Docstoc

Perencanaan Pengawasan Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Document Sample
Perencanaan Pengawasan Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Powered By Docstoc
					www.dadangsolihin.com

2

Materi
• PP 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Kegagalan Perencanaan Sistem Perencanaan yang Berhasil dan Ideal Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 1. 2. 3. 4. 5. 5 6.

PP 8/2008
tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Tahapan, Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah; Perencanaan Pembangunan Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Rencana K j P b R Kerja Pembangunan D Daerah (RKPD) h (RKPD); Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD); (Renja-SKPD); Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah; Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah; Pengendalian; Evaluasi; Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

• • • • • •

7. 7 8. 9. 10. 10 11. 12.

www.dadangsolihin.com

3

www.dadangsolihin.com

4

Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Apa T j A Tujuan Pembangunan? P b ?
(Todaro: the three objectives of development)
1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. 3 Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang orang.
www.dadangsolihin.com 6

How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan) keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi g g g generasi sekarang dan g g generasi masa datang (berkelanjutan).

Tantangan dalam Pembangunan Daerah
Sarana dan Prasarana yang memadai dan berkualitas • Mengurangi ketimpangan • Memberdayakan masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. • Menambah lapangan kerja. Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas Koordinasi yang semakin baik antar stakeholders Dunia usaha yg kondusif • Menjaga kelestarian SDA

Peningkatan kapasitas SDM
www.dadangsolihin.com 7 www.dadangsolihin.com 8

Pembangunan Daerah (1)
Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: • memberikan pelayanan kepada masyarakat, • mengelola sumber daya ekonomi daerah. Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, tenteram • memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. • •

Pembangunan Daerah (2) (2
Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan y ( g yudikatif) memainkan p ) peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan p j penciptaan p lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. p
www.dadangsolihin.com 10

•

• •

www.dadangsolihin.com

9

Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance

Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja Kontrol Kontrol

Dunia Usaha  Swasta

Pemerintah

Masyarakat

Government
Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal hal hal-hal publik, Aktor di luarnya hanya dapat j g disertakan sejauh negara mengijinkannya.

Governance
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
11

Nilai Pertumbuhan Pasar

Redistibusi Melalui Pelayanan Melalui Pelayanan

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi maka Governance akan sendi sendi dipenuhi, Good.
www.dadangsolihin.com 12

www.dadangsolihin.com

Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE
Executive Judiciary Legislature Public service Military Police

Troika

CITIZENS
Community-based organizations Non governmental Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media

organized into:

BUSINESS
Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange

www.dadangsolihin.com

13

www.dadangsolihin.com

14

Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat y

Perumusan Visi Daerah
Stakeholders

Masyarakat, Bangsa, Bangsa dan Negara

Masyarakat Pemerintah

VISI

PEMDA

Good Governance

Dunia Usaha D i U h

www.dadangsolihin.com

15

www.dadangsolihin.com

16

Perumusan Visi Daerah
Stakeholders

Permasalahan Pembangunan Daerah (1)
1. Pembangunan Ekonomi Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil g g Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah p gg y 2. Pembangunan Sosial Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayananpelayanan sosial dasar (pendidikan kesehatan dan gizi) (pendidikan, gizi).

PEMDA

www.dadangsolihin.com

17

www.dadangsolihin.com

18

Permasalahan Pembangunan Daerah (2)
3. Pembangunan Prasarana Wilayah Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. Menurunnya kapasitas p y p pemerintah daerah dalam p g pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. infrastruktur

Permasalahan Pembangunan Daerah (3)
4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). Berkurangnya ruang p g y g publik dan ruang terbuka hijau ( g j (RTH) di ) wilayah perkotaan. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan. g

www.dadangsolihin.com

19

www.dadangsolihin.com

20

Permasalahan Pembangunan Daerah (4)
5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya p p g y pada Perencanaan. Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis. g y Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, p yang g g terutama pada kawasan y g berfungsi lindung.

Permasalahan Pembangunan Daerah (5)
6. Permasalahan Khusus Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha p , y , Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara.

www.dadangsolihin.com

21

www.dadangsolihin.com

22

Definisi Perencanaan
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan p tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan.
Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan-pilihan :
1. 1 Pemilihan tujuan dan kriteria 2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan y g telah ditentukan g j yang
www.dadangsolihin.com 24

Syarat Perencanaan y
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan 1 T j an akhir yang dikehendaki ang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. pelaksanaannya
www.dadangsolihin.com 25

Fungsi/Manfaat Perencanaan g
• • • • Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas

www.dadangsolihin.com

26

Tahapan Perencanaan
1. Penyusunan Rencana

Tahapan Perencanaan
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga/ SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
2. 2 Penetapan Rencana

Untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD.
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala g p Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah p pencapaian hasil, kemajuan dan kendala y g p , j yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan y g g di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (outputs), hasil (outcomes), dan dampak (impacts) dari pelaksanaan rencana pembangunan. pembangunan

www.dadangsolihin.com

27

www.dadangsolihin.com

28

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL
Dokumen Rencana Pembangunan R P b Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra K R t Kementerian / t i Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)
29

DAERAH
Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Dokumen Rencana Pembangunan R P b Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Renstra S t R t Satuan Kerja K j Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Penetapan Perda P d (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)

Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
www.dadangsolihin.com

Peraturan P t Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1)

Peraturan P t Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)
30

www.dadangsolihin.com

Kegagalan Perencanaan (1) g g ( )
1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan pertimbanganpertimbangan teknis perencanaan diabaikan.

www.dadangsolihin.com

32

Kegagalan Perencanaan (2)
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. kegagalan t j di k k l terjadi karena tid k b k it tidak berkaitnya perencanaan d dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.

Kegagalan Perencanaan (3) g g ( )
3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin y melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.

www.dadangsolihin.com

33

www.dadangsolihin.com

34

Kegagalan Perencanaan (4)
4. Karena perencanaan diartikan sebagai p g p g pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya p g y prakarsa individu dan p g pengembangan g kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). • •

Sistem Perencanaan yang Berhasil y g

Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. y

www.dadangsolihin.com

35

www.dadangsolihin.com

36

Perencanaan yang Ideal
• • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus menerus dalam kesejahteraan dan terus-menerus kesejahteraan, jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
www.dadangsolihin.com 37 www.dadangsolihin.com 38

•

• •

Step by Step Penyusunan RPJPD (1)
Tahap Persiapan 1. Orientasi perencanaan daerah 2. 2 Pembentukan tim penyusun RPJPD 3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen RPJPD 4. Identifikasi stakeholder 5. 5 Penentuan stakeholder untuk konsultasi publik dan FGD 6. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJPD p y y 7. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJPD 8. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJPD 9. Sosialisasi bahwa Daerah akan menyusun RPJPD 10. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJPD
39 www.dadangsolihin.com 40

Penyusunan RPJPD RPJP

www.dadangsolihin.com

Step by Step Penyusunan RPJPD (2)
Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJP Daerah 1. Pengumpulan data dan informasi 2. Penyusunan 2 Pen s nan profil daerah dan prediksi masa depan 3. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat 4. Review RTRW Provinsi dan Review RTRW Kab/Kota 5. Review RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi 6. Draft Rumusan Isu Strategis Daerah Jangka Panjang 7. FGDs Profil Daerah, Prediksi & Isu Strategis Daerah Jangka Panjang 8. Penetapan isu strategis dan draft visi-misi 9. 9 Perumusan arah pembangunan daerah jangka panjang 10.FGDs Visi-Misi dan Arah Pembangunan Daerah jangka panjang 11.Formulasi Dokumen Rancangan RPJPD
www.dadangsolihin.com 41

Step by Step Penyusunan RPJPD (3)
Tahap Pelaksanaan Musrenbang Akhir RPJP Daerah • Musrenbang RPJPD • Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJP Daerah • Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir RPJPD • Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perda RPJPD Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah • Penyampaian Naskah Perda RPJPD serta lampirannya kepada Bupati cq pp p Bappeda Kabupaten • Konsultasi dan Diskusi dgn lampirannya kepada Bupati cq Bappeda Kabupaten • Penyampaian Naskah Perda RPJPD serta lampirannya kepada DPRD • Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJPD • Penetapan Ranperda menjadi PERDA y g y • Dokumen RPJP-D yang telah disyahkan
www.dadangsolihin.com 42

Tata Cara Penyusunan RPJPD y
1. Pendahuluan;
Rancangan Visi & Misi Saran, tanggapan, Rekomendasi stakeholders Rumusan hasil kesepakatan & komitmen

Outline RPJPD
2. Gambaran Umum K di i D 2 G b U Kondisi Daerah; h 3. Analisis Isu-isu Strategis; 4. Visi dan Misi Daerah; 5. Arah Kebijakan; 6. Kaidah Pelaksanaan.

Prediksi Kondisi Umum Daerah
- Geomorfologi &

Rancangan Akhir RPJPD Rancangan RPJP
Merumuskan gambaran awal Visi - Misi - Arah Pembangunan
-

- Visi

lingkungan - Ekonomi & SDA - Demografi - Prasarana dan sarana - dll.

Sosialisasi, S i li i Konsultasi Publik, dan jaring asmara

- Misi

Musrenbang Jangka Panjang Daerah

- Arah Pembangunan ▪ Arahan Umum ▪ Fungsi & peran sub wilayah/ kawasan

Penetapan p Perda ttg RPJPD
Peraturan Daerah ttg RPJP Daerah

Pasal 40 PP 8/2008 8/

Rancangan Arah Pembangunan
Rencana tata ruang

www.dadangsolihin.com

43

www.dadangsolihin.com

44

Lebih Detail Lagi: Outline RPJPD (1)
Bab I PENDAHULUAN 1.1 1 1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan RPJPD 1.3 Landasan Hukum Perlunya Penyusunan RPJPD · UU No 25/2004 · UU No 32/2004 · SE Mendagri No 050/2020/SJ 1.4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen g g Perencanaan Lainnya · RPJP Nasional · RPJP Provinsi · RTRW Nasional · RTRW Provinsi 1.5 Sistematika Penulisan
www.dadangsolihin.com 45

Lebih Detail Lagi: Outline RPJPD (2)
Bab II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH 2.1 Profil Kinerja Capaian Pembangunan Daerah Masa Kini 2.1.1 Pelayanan umum 2.1.2 2 1 2 Ketertiban dan keamanan 2.1.3 Ekonomi 2.1.4 Lingkungan hidup 2.1.5 2 1 5 Perumahan dan fasilitas umum 2.1.6 Kesehatan 2.1.7 Pariwisata dan budaya 2.1.8 Pendidikan 8 e dd a 2.1.9 Perlindungan sosial

www.dadangsolihin.com

46

Lebih Detail Lagi: Outline RPJPD (3)
2.2 Peluang dan Tantangan Pembangunan Daerah 2.2.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 2.2.2 2 2 2 Demografi 2.2.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam 2.2.4 Sosial Budaya dan Politik 2.2.5 Prasarana dan Sarana 2.2.6 Pemerintahan 2.3 Implikasi pada Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Masa Depan 2.3.1 2 3 1 Pelayanan umum 2.3.2 Ketertiban dan keamanan 2.3.3 Ekonomi 2.3.4 Lingkungan hidup 2.3.5 Perumahan dan fasilitas umum 2.3.6 Kesehatan 2.3.7 Pariwisata dan budaya 2.3.8 2 3 8 Pendidikan 2.3.9 Perlindungan sosial
www.dadangsolihin.com 47

Lebih Detail Lagi: Outline RPJPD (4)
Bab III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH 3.1 Visi 3 1 Vi i 3.2 Misi 3.3 Arah dan Strategi Pembangunan Daerah Jangka Panjang 3.3.1 3 3 1 Arahan dan Strategi Pembangunan jangka Panjang 3.3.2 Peran Sub Wilayah Pembangunan Daerah PENUTUP

Bab IV

Lampiran

www.dadangsolihin.com

48

Checklist: RPJPD yang Berkualitas (1) RPJP
1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah 2. Ada kejelasan rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah masa kini 3. Ada identifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh pada kinerja p j pembangunan daerah saat ini g 4. Ada analisis atas kecenderungan perkembangan dan perubahan faktor- faktor eksternal di masa depan

Checklist: RPJPD yang Berkualitas (2) RPJP
5. Ada identifikasi tantangan dan peluang utama pembangunan daerah 6. Ada rumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang merespon tantangan dan mengoptimasikan peluang masa depan 7. Ada keterlibatan dari stakeholder kelompok marjinal, perempuan, lembaga p g penelitian, dan p g perguruan tinggi dalam semua tahapan gg p proses penyusunan RPJPD 8. Ada pengorganisasian keterlibatan stakeholders yang terarah oleh fasilitator yang kompeten dalam dalam j y g p jaring aspirasi isu dan g p harapan masyarakat, forum konsultasi publik, dan Musrenbang RPJPD

www.dadangsolihin.com

49

www.dadangsolihin.com

50

Step by Step Penyusunan RPJMD (1) RPJM
Tahap Persiapan 1. Orientasi Perencanaan Daerah 2. 2 Pembentukan Tim Penyusun RPJMD 3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD 4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih 5. 5 Orientasi Renstra SKPD 6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD 7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD 8. 8 Identifikasi Stakeholder 9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik 10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJMD 11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD p p p p 12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD
51 www.dadangsolihin.com 52

Penyusunan RPJMD

www.dadangsolihin.com

Step by Step Penyusunan RPJMD (2) RPJM
Tahap Persiapan 13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD 14. 14 Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi FGD dan Musrenbang Aspirasi, FGD, RPJMD Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Daerah 1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah g p y gg 5 tahunan 2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan 3. Kajian terhadap RPJMD 4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih 5. Analisis keuangan daerah 6. Kajian RTRW-D 7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional 8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat g 9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
www.dadangsolihin.com 53

Step by Step Penyusunan RPJMD (3) RPJM
Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Daerah 10. FGDs untuk setiap Topik 11. 11 Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs 12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra RPJMD p y g 1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan RPJMD 2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah p 3. Tupoksi RPJMD 4. Perumusan Visi dan Misi RPJMDM 5. Evaluasi Renstra RPJMD (Renstra Dinas) periode lalu 6. Review Renstra K/L dan Renstra RPJMD Provinsi 7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan 8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan) 9. Pembahasan Forum RPJMD
www.dadangsolihin.com 54

Step by Step Penyusunan RPJMD (4) RPJM
Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra RPJMD 10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum RPJMD 11. 11 Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra RPJMD 12. Musrenbang RPJMD 13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra RPJMD 1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah 2. 2 Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD 3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD 4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD

Step by Step Penyusunan RPJMD (5) RPJM
Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD 1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda p Kabupaten 2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten 3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD g p 4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD 5. Penetapan Ranperda menjadi Perda 6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan y 7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan

www.dadangsolihin.com

55

www.dadangsolihin.com

56

Langkah Penyusunan RPJMD
(1)

Outline RPJMD
1. Pendahuluan 2. Gambaran umum kondisi d 2 G b k di i daerah h 3. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan 4. Analisis isu-isu strategis; 5. Visi, misi, tujuan dan sasaran 6. 6 Strategi dan arah kebijakan 7. Kebijakan umum dan program Pembangunan daerah

Indikator
Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) d) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah

Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3)

SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD

(4)

e) Program SKPD

Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD

Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) b) c) d) e) ) Visi, Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD P

(5)

Penetapan RPJMD (7)

8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan 9. Penetapan indikator kinerja daerah 10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Pasal 40 PP 8/2008 8/
57 www.dadangsolihin.com 58

(6)

Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD

www.dadangsolihin.com

Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (1)
Bab I Pendahuluan Latar Belakang Penyusunan RPJMD Landasan Hukum Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya y 1.5. Sistematika Penulisan 1.1. 1.2. 12 1.3. 1.4.

Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (2)
Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan Daerah Menggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, capaian serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh 2.1 21 2.2 2.3 2.4 2.5 25 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2 12 2.13 Kondisi Geografis Daerah Pelayanan Umum Ketertiban dan Ketentraman Ekonomi Lingkungan Hidup Li k Hid Perumahan dan Fasilitas Umum Kesehatan Pendidikan Pariwisata dan Budaya Pendidikan Perlindungan sosial Keuangan Daerah Rumusan Issue Strategis Pembangunan Daerah
www.dadangsolihin.com

www.dadangsolihin.com

59

60

Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (3)
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait 3.1 RPJM Nasional 3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk RPJM Provinsi) 3.3 RPJM Provinsi 3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota(untuk RPJM Kabupaten/ Kota) Bab B b IV Vi i Misi dan Agenda Pembangunan Daerah Visi, Mi i d A d P b D h Mengemukakan secara jelas visi, misi dan agenda (program) Kepala Daerah Terplih 4.1 Visi 4 1 Vi i 4.2 Misi 4.3 Agenda (apabila ada)
www.dadangsolihin.com 61

Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (4)
Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan daerah daerah. 5.1 5.2 52 5.3 5.4 54 Tujuan Strategi St t i Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi pemerintahan daerah) Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

www.dadangsolihin.com

62

Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (5)
Bab VI Program Pembangunan Daerah Untuk masing-masing program perlu dicantumkan nama masing masing program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif 6.1 Program Pembangunan 6.1.1 Program SKPD 6.1.2 6 1 2 Program Lintas SKPD 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan 6.2 Program Pengembangan Kelembagaan dan Legislasi Daerah ae a

Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (6)
Bab VII Kaidah Pelaksanaan Mengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan RPJMD secara efektif 7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD 7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja p j pencapaian p g p program RPJMD 7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD 7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas Non Government Stakeholders untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD

www.dadangsolihin.com

63

www.dadangsolihin.com

64

Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (7)
Lampiran Tabel-Tabel Penting ( (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup: ) 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan daerah 2. 2 Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD 3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah fungsi fungsi 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun lalu (Penerimaan dan Belanja) 5. Proyeksi Fiskal Daerah y 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah

Checklist: RPJMD yang Berkualitas (1)
1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah 2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah 3. Ada kesesuaian antara visi, misi, dan agenda KDH terpilih dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal pembangunan daerah 4. Ada kesesuaian antara visi, misi dan agenda KDH terpilih dengan usaha mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan e ste a pembangunan daerah eksternal pe ba gu a dae a

www.dadangsolihin.com

65

www.dadangsolihin.com

66

Checklist: RPJMD yang Berkualitas (2)
5. Ada kesesuaian rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan daerah dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal pembangunan daerah 6. Ada kesesuaian rumusan tujuan, strategi, arah dan kebijakan pembangunan daerah dengan usaha mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pembangunan daerah 7. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah 8. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tujuan, strategi dan kebijakan ke da a rumusan p o tas p og a pe ba gu a eb ja a e dalam u usa prioritas program pembangunan daerah

Checklist: RPJMD yang Berkualitas (3)
9. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah 10. Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah dengan kendala fiskal daerah 11. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional 12. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD

www.dadangsolihin.com

67

www.dadangsolihin.com

68

Apa Itu Renstra SKPD (1)
• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi d R t k t d k i daerah h yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, menerjemahkan mengoperasionalkan dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD SKPD.

Penyusunan Renstra SKPD
•

www.dadangsolihin.com

69

www.dadangsolihin.com

70

Apa Itu Renstra SKPD (2)
• Renstra SKPD menja ab 3 pertan aan dasar menjawab pertanyaan dasar; 1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2) Bagaimana mencapainya; 3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.
www.dadangsolihin.com 71

Outline Renstra SKPD
1. 1 2. 3. 4. Pendahuluan; P d h l Gambaran pelayanan SKPD; Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan 5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Pasal 40 PP 8/2008 8/

•

www.dadangsolihin.com

72

Lebih Detail Lagi: Outline Renstra SKPD (1)
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 1 1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Landasan Hukum 1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah 1.5 Sistematika Penulisan BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD 2.1 Struktur Organisasi 2.2 2 2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 2.3 TUPOKSI 2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain yang p perlu) )
www.dadangsolihin.com 73

Lebih Detail Lagi: Outline Renstra SKPD (2)
BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 3.1 3 1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal) 3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal 3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal 3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi masa kini 3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI SKPD 3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu dilakukan (untuk lebih fi i dan f ktif) dil k k ( t k l bih efisien d efektif)

www.dadangsolihin.com

74

Lebih Detail Lagi: Outline Renstra SKPD (3)
BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi SKPD 4.2 Misi SKPD 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Results Oriented, Time Bound) 4.4 Strategi 4.5 Kebijakan BAB 5 PROGRAM 5.1 Program SKPD 5.2 Program Lintas SKPD 5.3 5 3 Program Lintas Kewilayahan 5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan BAB 6 PENUTUP
www.dadangsolihin.com 75

Penyusunan Renstra SKPD
Pasal 27 ayat 3

Masukan Rancangan Renstra SKPD

Rancangan Renstra-SKPD oleh SKPD
Memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan g g sesuai dengan tugas dan fungsinya

Mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif

Pasal 25 ayat 2 dan 4

Renstra SKPD ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD

Pasal 26

www.dadangsolihin.com

76

Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3)

Renstra SKPD

Step by Step Pen s nan Renstra SKPD Penyusunan
1. Tahap Persiapan 1 T h P i 2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJM Daerah 3. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD 4. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka Menengah 5. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah/ Renstra SKPD 6. Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) d) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah

SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD

(4)

e) Program SKPD

Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD

Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) b) c) d) e) ) Visi, Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD P

(5)

Penetapan RPJMD (7)

(6)

Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD 77 www.dadangsolihin.com 78

www.dadangsolihin.com

Apa Itu RKPD?
• RKPD atau Rencana Kerja P t R K j Pemerintah D i t h Daerah merupakan satu h k t dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun ke depan depan. RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana rencana, program, dan penganggaran tahunan. RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis; mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah.

Penyusunan RKPD

•

•

www.dadangsolihin.com

79

www.dadangsolihin.com

80

Outline RKPD
1. Pendahuluan; 1 P d h l 2. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; 3. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; 4. Prioritas dan sasaran pembangunan; 5. Rencana program dan kegiatan p p g g prioritas daerah. Pasal 40 PP 8/2008 8/

Lebih Detail Lagi: Outline RKPD (1)
Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Kondisi, Kinerja dan Permasalahan Pelayanan SKPD Bab 3 Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Rencana Kerja SKPD Bab 4 Prioritas Program SKPD

www.dadangsolihin.com

81

www.dadangsolihin.com

82

Lebih Detail Lagi: Outline RKPD (2)
Bab 5 Program dan Kegiatan Rencana Kerja SKPD disusun menurut Permendagri No 13/2006 memuat informasi: Kode Fungsi Pemerintahan Daerah Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan Kode SKPD Kode Program Kode Kegiatan K d K i t Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan Kegiatan Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil g Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan Bab 6 Penutup
www.dadangsolihin.com 83

(8)

Langkah Penyusunan RKPD
Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD (9) (10) SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.a) (11 a) Rancangan Akhir RKPD (11.b) MUSRENBANG Kab/Kota a. Sinkronisasi Program SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP (12) MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP
Mei April Maret

a) Prioritas Pembangunan Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu Indikatif d) Program SKPD

a) b) c) d)

Prioritas Pembangunan o as e ba gu a Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD (15) Penetapan RKPD (14)

(13) Bappenas menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. a Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP www.dadangsolihin.com 84
April

Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD

Step by Step Penyusunan RKPD
1. Tahap Persiapan 1 T h P i 2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD 3. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD 4. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Daerah 5. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD 6. 6 Tahap Penetapan RKPD dan Renja SKPD

Penyusunan Renja SKPD

www.dadangsolihin.com

85

www.dadangsolihin.com

86

Apa Itu Renja SKPD? p j
• Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, RKPD Renstra SKPD RPJMD dan bahkan RPJPD SKPD, RPJPD. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya penggunanya.
www.dadangsolihin.com 87

Outline Renja SKPD j
1. 2. 2 3. 4. Pendahuluan; Evaluasi pelaksanaan R j SKPD t h l l E l i l k Renja tahun lalu; Tujuan, sasaran, program dan kegiatan; Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD; 5. Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif; 6. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; 7. Penutup. p Pasal 40 PP 8/2008 8/

•

•

•

www.dadangsolihin.com

88

Lebih Detail Lagi: Outline Renja SKPD (1)
Bab 1 PENDAHULUAN Bab 2 KONDISI KINERJA, DAN PERMASALAHAN KONDISI, KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH · Pelayanan Umum · K t tib dan K Ketertiban d Keamanan · Ekonomi · Lingkungan Hidup · Perumahan dan Fasilitas Umum · Kesehatan · Pendidikan · Pariwisata dan Budaya · Perlindungan Sosial

Lebih Detail Lagi: Outline Renja SKPD (2)
Bab 3 TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH · Kerangka Regulasi g y · Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah Daerah Bab 4 KERANGKA EKONOMI DAERAH (PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH) Bab 5 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

www.dadangsolihin.com

89

www.dadangsolihin.com

90

Lebih Detail Lagi: Outline Renja SKPD (3) Bab 6 PROGRAM DAN KEGIATAN
· · · Program SKPD Program Lintas SKPD Program Lintas Kewilayahan

Penyusunan Renja SKPD ( ) y j (1)
Masukan Rancangan Renja SKPD Rancangan Renja-SKPD oleh SKPD
Memuat kebijakan, program dan kebijakan pembangunan Pasal 27 ayat 1 dan 3 Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD untuk menentukan prioritas pembangunan Pasal P l 27 ayat 5 t Renja SKPD ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD Pasal 28
91 www.dadangsolihin.com 92

yang disusun menurut PERMENDAGRI No 13/2006 memuat informasi: · Kode Fungsi P K d F i Pemerintahan D i t h Daerah h · Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan · · · · · · · · Kode SKPD Kode Program Kode Kegiatan Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan Kegiatan Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan
www.dadangsolihin.com

M d Mengacu k kepada rancanga awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, i d b l masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat mas a akat Pasal 27 ayat 2

Bab 7 PENUTUP

Penyusunan Renja SKPD ( ) y j (2)
• RENJA SKPD menekankan tentang pentingnya SKPD menguasai dan kompeten dalam menyusun program dan kegiatan SKPD karena RENJA SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka menengah daerah daerah. Kualitas penyusunan RENJA SKPD akan sangat menentukan kualitas rencana daerah diatasnya.

Step by Step Pen s nan Renja SKPD Penyusunan
1. Tahap Persiapan 1 T h P i 2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD 3. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD 4. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Daerah 5. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD 6. 6 Tahap Penetapan RKPD dan Renja SKPD

•

www.dadangsolihin.com

93

www.dadangsolihin.com

94

Pengertian
Pengendalian g
Serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai g yang p dengan rencana y g ditetapkan.

Pemantauan/Monitoring
Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, pembangunan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi E l i
Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Sumber: PP39/2006
www.dadangsolihin.com 96

Evaluasi
Tahap Perencanaan (ex-ante) • dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan • untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai i tujuan yang telah dirumuskan y sebelumnya Tahap Pelaksanaan (on-going) Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)

Kegunaan Evaluasi
• • • Memberikan umpan balik terhadap kebijakan program dan kebijakan, kegiatan Menjadikan kebijakan, program dan kegiatan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik Mambantu stakeholders belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan kegiatan

• dilakukan pada saat • Dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana pelaksanaan berakhir rencana • untuk melihat apakah pembangunan pencapaian (keluaran/ hasil/ • untuk menentukan dampak) program mampu tingkat kemajuan mengatasi masalah pelaksanaan pembangunan yang ingin dipecahkan rencana dibandingkan • untuk menilai efisiensi (keluaran d h il (k l dan hasil dengan rencana d dibandingkan masukan), yang telah ditentukan efektivitas (hasil dan dampak sebelumnya

www.dadangsolihin.com

terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap f t (d kt h d kebutuhan) dari suatu 97 program.

www.dadangsolihin.com

98

Evaluasi Memberikan Informasi mengenai: i
Strategi g
Apakah yang dilakukan sudah benar?

Monitoring dan Evaluasi
• Monitoring g
– Kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal – Dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, keluaran hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program

Operasi O i
Apakah cara yang ditempuh sudah benar?

• Evaluasi
– Periodik dan berkala – Dapat bersifat internal, eksternal atau partisipatif – Umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama

Pembelajaran
Apakah ada cara yang lebih baik?

www.dadangsolihin.com

99

www.dadangsolihin.com

100

Kriteria Evaluasi
• • • Relevansi Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan Efektifitas Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan Efisiensi Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan. Dampak Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak Keberlanjutan Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi lagi.
www.dadangsolihin.com 101

Apa implikasi jika tidak ada M&E?
• Berbahaya, karena: Berbaha a karena – penilaian kinerja pembangunan dan pengambilan keputusan terbatas pada ketersedian informasi parsial, – mekanisme cross-check dan balance (dari masyarakat) tidak optimal Ide dasar sistem M&E tidak semata-mata berangkat dari tindakan melakukan atau menyediakan informasi M&E, NAMUN lebih difokuskan pada bagaimana penggunaan informasi M&E.

•

•

•

www.dadangsolihin.com

102

Pengertian Indikator Kinerja
Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan KEGUNAAN dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post) petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran
www.dadangsolihin.com 103

Pengertian Kinerja g j
Gambaran mengenai tingkat p g g pencapaian p p pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3) Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang dit t k organisasi, kepuasan pelanggan serta t t jik ditetapkan i i k l t kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995) Perilaku berkarya penampilan atau hasil karya Oleh karena itu berkarya, karya. kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995).

www.dadangsolihin.com

104

Fungsi Indikator Kinerja g j
• Memperjelas tentang; what how who and when suatu what, how, who, kegiatan dilaksanakan • Menciptakan konsensus y g dibangun oleh p yang g stakeholders • Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunan

Kedudukan Indikator Kinerja
Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Indikator Kinerja Kualitatif Kuantitatif

Sasaran dan Tujuan
www.dadangsolihin.com 105 www.dadangsolihin.com 106

Logic Model Theory
DAMPAK
Hasil pembangunan yang  diperoleh dari  pencapaian  outcome Manfaat yang diperoleh dalam  jangka menengah untuk  beneficieries tertentu sebagai  hasil dari output

Indikator Kinerja INPUT j
• Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan material, SDM peralatan, material dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan

Apa yang ingin  diubah

Metode Penyusunan

OUTCOME

Apa yang ingin  dicapai
Apa yang dihasilkan  (barang) atau  dilayani (jasa)

•

OUTPUT

Produk/barang/jasa akhir yang  dihasilkan Proses/kegiatan   menggunakan input   menghasilkan output yang  g g diinginkan Sumberdaya yang memberikan  kontribusi dalam  menghasilkan output

Contoh: • • • • Jumlah dana yang dibutuhkan Tenaga y g terlibat g yang Peralatan yang digunakan Jumlah bahan yang digunakan

KEGIATAN
Metode Pelaksanaan

Apa yang  dikerjakan
Apa yang  digunakan dalam  bekerja
107

INPUT

www.dadangsolihin.com Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007

www.dadangsolihin.com

108

Indikator Kinerja OUTPUT
Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan b ik d t k t d fi i i d baik dan terukur. • Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Contoh: • Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan – Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi – Jumlah permohonan y g diselesaikan p yang – Jumlah pelatihan / peserta pelatihan – Jumlah jam latihan dalam sebulan • Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan – J l pupuk/obat/bibit yang dibeli Jml k/ b t/bibit dib li – Jumlah komputer yang dibeli – Jumlah gedung /jembatan yg dibangun – meter panjang jalanyang dibangun/rehab
www.dadangsolihin.com 109

Indikator Kinerja OUTCOME
• Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan g g g pengukuran indikator Keluaran. • Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. • Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. • Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah h il yang t l h di k h hasil telah diperoleh d l l h dalam b t k output bentuk t t memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.
www.dadangsolihin.com 110

•

Contoh: Ukuran Ki Uk Kinerja I dik t Outcome j Indikator O t
• • Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan – Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) – kemenangan tim dlm setiap pertandingan Peningkatan langsung hal-hal yg positif – kenaikan prestasi kelulusan siswa – peningkatan daya tahan bangunan – Penambahan daya tampung siswa Penurunan langsung hal-hal yang negatif – Penurunan Tingkat Kemacetan – Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas
www.dadangsolihin.com 111

Indikator Kinerja IMPACT
Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak j f t i dik t d k juga b baru d dapat dik t h i d l t diketahui dalam j jangka k waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan p pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara g , j g aspek makro p sektoral, regional dan nasional. Contoh: g positif dlm j p j g jk panjang • Peningkatan hal yg p – % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat – Peningkatan cadangan pangan – Peningkatan PDRB sektor tertentu • Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang – Penurunan Tingkat kemiskinan – Penurunan Tingkat Kematian
www.dadangsolihin.com 112

•

•

Persyaratan Indikator Kinerja: SMART • SPESIFIC jelas tidak mengundang multi interpretasi PESIFIC-jelas, • MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed ) managed”)

• ATTAINABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)

Terima Kasih

• RELEVANT (information needs of the people who will
use the data) )

• TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
www.dadangsolihin.com 113 www.dadangsolihin.com 114

www.dadangsolihin.com

115


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1472
posted:2/1/2010
language:Indonesian
pages:29
Description: Workshop Peningkatan Kapasitas DPRD Kota Solok Provinsi Sumatera Barat di Nagoya Plaza Hotel-Batam, 27 Januari 2010