Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

plpg otoda

VIEWS: 43 PAGES: 19

									OTONOMI DAERAH


dewi gunawati,SH,M.Hum
        OTONOMI DAERAH


Dasar hukum adalah UU No.32 Tahun 2004
        tentang pemerintah Daerah
     Otonomi Daerah merupakan Hak,
 wewenang dan kewajiban daerah otonom
  untuk mengatur dan mengurus sendiri
  urusan pemerintahan dan kepentingan
   masyarakat setempat sesuai dengan
           perundang-undangan.
    implementasi sistem desentralisasi
   Alasan perlunya desentralisasi
1.Peningkatan efisiensi dan efektifitas
penyelenggaraan pemerintahan
2. Wahana pendidikaan politik masyarakat di
daerah
3.memeliharakeutuhan negara kesatuan atau
integrasi nasional
4.Mewujudkan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintah yang dimulai dari
daerah
  5.Guna memberi peluang bagi masyarakat
untuk memberikan karir dalam bidang politik
              dan pemerintahan
  6. wahana yang diperlukan untuk memberi
peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi
          dalam proses perencanaan
7. sarana untuk mempercepat pembangunan di
                   daerah
8.mewujudkan pemerintahan yang bersih dan
                 berwibawa
     Visi kebijakan otoda

    1.politik(lahirnya kader pemimpin
 daerah yg demokratis),(transparansi
 kebijakan dalam kaitan akuntabilitas
   publik)(pemerintahan yg responsif)
2. ekonomi(pengembangan kebijakan
 regional dan lokal daya guna potensi
               ekonmi daerah)
3.sosial budaya(simbiosis mutualisme
nilailokal dan nilai universal pendorong
               harmoni sosial
      Konsep Otonomi Daerah

•Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan
pemerintahan dalam hubungan domestik kepada
daerah. Semua bidang pemerintahan lainnya
dapat didesentralisasikan kecuali kewenangan
bidang politik luar negeri,pertahanan
keamanan,yustisia, moneter, fiskal nasional dan
keagamaan.
•Penguatan peran DPRD dalam proses pemilihan
dan penetapan Kepala daerah
•Penguatan pencalonan DPRD dalam proses
pemilihan dan penetapan Kepala daerah
•Pembangunan tradisi politik yang sejalan dengan
kultur lokal dan menjamin terwujudnya
kepemimpinan dan pemerintahan yang berkualitas
tinggi dengan tingkat aksepbilitas masyarakat
yang tinggi pula.
•Peningkatan efektivitas fungsi pelayanan
eksekutif melalui pembenahan organisasi dan
institusi yang dimiliki sesuai ruang lingkup
kewenangan yang telah dipikul selaras dengan
kondisi daerah,responsif terhadap kebutuhan
daerah
•Peningkatan efisiensi administrasi keuangan
daerah,pengaturan yang lebih jelas terhadap
sumber-sumber pendapatan negara dan daerah
    prinsip otonomi yang seluas-
               luasnya
     prinsip otonomi daerah
daerah memiliki kewenangan membuat
   kebijakan daerah untuk memberi
     pelayanan,peningkatan peran
  serta,prakarsa dan pemberdayaan
 masyarakat yg bertujuan peningkatan
         kesejahteraan rakyat
        prinsip otonomi nyata
  urusan pemerintahan dilaksanakan
  berdasarkan tugas,wewenang dan
kewajiban yang senyatanya telah ada
   dan berpotensi tumbuh,hidup dan
  berkembang sesuai dengan potensi
   penyelenggaraan pemerintahan
               daerah
   1.berorientasi pada peningkatan
 kesejahteraan masyarakat dengan
     melihat aspirasi masyarakat
2. membangun keserasian kerjasama
  dan mencegah ketimpangan antar
               daerah
   3.menjamin hubungan yg serasi
    antara daerah dan pemerintah
  faktor yg menentukan
hubungan antara pusat dan
          daerah

     hubungan kewenangan
     hubungan pengawasan
      hubungan keuangan
 hubungan yg timbul dari susunan
  organisasi pemerintah daerah
    Hubungan Kewenangan
1. urusan rumah tangga daerah ditentukan
  secara kategoris danpengembangannta
         diatur dengan cara tertentu
 2.sistem supervisi ditentukan sedemikian
      rupa daerah otonomi kehilangan
  kemandirian untuk menentukan secara
bebas cara mengatur dan mengurus rumah
                tangga daerah
 3. sistem hubungan keuangan pusat dan
     daerah menimbulkan keterbatasan
   kemampuan keuangan asli daerah yg
           membatasi ruang gerak
        hubungan keuangan
           Sumber pendapatan daerah
1.Pendapatan asli daerah(pajak daerah,retribusi
           daerah,kekayaan daerah,dll)
               2. dana perimbangan
   dana bagi hasil=pajak,sumber daya alam
  dana alokasi umum(DAU)(kebutuhan fiskal-
      alokasi dasar jumlah gaji pns daerah)
            dana alokasi khusus(DAK)
    lain-lain pendapatan(hibah(bantuan luar
     negeri),dana darurat(APBN keperluan
                    mendesak))
   DAK(DANA ALOKASI
       KHUSUS)

   Dana yang bersumber dari anggaran
 pendapatan dan belanja negara(APBN)
yang dialokasikan kepada daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai
  kegiatan khusus yang menjadi urusan
      daerah dan merupakan prioritas
     nasional,khususnya dalam upaya
    pemenuhan kebutuhan sarana dan
  prasarana pelayanan dasar masyarakat
           dasar hukum


  UU No.20 Tahun2003 tentang sistem
          pendidikan nasional
  Perpres nomor 8 tahun 2006 tentang
    pedoman pengadaan barang/jasa
              pemerintah
Perpres No.4 Tahun 2007 Petunjuk teknis
                 DAK
     kriteria alokasi DAK
1.kriteria umum(mempertimbangkan kemampuan
APBD,APBD – belanja pegawai)
2.Kriteria khusus(pertimbangan perat perundang-
undangan dan karakteristik daerah) dibagi 2
prioritas:
a.prioritas kesatu
kabupaten kota daerah terpencil/tertinggal(papua)
karakteristi wilayah:pesisirdan kepulauan daerah
perbatasan dengan negara lain, ketahanan pangan,
daerah wisata
b. prioritas kedua
daerah rawan banjir dan longsor
daerah yang menampung transmigrasi
daerah yang memiliki pulau-pulau kecil terdepan
daerah yg alokasi umumnya tidak mengalami
kenaikan
daerah rawan pangan/kekeringan
daerah pascakonflik
daerah penerima pengungsi
C.Kriteria teknis=SD/MI/SDLB rusak berat dan
sedang
        kategori DAK dibidang
              Pendidikan


   1.rehabilitasi dan peningkatan mutu
       a. rehabilitasi fisik sekolah
b.mengadakan sarana pendidikan dan sarana
     perpustakaan (alat peraga, buku
    pengayaan,referensi,multi media)
kegiatan yang tidak dapat
      dibiayai DAK

     1.administrasi kegiatan
   2.penyiapan kegiatan fisik
           3. penelitian
            4.pelatihan
  5.perjalanan pegawai daerah
      6.biaya umum sejenis

								
To top