Docstoc

optimalisasi dprd

Document Sample
optimalisasi dprd Powered By Docstoc
					                                                             SITUS TENTANG PEMBAHASAN
                                                                     PERATURAN DAERAH
20-Feb-2002           >> Daftar Perda >> Kajian >> DAU >> Buku Tamu >> Perda Desa >> Draft   Kembali
                 Utama                                                                               Berikutnya >>
0:50                  Revisi UU no 22/1999                                                     >>

                                   Optimalisasi Fungsi DPRD: Penetapan MAKA
 Menu Utama
            Home
                                 Agenda dan Pengembangan Kemitraan* LAH
 Perda                                         Oleh: Purwo Santoso+                        DAN
                Proses Perda                                                             KAJIA
                 Daftar Perda                                                                 N
            Pencarian Perda
                 Perda Desa     DPRD, sebagai organ pemerintahan di tingkat lokal
                                                                                           1. Posis
 Kajian & Analisis              mengemban harapan rakyat untuk ikut menggulirkan            Sektor
 DAU
 Berita Perda
                                proses reformasi politik dan ekonomi. Agenda reformasi Perkebuna
                                                                                            n dlm
 Buku Tamu                      ini mencakup dua issue sentral, yakni desentralisasi dan   rangka
 Pencarian                      pengembangan otonomi daerah. Keduanya bermuara pada 2.Otda    Revisi
 Mailing List
                                keinginan untuk mendekatkan jalannya pemerintahan        UU Pemda
                                                                                           3. Otda
         pilih Perda
                                pada rakyatnya, dan dengan demikian mendekatkan              dam

      Sumut
                                simpul-simpul pembuatan kebijakan kepada mereka yang KondisiFiskal
                                akan terkena kebijakan yang bersangkutan, dan            Indonesia
                                                                                               4.
          Pilih Menu
                                bersamaan dengan hal itu mendekatkan pelayanan publik Kesepakata
                                kepada penggunanya. Dalam konteks inilah makalah         n WTO VS
                                                                                         Peningkata
                                pendek ini bermaksud untuk mengindentifikasi               n PAD:
                                optimalisasi peran DPRD.                                       5.
                                                                                         Sumbanga
                                Sebagai pengemban peran perwakilan rakyat, DPRD            n Pihak
                                                                                            Ketiga
                                secara teoritis memegang tiga peran. Pertama, sebagai      Kepada
 Pencarian Situs/ web powered   agen perumus agenda bagi masyarakat yang diwakilinya. Pemerintah
         by FreeFind                                                                       Daerah"
                                Kedua, DPRD berperan sebagai lembaga yang                      6.
                                mengamban misi pengelolaan konflik dalam                 Epistemik
                                                                                         Politik Dan
     Cari!      Peta Situs      masyarakatnya. Ketiga, DPRD adalah mengembang peran Pelembaga
                                integratif dalam masyarakatnya. Dalam makalah ini, dua an Local
                                                                                            Good
                                peran yang disebut terakhir ini dibahas sekaligus dalam Governanc
                                                                                               e
     Site search                konteks yang lebih khusus, yakni pengembangan             7. Format
                                kemitraan.                                               Bernegara
                                                                                           Menuju
     Web search                                                                                         Masyarakat
                                                                                                          Madani
                                Penetapan Agenda                                                             8.
                                                                                                        Hubungan
                                                                                                        Pemerintah
                                Dalam membahas peran DPRD dalam penetapan agenda                        Pusat Dan
                                bagi masyarakat di daerahnya, pertama-tama perlu                          Daerah
                                                                                                             9.
                                didudukkan keterkaitan antara peran perwakilan rakyat                   Kemandiria
                                                                                                         n Lokal:
                                dengan peran penetapan agenda. Sesudah itu, akan                          Upaya
                                dibahas bagaimana peran tersebut dimainkan.                             Pemberday
                                                                                                         aan Hak-
                                Pemerintah, dalam pengertian luas yakni sebagai                          Hak Sipil
                                pelaksana kekuasaan negara, secara konseptual                               10.
                                                                                                        Optimalisas
                                dibayangkan sebagai agen pengelola kepentingan publik.                   i Fungsi
                                                                                                          DPRD:
                                Penyelenggaraan pemerintahan di jaman modern pada                       Penetapan
                                umumnya mengadopsi doktrin trias politica, yakni                          Agenda
                                                                                                            Dan
                                pemilahan atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam                      Pengemba
                                                                                                           ngan
tiga kategori: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Di tingkat Kemitraan
                                                                    11.
lokal, organ-organ penyelenggara kekuasaan negara juga Otonomi
                                                                 Daerah
melakukan replikasi organ-organ yang telah dibuat di            Dan Free
tingkat nasional tadi. Kita mengenal adanya DPRD                 Internal
                                                                  Trade
sebagai pengemban kewenangan legislatif di tingkat                  12.
                                                                Otonomi
lokal, Kepala Daerah sebagai pemangku kewenangan                 Daerah:
eksekutif (pemerintah dalam arti sempit) di daerah yang           Suatu
                                                                Tawaran
bersangkutan, dan pengadilan sebagai memangku                   Kerangka
kewenangan yudikatif. Pembahasan selanjutnya hanya             Konseptual
                                                               13. Catatan
difokuskan pada peran atau fungsi DPRD.                            Kritis
                                                          Pelaksanaa
                                                                n
Secara teknis, fungsi legislatif sering dimaknai sebagai   Otonomidi
                                                            Tingkat
fungsi perumusan pertauran perundang-undangan. Namun Desa Di
secara generik, fungsi ini bisa difahami sebagai               Bali
                                                               14.
pengekspresian kehendak khalayak ramai. Jelasnya, yang Reformasi
                                                           Hubungan
lebih penting bukan hanya terumuskannya ketentuan          Keuangan
perundang-undangan, melainkan terekspresikannya             Pusat -
                                                            Daerah
ketentuan-ketentuan tersebut sebagai hasil kesepakatan      Menuju
berbagai fihak yang terkait, khususnya yang bakal terkena Otonomi
                                                             Penuh
akibat dari diberlakukannya peraturan perundang-               15.
                                                          Tantangan
undangan tersebut. Sekali lagi, yang perlu digaris bawahi Domestik
adalah terekspresikannya kehendak bersama yang                Dan
                                                          Internasion
dihasilkan dari keragaman kepentingan dan latar belakang al DPRD
masyarakat.                                                    16.
                                                          Reorganisa
                                                             si Dan
                                                          Restrukturis
Negara, dalam konsep modern, mengemban misi                    asi
instrumental. Negara, termasuk DPRD di dalamnya,          Pemerintah
                                                          Daerah Dlm
mendapatkan tempat di hati masyarakat karena              Menyongso
menjanjikan peran sebagai alat untuk mencapai tujuan           ng
                                                          Pelaksanaa
bersama. Secara normatif, negara adalah alat untuk           n Otda
                                                              2001
mencapai tujuan rakyat. Melalui pintu-pintu legislatif
inilah tujuan kolektif masyarakat secara formal
diekspresikan. Jelasnya, legislatif adalah medium formal
untuk mengekspresikan agenda publik secara otoritatif.
Perlu digarisbawahi bahwa dalam realitanya DPRD
hanyalah salah satu medium untuk mengekspresikan
kepentingan atau agenda publik, dan kekhasan dari
medium ini adalah karena sosok bakunya yang formal.
Pada jaman modern ini, dimana perangkat komunikasi
massa sudah dapat menjangkau seluruh muka bumi secara
simultan, media massa juga menjalankan peran yang
sama. Hanya saja, coraknya sangat informal.

Corak formalnya DPRD sebagai pengungkap agenda
kolektif bukan hanya terlihat dari pembakuan berbagai
macam prosedur dan persyaratan untuk menuangkan
kepentingan umum, namun juga dari status hukumnya.
Tatkala segala persyaratan dan prosedur telah ditempuh,
maka keputusan badan legislatif bersifat mengikat.
Tatkala dimensi 'kekuatan mengikat' ini yang terlampau
ditekankan, maka peran legislatif termaknai sebagai peran
yuridis. Selanjutnya, ketika perangkat untuk memastikan
bahwa kehendak umum yang dituangkan dalam
keputusan DPRD ini ingin dipastikan akan memiliki
kekuatan mengikat badan eksekutif, maka peran legislatif
sering disederhakanan menjadi peran perumusan
peraturan perundang-undangan. Makalah ini ingin
mendudukkan peran legislatif ini dalam pengertian yang
luas, yang bersifat generik.

Bagaimana DPRD menjalankan perannya sebagai
penentu agenda publik ? Dalam mencari jabatan terhadap
pertanyaan ini ada sejumlah point sederhana yang perlu
digaris bawahi. Pertama, pemilahan kekuasaan ke dalam
tiga kategori3/4 legislatif, eksekutif dan yudikatif3/4
didasari semangat untuk memastikan bahwa demokrasi
bisa berjalan. Lebih tepatnya, peran legislatif adalah
penjabaran dari semangat untuk memastikan bahwa
kekuasaan negara adalah manifestasi dari gagasan
'pemerintahan dari rakyat'. Karena eksekutif diwajibkan
untuk mengikuti keputusan-keputusan legislatif, maka
lembaga eksekutif bisa diartikan sebagai penjabaran
gagasan 'pemerintahan oleh rakyat'. Untuk memastikan
bahwa pemerintahan tersebut adalah diperuntukkan bagi
rakyat, maka pemerintahan harus ditegakkan di atas
prinsip keadilan. Untuk itulah lembaga yudikatif
didirikan. Lebih dari itu, interaksi antara ketiga kategori
organ penyelenggaraan pemerintahan tersebut di atas,
dirakit sedemikian rupa sehingga tidak yang satu tidak
bisa meniadakan yang lain. Dominasi salah satu organ
bisa dikoreksi oleh organ yang lain. Prinsip ini disebut
sebagai prinsip check and balances. Dengan demikian,
maka terakitnya gagasan demokrasi sebagai pemerintahan
dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Kedua, penjabaran dari semangat untuk menciptakan
pemerintahan yang demokratis senantiasa terkait dengan
tata kelembagaan yang sangat sarat dengan suasana
formal, demokrasi tidak cukup bermakna kalau hanya
dilihat dari kacamata yang formalistis. Kalau tadi
dikatakan bahwa agenda-agenda atau tujuan-tujuan
kolektif bisa disajikan dalam format yang bercorak
informal, badan legislatif sebagai wadah formalnya tidak
semestinya menutup mata. Pertanyaan kunci yang
semestinya ada di benak setiap anggota DPRD adalah
bagaimana agar agenda-agenda publik dalam wadah yang
informal tersebut direspon dan ditindaklanjuti oleh organ-
organ pemerintahan yang lain, utamanya eksekutif.
Legitimasi lembaga perwakilan rakyat sangat ditopang
oleh kemampuan untuk membuat organ-organ
pemerintahan, termasuk dirinya sendiri, bersifat responsif
terhadap agenda-agenda yang beredar di arena publik.
'Kepekaan' menjadi kata kunci untuk menjabarkan dan
memaknai peran seorang anggota DPRD.

Ketiga, agenda publik tidak selalu terstruktur secara ketat
dan tegas. Oleh karena itu, kesulitan merumuskan secara
rinci isi agenda publik bukanlah alasan untuk tidak
mengambil peran dalam mengedepankan agenda tersebut.
Sebagai contoh, bangsa Indonesia (hampir semuanya)
sepakat dengan agenda 'reformasi', meskipun interpretasi
tentang cakupan dan kedalaman agenda reformasi ini
tidak akan pernah disepakati secara bulat. Pointnya di sini
adalah bahwa peran perwakilan rakyat bisa dilakukan
dengan memboncengi curahan "energi untuk
menggerakkan perubahan" yang ada di masyarakat. Peran
kunci yang menantang para anggota DPRD adalah
menjabarkan agenda-agenda yang sifatnya "kabur" tadi ke
dalam agenda-agenda yang lebih rinci dan bisa dijabarkan
secara operasional.

Keempat, karena agenda-agenda publik kebanyakan
tersembunyi di balik berbagai macam wacana yang
bergulir di dalam masyarakat, maka DPRD perlu
memiliki kemampuan dan perangkat untuk
mengeksplisitkan agenda-agenda tersebut secara untuk
disajikan secara formal. Dalam kaitan ini, kemampuan
yang diperlukan adalah menangkap agenda-agenda
strategis, yakni yang memiliki implikasi luas atau
mendalam. Sebagai contoh, di satu sisi Indonesia selama
ini berbangga diri memiliki keragaman budaya. Di sisi
lain, penyelenggaraan pemerintahan di negeri ini selama
ini dimotivasi secara kuat dengan gagasan penyeragaman.
Implikasi dari ambivalensi ini adalah tidak tersalurkannya
hasrat untuk memiliki identitas budaya lokal. Keperluan
untuk komunikasi antar budaya harus berhadapan dengan
hantu politik bernama SARA. Keperluan untuk
mengagendakan pengembangan identitas budaya lokal
baru terasa ketika identitas kedaerahan dieksploitir oleh
elit-elit politik untuk memperjuangkan kepentingannya.
Tantangan bagi proses agenda setting, dalam hal ini
mengidentifikasi persoalan-persoalan laten untuk
mengatasi persoalan-persoalan besar, seperti persoalan
integrasi bangsa.

Kelima, legalitas DPRD sebagai tempat penuangan
agenda publik memberi peluang untuk dimanipulasi
sebagai kedok untuk memperjuangkan kepentingan-
kepentingan tertentu (vested interest). Sehubungan
dengan hal itu, anggota-anggota DPRD perlu peka
terhadap kecenderungan untuk memperalat legilitas
DPRD untuk menyembunyikan kepentingan sempit
kelompok tertentu. Kecenderungan untuk mendirikan unit
pemerintahan sendiri (sebagai negara, provisi, kabupaten
dan kota yang terpecah dari yuridiksi lama), sedikit
banyak diwarnai oleh manipulasi dan eksploitasi
keinginan untuk memiliki identitas budaya. Di sejumlah
daerah dibentuk dewan adat sebagai kedok untuk
mendapatkan, atau mempertahankan akses sejumlah elit
untuk mendominasi jabatan politis di daerahnya. Agenda
publik yang bisa ditarik dari konteks ini adalah
menciptakan dan menyebarluaskan keprihatinan terhadap
penyalahgunaan identitas budaya.

Keenam, artikulasi kepentingan oleh partai-partai politik
di Indonesia masih jauh dari tuntas. Baik masyarakat
maupun partai politik masih belum semuanya "terbiasa"
untuk memperjuangkan agenda publik melalui, atau
memberi kepercayaan untuk menggunakan saluran-
saluran resmi: partai-partai politik maupun DPR/DPRD.
Dalam rangka itu, agenda publik bisa dilacak dan diserap
melalui institusi-institusi informal yang hidup dalam
masyarakat. Aspirasi masyarakat, di satu sisi bisa diserap
melalui tokoh-tokoh kunci dalam lembaga-lembaga sosial
tersebut, namun di sisi lain juga mudah dimanipulasi
melalui mereka. Sehubungan dengan hal itu, maka
kapasitas DPRD untuk melakukan agenda setting justru
harus ditopang dengan memfasilitasi dan memberikan
ruang yang seluas bagi pencurahan keluh kesah
masyarakat, bahkan pencurahan protes sekiranya
diperlukan. Berhubung peluang yang luas ini telah
dipergunakan oleh masyarakat, mereka juga perlu
dibekali dengan kesediaan untuk patuh pada aturan main,
agar swadaya politik mereka tidak berubah menjadi
kebrutalan yang kontra-produktif.

Ketuju, secara teknis, proses penetapan agenda publik
bisa disajikan secara sistematis sebagai suatu siklus yang
mengkaitkan empat tipe masalah:
a. Meta masalah
b. Masalah substantif
c. Masalah formal
d. Situasi masalah.
Setiap kali mengkaitkan satu tipe masalah dengan tipe
masalah lainnya dilakukan suatu proses perumusan
masalah. Proses-proses tersebut memiliki karakteristik
sendiri-sendiri. Masalah substantif didapatkan dari proses
pendefinian masalah dalam kategori meta masalah. Untuk
bisa disajikan secara formal sebagai masalah formal,
masalah-masalah substantif harus dicerna melalui proses
spesifikasi masalah. Rumusan masalah dalam corak yang
formal ini perlu dikaitkan dengan siatuasi masalah di
lapangan, melalui proses pengenalan masalah. Dalam
rangka mencari akar permasalahan yang hakiki, situasi
masalah ini perlu difahami dengan menghayati meta
masalah. Hal itu dilakukan melalui proses pencarian
masalah (baru) atau pendefinisial masalah (lama).
Rangkaian proses-proses tersebut di atas bisa disajikan
dalam Grafik 1.
Kedelapan, ada sejumlah metode yang bisa dipakai dalam
melakukan perumusan masalah untuk menopang agenda
setting. Metode ini banyak di bahas dalam literatur
analisis kebijakan publik. Menurut Dunn, metode-metode
ini antara lain adalah:
a. Analisis batas
b. Analisis klasifikasi
c. Analisis hierarkhi
d. Sinektika (synectics)
e. Brainstorming
f. Analisis perspektif berganda
g. Analisis asumsi
h. Pemetaan argumentasi.

Pengembangan Kemitraan

Peran perwakilan rakyat yang diemban oleh DPRD bisa
dimaknai sebagai peran keperantaraan. DPRD bukan
hanya menjadi perantara yang menjembatani pemerintah
(eksekutif) dengan rakyatnya, namun juga menjembatani
ketegangan dari berbagai segmen dalam masyarakat yang
saling memperjuangkan kepentingannya. Pintu masuk
bagi seseorang untuk menjadi anggota dewan adalah
afiliasi terhadap partai-partai (dan kekuatan-kekuatan)
politik. Keragaman latar belakang afiliasi kepartaian
diasumsikan mewakili keanekaragaman kepentingan
dalam masyarakat. Yang perlu diketengahkan dalam hal
ini adalah, pada saat aktifis partai politik tersebut terserap
menjadi anggota DPRD, maka statusnya berubah menjadi
wakil rakyat dari golongan manapun.

Terserapnya pejuang-pejuang kepentingan partai politik
ke dalam lembaga perwakilan rakyat ini, secara normatif,
harus dimaknai sebagai mekanisme penyerapan konflik-
konflik yang berkecamuk di masyarakat agar dapat
dipecahkan secara politik melalui peran keperantaraan
anggota-anggota DPRD. Dalam kaitan ini, bergejolaknya
protes-protes dalam masyarakat, apalagi protes tersebut di
alamatkan ke DPRD dan protes tersebut disertai dengan
tindakan-tindakan brutal, merupakan indikasi belum
baiknya kualitas pelembagaan perwakilan rakyat.

Dalam satu lokalitas hanya ada satu DPRD. Artinya,
pengelolaan konflik yang dilakukan DPRD bukan hanya
dimaksudkan untuk mengatasi persoalan yang
berkecamuk di dalam lokalitas yang bersangkutan, namun
juga dimaksudkan sebagai satu-satunya lembaga
perwakilan yang bertanggung jawab untuk menjamin
pengelolaan konflik sambil memelihara intrasi politik
dalam komunitas tersebut. Jelasnya, dalam menjalankan
fungsi perwakilan, tersembunyi juga fungsi intregratif.
Konflik yang terjadi ingin dikelola sebagai energi untuk
menggerakkan dinamika sosial dan politik yang terjadi.
Belakangan ini populer jargon 'kemitraan'. Jargon ini,
nampaknya memiliki kaitan erat dengan peran
pengelolaan konflik dan pemeriharaan integrasi sosial.
Namun demikian, wacana 'kemitraan' ini sebetulnya
berpangkal dari keperluan untuk pengerahan potensi
dalam pengelolaan kepentingan publik. Hal ini berlaku
baik dalam kancah ekonomis maupun politis. Ceritanya,
negara sebagai agen pengelolaan kepentingan publik
biasanya memiliki keterbatasan suberdaya. Dalam kaitan
ini 'kemitraan' dimaknai sebagai cara untuk, di satu fihak
mencari tambahan resourses untuk mencukupi kebutuhan
dalam pengelolaan kepentingan publik, di fihak lain
memberi peluang pada kalangan swasta untuk melakukan
upaya menggali keuntungan (profit making) di arena
publik. Secara politis, kemitraan adalah pemberian 'ruang'
bagi aktor politik non-negara untuk terlibat dalam
pengelolaan kepentingan publik.

Konsep kemitraan mengisyaratkan bahwa pengelolaan
pengelolaan kepentingan publik, tidak harus menjadi
monopoli negara. Sebaliknya, kecenderungan yang terjadi
selama ini, pengelolaan kepentingan publik sulit
mempertahankan efisiensi. Orientasi 'mengejar
keuntungan' dalam pengelolaan kepentingan publik
diharapkan akan menekan kecenderungan inefisiensi.
Yang menjadi tantangan adalah, menciptakan mekanisme
yang memungkinkan orientasi untuk mengejar
keuntungan ini tidak mengurbankan kepentingan publik
itu sendiri. Untuk itu, maka kemitraan mensyaratkan: (1)
tegaknya, bukan ketatnya, regulasi yang fair, (2)
kecermatan agar kemitraan yang terjalin bisa
dipertanggungjawabkan secara moral (bukan secara
administratif) terbebas dari unsur KKN (kolusi, korupsi
dan nepotisme).

Secara politis, kemitraan berarti pendayagunaan kekuatan
politik non-negara untuk menyangga keterbatasan negara.
Rakyat tidak hanya merupakan sumberdaya ekonomi
(tenaga kerja) namun juga sumberdaya politik. Lebih dari
itu, konsep kemitraan juga menggaris bawahi bahwa
antara pemerintah dengan yang diperintah tidak
semestinya terjadi hubungan atasan dan bawahan. Justru
aktualisasi sumberdaya politik oleh rakyat, bernilai positif
bagi penyehatan sistem politik yang bersangkutan.

Kemitraan antara organ pemerintah dengan masyarakat
memungkinkan terjalinnya hubungan yang kurang jenuh
dengan pertentangan, namun bukan berarti bahwa tidak
memberi ruang bagi terjalinnya konflik. Kedekatan antara
pemerintah dengan aktor-aktor kunci dalam masyarakat
perlu ada batasnya, dan konflik yang terjadi bisa
dimaknai sebagai upaya untuk menjadikan konflik
sebagai sesuatu yang bermakna positif. Hal ini paralel
dengan diijinkannya swasta untuk ambil bagian dalam
mengelola sektor publik. Persoalannya, pertama,
bagaimana agar kedekatan yang terjalin tidak berubah
menjadi konspirasi untuk memeras sektor publik. Kedua,
bagaimana mencari sinergi antara swasta atau masyarakat
di satu fihak dengan pemerintah di fihak lain.
                            Upaya DPRD mengemban peran perwakilan rakyat bisa
                            ditempuh melalui kemitraan dengan aktor-aktor politik
                            yang ada dalam masyarakat: tokoh-tokoh masyarakat,
                            LSM dan sebagainya. Dalam realita pengambilan
                            kebijakan, di negara yang demokratis sekalipun, selalu
                            terjadi pelibatan aktor-aktor non pemerintah. Yang
                            menjadi pertanyaan adalah bagaimana masing-masing
                            pihak mengambil perannya dan masing-masing
                            memberikan kontribusi positif lebih dari total perolehan
                            masing-masing kalau dijumlahkan.


                            ---------------------------------------------------------------------
                            -------------------------------------
                            * Disampaikan dalam Workshop DPRD Kabupaten
                            Lombok Tengah, di selenggarakan di Yogyakarta pada
                            tanggal 9-10 Oktober 2000.
                            + Staf pengajar pada Jurusan Ilmu Pemerintahan,
                            Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah
                            Mada, Yogyakarta.
                            1Chan Heng Chee, "Legislature and Legislators", dalam
                            Government and Politics of Singapore.

                            Optimalisasi Fungsi DPRD: Penetapan Agenda dan
                            Pengembangan Kemitraan




 Untuk kepentingan pembelaan hak-hak rakyat dan kebijakan lingkungan hidup yang berkeadilan dan berkelanjutan, maka
                                                  memperbanyak,
meng-copy dan segala cara penggandaannya dipersilakan saja tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu, asal menyebutkan
                                             sumbernya secara lengkap.
                         Didesain dan dikerjakan sendiri oleh Ari Syarifudin (www.akuari.com)
                                  Belum ada hak cipta. MILIK PUBLIK. tahun 2002

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:250
posted:2/6/2010
language:Indonesian
pages:9