Docstoc

FORMAPPI - Proyeksi Kesimpulan Pansus Century

Document Sample
FORMAPPI - Proyeksi Kesimpulan Pansus Century Powered By Docstoc
					                                     FORMAPPI
                                   2 Februari 2010

                  Jl. Matraman Raya No. 32 B, Jakarta Timur
Tilp: 8193324; Fax: 85912938; E-mail: formappi@cbn.net.id
Pansus Century adalah pansus pertama DPR periode 2009/2014
dan mendapat perhatian luas masyarakat.
Karena seluruh proses persidangannya terbuka utk umum dan
disiarkan secara langsung media TV, maka publik bisa menilai
kecerdasan anggota, kesiapan partai sampai konsistensi sikap
mereka.
FORMAPPI ikut menyaksikan secara langsung seluruh persidangan
pansus, dan berusaha merekam dinamika bahkan perubahan
sikap yang terjadi baik anggota maupun fraksi-fraksi.
Pada kesempatan ini FORMAPPI mengumumkan proyeksinya
terhadap rekomendasi sementara pansus karena pansus sendiri
gagal menyampaikan kesimpulan sementara kepada publik.
Proyeksi kami ini dibuat berdasarkan hasil kesimpulan dari
pandangan fraksi2 selama persidangan yang dipantau sejak
persidangan Tgl. 16 Desember 2009 sampai 22 Januari 2010.
Menurut FORMAPPI, kesimpulan sementara pansus sangat
penting demi menjaga kepercayaan publik dan membuktikan
konsistensi sikap fraksi2.
Bagi FORMAPPI, kesimpulan ini menjadi alat ukur bagi sikap
fraksi-fraksi.
Mengetahui perkembangan kerja Pansus
Century
Menguji konsistensi sikap anggota fraksi
selama proses persidangan dengan
rekomendasi akhir fraksi-fraksi dalam Pansus
Century.
Memberi gambaran awal mengenai
pandangan fraksi-fraksi terhadap mega
skandal Bank Century kepada publik
      FRAKSI                           SIKAP
Fraksi Demokrat   1. Merger bank Picco, CIC dan Dampac menjadi
                     Bank Century (BC) tidak tepat, karena ketiga
                     bank tersebut tidak layak untuk di-merger
                     karena merupakan bank sakit.
                  2. Bail out: F-PD sepenuhnya setuju dengan bail
                     out BC.
                  3. Bank Indonesia (BI): F-PD menilai BI lemah
                     dalam hal pengawasan terkait dengan
                     keputusannya me-merger 3 bank gagal menjadi
                     BC.
                  4. LPS: F-PD berkeyakinan bahwa dana LPS bukan
                     uang Negara maka tidak ada keuangan negara
                     yang dirugikan.
                  5. Sri Mulyani dan Boediono: F-PD setuju dengan
                     keputusan bail out BC oleh keduanya
                  6. F-PD tidak menunjuk siapa atau lembaga
                     manapun yg seharusnya bertanggung jwb atas
                     kebijakan bail out BC.
                  7. F-PD sejak awal mengambil posisi yang
                     cenderung memberi kesempatan kepada saksi
                     utk menjelaskan rasionalisasi proses bail out.
   FRAKSI                                 SIKAP
F-GOLKAR    1.    Merger bank Picco, CIC, Dampac menjadi BC: F-Golkar
                 menilai ketiga bank tersebut tidak layak untuk di-merger
            2.   Bank Indonesia (BI):
                  - BI telah melanggar UU BI sendiri yakni dengan mengambil
                    keputusann utk melakukan merger 3 bank sakit menjadi
                    BC.
                  - BI telah memaksakan pengucuran FPJP yang dilakukan pd
                    tengah malam hari.
                  - BI tidak independen lagi karena diintervensi pemerintah.
            3.    Bail out: adalah keputusan yang tidak mempunyai
                 dasar/alasan yang kuat, karena BC sebelumnya telah
                 dirampok oleh pemiliknya sendiri. F-Golkar tidak setuju
                 dengan keputusan bail out BC oleh pemerintah. F-PG tdk
                 melihat ada alasan kuat yg menyatakan BC adalah bank gagal
                 yg berdampak sistemik.
            4.   Sri Mulyani dan Boediono: F-Golkar secara tegas menunjuk
                 Boediono dan Sri Mulyani sebagai pihak yg bertanggung
                 jawab atas kebijakan bail out BC.
            5.   Dana bail out yg digelontorkan LPS itu adalah uang Negara.
FRAKSI                                     SIKAP
F-PDIP   1. Merger bank Picco, CIC, Dampac menjadi BC: F-PDIP tidak setuju
            dengan merger ketiga bank tersebut menjadi BC
         2. Bank Indonesia (BI) : BI dinilai telah melakukan kecerobohan fatal dan
            melanggar UU perbankan dgn melakukan merger 3 bank sakit mjd BC.
            BI jg dinilai lemah, ceroboh bahkan gagal mengawasi BC sehingga
            dinyatakan sbg bank gagal. Kecerobohan BI diperkuat dgn adanya
            penyaluran FPJP dan bail out kepada bank gagal.
         3. Bail out: Keputusan bail out BC merupakan keputusan yang tdk
            memiliki alasan yg kuat. F-PDIP tidak setuju dengan bail out BC oleh
            pemerintah
         4. LPS: dana LPS adalah dana negara. F-PDIP menilai LPS ragu dlm
            menentukan apakah BC merupakan bank gagal dan berdampak
            sistemik atau bukan. Selain itu PDIP menilai bahwa dana LPS adalah
            uang Negara yang harus dipertanggungjawabkan.
         5. Boediono : F-PDIP menilai Boediono telah melakukan pelanggaran UU
            terkait pengambilan keputusan bail out Century. Boediono tidak
            mampu menjelaskan status rapat KSSK dan status kehadiran beberapa
            oknum dalam rapat tersebut seperti Marsilam Simanjuntak dan
            Direktur Bank Mandiri. Boediono dinilai sedang berupaya mencari aman
         6. Sementara, Sri Mulyani telah melanggar ketentuan UU karena tidak
            memberitahukan kepada JK sebagai pejabat pemerintah ad interim
            (saat itu SBY ke luar negeri) soal keputusan yang sangat penting terkait
            bail out Bank Century
         7. F-PDIP telah menyebut SBY tak bisa lepas tangan thd masalah ini.
FRKASI                                  SIKAP
F-PKS    1. menilai pengawasan BI thd Bank-bank bermasalah sangat lemah.
            Lemahnya pengawasan ditunjukkan dgn disetujuinya merger 3
            bank sakit mjd BC, pengawasan thd BC hingga dinyatakan sbg
            bank gagal berdampak sitemik oleh Menkeu dan BI sendiri serta
            penyaluran dana FPJP ke BC. Hal tsb jg dinilai F-PKS sbg upaya
            pembobolan BI sendiri.
         2. Terkait BI, F-PKS juga menilai bahwa BI diskriminatif karena hanya
            memberikan bail out ke BC
         3. F-PKS berpendapat bahwa kebijakan bail out BC tdk berdasarkan
            pd alasan yang kuat dan menabrak UU. F-PKS jg tdk menemukan
            indikasi bhw BC merupakan bank gagal yg berdampak sistemik.
         4. F-PKS berkeyakinan bahwa dana LPS adalah uang negara.
         5. Meskipun F-PKS menilai Sri Mulyani dan Boediono telah
            melakukan pelanggaran UU terkait pengambilan keputusan bail
            out Century, namun F-PKS belum menunjuk secara jelas apakah
            mereka harus bertanggungjawab dan lembaga mana yg
            seharusnya bertanggungjawab atas pengambilan keputusan
            bailout BC tsb.
   FRAKSI                           SIKAP
F-PAN       1. Merger bank Picco, CIC, Dampac menjadi BC: F-PAN
               tidak setuju dengan merger ketiga bank tersebut
               menjadi BC
            2. Bank Indonesia (BI): F-PAN menilai BI telah
               melakukan manipulasi data & berkolaborasi secara
               sistematis untuk merampok uang BI. Selain itu,
               pengawasan BI lemah terhadap BC
            3. Bail out: F-PAN tidak memiliki pandangan yang jelas
               apakah krisis BC berdampak sistemik atau tidak
               karena itu PAN juga tidak memberi penilain soal
               apakah bail out BC melanggar hukum atau tidak
            4. LPS: F-PAN belum jelas menilai apakah dana LPS
               merupakan uang Negara atau bukan.
            5. F-PAN belum meunjukkan sikap tehadap siapa dan
               lembaga apa yg harusnya bertanggungjawab atas
               keputusan bail out meskipun menilai bahwa Sri
               Mulyani dan Boediono telah lalai melakukan
               pengambilan keputusan bail out tanpa
               sepengetahuan pejabat ad-interim.
 FRAKSI
F-KB      1.   Merger bank Picco, CIC, Dampac menjadi BC: F-PKB tidak setuju
               dengan merger ketiga bank tersebut menjadi BC
          2.   Bail Out: F-PKB ragu-ragu menilai dampak sistemik dari kasus
               BC. Karena itu, F-PKB memaklumi keputusan bail out BC dan
               bail out sendiri tdk melanggar prosedural hukum
          3.   Bank Indonesia (BI): menilai BI langgar UU BI terkait merger 3
               bank sakit menjadi BC. Selain itu, F PKB juga menilai pejabat BI
               tidak paham akan tugas dan kewajiban mereka sebagai pejabat
               tinggi di BI
          4.   Tidak ada sikap jelas dan kritis terhadap dana LPS yg
               dikucurkan, apakan uang negara atau tidak.
          5.   F-PKB menilai bahwa Sri Mulyani dan Boediono telah lalai karena
               mengambil keputusan bail out tanpa sepengetahuan pejabat
               ad-interim. Namun F-PKB belum jelas sikapnya saat menilai
               siapa yang bertanggung jawab atas bail out BC
          6.   PKB mengalami pergantian total anggota pansus. Inilah salah
               satu sebab mengapa F-PKB nampak tidak kritis dan tidak
               substansial saat melakukan investigasi terhadap saksi atau ahli.
 FRAKSI                              SIKAP
F-PPP     1. Merger bank Picco, CIC, Dampac menjadi BC: F-PPP tidak
             setuju dengan merger ketiga bank tersebut menjadi BC
          2. Bank Indonesia (BI) : F-PPP menilai BI sengaja memelihara
             bank sakit utk kepentingan BI sendiri dan merger 3 bank
             sakit menjadi BC dianggap sebagai pelanggaran thd UU
             BI. Atas pelanggaran tersebut, BI bisa dijerat hukum
             pidana perbankan
          3. Bail out: F-PPP tidak mengeluarkan penilaian yang jelas
             soal dampak sistemik dari kasus BC. Namun, PPP tetap
             menilai bahwa bail out BC oleh pemerintah tidak
             melanggar prosedural hukum
          4. LPS: F-PPP bingung menilai apakah dana LPS adalah uang
             negara atau bukan,
          5. Budiono dan Sri Mulyani: F PPP menilai bahwa ketua KSSK
             dan BI telah lalai melakukan pengambilan keputusan bail
             out tanpa sepengetahuan pejabat ad-interim namun blm
             ada sikap yg jelas mengenai apakah keduanya
             bertanggung jawab atas bail out BC.
   SIKAP                             FRAKSI
F-GERINDRA   1. Merger bank Picco, CIC, Dampac menjadi BC: F-
                Gerindra tidak setuju dengan merger ketiga bank
                tersebut menjadi BC
             2. Bank Indonesia (BI): F-Gerindra menilai pengawasan BI
                lemah karena membuat keputusan untuk me-merger 3
                bank sakit menjadi BC. Selain itu, merger bisa sangat
                mungkin terjadi karena dipengaruhi oleh aktor di
                internal BI yang mencari keuntungan dibalik merger
                tersebut
             3. Sri Mulyani dan Boediono: F-Gerindra menilai bahwa
                ketua. KSSK dan BI telah lalai melakukan pengambilan
                keputusan bail out tanpa sepengetahuan pejabat ad-
                interim. Keduanya harus bertanggungjawab.
             4. Bail out: F-Gerindra menilai pengambilan keputusan
                bail out BC tidak memiliki alasan dan landasan hukum
                yg kuat
             5. LPS: F-Gerindra menilai dana LPS adalah uang negara
 FRAKSI                               SIKAP
F-HANURA   1. Merger bank Picco, CIC, Dampac menjadi BC: F-Hanura
              tidak setuju dengan merger ketiga bank tersebut menjadi
              BC
           2. Bank Indonesia (BI): F –Hanura menilai BI adalah institusi
              busuk yg melanggar peraturan BI sendiri. BI sendiri
              melanggar peraturan BI soal merger. Aturan merger tidk
              memperbolehkan bank yang sakit lolos untuk merger.
              Namun bank Picco, CIC dan dampak yang diindikasi sebagi
              bank sakit masih tetap diperkenankan untuk merger oleh
              Rapat Dewan Gubernur
           3. Menilai bahwa hrs ada yg bertanggungjawab atas
              pengambilan keputusan bailout BC dan dlm hal ini adalah
              pemerintah (Menkeu) dan mantan Gub. BI (Boediono)
           4. Bail Out: F-Hanura berpendapat bahwa Keputusan bail out
              BC tdk berdasarkan alasan yg kuat termasuk alasan bhw
              bail out BC adalah krn BC dianggap bank gagal yg
              berdampak sistemik.
           5. Pemerintah telah melakukan intervensi thd keputusan bail
              out BC
1.Pansus  hak angket kasus Bank Century menilai
 pengawasan BI lemah. Kesimpulan tersebut
 didasarkan pada kebijakan BI terkait kasus Bank
 Century, yakni :
 ◦ Persetujuan BI terhadap akuisisi 3 bank sakit
 ◦ Keputusan melakukan merger 3 bank sakit tersebut
   menjadi bank century
 ◦ Pengawasan terhadap Bank Century yang kemudian
   menjadi Bank gagal
 ◦ Penyaluran dana FPJP kepada Bank Century
   ditengah-tengah kenyataan bahwa BC tidak
   layak/memenuhi syarat mendapatkan FPJP.
 Beberapa     kebijakan     BI   tersebut    dianggap
 melanggar Undang-undang BI itu sendiri.
2.   Pansus hak angket Bank Century menilai keputusan KSSK untuk
     mem-bail out Bank Century atas dasar bahwa Bank Century
     sebagai Bank gagal berdampak sistemik masih menjadi suatu
     hal yang belum menjadi ‘terang-benderang’ bagi beberapa
     fraksi yakni; F-Golkar,F-PDIP,F-Gerindra dan F-H anura, dan F-
     PKS. Bahkan F-PDIP menangkap bahwa keputusan LPS untuk
     mengucurkan dana bail out ke BC didasarkan pada keragu-
     raguan. Hanya F-PD yang mendukung langkah pemerintah
     untuk mem-bail out BC, dukungan juga datang dari F-KB dan
     F-PPP, sementara F-PAN berada pada wilayah abu-abu (grey
     area).

3.   Terkait dana LPS yang dikucurkan sebagai dana bail out Bank
     Century, hanya F-Golkar, F-PDIP, dan F-PKS yang berpendapat
     bahwa dana tersebut adalah uang Negara, sementara F-PD
     meyakini dana LPS bukanlah uang Negara, fraksi-fraksi lainnya
     seperti F-PAN,F-PPP, dan F-KB masih bingung atau tidak
     mempunyai sikap yang jelas mengenai apakah dana LPS adalah
     uang negara atau bukan. Atas dasar keyakinantersebut F-
     Golkar dan F-PDIP menentang keputusan bail out Bank century.
4. Pansus hak angket sangat berhati-hati dalam
  menunjuk siapa atau lembaga mana yang bertanggung
  jawab dalam kasus bail out BC ini. Kecuali F-Golkar,
  FPDIP, F-Hanura dan F-Gerindra telah dgn jelas dan
  tegas menunjuk Sri Mulyani dan Boediono telah
  melakukan pelanggaran atas pengambilan keputusan
  bail out dan berada pd pihak yang harus bertangung
  jawab atas kasus ini. Mayoritas fraksi kecuali F-PD,
  punya pandangan yang sama terkait kasus bail out BC
  yakni; BI telah melanggar UU perbankan dan dinyatakan
  lemah dalam hal pengawasan thdp bank-bank di
  Indonesia dan kelalaian/kecerobohan fatal yang telah
  dilakukan KSSK dlm pengambilan keputusan bail out
  BC tanpa melaporkannya kepada pejabat ad interim
  yang saat itu dipegang oleh JK.
     Proyeksi Rekomendasi
Pansus Hak Angket Century
Merger Bank: Semua Fraksi berpandangan
bahwa merger bank Pico, Bank Danpac, dan
Bank CIC dinilai tidak layak krn BI
sebenarnya telah mengetahui bahwa ke-3
bank tersebut merupakan bank gagal(semua
fraksi sepakat).
Rekomendasi: Merger terhadap tiga bank
menjadi bank Century merupakan kesalahan
BI, krn itu Gubernur BI, Deputi Senior serta
Direktur bidang pengawasan ketika itu harus
bertanggung jawab secara hukum (diproses
secara hukum).
Semua fraksi menilai BI melakukan
kelalaian dalam melakukan pengawasan
terhadap Bank Century
Rekomendasi: BI harus bertanggung
jawab atas kelalaiannya, krn akibat
kelalaian tsb Bank Century menjadi gagal
sehingga harus mendapat talangan dari
LPS.
Gubernur BI, Deputi bidang pengawasan
dan direktur pengawasan ketika itu
diproses secara hukum.
Demokrat, PPP, PKB, PAN menyatakan
kebijakan bail out sudah tepat untuk
mencegah dampak sistemik akibat krisis.
PDIP, Golkar, PKS, Gerindra Dan Hanura
menyatakan tidak setuju dengan kebijakan
bail out karena tdk punya alasan yang kuat
bahwa Bank Century sebagai bank gagal
dan tidak berdampak sistemik. Selain itu
ada pelanggaran hukum dlm proses bail
out. Krn itu kebijakan bail out adl kebijakan
yang salah dan melanggar peraturan
perundang-undangan.
Rekomendasi:
Bila    sikap    fraksi-fraksi    konsisten,      berdasarkan
perhitungan kami:
- Empat Fraksi Demokrat (8), PPP (2), PKB (2), dan
  PAN (2)=14.
  Rekomendasi: Tidak ada kesalahan/pelanggaran
  peraturan perundang-undangan terkait
  kebijakan bail out thd Bank
  Century dan dana bail out bukan uang negara.
- Lima Fraksi: PDIP (5), Golkar (6), PKS (3), Gerindra (1),
  dan Hanura (1) = 16.
  Rekomendasi: Kebijakan bail out adalah kebijakan yang
  salah dan melanggar peraturan perundang-undangan.
  Dan dana bail out adalah uang negara yang harus
  dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan komposisi jumlah anggota
pansus maupun fraksi maka rekomendasi
pansus: Kebijakan bail out adalah kebijakan
yang salah dan melanggar peraturan
perundang-undangan. Dan dana bail out
adalah uang negara yang harus
dipertanggung jawabkan.
 Empat Fraksi (14) merekomendasikan Budiono dan
 Sri Mulyani telah membuat kebijakan yang tepat
 dan berhasil menyelamatkan Indonesia dari krisis.
 Lima Fraksi (16) Merekomendasikan: Budiono dan
 Sri Mulyani harus bertanggungjawab baik secara
 politik maupun secara hukum karena telah
 membuat kebijakan yang salah terkait bail out
 Bank Century yang menggunakan uang Negara 6,7
 Triliun.
 Catatan:
- PKS belum menyatakan sikapnya secara jelas terhadap Budiono
  dan Sri Mulyani, namun kesimpulan ini dibuat berdasarkan
  pandangan dan sikap mereka selama persidangan pansus.
- PAN dalam berbagai pandangannya cukup kritis terhadap
  kebijakan bail out tetapi sikapnya selalu gamang.
  Kecenderungannya mengikuti sikap Demokrat.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: Pansus, Century
Stats:
views:202
posted:2/4/2010
language:Indonesian
pages:22
Description: Pansus DPR untuk bongkar skandal Bank Century