Docstoc

HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI

Document Sample
HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI Powered By Docstoc
					    HUBUNGAN DASAR NEGARA
      DENGAN KONSTITUSI


                       OLEH :



                Drs. SETYO BUDI
              SMA NEGERI 1 MUSUK
                   Hub.ds Negara dengan Konst. By
1                       2009 SETYO BUDI
S
T
    4. Menganalisis   hubungan                 dasar
A      Negara dengan konstitusi
N
D
A
R

K
O
M
P
E
T
E
N
S
              Hub.ds Negara dengan Konst. By      2
I                     SETYO BUDI
K
O
M   1. Mendeskripsikan hubungan dasar
P      negara dengan konstitusi
E
T   2. Menganalisis substansi konstitusi
E      negara
N
S   3. Menganalisis kedudukan Pembu-
I      kaan UUD 1945 Negara Kesatuan
D
       Republik Indonesia
A   4. Menunjukkan sikap positif terhadap
S      konstitusi negara .
A
R
               Hub.ds Negara dengan Konst. By
                       SETYO BUDI               3
                  INDIKATOR
1.    Mendeskripsikan pengertian dasar negara
2.    Mendeskripsikan pengertian konstitusi negara
3.    Menguraikan tujuan dan nilai konstitusi
4.    Menyimpulkan keterkaitan dasar negara dengan konstitusi di
      sebuah negara
5.    Menguraikan unsur sebuah konstitusi
6.    Menyimpulkan ciri sebuah konstitusi bagi negara tertentu
7.    Menganalisis substansi konstitusi Indonesia
8.    Mendeskripsikan pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan
      UUD 1945
9.    Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945
10.   Menguraikan makna tiap alinia yang terdapat dalam pembukaan
      UUD 1945
11.   Menunjukkan periodesasi konstitusi Indonesia
12.   Mendeskripsikan kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan.
13.   Menguraikan fungsi perubahan sebuah konstitusi
14.   Menyimpulkan perilaku positif terhadap konstitusi negara
                    Hub.ds Negara dengan Konst. By SETYO BUDI   4
                               MATERI POKOK


    1. DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
       NEGARA

      A.   Pengertian Dasar Negara dan
           Konstitusi Negara
      B.   Tujuan dan Nilai Konstitusi
      C.   Keterkaitan Dasar Negara dan
           Konstitusi         Hub.ds Negara dengan Konst. By
5                                           SETYO BUDI
                     MATERI POKOK


    2. SUBSTANSI KONSTITUSI NEGARA

    A. Muatan Konstitusi Negara
    B. Klasifikasi Konstitusi di Indonesia
    C. Implementasi Dasar Negara ke dalam
       Konstitusi atau UUD 1945

                            Hub.ds Negara dengan Konst. By
6                                   SETYO BUDI
                              MATERI POKOK



    3. PEMBUKAAN UUD 1945 NEGARA
       KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
     A. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD
        1945
     B. Kedudukan Pembukaan Dalam UUD
        1945
     C. Makna    setiap     Alenia             Dalam
        Pembukaan            Hub.ds Negara dengan Konst. By
7                                           SETYO BUDI
                         MATERI POKOK


    4. PERKEMBANGAN KONSTITUSI
       NEGARA
     A. Periode Berlakunya Konstitusi
     B. Fungsi dan Tahap Perubahan UUD
        1945
     C. Perilaku     Positif          Terhadap
        Konstitusi Negara Hub.ds Negara dengan Konst. By
8                                        SETYO BUDI
                                                                  PETA KONSEP
                                                                     BAB 4

                                                        HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN
                                                                 KONSTITUSI



        mendiskripsikan                   menganalisis                            menganalisis                        menunjukkan

 HUBUNGAN DASAR NEGARA                 SUBSTANSI KONSTITUSI               KEDUDUKAN PEMBUKAAN             SIKAP POSITIF TERHADAP
DENGAN KONSTITUSI NEGARA                     NEGARA                           UUD 1945 NKRI                 KONSTITUSI NEGARA



                                                          menguraikan    mendiskripsikan
                                                                                                        menunjukkan
                    mendiskripsikan
                                        Muatan Konstitusi                         Pokok-Pokok Pikiran
                                            Negara                               Pembukaan UUD 1945                Periode Berlakunya
Pengertian Dasar Negara                                                                                                 Konstitusi
 dan Konstitusi Negara

                                                         menyimpulkan
                                                                                                        mendiskripsikan
                                                                         menganalisis
                       menguraikan    Klasifikasi Konstitusi di
                                             Indonesia                                                          Kesepakatan dasar dalam
                                                                                Kedudukan Pembukaan            melakukan Perubahan UUD
Tujuan dan Nilai Konstitusi                                                       Dalam UUD 1945                         1945

                                                          menganalisis


                     menyimpulkan      Implementasi Dasar                menguraikan                    menguraikan
                                        Negara ke dalam
Keterkaitan Dasar Negara               Konstitusi atau UUD                                                         Fungsi dan Tahap
                                               1945                               Makna setiap Alenia
     dan Konstitusi                                                                                               Perubahan UUD 1945
                                                                                  Dalam Pembukaan




                                                                                                        menyimpulkan


                                                                                                                 Perilaku positif terhadap
                                              Hub.ds Negara dengan Konst. By                                        konstitusi negara        9
                                                      SETYO BUDI
Hub.ds Negara dengan Konst. By
        SETYO BUDI               10
  4.1. HUBUNGANDASAR NEGARA DAN
       KONSTITUSI NEGARA
4.1.1. Pengertian Dasar Negara dan Konstitusi             Negara


     1. Pengertian Dasar Negara


      Ensiklopedi Indonesia                    Dasar (filsafat)


               Dasar negara                   Asal pertama


     pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan
              negara yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Konst. By
                                               Hub.ds Negara dengan
11                                                     SETYO BUDI
      Makna dan fungsi Pancasila :


     a. Dasar berdiri dan tegaknya negara
     b. Dasar kegiatan penyelenggara
        negara
     c. Dasar partisipasi warganegara
     d. Dasar pergaulan antara warganegara
     e. Dasar dan sumber hukum nasional
                             Hub.ds Negara dengan Konst. By
12                                   SETYO BUDI
        Pengertian Konstitusi Negara

       Kata konstitusi terjemahan dari kata :

1. ”constitution” dalam bahasa Inggris.

2. bahasa Latin, ”contituere” yang berarti
  menetapkan, menentukan
3. ”constitutie” (Belanda) yang berarti UUD.

4. ”contitution” atau ”verfasung”

             * UUD atau ”grundgesetz”. dengan Konst. By
                               Hub.ds Negara
13                                        SETYO BUDI
                         Herman Heller,
     membagi konstitusi dalam tiga
     pengertian, yaitu :


 1. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik
    di dalam masyarakat merupakan pengertian
    sosiologis atau politis.
 2. Suatu kesatuan kaidah hukum, maka
    konstitusi disebut rechtverfassung
 3. Suatu naskah sebagai undang-undang yang
    tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.
                               Hub.ds Negara dengan Konst. By
14                                     SETYO BUDI
                                 Carl Schmitt
     membagi konstitusi dalam empat pengertian,
     yaitu :

1)  Konstitusi dalam arti absolut ( Absoluter Verfassungsbegriff ),
    terdiri dari :
   a) kesatuan organisasi yang nyata
   b) bentuk negara adalah negara dalam arti keseluruhannya.
   c) Konstitusi sebagai faktor integrasi.
   d) sistem tertutup dari norma-norma hukum yang tertinggi di
       dalam negara.
2) Konstitusi dalam arti relatif (Relativer Verfassungsbegriff).
3) Konstitusi dalam arti positif (Der positive Verfassungsbegriff).
4) Konstitusi dalam arti ideal ( Idealbegriff der verfssung).

                                            Hub.ds Negara dengan Konst. By
15                                                  SETYO BUDI
                            KC Wheare FBA
     menyimpulkan bahwa istilah ”contitution”
     mempunyai dua macam arti, yaitu :


1) Dalam arti luas, yaitu keseluruhan aturan dan
   ketentuan yang menggambarkan sistem
   ketatanegaraan suatu negara.
2) Dalam arti sempit, yaitu satu atau beberapa
   dokumen yang memuat aturan-aturan dan
   ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok-
   pokok atau dasar-dasar dari ketatanegaraan
   suatu negara.
                               Hub.ds Negara dengan Konst. By
16                                     SETYO BUDI
        4.1.1. Tujuan dan Nilai Konstitusi
      Karl Loewenstein
      Tiga jenis penilaian terhadap konstitusi, yaitu :


 a.   Nilai Normatif, apabila suatu konstitusi telah resmi diterima
      oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu bukan saja
      berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga merupakan suatu
      kenyataan dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif.
      Dengan kata lain, konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan
      konsekuwen.
 b.   Nilai Nominal, konstitusi itu secara hukum berlaku, namun
      berlakunya itu tidak sempurna karena ada pasal-pasal tertentu
      dari padanya yang dalam kenyataannya tidak berlaku.
 c.   Nilai Semantic, Konstitusi ini secara hukum tetap berlaku,
      tetapi dalam kenyataan hanya sekedar untuk memberikan
      bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan
      kekuasaan politik.                       Hub.ds Negara dengan Konst. By
17                                                     SETYO BUDI
      4.1.3. Keterkaitan Dasar Negara dan Konstitusi
1.        Hubungan Secara Formal. Dengan dicantumkannya Pancasila secara
          formal di dalam Pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh
          kedudukan sebagai norma dasar hukum positif.



     a.    Rumusan Pancasila sebagai dasar negara RI adalah seperti
           yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat.
     b.    Pembukaan UUD 1945, berdasarkan pengertian ilmiah,
           merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan
           terhadap tertib hukum Indonesia.
     c.    Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi selain
           sebagai Mukadimah dari UUD 1945
     d.    Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai
           hakikat, sifat, kedudukan dan fungsi sebagai pokok kaidah
           negara yang fundamental.
     e.    Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945, dengan demikian
                                                  dan Negara dengan diubah
           mempunyai kedudukan yang kuat, tetap Hub.dstidak dapatKonst. By
 18        dan terlekat pada kelangsungan hidup negara RI.
                                                         SETYO BUDI
          2. Hubungan secara Material

     Proses perumusan Pancasila dan Pembukaan UUD
     1945, maka secara kronologis, materi yang dibahas
     oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat
     Pancasila baru kemudian Pembukaan UUD 1945.
     Setelah pada sidang pertama Pembukaan UUD 1945
     BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila
     berikut tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh
     Panitia 9, sebagai wujud bentuk pertama Pembukaan
     UUD 1945.
                                      Hub.ds Negara dengan Konst. By
19                                            SETYO BUDI
      4.2. SUBSTANSI KONSTITUSI NEGARA

     4.2.1. Muatan Konstitusi Negara



     1. Sifat dan Fungsi Konstitusi

      Sifat pokok konstitusi negara adalah flexible
      (luwes) atau rigid (kaku).

     Fungsi pokok konstitusi adalah membatasi
     kekuasaan pemerintah sedemikian rupa
     sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak
     bersifat sewenang-wenang.
                                      Hub.ds Negara dengan Konst. By
20                                            SETYO BUDI
     Dengan memperhatikan sifat dan fungsi
     konstitusi (UUD), setiap UUD memuat
     ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


 a. Organisasi negara, misalnya pembagian
    kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif
    dan yudikatif.
 b. Hak-hak asasi manusia (Bisa disebut Bill of
    Rights), kalau berbentuk naskah tersendiri.
 c. Prosedur mengubah UUD
 d. Adakalanya      memuat     larangan    untuk
    mengubah sifat tertentu dari UUD.
                                Hub.ds Negara dengan Konst. By
21                                      SETYO BUDI
      2. Kedudukan Konstitusi

 a. Hukum Dasar
     UUD berkedudukan sebagai hukum dasar
     karena ia berisi aturan dan ketentuan hal-
     hal yang mendasar dalam kehidupan suatu
     negara.
 b. Hukum Tertinggi
    UUD lazimnya juga diberikan kedudukan
    sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum
    yang bersangkutan.         Hub.ds Negara dengan Konst. By
22                                             SETYO BUDI
       3. Isi Konstitusi

 a.   Pernyataan tentang gagasan-gagasan politik, moral
      dan keagamaan yang menjiwai UUD.
 b.   Ketentuan tentang Struktur Organisasi Negara
 c.   Ketentuan tentang perlindungan Hak-Hak Asasi
      Manusia.
 d.   Ketentuan tetang prosedur mengubah UUD
 e.   Larangan mengubah sifat tertentu dari UUD


                                     Hub.ds Negara dengan Konst. By
23                                           SETYO BUDI
     4.     Cara Pembentukan             dan            Cara
            Mengubah Konstitusi

     Cara Pembentukan Konstitusi, antara lain :
     a. Pemberian
      b. Secara Sengaja

       c. Dengan Cara Revolusi

          d. Dengan Cara Evolusi
                                   Hub.ds Negara dengan Konst. By
24                                         SETYO BUDI
     Cara Mengubah Konstitusi, antara lain :


 a. Oleh Badan Legislatif/ Perundangan Biasa
 b. Referendum
 c. Oleh Badan Khusus
 d. Khusus di Negara Federasi Perubahan UUD
    baru dapat terjadi jika mayoritas negara-
    negara bagian menyetujuinya.

                                  Hub.ds Negara dengan Konst. By
25                                        SETYO BUDI
     5. Isi UUD 1945 :


     1. Pembukaan
     2. Batang Tubuh




                         Hub.ds Negara dengan Konst. By
26                               SETYO BUDI
  4.2.3. IMPLEMENTASI DASAR NEGARA KE
         DALAM KONSTITUSI ATAU UUD 1945

1. Perwujudan Pancasila di Dalam Pembukaan UUD 1945
      Sila Pertama
       Dirumuskan pada kalimat: ” Atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa ...”.

      Sila Kedua
       Dirumuskan dalam kalimat:
       ”Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, maka
       penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
       perikemansiaan da perikeadilan ...”
       ”Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia mengantar rakyat
       Indonesia ke depan pintu gerbang keerdekaan negara Indonesia yang
       merdeka ...”(alenia II)
       ”Dengan didorong oleh keinginan luhur ... maka rakyat Indonesia
       menyatakan dengan ini kmerdekaannya.”(alenia Hub.ds Negara dengan Konst. By
                                                    III)
27                                                             SETYO BUDI
   Sila Ketiga
    Dirumuskan dalam kalimat/ kata:
    ”... negara Indonesia, ... bersatu, berdaulat ...” (alenia II)
    ” ... supaya berkehidupan kebangsaan ...” (alenia III)
    ”... pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap
    bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ... maka
    disusunlah kemerdekaan kebangsaaan Indonesia dalam suatu
    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ... (alenia IV)



   Sila Keempat
    Dirumuskan dalam kalimat/ kata:
    ” ... kemerdekaan negara Indonesia, yang ... berdaulat ... ”(alenia II)
    ” ... maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kmerdekaannya ...
    (alenia III)
    ” ... negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ... ” (alenia
    IV))
                          Hub.ds Negara dengan Konst. By
                                  SETYO BUDI                           28
   Sila Kelima
    Dirumuskan dalam kalimat/ kata:
    ”... penjajahan di atas dunia harus
    dihapuskan, karena tidak sesuai dengan ...
    perikeadilan.” (alenia I)
    ”... mengantarkan rakyat Indonesia ke
    depan pintu gerbang kemerdekaan Negara
    Indonesia, yang ... adil dan makmur.”
    (alenia II)
    ”... untuk memjukan kesejahteraan umum,
    mencerdaskan kehidupan bangsa ... (dan
    dalam kalimat) ... dengan mewujudkan
                 Hub.ds Negara dengan Konst. By
                         SETYO BUDI               29
2. Perwujudan Pancasila di Dalam
   Batang Tubuh UUD 1945
  Sila Pertama :

  a. Pasal 9, Sumpah
     Presiden dan Wakil
     Presiden
  b. Pasal 28 E
  c. Pasal 29, mengenai
     agama     Hub.ds Negara dengan Konst. By
                       SETYO BUDI               30
Sila Kedua
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 28 A – J
Pasal 29
Pasal 30 ayat (1)
Pasal 31 ayat (1)
Pasal 32 ayat (1)
Pasal 33
Pasal 34 ayat (1)
               Hub.ds Negara dengan Konst. By
                       SETYO BUDI               31
Sila Ketiga
Pasal 1 ayat (1)
Pasal 18
Pasal 18A
Pasal 18 B
Pasal 30 yat (1) dan (2)
Pasal 31 ayat (3)
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 36 A
Pasal 36 B
Pasal 36 C
                       Hub.ds Negara dengan Konst. By SETYO BUDI   32
                    Sila Keempat

   Pasal 1 ayat (1) dan                                           Pasal 19,
    (2),                                                           Pasal 20,
   Pasal 3,                                                       Pasal 21,
   Pasal 5 ayat (1),                                              Pasal 22,
   Pasal 6 A,                                                     Pasal 22 C,
   Pasal 7,                                                       Pasal 22 D,
   Pasal 7 A,                                                     Pasal 22 E,
   Pasal 7 B,                                                     Pasal 23,
   Pasal 7 C,                                                     Pasal 27,
   Pasal 11,                                                      Pasal 28,
   Pasal 12,                                                      Pasal 29,
   Pasal 13,       Hub.ds Negara dengan Konst. By SETYO BUDI
                                                                   Pasal 37      33


   Pasal 14,
            Sila Kelima



• Pasal 27 ayat
  (2),
• Pasal 28,                         • Pasal 31,
• Pasal 28 A-J,                     • Pasal 33,
• Pasal 29,                         • Pasal 34

            Hub.ds Negara dengan Konst. By        34
                    SETYO BUDI
     4.3. PEMBUKAAN UUD 1945 NEGARA
          KESATUAN REPUBLIK INDONESIA


 POKOK-POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945
 1. Negara melindungi segenap bagsa Indonesia
    dan seluruh tumpah darah Indonesia
 2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial
    bagi seluruh rakyat Indonesia.
 3. Negara yang berkedaulatan rakyat
 4. Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa
                              Hub.ds Negara dengan Konst. By
35                                    SETYO BUDI
     KEDUDUKAN     PEMBUKAAN               DALAM
     UUD 1945

  Pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum
   tertinggi
  Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat
   adanya tertib hukum Indonesia
  Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok Kaidah
   Negara yang fundamental
  Pembukaan UUD 1945 tetap terlekat pada
   kelangsungan     hidup   Negara Republik
   Indonesia 17 Agustus 1945
                             Hub.ds Negara dengan Konst. By
36                                   SETYO BUDI
     MAKNA SETIAP ALENIA DALAM
     PEMBUKAAN

     ALENIA PERTAMA
a. Keteguhan      bangsa    Indonesia     dalam   membela
   kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk.
b. Pernyataan subyektif bangsa Indonesia untuk menentang
   dan menghapus penjajahan di atas dunia.
c. Pernyataan obyektif bangsa Indonesia bahwa penjajah
   tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
d. Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi
   setiap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri.
                                       Hub.ds Negara dengan Konst. By
37                                             SETYO BUDI
     ALENIA KEDUA


  a. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa
     Indonesia    adalah      melalui       perjuangan
     pergerakkan dalam melawan penjajah.
  b. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan
     untuk menyatakan kemerdekaannya.
  c. Bahwa      kemerdekaan       bukanlah           akhir
     perjuangan, tetapi harus diisi dengan
     mewujudkan negara Indonesia yang merdeka,
38   bersatu, berdaulat, adil dan makmur. dengan Konst. By
                                    Hub.ds Negara
                                            SETYO BUDI
       ALENIA KETIGA

 a. Motivasi     spiritual   yang       luhur           bahwa
    kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah
    Yang Maha Kuasa.
 b. Keinginan yang didambakan oleh segenap
    bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang
    berkesinambungan antara kehidupan material
    dan spiritual, dan kehidupan di dunia dan di
    akherat.
 c. Pengukuhan           pernyataan             Proklamasi
                                    Hub.ds Negara dengan Konst. By
39 Kemerdekaan.                             SETYO BUDI
      ALENIA KEEMPAT


 a. Adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara
    Indonesia
 b. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang
    disusun dalam suatu Undang Undang Dasar.
 c. Susunan/ bentuk negara Republik Indonesia.
 d. Sistem pemerintahan negara, yaitu berdasarkan
    kedaulatan rakyat (demokrasi).
 e. Dasar negara Pancasila.     Hub.ds Negara dengan Konst. By
40                                             SETYO BUDI
     4.4. PERKEMBANGAN KONSTITUSI
          NEGARA

     4.4.1. PERIODE BERLAKUNYA KONSTITUSI
           Masa UUD 1945 1 ( 18-8-1945 s/d 27-12-1949)
           Masa Konstitusi RIS ( 27-12-1949 s/d 17-8-1950 )
           Masa UUDS 1950 (17-8-1950 s/d 5-7-1959)
           Masa Demokrasi Terpimpin ( 5-7-1959 s/d 11-3-
            1966 )
           Masa Orde Baru (11-3-1966 s/d 21-5-1998)
           Masa Pemerintahan Reformasi (21-5-1998 s/d
            sekarang )
                                       Hub.ds Negara dengan Konst. By
41                                             SETYO BUDI
Masa UUD 1945 1 (18-8-1945 s/d 27-12-1949)

Langkah-langkah lain guna mewujudkan sistem
pemerintahan demokrasi sebagai berikut :

  Pemberian wewenang kepada KNIP untuk
   menjalankan fungsi legeslatif DPR.
  Pemberian kesempatan kepada rakyat
   untuk mendirikan partai politik.
  Mengubah        sistem        pemerintahan
   presidensial menjadi parlementer.


              Hub.ds Negara dengan Konst. By   42
                      SETYO BUDI
Masa Konstitusi RIS ( 27-12-1949 s/d 17-8-1950 )

Berdirinya RIS yang begitu singkat dan
terbatasnya sumber mengenai hal tersebut yang
dikemukakan di sini hanya 3 hal berikut :

   Selama berdirinya RIS UUD 1945 hanya berlaku
    dinegara bagian RI
   Segera sesudah RIS terjadi upaya berdiri terjadi
    upaya-upaya dikalangan bangsa Indonesia untuk
    kembali ke bentuk negara kesatuan.
   Upaya kembali ke negara kesatuan antara lain
    diwujudkan melalui kesepakatan 19 Mei 1950 yang
    juga menciptakan unsur-unsur yang baik dari UUD
                          dalam UUD
    1945 harus masuk Negara dengan Konst. Bybagi negara kesatuan
                   Hub.ds
    yang baru.             SETYO BUDI                         43
Masa UUDS 1950 (17-8-1950 s/d 5-7-1959)

  Sistem      pemerintahan       demokrasi
  parlementer ini disebut juga sebagai
  sistem pemerintahan/ demokrasi liberal,
  karena dilandasi oleh paham yang
  mengagungkan kebebasan manusia yaitu
  liberalisme. Oleh sebab itu masa
  parlemen-terisme konstitusional itu sering
  disebut juga sebagai masa berlakunya
  demokrasi     liberal.  Namun       dalam
                Hub.ds Negara dengan Konst. By
                        SETYO BUDI               44
  pelaksanaannya menimbulkan ketidak
  Masa Demokrasi Terpimpin ( 5-7-1959 s/d 11-3-1966 )
Pelaksanaan demokrasi terpimpin itu kemudian
ternyata justru menyimpang dari prinsip negara hukum
dan negara demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD
1945. penyimpangan itu nampak dalam hal-hal sebagai
berikut :

  Pelanggaran prinsip kebebasan kekuasaan
   kehakiman
  Pengekangan hak-hak asasi warganegara
   di bidang politik.
  Pelampauan batas wewenang.
  Pembentukan        lembaga   negara yang
   bersifat ekstra konstitusional
  mengutamakan fungsi pimpinan / presiden
                  Hub.ds Negara dengan Konst. By   45
                          SETYO BUDI
 Masa Orde Baru (11-3-1966 s/d 21-5-1998)
Kehidupan politik di masa orde baru, sama
atau bahkan lebih buruk dari masa
demokrasi terpimpin, pada masa orde baru
terjadi hal-hal berikut :
   Pembatasan hak-hak politik rakyat
   Pemusatan kekuasaan di tangan
    presiden
   Pemilu yang tidak demokratis
   Pembentukan        lembaga       ekstra
    konstitusional
   Maraknya KKN
                Hub.ds Negara dengan Konst. By
                        SETYO BUDI               46
      Masa Pemerintahan Reformasi
          (21-5-1998 s/d sekarang )
Langkah-langkah yang telah diambil oleh
pemerintah reformasi (Kabinet Persatuan),
antara lain :
Dibidang hukum
Dalam bidang hukum, kebijakan Negara diarahkan untuk :
a. Mengembangkan budaya hukum disemua lapisan
    masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan
    kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi dan
    tegaknya negara hukum.
b. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih
    menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran,
    supremasi hukum serta menghargai hak asasi
    manusia.       Hub.ds Negara dengan Konst. By
                      SETYO BUDI                 47
c.   Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang
     berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan
     kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-
     undang.
d.   Meningkatkan integritas moral dan kepropesionalan aparat
     penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik
     Indonesia, untuk menumbuhkan keparcayaan masyarakat
     dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan
     prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.
e.   Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari
     pengaruh penguasa dan pihak manapun.
f.   Menyelenggarakan proseskeadilan secara cepat, mudah,
     murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, nepotisme
     dengan tetap menjunjung tinggi asas keadialan dan
     kebenaran
g.   Meningkatkan      pemahaman             dan     penyadaran serta
     meningkatkan perlindungan, penghormatan dan penegakan
     hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
h.   Menyelesaikan dalam berbagai proses peradilan terhadap
     pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum
     ditangani secara tuntas.Negara dengan Konst. By
                         Hub.ds
                              SETYO BUDI                          48
                                        Di        bidang   politik        :

Lahirlah UU No. 31 tahun 2002 tentang partai politik
UU No. 12 tahun 2000 tentang pemilihan Umum DPR,
DPD, DPRD, dan UU No. 23 tahun           2003 tentang
pemilihan umum presiden dan wakil Presiden


                                        Di bidang ekonomi :
pembangunan ekonomi ialah pengolahan kekuatan ekonomi
potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman
modal, penggunaan teknologi serta melalui penambahan
kemampuan keorganisasian dan manajemen.

                     Hub.ds Negara dengan Konst. By
                             SETYO BUDI                              49
Di bidang sosial (kemasyarakatan)

 Pembangunan ini didasarkan pada
 Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4
 berbunyi: ”…dengan mewujudkan suatu
 keadilan soaial bagi seluruh rakyat
 Indonesia “ Pokok pikiran yang terkandung
 dalam Pebukaan UUD 1945 itu adalah
 bahwa negara hendak mewujudkan
 keadilan sosial bagi seluruh rakyat
 didasarkan kepada kesadaran bahwa
 manusia Indonesia mempunyai hak dan
 kewajiban yang sama untuk menciptakan
              Hub.ds Negara dengan Konst. By
                      SETYO BUDI               50
Hub.ds Negara dengan Konst. By
        SETYO BUDI               51

				
DOCUMENT INFO