Docstoc

Kegiatan Ekonomi Mikro

Document Sample
Kegiatan Ekonomi Mikro Powered By Docstoc
					        KEGIATAN EKONOMI KECIL (MIKRO) DAN MENENGAH

 UKM SEBAGAI PELUANG WIRAUSAHA PARA LULUSAN SARJANA



                                          Oleh :

                Sri suparno (08-115);Sukamso(08-112);Suparman(08-191);

                       Danang Kusnanto(08-157);Sutrisno(08-056)




PENDAHULUAN




   UKM (Usaha Kecil Menengah) merupakan kegiatan kewirausahaan bagi ekonomi kecil
dan menengah. Usaha-usaha ini jika dapat ditumbuh kembangkan akan sangat potensial
untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Menurut data selama 2004-2009 berdampak
positif atas perkembangan UMKM yang berjumlah sekitar 51,2 juta unit usaha atau 99,98%
dari total pelaku ekonomi nasional, kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai
97,04% dari total tenaga kerja yang terserap, serta berkontribusi terhadap PDB (Pendapatan
Domestik Bruto) mencapai 55,56% dari total PDB nasional. Bukti lainnya adalah memiliki
nilai ekspor non migas mencapai 20,17% dan investasi 52,09%, sehingga dengan
kemampuan tersebut telah ikut mendorong pertumbuhan lokal dan nasional. Walaupun
hingga saat ini baru menciptakan 0,18% dari total populasi penduduk Indonesia yang lebih
dari 250 juta orang (450 ribu orang) wira usaha baru.

   Usaha mikro,kecil dan menengah yang dijalankan telah menunjukan persentase yang
signifikan, dan tidak menutup kemungkinan jika pada tahun 2010-2012 pemerintah

   1|Page                                               Micro Economic Theory
mencanangkan Indonesia mandiri akan wujud dengan syarat minimal 2% dari jumlah
penduduk 250 juta jiwa menjadi pelaku usaha (mikro) kecil dan menengah, yang berarti
bahwa Indonesia harus menciptakan minimal 5 juta pelaku usaha baru (4,5 juta lagi). Akan
sangat tepat pemerintah jika benar-benar akan memberikan kesempatan dan kemudahan
kepada pelaku usaha kecil dan menengah, terlebih jika pelaku usaha-usaha baru itu
sebagian besar di pasok para lulusan perguruan tinggi. Menurut sumber harian republika:
Menteri Negara Koperasi dan UKM, Syariefudin Hasan mengungkapkan Pemerintah sangat
mendukung upaya ini dengan memberikan akses pembiayaan khusus bagi lulusan kampus.
"Pemerintah memberikan bantuan pinjaman lunak bagi para lulusan sarjana (S-1)
melalui program sarjana. Wira Usaha Baru (WUB),".              Melalui program WUB,
Sjariefudin menyatakan, lulusan sarjana tak perlu repot-repot mencari agunan. Jaminannya,
cukup ijazah yang dimiliki mahasiswa. "Saya percaya lulusan sarjana punya kemampuan
yang bisa diandalkan," katanya penuh keyakinan.

   Menneg mengajak para sarjana baru untuk memulai usahanya di bisnis mikro, kecil,
bisnis kelompok, atau koperasi. Dia percaya para sarjana ini akan memenuhi kewajibannya
dengan baik mengingat ijazah mempunyai ikatan moral yang sangat berharga bagi
seseorang lulusan perguruan tinggi. Meski berasal dari anggaran negara, Menneg
mengingatkan bahwa kredit ini tetap harus dikembalikan karena bukan hibah. Pinjaman ini
berupa kredit modal yang mesti dikembalikan dengan biaya yang relatif murah.
Pembiayaannya diambil dari dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUKM dan
program Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Kewajiban dan bunga jangan dianggap sebagai
halangan, melainkan tantangan bagi anak muda,".




PERANAN UKM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN PADA TAHUN 2010




       Mencermati banyaknya jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
yang mencapai 50 juta lebih sangat potensi untuk mengatasi kemiskinan di negeri ini.
   2|Page                                              Micro Economic Theory
Jumlah mereka sesuai data BPS pada 2008 mencapai 31,5 juta jiwa dari jumlah penduduk.
Bukan tidak mungkin jumlah tersebut akan menipis dan bahkan habis jika pemerintah
serius memberdayakan pelaku UMKM. Asumsinya, jika mereka mampu tumbuh dan
berkembang dipastikan membutuhkan tenaga kerja. Seandainya satu unit usaha
memerlukan dua tenaga kerja saja, akan tertampung sebanyak 100 juta orang. Kalau lebih,
otomatis tenaga kerja yang terserap akan lebih banyak lagi. Berarti pengangguran yang
sesuai data di Kementerian Daerah Tertinggal seperti dilansir media masa berjumlah sekitar
9,2 juta orang akan terus berkurang. Dengan demikian kemiskinan perlahan-lahan lenyap
dari bumi Zamrud Khatulistiwa ini. Mengingat tidak ada lagi orang usia produktif yang
menganggur, sehingga kesejahteraan yang didambakan semua pihak akan tercapai.

       Sayang, keberadaan usaha mereka barangkali masih biasa-biasa saja dan belum
berkembang sehingga kegiatan usaha-usaha itu dilakukan sendiri oleh pelakunya, alias
belum melibatkan tenaga orang lain. Kenyataanya, meski jumlahnya besar tetapi
pengangguran hingga detik ini tetap banyak. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada
kuartal pertama periode 2009 ini mencatat jumlah tenaga kerja yang di PHK mencapai 250
ribu orang. Jumlah tersebut ditengarai terus bertambah, seiring masih derasnya arus
pengurangan tenaga kerja, dan bahkan total pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan-
perusahaan yang bangkrut ataupun merelokasikannya ke luar negeri. (RINA YULIYANI on
December 18, 2009)

       Ilustrasi tersebut memang hanya sebuah asumsi sederhana dan bersifat matematis
namun perlu juga disikapi dalam dunia usaha karena pasang surutnya pelaku usaha akan
tetap ada. Nah jika kita juga dapat mengembangkan asumsi awal bahwa program
pemerintah telah menstimulasi terhadap kebijakan ekonomi kerakyatan sementara personal
yang berpotensi berwirausaha tetap mendapatkan perhatian yang serius apalagi pelaku
usaha yang intelektualnya tinggi seperti sarjana-sarjana mendapatkan dorongan
berwirausaha tidak menutup kemungkinan pada tahun 2010 perekonomian akan
berkembang dan menciptakan wira usaha baru diatas 1% dari populasi penduduk Indonesia.
Sebagai contoh di Pekalongan terdapat sentra UMKM batik. Dibentuklah komunitas perajin
batik yang dibina oleh salah satu UMKM yang sudah sukses. Nantinya diharapkan dari para
   3|Page                                              Micro Economic Theory
perajin itu akan muncul UMKM-UMKM baru yang siap mandiri. Sayangnya banyak
UMKM yang sudah sukses khawatir atau takut UMKM baru itu akan menjadi pesaing
bisnis. Hal semacam itu harus diluruskan karena pola itu justru menguntungkan. Komunitas
bisnis bisa membuat program joint buying, joint production, dan joint marketing/selling
yang justru akan menghemat biaya produksi, memperluas kapasitas produksi, dan sekaligus
menaikkan daya saing. Sebagaimana pernyataan dari Juniati Perekayasa BPP Teknologi
bahwa : “RASA optimistis tumbuh setelah membaca analisis Fokus Global bulanan
Standard Chartered Bank yang dipublikasikan bulan Desember 2009. Dalam laporan itu
disebutkan bahwa 2010 akan menjadi tahun pemulihan ekonomi global. Indonesia, bersama
China dan India, merupakan tiga negara yang berada di garis depan proses pemulihan krisis
karena mempunyai kekuatan ekonomi domestik yang tinggi. Tahun 2010, ekonomi China
dan India diperkirakan akan tumbuh 10% dan 7,5 E, sedangkan ekonomi Indonesia
diprediksi akan mencapai 5,3% (analisis ekonomi BNI)”.



PEMBERDAYAAN UMKM SEBAGAI SOLUSI EKONOMI KERAKYATAN


       UKM mengkontribusi sebesar Rp2.121,3 triliun atau 53,6 persen dari total Produk
Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2007 yang mencapai Rp3.957,4 triliun.
Perkembangan indikator makro UKM tahun 2008 tersebut diumumkan di Jakarta, yang
disusun atas kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Negara Koperasi dan
UKM. Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan UKM, Guritno Kusumo, mengatakan, PDB
Indonesia pada 2007 tumbuh sebesar 6,3 persen terhadap 2006. Apabila dirinci menurut
skala usaha, pertumbuhan UKM mencapai 6,4 persen dan usaha besar tumbuh 6,2 persen,
katanya. Jadi dibandingkan 2006, pertumbuhan PDB UKM hanya 5,7 persen dan PDB
usaha besar hanya 5,2 persen. Sementara itu pertumbuhan PDB UKM 2007 terjadi pada
semua sektor ekonomi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor bangunan sebesar 9,3
persen, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran 8,5 persen, dan sektor pertambangan
dan penggalian sebesar 7,8 persen. Pada 2008 kami menargetkan semua sektor UKM akan
tumbuh, kata Guritno. Jumlah populasi UKM pada 2007 mencapai 49.8 juta unit usaha

   4|Page                                              Micro Economic Theory
atau 99,99 persen terhadap total unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerjanya
mencapai 91,8 juta orang atau 97,3 persen terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia.
Sedangkan hasil ekspor produksi UKM selama 2007 mencapai Rp142,8 triliun atau 20
persen terhadap ekspor nonmigas nasional sebesar Rp713,4 triliun.
        Nilai investasi fisik UKMB yang dinyatakan dengan angka Pembentukan Modal
Tetap Bruto (PMTB) pada 2007 mencapai Rp462,01 triliun atau 46,96 persen terhadap total
PMTB Indonesia. Indikator yang disusun ini adalah berdasarkan besaran PDB dan kami
tidak memetakan perubahan yang terjadi di lapangan. Jadi yang kami lakukan adalah
performa UKM dalam menciptakan nilai tambah, dihitung agregat secara total, kata
Direktur Neraca BPS, Supriyanto.


KEBIJAKAN PEMERINTAH


     Dalam rangka memfasilitasi terselenggaranya iklim dan lingkungan usaha yang
efisien secara ekonomi dan sehat dalam persaingan bagi kelangsungan usaha dan
peningkatan kinerja UMKM, langkah pokok yang dilakukan antara lain adalah
menyempurnakan peraturan perundangan untuk membangun landasan legalitas usaha yang
kuat bagi UMKM serta menyederhanakan birokrasi dan perizinan. Sehubungan dengan itu,
telah dilakukan pengkajian secara komprehensif terhadap UU No. 9 Tahun 1995 tentang
Usaha Kecil yang dirasakan belum optimal dalam mendukung upaya peningkatan peran
usaha kecil dalam perekonomian nasional, terutama dalam menghadapi berbagai kendala
dan hambatan, baik yang bersifat eksternal maupun yang bersifat internal. Dalam UU No. 9
Tahun 1995 usaha mikro masih dikelompokkan ke dalam usaha kecil. Padahal, jumlahnya
mencapai puluhan juta dan bahkan sebagai unsur utama pelaku usaha nasional serta
memiliki karakteristik yang berbeda dengan usaha kecil. Di sisi lain, diperlukan pula du-
kungan yang lebih tegas kepada usaha menengah dalam mengembangkan usahanya.
Sebagai hasil pengkajian itu, telah tersusun naskah RUU Pemberdayaan Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 9 Tahun
1995.


   5|Page                                              Micro Economic Theory
       Selanjutnya, penyempurnaan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang
telah dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya terus dilanjutkan. Naskah RUU Koperasi
yang telah tersusun juga telah disosialisasikan dan dibahas dengan berbagai pihak yang
terkait dan berkepentingan. Sehubungan dengan itu, diupayakan agar RUU Koperasi itu
dapat dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2005. Adapun pokok-
pokok perubahan dalam RUU Koperasi itu, antara lain menyangkut pengaturan perangkat
organisasi, modal koperasi, pengesahan badan hukum, kegiatan usaha koperasi simpan
pinjam, pemeriksaan koperasi, dan surplus hasil usaha.

       Pada tingkat operasional dalam upaya penguatan kelembagaan koperasi, telah
dihasilkan konsep Pengembangan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Koperasi (Notaris)
melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No.98/KEP/M.KUKM/ IX/2004
tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi dan Penguatan Status Badan Hukum
Koperasi. Upaya itu, diharapkan dapat memberikan jaminan bagi keberadaan dan eksistensi
koperasi dalam menjalankan usahanya disamping mempermudah pemberian perijinan.
Maka dalam hal ini Kementerian Negara Koperasi dan UKM bekerjasama dengan instansi
terkait dan Pemerintah Daerah Propinsi serta Pemda Kabupaten/Kota Madya, telah
melaksanakan program-program pemberdayaan UMKM dan koperasi yang difokuskan
pada :

a. Pemberdayaan Institusional UMKM dalam bentuk program:

  1)     Penyederhanaan Perizinan dan pengembangan system perizinan satu pintu, serta
         bagi usaha mikro perizinan cukup dalam bentuk registrasi usaha;
  2) Penataan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung pemberdayaan KUMKM;
  3) Penataan dan penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan
         pengembangan KUMKM;
  4) Pengembangan koperasi berkualitas;
  5) Revitalisasi koperasi
b. Peningkatan Akses UMKM terhadap Sumber-Sumber Pendanaan :
  1) Pengembangan berbagai Skim Perkreditan untuk UMKM;
         a) Program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro

   6|Page                                                Micro Economic Theory
       b) Program pembiayaan wanita usaha mandiri dalam rangka pemberdayaan
       perempuan, keluarga sehat dan sejahtera;
       c) Program skim pendanaan komoditas KUMKM melalui Resi Gudang;
       d) Kredit bagi usaha mikro dan kecil yang bersumber dari dana Surat Utang
       Pemerintah Nomor 005 (SUP-005).
   2) Pengembangan Lembaga Kredit Mikro (LKM) baik bank maupun non bank;
   3) Pemberdayaan mikro dan usaha kecil melalui program Sertifikasi Tanah;
   4) Bantuan perkuatan secara selektif pada sektor usaha tertentu sebagai stimulant.
c. Pemberdayaan di bidang produksi melalui bantuan sektor usaha selektif sebagai
stimulant :
       1) Program pengembangan pengadaan pangan koperasi dengan sistem bank padi;
       2) Program pengembangan usaha KUMKM melalui pengadaan bibit Kakao, Jambu
       Mente dan Jarak;
       3) Program pengembangan usaha penangkapan ikan;
       4) Program pengembangan usaha sarana penunjang perikanan;
       5) Program pengembangan usaha budidaya ternak;
       6) Program bantuan perkuatan alat pemecah batu;
       7) Program bantuan perkuatan pengolahan eceng gondok dan alat tenun bukan
       mesin;
       8) Program pengembangan penggunaan LPG dan bioenergi untuk mendukung
       kegiatan produksi UMKM;
       9) Program pemberdayaan UMKM melalui pengembangan Pembangkit Listrik
       tenaga Matahari (PLTMH);
       10) Pemberdayaan KUMKM melalui usaha pengolahan dan budidaya Rumput Laut.
d. Pengembangan Jaringan Pemasaran
       1) Promosi proyek UMKM;
       2) Modernisasi usaha ritel koperasi;
       3) Pengembangan sarana pemasaran UMKM;
       4) Pengembangan Trading Board dan Data Center;
       5) Pameran di dalam dan di Luar negeri.

   7|Page                                               Micro Economic Theory
e. Pemberdayaan Sumberdaya UMKM
      1) Penumbuhan Wirausaha baru;
      2) Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial Koperasi danUMKM;
      3) Pengembangan kualitas layanan Koperasi;
      4) Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi kelompok usaha produktif;
      5) Pengembangan prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan;
f. Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya UMKM danKoperasi :
      1) Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Potensi Kendala Dan Permasalah
      Koperasi dan UKM;
      2) Diskusi Permasalahan dan Isu-isu strategis dalam prosespe mberdayaan UMKM;
      3)   Sosialisasi   hasil-hasil   kajian,   penelitian,   pengembangan   dan   diskusi
      pemberdayaan Koperasi dan UKM, melalui penerbitan buku, jurnal dan majalah
      Ilmiah;
      4) Pengkaderan dan Pengawasan kinerja aparat dan Sumberdaya KUMKM.
      (Ir. Wayan Suarja AR, MBA2)



   1. http://www.smecda.com/deputi7/BERITA%20KUKM/get8.asp?id=889
   2. http://www.smecda.com/deputi7/file_makalah/IPB-BOGOR.pdf
   3. http://www.depkop.go.id/Media%20Massa/748-indonesia-kekurangan-wira-
      usaha.html
   4. http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/kontribusi-koperasi-terhadap-
      perkembangan-umkm/
   5. www.bappenas.go.id/get-file-server/node/3341/




   8|Page                                                 Micro Economic Theory