sumber hukum formal dan material

					             SUMBER HUKUM FORMAL DAN MATERIAL

    Secara harafiah kata sumber berarti asal atau mata air yang selalu mengalirkan airnya.
Dengan demikian, sumber hukum dapat diartikan hukum atau aturan-aturan yang mengalirkan
aturan-aturan atau didapati aturan-aturan yang dijadikan dasar untuk mengatur atau dijadikan
dasar untuk membuat aturan-aturan yang baru yang lebih rinci atau eksplisit yang merupakan
hukum positif ( Hukum yang sedang berlaku).
    C.S.T. Kansil mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala apa
saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa,
yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.
   Secara garis besar sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni :
a. Sumber hukum dalam arti material
   Sumber hukum dalam arti materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum.
   Hukum ini mengatur segala aspek kehidupan manusia dan setiap manusia hidupnya terikat
   oleh aturan-aturan atau hukum. Oleh sebab hukum itu mengatur dan mengikat setiap
   manusia, maka hukum tidak hanya dipelajari oleh para ahli hukum saja tetapi dipelajari pula
   oleh ahli-ahli ilmu sosial karena hukum merupakan gejala sosial. Bertolak dari pemahaman
   bahwa hukum itu dipelajari oleh paa ahli hukum dan lainnya, maka dibawah ini akan
   dijelaskan tentang pandangan mereka masing-masing menganai apa yang menjadi sumber
   hukum itu.
   1) Sudut Ekonomi
       Manusia adalah homo economicus (makhluk ekonomi) yang dalam hidupnya diliputi
       berbagai kepentingan atau kebutuhan. Dal;am upaya mempertahankan hidupnya itu
       manusia di tengah manusia lainnya berjuang dengan segala upaya untuk memenuhi
       seala kebutuhannya. Dengn melihat kenyataan kehidupoan manusia seperti itu maka
       yang menyebabkan lahirnya atau munculnya hukum adalah kebutuhan-kebutuhan
       ekonomi dalam masyarakat. Setiap manusia berjuang unuk memenuhi kebutuhan
       ekonomi, sedang bahan pemenuh kebutuhan terbatas, agar tidak terjdi benturan-
       benturan kepentingan yang akan menimbulkan kekacauan perlu dibuat peraturan atau
       hukum.
   2) Sudut Sosiologi atau kemasyarakatan
       Interaksi manusia dalam masyarakat sangat kompleks, hal ini disebabkan kepentingan
       antar anggota masyarakat itu begitu aneka ragam. Oleh sebab itu, masyarakat mestyi
       akan muncul peristiwa-peristiwa kemasyarakatan. Peristiwa inilah yang oleh para
       sosiolog dikatakan sebagai sumber hukum.
   3) Sudut Sejarah atau Historis
       Dari sudut sejarah ini dapat didekati dari dua sisi, yaitu sisi pertama, dari sumber dalam
       artian sumber pengenal (kenbron), dimana seseorang dapat mengenal, mengetahui,
       mengerti, mendapati, menemui aturan-aturan hukum itu. Kita dapat menemukan
       aturan-aturan hukum itu di dalam dokumen-dokumen yang menyangkut masalah
       hukum. Van Apeldoorn, mengatakan sumber hukum dalam arti sumber pengenal
       hukum yakni semua tulisan dokumen, sekripsi dan sebagainya dari mana kita dapat
       belajar mengenal hukum suatu bangsa pada sesuatu waktu. Misalnya; undang-undang,
       keputusan-keputusan hakim, piagam-piagam yang memuat perbuatan hukum, tulisan-
       tulisan yang tidak bersifat yuridis sepanjang memuat pemberitahuan menganai
       lembaga-lembaga hukum.
       Sisi kedua, sumber dalam arti dari mana asal bahan atau materi hukum itu diambil
       (welbron). Terhadap suatu hukum tertentu yang ada sebenarnya dapat dilacak atau
       ditelusuri asalnya bahan atau materi hukum, pasti ada sumbernya, induknya atau
       babonnya. Van Apeldoorn, mengatakan bahwa sumber dalam arti dari mana asal isi
       atau materi hukum itu adalah dari mana pembentuk undang-undang memperoleh bahan
       dalam membentuk undang-undang, juga dalam arti sistem-sistem hukum, dari mana
       tumbuh hukum positif sesuatu negara.
   4) Sudut Filosofis
       Para filsuf memberikan dua arti mngenai sumber hukum, yaitu :
       a) Sumber hukum tentang isi hukum
            Pandangan hukum yang theokratis, mengatakan bahwa kitab suci mengajarkan
            kepada manusia bahwa hukum itu berasal atau bersumber dari Tuhan, maka sudah
         semestinya kita sebagai makluk ciptaanNya taat pada hukum itu. Demikian juga
         negara ataupun pemerintah itu asalnya juga dari Tuhan, sehingga manusia wajib
         taat kepada pemerintah yang ada.
         Pandangan teori hukum kodrat yang dikemukakan oleh J. Verkuyl, bahwa di negeri
         Barat paham hukum kodrat (jus naturale) dan hukum susila kodrati (ethica naturalis)
         mula-mula apa yang disebut filsafat Stoa (tokoh-tokoh Sencca, Epiktatus dan
         Marcus Aurrelius awal tahun masehi). Menurut Stoa, budi ( logos atau rasio)
         dapat membaca dan merumuskan peraturan-peraturan alam dari alam itu sendiri.
         Menurut mereka kodrat manusia itu baik dan sesuai dengan kodratnya itu, manusia
         dapat berbuat baik, dan dengan demikian cita-cita orang yang berhikmat ( apatheia
         dan antarkeia) dapat dibuat nyata. Berpangkal pada pandangan-pandangan filsafat
         itu maka golongan Stoa berusaha membentuk sebuah susunan tentang hak dan
         kewajiban manusia (lex naturalis dan ethica naturalis). Sedangkan menurut Thomas
         Auquino (1224–1274) ia membedakan di dalam manusia suatu kodrat (alam) dan
         kodrat atas (alam atas). Jadi menurut menurut hukum kodrat budilah yang menjadi
         sumber isi hukum. Seperti yang ditegaskan oleh Hugo de Groot, mengatakan
         sumber hukum adalah budi, sedangkan sumber kekuatan mengikat adalah Tuhan.
      b) Sumber hukum dalam arti sebagai sumber atau dasar untuk mengikatnya suatu
         aturan hukum.
         Pandangan yang lebih modern yang diperkenalkan oleh aliran historis Van Scwigny
         (Jerman) mengatakan bahwa sebagai sumber isi hukum harus disebut kesadaran
         hukum sesuatu bangsa, atau dengan kata lain pandangan-pandangan yang hidup
         dalam masyarakat mengenai apa yang disebut hukum.
b. Sumber hukum dalam arti formal.
   Sumber hukum dalam arti formil adalah sumber hukum yang dikenalkan dari bentuknya.
   Karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum. diketahui dan ditaati. Disinilah
   suatu kaidah memperoleh kwalifikasi sebagai kaidah hukum dan oleh yang berwenang ia
   merupakan petunjuk hidup yang harus diberi perlindungan. Sumber hukum dalam arti formil
   antara lain :
   1) Undang-Undang (Statute)
      Ada dua pengertian undang-undang, yakni :
      a). Undang-undang dalam arti formil, yaitu setiap keputusan pemerintah yang karena
           cara pembuatannya maka disebut undang-undang.
      b). Undang-Undang dalam arti materil, yaitu setiap keputusan penguasa dengan nama
           apapun dan mengikat umum. Penguasa di sini berarti baik itu pemerintah pusat
           maupun pemerintah daerah. Menurut Van Apeldoorn, undang-undang dalam arti
           materiil adalah sesuatu keputusan pemerintah, yang mengingat isinya disebut
           undang-undang, yaitu tiap-tiap keputusan pemerintah, yang menetapan peraturan-
           peraturan yang mengikat secara umum (hukum obyaktif). Sedangkan menurut
           C.S.T. Kansil, undang-undang dalam arti materiil setiap keputusan pemerintah
           yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.
   2) Kebiasaan (Costum)
      Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga
      menjadi biasa. Suatu kebiasaan supaya dapat menjadi hukum kebiasaan harus
      memenuhi syarat-syarat bahwa perbuatan itu selalu diulang-ulang, menetap, sama dan
      diikuti secara terus menerus syarat material. Disamping itu harus ada keyakinan bagi
      masyarakat rasa kewajiban hukum untuk berbuat demikian itu (syarat psikologis).
      Menurut Van Apeldoorn, untuk terbentuknya hukum kebiasaan terdapat dua syarat
      yaitu :
      - satu yang berifat material, pemakaian yang tetap.
      - satu yang bersifat psikologis, keyakinan akan kewajiban hukum (opino necessitatis).
      Jadi perbedaan antara undang-undang dengan kebiasaan adalah undang-undang ialah
      keputusan yang dipikulkan pada orang-orang oleh pemerintah (dari atas), sedangkan
      kebiasaan ialah peraturan yang timbul dari pergaulan hidup sendiri (sehari-hari).
      Dengan kata lain, undang-undang mempunyai sifat hiteronom artinya sesuatu
      kekuasaan yang berdiri di atas masyarakat, meletakan kehendaknya pada masyarakat,
      sedangkan hukum kebiasaan mempunyai sifat otonom, karena di sini pembentuk
      undang-undang adalah masyarakat itu sendiri.
   3) Keputusan-Keputusan Hakim (Yurisprodensi)
   Sering hakim dihadapkan kepada perkara yang belum diatur secara tegas di dalam
   suatu Kitab Undang-Undang yang tertulis. Dalam hal ini hakim tidak dibenarkan menolak
   mengadili perkara tersebut dengan alasan belum ada aturan tertulisnya yang mengatur.
   Hakim harus mengambil keputusan atas perkara itu, kekosongan hukum tidak bisa
   dibiarkan tetapi mereka mengisinya dengan keputusannya yang didasarkan pada rasa
   keadilan masyarakat.
   Dalam Kamus Hukum, Yurisprodensi dijelaskan sebagai putusan-putusan pengadilan,
   apabila mengenai suatu persoalan sudah ada suatu yurisprodensi yang tetap, maka
   dianggapnya bahwa yurisprodensi itu telah melahirkn suatu hukum yang sama kuatnya
   dengan undang-undang. Karena itu, yurisprodensi juga dianggap sebagai suatu sumber
   hukum (dalam arti formil).
   Menurut Utrecht, yurisprodensi adalah keputusan-keputusan hakim, ada dua
   yurisprodensi yaitu yurisprodensi yang tetap dan yurisprodensi yang tidak tetap.
   Sedangkan C.S.T. Kansil mengemukakan yurisprodensi adalah keputusan hakim yang
   terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian
   mengenai masalah yang sama.
   Berpijak dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yurisprodensi adalah
   keputusan hakim atau pengadilan pada waktu yang lampau biasanya diikuti oleh hakim-
   hakim yang kemudian terhadap perkara yang sama atau persoalan yang identik.
   Yurisprodensi dibedakan menjadi dua yaitu
   - Yurisprodensi tetap, yaitu keputusan hakim ini selalau diikuti oleh hakim-hakim yang
        kemudian dan dijadikan dasar dalam mengadili sutu perkara yang sama (stndarrd
        arresten).
   - Yurisprodensi tidak tetap, yaitu keputusan hakim ini (terdahulu) tidak selalu diikuti
        oleh hakim-hakim yang berikutnya.
   Yurisprodensi dapat dimasukkan sebagai sumber hukum formal sebab seorang hakim di
   dalam membuat suatu keputusan mengambil dasar dari putusan hakim lain yang
   terdahulu terhadap perkara yang sama. Dengan demikian bahwa keputusan hakim yang
   terdahulu menjadi sumber hukum bagi hakim yang kemudian.
   Keputusan hakim yang terdahulu itu diikuti atas dasar :
   - Karena kewibawaan hakim pemutus perkara yang terdahulu.
   - Karena pertimbangan praktis
   - Karena hakim yang berikutnya sependapat dengan keputusan hakim yang terdahulu.
4) Traktat (Treaty)
   Traktat (treaty) adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Pihak-
   pihak yang mengadakan perjanjian (baik bilateral maupun multilateral) terikat pada
   perjanjian yang mereka buat, mereka harus menepati janji, menaati, sering dikenal
   dengan istilah Pacta Sunt Servanda.
   Baik traktat bilateral maupun multilateral semuanya merupakan sumber hukum dalam
   arti formal karena traktat pada umumnya berisi suatu aturan-aturan tertentu.
5) Pendapat sarjana hukum (doktrin)
   Istilah doktrin dari kata Latin yang berarti ajaran yang diberikan oleh Doctor (leraar)
   artinya guru. Dalam jaman Romawi doktrin disebut dengan nama Jus prodentibus
   Constitutum artinya hukum yang dibuat oleh para prudentes atau para cerdik pandai.
   Dengan demikian istilah doktrin dapat diartikan ajaran atau pendapat pada ahli hukum
   yang ternama dan dikemukakan secara ilmiah yang dapat dipakai sebagai alat bantu
   dalam usaha membuat hukum atau pengambilan keputusan oleh hakim. Pendapat atau
   ajaran ahli hukum ini akan lebih menjadi kuat apabila pendapat atau ajaran tersebut
   telah merupakan doctorum comunitatis, yaitu pendapat, ajaran atau keputusan hakim
   itu sudah dimufakati.
   Doktrin termasuk sebagai sumber hukum, walaupun tidak ada peraturan perundangan
   yang mengatur atau mengharuskan hakim itu terikat pada doktrin.
                             TUGAS KELOMPOK 3
                               Alokasi waktu : 20 Menit

Petunjuk Umum :

1. Bacalah materi Sumber Hukum Formal dan Material dengan teliti dan seksama !
2. Diskusikan bersama anggota kelompokmu, permasalahan berikut ini :
   a. Jelaskan pengertian sumber hukum formal dan material !
   b. Sebutkan macam-macam sumber hukum dalam arti formal !
   c. Berikan contoh aturan hukum yang bersumber dari ajaran sosiologi, agama !
   d. Berikan contoh kebiasaan-kebiasaan yang ada di keluarga atau
      lingkunganmu yang dapat dijadikan aturan untuk mengatur perilaku
      manusia!
   e. Berikan contoh upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka mematuhi
      aturan hukum di keluargamu !
3. Buatlah laporan diskusi kelompokmu pada kertas kerjamu !
4. Setelah selesai salah satu anggota kelompokmu untuk mempresentasikan ke depan kelas !
5. Setelah dipresentasikan, kumpulkan pekerjaanmu kepada gurumu !


HASIL KERJA KELOMPOK :

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:57201
posted:2/5/2010
language:Indonesian
pages:4