Docstoc

Perbedaan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai

Document Sample
Perbedaan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Powered By Docstoc
					                                PERSANDINGAN HAK MILIK, HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI
                                                 MENURUT UNDANG-UNDANG PERTANAHAN
                                        BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK AGRARIA


 No.                   Uraian                  Hak Milik                    Hak Guna Usaha                 Hak Guna Bangunan                         Hak Pakai

  1.       Pengertian                Hak Milik adalah hak turun-       Hak Guna Usaha adalah hak        Hak Guna Bangunan adalah           Hak Pakai adalah hak untuk
                                     temurun , terkuat dan terpenuh    untuk mengusahakan tanah         hak untuk mendirikan dan           menggunakan            dan/atau
                                     yang dapat dipunyai orang atas    yang dikuasai langsung oleh      mempunyai          bangunan-       memungut hasil dari tanah yang
                                     tanah,   dengan     mengingat     negara dalam jangka waktu        bangunan atas tanah yang           dikuasai langsung oleh Negara
                                     ketentuan dalam pasal 6           paling lama 25 tahun.            bukan miliknya sendiri, dengan     atau tanah milik orang lain,
                                     Undang-Undang      Nomor     5                                     jangka waktu paling lama 30        yang memberi wewenang dan
                                     Tahun 1960 , bahwa “semua                                          tahun.                             kewajiban    yang    ditentukan
                                     hak tanah mempunyai fungsi                                                                            dalam keputusan pemberiannya
                                     sosial”.                                                                                              oleh pejabat yang berwenang
                                                                                                                                           memberikannya atau dalam
                                     Sifat-sifat hak milik yang        Hak Guna Usaha merupakan         Tidak      mengenai        tanah   perjanjian   dengan      pemilik
                                     membedakannya dengan hak-         hak        khusus        untuk   pertanian, oleh karena itu dapat   tanahnya,      yang       bukan
                                     hak lainnya adalah hak yang       mengusahakan tanah yang          diberikan atas tanah yang          perjanjian sewa-menyewa atau
                                     “terkuat    dan      terpenuh”,   bukan miliknya sendiri guna      dikuasai langsung oleh negara      perjanjian pengolahan tanah,
                                     maksudnya                 untuk   perusahaan,         pertanian,   maupun tanah milik seseorang.      segala sesuatu asal tidak
                                     menunjukkan bahwa diantara        perikanan dan peternakan.                                           bertentangan dengan jiwa dan
                                     hak-hak atas tanah yang                                                                               ketentuan-ketentuan     No.    5
                                     dipunyai orang, hak miliklah                                                                          Tahun 1960.
                                     yang paling kuat dan penuh.
                                                                                                                                           Hak Pakai diberikan selama
                                                                                                                                           jangka waktu yang tertentu atau
                                                                                                                                           selama tanahnya dipergunakan
                                                                                                                                           untuk keperluan yang tertentu;

                                                                                                                                           Hak Pakai dapat diberikan
                                                                                                                                           dengan cuma-cuma, dengan
                                                                                                                                           pembayaran atau pemberian
                                                                                                                                           jasa berupa apapun.




Sie-Infokum Ditama BinBangKum                                                      -1-
 No.                   Uraian            Hak Milik                    Hak Guna Usaha                Hak Guna Bangunan                     Hak Pakai


                                                                                                                                 Pemberian hak pakai tidak
                                                                                                                                 boleh disertai syarat-syarat
                                                                                                                                 yang mengandung unsur-unsur
                                                                                                                                 pemerasan.

  2.       Pengalihan           Hak milik dapat beralih dan      Hak guna usaha dapat beralih    Hak guna bangunan dapat         1. Sepanjang mengenai tanah
                                dialihkan kepada pihak lain.     dan dialihkan kepada pihak      beralih dan dialihkan kepada       yang dikuasai langsung
                                                                 lain.                           pihak lain.                        oleh Negara maka hak
                                                                                                                                    pakai hanya dapat dialihkan
                                                                 Peralihan Hak Guna Usaha        Peralihan Hak Guna Bangunan        kepada pihak lain dengan
                                                                 terjadi karena:                 terjadi karena:                    izin     pejabat       yang
                                                                 a. jual beli;                   a. jual beli;                      berwenang;
                                                                 b. tukar menukar;               b. tukar menukar;
                                                                 c. penyertaan dalam modal;      c. penyertaan dalam modal;      2. Hak pakai atas tanah milik
                                                                 d. hibah;                       d. hibah;                          hanya      dapat  dialihkan
                                                                 e. pewarisan.                   e. pewarisan.                      kepada pihak lain, jika hal
                                                                                                                                    itu dimungkinkan dalam
                                                                                                                                    perjanjian             yang
                                                                                                                                    bersangkutan.

  3.       Kepemilikan/subyek   1. Hanya dapat dimiliki oleh     1. Dapat dimiliki oleh WNI;     1. Dapat dimiliki oleh WNI;     1. Dapat dimiliki oleh WNI;
                                   WNI;

                                2. Badan-badan hukum yang        2. Badan     Hukum      yang    2. Badan     Hukum      yang    2. Orang     asing      yang
                                   dapat mempunyai hak milik        didirikan menurut hukum         didirikan menurut hukum         berkedudukan di Indonesia;
                                   dan        syarat-syaratnya      Indonesia             dan       Indonesia             dan
                                   ditetapkan             oleh      berkedudukan di Indonesia.      berkedudukan di Indonesia.   3. Badan     hukum      yang
                                   pemerintah;                                                                                      didirikan menurut hukum
                                                                                                                                    Indonesia             dan
                                3. Orang-orang asing yang                                                                           berkedudukan di Indonesia;
                                   sesudah       berlakunya
                                   Undang-Undang Nomor 5                                                                         4. Badan hukum asing yang
                                   Tahun      1960       ini                                                                        mempunyai perwakilan di
                                   memperoleh   hak    milik                                                                        Indonesia;



Sie-Infokum Ditama BinBangKum                                                 -2-
 No.                   Uraian            Hak Milik                  Hak Guna Usaha                 Hak Guna Bangunan                        Hak Pakai

                                   karena pewarisan tanpa
                                   wasiat atau percampuran                                                                         5. Departemen,     Lembaga
                                   harta karena perkawinan.                                                                           Pemerintah          Non
                                                                                                                                      Departemen,         dan
                                                                                                                                      Pemerintah Daerah;

                                                                                                                                   6. Badan-badan keagama-an
                                                                                                                                      dan sosial;

                                                                                                                                   7. Perwakilan negara asing
                                                                                                                                      dan    perwakilan badan
                                                                                                                                      Internasional.

  4.       Timbulnya Hak        Terjadinya hak milik menurut   Terjadinya hak guna usaha        1. Mengenai     tanah   yang       Terjadinya hak pakai karena
                                hukum adat diatur dengan       karena penetapan Pemerintah.        dikuasai   oleh    Negara;      pemberian oleh pejabat yang
                                Peraturan Pemerintah, selain                                       karena          penetapan       berwenang memberikan atau
                                itu   bisa   terjadi  karena                                       Pemerintah.                     dalam perjanjian dengan pemilik
                                Penetapan Pemerintah atau                                                                          tanah.
                                ketentuan Undang-Undang.                                        2. Mengenai      tanah    milik;
                                                                                                   karena perjanjian otentik
                                                                                                   antara pemilik tanah yang
                                                                                                   bersangkutan         dengan
                                                                                                   pihak      yang        akan
                                                                                                   memperoleh hak guna
                                                                                                   bangunan        itu,   yang
                                                                                                   bermaksud menimbulkan
                                                                                                   hak tersebut.

  5.       Bukti Pemegang Hak   • Hak milik, demikian pula     • Hak guna usaha, termasuk       • Hak     guna     bangunan,       •   Hak Pakai Hak Pakai atas
                                  setiap peralihan, hapusnya     syarat-syarat pemberiannya,      termasuk       syarat-syarat         tanah Negara dan atas
                                  dan pembebannya dengan         demikian      juga    setiap     pemberiannya,      demikian          tanah Hak Pengelolaan
                                  hak-hak       lain   harus     peralihan dan penghapusan        juga setiap peralihan dan            wajib didaftar dalam buku
                                  didaftarkan        menurut     hak      tersebut     harus      penghapusan hak tersebut             tanah     pada      Kantor
                                  ketentuan-ketentuan yang       didaftarkan        menurut       harus didaftarkan menurut            Pertanahan.
                                  dimaksud dalam Pasal 19        ketentuan-ketentuan yang         ketentuan-ketentuan yang



Sie-Infokum Ditama BinBangKum                                              -3-
 No.                   Uraian                 Hak Milik                   Hak Guna Usaha                 Hak Guna Bangunan                    Hak Pakai

                                       Undang-Undang Nomor 5            dimaksud dalam Pasal 19         dimaksud dalam Pasal 19
                                       Tahun 1960.                      Undang Nomor 5 Tahun            Undang Nomor 5 Tahun
                                                                        1960.                           1960.
                                     • Hal ini dibuktikan dengan
                                       penerbitan sertifikat oleh    • Hal ini dibuktikan dengan      • Hal ini dibuktikan dengan    •   Sebagai tanda bukti hak
                                       Kantor          Pertanahan      penerbitan sertifikat oleh       penerbitan sertifikat oleh       kepada pemegang Hak
                                       setempat      (Berdasarkan      Kantor          Pertanahan       Kantor          Pertanahan       Pakai diberikan sertifikat
                                       Peraturan       Pemerintah      setempat      (Berdasarkan       setempat      (Berdasarkan       hak atas tanah oleh Kantor
                                       Nomor 24 Tahun 1997).           Peraturan       Pemerintah       Peraturan       Pemerintah       Pertanahan       setempat
                                                                       Nomor 24 Tahun 1997).            Nomor 24 Tahun 1997).            (Berdasarkan     Peraturan
                                                                                                                                         Pemerintah Nomor 24
                                                                                                                                         Tahun 1997).

  6.       Pembebanan Hak            Hak milik dapat dijadikan       Hak     guna    usaha   dapat    Hak guna bangunan      dapat   Hak Pakai atas tanah Negara
                                     jaminan utang dengan dibebani   dijadikan    jaminan    utang    dijadikan   jaminan    utang   dan     atas    tanah    Hak
                                     hak tanggungan.                 dengan       dibebani     hak    dengan      dibebani     hak   Pengelolaan dapat dijadikan
                                                                     tanggungan.                      tanggungan.                    jaminan utang dengan dibebani
                                                                                                                                     Hak Tanggungan.

  7.       Syarat tanah yang dapat            tidak diatur           Tanah yang dapat diberikan       Tanah yang dapat diberikan     Tanah yang dapat diberikan hak
           diberikan           hak                                   dengan hak guna usaha            dengan hak guna bangunan       pakai adalah:
           (berdasarkan Peraturan                                    adalah:                          adalah:                        1. Tanah negara;
           Pemerintah Nomor 40                                       1. Tanah negara;                 1. Tanah negara;               2. Tanah hak pengelolaan;
           Tahun 1996)                                               2. Tanah      negara     yang    2. Tanah hak pengelolaan;      3. Tanah hak milik.
                                                                         merupakan kawasan hutan,     3. Tanah hak milik.
                                                                         setelah    tanah     yang
                                                                         bersangkutan dikeluarkan
                                                                         dari statusnya sebagai
                                                                         kawasan hutan;
                                                                     3. Tanah yang telah dikuasai
                                                                         dengan hak tertentu sesuai
                                                                         ketentuan yang berlaku,
                                                                         setelah  terselesaikannya
                                                                         pelepasan hak tersebut
                                                                         sesuai dengan tata cara


Sie-Infokum Ditama BinBangKum                                                    -4-
 No.                   Uraian   Hak Milik           Hak Guna Usaha                  Hak Guna Bangunan                        Hak Pakai

                                                  yang      diatur      dalam
                                                  peraturan        perundang-
                                                  undangan yang berlaku.

  8.       Kewajiban Pemegang   tidak diatur   1. Membayar              uang     1. Membayar               uang     1. Membayar               uang
                                                  pemasukan           kepada        pemasukan yang jumlah              pemasukan yang jumlah
                                                  Negara;                           dan cara pembayarannya             dan cara pembayarannya
                                               2. Melaksanakan         usaha        ditetapkan            dalam        ditetapkan            dalam
                                                  pertanian,     perkebunan,        keputusan        pemberian         keputusan        pemberian
                                                  perikanan         dan/atau        haknya;                            haknya,           perjanjian
                                                  peternakan           sesuai    2. Menggunakan tanah sesuai           penggunaan tanah Hak
                                                  peruntukan             dan        dengan peruntukannya dan           Pengelolaan atau dalam
                                                  persyaratan sebagaimana           persyaratan sebagaimana            perjanjian pemberian Hak
                                                  ditetapkan           dalam        ditetapkan            dalam        Pakai atas tanah Hak Milik;
                                                  keputusan        pemberian        keputusan dan perjanjian        2. Menggunakan tanah sesuai
                                                  haknya;                           pemberiannya;                      dengan peruntukannya dan
                                               3. Mengusahakan         sendiri   3. memelihara dengan baik             persyaratan sebagaimana
                                                  tanah Hak Guna Usaha              tanah dan bangunan yang            ditetapkan            dalam
                                                  dengan baik sesuai dengan         ada di atasnya serta               keputusan pemberiannya,
                                                  kelayakan            usaha        menjaga          kelestarian       atau              perjanjian
                                                  berdasarkan kriteria yang         lingkungan hidup;                  penggunaan tanah Hak
                                                  ditetapkan oleh instansi       4. Menyerahkan         kembali        Pengelolaan             atau
                                                  teknis;                           tanah     yang     diberikan       perjanjian pemberian Hak
                                               4. Membangun              dan        dengan       Hak       Guna        Pakai atas tanah Hak Milik;
                                                  memelihara       prasarana        Bangunan kepada Negara,         3. Memelihara dengan baik
                                                  lingkungan dan fasilitas          pemegang                Hak        tanah dan bangunan yang
                                                  tanah yang ada dalam              Pengelolaan             atau       ada di atasnya serta
                                                  lingkungan areal Hak Guna         pemegang       Hak      Milik      menjaga         kelestarian
                                                  Usaha;                            sesudah      Hak       Guna        lingkungan hidup;
                                               5. Memelihara       kesuburan        Bangunan itu hapus;             4. Menyerahkan         kembali
                                                  tanah,           mencegah      5. Menyerahkan sertipikat Hak         tanah     yang     diberikan
                                                  kerusakan sumber daya             Guna Bangunan yang telah           dengan Hak Pakai kepada
                                                  alam       dan     menjaga        hapus     kepada     Kepala        Negara, pemegang Hak
                                                  kelestarian    kemampuan          Kantor Pertanahan;                 Pengelolaan             atau
                                                  lingkungan hidup sesuai        6. Jika tanah Hak Guna                pemegang       Hak     Milik



Sie-Infokum Ditama BinBangKum                               -5-
 No.                   Uraian   Hak Milik           Hak Guna Usaha                 Hak Guna Bangunan                          Hak Pakai

                                                  dengan             peraturan     Bangunan karena keadaan             sesudah       Hak      Pakai
                                                  perundang-undangan yang          geografis atau lingkungan           tersebut hapus;
                                                  berlaku;                         atau    sebab-sebab       lain   5. Menyerahkan         sertipikat
                                            6.    Menyampaikan          laporan    letaknya sedemikian rupa            Hak Pakai yang telah
                                                  tertulis setiap akhir tahun      sehingga mengurung atau             hapus      kepada     Kepala
                                                  mengenai pengunaan Hak           menutup pekarangan atau             Kantor Pertanahan;
                                                  Guna Usaha;                      bidang tanah lain dari lintas    6. Jika tanah Hak Pakai
                                            7.    Menyerahkan          kembali     umum atau jalan air,                karena keadaan geografis
                                                  tanah      yang     diberikan    pemegang      Hak      Guna         atau     lingkungan      atau
                                                  dengan Hak Guna Usaha            Bangunan               wajib        sebab-sebab lain letaknya
                                                  kepada Negara sesudah            memberikan jalan keluar             sedemikian rupa sehingga
                                                  Hak Guna Usaha tersebut          atau    jalan     air    atau       mengurung atau menutup
                                                  hapus;                           kemudahan       lain     bagi       pekarangan atau bidang
                                            8.    Menyerahkan         sertipikat   pekarangan atau bidang              tanah lain dari lalu lintas
                                                  Hak Guna Usaha yang              tanah yang terkurung itu.           umum atau jalan air,
                                                  telah hapus kepada Kepala                                            pemegang Hak Pakai wajib
                                                  Kantor Pertanahan;                                                   memberikan jalan keluar
                                            9.    Pemegang        Hak     Guna                                         atau    jalan    air     atau
                                                  Usaha                dilarang                                        kemudahan       lain     bagi
                                                  menyerahkan                                                          pekarangan atau bidang
                                                  pengusahaan tanah Hak                                                tanah yang terkurung itu.
                                                  Guna Usaha kepada pihak
                                                  lain, kecuali dalam hal-hal
                                                  diperbolehkan        menurut
                                                  peraturan        perundang-
                                                  undangan yang berlaku.
                                            10.   Jika tanah Hak Guna
                                                  Usaha karena keadaan
                                                  geografis atau lingkungan
                                                  atau     sebab-sebab      lain
                                                  letaknya sedemikian rupa
                                                  sehingga mengurung atau
                                                  menutup pekarangan atau
                                                  bidang tanah lain dari lalu
                                                  lintas umum atau jalan air,



Sie-Infokum Ditama BinBangKum                               -6-
 No.                   Uraian   Hak Milik            Hak Guna Usaha                  Hak Guna Bangunan                         Hak Pakai

                                                  maka pemegang Hak Guna
                                                  Usaha wajib memberikan
                                                  jalan keluar atau jalan air
                                                  atau kemudahan lain bagi
                                                  pekarangan atau bidang
                                                  tanah yang terkurung itu.
  9.       Hak Pemegang         tidak diatur   1. Pemegang      Hak     Guna      Pemegang        Hak         Guna    Pemegang Hak Pakai berhak
                                                  Usaha berhak menguasai          Bangunan berhak menguasai           menguasai dan memperguna-
                                                  dan mempergunakan tanah         dan mempergunakan tanah             kan tanah yang diberikan
                                                  yang diberikan dengan Hak       yang diberikan dengan Hak           dengan Hak Pakai selama
                                                  Guna      Usaha       untuk     Guna Bangunan selama waktu          waktu tertentu untuk keperluan
                                                  melaksanakan usaha di           tertentu untuk mendirikan dan       pribadi atau usahanya serta
                                                  bidang           pertanian,     mempunyai bangunan untuk            untuk     memindahkan      hak
                                                  perkebunan, perikanan dan       keperluan      pribadi       atau   tersebut kepada pihak lain dan
                                                  atau peternakan.                usahanya       serta        untuk   membebaninya, atau selama
                                                                                  mengalihkan     hak      tersebut   digunakan untuk keperluan
                                               2. Penguasaan              dan     kepada     pihak     lain     dan   tertentu.
                                                  penggunaan sumber air           membebaninya.
                                                  dan sumber daya alam
                                                  lainnya di atas tanah yang
                                                  diberikan    dengan     Hak
                                                  Guna       Usaha        oleh
                                                  pemegang      Hak      Guna
                                                  Usaha      hanya      dapat
                                                  dilakukan             untuk
                                                  mendukung       usaha      di
                                                  bidang            pertanian,
                                                  perkebunan, perikanan dan
                                                  atau peternakan dengan
                                                  mengingat         ketentuan
                                                  peraturan       perundang-
                                                  undangan yang berlaku
                                                  dan            kepentingan
                                                  masyarakat sekitarnya.




Sie-Infokum Ditama BinBangKum                               -7-
 No.                   Uraian       Hak Milik           Hak Guna Usaha                  Hak Guna Bangunan                      Hak Pakai

 10.       Pemberian         hak    tidak diatur   Hak Guna Usaha diberikan        1.    Hak Guna Bangunan atas       1. Hak Pakai atas tanah
           (berdasarkan Peraturan                  dengan keputusan pemberian            tanah Negara diberikan          Negara diberikan dengan
           Pemerintah Nomor 40                     hak oleh Menteri atau pejabat         dengan         keputusan        keputusan pemberian hak
           Tahun 1996)                             yang ditunjuk.                        pemberian     hak     oleh      oleh Menteri atau pejabat
                                                                                         Menteri atau pejabat yang       yang ditunjuk.
                                                                                         ditunjuk.

                                                                                   2.    Hak Guna Bangunan atas       2. Hak Pakai atas Hak
                                                                                         tanah Hak Pengelolaan           Pengelolaan      diberikan
                                                                                         diberikan         dengan        dengan          keputusan
                                                                                         keputusan pemberian hak         pemberian     hak     oleh
                                                                                         oleh Menteri atau pejabat       Menteri atau pejabat yang
                                                                                         yang ditunjuk berdasarkan       ditunjuk berdasarkan usul
                                                                                         usul    pemegang      Hak       pemegang              Hak
                                                                                         Pengelolaan.                    Pengelolaan.

                                                                                                                      3. Hak Pakai atas tanah Hak
                                                                                                                         Milik    terjadi    dengan
                                                                                                                         pemberian     tanah    oleh
                                                                                                                         pemegang       Hak    Milik
                                                                                                                         dengan akta yang dibuat
                                                                                                                         oleh Pejabat Pembuat Akta
                                                                                                                         Tanah.

                                                                                                                      Catatan :
                                                                                                                      • Hak Pakai atas tanah
                                                                                                                         Negara dan atas tanah Hak
                                                                                                                         Pengelolaan terjadi sejak
                                                                                                                         didaftar    oleh     Kantor
                                                                                                                         Pertanahan dalam buku
                                                                                                                         tanah    sesuai   ketentuan
                                                                                                                         peraturan        perundang-
                                                                                                                         undangan yang berlaku.




Sie-Infokum Ditama BinBangKum                                  -8-
 No.                   Uraian       Hak Milik           Hak Guna Usaha                 Hak Guna Bangunan                      Hak Pakai

                                                                                                                     • Hak Pakai atas tanah Hak
                                                                                                                        Milik mengikat pihak ketiga
                                                                                                                        sejak saat pendaftarannya
                                                                                                                        dalam buku tanah pada
                                                                                                                        Kantor Pertanahan.

 11.       Jangka          waktu    tidak diatur   Hak guna usaha diberikan         Hak guna bangunan diberikan      1. Hak Pakai atas tanah
           (berdasarkan Peraturan                  untuk jangka waktu paling lama   untuk jangka waktu paling lama      Negara dan atas tanah Hak
           Pemerintah Nomor 40                     35     tahun    dan      dapat   30     tahun    dan      dapat      Pengelolaan diberikan untuk
           Tahun 1996)                             diperpanjang paling lama 25      diperpanjang paling lama 20         jangka waktu paling lama 25
                                                   tahun.                           tahun.                              tahun       dan        dapat
                                                                                                                        diperpanjang untuk jangka
                                                                                                                        waktu paling lama 20 tahun
                                                                                                                        atau diberikan untuk jangka
                                                                                                                        waktu yang tidak ditentukan
                                                                                                                        selama              tanahnya
                                                                                                                        dipergunakan           untuk
                                                                                                                        keperluan tertentu;

                                                                                                                     2. Hak Pakai yang diberikan
                                                                                                                        untuk jangka waktu yang
                                                                                                                        tidak ditentukan selama
                                                                                                                        dipergunakan           untuk
                                                                                                                        keperluan tertentu diberikan
                                                                                                                        kepada:
                                                                                                                        • Departemen,      Lembaga
                                                                                                                            Pemerintah          Non
                                                                                                                            Departemen,          dan
                                                                                                                            Pemerintah Daerah;
                                                                                                                        • Perwakilan negara asing
                                                                                                                            dan perwakilan badan
                                                                                                                            Internasional;
                                                                                                                        • Badan Keagamaan daan
                                                                                                                            badan sosial.




Sie-Infokum Ditama BinBangKum                                  -9-
 No.                   Uraian            Hak Milik                     Hak Guna Usaha                   Hak Guna Bangunan                          Hak Pakai

                                                                                                                                         3. Hak Pakai atas tanah Hak
                                                                                                                                            Milik diberikan untuk jangka
                                                                                                                                            waktu paling lama dua puluh
                                                                                                                                            lima tahun dan tidak dapat
                                                                                                                                            diperpanjang.

                                                                 Catatan*) :                         Catatan*) :                         Catatan*) :
                                                                 Dengan berlakunya UU No. 25         Dengan berlakunya UU No. 25         Dengan berlakunya UU No. 25
                                                                 Tahun       2007         tentang    Tahun       2007         tentang    Tahun       2007          tentang
                                                                 Penanaman       Modal      maka     Penanaman       Modal      maka     Penanaman       Modal       maka
                                                                 Jangka        Waktu         HGU     Jangka        Waktu         HGB     Jangka Waktu Hak Pakai
                                                                 diperpanjang,      berdasarkan      diperpanjang,      berdasarkan      diperpanjang,       berdasarkan
                                                                 Pasal 22 ayat (1) huruf a, yaitu:   Pasal 22 ayat (1) huruf b, yaitu:   Pasal 22 ayat (1) huruf c, yaitu:

                                                                 “Hak Guna Usaha dapat               “Hak Guna Bangunan dapat            “Hak Pakai dapat diberikan
                                                                 diberikan dengan jumlah 95          diberikan dengan jumlah 80          dengan jumlah 70 (tujuh
                                                                 (sembilan puluh lima) tahun         (delapan puluh) tahun dengan        puluh) tahun dengan cara
                                                                 dengan cara dapat diberikan         cara dapat diberikan dan            dapat      diberikan    dan
                                                                 dan diperpanjang di muka            diperpanjang      di   muka         diperpanjang      di  muka
                                                                 sekaligus selama 60 (enam           sekaligus selama 50 (lima           sekaligus selama 45 (empat
                                                                 puluh) tahun dan dapat              puluh) tahun dan dapat              puluh lima) tahun dan dapat
                                                                 diperbarui selama 35 (tiga          diperbarui selama 30 (tiga          diperbarui selama 25 (dua
                                                                 puluh lima) tahun”.                 puluh) tahun”.                      puluh lima) tahun”.

 12.       Hapusnya Hak         Hak milik hapus bila:            Hak guna usaha hapus karena:        Hak guna bangunan hapus             Hak pakai hapus karena:
                                1. Tanahnya jatuh kepada         1. Jangka waktunya berakhir         karena:                             1. Berakhirnya jangka waktu
                                   negara,                       2. Dihentikan sebelum jangka        1. Jangka waktunya berakhir;           sebagaimana      ditetapkan
                                   a. karena        pencabutan      waktunya berakhir karena         2. Dihentikan sebelum jangka           dalam            keputusan
                                        hak berdasarkan Pasal       sesuatu     syarat   tidak           waktunya berakhir karena           pemberian              atau
                                        18;                         dipenuhi;                            sesuatu    syarat   tidak          perpanjangannya        atau
                                   b. karena        penyerahan   3. Dilepaskan oleh pemegang             dipenuhi;                          dalam             perjanjian
                                        dengan sukarela oleh        haknya sebelum jangka            3. Dilepaskan oleh pemegang            pemberiannya;
                                        pemiliknya;                 waktunya berakhir;                   haknya sebelum jangka           2. Dibatalkan oleh pejabat
                                   c. karena ditelantarkan;      4. Dicabut untuk kepentingan            waktunya berakhir;                 yang            berwenang,
                                   d. karena ketentuan pasal        umum;                            4. Dicabut untuk kepentingan           pemegang                Hak



Sie-Infokum Ditama BinBangKum                                                 - 10 -
 No.                   Uraian           Hak Milik                    Hak Guna Usaha              Hak Guna Bangunan                      Hak Pakai

                                      21 ayat (3) dan 26 ayat   5. Ditelantarkan;                umum;                            Pengelolaan            atau
                                      (2).                      6. Tanahnya musnah;           5. Ditelantarkan;                   pemegang       Hak     Milik
                                                                7. Ketentuan dalam pasal 30   6. Tanahnya musnah;                 sebelum jangka waktunya
                                2. Tanahnya musnah.                ayat (2) Undang Nomor 5    7. Ketentuan dalam pasal 36         berakhir karena:
                                                                   Tahun 1960.                   ayat (2) Undang Nomor 5         a. tidak         dipenuhinya
                                                                                                 Tahun 1960.                         kewajiban-kewajiban
                                                                                                                                     pemegang hak dan/atau
                                                                                                                                     dilanggarnya ketentuan-
                                                                                                                                     ketentuan sebagaimana
                                                                                                                                     dimaksud dalam Pasal
                                                                                                                                     50, Pasal 51 dan Pasal
                                                                                                                                     52; atau
                                                                                                                                 b. tidak dipenuhinya syarat-
                                                                                                                                     syarat atau kewajiban-
                                                                                                                                     kewajiban yang tertuang
                                                                                                                                     dalam          perjanjian
                                                                                                                                     pemberian Hak Pakai
                                                                                                                                     antara pemegang Hak
                                                                                                                                     Pakai dan pemegang
                                                                                                                                     Hak Milik atau perjanjian
                                                                                                                                     penggunaan           Hak
                                                                                                                                     Pengelolaan; atau
                                                                                                                                 c. putusan        pengadilan
                                                                                                                                     yang telah mempunyai
                                                                                                                                     kekuatan hukum yang
                                                                                                                                     tetap.
                                                                                                                            3.    Dilepaskan secara sukarela
                                                                                                                                  oleh pemegang haknya
                                                                                                                                  sebelum     jangka    waktu
                                                                                                                                  berakhir;
                                                                                                                            4.    dicabut         berdasarkan
                                                                                                                                  Undang-undang Nomor 20
                                                                                                                                  tahun 1961;
                                                                                                                            5.    Ditelantarkan;
                                                                                                                            6.    Tanahnya musnah;



Sie-Infokum Ditama BinBangKum                                              - 11 -
 No.                   Uraian             Hak Milik                  Hak Guna Usaha               Hak Guna Bangunan                   Hak Pakai

                                                                                                                             7. Hapus   karena    hukum
                                                                                                                                (pemegang hak tidak lagi
                                                                                                                                memenuhi syarat subyek
                                                                                                                                yang        berhak/dapat
                                                                                                                                memegang Hak Pakai).



*) ND : Dengan berlakunya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka ketentuan yang mengatur mengenai Jangka Waktu berlakunya Hak Guna Usaha, Hak
        Guna Bangunan, dan Hak Pakai sebagaimana diatur dalam UU Pokok Agraria dan PP No. 40 Tahun 1996 mengenai HGU, HGB, dan Hak Pakai dikesampingkan, dan
        mengacu pada peraturan yang terbaru (berlaku asas Lex posteriori derogat lege priori).


                                                                        --- dan.dh ---




Sie-Infokum Ditama BinBangKum                                               - 12 -

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:51526
posted:2/6/2010
language:Indonesian
pages:12