Docstoc

Skripsi1

Document Sample
Skripsi1 Powered By Docstoc
					PERADILAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata 1 untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh DIDIK WAHYUDI NIM 3450401026

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL 2006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi pada: Hari : Tanggal: Pembimbing I Pembimbing II

Drs. Sugito, S.H NIP. 130529532

Ubaidillah Kamal, S.Pd. NIP. 132233422

Mengetahui, Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Drs. Eko Handoyo, M. Si NIP 131764048

ii

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia ujian skripsi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas ilmu sosial, Universitas Negeri Semarang pada : Hari : Selasa

Tanggal : 04 April 2006

Penguji Skripsi

Drs. Herry Subondo, M.Hum NIP. 130809956

Anggota I

Anggota II

Drs Sugito SH NIP. 130529532 Mengetahui : Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Ubaidillah Kamal Spd NIP. 132067383

Drs. Sunardi, MM NIP 130367998

iii

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah

Semarang,

Didik Wahyudi NIM 3450401043

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Keberhasilan seseorang akan ditentukan oleh kadar kejujuran” “Segala sesuatu ada jalannya dan jalan ke surga adalah Ilmu” (HR. Ad. Dailami)

PERSEMBAHAN: Skripsi ini ku persembahkan untuk Ayah dan Ibu tercinta Mas Rofiq, mas Agus dan dek Doni yang selalu memberikan dorongan setiap langkah hidupku Orang-orang yang menyayangiku Sahabat-sahabat aku yang selalu mendukung dalam penulisan skripsi Teman-temanku Kepok Club dan temanteman angkatan 2001 Teman-teman cost “Darusallam” Almamater

v

PRAKATA

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan nikmat-Nya, sehinga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Peradilan Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Skripsi ini disusun untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tersusun bukan sematamata hasil usaha sendiri, akan tetapi berkat bimbingan dan motivasi dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada: 1. Dr. H. AT. Soegito, SH, MM, selaku Rektor Universitas Negeri Semarang; 2. Drs. Sunardi, MM., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang; 3. Drs Herry Subondo Mhum, selaku Dosen penguji 4. Drs. Eko Handoyo, M.Si, selaku Ketua Jurusan Hukum dan

Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang; 5. Drs. Sugito, SH., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan motivasi sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini; 6. Ubaidilah Kamal, S.Pd. selaku dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;

vi

7. Ira Setiawati, SH., MH., selaku Hakim yang memberikan pengetahuan tentang masalah dalam skripsi ini; 8. Gagat, SH., selaku Kepala Bagian Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang; 9. Seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang; 10. Tyas Tri Arsoyo, SH., MH. selaku Pengacara; 11. Agus Budiarjo dan bapak Sukimin 12. Bapak dan Ibuku yang telah memberikan dorongan materiil maupun spirituil. 13. Teman-temanku yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai dengan amalannya dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan kemampuan penulis.

Semarang, Februari 2006 Penulis

vii

SARI

Wahyudi Didik, 2006. Peradilan Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Drs Sugito SH. Ubaidillah Kamal Spd. 99 hal. Kata Kunci: Faktor penyebab, Peradilan, tindak pidana anak, pencegahan, penanggulangan. Titik tolak pada perkembangan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Kabupaten Semarang. Bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi dengan terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di wilayah hukum Kabupaten Semrang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di wilayah hukum Kabupaten Semarang ? (2) Proses peradilan tindak pidana kesusilaan yag dilakukan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang ? (3) Cara pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di wilayah hukum Kabupaten Semarang ? Penelitian ini bertujuan untuk:(1) mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di wilayah hukum Kabupaten Semarang, (2) mengetahui proses peradilan tindak piadana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, (3) mengetahui cara pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di wialyah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang tepatnya di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi dan data yang dikumpulkan di analisis dengan teknik diskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur antara lain dari faktor ekstern yang terdiri dari faktor lingkungan masyarakat, keluarga, ekonomi, pemerintah. Proses peradilan tindak pidana untuk anak dilaksanakan sesuai dengan peraturan undang-undang Pengadilan Anak no 3 tahun 1997 dan cara pencegahannya yaitu menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan pemberian pendidikan anak lebih kearah moralitas, dan cara menaggulangi yaitu melalui control orang tua terhadap perilaku anak dan lebih intennya aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur. viii

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak dibawah umur di latar belakangi oleh faktor ekonomi, lingkungan masyarakat, kelurga, pemerintah dan telah berlakunya Undang-Undang no 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak. Pencegahannya adalah menciptakan lingkungan masyarakat yang baik, lingkungan rumah tangga yang baik, pemberian pendidikan keanak ke arah moralitas, bijaknya pemerintah dalam pemberantasan pornoaksi dam pornografi, usaha menaggulaginya adalah Penanaman nilai moral terhadap anak, rehabilitasi perilaku di lembaga anak, intennya penegak hukum dalam menagani kasus pidana anak. Berdasrkan hasil penelitian hendaknya disarankan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan memberikan pendidikan moral kepada anak guna membentuk watak dan perilaku anak, proses peradilan anak dibuat berbeda dengan orang dewasa guna menghindari faktor mental psikologis anak, pemberian sex education mulai sejak dini dan memberikan akibat-akibat yang ditimbulkan dari sex education tersebut apabila dilakukan oleh anak.

ix

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL........................................................................................ i PERSETUJUAN PEMBIMBING.................................................................... ii PENGESAHAN KELULUSAN ...................................................................... iii PERNYATAAN............................................................................................... iv MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................... v PRAKATA....................................................................................................... vi SARI .............................................................................................................. ix DAFTAR ISI.................................................................................................... xi DAFTAR TABEL............................................................................................ xiii DAFTAR BAGAN...................................................................................... xiv

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xv BAB I PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Latar Belakang Permasalahan .................................................... 1 Identifikasi Masalah ................................................................... 3 Pembatasan Masalah ............................................................ 4 Identifikasi dan Pembatasan Masalah ........................................ 4 Perumusan Masalah.................................................................... 6 Tujuan......................................................................................... 7 Sistematika Skripsi..................................................................... 8

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK 2.1. 2.2. 2.3. Pengertian Tentang Anak ........................................................... 9 Tindak Pidana............................................................................. 11 Proses Peradilan Pidana ............................................................. 15

x

2.4. 2.5. 2.6.

Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana dan Bentuk-Bentuk dari Pemidanaan ................................................................................ 23 Faktor-Faktor yang Dapat Menimbulkan Kejahatan.................. 25 Kerangka Teoritik ..................................................................... 29

BAB III METODE PENELITIAN 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Dasar Penelitian.......................................................................... 32 Lokasi Penelitian ........................................................................ 33 Fokus atau Variabel Penelitian................................................... 33 Pendekatan Studi ........................................................................ 34 Sumber Data Penelitian ............................................................. 34 Alat dan Teknik Pengumpulan Data .......................................... 35 Objektifitas dan Keabsahan Data ............................................... 36 Model Analisis Data................................................................... 37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1. 4.2. Hasil Penelitian .......................................................................... 39 Faktor-faktor yang dapat meyebabkan terjadinya suatu tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang................................... 48 Proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang di lakukan anak di bawah umur di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.................................................................. 53 Cara pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan di bawah umur di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang....................... 62 Pembahasan .............................................................................. 66

4.3.

4.4.

4.5.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. 5.2. Kesimpulan ................................................................................ 73 Saran........................................................................................... 75

xi

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 76 LAMPIRAN-LAMPIRAN............................................................................... 77

xii

DAFTAR TABEL Tabel :
Tabel 1 : Jumlah Perkara Pidana dan Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang..................................................................... 40 Tabel 2 : Tren Kasus Tindak Pidana Kesusilaan Tiap Tahun.......................... 48

xiii

DAFTAR BAGAN

Bagan : Bagan 1 : Proses peradilan tindak pidana .......................................................15 Bagan 2 : Kerangka Teoritik .......... ................................................................29 Bagan 3 : Siklus Data Interaktif ......................................................................38

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

:

Lampiran 1 : Pedoman wawancara .................................................................. 77 Lampiran 2 : Surat Permohanan ijin Penelitian .............................................. 78 Lampiran 3 : Surat Keterangan hasil Penelitian Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.................................................................................... 79 Lampiran 4 :Surat Keterangan Pengacara........................................................ 80 Lampiran 5 : Surat Keterangan Hasil Penelitian Kelurahan Ungaran Barat.... 81 Lampiran 6 :Surat Putusan Perkara Pidana...................................................... 82

xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari Tuhan yang di berikan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi sebagai penerus bangsa (Undang-Undang N0 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak), Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang. Berdasarkan fenomena yang terjadi diakhir-akhir ini ternyata memperlihatkan perilaku anak yang berada dalam berita-berita di mass media dan televisi di Indonesia perilaku anak banyak yang menjurus kepada tindak pidana kejahatan, seperti pemerkosaan, pencabulan, pencurian, perkelahian antar pelajar dan lain-lain, sehingga anak anak berhadapan dengan proses hukum yang disamakan dengan orang dewasa. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengatuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, bimbingan dan

1

2

pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Hubungan antara orang tua dengan anak merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental sepiritualnya, mengingat ciri dan sifat anak yang khas, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak Nakal diusahakan agar anak jangan dipisahkan dari orang tuanya. Mengingat pada pasl 67 bahwa berlakunya undang-undang no 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak maka pasal 45, 46 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku, jadi pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam

Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong massa depannya yang masih panjang. Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam UndangUndang no 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan. Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hany dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi social atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Mengingat pada BAB VIII pasal 67 Undang-Undang NO 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa dasar hakim dalam memutuskan sudah tidak

2

3

berpegangan pada pasal 45, 46,dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengingat sudah tidak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah diganti dengan Undang-Undang No 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Hukum Acaranya sudah diataur dalam BAB V pasal 40 sampai dengan 59 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH 1.2.1 Peradilan Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan dan merupakan suatu lembaga hukum yang bertugas memperbaiki (Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1988: 7). 1.2.2 Tindak Pidana Tindak pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana. (Muljatno, 1987: 78). 1.2.3 Kesusilaan Kesusilaan dalam bahasa Belanda berarti Zeden, sedangkan dalam bahasa Inggris kesusilaan berarti Morals. Menurut kamus hukum kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan normanorma kesopanan yang harus/dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat (Van Pramudya Puspa, 1977: 933).

3

4

Kesusilaan adalah: − Perihal susila ysng berkaitan dengan adab dan sopan santun. − Norma yang baik: kelakuan yang baik: tata karma yang luhur. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988: 874). 1.2.4 Anak Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 ayat 1 Undang-Undang N0 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak ). 1.2.5 Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang berwewenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 84 ayat 1). Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 84 ayat (2)). 1.3 PEMBATASAN MASALAH Agar masalah yang peneliti bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan kekaburan dan ketidak jelasan pembatasan masalah maka

4

5

penyusun akan membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut mengenai : 1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur. 2. Proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. 3. Cara pencegahan dan penaggulangan terhadap tindak pidana kesusilaan yang dialkukan anak di bawah umur. 1. 4 PERUMUSAN MASALAH Agar masalah yang akan diteliti oleh penulis mempunyai penafsiran yang jelas, maka perlu dirumuskan secara sistimatis kedalam suatu rumusan masalah, dengan dapat dipecahkan secara sistimatis dan dapat memberikan gambaran yang jelas. Bedasarkan uraian dalam identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.4.1 Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukuan oleh anak dibawah umur di Pengadilan Negari Kabupaten Semarang? 1.4.2 Bagaimanakah proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang?

5

6

1.4.3

Bagaimanakah cara pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang?

1.5 TUJUAN Sudah dapat dipastikan bahwa setiap usaha maupun kegiatan mempunyai tujuan yang hendak dicapai, karena tujuan akan dapat memberikan manfaat dan penyelesaian dari penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah: 1.5.1 Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, selama lima tahun terakhir yang dimulai dari tahun 2000 samapai dengan 2005 yang terjadi di wilayah hukum kabupaten Semarang. 1.5.2 Mengetahui tentang proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. 1.5.3 Mengetahui bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. 1.6 MANFAAT PENELITIAN Adapun manfaat dalam penelitian yang berudul PERADILAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG adalah :

6

7

1. Manfaat teoritis Untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana. 2. Manfaat praktis Untuk memberi gambaran secara jelas tentang hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur dan proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, cara pencegahan dan penaggulangan terhadap terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur.

1.7 SISTEMATIKAN SKRIPSI 1.7.1 Bagian awal skripsi yang memuat halaman judul, persetujuan

pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan motto dan persembahan, prakata, sari, daftar isi, dan daftar lampiran. 1.7.2 Bagian isi skripsi yang memuat BAB I berisi terdiri dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Identifikasi dan Pembatasan Masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika skripsi. BAB II berisi tentang, Telaah kepustakaan, bagian ini akan menghasilkan masalah yang di bahas. Berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti yang memuat, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan yang

7

8

dilakukan anak di bawah umur, proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di abwah umur, dan cara pencegahan

danpenaggulangannya suatu tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di abwah umur di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. BAB III berisi tentang, metode penelitian, bagian ini berisi dasar penelitian, lokasi penelitian, fokus atau fariabel penelitian, pendekatan studi, sumber data penelitian, alat dan teknik pengumpulan data, objektifitas dan keabsahan data, dan model analisis data. BAB IV berisi tentang, hasil penelitian dan pembahasan, bagian ini menyajikan penelitian lapangan dan permasalahan yang akan

menghubungkan fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang meliputi : faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur, proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur, cara pencegahan dan pencegahan terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukananak di bawah umur. BAB V berisi tentang simpulan dan saran, simpulan merupakan kritalisasi dari hasil penelitian dan pembahasan, disamping itu juga merupakan landasan untuk mengemukakan saran, saran meliputi aspek operasional dan kebijaksanaan. 1.7.3 Bagian akhir skripsi yang berisi tentang daftar pustaka dan lampiranlampiran.

8

9

BAB II TELAAH PUSTAKA

2.1. 2.1.1

Pengertian Tentang Anak Pengertian Tentang Anak Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan

strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan

perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras, dan seimbang. Dengan di undangkannya Undang-Undang N0 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak. Ketentuan pasal 1 angka 1, pasal 2 angka 2a dan 2b menyatakan secara jelas status dan kedudukan anak yang menyebutkan bahwa: Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 angka 2a Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 a. Anak yang melakukan tindak pidana atau b. Anak melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang undangan maupun menurut peraturan hukum lain hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Anak lebih diutamakan dalam pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan di

9 9

10

dalam hukum dipandang sebagai subyek hukum yang di tanamkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang subyek hukum yang normal. Pengertian anak dalam lapangan hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang (Kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggungjawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik. (Undang-Undang No. 3 Th. 1997 tentang Pengadilan Anak). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu. Batas usia anak dalam pengertian hukum pidana dirumuskan secara jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang N0 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada pasal 1 angka 1sebagai berikut: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mecapai umur 8 tahun tetapi belum mecapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin “.

10

11

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial, sebab anak merupakan suatu anugrah dari Tuhan yang berharga dan tidak dapat dinilai dengan nominal (Wadong, 2000:1) 2.2. 2.2.1 Tindak Pidana Tinjauan Tentang Kejahatan Kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril) merugikan masyarakat (anti sosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Kejahatan yang dilakukan oleh anak timbul karena dari segi pribadinya mengalami perkembangan fisik dan perkembangan jiwa. Emosinya belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, sehingga mempengaruhi dirinya untuk bertindak yang kadang-kadang tidak umum dan di luar aturan yang berlaku di masyarakat. Di samping itu, kejahatan anak juga disebabkan karena pengaruh lingkungan. Pangaruh kejiwaan dari individu yang hidup dalam kehidupan masyarakat, yang mengarah pada tidak keselarasan dapat membentuk norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dimana individu itu hidup.Pengaruh gangguan kejiwaan yang menimbulkan tingkah laku yang menyimpang menyebabkan individu itu tidak dapat memisahkan antara perbuatan baik atau kejahatan.

11

12

2.2.2

Kejahatan Anak Kejahatan anak atau dilinkuensi anak diartikan sebagai bentuk kejahatan

yang dilakukan anak dalam title khusus dari bagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau peraturan perundang-undangan. Spesifikasi delinkuensi anak menjadi masalah sosial dan sekaligus hukum yang telah ada dan tumbuh bersama perkembangan peradaban masyarakat, agama, sosial dan hukum. Pengelompokan utama delikuensi anak merupakan masalah sosial yang terus berkembang bersama sistim hukum sebagai bentuk solusi dari tatanan masyarakat. Asas hukum perlindungan anak dan asas delikuensi anak adalah asas usia yang belum dewasa, sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 1, angka 2a dan 2b dan pasal 24 Undang-Undang N0 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak, asas yang dalam rumusan tindak pidana disebut dengan asas ketidakcakapan dan ketidakmampuan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan di dalam merumuskan delik (Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak). Kejahatan anak dipandang dari krimonologi. Dalam teori anomi yang di dalamnya menterjemahkan tentang kejahatan, bahwasanya suatu kejahatan timbul dari sikap seseorang yang berada di dalam masyarakat dengan kurangnya akan kebutuhan ekonomi, sehingga dari kurangnya kebutuhan ekonomi dapat menumbuhkan sifat kekurangan dan berdampak pada kejahatan seseorang yang berusaha mencapai cita-citanya dengan melanggar Undang-Undang, dalam teori anomi kejahatan tumbuh dari kurangnya akan kebutuhan ekonomi terutama dari golongan ekonomi menengah ke bawah dan golongan minoritas (Romli Atmasasmita, 1992: 25).

12

13

Faktor-faktor yang mendorong timbulnya kejahatan anak. a. Faktor Lingkungan Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan berupa lingkungan luas sehari-hari. Rumah tangga merupakan kelompok lingkungan yang terkecil, tetapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan anak adalah paling menentukan, karena awal pendidikanya diperoleh dari lingkungan sendiri. Rumah tangga yang tidak harmonis dapat berpengaruh terhadap perilaku jiwa anak serta kepribadiannya, dan pergaulan juga dapat mempengaruhi efek yang baik dan tidak baik demikian juga di lingkungan sekolah. b. Faktor Ekonomi Sosial Krisis ekonomi membawa banyak dampak negatif antara lain pengangguran dan gelandangan dan ditambah kemerosotan nilai moral agama yang dapat membawa dekadensi moral, kenakalan anak dan sebagainya. 2. 2. 3 Kejahatan Terhadap Kesusilaan Kejahatan kesusilaan merupakan perihal susila yang berkaitan dengan adab sopan santun yang melanggar nilai-nilai moral dan etika dengan secara tidak wajar dan menyimpang dari norma agama dan hukum sehingga dapat berhadapan dengan proses hukum. Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya

menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita yaitu perbuatan cabul, pemerkosaan dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan

13

14

kearah kedewasaan seksual lebih dini. Pada dasarnya kesusilaan bertumpu pada nilai agama yaitu suatu perbuatan yang melanggar nilai agama atau perbuatan dosa/ tercela. Kejahatan terhadap kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada BAB XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam pasal 281 tentang kejahatan kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan semakin rumit dalam persepsi masyarakat dengan menonjolnya era hak asasi manusia (HAM) dengan era globalisasi saat ini, nilai-nilai terhadap kesusilaan, secara sengaja atau tidak sengaja, lambat atau cepat akan selalu terjadi pergeseran nilai, khususnya dalam penanganan hukum dan proses pembuktiannya terhadap penanganan terhadap kejahatan kesusilaan. Dalam delik kejahatan terhadap kesusilaan banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian baik dalam penyidikan, penuntutan maupun tahap pemgambilan keputusan, selain kesulitan dalam batasan, kesulitan pembuktian misalnya pemerkosaan atau cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. (Marpaung: 1996: 7).

14

15

2. 3. Proses Peradilan Pidana Berdasarkan skema dibawah ini menggambarkan proses peradilan pidana: Peristiwa pidana

Kepolisian

Penyelidikan

Penyidikan

Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Dakwaan

Penuntutan

Pengadilan Negeri

Pemeriksaan

Saksi

Terdakwa

Menimbang

Memutus dan Penjatuhan Sanksi Pidana sesuai dengan Undang-Undang

Bagan I : Proses peradilan pidana

15

16

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa suatu proses peradilan pidana di awali dari adanya: a. Adanya Peristiwa tindak pidana yang dilaporkan kepada kepolisian. b. Adanya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana. c. Pembuatan berita acara pemeriksaan dari pihak kepolisian yang dibuat dari hasil penyelidikan dan penyidikan. d. Masukya surat berita acara pemeriksaan kepada Kejaksaan Negeri guna pembuatan surat dakwaan yang diteruskan penuntutan yang kemudian surat dakwaaan tersebut dimasukan kepada Pengadian Negeri. e. Dari pengadilan negeri mengadakan pemeriksaan lebih lanjut kepada saksi (alat bukti) dan terdakwa. f. Dari hasil pemeriksaan saksi (alat bukti) dan terdakwa kemudian hakim mendapat pertimbangan dari keterangan saksi dan terdakwa sihingga hakim dapat memutuskan dan menjatuhkan sanksi pidana Demi Keadilan Berdasrkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2.3.2 Perlindungan Hukum dalam Proses Peradilan terhadap Anak Perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan tidak dapat di lepaskan dari apa yang sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak (juvenile justice) itu sendiri bertolak dari dasar pemikiran baru yang dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat wujud dari perlindungan hukum yang

16

17

sifatnya diberikan kepada anak. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak jelas tidak dapat di lepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Bahwasanya kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mendahulukan atau mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial. (Barda Nawawi. Muladi: 1992: 11). Banyaknya putusan pengadilan yang berkaitan erat dengan peradilan anak dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap anak nakal. Hal ini mengundang pendapat, tanggapan atau buah pikiran dari masyarakat. Pada dasarnya sampai saat ini belum adanya Undang-Undang Pidana khusus yang mengatur baik materi kejahatan maupun proses peradilannya. Peradilan Anak dalam prakteknya belum dapat menyelesaikan perkara anak di Indonesia dan sampai sekarang eksistensinya belum memperoleh tempat yang selayaknya seperti harapan masyarakat. Peradilan anak tersebut di pengaruhi oleh faktor-faktor yang menghambat jalannya sidang perkara anak. Faktor-faktor pokok yang mempengaruhi eksistensi Peradilan Anak adalah: a. Hukum (Perangkat Perundang-Undangan) Yang di maksud dengan faktor hukum adalah perangkat hukum tertulis, terkodifikasi, yang meliputi hukum pidana anak dan hukum acara pidana anak. Perangkat hukum tersebut merupakan patokan

berlangsungnya peradilan anak, karena menyangkut akan kepastian hukum

17

18

dan kesebandingan hukum, karena perundang-undangan yang mengatur mengenai anak, sekarang ini tersebar dalam berbagai Undang-Undang dan pada dasarnya belum memenuhi aspirasi untuk mewujudkan suatu lembaga peradilan anak (Agung Wahyono, Siti Rahayu: 1993: 45). b. Lembaga Faktor yang kedua menyangkut kedudukan dan susunan lembaga peradilan sesuai Undang-undang N0 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 10, mengingat kondisi, berlangsungnya pengadilan anak diletakkan pada Badan Peradilan Umum (Agung Wahyono, Siti Rahayu: 1993: 47). Bahwa hakekat penempatan peradilan tidak berdasarkan

spesialisasi sebagaimana menurut penjelasan pasal 13 UU No 14 tahun 1970, tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman bahwa praktek peradilan anak masih tergantung dengan peradilan umum dan ini menunjukkan realita peradilan anak di Indonesia masih seadanya. c. Masyarakat atau partisipan lain. Respon masyarakat atau partisipan mengenai peradilan anak, pada hakikatnya menghendaki eksistensi Peradilan anak yang berdasarkan Undang-undang N0 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (Agung Wahyono, Siti Rahayu: 1993: 49). Peradilan anak merupakan peradilan khusus. Hal ini didasarkan kepada kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting bagi anak-anak akan mempunyai dasar perundang-undangan yang khusus, bahwa untuk peradilannya dipakai Hukum

18

19

Acara bagi orang dewasa (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab UndangUndang Hukum Pidana), sedangkan sebagai pegangan/dasar Hakim dalam memutuskan adalah pasal 45, 46 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Agung Wahyono, Siti Rahayu: 1993: 45) 2.3.3 Pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Mengenai Anak di Bawah Umur Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat sering terjadi anak di bawah usia 18 tahun melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran, sehingga harus mempertanggungjawabkan secara hukum positif melalui proses pengadilan. Dalam menghadapi perbuatan anak di bawah usia 18 tahun, hakim harus sangat teliti apakah anak tersebut sudah dapat membeda-bedakan secara hukum akibat dari perbuatannya atau belum. Apabila anak tersebut sudah dapat mampu membeda-bedakan, maka hakim dapat manjatuhkan pidana terhadap anak dengan dikurangi sepertiga dari hukuman pidana biasa, kemungkinan lain hakim dapat memerintahkan anak tersebut untuk diserahkan kepada negara untuk dididik melainkan tanpa pidana apapun, jika anak tersebut belum dapat membedabedakan akibat perbuatannya, maka hakim dapat memerintahkan agar anak dikembalikan kepada orang tuanya atau wali yang mengasuhnya. (Sudarsono: 2004: 1). 2.3.4 Titik Tolak Pendekatan Masalah Perlindungan Hukum Anak Tujuan dan dasar pemikiran mengenai peradilan anak yang dikemukakan di atas jelas merupakan titik tolak pendekatan yang pertama-tama harus

19

20

diperhtatikan dalam membicarakan masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Dari titik tolak pendekatan yang berorientasi pada masalah kesejahteraan atau kepentingan anak, jelas terlihat perlunya pendekatan lain atau pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Ini berarti bahwa perlu ada perhatian khusus, pertimbangan, pelayanan dan perlakuan atau perawatan khusus serta perlindungan khusus bagi anak dalam masalah hukum dan peradilan. Pengakuan dan perlunya perlakuan dan pendekatan khusus inilah yang jelas terlihat di dalam Declaration of the Rights of the Child, maupun dalam Undang-Undang Kesejahteraan anak di indonesia dan negara-negara lain di dalam Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak di Indonesia dan UndangUndang Peradilan Anak yang sudah ada. Pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak ini sering terungkap di dalam berbagai pernyataan antara lain; a. Anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan (juvenile offender) janganlah di pandang sebagai seorang penjahat. b. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) untuk menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum dan bersifat degradasi mental.(Barda Nawawi, Muladi, 1992: 14). 2.3.5 Jaminan Perlindungan Anak dalam Proses Peradilan. Bahwa perlindungan anak dalam proses peradilan harus juga dapat menggambarkan adanya jaminan-jaminan khusus bagi anak di bidang hukum dan peradilan. Jaminan hukum yang bersifat khusus tidak harus bertentangan dengan jaminan hukum yang umum Artinya: jaminan hukum yang berlaku bagi setiap

20

21

orang pada umumnya juga harus tetap berlaku bagi anak. Oleh karena itu di dalam hak-hak anak (rights of juveniles) bahwa jaminan-jaminan prosedural yang pokok/ mendasar (basic procedural safeguards) harus di jamin pada setiap tahap proses peradilan anak yaitu antara lain: a. b. c. d. e. f. Hak untuk diberitahukanya tuduhan; . Hak untuk tetap diam; Hak memperoleh penasehat hukum; Hak untuk hadirnya orang tua/wali; Hak untuk menghadapkan saksi dan pemeriksaan silang para saksi; Hak untuk banding ke tingkat yang lebih atas; (Agung wahyono, Siti rahayu, 1993: 132).

Batas usia pertanggungjawaban anak, tidak di tetapkan batas usia minimum untuk dapat di pertanggungjawabkannya seorang anak. Oleh karena itu dalam sistem hukum yang mengenal batas usia pertanggungjawaban bagi anak, permulaan batas usia pertanggungjawaban itu janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektualitas anak. Berdasarkan pendekatan modern seorang anak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya harus berdasar tingkat kecerdasan dan pemahaman individual dari anak itu. Oleh karena itu apabila batas pertanggungjawaban ditetapkan terlalu rendah atau sama sekali tidak ditentukan, maka konsepsi pertanggungjawaban akan menjadi tidak berarti, sehubungan dengan pedoman kiranya cukup beralasan dan tidak terlalu rendah apabila Rancangan Undang-Undang-Pengadilan Anak (pasal 3) dan juga konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (pasal 52) menetapkan batas usia minimal 12 tahun untuk dapat dijatuhi pidana, khususnya pidana penjara. (Agung wahyono dan Siti Rahayu, 1993 ; 133).

21

22

2.3.6

Upaya Pencegahan Kejahatan Anak Upaya pencegahan terjadinya kejahatan anak, pada dasarnya kurangnya

kesadaran dari lingkungan masyarakat terutama dari keluarga dalam memberi pendidikan kepada seorang anak. Jadi dalam menangani upaya pencegahan dan penganggulangan dari kenakalan yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak kejahatan seorang anak, dalam masyarakat mempunyai suatu kelembagaan dalam menangani kejahatan dan kenakalan, yang merupakan suatu reaksi terhadap terjadinya kejahatan dan kenakalan, system kelembagaan yang dimaksud yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan yang bertujuan untuk pencegahan terhadap tindak kejahatan dan kenakalan dari anak serta untuk sosialisasi petindak pidana. Dapat dikatakan sebab social terjadinya suatu kejahatan antara lain terdapat pada pola-pola nilai, system-sistem normative, pola-pola perilaku yang bertentangan, standar-santar pengaruh golongan sosial, pengaruh keluarga dan kelompok sebaya, bentuk-bentuk social yang dapat diidentifikasi, lingkungan abstrak dan konkrit dan variabel-variabel lain. Upaya–upaya pencegahan (preventif) melalui : a. Pemberian bimbingan terhadap tingkah laku anak untuk jangka waktu tertentu b. Membuka lapangan kerja yang layak untuk anak c. Meningkatkan ketrampilan kerja anak. Upaya-upaya penanggulangan (represif) melalui :

22

23

a. Meningkatkan kedispliman dan penanaman nilai-nilai moral yang lebih mendalam pada anak yang berperilaku menyimpang terutama dari lingkuangan keluarga. b. Rehabilitasi penyimpangan perilaku anak di lembaga pemasyarakatan anak. c. Aparat penegak hukum lebih inten dalam menagani kasus tindak kejahatan yang khususnya dilakukan oleh anak. 2.4 Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana dan Bentuk-Bentuk dari Pemidanaan 2.4.1 Dasar Hakim Menjatuhkan Pemidanaan Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu: a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan Menurut Karl O. Christiansen yang dikutip oleh Barda Nawawi dan Muladi dalam buku “Teori-teori dan Kebijakan Pidana” edisi 2 tahun 1998, bahwa teori absolut atau teori pembalasan suatu pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Ciri-ciri yang terdapat di dalam teori absolut ini adalah: 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan misalnaya untuk kesejahteraan masyarakat 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar

23

24

5) Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali penjahat (Muladi, Barda nawawi : 1998: 8). b. Teori Relatif Menurut Karl O. Christiansen yang dikutip oleh Barda Nawawi dan Muladi dalam buku “Teori-teori dan Kebijakan Pidana” edisi 2 tahun 1998, bahwa teori ini memidana bukanlah untuk balas dendam, melainkan untuk keadilan. Suatu pembalasan itu tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar dari pemidanaan pada teori ini adalah agar orang tersebut setelah dipidana dapat menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Ciri-ciri yang terdapat di dalam teori relatif ini adalah: 1) Tujuan dari pemidanaan adalah pencegahan 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik yaitu kesejahteraan masyarakat. 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana. 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan. 5) Pidana melihat ke depan. Pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat (Muladi, Barda Nawawi 1998: 8-9) 2.5 Faktor-Faktor Yang Dapat Menimbulkan Kejahatan 2.5.1 Sebab-sebab timbulnya kejahatan dapat dijumpai dalam berbagai fakor, yaitu: a. Faktor yang terdapat dalam diri individu (inter) antara lain : faktor psikologis kejiwaan seseorang atau mental yang terdapat pada seseorang, juga dapat mengakibatkan terjadinya tindak kejahatan yang

24

25

dikarenakan cacat mental atau gangguan kejiwaan yang diakibatkan adanya konflik mental yang berlebihan sehingga memunculkan kecenderungan untuk melakukan kejahatan. b. Faktor yang terdapat diluar diri individu (ekstern) antara lain : (1). Faktor lingkungan masyarakat. Dari faktor lingkungan dampak yang ditimbulkan sangat besar terhadap suatu tindak kejahatan, yang disebabkan karena faktor masyarakat yang relatif akan kekerasan tidak menutup

kemungkinan suatu hal yang besar suatu masyarakat juga mengikuti perkembangannya dan juga lingkungan bergaul juga dapat menyebabkan terjadinya tindak kejahatan karena seseorang tumbuh dan berkembang diawali dari pergaulan, jadi pengaruh pergaulan juga menutup kemungkinan dapat menyebabkan tindak kejahatan yang tidak lain juga dilakukan anak di bawah umur, karena tingkat pengaruh anak cukup tinggi untuk dapat membedabedakan terhadap hal-hal yang positif dan negatif. (2). Faktor keluarga. Lingkungan terkecil dari masyarakat adalah keluarga, faktor yang paling dominan terhadap terjadinya tindak kejahatan tidak lain banyak disebabkan dari keluarga yang dikarenakan dari kurang kasih sayang orang tua terhadap anak yang sebagian besar banyak menimbukan tingakah laku yang tidak baik, sehingga dari hal itu

25

26

dapat

menyebabkan

perilaku

anak

untuk

dapat

berbuat

menyimpang. (3). Faktor ekonomi. Dengan kondisi ekonomi sekarng ini ada kecenderungan terhadap pengaruh perubahan kondisi sosial masyarakat, dan hal itu menyebabkan perubahan perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi. Masyarakat lebih cenderung melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi akan kebutuhan hidup dari hal itu dapat menyebabkan pola perilaku kriminalitas yang sering terjadi di lingkungan masyarakat (I. S. Susanto : 1995 : 30-48). 2.5.2 Menurut Abdul Syani dalm buku “sosiologi kriminalitas”, bahwa faktorfaktor yang dapat menyebabkan tindak pidana antara lain : faktor-faktor yang bersumber dalam diri (intern) ini dapat dibagi menjadi dua bagian yakni faktor yang bersifat khusus dan faktor yang intern yang bersifat umum. Sifat khusus dalam diri individu Sifat khusus ini adalah keadaan psikologis diri individu, masalah kepribadian sering dapat menimbulkan kelakukan yang menyimpang dan apabila seseorang tertekan dengan perasaannya mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan dan penyimpangan ini kemungkinan besar terhadap sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan Dari sifat yang khusus ini ada beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan yaitu antara lain:

26

27

a. Sakit jiwa : Orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk bersikap anti sosial dan disebabkan oleh adanya konflik mental yang berlebihan. b. Daya emosional : Masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat menyimpang. Penyimpangan ini dapat mengarah kepada suatu perbuatan kriminal atau kejahatan. Jika seseorang tersebut tidak mampu untuk mencapai keseimbangan antara emosinya dengan kehendak masyarakat. c. Rendahnya mental : Rendahnya mental ada hubunannya dengan daya inteligensia. Jika ketinggalannya dirasakan sudah terlalu jauh dari keadaan atau standar umum, maka ia akan berusaha menebusnya dengan jalan dan pikirannya sendiri yang biasanya berlebihan. Setiap usaha yang ingin mencapai sesuatu yang besar tanpa sedikit jerih payah indentik dengan tindakan kejahatan. d. Anomi : Secara psikologis, kepribadian manusia itu sifatnya dinamis, yang ditandai adanya kehendak, berorganisasi, berbudaya dan sebagainya (Abdul Syani, 1987 : 43-45). 2.5.3 Faktor-faktor yang bersumber dari luar individu Pengaruh dari faktor-faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan (kriminalitas) yang bersumber dari luar individu ini kurang lebih meliputi hal-hal sebagai berikut:

27

28

a. Faktor Ekonomi Banyak atau sedikitnya pengaruh faktor ekonomi terhadap timbulnya kejahatan, tetapi lebih menitikberatkan pada standar umum bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab dari pada timbulnya kejahatan. Untuk dapat memperjelas bahwa faktor-faktor ekonomi itu dapat mengakibatkan timbulnya kejahatan atau kriminalitas, maka dapat dirincikan sebagai berikut: 1) Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang semuanya itu dilatarbelakangi oleh kondisi buruk faktor ekonomi. 2) Tentang perubahan-perubahan harga Dengan adanya perubahan harga yang melambung tinggi sehingga kebutuhan seseorang tidak dapat terpenuhi maka dapat menimbulkan

tindakan menyimpang yang tidak lain dari kejahatan b. Faktor agama Dari kurangnya pemahaman nilai-nilai agama dapat berpengaruh pada seseorang untuk melakukan tindak kejahatan karena ajaran agama mengajarkan tentang kebaikan dan menuju jalan yang benar. c. Faktor bacaan Bahwa bacaan-bacaan yang buruk, porno, kriminal merupakan faktor-faktor kriminalitas. yang dapat menyebabkan timbulnya kejahatan atau

28

29

d. Faktor film (termasuk televisi) Kesan yang mungkin mendalam dari apa yang telah disaksikan dan didengar serta acara penyajian yang berbau negatif di pertunjukan di dalam film, sehingga dari apa yang ia lihat dan yang ia dengar dapat menggugah perasaan dan lebih cenderung ke dalam kriminalitas (Abdul Syani, 1987: 4351). 2.6 Kerangka Teori/Kerangka Pikir

Faktor Intern

Faktor-faktor penyebab kejahatan

Faktor ekstern

Kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur

Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur

Peranan Pengadilan Negeri Semarang terhadap tindak pidana kesusilaan anak di bawah umur

Proses peradilan anak di Pengadilan Negeri Semarang

Tercapainya perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur

29

30

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus. Kejahatan kesusilaan merupakan perihal susila yang berkaitan dengan adat dan sopan santun. Faktorfaktor penyebab kejahatan secara umum meliputi faktor intern serta faktor elstern. Faktor intern adalah faktor yang bersumber dalam diri individu, yang terdiri dari faktor yang bersifat khusus serta faktor yang bersifat umum. Faktor yang bersifat khusus adalah keadaan psikologis, masalah kepribadian yang menimbulkan kelakuan menyimpang. Seperti: sakit jiwa, rendahnya mental, daya emosional, serta anomi. Sedangkan faktor yang bersifat umum meliputi faktor umur, sex, pendidikan individu. Faktor-faktor ekstern ini meliputi:faktor ekonomi, faktor agama, faktor bacaan serta film termasuk televisi (Abdul Syani, 1987 : 43-51). Faktor-faktor inilah yang melatarbelakangi seoang anak di bawah umur hingga melakukan kejahatan-kejahatan kesusilaan. Kejahatan ini merupakan suatu tindakan yang melanggar nilai-nilai moral dan etika secara tidak wajar dan menyimpang dari norma agama dan hukum, serta menimbulkan kekhawatiran, khususnya orang tua, karena kejahatan ini mengancam keselamatan anak-anak wanita, yaitu perbuatan cabul, pemerkosaan serta proses pertumbuhan ke arah kedewasaan seksual lebih dini. Pada proses hukum penanganan kejahatan kesusilaan banyak timbul kesulitan, dalam penyelesaian baik dalam penyidikan, penuntutan maupun tahap pengambilan keputusan,serta elain kesulitan dalam batasan, kesulitan pembuktian misalnya pemerkosaan atau cabul pada umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain (Marpaung, 1996: 7).

30

31

Berdasar hal tersebut maka pada proses hukum penanganan kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, diperlukan adanya perlindungan hukum, hal tersebut diwujudkan dengan adanya jaminan-jaminan khusus bagi anak di bidang hukum serta pada proses peradilan. Proses peradilan anak dilakukan pada Pengadilan Negeri. Pada proses peradilan tersendiri harus menjamin hak-hak anak serta jaminan-jaminan prosedur yang pokok atau mendesak.Diharapkan melalui proses peradilan anak itu, maka akan tercapai perlindungan hukum terhadap anak sesaui dengan tujuan UndangUndang yang berlaku.

31

32

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penulisan skripsi ini sebagai karya ilmiah, maka hal-hal yang dapat membantu untuk memperlancar penyusunan skripsi ini diperlukan adanya suatu data-data. Untuk memperoleh data-data ini diperlukan beberapa metode sebagai pedoman karena metode penelitian ini merupakan unsur yang penting dalam penelitian. Metodologi pada hakekatnya memberi pedoman tentang caracara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapi. (Soekamto, 1986: 6) Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut: 3.1. Dasar Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bog dan Taylor yang dimaksud penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menggunakan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Moleong 1990:3) Metode kualitatif diskriptif digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama penyelesaian masalah akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menggunakan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak prajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola yang dihadapi (Moleong, 1990: 5)

33 32

33

3.2.

Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

Dengan objek penetian adalah Proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang di lakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dengan adanya kasus-kasus yang akan diteliti, maka peneliti memilih tempat di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dengan alasan adanya kasus, biaya transportasi mudah dijangkau, sehingga tidak menghambat masalah kuliah. 3.3. Fokus atau Variabel Penelitian Menurut Moleong (1991: 55) focus dasar adalah masalah yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang bersumber dari pengalaman peneliti melalui pengetahuan yang di perolehnya dan melalui kepustakaan ilmiah. Penentuan fokus penelitian memiliki tiga tujuan yaitu: a. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. b. Proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. c. Cara pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

33

34

3.4.

Pendekatan Studi Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif

menurut Kirk dan Miller yang dikutip oleh Moleong (2001: 3) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. 3.5. Sumber Data Penelitian Menurut Lop Land sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2002: 112) Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil dan dikumpukan. Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah: 1. Data primer Sumber data utama atau primer adalah kata-kata dan tindakan orangorang yang diamati atau diwawancara (Moleong, 2002: 112). Sumber data primer diperoleh peneliti melalui pengamatan atau observasi secara langsung yang didukung oleh wawancara terhadap informan. Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau obervasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengardan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

34

35

a. Responden Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah yang diteliti yaitu Hakim dan Pengacara b. Informan Informan yaitu orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian yaitu masyarakat (Moleong, 2002: 90). 2. Data Sekunder Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga data-data tambahan seperi dokumen dan lain-lain sebagai sumber data sekunder yaitu buku-buku perpustakaan dan surat putusan perkara pidana (Moleong, 2002: 112). Jadi data sekunder digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui buku-buku, arsip atau dokumen dan sumber data lain yang relevan dengan penelitian ini. 3.6. Alat dan Teknik Pengumpulan Data Guna mendapatkan data yang diperlukan, peneliti ini menggunakan metode: a. Wawancara Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lesan untuk dijawab secara lesan (Rachman 1999: 83) Bahwa metode wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara peneliti daengan nara sumber data.

35

36

Wawancara tersebut ditujukan untuk memperoleh pendapat-pendapat dari para ahli hukum yang menguasainya. Dalam hal ini yang dituju adalah Hakim, Pengacara di Pengadilan Negeri Semarang. Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh pendapat para ahli hukum yang bersangkutan mengenai faktor-faktor penyebab meningkatnya kejahatan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan proses peradilan tindak pidana kesusilaan dan cara pencegahan di Kabupaten Semarang. b. Dokumentasi Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal/ variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini dilakukan peneliti dengan cara

mengumpulkan data tertulis melalui arsip-arsip (berkas perkara pidana), tennasuk buku-buku tentang pendapat, teori atau buku hukum yang berhubungan dengan tema penelitian ini adalah dokumen resmi yang didapat dari data yang ada diPengadilan Negeri Kabupaten Semarang. 3.7. Objektifitas dan Keabsahan Data Menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong 2001: 178). Tehnik triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya yang dapat dicapai dangan jalan:

36

37

a. Membandingkan apa yang dikatakan orang dengan situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; b. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang; c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 3.8. Model Analisis Data Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan data (Moleong 2001: 103). Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Menurut (Miles 1992: 15-19), langkah-langkah dalam menganalisis data adalah: a. Reduksi Data Reduksi data adalah proses pemilihan, perumusan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi bahasan yang muncul dari catatan yang muncul di lapangan (Miles, 1992: 15). b. Penyajian data Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles, 1992: 17).

37

38

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian (Miles, 1992: 19). Untuk mempermudah pemahaman tentang metode analisis tersebut, Miles dan Huberman menggambarkan siklus data interaktif sebagai berikut: Pengumpulan Data

Reduksi Data Sajian Data Kesimpulan-kesimpulan Penarikan atau Verifikasi Bagan III : Siklus Data Interaktif Alur siklus data interaktif : Jika kumpulan data yang ada memiliki karakteristik yang baik, dapat langsung dibuat dalam bentuk sajian data yang dijadikan sebagai simpulan atau pengambilan keputusan. Namun jika data yang ada tidak fokus atau terlalu luas dari konsentrasi penelitian maka perlu adanya reduksi data yaitu proses pemilihan, perumusan perhatian, penyederhanaan,, pengabstrakan dan trasformasi bahasan yang muncul dari catatan di lapangan. Kemudian data hasil reduksi diverifikasi dengan penarikan kesimpulan. Data hasil verifikasi disimpulkan sebagai data dan hasilnya layak digunakan dalam sajian data tersebut.

38

39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. 1 Hasil Penelitian 4. 1. 1 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Berdasarkan hasil penelitian mengenai peradilan tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Pada dasarnya Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang masih bergabung dengan Pengadilan Negeri Salatiga. Kemudian setelah Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang tidak bergabung lagi dengan Pengadilan Negeri Salatiga pada tahun 1963 yang bertepatan pada tanggal 1 januari Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang pindah ke Ambarawa, dari kepindahan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang tersebut dengan di dasari surat Keputusan Menteri Kehakiman No. J. T. 18 / 1996 / 20. dan kemudian pada tanggal 17 september 1985 pindah ke Ungaran yang terletak di Jalan: Gatot Subroto No 16 Ungaran. Dan dasar kepindahan tersebut dengan di turunkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman M- 03- AT- 01- 1985. Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang menduduki luas tanah 1526 m yang terdiri dari 2 (dua) bangunan yaitu antara lain gedung Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dan rumah dinas. Untuk luas gedung Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang terdiri dari dua lantai dengan luas tanah 1, 425 m dan dengan rumah dinas mempunyai luas tanah bangunan 810 m yang terdiri dari luas

40 39

40

bangunan 210 m dan luas tanah 600 m yang terdiri dari 3 rumah dinas dan untuk mushola mempunyai luas tanah 91 m dan sisanya untuk halaman parkir dan taman. 4. 1. 2 Wilayah Yuridis Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Untuk Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang membawahi dari 17 kecamatan yang terdiri dari kecamatan Ungaran, Bergas, Pring Apus, Bawen, Sumowono, Ambara, Banyu biru, Jambu, Tuntang, Pabelan, Getasan, Brigin, Bancak, Tengaran, Suruh, Kali wungu, Susukan. Dengan rincian adalah Jumlah kecamatan yang terdiri dari 17 kecamatan, dan jumlah desa terdiri dari 208 desa, dan jumlah kelurahan 27 kelurahan, dan dari 27 kelurahan terdiri dari 1279 dusun dengan jumlah Rt 1557 dan Rw 6136 dan jumlah BPD 2188. Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang tergolong Pengadilan Negeri kelas II A dimana hal itu dapat dilihat dari tren kasus dengan jumlah perkara pidana dan perkara perdata yang masuk dari tiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat jumlah perkara yang ada pada tabel 1 (satu) di bawah ini. Tabel I Jumlah Perkara Pidana dan Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang No 1 2 3 4 5 6 Tahun 2000 2001 2003 2004 2005 2005 Perkara Pidana 165 Perkara 178 Perkara 150 Perkara 221 Perkara 197 Perkara 203 Perkara Perkara Perdata 31 Perkara 39 Perkara 41 Perkara 48 Perkara 39 Perkara 47 Perkara

Sumber Data: Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang

40

41

4.1.3. Kewenangan Pengadilan Negeri (Sesuai dengan pasal 77 sampai 86 (KUHAP) Untuk sekarang ini Pengadilan Negeri tidak di bawah naungan Departemen Kehakiman yang sekarang berubah dan menjadi Departemen Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia). Pengasdilan Negeri dibawah Mahkamah Agung (MA), tetapi mengenai tugas dan wewenang masih menggunakan UndangUndang atau peraturan yang lama karena belum adanya peraturan yang baru (Wawancara dengan bapak Ishar Budi P : 2 Februari 2006). Mengenai kewenangan Pengadilan Negeri, hal ini dapat dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mulai dari pasal 77 sampai dengan pasal 86 KUHAP. Pasal 77 Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang: a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Sesuai yang dijelaskan pada pasal 77 diatas, bahwa pengadilan negeri mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara terdakwa dengan sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan sampai dengan penghentian penuntutan dengan mendapat ganti kerugian apapbila proses penyidikan dan penunyutan perkara pidananya dihentikan. Pasal 78 (1) Yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah praperadilan.

41

42

(2) Praperadilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Bahwa dari pasal 78 menjelaskan , suatu wewenang pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara pidana, dan sesuai dengan pasal 78 bahwa dalam praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal dan seorang panitera yang telah ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri. Pasal 79 Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Tersangka, kelurga atau kuasanya dapat mengajukan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan dengan menyebutkan alasan-alasanya kepada ketua pengadilan. Pasal 80 Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Bahwa penyidik dan penuntut umum dapat mengajukan permintaan atas pemeriksaan kepada ketua pengadilan dari sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

42

43

Pasal 81 Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.

Bahwa tersangka dapat mengajukan kepada pengadilan negeri atas gantikerugian atau rehabilitasi yang diakibatkan dari tidak sahnya suatu penangkapan atau penahanan dan akibat sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Pasal 82 (1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 ditentukan sebagai berikut: a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang; b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, Hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang; c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya; d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru. (2) Putusan Hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya. (3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:

43

44

a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka; b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan; c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya; d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita. (4) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dan pasal 95. Acara pemeriksaan sebelum proses pemeriksaan peradilan mengenai pemeriksaan sah atau tidaknya penagkapan dan penahanan yang diajukan oleh tersangka, mengenai sah atu tidaknya suatu penyidikan atau penuntutan dan mengenai dan mengenai ganti rugi atau rehabilitasi akibat dari sah atau tidaknya penangkapan dilakukan oleh penghadilan negeri dalam waktu tiga hari setelah diterimanya putusan waktu sidang. Dalam menentukan putusan praperadilan tersebut seorang hakim harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya isi putusan tersebut. Pasal 83 (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

44

45

Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang diajukan tersangka kepada ketua pengadilan negeri untuk ganti kerugian dan rehailitasi dalam tahap putusan praperadilan sesuai dengan pasal 83 ayai (1), hal tersebut tidak dapat dimintakan banding di kecualikan kententuan ayat (1) apabila putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya suatu penghentian atau penuntutan yang dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi di dalam daerah hukum tersangka. Pasal 84 (1) Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. (2) Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. (3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu. (4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut. Bahwasanya pengadilan negeri hanya dapat mengadili suatu perkara yang terdapat pada daerah hukum yang dilakukan oleh tersangka yang berdomicili didaerah hukum pengadilan negeri tersebut. Pasal 85 Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua Pengadilan Negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada

45

46

Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain daripada yang tersebut pada pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.

Dalam hal ini suatu Pengadilan Negeri tidak berwewenang mengadili suatu perkara diluar wilayah yuridisnya, maka atas usul ketua Pengadilan Negeri, atau Kejaksaan Negeri yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung mengusulkan agar Menteri Kehakiman untuk menunjuk atau menetapkan Pengadilan Negeri lain untuk mengadili suatu perkara yang dimaksud. Pasal 86 Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta pusat yang berwenang mengadilinya. Kewenangan yuridis hukum suatu negara mengikat jug pada warga negara yang berada diluar negeri. Hal itu dimaksudkan untuk melindumgi warga negera di negera lain. Maka pengadilan yang berwewenang untuk mengadili atau memeriksa perkara adalah Pengadilan Negeri pusat. 4.1.4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pada dasarnya struktur organisasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dibuat berdasarkan keputusan mahkamah agung republik Indonesia KMA/004/SK/11/1999 pada tanggal 1 Februari 1999. Berikut ini adalah gambaran struktur organisasi Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang keseluruhan jumlahnya 70 orang.

46

47

Struktur organisasi dan kepegawaian Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang: Ketua Wakil ketua Ketua panitera/sekretaris Wakil panitera Wakil sekretaris Panitera muda urusan pidana : Sumarto SH. M.H : Asmuis S.H : Suroso S.H : Mat Djusman S.H : Heru S. S.H : Tris Hariadi, S.H

Panitera muda urusan perdata : Isnadi, S.H Panitera muda urusan hukum : Hidayat, S.H Kepala urusana kepegawaian : Ludiowo Kepala urusan keuangan Kepala urusan umum Panitera pengganti Calon hakim Juru sita Juru sita pengganti Staf : Sri Wahyudi : Ishar Budi P. : 20 orang : 6 orang : 2 orang : 21 orang : 30 orang

Mengenai uraian jabatan didasarkan pada keputusan mentri Kehakiman Republik ond nomor N.01-KP.09.05 tahun 1991 tentang penetapan uraian jabatan di lingkungan departemen kehakiman ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 1991.

47

48

4.1.5. Trend Kasus Tindak Pidana Kesusilaan Dalam hal ini peneliti mengambil data selama lima tahun terakhir mulai dari tahun 2000 sampai dengan 2005, berdasarkan perolehan data mengenai tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di daerah hukum Kabupaten Semarang meningkat dari tahun ke tahun. Dapat dilihat pada tabel intensitas tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 di bawah ini. Tabel II: Tren Kasus Tindak Pidana Kesusilaan Tiap Tahun Tahun Tindak Pidana Kesusilaan Anak 2000 5 (Kasus) 2001 6 (Kasus) 2002 4 (Kasus) 2003 6 (Kasus) 2004 7 (Kasus) 2005 9 (kasus) Sumber: Data Penelitian Pengadilan Negeri Kabupaten Semaran 4. 2. Faktor-faktor yang dapat meyebabkan terjadinya suatu tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan anak melakukan tindak pidana kesusilaan yaitu antara lain: “ Faktor yang dapat menyebabkan anak melakukan tindak asusila yaitu antara lian dari faktor Ekonomi, faktor lingkungan masyarakat, faktor pemerintah terhadap maas media porno grafi dan porno aksi” (wawancara : Ira Setiawati, Hakim, 27 Januari 2006).

48

49

Dari faktor-faktor diatas tersebut dapat di terangkan oleh peneliti dari hasil wawancara dengan responden dan informan yang menerangkan tentang timbulnya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur. a. Faktor ekonomi yang meliputi dari ekonomi menengah ke bawah (orang miskin) dapat juga sering melakukan di luar kejiwaan yang biasanya berdampak ke anak, dari kurangnya akan kebutuhan ekonomi orang tua keseharianya, sehingga anak kurang mendapat perhatian dari orang tuanya baik pendidikan maupun pergaulan lingkungan sekolah, dan ekonomi menengah ke atas dapat juga berdampak ke anak, dengan tercukupinya akan fasilitas dari segi materi sehingga anak dengan bebas akan menggunakan fasilitasnya sampai-sampai orang tua tidak memperhatikan pendidikan, pergaulan di karenakan akan kesibukanya. b. Faktor lingkungan masyarakat, juga dapat sangat mempengaruhi, terjadinya tindak asusila yang dilakukan anak di bawah umur yang disebabkan dari lingkungan rumah tangga, kurangnya pendidikan orang tuanya itu juga bisa, lingkungan pendidikan, kurangnya ilmu pendidikan dan pengetahuan dari pengajar ke arah moralitas dan agama, lingkungan pergaulan baik di luar linkungan keuarga maupun lingkungan luar sekolah. c. Faktor pemerintah, kurangnya kebijakan pemerintah terhadap pers, dengan tidak adanya filter dari pemerintah terhadap mass media, dari tayangan tentang pornografi dan pornoaksi, vcd porno, majalah-majalah yang berbau foto bugil, internet (situs porno) sangat berdampak kearah kejahatan yang pelakunya dari dewasa sampai ke anak-anak, di karenakan kurangnya

49

50

proktek pemeritah terhadap mass media yang dinggap sepele. (Wawancara : Ira Setiawati S.H MH, Hakim, 27 Januari 2006) Bahwasanya hasil wawancara di atas tidak sejalan dengan pendapat Barda nawawi, 1992, 78. dan Abdul Syani, 1987, 43-51, Bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak yaitu antara lain faktor lingkungan, ekonomi dan psikologis, pemerintah, agama, bacaan dan film dari faktor-faktor tersebut yang sangat berdampak negatif pada perilaku anak. Seperti halnya yang di ungkapkan oleh Tyas Tri Arsoyo SH. M.H, 30 Januari 2006, sebagai pengacara) “Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan yang di lakukan anak yaitu, Faktor ekonomi, faktor lingkungan yang terdiri dari lingkungan sekolah, pergaulan bermain bisa juga lingkungan rumah tangga, kalau dari lingkungan ekonomi dengan kurangnya akan kebutuhan itu bisa juga, dengan tercukupinya akan kebutuhan bisa juga dari kurangnya perhatian orang tua sehingga anak lebih bebas bergaul” (Wawancara : Tyas Tri Arsoyo SH. M.H,: Pengacara, 27 Januari 2006). Seperti halnya pemaparan hasil wawancara diatas juga sesuai dengan pendapat dari Romli Atmasasmita 1992, bahwa faktor ekonomi dan lingkungan dalam teori anomi yang didalamnya menjelaskan tentang kejahatan, suatu kejahatan timbul dari sikap seseorang yang berada dalam lingkungan masyarakat dengan kurangnya akan kebutuhan ekonomi yang bisa berdampak terutama pada perkembangan pola pikir anak. Jadi faktor ekonomi dan linkungan masyarakat yang dapat menyebabkan akan terjadinya suatu kejahatan.

50

51

Demikian halnya yang diungkapkan oleh Agus Budiarjo sebagi ketua Rt 2 Perumahan Kedung Banteng, Kelurahan Ungaran Barat : “Ya saya sebagai masyarakat, bagi saya perilaku anak yang melakukan tindak pidana itu jangan di salahkan pada anak saja, jadi bagaimana pula peran orang tua dan lingkungan itu juga di permasalahkan, dari cara mendidik anak dan bagaimana lingkungan itu menciptakan lingkungan yang baik dan edukatif terhadap anak, itu sangat mempengaruhi anak. Anak yang sejak kecil dia hidup dalam lingkungan yang senang akan kekerasan secara psikologis juga akan berkembang ke arah kekerasan. Kemudian dari orang tua yang memanjakan anak meskipun ia berbuat salah tidak diberi teguran atau nasehat yang proporsional anak akan tidak tau bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah jadi peran orang tua sangatlah berpengaruh pada perkembangan anak” (Wawancara : Agus Budiarjo, Ketua RT 2, 2 Februari 2006). Hasil wawancara di atas sependapat dengan pemaparan dari Barda nawawi 1992 bahwa tindak kejahatan jangan di disalahkan pada pelakunya akan tetapi lingkungan sosial yang sangat mendukung baik dari lingkungan keluarga, sekolah dan berupa lingkungan luas sehari-hari yang dapat menpengaruhi efek baik dan tidak baik pada perkembangan kedewasaan anak. Seperti halnya pendapat dari Sukimin pegawai negeri sipil: “Faktor pendidikan dari orang tua, lingkungan rumah tangga atau keluarga sangat-sangat berdampak pada perkembangan anak ke arah dewasa” (Wawancara : Sukimin, Pegawai negeri sipil, 20 Februari 2006).

51

52

Demikian juga diungkapkan faktor umum yang paling dominan yang dapat menyebabkan anak melakukan suatu tindakan asusila. “Anak secara psikologis hormon sexnya itu semakin hari semakin berkembang pada mendekati usia dewasanya, jadi anak mempunyai rasa keinginan rasa dari pada sex tersebut yaitu pada intinya pegendalian diri yang menjadi faktor dominan, dari rasa keinginan anak untuk mempraktekan rasa sex itu sepaerti apa “(Wawancara : Agus Budiarjo, Ketua RT, 2 februari 2006) Pendapat di atas sependapat dengan Abdul Sani 1987 bahwa faktor psikologis dapat menyebabkan suatu tindak kejahatan, dengan perkembangan usia kedewasaan anak dari rasa keinginan tahuannya tentang hal-hal yang menyimpang dan mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan yang

kemungkinan besar terhadap sistem sosial maupun pola kebudayaan. Pendapat dari Sukimin faktor umum yang paling dominan yang dapat menyebabkan anak melakukan kejahatan “Faktor kontrol orang tua terhadap perkembangan usia anak dan faktor pengaruh terhadap media massa dan media elektronik mengenai pornografi dan pornoaksi”(Wawancara : Sukimin, Pegawai negeri sipil, 20 Februari 2006) Hal di astas sependapat dengan Abdul sani 1987 faktor yang bersumber dari luar individu seseorang yang meliputi faktor ekonomi, agama, bacaan dan film yang dapat mempengaruhi perkembangan pola pikir anak dari apa yang ia lihat dan ia dengar sehingga dapat menggugah perasaan dari rasa keingin tahuannya yang dapat menimbulkan perbutaan terlarang.

52

53

Dari faktor-faktor tesebut yang dapat menyebabkan suatu tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dampak yang di timbulkan terhadap perkembangan kepribadiandan perilaku terhadap anak yang berkelakuan baik. seperti halnya yang diungkapkan oleh Agus Budiarjo “Jadi untuk melihat pengaruhnya adalah perkembangan lebih lanjut terhadap anak yang melakukan tindakan asusila tersebut, apakah anak yang melakukan tindakan asusila itu dia akan tidak melakukan perbuatan itu lagi dengan varian yang berbeda, apakah malah justru dia punya pengalaman melakukan. Sanksi penjeraan terhadap anak ini yang harus di teliti lagi apakah harus di jatuhkan pidana penjara meskipun relative lebih dini”(Wawancara : Agus Budiarjo, Ketua RT 2, 2 Februari 2006). 4. 3. Proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang di lakukan anak di bawah umur di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Berdasar hasil penelitian di lapangan di dalam proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di perlukan adanya perlindungan hukum terhadap anak yang tidak dapat dilepaskan dari apa yang sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak itu sendiri bertolak dari dasar pemikiran baru yang dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat wujud dari perlindungan hukum yang sifatnya di berikan kepada anak. Untuk mengetahui proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang di lakukan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dan dari

53

54

hasil wawancara dengan pihak yang berkaitan antara lain, Hakim dan Pengacara. Dapat dilihat dari tahapan-tahapan dalam peradilan untuk anak di bawah umur di bawah ini antara lain : a. Dalam sidang hakim menyuruh jaksa (penuntut umum) untuk menghadirkan terdakwa dengan dipimpin oleh hakim tunggal dengan tidak pakai toga (tidak berpakaian dinas) dan sidang dilakukan tertutup untuk umum. b. Setelah terdakwa hadir, hakim membacakan indentitas terdakwa dan di sumpah menurut agama dan kepercayaannya dalam sidang tertutup untuk umum. c. Hakim menyuruh jaksa (Penuntut umum)untuk menghadirkan saksisaksi guna untuk disumpah dan menerangkan tentang kesaksiannya dari apa yang ia lihat dan ia dengar dalam sidang tertutup untuk umum. d. Hakim memberikan tanya jawab kepada para saksi-saksi. e. Hakim memberikan tanya jawab kepada terdakwa dengan didampingi oleh orang tua terdakwa. f. Pembacaan tuntutan oleh seorang Jaksa.(Penuntut umum). g. Pembacaan jawaban oleh Penasihat Hukum (Replik). h. Pembacaan jawaban oleh Jaksa (Duplik). i. Pembacaan putusan oleh hakim terhadap sanksi pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa (Anak) dari hakim dengan sanksi pidana seper dua (1/2) dari sanksi pidana untuk orang dewasa dan pembacaan putusan dilakukan terbuka untuk umum

54

55

Dari tahapan-tahapan peradilan diatas menerangkan bahwa peradilan untuk anak di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Demikian hasil wawancara yang di ungkapkan oleh Ira Setiawati SH. M.H (Hakim) Tentang peradilan tindak pidana kesusilaan secara umum. Pada dasarnya dalam sidang untuk anak, sidang dilakukan secara tertutup untuk umum, dan dalam persidangan hakim tidak menggunakan toga, sidang dilakukan di ruangan sendiri yang telah disediakan oleh pihak pengadilan, terdakwanya biasanya itu didampingi oleh orang tuanya guna mendengarkan apa yang menyebabkan anak dari orang tua tersebut melakukan perbuatan yang melanggar norna-norma asusila, selain anak di dampingi oleh orang tuanya anak biasanya juga ada yang didampingi oleh BAPAS, sanksi pidananya yang di berikan untuk anak ½ (setengah) dari hukuman yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Dalam putusan terbuka untuk umum, sesuai dengan (pasal 26 ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang Peradilan Anak) di dalam persidangan anak, majelis mendapat informasi terlebih dahulu dari BAPAS agar supaya majelis hakim dalam menjatuhkan putusan lebih mengerti dari kasus yang sebenarnya di teliti.” (Wawancara : Ira Setiawati S.H. M.H, Hakim, 30 januari 2006) Pendapat diatas sesuai dengan Undang-Undang no 3 tahun 1997 Peradilan Anak yang didalamnya menerangkan tata cara peradilan anak dan proses penjatuhan sanksi pemidanaan yang di berikan kepada anak bahwa hakim memeriksa anak dalam sidang tertutup, dengan hakim tunggal, dan dalam sidang tertutup anak di dampingi oleh orang tuanya atau Penasihat Hukum dan

55

56

Pembimbing Kemasyarakatan dan penjeraan terhadap sanksi pidana untuk anak satu per dua dari sanksi pidana untuk orang dewasa. Demikian juga halnya di ungkapkan oleh Tyas Tri Aryoso, SH. M.H, (pengacara). “Sidang pada umumnya tertutup untuk umum dan sidang dilakukan di ruangan sendiri dengan hakim tunggal tidak memakai toga, terdakwa di dampingi oleh orang tua, sanksi pidana yang di jatuhkan setengah dari pada orang dewasa, dalam putusan di lakukan terbuka untuk umum”(Wawancara : Tyas Tri Aryoso SH. M.H, Pengacara, 27 Januari 2006) Pemaparan diatas sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang peradilan anak yang di dasarkan pada pasal 8 dan 26 tentang poses peradilan dengan dilakukanya siding tertutup untuk umum dan penjatuhan pidana terhadap anak. Perbedaan peradilan tindak pidana kesusilaan antara anak dengan orang dewasa. “Peradilan pidana antara orang dewasa dengan anak itu ya berbeda, pebedaanya antara lain untuk orang dewasa yaitu sidang terbuka untuk umum sesuai dengan KUHAP, hakim dalam persidangan menggunakan toga, sanksi pidana yang diberikan sepuhnya sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya atau KUHP, orang dewasa tidak didampingi oleh BAPAS dan orang tuanya, dalam putuasan terbuka untuk umum. Kalau dalam persidangan anak, sidang tertutup untuk umum, hakim tidak menggunakan toga, sidang dilakukan di ruangan sendiri atau tertutup, sanksi pidana yang di berikan untuk anak ½ dari orang dewasa sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, kalau anak dalam

56

57

sidang didampingi oleh oarng tuanya dan BAPAS, dan dalam putusan terbuka untuk umum, dalam persidangan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak keterangan terlebih dahulu dari saksi korban.”(Wawancara : Ira Setiawati SH, MH, Hakim, 30 Januari 2006). Bahwa pendapat diatas sesuai dengan Undang-Undang no 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, secara formal hukum acaranya yang dipakai untuk anak berbeda dengan orang dewasa. Seperti yang di ungkapkan oleh Tyas Tri Arsoyo SH, M.H: “Hukum acaranya berbeda secara formal, anak hakimnya tunggal kalau dewasakan Majelis dan prosesnya tertutup untuk umum, sedangkan putusannya terbuka untuk umum kalau di anak ada lembaga pendamping yaitu BAPAS, tapi proses pertanyaanya sama saja.” (Wawancara : Tyas Tri Arsoyo SH. M.H, Pengacara, 27 Januari 2006). Bahwa hal di atas sudah sesuai yang diatu dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang di dalamnya menerangkan tata cara peradilan untuk anak di bawah umur. Letak persamaan peradilan anak dengan orang dewasa seperti halnya yang diungkapkan oleh Ira Setiawati SH M.H: “Yang sama antara lain yaitu sidang sesuai dengan aturan dalam KUHAP, dalam tindak pidana kesusilaan biasanya keterangan di dengar terlebih dahulu dari saksi korban, dan dalam putusanya terbuka untuk umum” (Wawancara : Ira Setiawati S. H M.H, Hakim, 30 Januari 2006).

57

58

Seperti halnya yang di ugkapkan oleh Tyas Tri Arsoyo SH, M.H: “Persamaanya, baik untuk orang dewasa ataupun untuk anak yang sekarang terjadi penghargaan terhadap Praduga tak bersalah, itu prosesnya. jadi kita harus otopritik di peradilan, baik hakim, jaksa, pengacara harus begitu. sidang tertutup untuk umum dan dalam putusannya terbuka untuk umum” (Wawancara : Tyas Tri Arsoyo SH, M.H, Pengacara, 27 januari 2006). Letak persamaan dari hasil pemaparan diatas bahwasanya peradilan untuk anak dalam prakteknya tidak sama dengan orang dewasa mengingat UndangUndang yang mengaturnya. Jadi hakim, Jaksa maupun pengacara harus otopritik di dalam peradilan. Faktor-faktor yang menghambat proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. ”Keterlambatannya proses pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh BAPAS, sehingga untuk masuknya surat ke Pengadilan Negeri tersebut lambat, dan juga terlambatnya surat yang di buat dari kejaksaan lambat, dan masalahnya terdakwanya anak-anak sehingga dalam mempengaruhinya sangat sulit untuk diajak ke muka persidangan harus dengan di bujuk atau merayunya harus pakai segala macam cara supaya mau, dan dari sulitnya untuk merayu anak tersebut memperlambat proses persidangannya, karena pengadilan sifatnya memutus perkara baik masalahnya kecil sampai ke permasalahan yang besar” (Wawancara : Ira Setiawati SH M.H, Hakim, 30 Januari 2006). Sebagaimana pendapat diatas tidak sependapat dengan Agung wahyono, Sti Rahayu 1993, bahwa dampak yang ditimbulkan dari pada proses peradilan

58

59

secara positifnya anak akan menjadi lebih baik dan dari dampak negatifnya dapat menghambat pendidikan, perkembangan pola pikir kedewasaan dan

keterbelakangan mental, sehinga dengan kembalinya anak ke lingkungan masyarakat kesan anak akan menimbukan kejelekan. Jadi pendapat di atas tidaksependapat dengan pemaparan dari Barda Nawawi, bahwa anak memerlukan pendekatan yang berorentasi pada masalah kesejahteraan atau kepentingan dengan didiperlukannya pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak sering terungkap, bahwa anak yang melakukan tindak pidana jangan dipandang sebagai penjahat, dan dari pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan psikologis untuk menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum yang pada akhirnya dampak yang di timbulkan berpengaruh pada perkembangan pola pikir anak kearah dewasa. Demikian juga yang di ungkapkan oleh Tyas Tri Arsoyo SH, M.H: “Tentunya pengetahuan anak di bawah umur itu kendala sendiri untuk mengungkap kebenarannya karena keterbatasan wawasan mungkin itu juga bisa menjadi keuntungan juga, karena anak di bawah umur jujur tidak banyak rekayasa dan mengatakan dengan apa adanya.” (Wawancara : Tyas Tri Arsoyo SH. M.H, Pengacara, 27 Januari 2006). Dampak daripada proses peradilan pidana tersebut terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana kesusilaan.

59

60

“Dipandang dari segi positifnya. Biasanya anak bisa juga menjadi baik setelah mendapat hukuman dari keputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tersebut, bisa juga anak tersebut setelah mendapat hukuman, bisa menyebabkan kesadaran pola piker anak dari apa yang ia lakukan sehingga bisa membawa dampak kea rah yang lebih baik. Dari pemerintah juga dapat memberikan dampak yang positif setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan berubah menjadi lebih baik. Dipandang dari segi negatifnya, Anak setelah menerima hukuman tidak bisa menjadi baik, sehingga berdampak lebih cenderung nakal, setelah mendapat hukuman dapat juga menghambat pendidikannya, setelah mendapat hukuman bisa juga dapat mempengaruhui beban mental diri anak dan dapat juga anak menjadi cacat mental sehingga mempengaruhi kejiwaan anak tersebut, anak setelah kembali kemasyakat sangat menimbulkan kesan yang lebih jelek, sehingga anak tersebut di dalam masyarakat di cap sebagai anak nakal. Bisa juga pendidikan orang tua sangat mempengaruhui terhadap perilaku anak.”(Wawancara : Ira Setiawati S.H. M. H, Hakim, 30 januari 2006). Dampak dari pada peradilan pidana tersebut terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana kesusilaan menurut Tyas Tri Arsoyo SH, MH: “Ya, menurut saya. Anak bisa akan lebih cenderung lebih nakal, karena anak mengetahui hukuman yang dijatuhkannya lebih ringan dari pada orang dewasa. Bisa juga anak akan lebih baik setelah mendapat hukuman yang di berikan kepadanya, bisa juga anak malah jadi depresi atau cacat mental, itu bisa juga” (Wawancara : Tyas Tri Arsoyo SH, M.H, Pengacara, 27 januari 2006).

60

61

Dari kedua pendapat di atas dampak yang ditimbulkan dari pada proses peradilan secara positifnya anak akan menjadi lebih baik dan dari dampak negatifnya dapat menghambat pendidikan, perkembangan pola pikir kedewasaan dan keterbelakangan mental, sehinga dengan kembalinya anak ke lingkungan masyarakat kesan anak akan menimbukan kejelekan. Jadi pendapat di atas tidaksependapat dengan pemaparan dari Barda Nawawi, bahwa anak memerlukan pendekatan yang berorentasi pada masalah kesejahteraan atau kepentingan dengan didiperlukannya pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak sering terungkap, bahwa anak yang melakukan tindak pidana jangan dipandang sebagai penjahat, dan dari pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan psikologis untuk menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum yang pada akhirnya dampak yang di timbulkan berpengaruh pada perkembangan pola pikir anak kearah dewasa. Hakim dalam melakukan tugas dalam menangani anak: “Ya, yang saya lihat meskipun kadang hakim dalam mengorek keterangan baik saksi atau pelaku (terdakwa) itu lebih teliti dan hati-hati untuk menghargai sebagai anak.” (Wawancara : Tyas Tri Arsoyo SH, M.H, Pengacara, 27 Januari 2006). Menurut pandangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai anak di bawah umur (Sudarsono, 2004) pemaparan di atas sependapat bahwa dalam masyarakat sering terjadi anak melakukan tindak pidana. Dalam menghadapi

61

62

perbuatan anak di bawah umur hakim harus lebih teliti baik dalam mengorek keterangan terdakwa maupun saksi. Lembaga-lembaga khusus yang mendampingi anak dalam proses peradilan: “Lembaga-lembaga yang khusus mendampingi anak selain orang tua yaitu BAPAS ” (Wawancara : Ira Setiawati S.H M.H, Hakim, 30 Januari 2006) Peran dari pada lembaga pendamping (BAPAS): “Perananya yaitu antara lain setelah anak menerima keputusan majelis untuk menjadi anak Negara atau di serahkan kedalam lembaga pemasyarakatan anak, peran BAPAS membimbing dan mendidik supaya anak tersebut bisa menjadi lebih baik, mengetahui kelakuan pekembangan anak setelah mendapat hukuman, BAPAS hanya meneliti batas usuia anak dari usia 8 sampai dengan 18 tahun” (Wawancara : Ira Setiawati S H, M, Hakim, 30 Januari 2006). Seperti halya di atas peran dari pada lembaga kemasyarakatan (BAPAS) sudah sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang No 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan anak. 4. 4. Cara pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak pidanan kesusilaan yang dilakukan di bawah umur di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semaran g Dari titik tolak pendekatan yang berorentasi pada masalah kejahatan atau kepentingan anak, jelas terlihat perlunya pendekatan khusus dalam masalah perlindungan anak dalam proses peradilan dan perlu adanya suatu perhatian khusus bagi anak dalam maslah perlindungan hukum dan peradilan. Bahwa

62

63

perlindungan anak dalam proses peradilan harus juga dapat menggambarkan adanya jaminan-jaminan khusus bagi anak dalam bidang hukum dan peradilan. Dari suatu tindak kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, agar tindak tejadinya suatu peningkatan tindak pidana yang dilakukan anak maka perlunya adanya suatu pencegahan dan cara penanggulangan suatu tindak kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur. Bahwa pencegahan adalah Suatu usaha yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau antisipasi mulai sejak dini (Preventif). Bahwa penaggulangan adalah Usaha dilakukan sesudah terjadinya tindak pidana dan supaya tidak terulang lagi tindak pidana tersebut (Represif). Jadi cara pencegahan dan cara penanggulangannya terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur tidak meningkat dapat dilihat di bawah ini : Usaha pencegahan (preventiv) melalui antar lain : a. Menciptakan lingkungan masyarakat yang baik dan sehat. b. Menciptakan lingkungan keluarga dan rumah tangga yang harmonis. c. Memberikan pendidikan bagi anak ke arah moralitas. d. Bijaknya pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang dan pemberantasan pornografi dan pornoaksi. Usaha Menanggulanginya (represiv) melalui antara lain : a. Meningkatkan kedisipliman dan penaman nilai-nilai moral yang lebih mendalam pada diri anak yang berperilaku menyimpang terutama dilingkungan keluarga.

63

64

b. Rehabilitasi penyimpangn perilaku anak dilembaga pemasyarakatan anak. c. Aparat penegak hukum lebih inten dalam menangani kasus tindak pidana kejahatan yang khususnya dilakukan oleh anak. Dari hal diatas usaha untuk dapat mencegah dan menggulangi terjadinya tindak pidana yang khususnya dilakukan oleh nak di bawah umur, seperti halnya yang dipaparkan oleh Hakim, Pengacara dan masyarakat di bawah ini. “Upaya untuk mencegah dan cara menanggulangi yaitu dengan cara di tambahnya suatu pendidikan dan tata karama (moral) bagi anak untuk mengetahui kesopanan baik dari dari segi pendidikan sekolah ataupun dari keluarga sendiri. Keluargalah yang sangat mendukung bagi pendidikan anak untuk berkelakuan baik, dan dari pemerintah sangat berperan dengan diberantasnya peredaran obatobatan terlarang dan berita maas media tentang pornografi yang dapat mempengaruhi perilaku anak ke arah yang negatif dan melanggar nilai agama dan norma hukum, dan kurangnya pemerintah otoprotek terhadap pengusaha hiburan dengan tayangan yang lebih identik ke arah pornografi dan pornoaksi seperti halnya televisi, internet (situs) dan terbitnya majalah-majalah yang berbau pornografi yang dapat mempengaruhui kejiwaan anak akan lebih cenderung untuk mencoba dari apa yang ia lihat dan ia dengar untuk kearah yang salah, adanya penberian pendidikan dari lembaga-lembaga atau yayasan, setelah anak diserahkan dari proses peradilan ” (Wawancara : Ira Setiawati SH. M. H, Hakim, 30 Januari 2006).

64

65

Demikian halnya yang di ungkapkan oleh Tyas Tri Arsoyo SH. M.H, 27 januari 2006: “Perlu adannnya pendekatan etimologi dan kriminologi karena bagaimanapun sisi korban itu sangat berperan. Maka dari itu dengan keterbukaan informasi sex sangatlah penting dengan pemberian informasi yang luas dan diberi konsekuensi dan resiko yang luas terhadap perbutan asusila atau yang berkaitan dengan sex itu dan peran dari orangtualah yang sangat mendukung dan untuk mengarahkan perilaku anak kearah yang positif dari linkungan sekolah dan pergaulan, dan orang tua juga memberikan pengarahan tentang nilai-nilai moral pada diri anak, sehingga anak dapat mengetahui sisi buruk dari perilaku menyimpang” (Wawancara : TyasTri Arsoyo SH, M.H, Pengacara, 27 Januari 2006). Seperti halnya yang diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat Agus Budiarjo mengenai pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kesusilaan yang di lakukan anak di daerah hukum Kabupaten Semarang. “Menciptakan lingkungan yang sehat baik mengenai informasi

pendidikan, dan menciptakan lingkungan keluarga yang baik karena anak tumbuh dan berkembang di dalam keluarga jadi basik pendidikanlah yang sangat penting bukan pendidikan formal dan juga dari aparat penegak hukum lebih waspada dalam menangani kasus-kasus anak di bawah umur” (Wawancara : Agus Budiarjo, Ketua Rt 2, 27 januari 2006). “Meningkatkan kedisipliman dan penanaman nilai moral yang lebih mendalam pada perilaku anak, sebagai orang tua memberikan pengarahan mengenai perbuatan yang terpuji, memberikan pendidikan yang baik secara

65

66

formal dan menciptakan lingkungan keluarga yang baik dan harmonis ” (Wawancara : Sukimin, Pegawai negeri sipil, 20 Februari 2006). Berdasarkan uraian pendapat di atas. Bahwa upaya dalam pencegahan dan penaggulangan suatu tindak pidana, sejalan dengan pendapat (Topo Santoso 2001), bahwa suatu pencegahan dan penanggulangan suatu tindak pidana kesusilaan yang khususnya dilakukan oleh anak di bawah umur antara lain: diperlukannya kesadaran lingkungan masyarakat yang tidak lain lingkungan rumah tangga dalam memberikan pendidikan ke arah moral dan lebih intennya aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang khususnya dilakukan anak . Jadi pada intinya untuk uapaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan anak di perlukannya suatu perhatian orang tua terhadap perilaku anak dalam memberikan pendidikan anak untuk mengarahkan ke moralitas sehinga anak mengetahui tata karma dan sopan santun, aparat penegak hukum dalam menagani tindak kejahatan.

4. 5. Pembahasan Sehubungan dengan pemaparan hasil penelitian yang telah ditulis sesuai dengan permasalahan, peneliti akan membahas hasil penelitian tersebut : 4. 5. 1 Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan perilaku anak menyimpang dari adab sopan santun dan norma hukum yang terjadi di

66

67

wilayah hukum Kabupaten Semarang, bahwasanya dilatarbelakangi oleh faktor-faktor antara lain: a. Faktor ekonomi Pada dasarnya dengan kondisi ekonomi masyarakat yang rendah ada kecenderungan berpengaruh pada pola tingkah laku masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan tingkah laku anak. Demikian juga dengan ekonomi masyarakat yang tinggi yang tidak lain mempnyai kecenderungan berpengaruh pada pola tingkah laku masyarakat. Hal ini juga sangat berpengaruh pada perkembangan pola perilaku anak untuk berperilaku menyimpang dari norma kesusilaan. b. Faktor lingkungan masyarakat Dapat juga kejahatan anak ditimbulkan dari lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan dari lingkungan yang relatif dengan kekerasan, maka dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan masyarakat yang tidak lain terhadap perkembangan perilaku anak karena sifat pengaruh anak sangat besar terhadap hal-hal yang negatif dan positif. c. Faktor pemerintah Dari pihak pemerintah dapat juga menimbulkan kejahatan yang tidak lain dilakukan oleh anak di bawah umur, yang dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah dalam memberikan kebijakan terhadap pers dari halhal yang dianggap sepele seperti halnya pornografi dan pornoaksi yang

67

68

secara tidak sadar dapat mempengaruhi perkembangan pola pikir anak sehingga anak dapat berhungan langsung dengan proses hukum. Jadi tindak kejahatan pada dasarnya disebabkan oleh faktor eksternal pada seseorang, yang antara lain faktor lingkungan masyarakat, dimana kejahatan dapat disebabkan oleh faktor lingkungan masyarakat yang disebabkan karena dari masyarakat yang relatif akan kekerasan tidak menutup kemungkunan suatu hal yang besar suatu masyarakat juga mengikuti perkembanganya. Dari hal ini suatu tindak kejahatan secara relatip besar juga dapat dilakukan oleh anak di bawah umur, yang dikarenakan oleh lingkungan masyarakat sekitarnya. Demikian juga faktor keluarga sangat-sangat berdampak pada tindak kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur yang dikarenakan kurangnya hubungan orang tua terhadap anak kurang baik, sehingga dapat menimbulkan perilaku anak menyimpang dan penyimpangan itu yang tidak lain dengan kejahatan. Dari faktor ekonomi suatu hal faktor yang dapat menyebabkan tindak kejahatan dilihat dari kondisi ekonomi sekarang ini bahwa ada kecenderungan terhadap pengaruh perubahan kondisi masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi. Masyarakat lebih cenderung melakukan

pelanggaran hukum dalam memenuhi akan kebutuhan hidup dari hal itu dapat menyebabkan pola perilaku kriminalitas yang sering terjadi dilingkngan masyarakat. Dari hal di atas bahwasanya faktor yang dapat menyebabkan anak melakukan tindak kejahatan seperti halnya yang
68

69

dikemukakan oleh salah satu Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang bahwasanya yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana yang dilakukan anak antara lain faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan masyarakat dan faktor pemerintah. Seperti halnya yang dikemukakan oleh pengacara Tyas Tri Arsoyo bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh faktor ekonomi, lingkungan dan pemerintah, bahwa tindak kejahatan jangan di
disalahkan pada pelakunya akan tetapi lingkungan sosial yang sangat mendukung baik dari lingkungan keluarga, sekolah maupun berupa lingkungan luas seharihari yang dapat menpengaruhi efek baik dan tidak baik pada perkembangan kedewasaan anak.

4. 5. 2 Proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang
Pada dasarnya undang-undang yang mengatur tentang peradilan anak bahwasanya terletak pada Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, mengingat letak peradilan anak yang eksistentinya masih bergabung dengan badan peradilan orang dewasa, di dalam proses peradilan tindak pidana kesusilaan anak di bawah umur bahwasanya di perlukan adanya perlindungan hukum terhadap anak yang tidak dapat dilepaskan dari apa yang sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak itu sendiri bertolak dari dasar pemikiran baru yang dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat wujud dari

69

70

perlindungan hukum yang sifatnya di berikan kepada anak. Hukum acara yang digunakan dalam pengadilan anak seperti halnya yang terdapat pada UndangUndang No3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ayaitu : a. Sidang tertutup untuk umum. b. Hakim tunggal tidak memakai toga (tidak berpakaian dinas). c. Terdakwa didampingi oleh orang tua atau penasihat hukum dan balai pemasyarakatan (BAPAS). d. Sanksi pidana ½ dari sanksi pidana untuk orang dewasa. e. Dalam putusan sidang terbuka umum. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, bahwa proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak dibawah umur di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang sesuai dengan penerapan pada UndangUndang N0 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (4).Bahwa dalam persidangan tentang peradilan anak dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum dengan memakai hakim tunggal dan tidak berseragam dinas dan dalam persidangan seorang terdakwa anak di dampingi dengan orang tua wali dan dari lembaga kemasyarakatan (BAPAS), dan dalam penerapan sanksi pidana yang dijatuhakan terhadap anak oleh hakim satu per dua (1/2) dari sanksi pidana untuk orang dewasa dan putusan sidang dilakukan terbuka untuk umum. Pada eksistensi penerapan peradilan terhadap anak di bawah umur sudah sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Anak yang berada. Dan dampak yang ditimbulkan dari pada proses peradilan ada dua segi yaitu: secara positifnya, anak akan menjadi lebih baik dan dari dampak negatifnya dapat menghambat

70

71

pendidikan, perkembangan pola pikir kedewasaan dan keterbelakangan mental, sehinga dengan kembalinya anak ke lingkungan masyarakat kesan anak akan menimbukan kejelekan. Jadi pendapat di atas tidaksependapat dengan pemaparan dari Barda Nawawi, bahwa anak memerlukan pendekatan yang berorentasi pada masalah kesejahteraan atau kepentingan dengan diperlukannya pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak sering terungkap, bahwa anak yang melakukan tindak pidana jangan dipandang sebagai penjahat, dan dari pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan psikologis untuk menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum yang pada akhirnya dampak yang di timbulkan berpengaruh pada perkembangan pola pikir anak kearah dewasa. bahwa dalam masyarakat sering terjadi anak melakukan tindak pidana. Jadi dalam menghadapi perbuatan anak di bawah umur hakim harus lebih teliti baik dalam mengorek keterangan terdakwa maupun saksi. 4. 5. 3 Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan Hasil penelitian dari tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur dapat dicegah dan ditanggulangi dengan menciptakan lingkungan yang baik yang terdiri dari lingkungan rumah tangga yang sangat berpengaruh pada perkembangan usia anak, karena anak tumbuh dan berkembang dari keluarga, lingkungan masyarakat juga dapat membawa perkembangan anak agar

71

72

tidak terjadinya suatu tindak pidana yang disebabkan oleh anak maka dipelukanya kontrol dan perhatian orang tua terhadap perilaku anak terutama dalam memberikan peran pendidikan baik kea rah moralitas. Demikian juga halnya dari pemerintah juga berperan terhadap pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak kejahatan asusila yang disebabkan oleh anak, maka pemerintah sangat berperan dalam memberantas obat-obatan terlarang dan maas media yang memunculkan sifat pornografi dan pornoaksi sehingga cepat atau lambat dapat mempengaruhi pola pikir seseorang khususnya anak dibawah umur, lebih intenya aparat penegak hokum dalm menagani kasus tindak pidanyang khususnya dilakukan anak. Dilihat dari hasil penelitian dia atas bahwa pencegahan dan penanggulangan tindak pidana di dasarkan pada sifat perhatian sebagai orang tua terhadap anak dengan di dukung dari lingkungan masyarakat. Hal tersebut sependapat dengan teori dari Topo Sutopo dan Arif Gosita, bahwa upaya pencegahan dan penaggulangan tindak pdana kesusilaan yang khusunya di lakukan anak di bawah umur, pada intinya perlunya kajian orang tua dan lingkungan terhadap perhatian dalam memberikan basik pendidikan kepadan anak dan menciptakan lingkungan yang sehat akan kekerasan tindak pidana. Jadi peran lingkungan masyarakat yang sangat mendukung dalam mencegahan dan menanggulangi suatu tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur, sebab anak merupakan titipan tuhan yang diberikan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi

72

73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur, yang meliputi dari faktorfaktor penyebab, proses peradilan sampai dengan cara pencegahan dan cara menanggulangi suatu tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur. Dapat disimpulkan sebagai berikut: 5.1.1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur antara lain: a. Faktor ekonomi b. Faktor lingkungan c. Faktor pemerintah 5.1.2. Proses Peradilan Proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang pada dasarnya hampir sama dengan proses perdilan pidana untuk orang dewasa, namun ada tahap-tahap tertentu yang membedakan perdilan anak dengan orang deawasa antara lain : a. b. c. Sidang dilakukan tertutup untuk umum. Hakim tunggal tidak memakai toga (tidak berpakaian dinas) Terdakwa didampingi oleh orang tua dan penasehat hukum atau balai pemasyarakatan (BAPAS) 74 73

74

d. Sanksi pidan ½ dari sanksi untuk orang dewasa. e. Putusan terbuka untuk umum Bahwa peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur dalam praktiknya sesuai dengan Undang-Undang yang ada, yaitu UndangUndang Pengadian Anak No. 3 tahun 1997. 5. 1. 3 Cara pencegahan dan penanggulangan Untuk dapat menghindari terjadinya (Preventif) suatu tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur, maka baik masyarakat maupun pemerintah untuk dapat menciptakan antara lain : a. Menciptakan lingkungan masyarakat yang baik dan sehat. b. Menciptakan lingkungan keluarga dan rumah tangga yang harmonis. c. Memberikan pendidikan bagi anak kearah moralitas. d. Bijaknya pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang dan ponoaksi dan pornografi. Untuk dapat menanggulangi (represif) suatu tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur anatara lain : a. Meningkatkan kedisiplinan dan penanaman nilai moral yang lebih mendalam pada diri anak yang berperilaku menyimpang terutama dari lingkungan keluarga. b. Adanya rehabilitasi perilaku anak di lembaga pemasyakatan anak. c. Aparat penegak hukum lebih inten dalam menangani kasus tindak kejahatan yang khususnya dilakukan anak di bawah umur.

74

75

5.2

Saran Berdasarkan kesimpulan hasil dari penelitian di daerah hukum Pengadilan

Negeri Kabupaten Semarang, saran yang perlu dikemukakan adalah sebagai berikut: a. Hendaknya keluarga menciptakan suasana yang harmonis didalam memberikan pendidikan moral, karena hal tersebut membentuk watak atau karakter anak dalam berperilaku. b. Bahwasanya dalam suatu proses peradilan anak dibuat suatu proses persidanagan yang berbeda dengan orang dewasa dengan maksud agar anak tidak merasa takut, trauma dan anak mendapat pendampingan dari orang tua dan BAPAS sehingga dapat menguatkan mental anak dalam proses peradilan. c. Hendaknya orang tua memberikan pengertian tentang sex education mulai sejak dini dan memberikan akibat-akibat yang ditimbulkan dari sex education tersebut apabila dilakukan anak di bawah umur.

75

76

DAFTAR PUSTAKA
Abdul Syani. 1987. sosiologi kriminalitas, Bandung. D Gunarsa Singgih. 1995. Psikologi anak bermasalah. Gunung Mulia. Jakarta. Gosita, Arief. 1989. Masalah Perlindungan Anak Edisi 2. Jakarta: Akademika Pressindo. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Surabaya: Karya Anda. Leden Marpaung. 1996. Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Sinar Grafika. Jakarta. Miles, 1992. Analisis Data kualitatif, Jkarta Universitas Indonesia. Moeljatno. 1987. Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara. Jakarta. Moeljatno. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara. Moeleong, Lexy.j. 1990, Metode Penelitian Kualitatip, Roosdakarya Muladi, Barda Nawawi.1992. Bunga Rampai Hukum Pidana Muladi, Nawawi Barda 1998. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,Alumni. Bandung. Uzunova,T., Doneva, T. (2005). 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. ___________1997. Undang-Undang N0 3 .Tentang Pengadilan Anak, Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia. ___________2000.Undang-Undang.no 23 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta, Sekretaris Negara Indonesia Sudarsono.1990. Kenakalan Remaja, Rineka Jakarta. Sunaryati, C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H. 1991. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Bandung: Remaja Karya.

76

77

Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2001.Kriminologi. Jakarta. Raja Grafika. Wadong, Hasan Maulana, 2000. Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak. Jakarta: Grasindo. Wahyono Agung, Rahayu Siti. 1993. Tinjauan Tentang Peradilan Anak Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta.

77

78

4. 2 Pembahasan Sehubungan dengan pemaparan hasil penelitian yang telah ditulis sesuai dengan permasalahan, peneliti akan membahas hasil penelitian tersebut : 4.2.1 Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan perilaku anak menyimpang dari adab sopan santun dan norma hukum yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Semarang, bahwasanya dilatarbelakangi oleh faktor-faktor antara lain: a. Faktor keluarga Dimana faktor diatas yang paling dominan terhadap perilaku anak, control orag tua merupakan paling utama dalam memberikan pengarahan terhadap anak, karena anak tumbuh dan berkembang dari keluarga yang tidak lepas dari orang tua. Maka control orang tua terhadap perilaku anak sangatlah mendukung terhadap perkembangan jiwa dan perilaku anak, anak dapat berperilaku menyimpang dikarenakan kurangnya control orang tua terhadap anak baik dalam bersosial dalam masyarakat maupun dalam lingkungan pendidikan. Jadi anak dalam berperilaku sangat membutuhkan control orang tua guna menghindari perilaku yang menyimpang.

78

79

b. Faktor ekonomi Pada dasarnya dengan kondisi ekonomi masyarakat yang rendah ada kecenderungan berpengaruh pada pola tingkah laku masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan tingkah laku anak. Demikian juga dengan ekonomi masyarakat yang tinggi yang tidak lain mempnyai kecenderungan berpengaruh pada pola tingkah laku masyarakat. Hal ini juga sangat berpengaruh pada perkembangan pola perilaku anak untuk berperilaku menyimpang dari norma kesusilaan. c. Faktor lingkungan masyarakat Dapat juga kejahatan anak ditimbulkan dari lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan dari lingkungan yang relatif dengan kekerasan, maka dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan masyarakat yang tidak lain terhadap perkembangan perilaku anak karena sifat pengaruh anak sangat besar terhadap hal-hal yang negatif dan positif. d. Faktor pemerintah Dari pihak pemerintah dapat juga menimbulkan kejahatan yang tidak lain dilakukan oleh anak di bawah umur, yang dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah dalam memberikan kebijakan terhadap pers dari halhal yang dianggap sepele seperti halnya pornografi dan pornoaksi yang secara tidak sadar dapat mempengaruhi perkembangan pola pikir anak sehingga anak dapat berhungan langsung dengan proses hukum.
79

80

Jadi tindak kejahatan pada dasarnya disebabkan oleh faktor eksternal pada seseorang, yang antara lain faktor lingkungan masyarakat, dimana kejahatan dapat disebabkan oleh faktor lingkungan masyarakat yang disebabkan karena dari masyarakat yang relatif akan kekerasan tidak menutup kemungkunan suatu hal yang besar suatu masyarakat juga mengikuti perkembanganya. Dari hal ini suatu tindak kejahatan secara relatip besar juga dapat dilakukan oleh anak di bawah umur, yang dikarenakan oleh lingkungan masyarakat sekitarnya. Demikian juga faktor keluarga sangat-sangat berdampak pada tindak kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur yang dikarenakan kurangnya hubungan orang tua terhadap anak kurang baik, sehingga dapat menimbulkan perilaku anak menyimpang dan penyimpangan itu yang tidak lain dengan kejahatan. Dari faktor ekonomi suatu hal faktor yang dapat menyebabkan tindak kejahatan dilihat dari kondisi ekonomi sekarang ini bahwa ada kecenderungan terhadap pengaruh perubahan kondisi masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi. Masyarakat lebih cenderung melakukan

pelanggaran hukum dalam memenuhi akan kebutuhan hidup dari hal itu dapat menyebabkan pola perilaku kriminalitas yang sering terjadi dilingkngan masyarakat. Dari hal di atas bahwasanya faktor yang dapat menyebabkan anak melakukan tindak kejahatan seperti halnya yang dikemukakan oleh salah satu Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang bahwasanya yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana
80

81

yang dilakukan anak antara lain faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan masyarakat dan faktor pemerintah. Seperti halnya yang dikemukakan oleh pengacara Tyas Tri Arsoyo bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh faktor ekonomi, lingkungan dan keluarga, bahwa tindak kejahatan jangan di
disalahkan pada pelakunya akan tetapi lingkungan sosial yang sangat mendukung baik dari lingkungan keluarga, sekolah maupun berupa lingkungan luas seharihari yang dapat menpengaruhi efek baik dan tidak baik pada perkembangan kedewasaan anak.

4. 2. 2 Proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang
Pada dasarnya undang-undang yang mengatur tentang peradilan anak bahwasanya terletak pada Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, mengingat letak peradilan anak yang eksistentinya masih bergabung dengan badan peradilan orang dewasa, di dalam proses peradilan tindak pidana kesusilaan anak di bawah umur bahwasanya di perlukan adanya perlindungan hukum terhadap anak yang tidak dapat dilepaskan dari apa yang sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak itu sendiri bertolak dari dasar pemikiran baru yang dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat wujud dari perlindungan hukum yang sifatnya di berikan kepada anak. Hukum acara yang

81

82

digunakan dalam pengadilan anak seperti halnya yang terdapat pada UndangUndang No3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ayaitu : f. Sidang tertutup untuk umum. g. Hakim tunggal tidak memakai toga (tidak berpakaian dinas). h. Terdakwa didampingi oleh orang tua atau penasihat hukum dan balai pemasyarakatan (BAPAS). i. Sanksi pidana ½ dari sanksi pidana untuk orang dewasa. j. Dalam putusan sidang terbuka umum. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, bahwa proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak dibawah umur di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang sesuai dengan penerapan pada UndangUndang N0 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (4).Bahwa dalam persidangan tentang peradilan anak dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum dengan memakai hakim tunggal dan tidak berseragam dinas dan dalam persidangan seorang terdakwa anak di dampingi dengan orang tua wali dan dari lembaga kemasyarakatan (BAPAS), dan dalam penerapan sanksi pidana yang dijatuhakan terhadap anak oleh hakim satu per dua (1/2) dari sanksi pidana untuk orang dewasa dan putusan sidang dilakukan terbuka untuk umum. Pada eksistensi penerapan peradilan terhadap anak di bawah umur sudah sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Anak yang berada. Dan dampak yang ditimbulkan dari pada proses peradilan ada dua segi yaitu: secara positifnya, anak akan menjadi lebih baik dan dari dampak negatifnya dapat menghambat pendidikan, perkembangan pola pikir kedewasaan dan keterbelakangan mental,

82

83

sehinga dengan kembalinya anak ke lingkungan masyarakat kesan anak akan menimbukan kejelekan. Jadi pendapat di atas tidaksependapat dengan pemaparan dari Barda Nawawi, bahwa anak memerlukan pendekatan yang berorentasi pada masalah kesejahteraan atau kepentingan dengan diperlukannya pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak sering terungkap, bahwa anak yang melakukan tindak pidana jangan dipandang sebagai penjahat, dan dari pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan psikologis untuk menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum yang pada akhirnya dampak yang di timbulkan berpengaruh pada perkembangan pola pikir anak kearah dewasa. bahwa dalam masyarakat sering terjadi anak melakukan tindak pidana. Jadi dalam menghadapi perbuatan anak di bawah umur hakim harus lebih teliti baik dalam mengorek keterangan terdakwa maupun saksi. 4. 2. 3 Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan Hasil penelitian dari tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur dapat dicegah dan ditanggulangi dengan menciptakan lingkungan yang baik yang terdiri dari lingkungan rumah tangga yang sangat berpengaruh pada perkembangan usia anak, karena anak tumbuh dan berkembang dari keluarga, lingkungan masyarakat juga dapat membawa perkembangan anak agar tidak terjadinya suatu tindak pidana yang disebabkan oleh anak maka dipelukanya kontrol dan perhatian orang tua terhadap perilaku anak terutama dalam memberikan peran pendidikan baik kea rah moralitas. Demikian juga halnya dari

83

84

pemerintah juga berperan terhadap pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak kejahatan asusila yang disebabkan oleh anak, maka pemerintah sangat berperan dalam memberantas obat-obatan terlarang dan maas media yang memunculkan sifat pornografi dan pornoaksi sehingga cepat atau lambat dapat mempengaruhi pola pikir seseorang khususnya anak dibawah umur, lebih intenya aparat penegak hokum dalm menagani kasus tindak pidanyang khususnya dilakukan anak. Dilihat dari hasil penelitian dia atas bahwa pencegahan dan penanggulangan tindak pidana di dasarkan pada sifat perhatian sebagai orang tua terhadap anak dengan di dukung dari lingkungan masyarakat. Hal tersebut sependapat dengan teori dari Topo Sutopo dan Arif Gosita, bahwa upaya pencegahan dan penaggulangan tindak pdana kesusilaan yang khusunya di lakukan anak di bawah umur, pada intinya perlunya kajian orang tua dan lingkungan terhadap perhatian dalam memberikan basik pendidikan kepadan anak dan menciptakan lingkungan yang sehat akan kekerasan tindak pidana. Jadi peran lingkungan masyarakat yang sangat mendukung dalam mencegahan dan menanggulangi suatu tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur, sebab anak merupakan titipan tuhan yang diberikan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi.

84

85

4. 2 Pembahasan Sehubungan dengan pemaparan hasil penelitian yang telah ditulis sesuai dengan permasalahan, peneliti akan membahas hasil penelitian tersebut : 4.2.1 Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan perilaku anak menyimpang dari adab sopan santun dan norma hukum yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Semarang, bahwasanya dilatarbelakangi oleh faktor-faktor antara lain: a. Faktor keluarga Dimana faktor diatas yang paling dominan terhadap perilaku anak, control orag tua merupakan paling utama dalam memberikan pengarahan terhadap anak, karena anak tumbuh dan berkembang dari keluarga yang tidak lepas dari orang tua. Maka control orang tua terhadap perilaku anak sangatlah mendukung terhadap perkembangan jiwa dan perilaku anak, anak dapat berperilaku menyimpang dikarenakan kurangnya control orang tua terhadap anak baik dalam bersosial dalam masyarakat maupun dalam lingkungan pendidikan. Jadi anak dalam berperilaku sangat membutuhkan control orang tua guna menghindari perilaku yang menyimpang.

85

86

b. Faktor ekonomi Pada dasarnya dengan kondisi ekonomi masyarakat yang rendah ada kecenderungan berpengaruh pada pola tingkah laku masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan tingkah laku anak. Demikian juga dengan ekonomi masyarakat yang tinggi yang tidak lain mempnyai kecenderungan berpengaruh pada pola tingkah laku masyarakat. Hal ini juga sangat berpengaruh pada perkembangan pola perilaku anak untuk berperilaku menyimpang dari norma kesusilaan. c. Faktor lingkungan masyarakat Dapat juga kejahatan anak ditimbulkan dari lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan dari lingkungan yang relatif dengan kekerasan, maka dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan masyarakat yang tidak lain terhadap perkembangan perilaku anak karena sifat pengaruh anak sangat besar terhadap hal-hal yang negatif dan positif. d. Faktor pemerintah Dari pihak pemerintah dapat juga menimbulkan kejahatan yang tidak lain dilakukan oleh anak di bawah umur, yang dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah dalam memberikan kebijakan terhadap pers dari halhal yang dianggap sepele seperti halnya pornografi dan pornoaksi yang secara tidak sadar dapat mempengaruhi perkembangan pola pikir anak sehingga anak dapat berhungan langsung dengan proses hukum.
86

87

Jadi tindak kejahatan pada dasarnya disebabkan oleh faktor eksternal pada seseorang, yang antara lain faktor lingkungan masyarakat, dimana kejahatan dapat disebabkan oleh faktor lingkungan masyarakat yang disebabkan karena dari masyarakat yang relatif akan kekerasan tidak menutup kemungkunan suatu hal yang besar suatu masyarakat juga mengikuti perkembanganya. Dari hal ini suatu tindak kejahatan secara relatip besar juga dapat dilakukan oleh anak di bawah umur, yang dikarenakan oleh lingkungan masyarakat sekitarnya. Demikian juga faktor keluarga sangat-sangat berdampak pada tindak kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur yang dikarenakan kurangnya hubungan orang tua terhadap anak kurang baik, sehingga dapat menimbulkan perilaku anak menyimpang dan penyimpangan itu yang tidak lain dengan kejahatan. Dari faktor ekonomi suatu hal faktor yang dapat menyebabkan tindak kejahatan dilihat dari kondisi ekonomi sekarang ini bahwa ada kecenderungan terhadap pengaruh perubahan kondisi masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi. Masyarakat lebih cenderung melakukan

pelanggaran hukum dalam memenuhi akan kebutuhan hidup dari hal itu dapat menyebabkan pola perilaku kriminalitas yang sering terjadi dilingkngan masyarakat. Dari hal di atas bahwasanya faktor yang dapat menyebabkan anak melakukan tindak kejahatan seperti halnya yang dikemukakan oleh salah satu Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang bahwasanya yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana
87

88

yang dilakukan anak antara lain faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan masyarakat dan faktor pemerintah. Seperti halnya yang dikemukakan oleh pengacara Tyas Tri Arsoyo bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh faktor ekonomi, lingkungan dan keluarga, bahwa tindak kejahatan jangan di
disalahkan pada pelakunya akan tetapi lingkungan sosial yang sangat mendukung baik dari lingkungan keluarga, sekolah maupun berupa lingkungan luas seharihari yang dapat menpengaruhi efek baik dan tidak baik pada perkembangan kedewasaan anak.

4. 2. 2 Proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang
Pada dasarnya undang-undang yang mengatur tentang peradilan anak bahwasanya terletak pada Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, mengingat letak peradilan anak yang eksistentinya masih bergabung dengan badan peradilan orang dewasa, di dalam proses peradilan tindak pidana kesusilaan anak di bawah umur bahwasanya di perlukan adanya perlindungan hukum terhadap anak yang tidak dapat dilepaskan dari apa yang sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak itu sendiri bertolak dari dasar pemikiran baru yang dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat wujud dari perlindungan hukum yang sifatnya di berikan kepada anak. Hukum acara yang

88

89

digunakan dalam pengadilan anak seperti halnya yang terdapat pada UndangUndang No3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ayaitu : k. Sidang tertutup untuk umum. l. Hakim tunggal tidak memakai toga (tidak berpakaian dinas). m. Terdakwa didampingi oleh orang tua atau penasihat hukum dan balai pemasyarakatan (BAPAS). n. Sanksi pidana ½ dari sanksi pidana untuk orang dewasa. o. Dalam putusan sidang terbuka umum. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, bahwa proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak dibawah umur di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang sesuai dengan penerapan pada UndangUndang N0 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (4).Bahwa dalam persidangan tentang peradilan anak dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum dengan memakai hakim tunggal dan tidak berseragam dinas dan dalam persidangan seorang terdakwa anak di dampingi dengan orang tua wali dan dari lembaga kemasyarakatan (BAPAS), dan dalam penerapan sanksi pidana yang dijatuhakan terhadap anak oleh hakim satu per dua (1/2) dari sanksi pidana untuk orang dewasa dan putusan sidang dilakukan terbuka untuk umum. Pada eksistensi penerapan peradilan terhadap anak di bawah umur sudah sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Anak yang berada. Dan dampak yang ditimbulkan dari pada proses peradilan ada dua segi yaitu: secara positifnya, anak akan menjadi lebih baik dan dari dampak negatifnya dapat menghambat pendidikan, perkembangan pola pikir kedewasaan dan keterbelakangan mental,

89

90

sehinga dengan kembalinya anak ke lingkungan masyarakat kesan anak akan menimbukan kejelekan. Jadi pendapat di atas tidaksependapat dengan pemaparan dari Barda Nawawi, bahwa anak memerlukan pendekatan yang berorentasi pada masalah kesejahteraan atau kepentingan dengan diperlukannya pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak sering terungkap, bahwa anak yang melakukan tindak pidana jangan dipandang sebagai penjahat, dan dari pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan psikologis untuk menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum yang pada akhirnya dampak yang di timbulkan berpengaruh pada perkembangan pola pikir anak kearah dewasa. bahwa dalam masyarakat sering terjadi anak melakukan tindak pidana. Jadi dalam menghadapi perbuatan anak di bawah umur hakim harus lebih teliti baik dalam mengorek keterangan terdakwa maupun saksi. 4. 2. 3 Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan Hasil penelitian dari tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur dapat dicegah dan ditanggulangi dengan menciptakan lingkungan yang baik yang terdiri dari lingkungan rumah tangga yang sangat berpengaruh pada perkembangan usia anak, karena anak tumbuh dan berkembang dari keluarga, lingkungan masyarakat juga dapat membawa perkembangan anak agar tidak terjadinya suatu tindak pidana yang disebabkan oleh anak maka dipelukanya kontrol dan perhatian orang tua terhadap perilaku anak terutama dalam memberikan peran pendidikan baik kea rah moralitas. Demikian juga halnya dari

90

91

pemerintah juga berperan terhadap pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak kejahatan asusila yang disebabkan oleh anak, maka pemerintah sangat berperan dalam memberantas obat-obatan terlarang dan maas media yang memunculkan sifat pornografi dan pornoaksi sehingga cepat atau lambat dapat mempengaruhi pola pikir seseorang khususnya anak dibawah umur, lebih intenya aparat penegak hokum dalm menagani kasus tindak pidanyang khususnya dilakukan anak. Dilihat dari hasil penelitian dia atas bahwa pencegahan dan penanggulangan tindak pidana di dasarkan pada sifat perhatian sebagai orang tua terhadap anak dengan di dukung dari lingkungan masyarakat. Hal tersebut sependapat dengan teori dari Topo Sutopo dan Arif Gosita, bahwa upaya pencegahan dan penaggulangan tindak pdana kesusilaan yang khusunya di lakukan anak di bawah umur, pada intinya perlunya kajian orang tua dan lingkungan terhadap perhatian dalam memberikan basik pendidikan kepadan anak dan menciptakan lingkungan yang sehat akan kekerasan tindak pidana. Jadi peran lingkungan masyarakat yang sangat mendukung dalam mencegahan dan menanggulangi suatu tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur, sebab anak merupakan titipan tuhan yang diberikan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi.

91

92

PEDOMAN WAWANCARA
Yang berjudul: PERADILAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG

DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR/DI PENGADILAN NEGERI KAB. SEMARANG Identitas Nama Informan Umur Jabatan : : : :

Hakim 1. Bagaimana proses peradilan tindak pidana kesusilaan secara umum? 2. Bagaimana proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang khusus dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang? 3. Apakah sama atau berbeda proses peradilan tindak pidana kesusilaan antara orang dewasa dengan anak yang di bawah umur?jelaskan. 4. Jika sama di mana letak persamaan proses peradilan tindak pidana kesusilaan? Jelaskan! 5. Faktor apakah yang menghambat proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di pengadilan?

92

93

6. Bagaimana dampak dari pada proses peradilan pidana tersebut terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana kesusilaan?

7. Apakah ada lembaga-lembaga khusus yang mendampingi anak-anak tersebut
dalam proses peradilan? 8. Jika ada, apa sajakah lembaga yang mendampingi anak dalam proses peradilan? 9. Sebagai apakah peran lembaga pendamping dalam peradilan anak? 10. Faktor-faktor apakah yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Kabupaten Semarang? 11. Menurut bpk/ibu, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur?

12. Menurut bpk/ibu bagaimana cara menanggulangi supaya tindak pidana
kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di wilayah kabupaten Semarang tidak mengalami peningkatan?

93

94

PEDOMAN WAWANCARA
Yang berjudul: PERADILAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR/DI PENGADILAN NEGERI KAB. SEMARANG Identitas Nama Informan Umur Jabatan : : : :

Pengacara: 1. Bagaimana proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang khusus dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang? 2. Bagaimana dampak dari pada proses peradilan pidana tersebut terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana kesusilaan? 3. Bagaimana proses peradilan tindak pidana kesusilaan secara umum? 4. Jika sama di mana letak persamaan proses peradilan tindak pidana kesusilaan? 5. Apakah sama atau berbeda proses peradilan tindak pidana kesusilaan antara orang dewasa dengan anak yang di bawah umur?jelaskan. 6. Faktor apakah yang menghambat proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di pengadilan? 7. Bagaimana hakim melakukan tugas dalam menangani anak?

94

95

PEDOMAN WAWANCARA
Yang berjudul: PERADILAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR/DI PENGADILAN NEGERI KAB. SEMARANG Identitas Nama Informan Umur Jabatan : : : :

Masyarakat: 1. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap perilaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur? 2. Apakah dampak yang ditimbulkan dengan adanya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur terhadap perkembangan kepribadian dan perilaku anak yang berkelakuan baik? 3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur? 4. Sebutkan Faktor umum yang paling dominan yang menyebabkan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di Kabupaten Semarang?

95

96

5. Bagaimana cara pencegahan tindak pidana kesusiaan yang dilakukan anak di bawah umur di wilayah Kab Semarang? Bagaimana cara menanggulangi tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di wilayah Kabupaten Semarang?

96

97

4. 2 Pembahasan Sehubungan dengan pemaparan hasil penelitian yang telah ditulis sesuai dengan permasalahan, peneliti akan membahas hasil penelitian tersebut : 4.2.1 Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan perilaku anak menyimpang dari adab sopan santun dan norma hukum yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Semarang, bahwasanya dilatarbelakangi oleh faktor-faktor antara lain: a. Faktor keluarga Dimana faktor diatas yang paling dominan terhadap perilaku anak, control orag tua merupakan paling utama dalam memberikan pengarahan terhadap anak, karena anak tumbuh dan berkembang dari keluarga yang tidak lepas dari orang tua. Maka control orang tua terhadap perilaku anak sangatlah mendukung terhadap perkembangan jiwa dan perilaku anak, anak dapat berperilaku menyimpang dikarenakan kurangnya control orang tua terhadap anak baik dalam bersosial dalam masyarakat maupun dalam lingkungan pendidikan. Jadi anak dalam berperilaku sangat membutuhkan control orang tua guna menghindari perilaku yang menyimpang.

97

98

b. Faktor ekonomi Pada dasarnya dengan kondisi ekonomi masyarakat yang rendah ada kecenderungan berpengaruh pada pola tingkah laku masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan tingkah laku anak. Demikian juga dengan ekonomi masyarakat yang tinggi yang tidak lain mempnyai kecenderungan berpengaruh pada pola tingkah laku masyarakat. Hal ini juga sangat berpengaruh pada perkembangan pola perilaku anak untuk berperilaku menyimpang dari norma kesusilaan. c. Faktor lingkungan masyarakat Dapat juga kejahatan anak ditimbulkan dari lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan dari lingkungan yang relatif dengan kekerasan, maka dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan masyarakat yang tidak lain terhadap perkembangan perilaku anak karena sifat pengaruh anak sangat besar terhadap hal-hal yang negatif dan positif. d. Faktor pemerintah Dari pihak pemerintah dapat juga menimbulkan kejahatan yang tidak lain dilakukan oleh anak di bawah umur, yang dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah dalam memberikan kebijakan terhadap pers dari halhal yang dianggap sepele seperti halnya pornografi dan pornoaksi yang secara tidak sadar dapat mempengaruhi perkembangan pola pikir anak sehingga anak dapat berhungan langsung dengan proses hukum.

98

99

Jadi tindak kejahatan pada dasarnya disebabkan oleh faktor eksternal pada seseorang, yang antara lain faktor lingkungan masyarakat, dimana kejahatan dapat disebabkan oleh faktor lingkungan masyarakat yang disebabkan karena dari masyarakat yang relatif akan kekerasan tidak menutup kemungkunan suatu hal yang besar suatu masyarakat juga mengikuti perkembanganya. Dari hal ini suatu tindak kejahatan secara relatip besar juga dapat dilakukan oleh anak di bawah umur, yang dikarenakan oleh lingkungan masyarakat sekitarnya. Demikian juga faktor keluarga sangat-sangat berdampak pada tindak kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur yang dikarenakan kurangnya hubungan orang tua terhadap anak kurang baik, sehingga dapat menimbulkan perilaku anak menyimpang dan penyimpangan itu yang tidak lain dengan kejahatan. Dari faktor ekonomi suatu hal faktor yang dapat menyebabkan tindak kejahatan dilihat dari kondisi ekonomi sekarang ini bahwa ada kecenderungan terhadap pengaruh perubahan kondisi masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi. Masyarakat lebih cenderung melakukan

pelanggaran hukum dalam memenuhi akan kebutuhan hidup dari hal itu dapat menyebabkan pola perilaku kriminalitas yang sering terjadi dilingkngan masyarakat. Dari hal di atas bahwasanya faktor yang dapat menyebabkan anak melakukan tindak kejahatan seperti halnya yang dikemukakan oleh salah satu Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang bahwasanya yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana
99

100

yang dilakukan anak antara lain faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan masyarakat dan faktor pemerintah. Seperti halnya yang dikemukakan oleh pengacara Tyas Tri Arsoyo bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh faktor ekonomi, lingkungan dan keluarga, bahwa tindak kejahatan jangan di
disalahkan pada pelakunya akan tetapi lingkungan sosial yang sangat mendukung baik dari lingkungan keluarga, sekolah maupun berupa lingkungan luas seharihari yang dapat menpengaruhi efek baik dan tidak baik pada perkembangan kedewasaan anak.

4. 2. 2 Proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang
Pada dasarnya undang-undang yang mengatur tentang peradilan anak bahwasanya terletak pada Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, mengingat letak peradilan anak yang eksistentinya masih bergabung dengan badan peradilan orang dewasa, di dalam proses peradilan tindak pidana kesusilaan anak di bawah umur bahwasanya di perlukan adanya perlindungan hukum terhadap anak yang tidak dapat dilepaskan dari apa yang sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak itu sendiri bertolak dari dasar pemikiran baru yang dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat wujud dari perlindungan hukum yang sifatnya di berikan kepada anak. Hukum acara yang

100

101

digunakan dalam pengadilan anak seperti halnya yang terdapat pada UndangUndang No3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ayaitu : p. Sidang tertutup untuk umum. q. Hakim tunggal tidak memakai toga (tidak berpakaian dinas). r. Terdakwa didampingi oleh orang tua atau penasihat hukum dan balai pemasyarakatan (BAPAS). s. Sanksi pidana ½ dari sanksi pidana untuk orang dewasa. t. Dalam putusan sidang terbuka umum. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, bahwa proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak dibawah umur di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang sesuai dengan penerapan pada UndangUndang N0 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (4).Bahwa dalam persidangan tentang peradilan anak dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum dengan memakai hakim tunggal dan tidak berseragam dinas dan dalam persidangan seorang terdakwa anak di dampingi dengan orang tua wali dan dari lembaga kemasyarakatan (BAPAS), dan dalam penerapan sanksi pidana yang dijatuhakan terhadap anak oleh hakim satu per dua (1/2) dari sanksi pidana untuk orang dewasa dan putusan sidang dilakukan terbuka untuk umum. Pada eksistensi penerapan peradilan terhadap anak di bawah umur sudah sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Anak yang berada. Dan dampak yang ditimbulkan dari pada proses peradilan ada dua segi yaitu: secara positifnya, anak akan menjadi lebih baik dan dari dampak negatifnya dapat menghambat pendidikan, perkembangan pola pikir kedewasaan dan keterbelakangan mental,

101

102

sehinga dengan kembalinya anak ke lingkungan masyarakat kesan anak akan menimbukan kejelekan. Jadi pendapat di atas tidaksependapat dengan pemaparan dari Barda Nawawi, bahwa anak memerlukan pendekatan yang berorentasi pada masalah kesejahteraan atau kepentingan dengan diperlukannya pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak sering terungkap, bahwa anak yang melakukan tindak pidana jangan dipandang sebagai penjahat, dan dari pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan psikologis untuk menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum yang pada akhirnya dampak yang di timbulkan berpengaruh pada perkembangan pola pikir anak kearah dewasa. bahwa dalam masyarakat sering terjadi anak melakukan tindak pidana. Jadi dalam menghadapi perbuatan anak di bawah umur hakim harus lebih teliti baik dalam mengorek keterangan terdakwa maupun saksi. 4. 2. 3 Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan Hasil penelitian dari tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur dapat dicegah dan ditanggulangi dengan menciptakan lingkungan yang baik yang terdiri dari lingkungan rumah tangga yang sangat berpengaruh pada perkembangan usia anak, karena anak tumbuh dan berkembang dari keluarga, lingkungan masyarakat juga dapat membawa perkembangan anak agar tidak terjadinya suatu tindak pidana yang disebabkan oleh anak maka dipelukanya kontrol dan perhatian orang tua terhadap perilaku anak terutama dalam memberikan peran pendidikan baik kea rah moralitas. Demikian juga halnya dari

102

103

pemerintah juga berperan terhadap pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak kejahatan asusila yang disebabkan oleh anak, maka pemerintah sangat berperan dalam memberantas obat-obatan terlarang dan maas media yang memunculkan sifat pornografi dan pornoaksi sehingga cepat atau lambat dapat mempengaruhi pola pikir seseorang khususnya anak dibawah umur, lebih intenya aparat penegak hokum dalm menagani kasus tindak pidanyang khususnya dilakukan anak. Dilihat dari hasil penelitian dia atas bahwa pencegahan dan penanggulangan tindak pidana di dasarkan pada sifat perhatian sebagai orang tua terhadap anak dengan di dukung dari lingkungan masyarakat. Hal tersebut sependapat dengan teori dari Topo Sutopo dan Arif Gosita, bahwa upaya pencegahan dan penaggulangan tindak pdana kesusilaan yang khusunya di lakukan anak di bawah umur, pada intinya perlunya kajian orang tua dan lingkungan terhadap perhatian dalam memberikan basik pendidikan kepadan anak dan menciptakan lingkungan yang sehat akan kekerasan tindak pidana. Jadi peran lingkungan masyarakat yang sangat mendukung dalam mencegahan dan menanggulangi suatu tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur, sebab anak merupakan titipan tuhan yang diberikan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi.

6.

103


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Skripsi
Stats:
views:6526
posted:1/29/2010
language:Indonesian
pages:118
Description: Upik