7)
pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; (8) pandangan
masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan; (9) pengaruh tindak
pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan (10) apakah tindak pidana
dilakukan dengan berencana. Tujuan dan pedoman pemidanaan ini
merupakan implementasi ide individualisasi pidana yang belum dikenal
(belum dicantumkan) dalam KUHP.12
11 Dalam  KUHP, anak di bawah umur bukan merupakan alasan penghapus pidana, namun
hanya disebutkan sebagai alasan yang dapat meringankan pidana. Pasal 45 KUHP menyebutkan
bahwa jika terdakwa belum umur 16 tahun maka hakim diberikan 3 alternatif, yaitu (1)
memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan lagi ke orang tuanya, walinya, atau
pemeliharanya, tanpa dijatuhi pidana apapun; (2) memerintahkan supaya anak tersebut
diserahkan
kepada pemerintah tanpa pidana apapun; dan (3) menjatuhkan pidana. Selanjutnya, Pasal 47
KUHP mengatur apabila hakim menjatuhkan pidana kepada anak, maka maksimum pidana
pokok
terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga. Namun jika perbuatan itu diancam dengan pidana
mati atau penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.
12 Dirumuskannya pedoman pemidanaan dalam Konsep bertolak dari pokok pemikiran
bahwa (1) pada hakikatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan (purposive
system). Dirumuskannya pidana aturan pemidanaan dalam undang-undang pada hakikatnya
hanya
merupakan sarana untuk mencapai tujuan, oleh karena itu perlu dirumuskan tujuan dan pedoman
pemidanaan. (2) Dilihat secara fungsional dan operasional, pemidanaan merupakan suatu
rangkaian proses dan kebijaksanaan yang konkretisasinya sengaja dirancanakan melalaui tahap
“formulasi” oleh pembuat undang-undang, tahap “aplikasi” oleh aparat yang berwenang dan
tahap
“eksekusi” atau aparat pelaksana pidana. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga
tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman
pemidanaan. Dan (3) sistem pemidanaan yang bertolak dari individualisasi pidana tidak berarti
memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau
kendali/kontrol. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi
pengendali/kontrol” dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi
pemidanaan yang jelas dan terarah. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai…, hlm. 117-118.
6
b. Di samping memuat tujuan dan pedoman pemidanaan, Konsep KUHP juga
memuat adanya ketentuan mengenai pedoman pengampunan hakim
(rechtelijk pardon) dalam Pasal 51 ayat (2). Pedoman pengampunan hakim
merupakan implementasi dari ide individualisasi pidana. Dengan dasar ini
maka hakim masa mendatang diperbolehkan memaafkan orang yang nyatanyata
melakukan tindak pidana dengan alasan keadaan pribadi si pembuat
dan pertimbangan kemanusiaan. Aturan pengampunan hakim tersebut tidak
ada dalam KUHP.
c. Sisi lain dari ide individualisasi pidana yang dituangkan dalam Konsep adalah
adanya ketentuan mengenai modifikasi/perubahan/penyesuaian atau
peninjauan kembali putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum
tetap yang didasarkan pada adanya perubahan/perkembangan/perbaikan
pada diri pelaku sendiri (Pasal 53) dan karena adanya perubahan peraturan
perundang-undangan (Pasal 2).Jika terjadi perubahan peraturan
perundangundangan,
maka Konsep mengaturnya dalam tiga alternatif, yaitu (1) jika
perubahan itu setelah perbuatan, maka dipakai perundang-undangan yang
paling menguntungkan; (2) jika setelah putusan pemidanaan telah
memperoleh kekuatan hukum tetap perbuatan tidak lagi dianggap sebagai
tindak pidana, maka pelaksanaan pidana dihapuskan; atau (3) jika setelah
putusan pemidanaan telah memperoleh kekuatan hukum tetap perbuatan
diancam dengan pidana yang lebih ringan maka pelaksanaan putusan
disesuaikan dengan batas-batas pidana menurut perundang-undangan yang
baru.
d. Sistem pemidanaan yang dianut Konsep adalah elastis (tidak kaku), yang
intinya memberi keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan
sanksi (pidana atau tindakan) yang sekiranya tepat untuk individu atau pelaku
tindak pidana. Namun demikian, keleluasaan hakim tersebut tetap dalam
dalam batas-batas kebebasan menurut undang-undang.13
e. Dengan mendasarkan diri pada perlindungan masyarakat, Konsep tetap
mempertahankan jenis pidana mati dan penjara seumur hidup. Namun untuk
jenis pidana mati, dalam Konsep telah dikeluarkan dari jenis pidana pokok
menjadi jenis pidana yang bersifat khusus (Pasal 60 dan 61). Jenis pidana
pengawasan dan kerja sosial juga termasuk jenis pidana pokok baru yang
tidak ada dalam KUHP. Selain itu, jenis pidana tambahan juga ditambah
dengan “pembayaran ganti kerugian” dan “pemenuhan kewajiban adat”.
13 Aturan mengenai elastisitas pemidanaan dalam Konsep adalah (a) walaupun pada
prinsipnya sanksi yang dapat dijatuhkan hanya pidana pokok yang diancamkan dalam
perumusan
delik yang bersangkutan (dalam Buku II Konsep KUHP), namun hakim dapat juga menjatuhkan
jenis sanksi lainnya (pidana pokok/pidana tambahan/tindakan) yang tidak tercantum, sepanjang
dimungkinkan menurut Buku I aturan umum Konsep KUHP. Sebagai contoh pidana yang
diancamkan berupa pidana penjara, namun mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dan
tindak pidana yang dilakukan terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim dapat
menjatuhkan pidana tutupan (Lihat Pasal 71 Konsep). Hakim dapat juga menjatuhkan pidana
pengawasan, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya (Lihat Pasal 72 Konsep) dengan
catatan bahwa tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika
pidana
penjara diancamkan secara tunggal, setelah memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan
serta pedoman penjatuhan pidana penjara, maka hakim dapat menjatuhkan pidana denda (Lihat
Pasal 54 Konsep). Hakim dapat juga menjatuhkan pidana kerja sosial jika ancaman pidana
penjara
yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak lebih dari kategori I (Pasal 79). (b)
Hakim diperbolehkan memilih alternatif pidana lain, jika sanksi pidana diancamkan secara
tunggal
(Pasal 54 untuk pidana penjara tunggal, dan Pasal 55 untuk pidana denda tunggal). (c) Hakim
dapat menjatuhkan pidana secara kumulatif, walaupun sanksi pidana diancamkan secara
alternatif
(Pasal 56 ayat (2)) dengan ketentuan tidak melebihi separuh batas maksimum kedua jenis
pidana
pokok tersebut. Dalam KUHP tidak dikenal adanya pola perumusan pemidanaan yang
mengedepankan aspek elastisitas dalam pemidanaan ini. KUHP hanya mengenal sistem
perumusan tunggal dan alternatif. Selengkapnya, pola perumusan pemidanaan dalam KUHP lihat
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai…, hlm. 179-180.
7
f. Di samping pidana, Konsep juga dilengkapi dengan tindakan bagi pelaku
yang tidak dapat atau kurang dapat dipertanggungjawabkan karena
gangguan jiwa yaitu (1) perawatan di rumah sakit jiwa; (2) penyerahan
kepada pemerintah; dan (3) penyerahan kepada seseorang. Sedangkan
tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok adalah
(1) pencabutan surat izin mengemudi; (2) perampasan keuntungan yang
diperoleh dari tindak pidana; (3) perbaikan akibat tindak pidana; (4) latihan
kerja; (5) rehabilitasi; dan (6) perawatan di lembaga.
g. Konsep membedakan antara pidana dan tindakan bagi anak yang disebutkan
dalam Pasal 109 (pidana bagi anak) dan Pasal 122 (tindakan bagi anak).
Jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak terdiri atas (1) pidana
nominal (berupa pidana peringatan atau teguran keras); (2) pidana dengan
syarat (berupa pidana pembinaan di luar lembaga, pidana kerja sosial, atau
pidana pengawasan); (3) pidana denda; atau (4) pidana pembatasan
kebebasan (berupa pidana pembinaan di dalam lembaga, pidana penjara,
atau pidana tutupan). Sedangkan jenis pidana tambahan yang dapat
diterapkan bagi anak adalah (1) perampasan barang-barang tertentu dan
atau tagihan; (2) pembayaran ganti kerugian; atau (3) pemenuhan kewajiban
adat. Adapun tindakan yang dapat diterapkan kepada anak adalah mirip
dengan tindakan yang dapat dikenakan kepada orang dewasa, dengan
perbedaan bahwa: (1) tindakan yang dikenakan bagi anak adalah tanpa
menjatuhkan pidana; (2) tindakan yang dikenakan bagi anak ditambah
dengan pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya,
penyerahan kepada pemerintah, atau penyerahan kepada seseorang; dan (3)
tindakan “latihan kerja” menggunakan redaksi keharusan mengikuti suatu
latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Jadi latihan
dengan makna yang lebih umum.
h. Menurut Pasal 82 Konsep, apabila pidana mati telah diputuskan hakim, maka
dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun jika (1) reaksi
masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; (2) terpidana menunjukkan
rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; (3) kedudukan terpidana
dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan (4) ada alasan
yang meringankan. Selanjutnya, jika selama masa percobaan terpidana
menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, maka pidana mati dapat diubah
menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.
i. Di samping mengenal minimum umum untuk pidana penjara (1 hari), dan
maksimum umum (15 atau 20 tahun), dan maksimum khusus sebagaimana
KUHP, Konsep juga mengenal pola minimum khusus yang pada umumnya
dikenakan terhadap tindak pidana yang dikategorikan sangat serius.
Minimum khusus dalam Konsep itu bervariasi antara 1-5 tahun penjara.
Minimum khusus demikian tidak dianut oleh KUHP.14
j. Minimum umum untuk pidana denda dalam Konsep adalah Rp. 15.000,-
(Pasal 75 ayat (2)). Sedangkan maksimum khususnya terbagi dalam
beberapa kategori yaitu kategori I sampai dengan kategori VI (Pasal 75 ayat
(3))15. Maksimum umum pidana denda bagi korporasi adalah kategori lebih
tinggi berikutnya, dengan pengecualian jika dipidana penjara 7-15 tahun
maka maksimumnya adalah denda kategori V dan minimum kategori IV, serta
14 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai…, hlm. 177-178.
15 Menurut  Pasal 75 ayat (3) Konsep, pidana denda kategori I paling banyak Rp. 150.000,
kategori II Rp. 750.000, kategori III Rp. 3.000.000, kategori IV Rp. 7.500.000, kategori V
30.000.000, dan kategori V Rp. 300.000.000.
8
jika dipidana mati atau penjara seumur hidup maka dipidana maksimum
denda kategori VI dan minimum IV.16
k. Konsep menambah beberapa alasan yang dapat memperingan pidana dalam
Pasal 124 seperti penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib
setelah melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan oleh wanita
hamil, serta pemberi ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan
secara suka rela akibat tindak pidana yang dilakukan.
l. Aturan Konsep tentang gugurnya kewenangan menuntut karena kedaluwarsa
berbeda dengan aturan dalam KUHP, yaitu disebut dalam Pasal 141: (1)
sesudah lampau waktu 1 tahun untuk tindak pidana yang dilakukan dengan
percetakan; (2) sesudah lampau 2 tahun untuk tindak pidana yang hanya
diancam dengan denda atau semua tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling lama 1 tahun; (3) sesudah lampau waktu 6 tahun untuk
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun; (4)
sesudah lampau waktu 12 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara lebih dari 3 tahun; dan (5) sesudah lampau waktu 18 tahun
untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup.17
m. Aturan Konsep tentang gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana juga
sedikit berbeda dengan KUHP. Dalam Konsep hanya diatur bahwa
kewenangan pelaksanaan pidana penjara gugur setelah berlaku tenggang
waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan
menuntut ditambah 1/3 dari tenggang waktu kedaluwarsa tersebut (Pasal 147
ayat (1)). Termasuk dalam hal ini pidana mati yang kemudian diubah menjadi
pidana seumur hidup atau pidana penjara. Jadi dalam Konsep tidak
dibedakan kedaluwarsa pelaksanaan pidana untuk pelanggaran dan
percetakan sebagaimana dalam KUHP.18 Hal ini wajar karena Konsep tidak
lagi mengenal penggolongan kejahatan dan pelanggaran.
C. Penutup
Memperhatikan perkembangan Konsep KUHP yang sangat maju
dibandingkan dengan KUHP (WvS) yang umurnya cukup tua ini, jelaslah bahwa
masyarakat hukum Indonesia semakin menantikan hadirnya Konsep dalam
penegakan hukum pidana Indonesia. Paling tidak dari segi substansi/materi
hukum, Indonesia telah memiliki sebuah kodifikasi hukum pidana yang dibangun
dengan pondasi kuat, idealis dan mengedepankan keadilan masyarakat. Dengan
demikian diharapkan aspek penegakan hukum pidana lain seperti struktur dan
kultur masyarakat akan tergerak untuk menegakkan keadilan sebagaimana telah
dijunjung dalam Konsep. Tidak seperti sekarang yang ….
Wallaahu a’lam bi ash-shawaab.
16 Disamping tidak mengenal pidana denda dalam kategori-kategori, pidana denda dalam
KUHP minimum umumnya adalah Rp. 3,75 (berdasarkan perubahan menurut UU Nomor 18 Prp
1960 yang mengalikan minimum umum pidana denda 25 sen). Untuk menimum khususnya,
pidana
denda untuk kejahatan (Buku II KUHP) adalah berkisar antara Rp. 900 sampai dengan Rp.
150.000, sedangkan pidana denda untuk pelanggaran (Buku III KUHP) berkisar antara Rp. 225
sampai dengan Rp. 75.000.
17 Dalam KUHP Pasal 78, kadaluwarsa diatur dalam tenggang waktu: (a) untuk semua
pelanggaran dan kejahatan percetakan sesudah 1 tahun; (b) untuk kejahatan yang diancam
dengan denda, kurungan atau penjara maksimal 3 tahun, daluwarsanya sesudah 6 tahun; (c)
untuk
kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluwarsanya 12 tahun; dan (d) untuk
kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, daluwarsanya sesudah 18
tahun.
18 KUHP Pasal Pasal 84-85 diatur mengenai tenggang waktu daluwarsanya gugurnya
kewenangan menjalankan pidana adalah: (a) semua pelanggaran daluwarsanya 2 tahun; (b)
kejahatan percetakan daluwarsanya 5 tahun; (c) kejahatan lainnya daluwarsanya sama dengan
daluwarsa penuntutan ditambah 1/3; dan (d) pidana mati tidak ada daluwarsa
9
Daftar Bacaan
Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra
Aditya Bakti, 1996.
______, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum
Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Kitab
Undangundang
Hukum Pidana, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.
Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor … Tahun … tentang Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, Jakarta, 1999-2000.
Moelyatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tt: tp, 1978.
Soesilo, R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bogor: Politea, 1965.
Saleh, K. Wantjik, Pelengkap KUHP: Perubahan KUH Pidana dan UU Pidana
sampai dengan Akhir 1980, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
Sudarto, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, salah satu makalah dalam
Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Jakarta: Bina
Cipta,1986.
10
Lampiran
Perbandingan Sistematika KUHP dan Rancangan KUHP 1999-
2000
K U H P Rancangan KUHP 1999-2000
Buku Kesatu Aturan Umum Buku Kesatu Ketentuan Umum
Bab Isi/Materi Bab Isi/Materi
I Batas-batas Berlakunya Aturan
Pidana dalam Perundang-undangan
(Pasal 1-9)
I Berlakunya Ketentuan Pidana dalam
Peraturan Perundang-undangan
(Pasal 1-14)
II Pidana (Pasal 10-43) II Tindak Pidana dan
Pertanggungjawaban Pidana (Pasal
15-49)
III Hal-hal yang Menghapuskan,
Mengurangi atau Memberatkan
Pidana (Pasal 44-52a)
III Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan
(Pasal 50-136)
IV Percobaan (Pasal 53-54) IV Gugurnya Kewenangan Penuntutan
dan Pelaksanaan Pidana (Pasal 137-
148)
V Penyertaan dalam Tindak Pidana
(Pasal 55-62)
V Batasan Pengertian (Pasal 149-191)
VI Perbarengan Tindak Pidana (Pasal
63-71)
VI Ketentuan Penutup (Pasal 192)
VII Mengajukan dan Mnarik Kembali
Pengaduan dalam Hal Kejahatankejahatan
yang Hanya Dituntut atas
Pengaduan (Pasal 72-75)
VIII Hapusnya Kewenangan Menuntut
Pidana dan Menjalankan Pidana
(Pasal 76-85)
IX Arti Beberapa Istilah yang Dipakai
dalam Kitab Undang-undang (Pasal
86-101)
Aturan Penutup (Pasal 103)
Buku Kedua Kejahatan Buku Kedua Tindak Pidana
I Kejahatan terhadap Keamanan
Negara (Pasal 104-129)
I Tindak Pidana terhadap Proses
Kehidupan Ketatanegaraan (Pasal
193-223)
II Kejahatan-kejahatan terhadap
Martabat Presiden dan Wakil Presiden
(Pasal 130-139)
II Tindak Pidana terhadap Martabat
Presiden dan Wakil Presiden (Pasal
224-227)
III Kejahatan-kejahatan terhadap Negara
Sahabat dan terhadap Kepala Negara
Sahabat serta Wakilnya (Pasal 139a-
145)
III Tindak terhadap Negara Sahabat,
Kepala Negara Sahabat, dan
Perwakilan Negara Sahabat (Pasal
228-237)
IV Kejahatan terhadap Melakukan
Kewajiban dan Hak Kenegaraan
(Pasal 146-153)
IV Tindak Pidana terhadap Kewajiban
dan Hak Kenegaraan (Pasal 238-
245)
V Kejahatan terhadap Ketertiban Umum
(Pasal 154-181)
V Tindak Pidana terhadap Ketertiban
Umum (Pasal 246-287)
VI Perkelahian Tanding (Pasal 182-186) VI Tindak Pidana terhadap
Penyelenggaraan Pengadilan (Pasal
288-289)
VII Kejahatan yang Membahayakan
Keamanan Umum bagi Orang atau
Barang (Pasal 187-206)
VII Tindak Pidana terhadap Agama dan
Kehidupan Beragama (Pasal 290-
297)
VIII Kejahatan terhadap Penguasa Umum
(Pasal 207-241)
VIII Tindak Pidana yang Membahayakan
Keamanan Umum bagi Orang,
Barang, dan Lingkungan Hidup
(Pasal 298-337)
IX Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu
(Pasal 242)
IX Tindak Pidana terhadap Kekuasaan
Umum dan Lembaga Negara (Pasal
338-374)
X Pemalsuan Mata Uang dan Uang X Tindak Pidana Sumpah Palsu dan
11
Kertas (Pasal 244-252) Keterangan Palsu (Pasal 375)
XI Pemalsuan Materai dan Merk (Pasal
253-262)
XI Tindak Pidana Pemalsuan Mata
Uang dan Uang Kertas (Pasal 376-
383)
XII Pemalsuan Surat (Pasal 263-276) XII Tindak Pidana Pemalsuan Segel,
Cap Negara, dan Merek (Pasal 384-
394)
XIII Kejahatan terhadap Asal-usul dan
Perkawinan (Pasal 277-280)
XIII Tindak Pidana Pemalsuan Surat
(Pasal 395-405)
XIV Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal
281-303 bis)
XIV Tindak Pidana terhadap Asasl-usul
dan Perkawinan (Pasal 406-410)
XV Meninggalkan Orang yang Perlu
Ditolong (Pasal 304-309)
XV Tindak Pidana Kesusilaan (Pasal
411-441)
XVI Penghinaan (Pasal 310-321) XVI Tindak Pidana Menelantarkan Orang
(Pasal 442-446)
XVII Membuka Rahasia (Pasal 322-323) XVII Tindak Pidana Penghinaan (Pasal
447-456)
XVIII Kejahatan terhadap Kemerdekaan
Orang (Pasal 324-337)
XVIII Tindak Pidana Pembocoran Rahasia
(Pasal 457-459)
XIX Kejahatan terhadap Nyawa (Pasal
338-350)
XIX Tindak Pidana terhadap
Kemerdekaan Orang (Pasal 460-474)
XX Penganiayaan (Pasal 351-358) XX Tindak Pidana terhadap Nyawa
(Pasal 475-483)
XXI Menyebabkan Mati atau Luka-luka
Karena Kealpaan (Pasal 359-361)
XXI Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal
484-488)
XXII Pencurian (Pasal 362-367) XXII Tindak Pidana yang Mengakibatkan
Mati atau Luka-luka Karena
Kealpaan (Pasal 489-490)
XXIII Pemerasan dan Pengancaman (Pasal
368-371)
XXIII Tindak Pidana Pencurian (Pasal 491-
497)
XXIV Penggelapan (Pasal 372-377) XXIV Tindak Pidana Pemerasan dan
Pengancaman (Pasal 498-501)
XXV Perbuatan Curang (Pasal 378-395) XXV Tindak Pidana Penggelapan (Pasal
502-507)
XXVI Perbuatan Merugikan Pemihutang
atau Orang yang Mempunyai Hak
(Pasal 396-405)
XXVI Tindak Pidana Perbuatan Curang
(Pasal 508-533)
XXVII Menghancurkan atau Merusakkan
Barang (Pasal 406-412)
XXVII Tindak Pidana Merugikan Kreditor
atau Orang yang Berhak (Pasal 534-
543)
XXVIII Kejahatan Jabatan (Pasal 413-437) XXVIII Tindak Pidana Penghancuran atau
Perusakan Barang (Pasal 544-550)
XXIX Kejahatan Pelayaran (Pasal 438-479) XXIX Tindak Pidana Jabatan (Pasal 551-
580)
XXIXA Kejahatan Penerbangan dan
Kejahatan Terhadap
Sarana/Prasarana Penerbangan
(Pasal 479a-479r)
XXX Tindak Pidana Pelayaran (Pasal 581-
619)
XXX Penadahan Penerbitan dan
Percetakan (Pasal 480-485)
XXXI Tindak Pidana Penerbangan dan
Tindak Pidana terhadap Sarana serta
Prasarana Penerbangan (Pasal 620-
637)
XXXI Aturan tentang Pengulangan
Kejahatan yang Bersangkutan dengan
Berbagai-bagai Bab (Pasal 486-488)
XXXII Tindak Pidana Pemudahan (Pasal
638-645)
Buku Ketiga Pelanggaran XXXIII Ketentuan Penutup (Pasal 646-647)
I Tentang Pelanggaran Keamanan
Umum bagi Orang atau Barang dan
Kesehatan (Pasal 489-502)
II Pelanggaran Ketertiban Umum (Pasal
503-520)
III Pelanggaran terhadap Penguasa
Umum (Pasal 521-528)
IV Pelanggaran Mengenai Asal-usul dan
Perkawinan (Pasal 529-530)
12
V Pelanggaran terhadap Orang yang
Memerlukan Pertolongan (Pasal 531)
VI Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-
547)
VII Pelanggaran mengenai Tanah,
Tanaman, dan Pekarangan (Pasal
548-551)
VIII Pelanggaran Jabatan (Pasal 552-559)
IX Pelanggaran Pelayaran (Pasal 560-
569)

								
To top