Docstoc

hubungan etika dengan perilaku pemerintahan

Document Sample
hubungan etika dengan perilaku pemerintahan Powered By Docstoc
					                                            BAB I


                                      PENDAHULUAN




1.1 LATAR BELAKANG


  Dalam era demokratisasi, dilemma dalam hubungan antara penjabaran nilai-nilai demokrasi

  dan realitas manajemen organisasi birokrasi di masyarakat menjadi hal yang pelik, rumit,

  serta problematic. Realitas social masyarakat yang dilahirkan serba tidak teratur dan transisi,

  yang terdiri dari berbagai kelompok-kelompok majemuk, tampil dengan topeng liberal

  demokrasi yang menuntut lahirnya sebuah citra perfect dari birokrasi yang berwujud

  demokratis dalam perspektifnya (kebutuhanya).


  Mentalitas state apparatus Indonesia, yang belum menampakan kongkretisasi perwujudan

  nilai-nilai demokrasi system pemerintahan yang menjungjung nilai-nilai kesejajaran yang

  digerakan visi dan misi, belum mewujudkan tanda-tanda perwujudan aksinya. Kesulitan

  menerjemahkan kerangka baru (aturan) dalam aktifitasnya, karena rule driven penggeraknya

  berubah     secara     total.   Kenyataan          ini   melahirkan         keragu-raguan    dalam

  pengimplementasiannya.      Fenomena     ini   yang      dialami   aparat     pemerintahan   dalam

  menjalankan tugasnya saat ini, disamping sangat rendahnya motivasi, kemauan kerja serta

  inisiatip aparat birokrasi, karena keterbatasan yang dimilikinya.


  Sebagai suatu bangsa yang sedang membangun sudah selayaknya pembinaan terhadap

  sumber daya manusia dilingkungan pemerintahan ditingkatkan dan diarahkan untuk

  mendukung serta mempercepat proses pembangunan, dan untuk menyongsong era globalisasi

  informasi dan ekonomi. Kehadiran etos kerja dari diri masing-masing mulai dari yang paling

  sederhana sampai yang serba kompleks perlu ditingkatkan, sangat diperlukan dalam

  menyiapkan aparatur negara menghadapi masa yang akan datang.


  Pembinaan sumber daya manusia merupakan salah satu upaya pemerintah dalam

  meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Usaha yang
                                                 1
  dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan dan        memajukan pendidikan sehingga

  dapat mewujudkan manusia berkualitas dalam ilmu pengethuan dan teknologi.


1.2 IDENTIFIKASI MASALAH


  Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan

  sebagai berikut:


  1. Budaya malas kerja di lingkungan aparatur Negara masih kental


  2. Etos kerja yang asal-asalan


  3. Bekerja bila ada pekerjaan dan itupun bila ada atasan


  4. Tidak terdapat kedisiplinan kerja




1.3 RUMUSAN MASALAH


  Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan

  sebagai berikut:


  1. Mengapa budaya malas kerja di lingkungan aparatur Negara masih kental ?


  2. Mengapa etos kerja aparatur Negara masih buruk ?


  3. Mengapa aparatur negara bekerja bila ada pimpinan ?


  4. Mengapa aparatur negara kedisiplinanya buruk ?




                                             2
                                            BAB II


                                        PEMBAHASAN


2.1 Permasalahan Dasar


Manusia modern, menghabiskan hidupnya dalam organisasi. Organisasi menjadi pemimpin yang

tanpa disadari menjadi lingkungan yang selama ini kita huni. Sangat tidak mengherankan jika

manusia kemudian disebut dalam ( Presthus, 1962 ) sebagai organizational Society. Dalam

konteks kenegaraan, kehidupan pengorganisasian masayarakat dalam wilayah Negara,

pengorganisasiannya disebut birokrasi pemerintahan.


Dalam era demokrasi, dilemma dalam hubungan antara penjabaran nilai – nilai demokrasi dan

realitas manajemen organisasi birokrasi dimasyarakat menjadi hal yang pelik, rumit serta

problematic. Realitas social masyarakat yang dilahirkan serba tidak teratur dan transisi, yang

terdiri dari berbagai kelompok – kelompok majemuk, tampil dengan topeng liberal demokrasi

yang menuntut lahirnya sebuah citra perpect dari birokrasi yang terwujud demokratis dalam

perspektifnya ( kebutuhannya, baca ).


Mentalitas state apparatus Indonesia, yang belum menampakkan kongkretisasi perwujudan nilai-

nilai demokrasi system pemerintahan yang menjunjung nilai – nilai kesejajaran yang digerakan

visi dan misi, belum menunjukan tanda – tanda perwujudan aksinya. Kesulitan menerjemahkan

kerangka baru ( aturan ) dalam aktivitasnya, karena rule driven penggeraknya belum berubah

secara total. Kenyataan ini melahirkan keragu-raguan dalam pengimplementasiannya. Fenomena

ini yang dialami aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya saat ini, disamping sangat

rendahnya motivasi, kemauan kerja serta inisiatip aparata birokrasi, karena berbagai keterbatasan

yang dimilikinya.


2.2 Etos kerja yang buruk


Mencermati berbagai fenomena yang belakangan ini muncul dikota dan Kabupaten Sukabumi

tentang problematika pelayananan public ( KTP, KK dll) yang mengalami gugatan dari

komunitas masyarakat yang sempat hangat dimendia daerah, merupakan fenomena umum yang
                                               3
tenjadi di Indonesia. Kondisi tersebut, seperti yang ditunjukan oleh hasil survey dari PSKK

UGM 2001, bahwa umumnya pelayanan public diindonesia adalah masih buruk.


Tetapi dengan melihat angka distribusi prosentase kegiatan ekonomi didaerah Kota dan

kabupaten Sukabumi yang didominasi kegiatan jasa. Semestinya menjadi pertanda bahwa

masyarakat telah terbisa memahami esensi sebuah pelayanan, baik dari kegiatan jasa atau jenis

lainnya seperti perdagangan. Sehingga sangat naïf bagi pemerintah untuk tidak melihat potensi

ini, yang mestinya dijadikan kekuatan bagi pemerintah yang mesti dikembangkan, mengingat

bahwa keterkaitan antara berbagai stoke holder dalam menciptakan pembangunan yang sinergis

didaerah ini, menuntut keterlibatan berbagai komponen yaitu Birokrasi, civil society dan private

sector.




Survey pelayanan public tahun 2001 pada 3 ( tiga ) tempat sebagai sample wilayah Indonesia

yaitu sul-sel, sumbar dan Yogyakarta oleh PSKK UGM ( pusat kependudukan dan kebijakan),

terlihat 50 % responden penggunaan jasa pelayanan public menyatakakn kinerja pelayanan

public adalah buruk. Kesimpulan dari penelitian tersebut mengatakan bahwa hal itu terjadi

karena pelayanan public masih dilaksanakan dan digerakan oleh peraturan ( rule driven ) serta

anggaran, dan bukan oleh misi.


Konsep baru saat ini, merupakan bentuk modernizing birokrasi yang mestinya telah

dikembangkan di Indonesia mengingat telah besarnya anggaran pelatihan, seminar, kursus, diklat

untuk upaya peningkatan kinerja pelayanan public yang berorientasi kepada kepuasan

masyarakat diseluruh Indonesia, dari pusat hingga peloksok desa. Tetapi mengapa belum

berubah, yang mengalami perubahan adalah wajah teknis administratip yang kian rumit,

sementara perilaku birokrasi sebagai driven utama tidak perubahan.




                                               4
2.3 Bekerja bila ada Pimpinan


Paternalism birokrasi, kondisi dimana bawahan selalu takut melampaui wewenang pimpinan atau

atasannya. Sehingga tidak berbeda dengan perilaku birokrasi orde baru, dimana bawahan

bergantung kepada pimpinan. Kondisi itu, tidak melahirkan diskresi dalam birokrasi yaitu

kebebasan menerjemahkan situasi yang dihadapi tiap aparat suatu profesi dan tugasnya dalam

mengambil keputusan sendiri dan tidak bersandar pada juklak dan juknis yang kaku. Adanya

ketergantungan, menyebabkan tidak jalannya mekanisme system pelayanan public sebagai salah

satu tugas aparat paemerintahan sehingga menciptakan inefisiensi birokrasi dalam merespos

kebutuhan pengguna jasa.


2.4 Faktor-faktor penyebab pelayanan public buruk


Mengapa masyarakat tidak melakukan sebuah complain atau counter attack atas fenomena yang

merugikan ini. Inefisiensi birokrasi merupakan penyakit birokrasi yang sulit diselesaikan.

Penyebab sulitnya melaksanakan fungsi pelayanan dan pengembangan daerah karena beberapa

hal :


        1. Pertumbuhan penduduk


        2. Inflasi


        3. Meningkatnya harapan akan kualitas pelayanan


        4. Sumber pendapatan daerah yang tidak memadai rentangnya dengan kebutuhan


        5. Secara riil nilai peandapatan semakin menurun


        6. Kuatnya control pusat terhadap upaya mencari sumber-sumber pendapatan lain


        7. Ketidak seimbangan antara fungsi pemerintahan daerah dan sumber dana


        Dari 7 ( tujuh ) hal diatas pada prinsipnya hanya satu, yaitu keterbatasan dana daerah

        dalam memenuhi ekspektasi masyarakat dalam pelayanan public.



                                              5
      Sebenarnya terdapat alternative yang dapat dipilih untuk mewujudkan upaya menutupi

      keterbatasan diatas dengan :


      1. Menghapuskan pengeluaran yang tidak urgen


      2. Mencari alternative biaya efektive dalam pelayanan jasa


      3. Meamprivatisasi unit kegiatan tertentu


      4. Menjual aktiva yang berlebihan


      5. Mengefektifkan retribusi dan pendapatan dari pajak dan kebocoran


      6. Maenaikkan tariff pajak


      7. Menggalang partisipasi masyarakat


      8. Meangidentifikasi jenis pajak baru


      9. Bagi hasil pajak


      10. Pinjaman dari pihak ketiga bagi usaha – usaha daerah yang productive secara

          professional.


Selain inefisiensi diatas, banyak kegiatan pemerintahan bukan didorong untuk menciptakan

program produktip untuk mendukung system pemerintahan mandiri dalam keuangan, dimana

dalam konsep reinventing government yang dijadikan sebagai pola umum acuan kehidupan

otonomi daerah dalam menciptakan pelayanan public yang baik ( good governance ) tidak

diimplementasikan. Akibatnya tercipta inefisiensi anggaran, penyebabnya karena daerah

dibebani biaya non – produktif dari program ideologis masa lalu ataupun baru sebagai refleksi

penciptaan identitas diri daerah.


Kebijakan investasi, lebih sebagai simbolisasi „ penanda‟ daerah dalam lokus status atau gengsi.

Bahkan birokrasi menciptakan unit usaha yang menjadi competitor masyarakat yang memiliki

modal terbatas. Untuk mrngeksiskan pengakuan suatu daerah seperti wilayah pesisir, yang



                                              6
dikembangkan secara instan adalah, aspek terkait laut seperti perikanan dll. Kebijakan ini masih

dipertahankan dan diciptakan, karena pola latah birokrasi di Indonesia.




                                               7
                                           BAB III


                                          PENUTUP


Kegiatan pelayanan public mestinya sesuai dengan local Good governance index ( LGGI ) yang

digunakan saat ini dalam pengukuran kinerja system pemerintahan daerah sebagai wujud

efektifitas dan efesiensi, tetutama untuk anggaran daerah yang akuntabel. Masyarakat mendapat

responsadvokasi nilai atas pelayanan yang diterimanya dari kelompok – kelompok intelektual

yang dipengaruhi lingkungan peandidikan, NGO, civil society yang menjadi agent demokrasi

liberal dalam masyarakat. Dilemma yang ditimbulkan adalah keinginan mengimplementasikan

paradigm pelayanan secara total atas masyarakat sesuai tuntutan demokratrisasi. Sementara

birokrasi diperhadapkan kepada keterbatasan supra dan infra struktur seperti yang digambarkan

diatas. Keadaan ini melahirkan budaya transisi dari birokrasi Indonesia.


Birokrasi kekinian ( Warsito Utomo, 1996 ) mestinya bertumpu pada ACE ( Alignment,

Creativity dan Empowerment) sehingga komponen dalam struktur dan system birokrasi serta

masyarakat pun harus berubah, tidak lagi mengedepankan kepada egosentrisme lokalistik yang

didasarkan pada arogansi baik dari tataran social maupun material. Yaitu masih kentalnya

masyarakat Indonesia utamanya kalangan tertentu, yang terbiasa dengan kemudahan sehingga

melupakan aspek komunitarian yang menjadi tanggung jawab pengelolaan organisasi pelayanan

public.


Penting diketahui bahwa prinsip pengelolaan manajemen pelayanan demokratis oleh Giddens

dalam Third Way dikatakan “ tidak ada hak tanpa kewajiban”. Untuk itu kebutuhan sebuah

tataran teoritik yang diharapkan dapat menghasilkan kesadaran 5 F yaitu, fast, focus, flexible,

friendly, and found. Pada kondisi learning organization seperti inilah birokrasi merupakan

sebuah institusi yang memberdayakan masyarakat.




                                               8
                             DAFTAR PUSTAKA


1. M.Nur Alamsyah, S.IP, M.Si, Staf pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP

   Untad




                                      9
10

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:2447
posted:2/6/2010
language:Malay
pages:10