Docstoc

presentasi plpg

Document Sample
presentasi plpg Powered By Docstoc
					MODUL PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN PROFESI
    GURU (PLPG)
       MATA PELAJARAN PKn
                    Oleh :
                SUGIARYO
KONSTITUSI YANG PERNAH DIGUNAKAN DI
             INDONDESIA
                DAN
DAMPAK GLOBALISASI DALAM KEHIDUPAN
  BERMASYARAKAT BERBANGSA DAN
             BERNEGARA
Melalui materi pokok modul ini
  diharapkan guru :
1. mampu menganalisis penyimpangan-
   penyimpangan terhadap konstitusi yang
   berlaku di Indonesia,
2. menunjukkan hasil-hasil amandemen
   UUD 1945 serta menunjukkan sikap
   positif terhadap pelaksanaan UUD 1945
   hasil amandemen
3.mampu mendeskripsikan dampak positif
  dan negatif globalisasi dalam kehidupan
  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
4.mampu menunjukkan sikap positif
  terhadap dampak globalisasi.
Dalam sejarahnya, Indonesia pernah
mengalami beberapa kali perubahan
konstitusi. Perubahan ini dilakukan karena
beberapa alasan :
 Secara historis, memang pendiri negara
  mendesain konstitusi bersifat sementara
  dan ditetapkan dalam suasana tergesa-
  gesa.
 Secara yuridis, konstitusi Indonesia (UUD
  1945) menganut prinsip dan mekanisme
  perubahan konstitusi (pasal 37)
   Secara filosofis, ide dasar dan substansi
    konstitusi (UUD 1945) telah
    mencampuradukkan paham kedaulatan
    rakyat dengan paham integralistik.
   Secara praktis politis, karena konstitusi itu
    tidak dijalankan secara murni dan
    konsekuen

                   (Muhtar Pabottinggi, 1998).
    PERTANYAANNYA ADALAH :
   Konstitusi-konstitusi apa saja yang pernah
    digunakan di Indonesia ?
   Apa saja yang melatarbelakangi
    perubahan konstitusi tersebut ?
   Kapan dan dengan cara apa perubahan
    tersebut dilakukan ?
   Apakah hasil perubahan tersebut ?
   Bagaimana sikap masyarakat terhadap
    perubahan tersebut ?
         Pengertian Konstitusi :
   Istilah konstitusi berasal dari bahasa
    Perancis (Constituer) yang berarti
    membentuk, membentuk suatu negara
    atau menyusun dan menyatakan suatu
    negara (Wirjono Prodjodikoro, 1989)
   Herman Heller menjelaskan bahwa
    konstitusi memiliki arti yang lebih luas
    daripada UUD
   Konstitusi mengandung pengertian dalam
    arti politis-sosiologis, yuridis dan sebagai
    suatu undang-undang tertinggi yang
    berlaku dalam suatu negara (Muh.
    Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988)
   C.F. Strong (1966) menyatakan bahwa
    konstitusi merupakan kumpulan asas-asas
    yang menyelenggarakan kekuasaan
    pemerintahan, hak-hak dari yang
    diperintah serta hubungan antara
    pemerintah dengan yang diperintah
   K.C. Wheare (1975) mengartikan
    konstitusi sebagai keseluruhan
    ketatanegaraan dari suatu negara yang
    berupa kumpulan peraturan-peraturan
    yang membentuk, mengatur, atau
    memerintah dalam pemerintahan suatu
    negara.
    Berdasarkan pendapat dari para ahli
     tersebut dapat disimpulkan bahwa
              konstitusi adalah

   Merupakan kumpulan kaidah yang
    memberikan batasan kepada para
    penguasa.
   Dokumen tentang pembagian tugas dari
    lembaga-lembaga negara.
   Deskripsi tentang hak-hak asasi manusia.
Bentuk konstitusi menurut K.C. Wheare
               (1975) :
   Konstiusi tertulis dan tidak tertulis
   Konstitusi feksibel dan konstitusi rigid
   Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi
    tidak derajat tinggi
   Konstitusi sistem pemerintahan
    presidensial dan konstitusi sistem
    pemerintahan parlementer
Tujuan konstitusi dari suatu negara pada
  prinsipnya adalah untuk membatasi
kewenangan tindakan pemerintah untuk
 menjamin hak-hak yang diperintah dan
 merumuskan pelaksanaan kekuasaan
     yang berdaulat (Kurniatmanta
          Soetopawiro, 1987).
    Konstitusi memiliki fungsi yang sangat
    penting, baik sebelum pendirian negara
      maupun sesudah pendirian negara,
                    yakni :
   Sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan
    untuk mendirikan negara
   Dokumen resmi tentang pendirian negara
   Sebagai pokok kaidah negara yang mendasar,
    dasar negara, asas dan tujuan negara dan
    bentuk negara serta asas politik negara
   Sebagai rujukan bagi peraturan perundang-
    undangan di bawahnya. Ini berarti, segala
    peraturan hukum dan perundang-undangan
    negara harus berdasarkan pada konstitusi dan
    tidak boleh bertentangan
Karl Loewensten, membagi tiga jenis penilaian
 terhadap suatu konstitusi, yaitu nilai normatif,
        nilai nominal dan nilai semantic :
 Dikatakan mengandung nilai normatif apabila
  konstitusi itu secara resmi diterima oleh suatu
  bangsa dan berlaku bukan saja dalam arti hukum,
  tetapi dilaksanakan secara murni dan konsekuen
 Dikatakan mengandung nilai nominal, apabila
  konstitusi menurut hukum memang berlaku, tetapi
  dalam kenyataannya tidak sempurna
 Dikatakan mengandung nilai semantic apabila
  konstitusi itu secara hukum tetap berlaku, akan
  tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk
  memberi bentuk dari tempat yang telah ada atau
  hanya sebagai kedok untuk melaksnakan
  kekuasaan politik.
      Struycken, mengemukakan bahwa
    konstitusi tertulis atau UUD merupakan
         dokumen formal yang berisi :
   Hasil perjuangan bangsa di waktu lampau
   Keputusan politik tertinggi ketatanegaraan suatu
    bangsa
   Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak
    diwujudkan
   Suatu keinginan kehidupan ketatanegaraan
    bangsa yang hendak diwujudkan
   Sebagai alat yang berisi sistem politik dan sistem
    hukum yang hendak diwujudkan (Sri Sumantri,
    1996).
Mr. J.G. Steenbeek, menjelaskan bahwa
pada umumnya konstitusi itu berisi tiga
            hal pokok, yaitu :

   pertama, adanya jaminan hak asasi
    manusia dan warga negaranya
   kedua ditetapkannya susunan
    kenegaraan yang bersifat fundamental
   ketiga adanya pembagian dan
    pembatasan tugas ketatanegaraan yang
    juga bersifat fundamental
    Meriam Budiharjo (1991), menyebutkan
    bahwa setiap UUD memuat ketentuan-
            ketentuan mengenai :

   Organisasi negara
   Hak asasi manusia
   Prosedur mengubah UUD dan adakalanya
    memuat larangan untuk mengubah sifat
    tertentu dari UUD
    Secara de facto, negara Indonesia
    berdiri sejak 17 Agustus 1945 akan
tetapi secara de jure baru berdiri tanggal
 18 Agustus 1945, karena pada tanggal
  inilah PPKI sebagai lembaga tertinggi
   negara menetapkan Undang-undang
 Dasar negara Republik Indonesia yang
        dikenal dengan UUD 1945
Konstitusi ketatanegaraan yang pernah
  berlaku di Indonesia antara lain :
   UUD 1945 (periode pertama berlaku 18
    Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949)
   UUD RIS atau konstitusi RIS, berlaku sejak 27
    Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950
   UUDS 1950, berlaku sejak 17 Agustus 1950
    sampai 5 Juli 1959.
   UUD 1945 (periode II) mulai 5 Juli 1959
    sampai tahun 2000 dan UUD 1945
    Amandemen mulai tahun 2000 sampai
    sekarang
Penyelewengan-penyelewengan terhadap
   konstitusi yang telah disusun dan
         disepakati bersama :

   Penyimpangan konstitusi pada masa
    berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27
    Desember 1949)
       Dengan pasal IV aturan peralihan adalah
        bertentangan dengan pasal I ayat 2. Dalam pasal IV
        aturan peralihan, tugas MPR dijalankan oleh Presiden
        dibantu Komite Nasional. Jadi presiden berfungsi
        sebagai eksekutif, legislatif dan konsultatif. Hal ini
        tidak sesuai dengan prinsip konstitusi negara
        Indonesia,
   Lembaga-lembaga negara belum berfungsi
    sebagaimana mestinya
   Keluarnya maklumat pemerintah no 5 BPKNP
    14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem
    pemerintahan dari presidensial menjadi
    parlementer yang ditandai dengan
    terbentuknya Kabinet Syahrir I
   Penyimpangan konstitusi pada masa berlakunya
    UUD RIS 1949 (27 Desember 1949 – 17 Agustus
    1950)
       Terbentuknya bentuk negara serikat yang
        bertentangan dengan konsep pendirian negara
        kesatuan RI
       Pergantian UUD yang dipakai (UUD 1945)
        menjadi UUD RIS (Konstitusi RIS 1949)
       Berlakunya pemerintahan parlementer yang tidak
        sejalan dengan semangat UUD 1945
        (presidensial). Dampak dari peristiwa-peristiwa
        tersebut adalah kondisi pemerintahan menjadi
        tidak stabil, selain itu juga muncul gerakan
        separatis atau pemberontakan di berbagai daerah
   Penyimpangan konstitusi pada masa
    berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus 1950
    – 05 Juli 1959) :
       Diterapkannya demokrasi liberal, yaitu
        sistem demokrasi yang mengagungkan
        kebebasan mutlak individu atau kelompok
       Diterapkannya sistem pemerintahan
        parlementer yang mengakibatkan kondisi
        politik tidak stabil, kabinet yang dibentuk
        sering berganti-ganti (kabinet jatuh
        bangun), program-program tidak dapat
        berjalan.
   Penyimpangan konstitusi pada masa
    berlakunya UUD 1945 (5 Juli 1959 – 11
    Maret 1966) :
       Penyelenggaraan negara menganut sistem
        demokrasi terpimpin yang dalam prakteknya
        menonjolkan peran pemimpinnya, bila suatu
        musyawarah tidak mencapai mufakat maka
        keputusan diserahkan kepada presiden sebagai
        pemimpin. Dengan demikian demokrasi
        terpimpin tidak sesuIai dengan makna
        demokrasi itu sendiri
       Dikeluarkannya penetapan presiden yakni
        penpres No. 1 tahun 1959 tentang DPRS,
        penpres No. 2 tahun 1959 tentang MPRS,
        penpres No. 3 tahun 1959 tentang DPAS
   Pengangkatan presiden seumur hidup (TAP
    MPRS No III/MPRS/1963),
   Presiden membubarkan DPR hasil pemilu
    1955 (5 Maret 1960) dengan penpres No. 3
    tahun 1960
   Pembentukan DPRGR dengan penpres No. 4
    tahun 1960
   Ditetapkannya asas NASAKOM
    (nasionalisme, agama, dan komunisme). Hal
    ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD
    1945
   Penyimpangan-penyimpangan konstitusi
    (UUD 1945) pada masa berlakunya
    ORBA (11 Maret 1966 – 21 Mei 1998) :
       Keluarnya TAP MPR No. 1/MPR/1978 pasal
        115, TAP MPR No. 1/MPR/1983 pasal 104 –
        109, TAP MPR IV/MPR/1983 dan UU No. 5
        tahun 1985 tentang referendum. Dalam
        ketentuan ini MPR tidak akan mengubah
        UUD 1945, namun akan melaksanakan
        secara murni dan konsekuen, dan jika MPR
        akan mengubah UUD 1945 harus minta
        persetujuan kepada seluruh rakyat melalui
        referendum. Aturan ini tidak sesuai dengan
        pasal 37 UUD 1945
   Dalam setiap pelaksanaan Pemilu ada
    anjuran agar PNS untuk loyal pada salah
    satu parpol (monoloyalitas), pada hal PNS
    adalah abdi negara dan abdi masyarakat
   Pengangkatan anggota DPR dari unsur
    TNI/Polri.
   Penyimpangan-penyimpangan konstitusi
    pada masa reformasi dari kurun waktu
    21 Mei 1998 sampai dengan sekarang :
       Kerja kabinet sering tidak kompak, karena
        memiliki latar belakang partai yang berbeda.
        Kondisi ini sering membuat presiden
        mengambil kebijakan dengan mengganti
        menteri. Akibatnya, hubungan partai politik
        yang ada di DPR dengan pemerintah tidak
        harmonis. Hal ini ditunjukkan DPR tidak
        percaya kepada presiden sehingga DPR
        memberikan memorandum dan selanjutnya
        diakhiri sidang istimewa.
    Hasil-hasil Amandemen UUD
                1945 :
   Tahap pertama; tertanggal 14 – 21 Oktober 1999.
    perubahan tersebut dikuatkan dengan keputusan
    MPR tanggal 19 Oktober 1999.           Perubahan ini
    meliputi beberapa pasal, antara lain pasal 5 ayat
    (1), 7,9,13 ayat (2), 14, 15, 17 ayat (2) dan (3), 20
    dan 21 UUD 1945
   Tahap kedua; dilakukan pada sidang tahunan MPR
    tahun 2000 yang dikuatkan dengan keputusan MPR
    tanggal 18 Agustus tahun 2000. Perubahan ini
    meliputi pasal 6A ayat (1), 18, 18A, 18B, 19, 20
    ayat (5), 20A, 22A, 22B, 25A, 26 ayat (3), 27 ayat
    (3), 28A-28J, 30, 36A, dan 36B
   Tahap ketiga; tahap ini merupakan kelanjutan dari
    amandemen kedua yang dilakukan oleh badan
    pekerja MPR dan selanjutnya diputuskan dalam
    sidang tahunan MPR tahun 2001. Perubahan ini
    meliputi pasal 1 ayat (2) dan (3), 3, 6, 6A, 7A, 7B, 8
    ayat (1) dan (2), 11, 17 ayat (4), 22C, 22D, 22E, 23,
    23A, 23C, 23E, 23F, 23G, 24 ayat (1) dan (2), 24A,
    24B dan 24C
   Tahap keempat; tahap ini merupakan kelanjutan
    perubaham dari tahap ke tiga yang ditetapkan
    tanggal 10 Agustus 2002 dalam sidang tahunan
    MPR tahun 2002. Perubahan ini meliputi pasal 6A
    ayat (4), 8 ayat (3), 11 ayat (1), 16, 23B, 23D, 24
    ayat (3), 31, 32 ayat (1) dan (2), 33 ayat (4) dan
    (5), 34, 37, aturan peralihan pasal I, II, dan III dan
    aturan tambahan pasal 1 dan 2.
No      Muatan Materi                Perbedaan Yang Mendasar

                             Sebelum Amandemen              Sesudah
                                                           Amandemen
1    Pembukaan UUD        Tetap (Tidak diamandemen)     Tetap (Tidak
     1945                                               diamandemen)
2    Bab I Bentuk dan     Kedaulatan di tangan rakyat   Kedaulatan rakyat
     kedaulatan pasal 1   dan dilakukan sepenuhnya      dilaksanakan
                                                        menurut UUD
                          oleh MPR
                                                        Penegasan
                                                        Indonesia negara
                                                        hukum
3    Bab II MPR Pasal 2   MPR terdiri atas anggota      MPR terdiri atas
     dan 3                DPR, utusan daerah dan        anggota DPR dan
                          utusan golongan               DPD
                                                        MPR mengubah
                                                        dan menetapkan
                                                        UUD
                                                        MPR Melantik
                                                        Presiden dan
                                                        wakil presiden
No      Muatan Materi               Perbedaan Yang Mendasar

                            Sebelum Amandemen              Sesudah
                                                          Amandemen
4    Bab III Kekuasaan   MPR menetapkan UUD dan        Presiden dan wakil
     pemerintahan        GBHN                          presiden dipilih
                                                       dalam satu
     Negara                                            pasangan secara
                                                       langsung oleh
                                                       rakyat
                         Presiden dan wakil presiden   Presiden dan wakil
                         dipilih oleh MPR dengan       presiden
                                                       memegang jabatan
                         suara terbanyak               selama masa lima
                                                       tahun dan
                                                       sesudahnya dapat
                                                       dipilih kembali
                                                       dalam jabatan
                                                       yang sama untuk
                                                       satu kali masa
                                                       jabatan
No   Muatan Materi               Perbedaan Yang Mendasar

                       Sebelum Amandemen          Sesudah Amandemen


                     Tidak diatur tata cara      Diatur tata cara
                     pemberhentian presiden      pemberhentian presiden
                     dan wakil presiden          dan wakil presiden
                                                 dalam masa jabatan bila
                                                 melanggar hukum
                     Presiden mengangkat dan     Dalam pengangkatan
                     menerima duta dan konsul,   dan penerimaan duta
                     memberi grasi, amnesti,     dan konsul, pemberian
                                                 amnesti dan abolisi,
                     abolisi, dan rehabilitasi
                                                 presiden harus
                     tanpa harus                 memperhatikan
                     memperhatikan               pertimbangan DPR,
                     pertimbangan DPR maupun     pemberian amnesti dan
                     MA                          rehabilitasi harus
                                                 memperhatikan
                                                 pertimbangan MA
No   Muatan Materi                   Perbedaan Yang Mendasar

                          Sebelum Amandemen           Sesudah Amandemen


5    Bab IV DPA         Mengatur masalah DPA         Bab dan materi ini
                        (dewan pertimbangan agung)   dihapus
                        beserta kewajibannya
6    Bab V Kementrian   Menteri-menteri itu          Setiap menteri
     Negara             mempimpin departemen         membidang urusan
                        pemerintah                   tertentu dalam
                                                     pemerintahan
7    Bab VI             Hanya mengatur secara        Dijabarkan tentang
     Pemerintah         garis besar tentang          pemerintah daerah,
     Daerah             pembagian daerah             DPRD, otonomi daerah
                                                     dan hubungan antara
                                                     pemerintah pusat dan
                                                     daerah
No   Muatan Materi               Perbedaan Yang Mendasar

                       Sebelum Amandemen       Sesudah Amandemen


8    Bab VII DPR     Setiap UU menghendaki    DPR memegang
                     persetujuan DPR          kekuasaan membentuk
                                              UU
                                              Setiap rancangan UU
                                              dibahas DPR dan
                                              Presiden untuk
                                              mendapat persetujuan
                                              bersama
                                              Diatur fungsi DPR yaitu
                                              fungsi legislasi,
                                              pengawasan dan
                                              anggaran, serta hak-hak
                                              DPR
No   Muatan Materi                Perbedaan Yang Mendasar

                       Sebelum Amandemen         Sesudah Amandemen


9    Bab VIIB                                   Mengatur masalah
                     Tidak ada
     Pemilihan                                  Pemilu, tujuan, asas dan
     Umum                                       KPU/Komisi Pemilihan
                                                Umum
                     Tidak ada                  Mengatur masalah DPD
                                                (Dewan Perwakilan
                                                Daerah)
10   Bab VIII Hak    Tidak ada                  Diatur tentang bank
     Keuangan                                   sentral

11   Bab VIIIA BPK   Materi digabung Bab VIII   Mengatur masalah BPK
                                                (badan pemeriksa
                                                keuangan)
No   Muatan Materi                  Perbedaan Yang Mendasar

                       Sebelum Amandemen          Sesudah Amandemen


12   Bab IX          Kekuasaan kehakiman         Kekuasaan kehakiman
     Kekuasaan       dilakukan oleh Mahkamah     dilakukan oleh
     Kehakiman       Agung                       Mahkamah Agung dan
                                                 Mahkamah konstitusi
                     Tidak diatur                Diatur kewenangan
                                                 Mahkamah Agung dan
                                                 Kewenangan Mahkamah
                                                 Konstitusi
                     Tidak diatur                Hakim Agung diusulkan
                                                 oleh Komisi Yudisial

13   Bab X Warga     Hanya mengatur masalah      Mengatur masalah warga
     Negara dan                                  negara dan penduduk
                     warga negara
     Penduduk
No   Muatan Materi                Perbedaan Yang Mendasar

                       Sebelum Amandemen        Sesudah Amandemen


                     Dimasukkan dalam pasal    Diatur hak dan
                     30 ayat (1)               kewajiban ikut serta
                                               dalam
14   Bab XA HAM      Tidak ada                 Mengatur secara
                                               terperinci tentang hak
                                               asasi manusia (dari pasa
                                               28, 28A sampai 28J).
                                               Upaya bela negara
                                               (pasal 27 ayat (3))
15   Bab XI Agama    Negara berdasar atas      Sama/tidak ada
                                               perubahan
                     Ketuhanan Yang Maha Esa

                     Kemerdekaan beragama
                     dan beribadah
No   Muatan Materi                Perbedaan Yang Mendasar

                        Sebelum Amandemen         Sesudah Amandemen


16   Bab XII          Mengatur usaha bela        Mengatur pertahanan
     Pertahanan dan   negara                     dan kemanan (Sistem
     Keamanan                                    Hankam), Tentara
     Negara                                      Nasional Indonesia dan
                                                 Polri
17   Bab XIII         Mengatur hal pokok hak     Kewajiban mengikuti
     Pendidikan dan   dalam bidang pendidikan    pendidikan dasar, hak di
     Kebudayaan       dan kebudayaan             bidang pendidikan,
                                                 kebudayaan nasional,
                                                 dan jaminan pemerintah
                                                 untuk menghormati
                                                 bahasa daerah
18   Bab XIV          Pokok-pokok tentang asas   Ada penambahan ayat
     Perekonomian     ekonomi, cabang produksi   yang mengatur masalah
     dan              yang penting dikuasai      prinsip-prinsip demokrasi
     kesejahteraan    negara serta mengatur      ekonomi.
     Sosial           masalah bumi, air dan
                      kekayaan alam
No   Muatan Materi                 Perbedaan Yang Mendasar

                        Sebelum Amandemen         Sesudah Amandemen


                     Fakir miskin dan anak       Adanya jaminan sosial,
                     terlantar dipelihara oleh   penyedia fasilitas
                     negara                      kesehatan dan
                                                 pelayanan umum
19   Bab XV         Hanya mengatur masalah       Mengatur masalah
     Bendera,       bendera dan bahasa           bendera, bahasa,
     bahasa dan                                  lambang negara, dan
     lambang negara                              lagu kebangsaan.
     serta lagu
     kebangsaan
20   Bab XVI         Putusan terhadap UUD        Putusan perubahan UUD
     Perubahan UUD   dilakukan dengan            dilakukan dengan
                     persetujuan minimal 2/3     persetujuan minimal lima
                     dari jumlah anggota yang    puluh persen ditambah
                     hadir                       satu dari semua jumlah
                                                 anggota MPR
No   Muatan Materi                   Perbedaan Yang Mendasar

                        Sebelum Amandemen          Sesudah Amandemen


                                                  Khusus untuk bentuk
                                                  negara kesatuan tidak
                                                  dapat dilakukan
                                                  perubahan
21   Aturan           Ada 4 pasal                 Ada 3 pasal, isinya
     peralihan                                    berbeda

22   Aturan           Ada dua ayat                Ada dua ayat isinya
                                                  berbeda
     tambahan

23                    Memuat penjelasan umum      Tidak ada penjelasan
     Penjelasan UUD
                      dan penjelasan pasal demi
                      pasal
      Makna Amandemen bagi
       Kehidupan Negara RI :
   Memberi landasan yang tegas dan jelas dalam
    penyelenggaraan negara
   Mendorong terwujudnya penyelenggaraan
    negara hukum yang demokratis
   Meningkatkan jaminan perlindungan HAM,
    karena perubahan ini telah banyak mengatur
    jaminan hak asasi manusia
   Meningkatnya partisipasi warga negara dalam
    pemerintahan
   Mendorong terwujudnya civil society
      Sikap Positif terhadap
  Pelaksanaan UUD 1945 Hasil
          Amandemen :
Pada hakekatnya amandemen UUD 1945 adalah sebuah
tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya
kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.
Dengan        amandemen        tersebut      diharapkan
terselenggaranya negara hukum yang demokratis,
terhindar dari sistem pemerintahan absolut, terjaminnya
pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa,
terciptanya pengawasan pemerintahan yang efektif,
terjaminnya perlindungan HAM, meningkatnya partisipasi
aktif warga negara dalam pemerintahan serta terwujudnya
masyarakat madani yang tertib, damai harmonis dan
sejahtera.
Sikap Positif terhadap Pelaksanaan
  UUD 1945 Hasil Amandemen :
Setelah terjadinya amandemen UUD 1945,
maka konstitusi yang berlaku saat ini
diharapkan      sesuai    dengan       tuntutan
masyarakat. Namun demikian, amandemen
ini tidak akan ada artinya jika tidak dibarengi
adanya sikap positif dan dukungan dari
seluruh warga negara, mulai dalam
kehidupan         berkeluarga,         sekolah,
masyarakat berbangsa dan bernegara.
Sikap Positif terhadap Pelaksanaan
  UUD 1945 Hasil Amandemen :
Bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh setiap warga
negara dalam melaksanakan UUD yang diamandemen, dapat
berupa partisipasi positif, partisipasi negatif, partisipasi aktif
maupun partisipasi pasif. Positif artinya, warga negara dapat
meminta agar negara mengusahakan sesuatu yang menjadi
haknya. Negatif artinya, warga negara berhak untuk menolak
campur tangan negara terutama menyangkut hak pribadi. Aktif
artinya warga negara turut aktif menentukan kebijakan publik
baik langsung maupun tidak langsung. Pasif artinya, warga
negara harus patuh terhadap peraturan perundangan yang
berlaku. Adapun partisipasi warga negara terhadap
pelaksanaan UUD 1945, dapat meliputi berbagai aspek
kehidupan, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial
budaya maupun di bidang pertahanan keamanan.
      DAMPAK GLOBALISASI DALAM
      KEHIDUPAN BERMASYARAKAT,
     BERBANGSA DAN BERNEGARA :
Globalisasi     membawa       perubahan      atau
tranformasi sosial, ekonomi, politik dan budaya
serta pertahanan kemanan. Hal ini menuntut kita
untuk tetap bertahan dalam transformasi tersebut.
Globalisasi memberi dampak yang sangat besar
bagi kehidupan manusia, akibatnya jarak
antarbangsa atau antarnegara menjadi dekat.
Selain itu, globalisasi dapat mengubah perilaku
dan gaya hidup masyarakat.
      DAMPAK GLOBALISASI DALAM
      KEHIDUPAN BERMASYARAKAT,
     BERBANGSA DAN BERNEGARA :
Globalisasi berasal dari kata global, yang berarti
mendunia, dimana perbedaan jarak dan letak goegrafis
tidak lagi menjadi penghalang untuk berkomunikasi.
(Tilaar, 1999). Dunia seakan tanpa batas, berbagai
peristiwa dunia dengan mudah dapat diakses. Demikian
pula berbagai produk barang dari suatu negara dapat
dengan mudah ditemukan di negara lain. Jadi globalisasi
memiliki ciri-ciri antara lain : adanya transparansi di
berbagai bidang kehidupan, pesatnya perkembangan
teknologi, beragai peristiwa di suatu negara/daerah dapat
dengan mudah diakses di negara lain serta arus
komunikasi lancar, cepat, seakan tanpa batas.
Faktor Penyebab Globalisasi :
Faktor ekstern antara lain meliputi :
   Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi
   Ditemukannya sarana komunikasi yang semakin
    canggih (internet, HP,)
   Adanya tuntutan pasar bebas, sehingga tiap
    negara terlibat dalam persaingan yang tidak
    hanya terbats di dalam negerinya saja,
   Adanya keberhasilan perjuangan pro demokrasi
    di beberapa negara di dunia,
   Meningkatnya peran dan fungsi lembaga-
    lembaga internasional, serta meningkatnya
    tuntutan HAM di setiap negara
Faktor Penyebab Globalisasi :
Faktor Intern antara lain meliputi :

   Adanya ketergantungan sebuah negara
    terhadap negara lain
   Meningkatnya peran media massa
   Meningkatnya tuntutan transparansi dan
    kesadaran berdemokrasi
   Berkembangnya lembaga swadaya
    masyarakat serta meningkatnya kualitas
    pendidikan masyarakat
     Manfaat Globalisasi bagi
       Bangsa Indonesia :
Dalam bidang politik (pemerintahan), dengan adanya
globalisasi pemerintah dapat dengan mudah melakukan
komunikasi dan koordinasi antardaerah. Dengan demikian,
setiap kebijakan yang telah diambil dapat dengan segera
sampai pada masyarakat. Demikian pula aspirasi
masyarakat dapat dengan mudah diterima oleh pejabat
pemerintahan.      Pejabat   negara   yang     melakukan
penyalahgunaan kekuasaan dapat segera diawasi,
selanjutnya dapat dimintai pertanggungjawabannya di
hadapan publik. Globalisasi juga dapat meningkatkan
partisipasi rakyat terhadap pemerintahan terutama dalam
hal pemilihan anggota parlemen, penempatan pejabat
publik, yang sekaligus dapat mengontrol jalannya
pemerintahan.
Manfaat Globalisasi bagi Bangsa
          Indonesia :
Dalam       bidang    hukum,      globalisasi mendorong
meningkatnya penegakan hukum secara adil dan tidak
memihak. Dan bila terjadi ketidakadilan hukum,
masyarakat akan ikut menekan perilaku para penegak
hukum yang tidak adil tersebut. Selain itu, mendorong
upaya perlindungan serta penegakan HAM, karena
berbagai pelanggaran HAM yang menjadi perhatian
masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri dapat
dengan mudah diakses sehingga negara yang tidak mau
menegakkan HAM akan mendapatkan tekanan bahkan
diisolir oleh masyarakat internasional.
Manfaat Globalisasi bagi Bangsa
          Indonesia :
Dalam bidang ekonomi, globalisasi memperlancar
perdagangan luar negeri, ekspor impor guna
mencukupi kebutuhan masyarakat, meningkatnya
jaringan kerjasama di bidang ekonomi, tenaga kerja,
dan penanaman modal ke dalam negeri dalam rangka
mempercepat       pembangunan.      Selain      itu,
mempercepat terwujudnya pasar bebas, mendorong
perkembangan industri dalam negeri. Melalui sarana
informasi yang canggih, berbagai perkembangan
industri dunia secara cepat dapat diakses oleh
masyarakat dan dapat dimanfaatkan.
Manfaat Globalisasi bagi Bangsa
          Indonesia :
Dalam bidang sosial budaya, globalisasi dapat
mempermudah kerjasama dalam upaya
pengembangan pendidikan. Perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai
belahan dunia dapat mudah diakses dan
diterapkan di Indonesia. Demikian pula, karya
seni dan budaya dari manca negara dapat
dengan mudah diterima oleh masyarakat
Indonesia. Dengan demikian masyarakat tidak
akan ketinggalanjaman.
Manfaat Globalisasi bagi Bangsa
          Indonesia :
Dalam bidang pertahanan dan keamanan, dengan
adanya globalisasi kondisi setiap daerah mudah di
pantau. Berbagai hambatan, tantangan, gangguan
dan ancaman dapat diketahui lebih dini, sehingga
pemerintah dan masyarakat dapat dengan cepat
melakukan langkah-langkah penanggulangan.
Selain itu, kerjasama di bidang pertahanan dan
keamanan dengan negara lain dapat dengan
mudah dilakukan.
 Dampak Negatif Globalisasi terhadap
  kehidupan Masyarakat, Bangsa dan
              Negara :
Dalam bidang politik, globalisasi berpengaruh terhadap
persebaran ideologi internasional seperti komunisme,
kapitalisme dan sosialisme yang mana ideologi tersebut
bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia.
Dalam      bidang   pemerintahan,    globalisasi  dapat
mendorong gerakan yang menentang pemerintah secara
radikal yang cenderung menggunakan aksi kekerasan di
berbagai belahan dunia dengan mudah dapat diakses dan
ditiru oleh masyarakat Indonesia yang sebenarnya sistem
pemerintahan, peraturan hukum di Indonesia tidak sama
dengan negara lain.
  Dampak Negatif Globalisasi terhadap
   kehidupan Masyarakat, Bangsa dan
               Negara :
Dalam bidang HAM, walaupun tidak dapat dipungkiri
bahwa globalisasi dapat meningkatkan penegakan HAM
dalam negeri akan tetapi juga dapat menjadi penekan
terhadan negara Indonesia yang mengancam kedaulatan
bangsa dan negara RI.
Dalam bidang ekonomi, globalisasi cenderung ke arah
kapitalisme. Oleh karena itu, bila diikuti oleh masyarakat
dalam negeri, dapat melemahkan nilai-nilai ekonomi
kekeluargaan. Selain itu, dengan berlakunya pasar bebas
akibat globalisasi membuat para pedagang kecil dalam
negeri kalah bersaing dengan produk luar negeri.
 Dampak Negatif Globalisasi terhadap
  kehidupan Masyarakat, Bangsa dan
              Negara :
Dalam bidang HAM, walaupun tidak dapat dipungkiri
bahwa globalisasi dapat meningkatkan penegakan
HAM dalam negeri akan tetapi juga dapat menjadi
penekan terhadan negara Indonesia yang mengancam
kedaulatan bangsa dan negara RI.
Dalam bidang ekonomi, globalisasi cenderung ke arah
kapitalisme. Oleh karena itu, bila diikuti oleh
masyarakat dalam negeri, dapat melemahkan nilai-nilai
ekonomi kekeluargaan. Selain itu, dengan berlakunya
pasar bebas akibat globalisasi membuat para pedagang
kecil dalam negeri kalah bersaing dengan produk luar
negeri.
Sikap yang perlu dikembangkan
   menghadapi Globalisasi :
   Menumbuhkembangkan nilai-nilai moral dan adat
    istiadat serta nilai agama yang baik bagi masyarakat
   Membentuk dan mengembangkan lembaga swadaya
    guna memperkokoh kepribadian masyarakat
   Memperluas lapangan kerja, sehingga dapat
    mengurangi pengangguran yang pada gilirannya
    dapat mengeliminir aktivitas masyarakat yang tidak
    bermanfaat
   Menumbuhkembangkan kesetiakawanan sosial,
    sehingga setiap anggota masyarakat merasa
    memiliki peran dan fungsi di dalam kelompok
   Meningkatkan kerjasama antarwarga
EVALUASI DAN
  REFLEKSI
     Kerjakan soal di bawah ini !
1.   Samakah konstitusi dengan Undang-
     Undang Dasar ? Berikan argumentasi
     secukupnya !
2.   Jika dikaitkan pendapat dari Karl
     Loewenstein, UUD 1945 mengandung
     nilai yang mana ? Berikan argumentasi
     secukupnya !
3.   Jika dilihat dari sifatnya, UUD 1945
     bersifat fleksibel ataukah rigid ? Berikan
     penjelasan secukupnya !
     Kerjakan soal di bawah ini !
4.   Sejak ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945,
     UUD 1945 telah mengalami beberapa kali
     mengalami perubahan. Deskripsikan secara
     singkat mekanisme perubahan tersebut !
5.   Uraikan secara singkat dampak positif dan
     negatif dari globalisasi bagi kehidupan bangsa
     dan negara di Indonesia !
6.   Uraikan berbagai upaya yang dapat dilakukan
     untuk mengendalikan dampak negatif sebagai
     akibat globalisasi bagi kehidupan bangsa dan
     negara di Indonesia !
                    Refleksi :
   Pada hakekatnya, perubahan/amandemen UUD 1945
    adalah     sebuah     tuntutan      masyarakat    yang
    menginginkan adanya kehidupan berbangsa dan
    bernegara yang lebih baik. Dengan amandemen
    tersebut, diharapkan terselenggaranya negara hukum
    yang demokratis, terhindar dari sistem pemerintahan
    absolut, terwujudnya pemerintahan yang jujur, bersih
    dan       berwibawa,      terciptanya      pengawasan
    pemerintahan yang efektif, terjaminnya perlindungan
    HAM, meningkatnya partisipasi aktif warga negara
    dalam pemerintahan serta terwujudnya masyarakat
    madani yang tertib, damai, harmonis dan sejahtera.
    Namun demikian, perubahan / amandemen tersebut
    tidakakan ada artinya jika tidak dibarengi adanya sikap
    positif dan dukungan dari seluruh warga negara mulai
    dari kehidupan pribadi, keluarga, sekolah, masyarakat,
    berbangsa dan bernegara.
                 Refleksi :
   Globalisasi memberikan dampak yang sangat
    besar bagi kehidupan manusia di semua aspek
    kehidupan, baik kehidupan politik, ekonomi,
    sosial    budaya,     hukum,   HAM    maupun
    pertahanan dan keamanan. Dampak tersebut
    dapat berifat positif maupun negatif.
   Dalam rangka mengantisipasi dampak negatif
    dari globalisasi diperlukan sikap dan perilaku
    yang positif setiap warga negara, baik dalam
    kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa
    dan bernegara. Selain itu juga diperlukan
    kualitas sumber daya manusia yang memadai,
    baik dari segi mental spiritual maupun dari
    segi intelektual.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6322
posted:2/4/2010
language:Indonesian
pages:64