; PLPG OTONOMI
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

PLPG OTONOMI

VIEWS: 1,066 PAGES: 33

  • pg 1
									                                      BAB I
                                PENDAHULUAN


         UU RI No. 20 tahun 2003, UU RI No. 14 tahun 2005 dan Peraturan
pemerintah No. 19 tahun 2005 mengamanatkan bahwa, guru wajib memiliki
kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Persyaratan
kualifikasi akademik bagi seorang guru, dibuktikan dengan ijasah minimal S-1 / D4.
Kompetansi sebagai agen pembelajaran mencakup kompetensi pokok, yaitu
kompetensi paedagogik, personal, sosial, dan profesional. Selain itu, seorang guru
juga harus memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
         Berdasarkan prosedur sertifikasi yang telah ditetapkan dalam pedoman
sertifikasi guru dalam jabatan, peserta sertifikasi yang belum mencapai skor minimal
kelulusan, wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG) yang
diakhiri dengan ujian, baik ujian tulis maupun ujian kinerja. Adapun materi PLPG
meliputi materi umum dan materi pokok. Materi umum meliputi pengembangan
profesionalitas guru, sedangkan materi pokok antara lain meliputi pendalaman materi
mata pelajaran yang belum dikuasai oleh sebagian guru.
         Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, serta hasil wawancara dengan
beberapa guru, materi pembelajaran khususnya PKn bagi guru SMP/MTs yang masih
perlu ditingkatkan penguasaannya adalah materi pokok tentang konstitusi yang
pernah digunakan di Indonesia, pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek
kehidupan, pelaksanaan otonomi daerah serta dampak globalisasi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
         Dalam rangka membantu penguasaan materi tersebut di atas, panitia telah
menyusun modul secara singkat sesuai dengan materi pokok tersebut di atas. Melalui
materi poko modul konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia diharapkan guru
mapu menganalisis penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di
Indonesia, menunjukkan hasil-hasil amandemen UUD 1945 serta menunjukkan sikap
positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen. Melalui materi pokok
modul pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan, diharapkan guru
mampu menunjukkan pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara serta sikap positif dalam pelaksanaan demokrasi di berbagai
aspek kehidupan. Melalui materi pokok modul pelaksanaan otonomi daerah,
diharapkan guru mampu mendeskripsikan hakekat otonomi daerah serta pentingnya
partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik di daerah. Melalui materi
pokok modul dampak globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, diharapkan guru mampu mendeskripsikan dampak positif dan negatif
globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mampu
menunjukkan sikap positif terhadap dampak globalisasi.
         Agar materi pokok dalam modul ini dapat dikuasai dengan baik, maka
strategi yang dapat dilakukan oleh guru adalah memperbanyak membaca referensi
yang relevan, maupun melakukan diskusi dengan teman sejawat.
                                      BAB II
                            MATERI PELATIHAN


A. KONSTITUSI YANG PERNAH DIGUNAKAN DI INDONDESIA
         Dalam sejarahnya, Indonesia pernah mengalami beberapa kali
    perubahan konstitusi. Perubahan ini dilakukan karena beberapa alasan : (1).
    Secara historis, memang pendiri negara mendesain konstitusi bersifat
    sementara dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa, (2). Secara yuridis,
    konstitusi Indonesia (UUD 1945) menganut prinsip dan mekanisme
    perubahan konstitusi (pasal 37), (3). Secara filosofis, ide dasar dan substansi
    konstitusi (UUD 1945) telah mencampuradukkan paham kedaulatan rakyat
    dengan paham integralistik, (4). Secara praktis politis, karena konstitusi itu
    tidak dijalankan secara murni dan konsekuen (Muhtar Pabottinggi, 1998).
    Dengan kata lain, ruh dan pelaksanaan konstitusinya, jauh dari paham
    konstitusi itu sendiri (Dahlan Thaib, 2004). Oleh karena itu, meskipun
    dilakukan    perubahan,   tidak    akan    berarti   apa-apa   jika   aparat   dan
    masyarakatnya tidak ada niat untuk melaksanakannya. Adnan Buyung
    Nasution (1995) dalam desertasinya menyatakan bahwa, pemerintahan yang
    konstitusional bukanlah pemerintahan yang sekedar sesuai dengan bunyi
    pasal-pasal konstitusi, melainkan pemerintahan yang sesuai dengan bunyi
    konstitusi   yang      memang     menurut     esensi-esensi    kontitusionalisme.
    Pertanyaannya adalah ; Konstitusi-konstitusi apa saja yang pernah digunakan
    di Indonesia ? Apa saja yang melatarbelakangi perubahan konstitusi tersebut ?
    Di manaka perubahan tersebut ? serta bagaimana sikap masyarakat terhadap
    perubahan tersebut ?
1. Konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia
        Sebelum dipaparkan berbagai konstitusi yang pernah digunakan di
   Indonesia, ada baiknya dibahas lebih dulu pengertian, bentuk, tujuan, fungsi
   nilai dan materi yang dimuat dalam konstitusi.
        Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (Constituer) yang berarti
   membentuk, membentuk suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu
   negara (Wirjono Prodjodikoro, 1989). Herman Heller menjelaskan bahwa
   konstitusi memiliki arti yang lebih luas daripada UUD. Konstitusi
   mengandung pengertian dalam arti politis-sosiologis, yuridis dan sebagai
   suatu undang-undang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara (Muh.
   Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988). C.F. Strong (1966) menyatakan
   bahwa konstitusi merupakan kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan
   kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari yang diperintah serta hubungan antara
   pemerintah dengan yang diperintah. Ahli lain, K.C. Wheare (1975)
   mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan ketatanegaraan dari suatu negara
   yang berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur, atau
   memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Berdasarkan pendapat dari
   para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa konstitusi adalah : (1). Merupakan
   kumpulan kaidah yang memberikan batasan kepada para penguasa, (2).
   Dokumen tentang pembagian tugas dari lembaga-lembaga negara, (3).
   Deskripsi tentang hak-hak asasi manusia.
        Bentuk konstitusi ada beberapa macam, K.C. Wheare (1975)
   mengungkapkan ada beberapa bentuk konstitusi, yakni : (1). Konstiusi tertulis
   dan tidak tertulis, (2). Konstitusi feksibel dan konstitusi rigid, (3). Konstitusi
   derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi, (4). Konstitusi serikat dan
   konstitusi kesatuan, dan (5). Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan
   konstitusi sistem pemerintahan parlementer.
        Tujuan konstitusi dari suatu negara pada prinsipnya adalah untuk
   membatasi kewenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang
diperintah   dan   merumuskan    pelaksanaan   kekuasaan    yang   berdaulat
(Kurniatmanta Soetopawiro, 1987). Pendapat yang hampir sama juga
dikemukakan oleh Karl Loewensten di dalam bukunya “Polical Power and
The Govermental Process”, bahwa konstitusi itu adalah suatu sarana dasar
untuk mengawasi proses-proses kekuasaan (Dahlan Thaib, 2004).
     Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi memiliki fungsi
yang sangat penting, baik sebelum pendirian negara maupun sesudah
pendirian negara, yakni (1). Sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan untuk
mendirikan negara, (2). Dokumen resmi tentang pendirian negara, (3).
Sebagai pokok kaidah negara yang mendasar, dasar negara, asas dan tujuan
negara dan bentuk negara serta asas politik negara, dan (4). Sebagai rujukan
bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Ini berarti, segala peraturan
hukum dan perundang-undangan negara harus berdasarkan pada konstitusi
dan tidak boleh bertentangan.
     Karl Loewensten, membagi tiga jenis penilaian terhadap suatu
konstitusi, yaitu nilai normatif, nilai nominal dan nilai semantic. Dikatakan
mengandung nilai normatif apabila konstitusi itu secara resmi diterima oleh
suatu bangsa dan berlaku bukan saja dalam arti hukum, tetapi dilaksanakan
secara murni dan konsekuen. Dikatakan mengandung nilai nominal, apabila
konstitusi menurut hukum memang berlaku, tetapi dalam kenyataannya tidak
sempurna. Dikatakan mengandung nilai semantic apabila konstitusi itu secara
hukum tetap berlaku, akan tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk
memberi bentuk dari tempat yang telah ada atau hanya sebagai kedok untuk
melaksnakan kekuasaan politik.
     Struycken, mengemukakan bahwa konstitusi tertulis atau UUD
merupakan dokumen formal yang berisi : (1). Hasil perjuangan bangsa di
waktu lampau, (2). Keputusan politik tertinggi ketatanegaraan suatu bangsa,
(3). Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, (4). Suatu
keinginan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang hendak diwujudkan, dan
   (5). Sebagai alat yang berisi sistem politik dan sistem hukum yang hendak
   diwujudkan (Sri Sumantri, 1996). Menurut Mr. J.G. Steenbeek, menjelaskan
   bahwa pada umumnya konstitusi itu berisi tiga hal pokok, yaitu : pertama,
   adanya jaminan hak asasi manusia dan warga negaranya,              kedua
   ditetapkannya susunan kenegaraan yang bersifat fundamental, dan ketiga
   adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat
   fundamental. Ahli lain, Meriam Budiharjo (1991), menyebutkan bahwa setiap
   UUD memuat ketentuan-ketentuan mengenai : (1). Organisasi negara, (2).
   Hak asasi manusia, (3). Prosedur mengubah UUD dan adakalanya memuat
   larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD.
        Secara de facto, negara Indonesia berdiri sejak 17 Agustus 1945 akan
   tetapi secara de jure baru berdiri tanggal 18 Agustus 1945, karena pada
   tanggal inilah PPKI sebagai lembaga tertinggi negara menetapkan Undang-
   undang Dasar negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945.
   Dalam sejarah perkembangannya, konstitusi ketatanegaraan yang pernah
   berlaku di Indonesia antara lain :
   1. UUD 1945 (periode pertama berlaku 18 Agustus 1945 sampai 27
      Desember 1949).
   2. UUD RIS atau konstitusi RIS, berlaku sejak 27 Desember 1949 sampai 17
      Agustus 1950.
   3. UUDS 1950, berlaku sejak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959.
   4. UUD 1945 (periode II) mulai 5 Juli 1959 sampai tahun 2000 dan UUD
      1945 Amandemen mulai tahun 2000 sampai sekarang.


2. Latar Belakang Perubahan Konstitusi
        Pada bagian terdahulu telah dikemukakan, secara sepintas UUD 1945
   telah mengatur seruan paham konstitusi yaitu anatomi kekuasaan tunduk pada
   hukum (supremasi hukum) adanya jaminan dan perlindungan HAM, adanya
   prinsip peradilan yang bebas dan menganut asas kedaulatan rakyat. Namun
dalam kenyataannya, prinsip-prinsip tersebut belum dilaksanakan, belum
dielaborasikan secara proporsional dalam praktek ketatanegaraan di
Indonesia. Beberapa kali pergantian konstitusi telah membawa dampak
terhadap sistem politik dan pemerintahan negara. Berkali-kali pergantian
konstitusi, berkali-kali pula terjadi penyelewengan-penyelewengan terhadap
konstitusi yang telah disusun dan disepakati bersama.
a. Penyimpangan konstitusi pada masa berlakunya UUD 1945 (18 Agustus
   1945 – 27 Desember 1949) dapat dikemukakan : (1). Dengan pasal IV
   aturan peralihan adalah bertentangan dengan pasal I ayat 2. Dalam pasal
   IV aturan peralihan, tugas MPR dijalankan oleh Presiden dibantu Komite
   Nasional. Jadi presiden berfungsi sebagai eksekutif, legislatif dan
   konsultatif. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip konstitusi negara
   Indonesia, (2). Lembaga-lembaga negara belum berfungsi sebagaimana
   mestinya, (3). Keluarnya maklumat pemerintah no 5 BPKNP 14
   Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan dari presidensial
   menjadi parlementer yang ditandai dengan terbentuknya Kabinet Syahrir I.
b. Penyimpangan konstitusi pada masa berlakunya UUD RIS 1949 (27
   Desember 1949 – 17 Agustus 1950), antara lain : (1). Terbentuknya
   bentuk negara serikat yang bertentangan dengan konsep pendirian negara
   kesatuan RI, (2). Pergantian UUD yang dipakai (UUD 1945) menjadi
   UUD RIS (Konstitusi RIS 1949), (3). Berlakunya pemerintahan
   parlementer    yang   tidak   sejalan   dengan     semangat   UUD   1945
   (presidensial). Dampak dari peristiwa-peristiwa tersebut adalah kondisi
   pemerintahan menjadi tidak stabil, selain itu juga muncul gerakan
   separatis atau pemberontakan di berbagai daerah.
c. Penyimpangan konstitusi pada masa berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus
   1950 – 05 Juli 1959) antara lain, (1). Diterapkannya demokrasi liberal,
   yaitu sistem demokrasi yang mengagungkan kebebasan mutlak individu
   atau kelompok, (2). Diterapkannya sistem pemerintahan parlementer yang
   mengakibatkan kondisi politik tidak stabil, kabinet yang dibentuk sering
   berganti-ganti (kabinet jatuh bangun), program-program tidak dapat
   berjalan.
d. Penyimpangan konstitusi pada masa berlakunya UUD 1945 (5 Juli 1959 –
   11 Maret 1966) antara lain (1). Penyelenggaraan negara menganut sistem
   demokrasi terpimpin yang dalam prakteknya menonjolkan peran
   pemimpinnya, bila suatu musyawarah tidak mencapai mufakat maka
   keputusan diserahkan kepada presiden sebagai pemimpin. Dengan
   demikian demokrasi terpimpin tidak sesuIai dengan makna demokrasi itu
   sendiri, (2). Dikeluarkannya penetapan presiden yakni penpres No. 1
   tahun 1959 tentang DPRS, penpres No. 2 tahun 1959 tentang MPRS,
   penpres No. 3 tahun 1959 tentang DPAS, (3). Pengangkatan presiden
   seumur hidup (TAP MPRS No III/MPRS/1963), (4). Presiden
   membubarkan DPR hasil pemilu 1955 (5 Maret 1960) dengan penpres No.
   3 tahun 1960, (5). Pembentukan DPRGR dengan penpres No. 4 tahun
   1960, (6). Ditetapkannya asas NASAKOM (nasionalisme, agama, dan
   komunisme). Hal ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
e. Penyimpangan-penyimpangan      konstitusi   (UUD    1945)   pada   masa
   berlakunya ORBA (11 Maret 1966 – 21 Mei 1998) antara lain : (1).
   Keluarnya TAP MPR No. 1/MPR/1978 pasal 115, TAP MPR No.
   1/MPR/1983 pasal 104 – 109, TAP MPR IV/MPR/1983 dan UU No. 5
   tahun 1985 tentang referendum. Dalam ketentuan ini MPR tidak akan
   mengubah UUD 1945, namun akan melaksanakan secara murni dan
   konsekuen, dan jika MPR akan mengubah UUD 1945 harus minta
   persetujuan kepada seluruh rakyat melalui referendum. Aturan ini tidak
   sesuai dengan pasal 37 UUD 1945, (2). Dalam setiap pelaksanaan Pemilu
   ada anjuran agar PNS untuk loyal pada salah satu parpol (monoloyalitas),
   pada hal PNS adalah abdi negara dan abdi masyarakat, (3). Pengangkatan
   anggota DPR dari unsur TNI/Polri.
   f. Penyimpangan-penyimpangan konstitusi pada masa reformasi dari kurun
      waktu 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang antara lain; Kerja kabinet
      sering tidak kompak, karena memiliki latar belakang partai yang berbeda.
      Kondisi ini sering membuat presiden mengambil kebijakan dengan
      mengganti menteri. Akibatnya, hubungan partai politik yang ada di DPR
      dengan pemerintah tidak harmonis. Hal ini ditunjukkan DPR tidak percaya
      kepada     presiden    sehingga   DPR     memberikan      memorandum       dan
      selanjutnya diakhiri sidang istimewa.


3. Hasil-hasil Amandemen UUD 1945
          Proses pelaksanaan amandemen UUD 1945 dilakukan oleh MPR
   dalam empat tahap. Tahap pertama; tertanggal 14 – 21 Oktober 1999.
   perubahan tersebut dikuatkan dengan keputusan MPR tanggal 19 Oktober
   1999. Perubahan ini meliputi beberapa pasal, antara lain pasal 5 ayat (1),
   7,9,13 ayat (2), 14, 15, 17 ayat (2) dan (3), 20 dan 21 UUD 1945. Tahap
   kedua; dilakukan pada sidang tahunan MPR tahun 2000 yang dikuatkan
   dengan keputusan MPR tanggal 18 Agustus tahun 2000. Perubahan ini
   meliputi pasal 6A ayat (1), 18, 18A, 18B, 19, 20 ayat (5), 20A, 22A, 22B,
   25A, 26 ayat (3), 27 ayat (3), 28A-28J, 30, 36A, dan 36B. Tahap ketiga; tahap
   ini merupakan kelanjutan dari amandemen kedua yang dilakukan oleh badan
   pekerja MPR dan selanjutnya diputuskan dalam sidang tahunan MPR tahun
   2001. Perubahan ini meliputi pasal 1 ayat (2) dan (3), 3, 6, 6A, 7A, 7B, 8 ayat
   (1) dan (2), 11, 17 ayat (4), 22C, 22D, 22E, 23, 23A, 23C, 23E, 23F, 23G, 24
   ayat (1) dan (2), 24A, 24B dan 24C. Tahap keempat; tahap ini merupakan
   kelanjutan perubaham dari tahap ke tiga yang ditetapkan tanggal 10 Agustus
   2002 dalam sidang tahunan MPR tahun 2002. Perubahan ini meliputi pasal 6A
   ayat (4), 8 ayat (3), 11 ayat (1), 16, 23B, 23D, 24 ayat (3), 31, 32 ayat (1) dan
   (2), 33 ayat (4) dan (5), 34, 37, aturan peralihan pasal I, II, dan III dan aturan
   tambahan pasal 1 dan 2.
     Berikut ini adalah perbandingan hasil-hasil amandemen UUD 1945.
No        Muatan Materi                        Perbedaan yang Mendasar
                                 Sebelum Amandemen             Sesudah Amandemen
1      Pembukaan UUD 1945     Tetap (Tidak diamandemen) Tetap (Tidak diamandemen)
2      Bab I Bentuk dan       Kedaulatan di tangan rakyat Kedaulatan                  rakyat
       kedaulatan pasal 1     dan dilakukan sepenuhnya dilaksanakan menurut UUD
                              oleh MPR
                                                           Penegasan Indonesia negara
                                                           hukum
3      Bab II MPR Pasal 2     MPR terdiri atas anggota MPR terdiri atas anggota DPR
       dan 3                  DPR, utusan daerah dan dan DPD
                              utusan golongan
                                                           MPR          mengubah         dan
                                                           menetapkan UUD
                                                           MPR Melantik Presiden dan
                                                           wakil presiden
4      Bab III Kekuasaan      MPR menetapkan UUD dan Presiden dan wakil presiden
       pemerintahan Negara    GBHN                         dipilih dalam satu pasangan
                                                           secara langsung oleh rakyat
                              Presiden dan wakil presiden Presiden dan wakil presiden
                              dipilih oleh MPR dengan memegang jabatan selama
                              suara terbanyak              masa      lima      tahun     dan
                                                           sesudahnya       dapat     dipilih
                                                           kembali dalam jabatan yang
                                                           sama untuk satu kali masa
                                                           jabatan
                              Tidak diatur tata cara Diatur tata cara pemberhentian
                              pemberhentian presiden dan presiden dan wakil presiden
                              wakil presiden               dalam masa jabatan bila
                                                           melanggar hukum
                              Presiden mengangkat dan Dalam pengangkatan dan
                              menerima duta dan konsul, penerimaan duta dan konsul,
                              memberi grasi, amnesti, pemberian             amnesti      dan
                              abolisi, dan rehabilitasi abolisi,         presiden      harus
                              tanpa harus memperhatikan memperhatikan pertimbangan
                              pertimbangan DPR maupun DPR, pemberian amnesti dan
                              MA                           rehabilitasi                harus
                                                           memperhatikan pertimbangan
                                                           MA
5      Bab IV DPA             Mengatur masalah DPA Bab dan materi ini dihapus
                              (dewan         pertimbangan
                              agung) beserta kewajibannya
6      Bab V     Kementrian   Menteri-menteri          itu Setiap menteri membidang
       Negara                 mempimpin        departemen urusan        tertentu      dalam
                              pemerintah                   pemerintahan
7      Bab VI    Pemerintah   Hanya mengatur secara garis Dijabarkan tentang pemerintah
       Daerah                 besar tentang pembagian daerah,           DPRD,       otonomi
                              daerah                       daerah dan hubungan antara
                                                           pemerintah pusat dan daerah
8      Bab VII DPR            Setiap UU menghendaki DPR memegang kekuasaan
No     Muatan Materi                       Perbedaan yang Mendasar
                              Sebelum Amandemen            Sesudah Amandemen
                           persetujuan DPR             membentuk UU
                                                       Setiap rancangan UU dibahas
                                                       DPR dan Presiden untuk
                                                       mendapat persetujuan bersama
                                                       Diatur fungsi DPR yaitu
                                                       fungsi legislasi, pengawasan
                                                       dan anggaran, serta hak-hak
                                                       DPR
9    Bab VIIB Pemilihan    Tidak ada                   Mengatur masalah Pemilu,
     Umum                                              tujuan, asas dan KPU/Komisi
                                                       Pemilihan Umum
                           Tidak ada                   Mengatur      masalah     DPD
                                                       (Dewan Perwakilan Daerah)
10   Bab     VIII    Hak   Tidak ada                   Diatur tentang bank sentral
     Keuangan
11   Bab VIIIA BPK         Materi digabung Bab VIII      Mengatur      masalah    BPK
                                                         (badan pemeriksa keuangan)
12   Bab IX Kekuasaan      Kekuasaan      kehakiman      Kekuasaan          kehakiman
     Kehakiman             dilakukan oleh Mahkamah       dilakukan oleh Mahkamah
                           Agung                         Agung       dan    Mahkamah
                                                         konstitusi
                           Tidak diatur                  Diatur            kewenangan
                                                         Mahkamah        Agung     dan
                                                         Kewenangan         Mahkamah
                                                         Konstitusi
                           Tidak diatur                  Hakim Agung diusulkan oleh
                                                         Komisi Yudisial
13   Bab X Warga Negara    Hanya mengatur masalah        Mengatur masalah warga
     dan Penduduk          warga negara                  negara dan penduduk
                           Dimasukkan dalam pasal 30     Diatur hak dan kewajiban ikut
                           ayat (1)                      serta dalam
14   Bab XA HAM            Tidak ada                     Mengatur secara terperinci
                                                         tentang hak asasi manusia
                                                         (dari pasa 28, 28A sampai
                                                         28J). Upaya bela negara (pasal
                                                         27 ayat (3))
15   Bab XI Agama          Negara     berdasar    atas   Sama/tidak ada perubahan
                           Ketuhanan Yang Maha Esa
                           Kemerdekaan beragama dan
                           beribadah
16   Bab XII Pertahanan    Mengatur usaha bela negara    Mengatur pertahanan dan
     dan Keamanan Negara                                 kemanan (Sistem Hankam),
                                                         Tentara Nasional Indonesia
                                                         dan Polri
17   Bab XIII Pendidikan   Mengatur hal pokok hak        Kewajiban        mengikuti
     dan Kebudayaan        dalam bidang pendidikan       pendidikan dasar, hak di
                           dan kebudayaan                bidang          pendidikan,
                                                         kebudayaan nasional, dan
No           Muatan Materi                         Perbedaan yang Mendasar
                                     Sebelum Amandemen             Sesudah Amandemen
                                                               jaminan pemerintah untuk
                                                               menghormati bahasa daerah
18      Bab                XIV    Pokok-pokok tentang asas Ada penambahan ayat yang
        Perekonomian        dan   ekonomi, cabang produksi mengatur masalah prinsip-
        kesejahteraan Sosial      yang penting dikuasai negara prinsip demokrasi ekonomi.
                                  serta mengatur masalah
                                  bumi, air dan kekayaan alam
                                  Fakir miskin dan anak Adanya            jaminan     sosial,
                                  terlantar dipelihara oleh penyedia fasilitas kesehatan
                                  negara                       dan pelayanan umum
19      Bab XV Bendera,           Hanya mengatur masalah Mengatur masalah bendera,
        bahasa dan lambang        bendera dan bahasa           bahasa, lambang negara, dan
        negara   serta lagu                                    lagu kebangsaan.
        kebangsaan
20      Bab XVI Perubahan         Putusan terhadap UUD            Putusan perubahan UUD
        UUD                       dilakukan            dengan     dilakukan dengan persetujuan
                                  persetujuan minimal 2/3 dari    minimal lima puluh persen
                                  jumlah anggota yang hadir       ditambah satu dari semua
                                                                  jumlah anggota MPR
                                                                  Khusus untuk bentuk negara
                                                                  kesatuan tidak dapat dilakukan
                                                                  perubahan
21      Aturan peralihan          Ada 4 pasal                     Ada 3 pasal, isinya berbeda
22      Aturan tambahan           Ada dua ayat                    Ada dua ayat isinya berbeda
23      Penjelasan UUD            Memuat penjelasan umum          Tidak ada penjelasan
                                  dan penjelasan pasal demi
                                  pasal


4. Makna Amandemen bagi Kehidupan Negara RI
              Bagi kehidupan negara RI, amandemen UUD 1945 memiliki makna
     yang sangat penting, antara lain : (1). Memberi landasan yang tegas dan jelas
     dalam      penyelenggaraan          negara,      (2).       Mendorong        terwujudnya
     penyelenggaraan negara hukum yang demokratis, (3). Meningkatkan jaminan
     perlindungan HAM, karena perubahan ini telah banyak mengatur jaminan hak
     asasi    manusia,     (4).   Meningkatnya       partisipasi     warga      negara    dalam
     pemerintahan, (5). Mendorong terwujudnya civil society yang merupakan
     masyarakat      otonom        dalam      hal     hubungan         sosial     antarpribadi,
     kewarganegaraan, dan kemasyarakatan tanpa intervensi dari pemerintah,
   sehingga memiliki tanggungjawab bersama untuk mewujudkan kesejahteraan
   masyarakat sesuai bidang dan profesi masing-masing.
5. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan UUD 1945 Hasil Amandemen
          Pada hakekatnya amandemen UUD 1945 adalah sebuah tuntutan
   masyarakat yang menginginkan adanya kehidupan berbangsa dan bernegara
   yang lebih baik. Dengan amandemen tersebut diharapkan terselenggaranya
   negara hukum yang demokratis, terhindar dari sistem pemerintahan absolut,
   terjaminnya pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa, terciptanya
   pengawasan pemerintahan yang efektif, terjaminnya perlindungan HAM,
   meningkatnya partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan serta
   terwujudnya masyarakat madani yang tertib, damai harmonis dan sejahtera.
          Setelah terjadinya amandemen UUD 1945, maka konstitusi yang
   berlaku saat ini diharapkan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Namun
   demikian, amandemen ini tidak akan ada artinya jika tidak dibarengi adanya
   sikap positif dan dukungan dari seluruh warga negara, mulai dalam kehidupan
   berkeluarga, sekolah, masyarakat berbangsa dan bernegara.
          Bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara
   dalam melaksanakan UUD yang diamandemen, dapat berupa partisipasi
   positif, partisipasi negatif, partisipasi aktif maupun partisipasi pasif. Positif
   artinya, warga negara dapat meminta agar negara mengusahakan sesuatu yang
   menjadi haknya. Negatif artinya, warga negara berhak untuk menolak campur
   tangan negara terutama menyangkut hak pribadi. Aktif artinya warga negara
   turut aktif menentukan kebijakan publik baik langsung maupun tidak
   langsung. Pasif artinya, warga negara harus patuh terhadap peraturan
   perundangan yang berlaku. Adapun partisipasi warga negara terhadap
   pelaksanaan UUD 1945, dapat meliputi berbagai aspek kehidupan, baik dalam
   bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya maupun di bidang pertahanan
   keamanan.
B. DAMPAK GLOBALISASI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT,
  BERBANGSA DAN BERNEGARA
  1. Hakekat Globalisasi
            Globalisasi membawa perubahan atau tranformasi sosial, ekonomi,
     politik dan budaya serta pertahanan kemanan. Hal ini menuntut kita untuk
     tetap bertahan dalam transformasi tersebut. Globalisasi memberi dampak yang
     sangat besar bagi kehidupan manusia, akibatnya jarak antarbangsa atau
     antarnegara menjadi dekat. Selain itu, globalisasi dapat mengubah perilaku
     dan gaya hidup masyarakat.
            Globalisasi berasal dari kata global, yang berarti mendunia, dimana
     perbedaan jarak dan letak goegrafis tidak lagi menjadi penghalang untuk
     berkomunikasi. (Tilaar, 1999). Dunia seakan tanpa batas, berbagai peristiwa
     dunia dengan mudah dapat diakses. Demikian pula berbagai produk barang
     dari suatu negara dapat dengan mudah ditemukan di negara lain. Jadi
     globalisasi memiliki ciri-ciri antara lain : adanya transparansi di berbagai
     bidang kehidupan, pesatnya perkembangan teknologi, beragai peristiwa di
     suatu negara/daerah dapat dengan mudah diakses di negara lain serta arus
     komunikasi lancar, cepat, seakan tanpa batas.


  2. Faktor Penyebab Globalisasi
            Terdapat dua faktor yang menyebabkan munculnya globalisasi, yaitu
     faktor ekstern dan faktor intern. Faktor ekstern antara lain meliputi : (1).
     Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, (2). Ditemukannya sarana
     komunikasi yang semakin canggih (internet, HP,), (3). Adanya tuntutan pasar
     bebas, sehingga tiap negara terlibat dalam persaingan yang tidak hanya terbats
     di dalam negerinya saja, (4). Adanya keberhasilan perjuangan pro demokrasi
     di beberapa negara di dunia, (5). Meningkatnya peran dan fungsi lembaga-
     lembaga internasional, serta meningkatnya tuntutan HAM di setiap negara.
     Faktor intern antara lain meliputi : (1). Adanya ketergantungan sebuah negara
   terhadap negara lain, (2). Meningkatnya peran media massa, (3).
   Meningkatnya tuntutan transparansi dan kesadaran berdemokrasi, (4).
   Berkembangnya lembaga swadaya masyarakat serta meningkatnya kualitas
   pendidikan masyarakat.


3. Manfaat Globalisasi bagi Bangsa Indonesia
          Bagi bangsa Indonesia, globalisasi memiliki manfaat yang sangat
   besar baik dalam bidang politik (pemerintahan), sosial budaya, ekonomi,
   hukum dan bidang pertahanan kemanan.
          Dalam bidang politik (pemerintahan), dengan adanya globalisasi
   pemerintah dapat dengan mudah melakukan komunikasi dan koordinasi
   antardaerah. Dengan demikian, setiap kebijakan yang telah diambil dapat
   dengan segera sampai pada masyarakat. Demikian pula aspirasi masyarakat
   dapat dengan mudah diterima oleh pejabat pemerintahan. Pejabat negara yang
   melakukan penyalahgunaan kekuasaan dapat segera diawasi, selanjutnya
   dapat dimintai pertanggungjawabannya di hadapan publik. Globalisasi juga
   dapat meningkatkan partisipasi rakyat terhadap pemerintahan terutama dalam
   hal pemilihan anggota parlemen, penempatan pejabat publik, yang sekaligus
   dapat mengontrol jalannya pemerintahan.
          Dalam    bidang   hukum,    globalisasi   mendorong    meningkatnya
   penegakan hukum secara adil dan tidak memihak. Dan bila terjadi
   ketidakadilan hukum, masyarakat akan ikut menekan perilaku para penegak
   hukum yang tidak adil tersebut. Selain itu, mendorong upaya perlindungan
   serta penegakan HAM, karena berbagai pelanggaran HAM yang menjadi
   perhatian masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri dapat dengan
   mudah diakses sehingga negara yang tidak mau menegakkan HAM akan
   mendapatkan tekanan bahkan diisolir oleh masyarakat internasional.
          Dalam bidang ekonomi, globalisasi memperlancar perdagangan luar
   negeri, ekspor impor guna mencukupi kebutuhan masyarakat, meningkatnya
   jaringan kerjasama di bidang ekonomi, tenaga kerja, dan penanaman modal ke
   dalam negeri dalam rangka mempercepat pembangunan. Selain itu,
   mempercepat terwujudnya pasar bebas, mendorong perkembangan industri
   dalam negeri. Melalui sarana informasi yang canggih, berbagai perkembangan
   industri dunia secara cepat dapat diakses oleh masyarakat dan dapat
   dimanfaatkan.
          Dalam bidang sosial budaya, globalisasi dapat mempermudah
   kerjasama dalam upaya pengembangan pendidikan. Perkembangan ilmu
   pengetahuan dan teknologi dari berbagai belahan dunia dapat mudah diakses
   dan diterapkan di Indonesia. Demikian pula, karya seni dan budaya dari
   manca negara dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.
   Dengan demikian masyarakat tidak akan ketinggalanjaman.
          Dalam bidang pertahanan dan keamanan, dengan adanya globalisasi
   kondisi setiap daerah mudah di pantau. Berbagai hambatan, tantangan,
   gangguan dan ancaman dapat diketahui lebih dini, sehingga pemerintah dan
   masyarakat dapat dengan cepat melakukan langkah-langkah penanggulangan.
   Selain itu, kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan dengan negara lain
   dapat dengan mudah dilakukan.
          Melihat kenyataan tersebut di atas, tanpa globalisasi bangsa Indonesia
   akan mengalami kesulitan melakukan komunikasi antardaerah maupun
   antarnegara.


4. Dampak Negatif Globalisasi terhadap kehidupan Masyarakat, Bangsa
   dan Negara
          Dalam bidang politik, globalisasi berpengaruh terhadap persebaran
   ideologi internasional seperti komunisme, kapitalisme dan sosialisme yang
   mana ideologi tersebut bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia.
          Dalam bidang pemerintahan, globalisasi dapat mendorong gerakan
   yang menentang pemerintah secara radikal yang cenderung menggunakan aksi
   kekerasan di berbagai belahan dunia dengan mudah dapat diakses dan ditiru
   oleh masyarakat Indonesia yang sebenarnya sistem pemerintahan, peraturan
   hukum di Indonesia tidak sama dengan negara lain.
             Dalam bidang HAM, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa
   globalisasi dapat meningkatkan penegakan HAM dalam negeri akan tetapi
   juga dapat menjadi penekan terhadan negara Indonesia yang mengancam
   kedaulatan bangsa dan negara RI.
             Dalam bidang ekonomi, globalisasi cenderung ke arah kapitalisme.
   Oleh karena itu, bila diikuti oleh masyarakat dalam negeri, dapat melemahkan
   nilai-nilai ekonomi kekeluargaan. Selain itu, dengan berlakunya pasar bebas
   akibat globalisasi membuat para pedagang kecil dalam negeri kalah bersaing
   dengan produk luar negeri.
             Dalam bidang sosial budaya, globalisasi berpengaruh terhadap gaya
   hidup para generasi muda seperti mode, gaya hidup, perilaku seks bebas,
   narkoba, dll, hal ini dapat merusak nilai-nilai kesopanan, adat istiadat dan
   nilai agama. Selain itu juga dapat melunturkan kecintaan budaya daerah,
   terutama pada masyarakat perkotaan yang cenderung memilih gaya hidup luar
   negeri.
             Dalam bidang pertanahan keamanan, globalisasi dapat meningkatkan
   bahaya gangguan internasional, terutama teroris dunia yang sewaktu-waktu
   dapat menghancurkan kehidupan masyarakat seperti kasus bom bunuh diri,
   dan   teror    lainnya.   Globalisasi   juga   dapat   meningkatkan   kejahatan
   internasional berupa aksi penyelundupan narkoba, senjata api, minuman keras
   dan sejenisnya.


5. Sikap yang perlu dikembangkan menghadapi Globalisasi
             Dalam rangka mengantisipasi pengaruh globalisasi diperlukan sikap
   dan perilaku yang positif baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat,
   berbangsa dan bernegara. Selain itu diperlukan adanya kualitas sumber daya
manusia yang memadai, baik dari segi mental spiritual maupaun aspek
intelektual. Hal ini sangat penting agar masyarakat mampu menerima,
mengadopsi, pengaruh globalisasi tersebut secara positif. Sebaliknya,
masyarakat juga harus siap mampu menangkal pengaruh yang negatif.
       Sikap dan perilaku yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia
antara lain (1). Menumbuhkembangkan nilai-nilai moral dan adat istiadat serta
nilai agama yang baik bagi masyarakat, (2). Membentuk dan mengembangkan
lembaga swadaya      guna memperkokoh kepribadian masyarakat,            (3).
Memperluas lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran yang
pada gilirannya dapat mengeliminir aktivitas masyarakat yang tidak
bermanfaat, (4). Menumbuhkembangkan kesetiakawanan sosial, sehingga
setiap anggota masyarakat merasa memiliki peran dan fungsi di dalam
kelompok, (5). Meningkatkan kerjasama antarwarga.
C. PELAKSANAAN DEMOKRASI DALAM BERBAGAI
    ASPEK KEHIDUPAN
             Pelaksanaan konsep dan prinsip demokrasi merupakan esensi yang
sangat penting karena tujuan pembelajaran PKN antara lain menekankan
pengembangan hidup berdemokrasi. Oleh karena itu yang menjadi prioritas utama
adalah bagaimana konsep-konsep demokrasi itu difahami dan dikuasai serta
bagaimana nilai-nilai demokrasi itu ditegakkan dan dilaksanakan. Sikap dan prilaku
masyarakat merupakan indicator terciptanya masyarakat madani atau Civil Society
yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai peradaban.
              Untuk proyeksi kedepan,semangat membangun masyarakat madani
(Civil Society) sebagai suatu model masyarakat demokratik yang religius dan
berkeadaban memiliki koherensi dengan apa yang disebut sebagai kualitas
masyarakat ideal masa depan ( the ideal community of the future ).
              Menurut Hesselbein (1998), kualitas masyarakat ideal masa depan
yakni masyarakat yang terdiri atas empat elemen pokok,yaitu :
   (1) One standard
       Prinsip mengutamakan kebajikan untuk hidup baik dan menjunjung tinggi
       hukum dan keteraturan
   (2) One heart
       Visi dan arahan untuk menempatkan nilai luhur yang menyatu dalam hati
   nurani     dan mementingkan kepatuhan dan kemampuan membawa diri dalam
   hidup.
   (3) One mind
       Yang mengarah pada tujuan,misi dan kesatuan bukan uniformitas,
   keberagaman        dan bukan keseragaman
   (4) Economic equality
       Tidak ada kemiskinan dalam kehidupan manusia.
Sebelum lebih jauh kita membahas tentang masyarakat demokratis,kita kaji terlebih
dahulu apa konsep dan prinsip demokrasi
.


    Konsep dan prinsip demokrasi
                 Secara etimologis demokrasi berasal dari kata “demos” yang berarti
    rakyat, dan “kratos” atau “kratein” yang berarti kekuasaan atau berkuasa.Jadi
    dapat diartikan demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat,dan rakyatlah yang
    berkuasa.
                 Mengacu pada ucapan Abraham Lincoln,demokrasi dapat diartikan
    suatu pemerintahan dari rakyat,oleh rakyat dan untuk rakyat (the goverment from
    the people,by the people and for the people). Konsep demokrasi dalam hal ini
    lebih mengarah kepada konsep demokrasi dalam kedudukannya sebagai bentuk
    pemerintahan.
                Mendasarkan pada jumlah orang yang memegang pimpinan untuk
    menyelenggarakan kepentingan bersama dalam negara,dikenal tiga corak bentuk
    pemerintahan yaitu: Monarki, Aristokrasi, Demokrasi ( M. Solly Lubis, 2002).
    Monarki, Aristokrasi, dan Demokrasi dianggap sebagai bentuk yang ideal,sedang
    bentuk buruk dari ketiga tersebut adalah : Tirani, Oligarki, dan Anarki.
                Menurut Polybios pertumbuhan dan perkembangan bentuk-bentuk
    pemerintahan suatu negara adalah merupakan suatu Cyclus Bermula dari
    masyarakat yang masih sederhana tampillah seorang yang unggul dan pemberani,
    dan menundukkan fihak yang lemah. Lama kelaman oleh kesatuan masyarakat itu
    ia diakui sebagai raja,maka terbentuklah Monarki. Ketika raja sudah lalai
    memeperhatikan kepentingan rakyatnya maka yang terjadi Tirani.
    Tirani adalah pemerintahan dimana kekuasaan terletak ditangan satu orang dan
    menjalankan kekuasan itu untuk kepentingan sendiri. Hal ini sudah barang tentu
    mendapatkan reaksi dari masyarakat terutama kelompok Aristoi,dan
diruntuhkanlah monarki yang telah bertindak sebagai tirani,lalu berdirilah bentuk
Aristokrasi.
Ketika aristokrasi ini lalai terhadap kepentingan rakyat,dan lebih memperhatikan
kepentingan sendiri,maka bentuk aristokrasi telah sampai pada bentuk yang lain
yaitu Oligarki. Terjadilah reaksi dari masyarakat,maka oligarki dengan revolosi
dirombak menjadi Demokrasi, dimana rakyat sendiri mengambil alih kekuasan
dan bertanggung jawab atas kesejahteraan umum.
Ketika dialam demokrasi muncul perebutan kursi kedudukan,muncul pemimpin
yang bukan pemimpin sejati,yang mengelabui rakyat dengan janji-
janjinya,sehingga negara kacau dan Anarkis. Dalam keadaan demikian
muncullah seorang yang
dapat menguasai keadaan dan merebut pimpinan negara,lalu negarapun telah
berbau
monarki lagi, disamping itu ada kemungkinan muncul seorang diktator. Begitulah
seterusnya,perputaran negeri kembali kepada bentuk semula,menuruti cyclus itu.
         Teori Polibios ini hanya cocok untuk beberapa negara tertentu saja,
misalnya Perancis yang mengalami peralihan dari monarki menjadi demokrasi.
Begitu pula Itali dan Jerman dari demokrasi menjadi monark
Teori Polibios belum dapat dibuktikan dengan tepat,sebab sejarah tidaklah
berulang persis sama seperti keadaan yang lampau. Orang tentu belajar dari
pengalaman masa lampau,sehingga dengan kesadarannya orang tidak akan
bersikap sama seperti masa lampau itu. Selain itu pemerintahan dan kekuasaan
bukanlah barang tetap yang bisa diubah, sehingga tidak mungkin ia dialih dalam
bentuk yang itu-itu juga tanpa perubahan pada pemegang berikutnya.
          Untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis diperlukan
pengembangan nilai-nilai demokratis. Nilai-nilai tersebut antara lain kebebasan
menyatakan pendapat,kebebasan berkelompok,kebebasan
berpartisipasi,kebebasan antar warga,kesetaraan gender,kedaulatan rakyat,rasa
saling percaya dan kerja sama
   .
   Kebebasan berpendapat
   Kebebasan berpendapat sangat dihargai dialam demokrasi,karena kebebasan
   berpendapat ini merupakan hak setiap warga negara.Setiap warga negara dijamin
   hak-haknya untuk menyuarakan aspirasi dan gagasannya melalui berbagai saluran
   publik,seperi media massa,buku,karya seni,maupun melalui wakil-wakil rakyat di
   parlemen. Penindasan terhadap kebebasan berpendapat akan menyebabkan negara
   menjadi represif dan tidak dapat dikontrol sehingga negara akan sangat mudah
   melakukan pelanggaran HAM, akibatnya demokrasi akan mati. Jadi demokrasi
   membangun kondisi agar setiap warga negara mampu menyuarakan pendapatnya.


   Kebebasan berkelompok
Kebutuhan berkelompok merupakan naluri dasar manusia. Demokrasi membuka
banyak alternatif bagi warga negara,sehingga mereka memiliki kebebasan untuk
berkelompok termasuk membentuk partai baru maupun memberikan dukungan
kepada siapapun sesuai dengan kepentingannya


Kebebasan berpartisipasi.
Kebebasan ini sesunguhnya merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan
berkelompok. Ada empat jenis partisipasi,yaitu :
   a. Pemberian suara dalam pemilihan umum
   b. Kontak atau hubungan dengan pejabat pemerintah
   c. Melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah,agar sistem
       politik bekerja lebih baik.
   d. Mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik mulai dari pemilihan Lurah,
       Bupati, Walikota, Gubernur, anggota DPR hingga Presiden sesuai dengan
       sistem pemilihan yang berlaku.


Kesetaraan gender
Merupakan sebuah keniscayaan demokrasi dimana kedudukan laki-laki dan
perempuan memiliki kodrat yang sama sebagai mahluk sosial. Laki-laki dan
perempuan mempunyai akses yang sama dalam politik,sosial,ekonomi dan
sebagainya. Oleh karena itu demokrasi tanpa kesetaraan gender akan berdampak
ketidak adilan.


Kedaulatan rakyat
Dalam negara demokrasi rakyat memiliki kedaulatan. Hal ini berarti rakyat berdaulat
dalam menentukan pemerintahan. Esensi kedaulatan adalah pencipaan otorisasi dan
penegakkan hukum sesuai dengan standar persyaratan kebaikan umum.
Dalam demokrasi politisi harus accountable, yakni melayani segala kebuuhan rakyat.
Mereka harus menyadari bahwa mandat yang mereka peroleh dari rakyat harus
dikembalikan dalam bentuk pemberian pelayanan sebaik mungkin kepada rakyat. Jadi
kedaulatan rakyat memberi politisi mandat untuk menjabat sekaligus sebagai wakil
rakyat yang bertanggung jawab kepada rakyat.


Rasa percaya
Sebuah pemerintahan demokratis akan sulit berkembang bila rasa saling percaya
antar kelompok masyarakat tidak tumbuh. Bila yang ada adalah ketakutan,
kecurigaan, kekhawatiran, dan permusuhan,hubungan kelompok antar masyarakat
akan terganggu secara permanen. Kondisi ini akan sangat merugikan keseluruhan
sistem sosial dan politik. Jika rasa percaya tidak ada,besar kemungkinan pemerintah
akan kesulitan menjalankan agendanya karena lemahnya dukungan dari masyarakat
sebagai akibat adanya rasa tidak percaya. Dalam kondisi seperti ini pemerintah yang
terpilih secara demokratispun bisa terguling dengan mudah sebelum
waktunya,sehingga membuat proses demokrasi berjalan semakin lambat.


Kerja sama
Demokrasi tidak hanya memerlukan hubungan kerjasama antar individu dan
kelompok. Kompetisi,kompromi dan kerjasama merupakan nilai-nilai yang mampu
mendorong terwujudnya demokrasi.
Kerjasama bukan berarti menutup munculnya perbedaan pendapat antar individu dan
antar kelompok.Tanpa perbedaan pendapat,demokrasi tidak mungkin berkembang.
. Perbedaan ini dapat mendorong setiap kelompok untuk bersaing satu sama lain
dalam mencapai tujuan yang lebih baik. .


           Nilai-nilai demokrasi tersebut diatas merupakan wacana normatif yang
memerlukan kondisi tertentu sebagai landasan pengembangannya. Kondisi yang
dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi, pluralisme, dan hubungan yang seimbang
antara negara dan masyarakat (Asykuri Ibn Chamim dkk,2003).
Pertumbuhan ekonomi
           Faktor pertumbuhan ekonomi yang memadai merupakan salah satu faktor
kondisional yang turut mendorong demokrasi,karena kemakmuran ekonomi akan
menghasilkan orang-orang yang lebih percaya diri dan menumbuhkan etos dalam
dirinya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dimasa depan. Hal ini menuntut
tumbuhnya institusi politik yang responsif terhadap kebutuhan rakyatnya.
Disamping itu mendorong bertambahnya lapisan masyarakat yang mendapatkan
pendidikan tinggi,dengan sendirinya memperbesar prosentase komponen masyarakat
yang cenderung kritis,percaya diri, dan bermotivasi tinggi dalam kehidupan mereka.
Begitu pula kondisi ini akan memperkuat kemampuan masyarakat dalam
mendistribusikan SDA dan SDM. Kemampuan ini diubah jadi sarana untuk
kompromi dan akomodasi ditengah masyarakat.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 32 negara yang pertumbuhan
ekonominya rendah semuanya menunjukkan kondisi masyarakat dan sistem
pemerintahan yang tidak demokratis sementara 19 negara dengan tingkat
pertumbuhan ekonomi yang tinggi semuanya adalah negara demokratis.
Pluralisme
Masyarakat plural dapat dipahami sebagai masyarakat yang terdiri berbagai
kelompok.
Didalam masyarakat plural setiap orang dapat bergabung dengan kelompok yang ada
tanpa adanya rintangan-rintangan sistemik yang mengakibatkan terhalangnya hak
untuk berkelompok atau bergabung dengan kelompok tertentu. Kemudahan
bergabung dengan setiap kelompok yang ada juga diperkuat oleh kesediaan dan
keragaman suatu kelompok dalam menerima kemenangan kelompok lain dalam
sebuah persaingan secara jujur.
Masyarakat yang heterogen membuka peluang bagi persaingan dan konflik antar
kelompok yang ada. Akan tetapi kemenangan suatu kelompok yang telah sesuai
dengan aturan yang diakui secara kolektif harus diterima dengan tangan terbuka
sehingga konflik dapat dihindarkan.
Hubungan yang seimbang antara Negara dan masyarakat
Pola hubungan negara dan masyarakat merupakan kondisi lain yang menentukan
kualitas pengembangan demokrasi.
Demokrasi dengan sendirinya sulit berkembang dalam tradisi negara kuat,karena
kecenderungan negara kuat ialah melakukan represi terhadap kekuatan tandingan dari
masyarakat. Dalam tradisi negara kuat tidak mengenal adanya kelompok kritis atau
oposisi.Apabila negara kuat cenderung menghancurkan pondasi demokrasi, kalau
begitu apakah memerlukan negara lemah ? Jelas tidak, karena negara yang lemah
tidak akan mungkin bisa memainkan peran utamanya yaitu melindungi masyarakat
dan mempertahankan kedaulatan negara. Oleh karena itu yang diperlukan dalam
negara demokratis adalah hubungan antar negara dan rakyat seimbang.
Demokrasi memerlukan sebuah negara kuat tetapi menghormati hukum,partai
politik,legislatif,media massa, dan rakyat pada umumnya. Negara seperti inilah yang
dapat memberikan perlindungan bagi rakyatnya dan menjadi penopang bagi
pengembangan nilai-nilai demokrasi.
          Secara historis demokrasi telah tumbuh sejak jaman Yunani kuno,yaitu
pada masa negara kota (City State) Athena, sekitar abad ke-6 sampai ke-3 sebelum
Masehi.
Sebagai negara demokrasi pertama didunia, Athena mampu melaksanakan demokrasi
langsung. Dalam kondisi ekarang ini dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat
permasalahan komunitas yang tinggi, tidak mungkin melaksanakan demokrasi
langsung; bentuk yang paling umum saat ini adalah demokrasi tidak langsung atau
demokrasi perwakilan.
Berdasar alasn historis tersebut dapat dikemukakan bahwa demokrasi seabagai dasar
sistem pemerintahan konstitusionil sudah teruji oleh zaman yang menjunjung tinggi
kebebasan,HAM, persamaan didepan hukum yang harus dimiliki setiap individu dan
masyarakat.


Mengapa demokrasi merupakan pilihan ?
           Alasannya sebenarnya sangat jelas dan sederhana,yaitu dengan demokrasi
Pemerintah dapat dikontrol oleh masyarakat. Dengan demokrasi maka warga
masyarakat dapat membentuk asosiasi-asosiasi yang dapat mengimbangi kekuasaan
pemerintah,warga masyarakat dapat mengartikulasikan aspirasinya,dan dapat
menyatakan dengan jelas apa kepentingannya. Dengan demokrasi warga masyarakat
mempunyai peluang untuk mengajukan alternatif kebijaksanan ketimbang menerima
begitu saja apa yang diajukan pemerintah. Dengan kata lain,demokrasi akan
membatasi peluang pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan yang berlawanan
dengan kehendak masyarakat luas.
           Parameter untuk mengamati apakah demokrasi terwujud atau tidak dalam
suatu negara ,antara lain :


 (1)   Pemilihan Umum yang dilakukan secara teratur dengan tenggang waktu yang
       jelas,kompetitif,jujur dan adil. Pemilihan Umum pada umumnya merupakan
      pintu gerbang pertama yang harus dilewati karena dengan PEMILU lembaga
      demokrasi dapat dibentuk seperti misalnya parlemen,kekuasaan eksekutif dll.
      Kemudian setelah PEMILU biasanya orang akan melihat seberapa besar
      kemungkinan akan terjadi rotasi kekuasaan.
      Kalau dalam suatu negara hanya seseorang yang berkuasa secara terus
      menerus,atau hanya satu partai politik yang mengendalikan roda pemerintahan
      secara dominan dari waktu kewaktu, maka di negara tersebut dapat dinyatakan
      tidak memiliki derajad demokrasi yang cukup. Demokrasi memeberi peluang
      terjadinya rotasi kekuasaan secara teratur dan damai dari seorang Presiden
      atau Perdana Menteri yang satu ke yang lainnya,dari satu partai politik ke
      partai politik lainnya
(2) Rekrutmen politik secara terbuka. Demokrasi memberikan peluang untuk
      mengadakan kompetisi karena semua orang dan kelompok mempunyai hak
dan           peluang yang sama. Oleh karena itu didalam mengisi jabatan politik
sudah                 seharusnya peluang yang dimiliki oleh orang-orang yang
memenuhi syarat                  adalah sama. Di negara-negara yang totaliter dan
otoriter hal seperti ini tidak          akan terjadi karena rekruitmen politik hanyalah
merupakan domain dari                          seseorang atau sekelompok kecil orang.
(3) Akuntabilitas publik; Para pemegang jabatan publik harus bisa
      mempertanggungjawabkan kepada publik apa yang dilakukannya baik secara
      pribadi ataupun sebagai pejabat publik. Apa yang dilakukan harus terbuka
untuk                 dipertanyakan oleh publik. Hal ini dikarenakan si pejabat
tersebut mendapatkan                    amanah dari masyarakat.


(4) Diberlakukan tidaknya hak-hak dasar individu dalam negara,atau biasa disebut
      sebagai Basic Human Right. Hal ini terutama yang menyangkut kebebasan
      berserikat , kebebasan menyatakan pendapat,kebebasan pers, kebebasan dari
      rasa takut, dll. Kalau hak-hak dasar ini diwujudkan dengan sepenuhnya maka
      dapat dinyatakan demokrasi sudah berjalan baik. Tentu saja dengan
         diberlakukannya hak-hak dasar warga negara,maka rakyat mempunyai
 peluang       untuk melakukan kontrol terhadap proses penyelenggaran negara,
 sehingga      penguasa tidak mengambil langkah kebijaksanaan dengan sekehendak
 hati.            .(5) Terwujudnya sebuah Pengadilan yang independent; Hal ini
 sangat diperlukan     dalam rangka pencptaan sistem keseimbangan antar berbagai
 kekuasaan yang        ada dalam negara.Peradilan adalah Juri yang mampu bertindak
 netral apabila        terjadi konflik dalam masyarakat,baik konflik antara lembaga
 politik,atau konflik antara warga dengan Pemerintah.
             Sementara itu Amien Rais (1986), mengemukakan 10 kriteria Demokrasi
untuk mengetahui apakah suatu Pemerintahan dilaksanakan secara demokratis atau
tidak. Kesepuluh kriteria dimaksud adalah :
 1. Partisipasi dalam pembuatan kepuusan
 2. Persamaan didepan hukum
 3. Distribusi pendapatan secara adil
 4. Kesempatan pendidikan yang sama
 5. Empat macam kebebasan
     (mengeluarkanpendapat,persuratkabaran,berkumpul,beragama)
 6. Ketersediaan dan keterbukaan informasi
 7. Mengindahkan Fatsoen (tata krama)
 8. Kebebasan individu (privacy)
 9. Semangat kerjasama
 10. Hak untuk protes
              Dengan indikator yang hampir sama,Alamudi (1994) mengemukakan
beberapa unsur soko guru demokrasi,yaitu : (1) Kedaulatan Rakyat, (2) Pemerintahan
berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, (3) Kekuasaan mayoritas, (4) Hak
minoritas, (5) Jaminan HAM, (6) Pemilihan yang bebas dan jujur, (7) Persamaan
didepan hukum, (8) Proses hukum yang wajar, (9) Pembatasan Pemerintah secara
konstitusional, (10) Pluralisme sosial,ekonomi, dan politik, (11) Nilai-nilai
toleransi,pragmatisme, krjasama dan mufakat.
              Alamudi menjelaskan bahwa dalam negara yang demokratis warganya
bebas mengambil keputusan melalui kekuasan mayoritas,namun tidak benar bahwa
kekuasaaan mayoritas itu selalu demokratis. Suatu negara dapat dikatakan demokratis
apabila kekuasaan mayoritas digandengkan dengan jaminan atas HAM. Kelompok
sesmayoritas dapat melindungi kaum minoritas. Hak-hak minoritas tidak dapat
dihapuskan oleh suara mayoritas.Semua kelompok golongan atau warga negara
hendaknya mendapatkan perlindungan hukum atau mendapat jaminan menurut UU.
           Untuk mengembangkan budaya demokrasi dalam pemerintahan
diperlukan sistem yang demokratis pula . Ada beberapa sistem yang dikembangkan
untuk mendukung pemerintahan demokrasi yaitu ; Sistem Parlementer, Sistem
Presidensiil, Kekuasaan Eksekutif terbatas, Pemberdayaan badan Legislatif.
           Demokrasi ditingkat negara sangat membutuhkan dukungan dari berbagai
lapisan sosial,terutama dukungan dari unit-unit keluarga dan berbagai kominitas
sosial lainnya. Musyawarah dan kesepakatan dalam keluarga merupakan bagian
terpenting dalam proses pembelajaran demokrasi dalam keluarga. Karakter privat,
seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan
martabat manusia dari setiap individu adalah wajib dimiliki oleh setiap anggota
masyarakat.
Karakter publik, juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga
negara,kesopanan, mengindahkan aturan main (Rule of Law/ROL), berpikir kritis, dan
kemauan untuk mendengar,bernegosiasi, dan berkompromi merupakan karakter yang
sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses.
D. Pelaksanaan Otonomi Daerah
          Sejarah Ketatanegaraan RI sudah sejak awal meletakkan Otonomi Daerah
(OTODA) sebagai salah satu sendi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan
negara. OTODA diadakan bukan sekedar menjamin effisiensi penyelenggaraan
pemerintahan,bukan pula sekedar menampung kenyataan negara yang luas, lebih dari
itu OTODA merupkan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen
mewujudkan kesejahteraan umum.
          Sesuai dengan ketentuan UU no.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah yang dimaksud OTODA adalah Hak,Wewenang dan Kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
                                     BAB III
                          EVALUASI DAN REFLEKSI


A. Evaluasi
   Petunjuk :
   Kerjakan soal di bawah ini !
   1. Samakah konstitusi dengan Undang-Undang Dasar ? Berikan argumentasi
      secukupnya !
   2. Jika dikaitkan pendapat dari Karl Loewenstein, UUD 1945 mengandung nilai
      yang mana ? Berikan argumentasi secukupnya !
   3. Jika dilihat dari sifatnya, UUD 1945 bersifat fleksibel ataukah rigid ? Berikan
      penjelasan secukupnya !
   4. Sejak ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 telah mengalami
      beberapa kali mengalami perubahan. Deskripsikan secara singkat mekanisme
      perubahan tersebut !
   5. Uraikan secara singkat dampak positif dan negatif dari globalisasi bagi
      kehidupan bangsa dan negara di Indonesia !
   6. Uraikan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan dampak
      negatif sebagai akibat globalisasi bagi kehidupan bangsa dan negara di
      Indonesia !


B. Refleksi
   1. Pada hakekatnya, perubahan/amandemen UUD 1945 adalah sebuah tuntutan
      masyarakat yang menginginkan adanya kehidupan berbangsa dan bernegara
      yang lebih baik. Dengan amandemen tersebut, diharapkan terselenggaranya
      negara hukum yang demokratis, terhindar dari sistem pemerintahan absolut,
      terwujudnya pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa, terciptanya
      pengawasan pemerintahan yang efektif, terjaminnya perlindungan HAM,
      meningkatnya partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan serta
       terwujudnya masyarakat madani yang tertib, damai, harmonis dan sejahtera.
       Namun demikian, perubahan / amandemen tersebut tidakakan ada artinya jika
       tidak dibarengi adanya sikap positif dan dukungan dari seluruh warga negara
       mulai dari kehidupan pribadi, keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa dan
       bernegara.
   2. Globalisasi memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia
       di semua aspek kehidupan, baik kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya,
       hukum, HAM maupun pertahanan dan keamanan. Dampak tersebut dapat
       berifat positif maupun negatif.
   3. Dalam rangka mengantisipasi dampak negatif dari globalisasi diperlukan
       sikap dan perilaku yang positif setiap warga negara, baik dalam kehidupan
       pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu juga diperlukan
       kualitas sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi mental spiritual
       maupun dari segi intelektual.


DAFTAR PUSTAKA
Adnan Buyung Nasution, (1995). Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia.
         Penerjemah : Sylvia Tiwon. Jakarta : Graffiti.
Dahlan Thaib, et.al. (2004). Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta : PT. Raja Grafindo
         Persada.
Koerniatmanta Soetoprawiro, (1987), Konstitusi : Pengertian dan Perkembangannya,
         Pro Justitia, No 2 tahun V, Mei 1987.
Merriam Budiharjo, (1992). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka
         Utama
Moh. Kusnardi, Harmaily Y. Ibrahim, (1983). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta
         : PT. Sastra Hudaya
Muhtar Probotinggi, (1998). Strategi dan Upaya Penyusunan Agenda Politik dalam
         Reformasi. Makalah disampaikan dalam seminar di P4K UGM. Yogyakarta
         : 29-30 Juni 1998.
Strong, C.F., (1966), Political Constitutions. London : Sidwick and Jackson Limited
Tilaar, (1999), Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional, Magelang :
         Indonesia Tera
Wheare.K.C. (1975). Modern Constitution. London : Oxford University Press, Third
         Impression, New York and Toronto
Wiryono Projodikoro, (1989). Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia. Jakarta :
         Dian Rakyat

								
To top