Docstoc

maetri kwrganegara

Document Sample
maetri kwrganegara Powered By Docstoc
					Pertemuan 5

Hak Dan Kewajiban Warga Negara
 A. Pengertian Warga Negara dan
        Kewarganegaraan
• Warga negara
Warga negara artinya warga atau anggota dari
   suatu negara.
Warga negara terjemahan dari kata citizen yang
   mempunyai arti:
1. Warga negara
2. Petujuk dari sebuah kota
3. Sesama warga negara,sesama
   penduduk,orang setanah air.
4. Bawahan atau kawulo
            kewarganegaraan
Kewarganegaraan artinya keanggotaan yang menunjukkan
   hubungan atau ikatan antara negara dengan warga
   negara. Kewarganegaraan dibedakan menjadi 2 yaitu:

A.Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan
    sosiologis,Yaitu:
1. Dalam yuridis yaitu ikatan hukum antara warga negara
    dengan negara. Contohnya akte kelahiran,surat
    pernyataan dan lain-lain

2.  Dalam sosiologi yaitu ikatan yang lahir dari
    penghayatan warga negara yang bersangkutan atau
    ikatan formal warga negara dengan negara.
B. Kewarganegaraan dalam arti formil dan materiel
1. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada
    tempat kewarganegaran.
     B. Kedudukan warga negara
•    Penentu warga negara berdasarkan sisi kelahiran
A.   Asas ius soli yaitu asas yang menyatakan bahwa kewarganegara
     seseorang ditentukan dari tempat dimana ia dilahirkan.
B.   Asas ius sanguinis yaitu asas yang menyatakan bahwa
     kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan
     dari orang tersebut.
     Penentu warga negara berdasarkan perkawinan
A.   Asas kewarganegaraan suami istri harus sama dan satu.
B.   Asas persamaan derajat tidak menyebabkan perubahan status
     warga negara suami atau istri.

Penentu kewarganegaraan yang berbeda dapat menciptakan problem
    kewarganegaraan yaitu apatrid adalah orang yang tidak memiliki
    kewarganegaraan dan bipartride adalah istilah orang yang
    memiliki kewarganegaraan ganda.
#Warga negara indonesia#
Negara indonesia menentukan siapa-siapa yang menjadi
    warga negara yang tercantum dalam pasal 26 UUD’45
    yaitu
a. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang
    bangsa indonesia asli dan orang bangsa lain yang
    sudah disahkan dengan undang”
b. Penduduk ialah warga negara indonesia dan orang
    asing yang bertempat tinggal di indonesia.
c. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur
    dengan undang-undang.
#ketentuan undang-undang mengenai warga negara
    indonesia.
Undang-undang yang mengatur kewarganegaraan
    indonesia adalah undang-undang nomor 62 tahun
    1958 yang disahkan pada 11 januari 1958.
C. Hak dan kewajiban warga negara indonesia
1. Wujud hubungan warga negara dengan
    negara
Wujud hubungannya adalah berupa peranan.
    Peranan adalah tugas apa yang dilakukan
    sesuai dengan status yang dimiliki sebagai
    warga negara.
Peranan pasif adalah kepatuhan warga negara
    terhadap perundang-undangan yang berlaku.
Peranan aktif adalah aktifitas warga negara untuk
    terlibat atau berpartisipasi serta ambil bagian
    dalam kehidupan bernegara, terutama dalam
    mempengaruhi keputusan publik.
Peranan positif adalah aktifitas warga negar dalam
    meminta hak pelayanan.
Peranan negatif adalah aktifitas warga negara
    untuk menolak campur tangan negara dalam
    persoalan pribadi.
            Pertemuan 6

Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara tercantum
 dalam pasal 27-34.
                         Demokrasi
A.   Hakikat demokrasi
1.   Pengertian etimologis demokrasi
Demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Dan pada
     masa ini demokrasi langsung yang digunakan di yunani, tapi lambat laun
     sulit dilaksanakan karena:
a.   Tidak ada tempat yang menampung seluruh warga yang jumlahnya
     cukup banyak.
b.   Untuk musyawarah sulit dilakukan
c.   Hasil persetujuan sulit dicapai
d.   Masalah yang dihadapi negara semakin komplek dan rumit shg butuh
     orang yang khusus untuk menanganinya.
Sehingga dibebtuk badan perwalian rakyat sebagai penyalur aspirasi rakya
     sehingga dikenal dengan demokrasi perwalian.
Penyaluran aspirasi rakyat ada dua macam demokrasi yaitu:
1. Demokrasi langsung yaitu demokrasi yang mengikut sertakan warga
     negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan-
     kebijakan.
    2. Demokrasi tidak langsung adalah paham
    demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem
    perwakilan.
2. Pengertian terminologis demokrasi
Dari sudut terminologis, definisi demokrasi
    dikemukakan oleh beberapa ahli politik yaitu
a. Menurut harris soche: bentuk pemerintahan
    rakyat
b. Menurut hennry B. mayo: sistem yang
    ditentukan atas dasar mayoritas
c. Menurut ICFJ: keputusan politik
    diselenggarakan warga negara
d. Menurut C.F Strong: mayoritas masyarakat
    politik ikut serta sistem perwakilan.
e. Menurut samoel huntington: sistem politik
    sebagai demokratis
a.   Kebebasan atau persamaan
b.   Kedaulatan rakyat

3. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan
Demokrasi pada masa lalu sebagai bentuk pemerintahan tapi sekarang
     dipahami senagai sistem pemerintahan atau politik.
Pembagian bentuk pemerintahan secara klasik dibedakan menjadi:
a.   monarki: dipegang seseorang sebagai pemimpin tertinggi untuk
     kepentingan rakyat
b.   Tirani: dipegang seseorang sebagai pemimpin tertinggi untuk
     kepentingan pribadi
c.   Aristokrasi: dipegang sekelompok orang untuk kepentingan rakyat
d.   Oligarki: dipegang sekelompok orang untuk kepentingan sendiri
e.   demokrsi: dipegang rakyat untuk kepentingan rakyat
f.   Mobukrasi: dipegang rakyat tetapi rakyat tidak tahu
Bentuk semua itu adalah bentuh yang buruk bagi pemerintahan dan
     sekarang tidak dianut. Untuk pemerintahan yang sekarang dianut
     adalah bentuk pemerintahan modern yang dibagi menjadi 2:
a.   monarki: pemerintahan yang bersifat kerajaan
b.   Republik: pemerintahan yang dipimpin oleh presiden atau
     perdana mentri
Sekarang ini demokrasi sebagai sistem politik yang dibedakan menjadi
      2 yaitu: sistem politik demokrasi dan sistem politik nondemokrasi
5. Demokrasi sebagai sikap hidup
Demokrsi disini berperilaku sedemikian rupa untuk mendukung
      pemerintahan atau demokrasi. Perilaku demokrasi ada dalam
      manusia itu sendiri, baik selaku warga negara maupun pejabat
      negara
B. Demokratisasi
Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip demokrasi
      pada setiap kegiatan politik kenegaraan.
Demokratisasi melalui beberapa tahapan
1. Tahap pertama adalah pergantian dari penguasa nondemokratis
      ke penguasa demokrasi
2. Tahap kedua pembentukan lembaga-lembaga dan parati politik
      dan tertip demokrasi
3. Tahap ketiga konsolidasi demokrasi
4. Tahap keempat praktik demokrasi sebagai budaya politik
      bernegara
Ciri demikratisasi
a. Berlangsung secara evolusioner atau waktu yang lama
Proses perubahan secara persuasif bukan koersif atau bukan paksaan
Proses yang tidak pernah selesai atau yang berangsung terus menerus
                          Pertemuan 7
Demokrasi di indonesia
Demokrasi desa
Demokrasi desa memiliki 5 unsur yaitu:
Rapat
Mufakat
gotong-royong
Hak menyingkir dari kekuasan raja yang absolut
Demokrasi desa tidak dijadikan pola demokrasi di indonesia namun kelima unsur
    dijadikan konsep demokrasi indonesia yang modern. Demokrasi indonesia modern
    menurut muh hatta meliputi 3 hal yaitu:
Demokrasi dibidang politik
Demokrasi dibidang ekonomi
Demokrasi dibidang sosial
Demokrasi pancasila
Demokrsi yang berkembang di indonesia adalah demokrasi pancasila. Pancasila adalah
    ideologi nasional yaitu seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai, adil, dan
    menguntungkan bangsa. Sebagai ideologi bangsa pancasila berfungsi sebagai:
cita-cita masyarakat yang kemudian menjadi pedoman dalam membuat dan menilai
    keputusan politik
Alat pemersatu masyarakat yang menjadi sumber penyelesaian konflik yang terjadi.
a.    Secara luas demokrasi pancasila berarti kedaulatan rakyat yang
      didasarkan pada nilai-nilai pancasila dalam bidang politik,
      ekonomi, dan sosial
b.    Secara sempit demokrasi pancasila berarti kedaulatan rakyat
      yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam
      pernusyawaratan perwakilan.
Perkembangan demokrasi indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesia telah mengalami pasang surut
      dan setua dengan usia republik indonesia itu sendiri
Demokrasi indonesia sampai masa orde baru dibagai dalam 3 masa
      yaitu:
1.    masa republik I, yaitu masa demokrasi parlementer
2.    Masa republik II, yaitu masa demokrasi terpimpin
3.    Masa republik III, yaitu masa demokrasi pancasila yang
      menonjolkan sistem presidensil.
Alur periodisasi demokrsi indonesia
a.    Periode masa revolusi kemerdekaan
b.    Masa demokrsi parlementer
c.    Masa demokrsi terpimpin
Demokrasi di indonesia dibagi juga kedalam
   periode
a. Pelaksanaan demokrasi masa revolusi
   tahun 1945-1950
b. Pelaksanaan demokrasi orde lama yaitu
   liberal 1950-1959 dan terpimpin 1959-
   1965
c. Pelaksanaan demokrasi orde baru 1966-
   1998
d. Pelaksanaan demokrasi masa transisi
   1998-1999
e. Pelaksanaan demokrasi masa revormasi
   1999- sekarang
1.     Landasan sistem politik demokrasi di indonesia
sistem politik menyebabkan 2 perbedaan antara sistem politik demokrasi dengan sistem
       politik nondemokrasi yaitu tentang hak kebebasan warga negara, kekuasaan
       pemerintah dan pemberian keadilan
Landasan negara indonesia terletak pada pembukaan UUD’45 alenia 4 dan pasal 1 ayat
       2.
Dan isi serta mekanisme sistim politik dirumuskan pada bagian-bagian pasal UUD’45.
2. sendi-sendi pokok sistem politik demokrasi indonesia
a.     Ide kedaulatan rakyat
b.     Negara berdasar atas hukum
c.     Bentuk republik
d.     Pemerintahan berdasarkan konstitusi
e.     Pemerintahan yang bertanggung jawab
f.     Sistem perwakilan
g.     Sistem pemerintahan presidensil
Mekanisme ddalam sistem politik indonesia
pokok-pokok dan sistem indonesia
a.     Merupakan bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas
b.     Bentuk pemerintahan republik
c.     Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan
d.     Kabinet atau mentri diangkat oleh presiden dan bertangungjawab atas presiden
e.     Parlemen terdiri dari 2
f.     Pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR,
       anggota DPD, anggota DPRD provinsi, kabupaten da kepala daerah
g.     Sistem multi partai
h.     Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA dan badan peradilan dibawahnya
i.     Lembaga negara lainnya
Masa depan demokrasi
Demokrasi bisa ditindas untuk sementara karena
    kesalahannya sendiri tetapi setelah mengalami cobaan
    yang pahit ia akan muncul dengan penuh keinsafan
    menurut muh hatta. Demokrasi telah menjadi isu
    global dan berbarengan dengan isu HAM dan
    persoalan lingkungan hidup dan berharap akan masa
    depan demokrasi.
5 kondisi yang diperlukan bagi kelancaran demokrasisasi di
    negara berkembang yaitu:
a. Penguatan struktur ekonomi
b. Tersedianya kebutuhan-kebutuhan pokok warga
    negara
c. Kemapanan kesatuan dan identitas nasional
d. Pengetahuan yang luas
e. Presim yang terbuka dan bertanggung jawab dalam
    penggunaan sumber-sumber publik secara efisien
f. Pengakuan demokrasi yang baik dan kredibel dari
    negara demokratis lain
Pendidikan Demokrasi

Sistem politik demokrasi suatu negara berkaitan 2 hal yaitu
   institusi (struktur) demokrasi dan perilaku (kultur)
   demokrasi. Masyarakat demokrasi dapat terwujud bila
   disuatu negara tersebut terdapat institusi demokrasi dan
   sekaligus berjalannya perilaku demokrasi.
Institusi atau setruktur demokrasi menunjuk pada
   tersedianya lembaga-lembaga politik demokrasi yang
   ada disuatu negara.
Perilaku atau kultur demokrasi menunjuk pada berlakunya
   nilai-nilai demokrasi di masyarakat.
Demokrasi tidak hanya memerlukan institusi,hukum atau
   aturan ataupun lembaga-lembaga negara lainnya.
   Demokrasi sejati memerlukan sikap dan perilaku hidup
   demokrasi masyarakatnya. Pendidikan demokrasi
   mutlak diperlukan. Pendidikan demokrasi hakikatnya
   adaah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa
   diterma dan dijalankan oleh warga negara.
Pengetahuan dan kesadaran akan nilai demokrasi itu meliputi tiga hal yaitu:
1.   Kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling
     menjamin hak-hak warga masyarakat.
2.   Demokrasi adalah sebuah learning proces yang lama dan tidak sekedar
     meniru dari masyarakat lain.
3.   Kelangsungan demokrasi tergantung pada keberasilan
     menstranformasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat.

Syarat terselenggaranya pemerintah demokrasi dibawah rule of law menuru
     organisasi hukum internasional:
a.   Perlindungan konstitusionil
b.   Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
c.   Pemilihan umum yang bebas
d.   Kebebasan untuk berpendapat
e.   Kebebasan untuk berserikat
f.   Pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan mengemban misi sebagai berikut:
a.   Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan kewarganegaraan
     dalam arti sesungguhnya.
b.   Pendidikan kewarganegaraan sebagai nilai dan karakter.
c.   Pendidikan kewarganegaraan sebagai bela negara.
d.   Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi
            Hak Asasi Manusia
Sejarah perjuangan umat manusia sesungguhnya
    merupakan sejarah perjuangan untuk menegakkan
    hak asasinya baik hak sebagai individu,kelompok,atau
    hak asasi sebagai bangsa.
A. Pengertian HAM
HAM merupakan merupakan hak dasar yang melekat dan
    dimiliki setiap manusia sebagai anugrah Tuhan YME.
Pengakuan trhadap HAM memiliki dua landasan,sbb:
a. Landasan yang langsung dan pertama yakni kodrat
    manusia.kodrat manusia adalah sama dan sederajat
    dan martabatnya.
b. Landasan yang kedua dan yang lebih dalam.manusia
    adalah ciptaan tuhan, karena tuhan manusia adalah
    sama kecuali nanti pada awalnya.
B. Hak Asasi Manusia
Brdsrkan pd UUD no.39 thn 1999 dinyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang
     melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sbg makluk Tuhan YME dan
     merupakan anugrahnya yg wajib dijunjung tinggi,dan dilindungi oleh negara
     hukum,pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat
     dan martabat manusia.

Ciri pokok HAM :
1. HAM tidak perlu dibeikan dan diwarisi.
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin,asal-
      usul,ras,agama,etnik,dan pandangan politik.
3. HAM tidak boleh dilanggar.

SEJARAH PERKEMBANGAN HAM
Latar belakng sejarah HAM pada hakikatnya muncul karena inisiatif manusia terhdp
     harga diri dan martabatnya,sbgai akibat tindakan sewenang-wenang dari
     penguasa,penjajahan,perbudakan,ketidak adilan, dan kezaliman.
Perkembangan pengakuan HAM ini berjalan secara perlahan dan beraneka ragam.
     Perkembanganya sebagai berikut:
a. Perkembangan HAM pada masa sejarah
b. Perkembangan HAM di inggris
c. Perkembangan HAM di Amerika serikat
d. Perkembangan HAM di prancis
e. Atlantik Charter thn 1941
f.   Pengakuan HAM oleh perserikatan Bangsa-Bangsa.
g. Hasil sidang majelis umum PBB tahun 1966
h.
                    Pertemuan 9
HAM di Indonesia
1.   Pengakuan bangsa indonesia akan HAM
Pengakuan HAM tercantum dalam UUD’45. pengakuan HAM dalam UUD’45
     dan peraturan lainya adalah sbb:
a.   Pembukaan UUD’45 alinea pertama
b.   Pembukaan UUD’45 alinea keempat
c.   Batang tubuh UUD’45
d.   Ketetapan MPR
e.   Peraturan prundang-undangan adalah UU nomor 39 tahun1999.
2.   Penegakan HAM
kelembagaan yang menangani masalah yang berkaitan dengan penegakan
     HAM antara lai:
a.   Komisi nasional HAM dibentuk berdasarkan kepres no5 Thn 1993
     kemudian dikukuhkan lagi melalui UU no 39 1999 tentang HAM.
Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat
     dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan
     pengkajian,penelitian,penyuluhan,pemantauan,dan mediasi HAM.
Komnas HAM bertujuan:
1.   Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai pancasila.
2.   Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna perkembangan pribadi
     manusia indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai
     bidang kehidupan.
b.   Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan UU no 26 Thn 2000 tentang pengadilan
     HAM.
c.   Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usul dari DPR berdasarkan peristiwa
     tertentu dengan keputusan Presiden untuk memeriksa dan memutuskan perkara
     pelanggaran HAM.
d.   Komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

Beberapa contoh lembaga swadaya masyarakat
a.    KONTRAS (komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan)
b.    YLBI (yayasan lembaga bantuan hukum indonesia)
c.    Lembaga studi dan advokasi masyarakat ( ELSAM )
d.    Human right Watch ( HRW )
3.   Konvensi internasional tentang hak asasi manusia
        konvensi internasional tentang hak asasi manusia
     adalah wujudnya nyata kepedulian masyarakat
     internasional akan pengakuan, perlindungan,
     penegakan dan pemajuan hak asasi manusia
4.   Keikutsertaan Indonesia dalam konvensi Internasional
        tanggung jawab dan menghormati atas berbagai
     konvensi internasional tentang hak asasi manusia
     diwujudkan dengan keikutsertaan Indonesia untuk
     meratifikasi berbagai instrumen nasional. Dengan
     meratifikasi berbagai instrumen internasional
     mengenai hak asasi manusia berarti indonesia secara
     tidak langsung sudah mengikatkan diri pada dokumen
     tersebut dan menjadikanya sebagai bagian dari hukum
     nasional indonesia.
 D. HAK ASASI MANUSIA DAN
        DEMOKRASI
    Demokrasi dan hak asasi manusia adalah dua
gerakan nasional yang tak dapat dipisahkan. Perjuangan
menegakan demokrasi merupakan upaya manusia
dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasi
manusia.demokrasi diyakini sebagai sistem politik yang
dpat memberi penghargaan atas hak dasar manusia dan
selanjutnya menjamin perlindungan dan penegakan atas
hak – hak dasar tersebut.
    unsur pokok dalam pemerintahan demokrasi ada
dua yaitu :
1. pengakuan atas hak asasi manusia
2. partisipasi rakyat dalam pemerintahan
    Uraian diatas semakin menguatkan bahwa
demokrasi akan senantiasa berhubungan dengan hak
asasi manusia. Adanya isu dan gerakan global
demokarasi dan hak asasi manusia pada negara –
negara di dunia berimplikasi sebagai berikut:
1. Keinginan dari masing – masing negara untuk
dikatakan sebagai ngara demokrasi dengan cara
menyusun pemerintahan demokrasi dan meratifikasi
berbagai kenvensi internasional tentang hak asasi
manusia
2. HAM dan demokrasi menjadi persyaratan bagi
negara – negara dalam menjalin hubungan internasional
dlam hal bantuan internasional
3. pelanggaran atas demokrasi dan HAM disuatu
wilayah.
TRIMAKASIH SEMOGA BERMANFAAT

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1630
posted:2/5/2010
language:Indonesian
pages:26