PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Document Sample
PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA Powered By Docstoc
					 PERSATUAN DAN
KESATUAN BANGSA
Dewi Gunawati,S.H,M.Hum
             HAKEKAT BANGSA
Ernest Renan (1823-1892) mengartikan bangsa dengan
  “jiwa, suatu asas rohani”. Ada dua hal yang membentuk
  asas rohani tersebut. Pertama, kepemilikan bersama
  atas sebuah warisan kenangan yang kaya. Terutama
  kenangan akan pengorbanan masa lalu. Kedua,
  kesepakatan/persetujuan di masa kini, hasrat yang tegas
  untuk hidup bersama, kehendak untuk terus
  mempergunakan warisan (kenangan) yang diterima
  secara merata dan tak terpisahkan. Bangsa merupakan
  sebuah hasil proses historis dari serangkaian kejadian
  yang menyatu. Maka bangsa adalah suatu solidaritas
  dalam skala besar, yang terbentuk karena adanya
  kesadaran, bahwa orang telah berkorban banyak di
  masa lalu, dan bersedia untuk kembali berkorban di
  masa mendatang.
   menurut Hobsbawn, bangsa adalah hasil sebuah kreasi
    kultural, hasil dari identifikasi nasional, yaitu upaya orang-
    orang untuk mengidentifikasikan dirinya sendiri dan mereka
    yang dianggapnya sebagai satu bangsa.
   Hobsbawn kemudian mengdopsi teorinya Miroslav Hroch
    tentang tahap pembentukan bangsa, yaitu :
   Tahap pertama, kebangkitan kebudayaan , literatur, dan
    identitas kerakyatan. Ini ditandai dengan: Pertama; asosiasi
    historisnya kepada negara yang saat ini ada atau pernah ada
    dan memiliki masa lalu yang panjang; Kedua, keberadaan
    kebudayaan elit yang telah lama mapan, dengan literatur
    nasional dan administratif lokal nasional (vernakular); Ketiga,
    adalah kemampuan untuk menaklukkan.
   Tahap kedua, Proto-Nasionalisme Populer (Popular Proto-
    Nationalism), yaitu sebuah ikatan bangsa yang terdiri dari
    kaum sukarelawan dan militan pembela tentang “ide-ide
    nasional”. Kriterianya adalah adanya bahasa, etnisitas,
    agama, dan adanya kesadaran sebagai bagian dari sebuah
    entitas politik yang masih hidup dan berlangsung.
   Tahap Ketiga, yaitu ketika program-program nasional
    membutuhkan dukungan massa atau setidaknya sebagai
    dukungan massa yang diklaim telah mereka wakili. Transisi
    dari tahap Kedua ke Ketiga merupakan “keadaan yang krusial
   Perbedaan pemahaman tentang bangsa menunjukkan
    perbedaan cara pandang para ahli terhadap bangsa itu,
    terutama dalam kaitannya dengan negara, tetapi yang
    jelas dalam sebuah bangsa “terjadi relasi intensif antar
    individu didalamnya”. Sedangkan apabila kita merujuk
    pada sejarah hukum internasional yaitu dalam bukunya
    Arthur Nussbaum yang berjudul “A Concise History of
    The Law of Nations” (1947 & 1954) lebih menyebut
    hukum bangsa-bangsa bahkan Organisasi Internasional
    yang bersifat lintas pun dikenal dengan Liga Bangsa-
    Bangsa. Hal ini terjadi karena semua negara pada saat
    sebelum Perjanjian Westphalia 1648 atau pada saat
    Perang 30 tahun (1618-1648) dan sebelumnya adalah
    satu bangsa dalam arti antropologis. Artinya antara
    batas bangsa dan negara adalah sama. Perjanjian
    Westphalia tersebut membebaskan negara dari
    kekuasaan gereja, sehingga negara dalam arti satu
    bangsa menjadi berdaulat tidak dibawah kekuasaan
    gereja.
      materialisme historis dan
          dialektika lenin
 komunitas yang stabil,ternyatakan secara
  historis
 kategori historis masa kapitalisme
 kesamaan bahasa
 kesamaan wilayah
 kesamaan proses ekonomi
 kesamaan make up psikologis yang
  termanisfestasi dalam kesamaan budaya
 definisi total
          unsur-unsur negara
 a permanent population
 a defined territory
 a government
 a capacity to enter in to relations with
  other states
         asas kontinuitas negara
   Asas penting dalam hukum internasional
    tentang negara adalah “Asas Kontinuitas
    Negara” (continuity of states), yang berarti
    tidak terputusnya kedudukan suatu negara
    (sekali ia terbentuk) perubahan-perubahan
    apapun yang telah terjadi di dalamnya.
    Sebagai kelanjutnan asas tersebut, maka
    secara yuridis diadakan pemisahan antara
    negara dengan pemerintah, meskipun
    dengan sendirinya tidak mungkin ada
    negara tanpa pemerintah.
                    pengakuan
 teori pengakuan
  (konstitutif,deklaratoir,pemisah)
 pengakuan terpisah
   Berdasarkan asas kontinuitas negara, secara yuridis
    harus diadakan pemisahan yang tegas antara
    negara dan pemerintah, meskipun adanya
    pemerintah itu merupakan salah satu unsur mutlak
    dari suatu negara. Berarti pengakuan suatu negara
    berlaku syarat-syarat tertentu dan bagi pengakuan
    pemerintah berlaku pula syarat-syarat lainnya. Oleh
    karena itu dapat terjadi pada waktu berdirinya suatu
    negara baru, pengakuan yang diberikan pada negara
 pengakuan pemerintah baru dibagi:
 doktrin legitimasi
 doktrin de facto-ism
 pengakuan de facto
 pengakuan de yure
 doktrin tobar
 doktrin estrada
 pengakuan pemberontak
 pengakuan beligerensi
     keterbukaan dan keadilan
Keterbukaan atau transparansi dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan
secara keseluruhan semakin dituntut untuk
menjamin akses stakeholders terhadap
berbagai informasi mengenai proses
kebijakan public, alokasi anggaran untuk
pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan
dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kebijakan.
                  keadilan
   John Rawls dalam bukunya A Theory of
Justice pada tahun 1971 menyebutkan ada 2
prinsip keadilan. Prinsip pertama, tiap-tiap
orang memiliki hak yang sama atas
kebebasan dasar yang paling luas, seluas
kebebasan yang sama bagi semua orang.
Kedua, ketidak samaan social dan ekonomi
harus diatur sedemikian rupa sehingga
memberikan keuntunganterbesar bagi yang
paling tidak diuntungkan, dan membuka
posisi dan jabatan bagi semua dalam kondisi
    Justice As Fairness: A Restatement tahun
    2001, Rawls merevisi pendapatnya tentang
    prinsip      keadilan      menjadi                :


Setiap orang memiliki hak sama dan tidak dapat
dibatalkan (indefeasible) dalam hal kebebasan-
kebebasan dasariah, dimana kebebasan-kebebasan ini
cocok dan sama dengan kebebasan bagi semua orang;
Ketimpangan social dan ekonomi adalah untuk

memenuhi dua kondisi,
pertama, melekat dalam semua posisi dan jabatan

yang terbuka untuk semua di bawah kondisi-kondisi
kesamaan kesempatan yang fair; dan
 kedua, diarahkan menjadi keuntungan yang lebih


besar bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam
anggota masyarakat (prinsip perbedaan).
                  partisipasi
Alasan perlunya partisipasi dalam Negara
demokrasi dikatakan oleh Wagle (2000) bahwa
demokrasi hanya akan memiliki arti ketika
masyarakat atau warganegara sebagai
stakeholders utama selalu dilibatkan dalam proses
pembuatan semua jenis kebijakan public yang
dihasilkan oleh pemerintah. Hal ini karena setiap
kebijakan public yang dibuat oleh pemerintah selalu
memiliki implikasi luas bagi masyarakat. Oleh
karena itu, partisipasi public dalam proses
pembuatan kebijakan public adalah satu-satunya
cara untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa
pembuatan kebijakan public dilakukan secara

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:5770
posted:2/5/2010
language:Indonesian
pages:15