Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

HUB. DASAR NEGARA DGN KONSTITUSI

Document Sample
HUB. DASAR NEGARA DGN KONSTITUSI Powered By Docstoc
					HUBUNGAN DASAR NEGARA
   DENGAN KONSTITUSI


       OLEH :



      Drs. SETYO BUDI
       NIP. 500122272
SMA NEGERI 1 MUSUK BOYOLALI
            2008
           STANDAR KOMPETENSI :
      4. Menganalisis hubungan dasar negara
               dengan konstitusi.
KOMPETENSI DASAR :
41.      Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan
         konstitusi

  4.2.        Menganalisis substansi konstitusi   negara

       4.3.     Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD
                1945 NKRI

              4.4.   Menunjukkan sikap positif terhadap
                     konstitusi negara
          MATERI :

4.1. DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI NEGARA

   4.1.1. Pengertian Dasar Negara dan Konstitusi Negara


   4.1.2. Tujuan dan Nilai Konstitusi


  4.1.3. Keterkaitan Dasar Negara dan Konstitusi
4.2. SUBSTANSI KONSTITUSI NEGARA

  4.2.1. Muatan Konstitusi Negara

 4.2.2. Klsifikasi Konstitusi di Indonesia

  4.2.3. Implementasi Dasar Negara ke
         dalam Konstitusi atau UUD 1945
4.3. PEMBUKAAN UUD 1945 NEGARA
     KESATUAN REPUBLIK INDONESIA


 4.3.1. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan
        UUD 1945

 4.3.2. Kedudukan Pembukaan Dalam UUD 1945


  4.3.3. Makna setiap Alenia Dalam Pembukaan.
4.4. PERKEMBANGAN KONSTITUSI
     NEGARA


 4.4.1.    Periode Berlakunya Konstitusi


 4.4.2.    Fungsi dan Tahap Perubahan UUD
           1945

  4.4.3.   Perilaku Positif Terhadap Konstitusi
           Negara
                                                                      PETA KONSEP
                                                                         BAB 4

                                                            HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN
                                                                     KONSTITUSI



        mendiskripsikan                      menganalisis                              menganalisis                         menunjukkan


   HUBUNGAN DASAR NEGARA                   SUBSTANSI KONSTITUSI              KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD            SIKAP POSITIF TERHADAP
  DENGAN KONSTITUSI NEGARA                       NEGARA                             1945 NKRI                     KONSTITUSI NEGARA



                                                              menguraikan    mendiskripsikan
                                                                                                             menunjukkan
                      mendiskripsikan
                                        Muatan Konstitusi Negara                      Pokok-Pokok Pikiran
                                                                                     Pembukaan UUD 1945             Periode Berlakunya Konstitusi
Pengertian Dasar Negara dan
     Konstitusi Negara


                                                            menyimpulkan
                                                                                                             mendiskripsikan
                                                                             menganalisis
                         menguraikan     Klasifikasi Konstitusi di
                                                Indonesia                                                             Kesepakatan dasar dalam
                                                                                     Kedudukan Pembukaan             melakukan Perubahan UUD
 Tujuan dan Nilai Konstitusi                                                           Dalam UUD 1945                          1945

                                                              menganalisis


                       menyimpulkan       Implementasi Dasar                 menguraikan                     menguraikan
                                           Negara ke dalam
                                          Konstitusi atau UUD
Keterkaitan Dasar Negara dan                                                                                        Fungsi dan Tahap Perubahan
                                                  1945                                 Makna setiap Alenia
          Konstitusi                                                                                                         UUD 1945
                                                                                       Dalam Pembukaan




                                                                                                             menyimpulkan


                                                                                                                       Perilaku positif terhadap
                                                                                                                          konstitusi negara
4.1. HUBUNGANDASAR NEGARA DAN
     KONSTITUSI NEGARA
4.1.1. Pengertian Dasar Negara dan Konstitusi
       Negara
  1. Pengertian Dasar Negara

  Ensiklopedi Indonesia                Dasar (filsafat)


            Dasar negara               Asal pertama


 pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan
          negara yang mencakup berbagai bidang kehidupan.
 Makna dan fungsi Pancasila :
a. Dasar berdiri dan tegaknya negara

b. Dasar kegiatan penyelenggara negara

c. Dasar partisipasi warganegara

d. Dasar pergaulan antara warganegara

e. Dasar dan sumber hukum nasional
  Pengertian Konstitusi Negara
Kata konstitusi terjemahan dari kata :

  1. ”constitution” dalam bahasa Inggris.
  2. bahasa Latin, ”contituere” yang berarti
    menetapkan, menentukan
  3. ”constitutie” (Belanda) yang berarti UUD.

  4. ”contitution” atau ”verfasung”

              * UUD atau ”grundgesetz”.
Herman Heller, membagi konstitusi dalam tiga
pengertian, yaitu :

 1. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di
    dalam masyarakat merupakan pengertian
    sosiologis atau politis.

 2. Suatu kesatuan kaidah hukum, maka konstitusi
    disebut rechtverfassung.


 3. suatu naskah sebagai undang-undang           yang
    tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.
Carl Schmitt dalam bukunya yang berjudul
”Verfassungslehre” membagi konstitusi dalam empat
pengertian, yaitu :
1) Konstitusi dalam arti absolut ( Absoluter Verfassungsbegriff ), terdiri
   dari :
     a) kesatuan organisasi yang nyata
         b) bentuk negara adalah negara dalam arti keseluruhannya.
             c) Konstitusi sebagai faktor integrasi.

                  d) sistem tertutup dari norma-norma hukum yang
                     tertinggi di dalam negara.

  2) Konstitusi dalam arti relatif (Relativer Verfassungsbegriff).

  3) Konstitusi dalam arti positif (Der positive Verfassungsbegriff).

  4) Konstitusi dalam arti ideal ( Idealbegriff der verfssung).
KC Wheare FBA, Joerniarto (1980:22) menyimpulkan
bahwa istilah ”contitution” mempunyai dua macam arti,
yaitu :

1)dalam arti luas, yaitu keseluruhan aturan dan
  ketentuan     yang      menggambarkan   sistem
  ketatanegaraan suatu negara.


2)Dalam arti sempit, yaitu satu atau beberapa dokumen
  yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan
  yang bersifat pokok-pokok atau dasar-dasar dari
  ketatanegaraan suatu negara.
4.1.1. Tujuan dan Nilai Konstitusi

     Karl Loewenstein ada tiga jenis penilaian terhadap
     konstitusi, yaitu :

 a.    Nilai Normatif, Apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh
       suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu bukan saja berlaku
       dalam arti hukum (legal), tetapi juga merupakan suatu kenyataan
       dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan kata lain,
       konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuwen.

b.    Nilai Nominal, konstitusi itu secara hukum berlaku, namun
      berlakunya itu tidak sempurna karena ada pasal-pasal tertentu dari
      padanya yang dalam kenyataannya tidak berlaku.


 c. Nilai Semantic, Konstitusi ini secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam
      kenyataan hanya sekedar untuk memberikan bentuk dari tempat yang
      telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik.
     4.1.3. Keterkaitan Dasar Negara dan Konstitusi
1.   Hubungan Secara Formal. Dengan dicantumkannya Pancasila secara
      formal di dalam Pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh
      kedudukan sebagai norma dasar hukum positif.
       a.    Rumusan Pancasila sebagai dasar negara RI adalah seperti yang
             tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat.

       b.     Pembukaan UUD 1945, berdasarkan pengertian ilmiah, merupakan
             pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum
             Indonesia.
       c.    Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai
             Mukadimah dari UUD 1945
       d.   Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat,
             kedudukan dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental.

       e.     Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945, dengan demikian
             mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah dan
             terlekat pada kelangsungan hidup negara RI.
2. Hubungan secara Material
Proses perumusan Pancasila dan Pembukaan
UUD 1945, maka secara kronologis, materi yang
dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah
dasar     filsafat Pancasila  baru    kemudian
Pembukaan UUD 1945. Setelah pada sidang
pertama Pembukaan UUD 1945 BPUPKI
membicarakan dasar filsafat negara Pancasila
berikut tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun
oleh Panitia 9, sebagai wujud bentuk pertama
Pembukaan UUD 1945.
4.2. SUBSTANSI KONSTITUSI NEGARA
 4.2.1. Muatan Konstitusi Negara
     1. Sifat dan Fungsi Konstitusi

  Sifat pokok konstitusi negara adalah flexible (luwes)
  atau rigid (kaku).



  Fungsi pokok konstitusi adalah membatasi
  kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga
  penyelenggaraan   kekuasaan    tidak  bersifat
  sewenang-wenang.
Dengan memperhatikan sifat dan fungsi konstitusi
(UUD), setiap UUD memuat ketentuan-ketentuan
sebagai berikut :
a. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan
   legislatif, eksekutif dan yudikatif.


    b. Hak-hak asasi manusia (Bisa disebut Bill of Rights), kalau
       berbentuk naskah tersendiri.


        c. Prosedur mengubah UUD


           d. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat
              tertentu dari UUD.
   2. Kedudukan Konstitusi

a. Hukum Dasar
   UUD berkedudukan sebagai hukum dasar karena ia berisi
   aturan dan ketentuan hal-hal yang mendasar dalam
   kehidupan suatu negara.


b. Hukum Tertinggi
   UUD lazimnya juga diberikan kedudukan sebagai hukum
   tertinggi dalam tata hukum yang bersangkutan.
3. Isi Konstitusi
a.    Pernyataan tentang gagasan-gagasan politik, moral dan
      keagamaan yang menjiwai UUD.

 b.    Ketentuan tentang Struktur Organisasi Negara


      c.    Ketentuan tentang perlindungan Hak-Hak Asasi
            Manusia.

           d.   Ketentuan tetang prosedur mengubah UUD

                e.   Larangan mengubah sifat tertentu dari
                     UUD
4. Cara Pembentukan dan Cara
   Mengubah Konstitusi
Cara Pembentukan Konstitusi, antara lain :
a. Pemberian
    b. Secara Sengaja

       c. Dengan Cara Revolusi

           d. Dengan Cara Evolusi
   Cara Mengubah Konstitusi, antara lain :

a. Oleh Badan Legislatif/ Perundangan Biasa

  b. Referendum


     c. Oleh Badan Khusus


       d.   Khusus di Negara Federasi Perubahan UUD
            baru dapat terjadi jika mayoritas negara-
            negara bagian menyetujuinya.
5. Isi UUD 1945

1. Pembukaan UUD 1945


    2. Batang Tubuh UUD 1945


         3. Penjelasan UUD 1945
4.2.3. IMPLEMENTASI DASAR NEGARA KE DALAM
       KONSTITUSI ATAU UUD 1945

1. Perwujudan Pancasila di Dalam Pembukaan UUD 1945

   •   Sila Pertama
       Dirumuskan pada kalimat: ” Atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa ...”.

   •   Sila Kedua
       Dirumuskan dalam kalimat:
       ”Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa,
       maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak
       sesuai dengan perikemansiaan da perikeadilan ...”
       ”Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia mengantar
       rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang keerdekaan negara
       Indonesia yang merdeka ...”(alenia II)
       ”Dengan didorong oleh keinginan luhur ... maka rakyat Indonesia
       menyatakan dengan ini kmerdekaannya.”(alenia III)
•       Sila Ketiga
        Dirumuskan dalam kalimat/ kata:
        ”... negara Indonesia, ... bersatu, berdaulat ...” (alenia II)
        ” ... supaya berkehidupan kebangsaan ...” (alenia III)
        ”... pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap
        bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ... maka
        disusunlah kemerdekaan kebangsaaan Indonesia dalam suatu
        Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ... (alenia IV)



    •    Sila Keempat
         Dirumuskan dalam kalimat/ kata:
         ” ... kemerdekaan negara Indonesia, yang ... berdaulat ... ”(alenia II)
         ” ... maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kmerdekaannya ...
         (alenia III)
         ” ... negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ... ” (alenia
         IV))
•   Sila Kelima
    Dirumuskan dalam kalimat/ kata:
    ”... penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai
    dengan ... perikeadilan.” (alenia I)
    ”... mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang
    kemerdekaan Negara Indonesia, yang ... adil dan makmur.” (alenia II)
    ”... untuk memjukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
    bangsa ... (dan dalam kalimat) ... dengan mewujudkan keadilan sosial
    bagi seluruh rakyat Indonesia.” (alenia II).
    2. Perwujudan Pancasila di Dalam Batang Tubuh UUD 1945


-    Sila Pertama

     Pasal 9, Sumpah Presiden dan Wakil Presiden

        Pasal 28 E


           Pasal 29, mengenai agama

              Penjelasan pasal 29

                     pokok-pokok pikiran dinyatakan: ” ... Negara
                     berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
                     menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
                     beradab.”
-   Sila Kedua

     Pasal 27

     Pasal 28            Pasal 31 ayat (1)


    Pasal 28 A – J      Pasal 32 ayat (1)


    Pasal 29            Pasal 33


    Pasal 30 ayat (1)   Pasal 34 ayat (1)
               Sila Ketiga

Pasal 1 ayat (1)             Pasal 33

Pasal 18                     Pasal 34

Pasal 18A                    Pasal 35

Pasal 18 B                   Pasal 36

Pasal 30 yat (1) dan (2)     Pasal 36 A

Pasal 31 ayat (3)            Pasal 36 B

Pasal 32                     Pasal 36 C.
                       Sila Keempat

•   Pasal 1 ayat (1) dan (2),     •   Pasal 19,
•   Pasal 3,                      •   Pasal 20,
•   Pasal 5 ayat (1),             •   Pasal 21,
•   Pasal 6 A,                    •   Pasal 22,
•   Pasal 7,                      •   Pasal 22 C,
•   Pasal 7 A,                    •   Pasal 22 D,
•   Pasal 7 B,                    •   Pasal 22 E,
•   Pasal 7 C,                    •   Pasal 23,
•   Pasal 11,                     •   Pasal 27,
•   Pasal 12,                     •   Pasal 28,
•   Pasal 13,
                                  •   Pasal 29,
•   Pasal 14,                     •   Pasal 37
•   Pasal 15,
                  Sila Kelima
• Pasal 27 ayat
  (2),
• Pasal 28,
• Pasal 28 A-J,
• Pasal 29,
                     • Pasal 31,
                     • Pasal 33,
                     • Pasal 34
  4.3. PEMBUKAAN UUD 1945 NEGARA
       KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

POKOK-POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945

  1. Negara melindungi segenap bagsa Indonesia dan seluruh
     tumpah darah Indonesia

  2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
     Indonesia.

   3. Negara yang berkedaulatan rakyat


   4. Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa
KEDUDUKAN PEMBUKAAN DALAM UUD
             1945

 Pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum tertinggi


 Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat adanya tertib hukum
  Indonesia

    Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok Kaidah Negara yang
     fundamental

     Pembukaan UUD 1945 tetap terlekat pada kelangsungan
      hidup Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945
   MAKNA SETIAP ALENIA DALAM
          PEMBUKAAN

ALENIA PERTAMA
 Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan
 melawan penjajah dalam segala bentuk.

 Pernyataan subyektif bangsa Indonesia untuk menentang dan
 menghapus penjajahan di atas dunia.

 Pernyataan obyektif bangsa Indonesia bahwa penjajah tidak sesuai
 dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

 Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap
 bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri.
ALENIA KEDUA


  Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah melalui
  perjuangan pergerakkan dalam melawan penjajah.


  Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan
  kemerdekaannya.


  Bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus diisi
  dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu,
  berdaulat, adil dan makmur.
ALENIA KETIGA

  Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah
  berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.




 Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia
 terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara
 kehidupan material dan spiritual, dan kehidupan di dunia dan di
 akherat.


 Pengukuhan pernyataan Proklamasi Kemerdekaan.
 ALENIA KEEMPAT
Adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia,

Kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang disusun dalam suatu
Undang Undang Dasar.

Susunan/ bentuk negara Republik Indonesia.


Sistem pemerintahan negara, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat
     (demokrasi).

Dasar negara Pancasila.
4.4. PERKEMBANGAN KONSTITUSI
     NEGARA
4.4.1. PERIODE BERLAKUNYA KONSTITUSI

   Masa UUD 1945 1 ( 18-8-1945 s/d 27-12-1949)

   Masa Konstitusi RIS ( 27-12-1949 s/d 17-8-1950 )

   Masa UUDS 1950 (17-8-1950 s/d 5-7-1959)

   Masa Demokrasi Terpimpin ( 5-7-1959 s/d 11-3-1966 )

   Masa Orde Baru (11-3-1966 s/d 21-5-1998)

   Masa Pemerintahan Reformasi (21-5-1998 s/d sekarang )
Masa UUD 1945 1 ( 18-8-1945 s/d 27-12-1949)

langkah-langkah lain guna mewujudkan sistem
pemerintahan demokrasi sebagai berikut :

   Pemberian wewenang kepada KNIP untuk menjalankan
    fungsi legeslatif DPR.


   Pemberian kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan
    partai politik.


   Mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi
    parlementer.
Masa Konstitusi RIS ( 27-12-1949 s/d 17-8-1950 )

Berdirinya RIS yang begitu singkat dan terbatasnya
sumber mengenai hal tersebut yang dikemukakan di
sini hanya 3 hal berikut :
   Selama berdirinya RIS UUD 1945 hanya berlaku dinegara bagian
    RI

   Segera sesudah RIS terjadi upaya berdiri terjadi upaya-upaya
    dikalangan bangsa Indonesia untuk kembali ke bentuk negara
    kesatuan.

   Upaya kembali ke negara kesatuan antara lain diwujudkan
    melalui kesepakatan 19 Mei 1950 yang juga menciptakan unsur-
    unsur yang baik dari UUD 1945 harus masuk dalam UUD bagi
    negara kesatuan yang baru.
  Masa UUDS 1950 (17-8-1950 s/d 5-7-1959)

Sistem pemerintahan demokrasi parlementer ini
disebut juga sebagai sistem pemerintahan/
demokrasi liberal, karena dilandasi oleh paham
yang mengagungkan kebebasan manusia yaitu
liberalisme. Oleh sebab itu masa parlemen-
terisme konstitusional itu sering disebut juga
sebagai masa berlakunya demokrasi liberal.
Namun dalam pelaksanaannya menimbulkan
ketidak setabilan politik karena sering berganti-
gantinya kabinet.
             Masa Demokrasi Terpimpin
             ( 5-7-1959 s/d 11-3-1966 )
Pelaksanaan demokrasi terpimpin itu kemudian
ternyata justru menyimpang dari prinsip negara hukum
dan negara demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD
1945. penyimpangan itu nampak dalam hal-hal sebagai
berikut :
    Pelanggaran prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman

    Pengekangan hak-hak asasi warganegara di bidang
     politik.
    Pelampauan batas wewenang.

    Pembentukan lembaga negara yang bersifat ekstra
     konstitusional
    mengutamakan fungsi pimpinan / presiden
 Masa Orde Baru (11-3-1966 s/d 21-5-1998)
Kehidupan politik di masa orde baru, sama atau
bahkan lebih buruk dari masa demokrasi terpimpin,
pada masa orde baru terjadi hal-hal berikut :
    Pembatasan hak-hak politik rakyat

    Pemusatan kekuasaan di tangan presiden

    Pemilu yang tidak demokratis

    Pembentukan lembaga ekstra konstitusional

    Maraknya KKN
                  Masa Pemerintahan Reformasi
                    (21-5-1998 s/d sekarang )
      Langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah reformasi
      (Kabinet Persatuan), antara lain :

Dibidang hukum

•    Dalam bidang hukum, kebijakan Negara diarahkan untuk :

1)   Mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat
     untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam
     kerangka supremasi dan tegaknya negara hukum.

2)   Menegakkan    hukum secara konsisten untuk lebih menjamin
     kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta
     menghargai hak asasi manusia.
3)   Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang
     berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan
     kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-
     undang.
4)   Meningkatkan integritas moral dan kepropesionalan aparat
     penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik
     Indonesia, untuk menumbuhkan keparcayaan masyarakat
     dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan
     prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang
     efektif.
5)   Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari
     pengaruh penguasa dan pihak manapun.
6)   Menyelenggarakan proseskeadilan secara cepat, mudah,
     murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, nepotisme
     dengan tetap menjunjung tinggi asas keadialan dan
     kebenaran
7)   Meningkatkan        pemahaman dan penyadaran serta
     meningkatkan perlindungan, penghormatan dan penegakan
     hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
8)   Menyelesaikan dalam berbagai proses peradilan terhadap
     pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum
     ditangani secara tuntas.
Di bidang politik
•    Lahirlah UU No. 31 tahun 2002 tentang partai politik
•    UU No. 12 tahun 2000 tentang pemilihan Umum DPR, DPD,
     DPRD, dan UU No. 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum
     presiden dan wakil Presiden




Di bidang ekonomi

    pembangunan ekonomi ialah pengolahan kekuatan ekonomi
    potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal,
    penggunaan teknologi serta melalui penambahan kemampuan
    keorganisasian dan manajemen.
Di bidang sosial (kemasyarakatan)

 Pembangunan ini didasarkan pada Pembukaan
 UUD 1945 alinea ke 4 berbunyi: ”…dengan
 mewujudkan suatu keadilan soaial bagi seluruh
 rakyat Indonesia “ Pokok pikiran yang
 terkandung dalam Pebukaan UUD 1945 itu
 adalah bahwa negara hendak mewujudkan
 keadilan sosial bagi seluruh rakyat didasarkan
 kepada kesadaran bahwa manusia Indonesia
 mempunyai hak dan kewajiban yang sama
 untuk menciptakan keadilan sosial dalam
 kehidupan masyarakat.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:25822
posted:2/4/2010
language:Indonesian
pages:48