Hubungan Pusat-Daerah dalam Sistem Perencanaan

BAPPENAS Hubungan Pusat-Daerah Pusatdalam Sistem Perencanaan Drs. H. Dadang S lihi MA D H D d Solihin, Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan-Bappenas Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah Kerjasama LPEM-FEUI-BPKP-Pusbindiklatren Bappenas j pp Jakarta, 6 November 2008 www.dadangsolihin.com 2 Materi Definisi Perencanaan Tipe Perencanaan Proses Perencanaan Syarat Perencanaan Kegagalan Perencanaan BiasBias Bias dalam P Bi -Bi d l Perencanaan P b Pembangunan Sistem Perencanaan yang Berhasil Perencanaan yang Ideal Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Definisi Perencanaan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. pilihan pilihan Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan) meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan-pilihan : 1. Pemilihan tujuan dan kriteria 2. 2 Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan www.dadangsolihin.com 3 www.dadangsolihin.com 4 Mengapa perlu Perencanaan? • Adanya dorongan alami yang dipelajari dalam masyarakat untuk pemenuhan kebutuhannya melandasi kelangsungan hidup masyarakat • Adanya interaksi dan kekuatan-kekuatan ekonomi, sosial dan politik yang seringkali menimbulkan keadaan yang tidak terkontrol da ya e da e a aa persoalan distribusi sumber • Adanya ketidakmerataan pe soa a d s bus su be daya (pendapatan, penduduk, alam) sehingga mengakibatkan terjadi disparitas (kesenjangan) pemanfaatan sumber daya • dll www.dadangsolihin.com 5 Elemen P El Perencanaan Dalam melakukan perencanaan, ada elemen – elemen penting yang harus diperhatikan: 1. Memilih alternatif 2. 2 Alokasi sumber daya 3. Pencapaian Tujuan 4. 4 Berorientasi ke masa depan 6 Ciri / Karakteristik Perencanaan Pernyataan Pilihan Tindakan Mengarah K M h Ke Perubahan Bertumpu pada B t d Rasionalitas Fungsi Perencanan Perencanaan dih P diharapkan menjadi pedoman b i pelaksanaan k j di d bagi l k kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan membuat proses p p pencapaian tujuan lebih p j terarah. Perencanaan dapat memperkirakan (forecast) terhadap hal – hal yang akan dilalui dilalui. Perencanaan memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik untuk memilih kombinasi cara terbaik. Perencanaan dilakukan berdasarkan skala priorotas (tujuan, sasaran, maupun tindakan). Dengan Perencanaan maka akan ada suatu alat ukur untuk melakukan evaluasi. 8 Mengarah ke p Pencapaian Tujuan Ciri / Karakteristik Perencanaan P Bertumpu pada tindakan Kolektif www.dadangsolihin.com 7 Jenis – Jenis Perencanaan 1. Ruang Lingkup Substantif: Perencanaan Sosial Perencanaan yang berorientasi dan bermotivasi kepada segi – segi kehidupan bermasyarakat. Perencanaan Ekonomi P Ek i Perencanaan pembangunan yang berorientasi dan bermotivasi ke pembangunan ekonomi ekonomi. Perencanaan Fisik Perencanaan yang berorientasi d b P b i t i dan bermotivasi ti i pada aspek fisik. 9 Jenis Jenis Perencanaan J i –J i P 2. Ruang Lingkup Teritorial Beberapa terminologi mengenai teritorial: Wilayah Suatu bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya ditentukan atas dasar pengertian, batasan dan geografis. Daerah Wilayah yang diartikan sebagai suatu teritorial yang pengertian, batasan, batasan dan perwatakannya didasarkan pada wewenang administratif yang ditentukan dengan peraturan perundangan tertentu. Kawasan Wilayah yang teritorialnya didasarkan kepada pengertian dan batasan fungsional fungsional. 10 Tipe Perencanaan 1. Perencanaan Fisik ( (Physical Planning), adalah ) perencanaan struktur fisik daerah (tata guna tanah, komunikasi, utilitas, dll). 2. Perencanaan Ekonomi (Economic Planning), adalah perencanaan struktur ekonomi suatu daerah dan tingkat kemakmurannya yang biasanya bertumpu pada mekanisme pasar. 3. 3 Perencanaan alokatif adalah perencanaan yang alokatif, berkenaan dengan koordinasi, penyelarasan hal-hal yang bertentangan, agar terdapat terjamin bahwa sistem yang bersangkutan tercakup secara effisien sepanjang waktu sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuh, perencanaan ini biasanya juga regulatory planning www.dadangsolihin.com 11 Tipe Perencanaan 4. Perencanaan Inovatif, adalah perencanaan yang f berkenaan dengan perbaikan/pengembangan sistem dengan menunjukan sasaran yang baru berusaha menimbulkan perubahan-perubahan besar, perencanaan ini biasanya disebut juga development planning. 5. Perencanaan indikatif adalah perencanaan yang mengemukakan petunjuk-petunjuk atau pedoman-pedoman umum dan sifatnya adalah sebagai sumber nasihat nasihat. 6. Perencanaan imperatif adalah perencanaan yang bersifat perintah yang mengandung pengarahan-pengarahan yang bersifat kongkrit. www.dadangsolihin.com 12 Pendekatan Perencanaan 1. Pendekatan Perencanaan Rasional Menyeluruh Dilandasi suatu kebijaksanaan umum yang merumuskan tujuan yang ingin di k t j i i dicapai sebagai suatu i b i t kesatuan. Didasari oleh seperangkat spesifikasi tujuan yang lengkap menyeluruh dan terpadu. Peramalan yang tepat serta ditunjang oleh sistem informasi. Peramalan yang diarahkan pada tujuan jangka panjang. ( (Banfield, Meyerson) , y ) www.dadangsolihin.com 13 Pendekatan Perencanaan Permasalahan yang dihadapi oleh produk perencanaan rasional menyeluruh: Produk dirasakan k P d k di k kurang memberikan i f b ik informasi d i dan arahan yang relevan bagi pembuat. Usaha penyelesaian masalah yang mencakup berbagai unsur dinilai sulit untuk direalisasikan. Diperlukan sistem informasi yang lengkap dan rinci rinci, namun dana yang dibutuhkan besar. Lemahnya koordinasi antar lembaga. www.dadangsolihin.com 14 Pendekatan Perencanaan 2. Pendekatan Perencanaan Terpilah Rencana terpilah tidak perlu ditunjang oleh penelaahan serta evaluasi alternatif rencana secara menyeluruh. t l i lt tif l h Hanya mempertimbangkan bagian – bagian kebijaksanaan umum yang berkaitan langsung dengan unsur atau subsistem yang diprioritaskan. Pelaksanaan yang lebih mudah dan realistis Pendekatan Perencanaan Permasalahan yang dihadapi oleh produk perencanaan terpilah: Sering terjadi dampak atau masalah yang tid k t d S i t j di d k t l h tidak terduga sebelumnya. Hanya merupakan usaha penyelesaian jangka pendek Hanya merupakan upaya perencanaan untuk menyelesaikan masalah secara tambal sulam yang bersifat sementara. www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com 16 Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: g g 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi 7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan p pelaksanaannya. y www.dadangsolihin.com 17 Syarat Perencanaan . . . • • • • • Faktual dan Realistis Logis dan Rasional Fleksibel Komitmen Komprehensif atau menyeluruh www.dadangsolihin.com 18 Fungsi/Manfaat Perencanaan Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas www.dadangsolihin.com 19 Kegagalan P K l Perencanaan Kegagalan Perencanaan (1) 1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, l k metodologinya belum dikuasai, , perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan teknis p perencanaan diabaikan. www.dadangsolihin.com 21 Kegagalan Perencanaan (2) 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya seharusnya. kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tid k k t l k tid k i t tidak kompeten, t masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. www.dadangsolihin.com 22 Kegagalan Perencanaan (3) 3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada p pertumbuhan y g yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. Kegagalan Perencanaan (4) 4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. sekalipun Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti i il h yang di b t sebagai sistem P ti inilah disebut b i i t perencanaan terpusat (centrally planned system). www.dadangsolihin.com 23 www.dadangsolihin.com 24 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (1) Bias pertama Adanya kecenderungan berpikir bahwa: – dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, – dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan – dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya. Bias-bias Bias bias dalam Perencanaan Pembangunan g Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan p pikiran y g demikian. yang www.dadangsolihin.com 26 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (2) Bias kedua Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (grass-root). (grass root). Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat masyarakat. BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (3) Bias ketiga Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial. Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena: – kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia, dan – mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah. www.dadangsolihin.com 27 www.dadangsolihin.com 28 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (4) Bias keempat Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang: terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini ini. pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor. BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (5) Bias kelima Lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan. Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya. Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma j g masyarakat. www.dadangsolihin.com 29 www.dadangsolihin.com 30 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (6) Bias keenam Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya nasibnya. Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut di i ki k t dirinya sendiri. di i Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan rakyat. Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan. www.dadangsolihin.com 31 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (7) Bias ketujuh Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang b d h d malas, d l k k bodoh dan l dan bukan dengan memberi kepercayaan. Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan bukan usaha penguatan ekonomi. www.dadangsolihin.com 32 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (8) Bias kedelapan Bi k d l Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan. Padahal upaya pemberdayaan masyarakat akan masyarakat, menghasilkan pertumbuhan, bahkan merupakan sumber pertumbuhan yang lebih lestari (sustainable), (sustainable) tetapi umumnya dalam kerangka waktu (time frame) yang lebih panjang. Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat t k i d tid k b t b if t teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial budaya dari pembangunan dan potensi y g ada pada rakyat g yang y sebagai kekuatan pembangunan. www.dadangsolihin.com 33 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (9) Bias kesembilan • Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional, tradisional kurang produktif dan memiliki masa produktif, investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran di sektor itu. itu • Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor pertanian dan perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi tinggi. • Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk secara sungguh-sungguh g p y gg gg membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan. www.dadangsolihin.com 34 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (10) Bias kesepuluh Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di sektor industri yang justru banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasi. d b i i Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi k k h j di kukuh. Sistem Perencanaan yang Berhasil • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta swasta. www.dadangsolihin.com 35 www.dadangsolihin.com 36 Perencanaan yang Ideal • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada sat tahap tetapi har s berlanj t satu tahap; harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. k d • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan p pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi y p y (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). www.dadangsolihin.com 37 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) www.dadangsolihin.com 38 Apa itu SPPN SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan b untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur p y penyelenggara negara dan gg g masyarakat di tingkat pusat dan daerah. www.dadangsolihin.com 39 Tujuan SPPN Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. www.dadangsolihin.com 40 Tahapan Perencanaan 1. P Penyusunan R Rencana Tahapan Perencanaan p 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan R R Rencana K j D /L b Kerja Dep/Lembaga/ / SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhi R R Akhir Rencana P b Pembangunan 2. Penetapan Rencana Dilakukan oleh masing masing pimpinan masing-masing SKPD. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan e ca a pembangunan SKPD pe ode periode rencana pe ba gu a S sebelumnya. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD i i SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. berikutnya 41 www.dadangsolihin.com 42 www.dadangsolihin.com Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) 43 DAERAH Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( (RPJP-Daerah) ) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) (RPJM-Daerah) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Penetapan Perda (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh g j yang g lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. www.dadangsolihin.com Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. (Ps 26 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. (Ps 21 Ayat 1) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH (Ps. (Ps 26 Ayat 2) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps 21 Ayat 3) Ps. 44 www.dadangsolihin.com Dari RPJP sampai APBD 20 Tahunan 5 Tahunan Renstra R t KL Pedoman Pedoman Tahunan Renja R j KL Pedoman Langkah Penyusunan RPJPD Visi, misi, dan arah pembangunan Daerah Mengacu pada RPJP Nasional. RKA-KL Rincian Ri i APBN Pemerin ntah Pusat Diacu Dijabar kan Pedoman RPJP Nasional Diacu Pedoman RPJM Nasional RKP RAPBN APBN Diperhatikan Pedoman Diserasikan melalui Musrenbang Rancangan  RPJPD APBD Musrenbang  RPJPD Penyusunan  Rancangan  Rancangan Akhir RPJP Daerah RPJM Daerah Dijabar kan RKP Daerah Pedoman Penetapan  Rancangan RPJPD  menjadi Perda RAPBD Pe emerintah h Daerah Pedoman Diacu Pedoman Renstra SKPD Renja j SKPD Pedoman RKA SKPD Rincian APBD Proses Teknokratik  oleh Bappeda l h d Bahan  Rancangan RPJP Melibatkan  lb k Masyarakat Oleh Bappeda Oleh Bappeda Oleh DPRD Oleh DPRD UU SPPN Dit EKPD-Bappenas UU KN 45 Dit EKPD-Bappenas 46 Langkah Penyusunan RPJMD (1) (8) Langkah Penyusunan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD (9) (10) SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.a) (11.b) MUSRENBANG Kab/Kota a. a Sinkronisasi Program SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP (12) MUSRENBANG Prov Sbg g Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP Mei April Maret Indikator Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) d) ) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah g Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3) SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD a) Prioritas Pembangunan Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu Indikatif d) Program SKPD (4) e) Program SKPD Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD a) b) c) d) Rancangan Akhir RKPD Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD (15) Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD 47 Dit EKPD-Bappenas (14) Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) ) b) c) d) e) ) Visi, Misi Kepala Daerah p Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD g (5) Penetapan RPJMD ( ) (7) (13) Bappenas menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP 48 April (6) Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Dit EKPD-Bappenas Dadang Solihin’s Profile Dadang Solihin currently is Director for Regional Development  Dadang Solihin currently is Director for Regional Development Performance Evaluation at Indonesian National Development  Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from  y , p p y University of Colorado, USA. His previous post is Director for System  and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas.  Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia‐Pacific Studies,  g , Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University  of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Shanghai International Program  He got various training around the globe, included Shanghai International Program for Development Evaluation Training (2008), Public Officials Capacity Building  Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced  g g gy g , International Training Programme of Information Technology Management, at  Karlstad City, Sweden (2005). the Training Seminar on Land Use and Management,  Taiwan (2004). Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur,  Malaysia (2003). Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002).  Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001). and  Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He  published more than five books regarding local autonomous.  You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile  www.dadangsolihin.com 50 at +62812 932 2202 Terima Kasih www.dadangsolihin.com 49