MACAM-MACAM PENGGOLONGAN HUKUM by hary070

VIEWS: 80,310 PAGES: 4

									           MACAM-MACAM PENGGOLONGAN HUKUM

   CST Kansil mengadakan penggolongan hukum menurut beberapa asas pembagian, yakni
sebagai berikut :
a. Menurut sumbernya, hukum dibedakan menjadi :
   a) hukum undang-undang,
   b) hukum kebiasaan,
   c) hukum traktat
   d) yurisprodensi.
b. Menurut bentuknya , hukum dibedakan menjadi :
   a) hukum tertulis
   b) hukum tidak tertulis
c. Menurut tempat berlakunya , hukum dibedakan menjadi :
   a) hukum nasional
   b) hukum internasional
   c) hukum gereja
   d) hukum asing
d. Menurut waktu berlakunya , hukum dibedakan menjadi :
   a) hukum positif (ius constitutum)
   b) hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan dating (ius constituendum)
   c) hukum asasi (hukum alam)
e. Menurut cara mempertahankan , hukum dibedakan menjadi :
   a) hukum materiil
   b) hukum formal
f. Menurut sifatnya , hukum dibedakan menjadi :
   a) hukum yang memaksa
   b) hukum yang mengatur
g. Menurut wujudnya , hukum dibedakan menjadi :
   a) hukum obyektif
   b) hukum subyektif
h. Menurut isinya , hukum dibedakan menjadi :
   a) Hukum Privat
          Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang
      satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan
      perseorangan. Hukum privat terdiri dari atas :
      1) Hukum adat
         Menurut Ter Haar, hukum adat adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang
         menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas)
         yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku
         dengan serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Hukum adat dapat
         ditemukan pada keputusan para fungsionaris hukum dalam arti luas yakni putusan
         hakim, kepala adat, rapat desa, wali tanah, petugas-petugas di lapangan agama dan
         petugas-petugas desa lainnya. Hukum adat tumbuh dari kebutuhan hidup yang
         nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan
         kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Masyarakat hukum adat
         Indonesia memiliki sifat-sifat umum, yakni sifat relegius-magis, sifat commun
         (kemasyarakatan), sifat kontan (tunai) dan sifat konkret.
      2) hukum dagang
         Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata. Hukum dagang merupakan
         hukum bagi para pedagang (orang yang melakukan perniagaan). Hukum dagang
         adalah rangkaian peraturan yang mengatur segala perbuatan perantara antara
         konsumen dengan produsen untuk mencari keuntungan. Hukum dagang Indonesia
         bersumber pada kitab undang-undang hukum perdata. Kitab undang-undang hukum
         dagang berbagai peraturan perundang-undangan khusus mengatur hal-hal yang
         berhubungan dengan perdagangan, seperti undang-undang oktroi dan undang-
         undang pengangkutan.
3) hukum perdata
   Pada umumnya yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum perdata
   materiil. Sumber pokoknya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum
   perdata adalah rangkaian peraturan hukum hukum yang mengatur hubungan hukum
   antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitikberatkan kepada
   kepentingan perseorangan. Sistematika hukum perdata menurut KUH Perdata terdiri
   atas :
    Buku I perihal orang (van personen)
    Buku II perihal benda ( van zaken)
    Buku III perihal perikatan (van verbintennisen)
    Buku IV perihal pembuktian dan kadaluawarsa (van bevwisj en verjaring)
   Sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan terdiri atas 4 bagian yaitu :
    Hukum perorangan/ pribadi ialah semua kaidah hukum yang mengatur
       siapa-siapa yang dapat membawa hak, yang menjadi pembawa hak dan
       kedudukannya dalam hukum. Materi pokok yang diatur dalam hukum pribadi
       adalah :
       o manusia sebagai subyek hukum
       o kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan
           hak-haknya.
    Hukum keluarga ialah semua kaidah hukum yang mengatur hubungan abadi
       antara dua orang yang berlainan kelamin dalam suatu perkawinan dan akibat-
       akibatnya. Materi pokok yang diatur dalam hukum keluarga adalah tentang :
       o perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami/
           istri
       o hubungan antara orang tua dan anak-anaknya (kekuasaan orang tua)
       o perwalian
       o pengampuan
    Hukum harta kekayaan iaqlah semua kaidah hukum yang mengatur hak-hak
       apakah yang didapatkan pada orang dalam hubungannya dengan orang lain
       yang mempunyai nilai uang. Materi pokok yang diatur dalam hukum kekayaan
       adalah :
       o hak mutlak, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang
       o hak perorangan yaitu hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau
           suatu pihak tertentu saja.
    Hukum Waris ialah semua kaidah hukum yang mengatur bagaimanakah nasib
       kekayaan seseorang yang meninggal dunia dan siapa-siapakah yang berhak atas
       kekayaan itu. Hukum waris dibedakan menjadi hukum waris wasiat dan hukum
       waris tanpa wasiat. Para ahli waris dalam hukum waris tanmpa wasiat menurut
       KUHPerdatra terdiri atas 4 golongan, yaitu :
        Golongan 1       : Keturunan darti yang meninggal dunia, yakni anak, suami
                             atau istri yang hidup terlama dan cucu sebagai ahli waris
                             pengganti.
        Golongan 2       : Orang tua, saudara-saudara sekandung dan keturunannya
                             dari yang meninggal dunia.
        Golongan 3 : Leluhur dari yang meninggal dunia baik dari pihak suami
                             maupun istri.
        Golongan 4 : Keluarga sedarah sampai derajat keenam.
4) hukum acara perdata.
   Yang diumaksud hukum acara perdata adalah hukum perdata formal. Hukum acara
   perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara
   mengajukan ke depan pengadilan perkara-perkara keperdataan dalam arti luas dan
   cara-cara meklaksanakan putusan-putusan (vonis) hakim yang jugha diambil
   berdasarkan peraturan-peraturan tersebut. Hukum acara perdata juga diartikan
   sebagai rangkaian peraturan hukum tentang cara-cara memelihara dan
   mempertahankan hukum perdata materiil. Kasus yang dapat diajukan ke pengadilan
   perdata adalah masalah yang berhubungan dengan kepentingan perseorangan,
   seperti soal perkawinan, jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, hak milik, warisan
   dan sebagainya.
b) Hukum Publik
  Pengertian hukum publik adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan
  antara negara dengan alat perlengkapan negara atau hubungan negara dengan
  perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik terdiri atas :
  1) Hukum Tata Negara
     Menurut Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, hukum tata negara adalah
     sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antara
     alat perlengkapan negara dalam garis vertical dan horizontal serta kedudukan
     warganegara, yang didalamnya terdapat bentuk negara dan pemerintahan yang
     diinginkan, alat perlengkapan negara dan wewenangnya serta kewajibannya,
     pembagian wilayah negara, hubungan antara alat perlengkapan negara serta hak
     dan kewajiban asasi warga negara.
  2) Hukum Administrasi Negara
     Hukum administrasi negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur
     mengenai cara bekerja alat-alat perlengkapan negara dalam memenuhi tugasnya
     masing-masing serta dalam hubungannya dengan alat-alat perlengkapan negara
     lainnya.
     Menurut Oppenheim, bila hukum tata negara mempelajari negara dalam keadaan
     tidak bergerak maka hukum administrasi negara mempelajari negara dalam keadaan
     bergerak. Oleh karena itu hukum administrasi negara merupakan peraturan-
     peraaturan yang mengikat badan-badan negara ketika mereka mulai menggunakan
     wewenangnya yang ditentukan dalam hukum tata negara.
  3) Hukum Pidana
     Hukum pidana yang dimaksud adalah hukum pidana materiil yaitu sekumpulan
     peraturan pidana yang berisi perintah dan larangan. Pengertian hukum pidana
     adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-
     kejahatan terhadap kepentingan umum. Keistimewaan hukum pidan adalah
     sanksinya yang tegas dan dapat segera dilaksanakan. Pelaksanaan hukum pidana
     didasarkan pada KUHP yang diberlakukan oleh UU No. 1 Tahun 1964.
  4) Hukum Acara Pidana
     Hukum acara pidana yang dimaksud adalah hukum pidana formal yakni rangkaian
     peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara mengajukan ke depan
     pengadilan, perkara-perkara kepidanaan dan bagaimana cara-cara menjatuhkan
     hukuman oleh hakim, jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum pidana
     yang telah ditetapkan sebelum melanggar hukum itu terjadi. Dengan kata lain,
     hukum pidana adalah rangkaian kaidaah hukum tentang cara memelihara dan
     mempertahankan hukum pidanaa material. Hukum acara pidana merupakan salah
     satu hukum yang telah dikodifikasi dalam bentuk Undang-Undaang Nomor 8 tahun
     1198111 perihal Kitaaab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  5) Hukum Internasional
     Hukum internasional terdiri atas hukum perdata internasional dan hukum publik
     internasional. Hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan
     hukum antara warga-warga negara suatu negara dengan warga negara lain dalam
     hubungan antarbangsa. Hukum publik internasional adalah hukum yang mengatur
     hubungan hukum antara negara yang satu dengan negara lain dalam hubungan
     antarbangsa. Berdasarkan pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional, hukum
     internasional memiliki sumber-sumber formal hukum, yakni sebagai berikuit :
      Perjanjian internasional
      Kebiasaan Internasional
      Asas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab
      Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum internasional
         dari berbagai negara sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum.
                             TUGAS KELOMPOK 2
                               Alokasi waktu : 20 Menit

Petunjuk Umum :

1. Bacalah materi Macam-Macam Penggolongan Hukum dengan teliti dan seksama !
2. Diskusikan bersama anggota kelompokmu, permasalahan berikut ini :
   a.   Sebutkan macam-macam penggolongan hukum
   b.   Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum publik dan hukum privat !
   c.   Berikan contoh aturan hukum adat yang ada di daerahmu !
   d.   Berikan contoh aturan hukum keluarga yang ada dalam keluargamu !
   e.   Berikan contoh upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka mematuhi
        aturan hukum di masyarakatmu !
3. Buatlah laporan diskusi kelompokmu pada kertas kerjamu !
4. Setelah selesai salah satu anggota kelompokmu untuk mempresentasikan ke depan kelas !
5. Setelah dipresentasikan, kumpulkan pekerjaanmu kepada gurumu !


HASIL KERJA KELOMPOK :

								
To top