Pembangunan Ekonomi by zuperbayu

VIEWS: 5,700 PAGES: 40

									BAB IV PEMBANGUNAN EKONOMI

A.

UMUM

Memasuki tahun 2001 sejumlah permasalahan mendasar dan faktor ketidakpastian masih berlanjut dan menjadi kendala bagi proses pemulihan ekonomi secara lebih cepat dan berkelanjutan. Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya yang mengalami krisis serupa, proses pemulihan ekonomi di Indonesia juga relatif lebih lambat. Secara makro, kinerja tersebut masih dibayangi stabilitas ekonomi yang rentan terhadap gejolak. Nilai rupiah sejak beberapa bulan terakhir tahun 2000 terus bergejolak dan cenderung merosot nilainya. Bersamaan dengan itu, pelaksanaan penyesuaian tarif angkutan, penyesuaian harga BBM, penyesuaian tarif dasar listrik dan kenaikan gaji PNS telah meningkatkan tekanan terhadap kenaikan laju inflasi. Besarnya beban pengeluaran pemerintah, terutama untuk pembayaran bunga utang dan subsidi, mengakibatkan terbatasnya stimulus fiskal untuk mendorong pemulihan ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran akan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah panjang. Kesemuanya ini pada gilirannya telah menghambat pemulihan ekonomi. Secara mikro, masih banyaknya kendala yang membatasi percepatan investasi swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, menimbulkan kekhawatiran akan kesinambungan pemulihan ekonomi. Pada tahun 2001, kinerja perekonomian dunia melemah, terlebih lagi setelah tragedi 11 September. Di dalam negeri, kondisi sosial politik dan keamanan dalam negeri, terutama pada paruh tahun pertama belum stabil, yang mengakibatkan tingginya faktor risiko dan ketidakpastian. Meskipun terdapat kemajuan, penanganan program-program restrukturisasi ekonomi, berbagai permasalahan struktural di dalam negeri masih terus berlanjut. Ekspansi kredit perbankan masih relatif terbatas meskipun secara umum kondisi perbankan telah membaik. Kemajuan dalam proses restrukturisasi utang perusahaan dan utang luar negeri swasta juga belum secepat yang diharapkan, sehingga perusahaan-perusahaan yang mengalami kredit macet belum dapat bergerak secara leluasa. Di samping itu, belum terjaminnya keamanan, belum adanya penegakan hukum yang memadai, dan adanya ketidakpastian dalam peraturan, termasuk dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi pada tahun 2001, telah mendorong para pelaku usaha untuk menunda peningkatan kegiatan usaha dan investasi yang pada akhirnya menghambat ekspansi ekonomi lebih lanjut. Dengan sejumlah permasalahan tersebut, kondisi ekonomi dalam tahun 2001 secara umum menunjukkan kecenderungan yang memburuk dibanding tahun 2000. Hal ini antara lain ditunjukkan dari melambatnya pertumbuhan ekonomi dan memburuknya stabilitas ekonomi makro yang ditunjukkan oleh melemahnya nilai tukar, dan tingginya tekanan inflasi. Selama tahun 2001, ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 3,3 persen, nilai tukar mengalami tekanan depresiasi sebesar 18,3 persen sehingga mencapai rata-rata Rp 10.255 per US$, inflasi IHK mencapai 12,6 persen dan tingkat bunga SBI mencapai sekitar 16,4 persen (3 bulan). Selain karena dampak kebijakan pemerintah di

IV – 1

bidang harga dan pendapatan, tingginya inflasi terutama juga didorong oleh depresiasi nilai tukar rupiah dan meningkatnya ekspektasi inflasi di masyarakat. Pada tahun 2001, melemahnya rupiah disaat tekanan terhadap laju inflasi meningkat menyebabkan kombinasi kebijakan eknomi makro yang kondusif bagi pertumbuhan sulit dilakukan. Penurunan rupiah tersebut telah meningkatkan tekanan terhadap kenaikan harga dan premi risiko, dan akibatnya tingkat bunga. Melemahnya rupiah juga meningkatkan beban anggaran dan menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi restrukturisasi perusahaan. Di sektor riil, kondisi melemahnya stabilitas ekonomi tersebut telah sangat membatasi utilitas kegiatan produksi dan melemahkan kinerja distribusi terutama ekspor nonmigas (yang di dalamnya termasuk pariwisata), serta menurunkan minat investasi. Sementara itu, kondisi ekonomi makro domestik yang sangat tidak menguntungkan ini, ditambah dengan masih terdapatnya permasalahan struktural di dalam internal sektor riil sendiri, menyebabkan dunia usaha nasional pada umumnya terus mengalami penurunan daya saing globalnya. Sementara di sektor keuangan, berbagai permasalahan tersebut telah menyebabkan tidak tersalurkannya likuiditas untuk kegiatan produktif khususnya dalam bentuk penyaluran kredit perbankan dan menurunnya kinerja pasar modal. Selanjutnya, terputusnya hubungan di antara kedua sektor ini seperti yang tercermin dari masih lambatnya pemulihan fungsi intermediasi perbankan bukan hanya menyebabkan keterbatasan sumber pembiayaan investasi dan modal kerja yang kemudian menghambat proses pemulihan ekonomi, namun juga telah menyebabkan terjadinya kelebihan likuiditas yang dikhawatirkan dapat memberikan tekanan terhadap nilai tukar dan inflasi. Dalam hal pengelolaan keuangan negara, meskipun tingkat defisit dapat dikendalikan sesuai dengan sasaran, kesinambungan fiskal masih tetap terancam, terutama sebagai akibat tingginya beban pembayaran utang, khususnya utang dalam negeri. Akibat melemahnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya tingkat bunga maka masing-masing pembayaran utang luar negeri dan utang dalam negeri meningkat. Beban ini telah mengurangi ruang gerak pemerintah untuk melaksanakan program-program pembangunan. Selama tahun 2001, berdasarkan laporan APBN Perubahan (APBN-P), secara keseluruhan penerimaan negara mencapai Rp 299,9 triliun atau 4,8 persen lebih tinggi dari yang direncanakan. Penerimaan tersebut didominasi oleh sektor perpajakan dan penerimaan dari sumber daya alam (SDA), utamanya minyak bumi dan gas alam. Penerimaan perpajakan sebagian besar melampaui target, kecuali PPh migas, PBB dan pajak lainnya yang realisasinya sedikit dibawah target. Sedangkan penerimaan migas pada pos penerimaan SDA mencapai Rp 81,9 triliun atau 8,9 persen lebih tinggi dari target APBN. Di sisi pengeluaran, total pengeluaran negara mencapai Rp354,6 triliun atau 4,2 persen lebih tinggi dari yang direncanakan. Peningkatan ini terutama terjadi pada pos subsidi BBM dan pembayaran utang, baik utang dalam negeri maupun luar negeri. Tingginya pengeluaran untuk subsidi BBM dan pembayaran bunga utang pemerintah ini terutama disebabkan realisasi nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika dan tingkat suku bunga SBI yang lebih tinggi dari target APBN 2001.

IV – 2

Dari gambaran pos penerimaan dan pengeluaran negara tersebut, realisasi defisit APBN secara nominal sedikit meningkat dibandingkan dengan target APBN. Namun apabila dibandingkan dengan perkiraan realisasi PDB 2001, maka realisasi rasio defisit APBN terhadap PDB berada pada tataran angka yang sama dengan target APBN, yaitu sebesar 3,7 persen. Tercapainya target defisit APBN tersebut terutama disebabkan oleh terlampauinya target penerimaan negara, yaitu mencapai 24,0 persen PDB dari target APBN yang sebesar 23,2 persen. Untuk menutupi deifit yang ada, Pemerintah melakukan penjualan asset BPPN dan privatiasasi BUMN yang masing-masing mencapai 2,1 persen dan 0,3 persen dari PDB. Sedangkan penarikan pinjaman luar negeri bersih sebagai pelengkap komponen pembiayaan APBN untuk menutupi defisit yang terjadi mencapai 0,7 persen dari PDB. Dari gambaran pelaksanaan APBN 2001 tersebut, berdampak pada terjadinya penurunan beban utang Pemerintah, di mana proporsi beban utang Pemerintah terhadap PDB menurun dari 103,3 persen menjadi 93,3 persen dengan komposisi 44,2 persen utang dalam negeri dan 49,1 persen utang luar negeri. Pada tahun 2002, perekonomian dunia diperkirakan akan mulai membaik pada semester II, namun secara keseluruhan masih mengalami resesi. Sementara itu, harga minyak dunia sulit diperkirakan dengan pasti, karena selain tergantung kepada keadaan perekonomian dunia juga sangat sensitif terhadap berbagai perkembangan dunia lainnya, seperti konflik di Timur Tengah. Namun apabila harga minyak berada di bawah asumsi APBN sebesar 22 dolar per barel seperti yang terjadi di awal tahun 2002, hal ini akan semakin memberatkan beban keuangan pemerintah, terutama akibat masih tingginya pengeluaran subsidi dan utang pemerintah yang masih besar, meskipun telah didukung penjadwalan utang luar negeri melalui Paris Club III. Sedangkan kemajuan dalam asset recovery BPPN maupun privatisasi BUMN diperkirakan belum dapat menutupi beban keuangan pemerintah. Dengan kondisi demikian, keadaan kesinambungan fiskal masih terancam dan stimulus dari sisi fiskal untuk percepatan pemulihan ekonomi menjadi sangat terbatas. Di tahun 2002, upaya menciptakan kesinambungan fiskal ditempuh dengan meningkatkan penerimaan perpajakan dari 12,5 persen PDB pada APBN-P tahun 2001 menjadi 13,0 persen PDB, dan menurunkan secara bertahap beban subsidi 5,5 persen PDB menjadi 2,5 persen PDB, serta dengan mengendalikan belanja pegawai dengan mempertahankan gaji pegawai tetap seperti pada tahun sebelumnya. Langkah yang lain adalah mempertajam prioritas pengeluaran, agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik dana yang dikelola pemerintah pusat maupun daerah. Dengan rencana-rencana tersebut, defisit APBN pada tahun 2002 diharapkan sekitar 2,5 persen PDB. Di sisi pembiayaan, di samping upaya untuk membiayai defisit tersebut juga dilakukan langkah untuk menurunkan beban pinjaman dalam negeri. Untuk itu diupayakan agar sebagian penerimaan dari privatisasi dan penjualan aset program restrukturisasi perbankan masing-masing sebesar Rp 2,5 triliun dan Rp 23,3 triliun dipergunakan untuk menarik obligasi pemerintah (bond redemption). Dengan langkah tersebut, beban pinjaman pemerintah diharapkan menurun menjadi sekitar 76,7 persen, dengan komposisi dalam dan luar negeri masing-masing 36,9 persen dan 39,8 persen. Penurunan tersebut juga diupayakan melalui perbaikan kondisi perekonomian secara keseluruhan, sehingga dapat menghasilkan pertumbuhan 4 persen dan nilai tukar Rupiah Rp 9.500/US$. IV – 3

Sejalan dengan menurunnya defisit anggaran seperti disebutkan di atas, secara absolut posisi pinjaman luar negeri pemerintah (termasuk pinjaman IMF) pada akhir tahun 2001 sedikit menurun dari US$ 74,9 miliar pada tahun 2000 menjadi sekitar US$ 71,4 miliar. Pada tahun 2001, banyak aktivitas pembangunan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri tidak dapat dilaksanakan karena berbagai kendala seperti ketersediaan rupiah pendamping untuk cost sharing maupun fasilitas yang harus didanai dari rupiah, masalah keamanan untuk beberapa wilayah rawan kerusuhan, pelaksanaan sistem desentralisasi yang menyebabkan keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa untuk daerah yang belum terbiasa mekanisme dan prosedur pinjaman luar negeri, lemahnya koordinasi antara instansi pelaksana, dan tidak terpenuhinya persyaratan pencairan sehingga beberapa pinjaman program terlambat dicairkan dari jadwal semula. Sejalan dengan penurunan posisi pinjaman luar negeri secara absolut, prosentase pinjaman luar negeri terhadap PDB tahun 2001 juga sedikit menurun dari 49,3 persen pada tahun 2000 menjadi 49,1 persen. Sementara itu, untuk mengurangi beban dalam APBN 2002 dan 2003, pemerintah dan negara-negara kreditor anggota Paris Club telah bersepakat menjadwalkan kembali pokok dan bunga hutang luar negeri dalam periode konsolidasi dari bulan April 2002 hingga Desember 2003 sekitar US$ 5,4 miliar dalam pertemuan Paris Club III awal bulan April 2002. Kinerja pencairan pinjaman luar negeri untuk tahun 2002 akan sedikit meningkat karena beberapa kegiatan dan kontrak yang belum terlaksana pada tahun 2001 kemungkinan sudah dapat dilaksanakan pada tahun 2002 (sebagai carry over). Beberapa pinjaman program kemungkinan akan dicairkan setelah bulan Juni 2002. Besarnya disbursement pada tahun 2002 pada satu sisi akan meningkatkan efisiensi dengan mengurangi beban commitment fee dan membaiknya pemanfaatan terhadap dana pinjaman luar negeri yang telah di-commit, di sisi yang lain akan menggambarkan besarnya kenaikan utang luar negeri. Namun demikian untuk pinjaman pemerintah kenaikannya tidak akan melonjak tinggi karena tidak banyak proyek baru yang ditandatangani. Sedangkan proyek baru sebagian mendapat dana dengan persyaratan IDA yang bunganya rendah, masa tenggang dan masa pengembalian cukup lama, serta mengandung komponen hibah yang cukup besar dibandingkan ordinary loan. Hal ini seiring dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri. Sedangkan untuk pinjaman dalam negeri Pemerintah, posisinya pada tahun 2001 telah mencapai 44,2 persen terhadap PDB. Tingginya stok utang dalam negeri ini telah memberikan beban pembayaran bunga dalam negeri di dalam APBN yang sangat besar. Beban pembayaran utang bunga dalam negeri pada tahun 2001 mencapai Rp 66,3 triliun, yang sebagian besar adalah pembayaran bunga obligasi rekap bank. Tekanan terhadap keuangan negara akan semakin meningkat sejak tahun 2002 dengan akan mulai jatuh temponya obligasi pemerintah. Sementara itu, prospek nilai tukar rupiah selama tahun 2002 akan dipengaruhi oleh kondisi fundamental di pasar valuta asing dan kepercayaan pasar sejalan dengan kemajuan dalam pelaksanaan program-program ekonomi pemerintah, termasuk adanya kemajuan yang signifikan dalam penjualan aset oleh BPPN dan privatisasi BUMN. Secara umum, nilai tukar rupiah pada tahun 2002 diperkirakan memiliki potensi untuk sedikit menguat dimana tekanan depresiasi Rupiah cenderung berkurang dibandingkan dengan tahun lalu mengingat ketidakpastian situasi politik diperkirakan relatif membaik pada tahun 2002. Penguatan nilai rupiah terutama diharapkan terjadi mulai paruh ke dua IV – 4

tahun 2002, sejalan dengan harapan terus membaiknya risiko politik, keuangan, dan ekonomi. Nilai tukar rupiah secara rata-rata pada tahun 2002 diperkirakan sedikit menguat mencapai sekitar Rp 9.000 – Rp 10.000. Selanjutnya, prospek inflasi pada tahun 2002 akan dipengaruhi terutama oleh tingginya ekspektasi inflasi dan dampak kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan. Seperti tahun-tahun sebelumnya dampak penerapan kebijakan pemerintah terhadap penambahan laju inflasi diperkirakan masih cukup tinggi. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM, TDL, tarif telepon dan cukai rokok diperkirakan akan memberikan dampak pada inflasi pada tahun 2002. Di samping itu, tekanan diperkirakan semakin tinggi apabila faktor gangguan pasokan pangan akibat adanya El-Nino yang terjadi pada tahun 2002 mengganggu produksi sektor pertanian. Dengan memperhatikan berbagai perkembangan di atas, diperkirakan laju inflasi dan tingkat bunga SBI masing-masing berada pada kisaran 9 persen – 10 persen dan 13 persen – 15 persen. Di sektor keuangan, seiring dengan perkiraan iklim investasi yang lebih kondusif karena membaiknya stabilitas ekonomi serta keamanan dan ketertiban, dan terjaganya stabilitas politik, maka penghimpunan dana dan penyaluran kredit diperkirakan juga akan terus meningkat. Dengan demikian, struktur permodalan dan kualitas kredit diharapkan juga membaik. Namun demikian, peningkatan ketahanan perbankan dan fungsi intermediasi perbankan ini juga diperkirakan masih akan berlangsung secara bertahap dan akan tergantung pula dari kecepatan penyelesaian restrukturisasi utang perusahaan swasta. Sementara itu, berbagai lembaga pembiayaan diperkirakan juga akan berkembang, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan lebih baik dari tahun 2001. Meskipun terdapat kecenderungan peningkatan kegiatan di awal tahun, secara keseluruhan kegiatan lembaga keuangan dan kegiatan pasar modal masih rentan terhadap gejolak sebagai akibat masih tingginya faktor risiko dan ketidakpastian. Kondisi ini dapat menghambat percepatan pemulihan fungsi intermediasi perbankan dan menyebabkan terbatasnya pembiayaan kegiatan produksi dan investasi serta menyulitkan upaya perbaikan country risk Indonesia. Dalam pengembangan lembaga keuangan, pokok permasalahan yang dihadapi dalam sektor keuangan adalah sistem perbankan yang belum kukuh, ketergantungan yang tinggi pada sumber pembiayaan perbankan, serta belum meratanya penyaluran kredit. Pada tahun 2001 beberapa indikator perbankan seperti struktur permodalan bank, non-performing loans (NPLs), dan net interest margin menunjukkan perbaikan dibanding tahun 2000, yaitu masing-masing meningkat dari Rp 52,3 triliun menjadi Rp 62,3 triliun, menurun dari 18,8 persen menjadi 12,1 persen, dan meningkat dari Rp 22,8 triliun menjadi Rp 37,8 triliun. Perbaikan tersebut masih perlu dicermati lebih lanjut, oleh karena unsur-unsur yang mendorong perbaikan tersebut masih belum sepenuhnya mencerminkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang seharusnya bertumpu pada pendapatan dari kredit yang disalurkan. Rasio penyaluran kredit terhadap penghimpunan dana atau Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan di tahun 2001 masih tercatat 33 persen. Pada masa pra-krisis (1996) rasio ini tercatat 78,3 persen. Kredit baru yang disalurkan (termasuk pengalihan BPPN) sampai dengan November 2001 berjumlah Rp 47,7 triliun. Adapun yang disalurkan sebagai Kredit Usaha Kecil (KUK) berjumlah Rp 9,2 triliun. Namun bila dibandingkan dengan komitmen kredit baru yang telah disediakan oleh perbankan yang sebesar Rp 122 triliun, penarikan kredit baru tersebut baru mencapai 39,6 persen-nya. Hal ini mencerminkan fungsi intermediasi perbankan yang belum sepenuhnya pulih. IV – 5

Dalam tahun 2001, perbankan diarahkan untuk memenuhi 2 (dua) sasaran strategis yaitu minimum CAR 8 persen dan target infikatif NPLs sekitar 5 persen. Bagi bank yang tidak dapat memenuhinya dapat memilih beberapa alternatif penyelesaian antara lain dengan menambah modal, mencari strategic investors atau merger dengan bank lain. Untuk tahun 2001, telah dilakukan likuidasi terhadap Unibank serta persiapan merger 5 bank yaitu Bank Bali, Bank Universal, Bank Patriot, Bank Prima Ekspres serta Bank Arta Media. Di samping itu Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tentang Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank Kepada BPPN (exit policy) melalui PBI Nomor 2/11/PBI/2001 (31 Maret 2001) yang kemudian disempurnakan dengan PBI No. 3/25/PBI/2001 (26 Desember 2001). Sementara itu, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), meskipun secara keseluruhan kegiatannya relatif kecil dalam keseluruhan kegiatan perbankan, menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Lembaga perbankan dalam bentuk syariah juga mengalami perkembangan yang cukup baik. Total aset, penghimpunan dana pihak ketiga maupun pembiayaan terus mengalami pertumbuhan. Sampai dengan bulan November 2001, pemanfaatan dana, financing to deposit ratio (FDR) bank umum syariah mencapai 115 persen. Sementara sebagian besar pembiayaan bank umum syariah masih disalurkan dalam bentuk pembiayaan murabahah yakni sebesar 68 persen. Prosentase non performing financings (NPFs) mencapai 7,37 persen dan terus mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya. Sumber pembiayaan kegiatan masyarakat terbuka lebih luas dengan adanya berbagai lembaga pembiayaan. Kinerja perusahaan pembiayaan pada tahun 2001 secara umum mengalami perbaikan dibanding tahun 2000. Keadaan ini tercermin dengan adanya kenaikan total nilai kegiatan usaha, dalam hal ini pembiayaan yang telah diberikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sampai dengan bulan Desember 2001, jumlah pembiayaan yang diberikan mencapai Rp 31,448 triliun dari Rp 29,391 triliun, atau meningkat sebesar 7 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2002, prioritas utama kebijakan diarahkan untuk memperkuat sistem perbankan, dengan memaksimalkan penerapan 25 Based Core Principles for Effective Banking Supervision yang penjabarannya dituangkan dalam Master Plan Peningkatan Efektivitas Pengawasan Bank. Sementara itu, untuk memulihkan fungsi intermediasi perbankan, bank-bank didorong untuk lebih banyak lagi menyalurkan kredit kepada sektor-sektor yang dianggap telah siap dan memiliki risiko yang relatif rendah seperti kredit ekspor dan kredit bagi UKM dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat. Upaya restrukturisasi perbankan, terutama proses intermediasi perbankan, tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh restrukturisasi utang perusahaan. Pada tahun 2001, kinerja restrukturisasi utang perusahaan, khususnya yang ditangani BPPN, belum seperti yang diharapkan. Sampai dengan akhir Desember 2001, pencapaian restrukturisasi kredit dari Top 21 obligor adalah sebesar Rp 82 triliun dari total outstanding pokok yang ditargetkan untuk direstrukturisasi yaitu sebesar Rp 91 triliun. Bila dilihat dari total yang harus direstrukturisasi, maka yang baru dapat direstukturisasi baru mencapai ± 53 persen dari total out standing pokok. Salah satu penyebab lambatnya proses restrukturisasi ini adalah adanya ketentuan dalam LOI yang mengharuskan dilakukannya review ulang terhadap restrukturisasi beberapa debitur yang nilainya cukup besar (± 32 debitur), seperti debitur-debitur dari Grup Bakrie, Grup Rajawali, Grup Gunung Sewu dan lain-lain. Pada tahun 2002 upaya penanganan utang IV – 6

perusahaan di BPPN lebih diprioritaskan untuk mempercepat pengembalian penanganan perusahaan tersebut kepada sektor swasta, antara lain melalui penjualan aset inti baik Restructured Loan maupun Unrestructured Loan, cash settlement debitur, pembentukan perusahaan patungan, program revitalisasi sektor industri unggulan, yaitu industri elektronik, tekstil, kayu lapis, pulp dan kertas, serta industri alas kaki dan crash program untuk penyelesaian utang debitur UKM. Dalam mencapai target tahun 2001 dan penyelesaian untuk akhir tahun 2002, BPPN menghadapi berbagai kendala, antara lain: (a) Country risk yang tinggi menyebabkan tingginya premi risiko yang diminta oleh investor sehingga menekan nilai pemulihan aset BPPN; (b) Tingkat suku bunga SBI yang masih tinggi sebagai benchmark dari risk free return menaikkan expected return investor; (c) Melemahnya laju pertumbuhan ekonomi dunia yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaanperusahaan debitur, khususnya perusahaan yang berorientasi ekspor; (d) Sebagian debitur/aset berada pada industri yang prospek usahanya kurang baik atau belum pulih karena kondisi makro ekonomi, seperti industri tekstil, properti, dan perkayuan, sehingga sulit diharapkan untuk memberikan nilai recovery yang tinggi; (e) Fluktuasi nilai tukar mata uang rupiah menyebabkan MoU yang telah dibuat sebelumnya harus ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan kondisi yang baru; (f) Masih adanya permasalahan hukum atas aset-aset yang ada di BPPN sehingga memperlambat proses penjualan maupun menurunkan nilai pemulihan aset. Adapun untuk divestasi aset yang dikelola Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dalam tahun 2002 telah ditargetkan untuk dapat menghasilkan dana senilai Rp 42,8 triliun. Dari dana tersebut, sejumlah Rp 19,5 triliun akan dipergunakan untuk membiayai sebagian defisit APBN dan sejumlah Rp 23,3 triliun untuk menarik obligasi rekap sehingga akan mengurangi jumlah stok pinjaman dalam negeri pemerintah. Hal ini akan mengurangi pula beban bunga obligasi yang harus disediakan dalam APBN di tahun-tahun berikutnya. Pada sisi produksi dan distribusi, kondisi pada umumnya masih terpuruk akibat krisis ekonomi. Utilisasi kapasitas produksi masih jauh dari optimal akibat sulitnya akses ke modal kerja, menurunnya daya-beli masyarakat ataupun ketidakpastian lingkungan bisnis domestik dan situasi global. Sementara itu, kelancaran distribusi barang dan jasa masih banyak mengalami gangguan akibat memburuknya kondisi umum prasarana, belum berkembangnya sistem distribusi yang efisien, serta maraknya pungutan antarwilayah tanpa diimbangi peningkatan jasa pelayanan. Semua permasalahan di atas pada akhirnya memperlemah daya-saing sektor-sektor tersebut, terutama untuk kepentingan ekspor (termasuk pariwisata). Oleh karena itu, perlu segera ditempuh langkah-langkah strategis untuk tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek namun juga untuk meletakkan kerangka landasan pengembangan daya saing nasional jangka panjang. Sektor industri, sebagai motor sektor riil, membutuhkan revitalisasi dan restrukturisasi untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Dalam jangka pendek, langkah penyelesaian masalahnya difokuskan pada beberapa sub-sektor manufaktur yang sebelumnya memiliki kinerja tinggi dalam perolehan devisa dan penyerapan tenaga kerja. Langkah tersebut perlu ditunjang dengan pengembangan peran industri kecil untuk sekaligus menjadi rintisan perluasan dan perkuatan basis produksi jangka panjang yang didukung oleh pengembangan teknologi dan sumberdaya manusia yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan daya saing.

IV – 7

Perbaikan sisi produksi membutuhkan mekanisme distribusi yang handal. Dalam kaitan ini, sektor perdagangan perlu mengembangkan sistem distribusi barang dan jasa yang efisien dan efektif. Sebagai upaya prioritas, diperlukan langkah-langkah koordinatif untuk menghilangkan hambatan mobilitas arus barang dan jasa antarwilayah. Selain untuk mengurangi beban biaya transaksi perdagangan pada umumnya, upaya ini juga bermanfaat untuk revitalisasi pariwisata terutama untuk perluasan pasar wisatawan nusantara. Sementara itu, dalam rangka peletakan kerangka peningkatan daya saing jangka panjang, berbagai upaya untuk menggairahkan iklim usaha secara kompetitif dan non-diskriminatif perlu terus ditingkatkan. Dalam kaitan ini, perluasan implementasi persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen perlu harus diprioritaskan, termasuk dalam hal pengendalian impor barang dan jasa yang didukung oleh perumusan regulasi teknis dan implementasi standardisasi produk domestik yang sesuai dengan standar internasional. Sedangkan dalam kaitannya dengan hubungan ekonomi internasional, diperlukan pengembangan sistem koordinasi untuk harmonisasi kebijakan perdagangan internasional dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Khusus pada sektor pariwisata, perlu diprioritaskan upaya pengembalian citra Indonesia di mata dunia melalui pemantapan promosi keanekaragaman produk wisata nasional. Upaya-upaya di atas ini ditujukan untuk mendorong peningkatan nilai tambah dan devisa negara dari ekspor dan pariwisata. Sementara itu, krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 berakibat pada meningkatnya tingkat pengangguran terbuka dan meningkatnya tingkat kemiskinan. Dengan pertumbuhan sekitar 3 – 4 persen pada tahun 2001 dan 2002, penciptaan lapangan kerja baru diperkirakan tidak akan mampu untuk mengurangi pengangguran terbuka secara berarti. Pada tahun 2001, jumlah pengangguran terbuka mencapai sekitar 8 juta orang atau 8,1 persen dari seluruh angkatan kerja. Masuknya pencari kerja baru sebesar kurang lebih 2,1 juta orang setiap tahunnya masih akan meningkatkan pengangguran terbuka menjadi 8,9 juta orang atau 8,8 persen dari seluruh angkatan kerja pada tahun 2002. Melemahnya permintaan akan tenaga kerja berakibat pada menurunnya upah riil yang diterima, terlebih bagi pekerja yang bekerja di sektor informal dan sektor pertanian di perdesaan. Masalah lain yang dihadapi adalah masih rendahnya ketrampilan yang dimiliki antara lain disebabkan para pekerja karena tingkat pendidikan yang rendah, kurang tepatnya ketrampilan serta kualitas pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh tempat-tempat pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu belum adanya standar kompetensi tenaga kerja nasional, menjadikan tenaga kerja Indonesia dianggap tidak mempunyai kompetensi maupun daya saing tinggi dalam memasuki pasar kerja, baik pasar kerja domestik maupun internasional. Badan yang direncanakan untuk menangani standarisasi dan kompetensi pekerja seperti yang digariskan dalam Repeta 2001 belum terealisir. Di samping itu, muncul berbagai gejolak ketenagakerjaan seperti maraknya berbagai aksi unjuk rasa oleh pekerja yang pada akhirnya merugikan kegiatan ekonomi. Unjuk rasa biasanya dipicu oleh perselisihan yang berkaitan dengan hubungan industrial. Undang-undang penting yang menyangkut ketenagakerjaan, belum dapat diselesaikan sampai saat ini. Selain itu, permasalahan tenaga kerja juga terjadi pada pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Selanjutnya, cepatnya perubahan dan perkembangan keadaan setelah krisis ekonomi terjadi menyebabkan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai IV – 8

ketenagakerjaan perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Melalui UU No. 11 Tahun 1998, UU No. 25 Tahun 1997 Tentang ketenagakerjaan ditunda masa berlakunya. Sementara itu karena desakan reformasi ditetapkan UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dengan adanya UU ini pekerja diperbolehkan membentuk serikat pekerja, lebih dari satu di setiap perusahaan. Kemajuan pesat yang dicapai ini sudah sewajarnya bila ditindaklanjuti dengan aturan main yang jelas. Hal yang mendesak untuk diselesaikan adalah terciptanya aturan main yang jelas untuk mengurangi ketidakpastian di bidang ketenagakerjaan. Aturan main yang dapat memberikan perlindungan kepada pekerja dan pengusaha termasuk adanya keleluasaan bagi pekerja dalam mengorganisasikan dirinya, sehingga dapat melakukan perundingan berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Tuntutan peningkatan kesejahteraan pekerja, seperti peningkatan upah minimum, bila dilandasi oleh aturan main yang jelas dan fair tidak seharusnya menimbulkan gejolak. Berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, seyogyanya dibuat dengan hati-hati, mengingat negara kita merupakan negara dengan unlimited supply of labor, di mana pekerja di sektor informal berjumlah 65 persen dari seluruh pekerja. Sementara itu, pada tahun 2001 produksi pangan utama seperti padi cenderung mengalami penurunan. Tingginya intensitas curah hujan di beberapa wilayah Indonesia pada awal tahun 2002 telah mengakibatkan banyaknya areal tanaman padi yang terkena banjir, ditambah perkiraan terjadinya musim kemarau akan berakibat pada penurunan produksi padi sekitar 1,9 persen dibandingkan tahun 2001. Luas panen padi menunjukkan gejala penurunan, yang disebabkan oleh terjadinya kecenderungan pengalihan usahatani padi ke komoditas lain seperti jeruk, sayuran, tembakau dan tambak udang sebagai respons petani terhadap insentif pasar yang lebih baik. Terjadinya penurunan produktivitas padi banyak disebabkan oleh: terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga pupuk; penurunan ketersediaan dan kualitas benih; keterbatasan sumber pembiayaan; penurunan insentif usahatani padi; peningkatan intensitas serangan organisme pengganggu tanaman, banjir atau kekeringan; penurunan efisiensi pemanfaatan air karena berkurangnya biaya pemeliharaan jaringan irigasi; dan penurunan kinerja penyuluhan pertanian. Dalam kebijakan penetapan harga dasar, telah dilakukan perubahan pola pengadaan dari beras ke gabah sehingga apabila dibandingkan dengan tahun 2000, maka kasus harga gabah dibawah/sama dengan harga patokan tahun 2001 sudah mengalami penurunan yang cukup berarti, yaitu dari 48,3 persen menjadi 30,6 persen. Meskipun kasus harga gabah jatuh masih cukup besar, namun secara umum tingkat harga gabah yang diterima petani telah lebih baik. Harga gabah kualitas GKP pada saat panen berada pada kisaran Rp. 1.015 – Rp 1.119 per kg yang berada pada ambang harga patokan Rp. 1.095 per kg. Harga gabah tahun 2001 secara rata-rata untuk kualitas GKP dan GKS sudah berada diatas Harga Patokan. Harga riil tahun 2001 terlihat sudah berada pada level yang cukup menggembirakan dengan rata-rata 46,3 persen diatas Harga Patokan (Rp. 1.095/kg GKP), sedangkan pada tahun 2000 harga riil rata-rata GKP lebih rendah 7,4 persen dari Harga Patokan (Rp. 1.020/kg). Pada tahun 2002, pembangunan pertanian lainnya dilakukan melalui pola pemberdayaan masyarakat yang dikonsolidasikan dalam bentuk pengembangan kawasan agribisnis komoditas komersial unggulan. Dengan demikian maka diharapkan

IV – 9

akan berkembang pusat-pusat pengembangan agribisnis yang menjadi andalan pertumbuhan di daerah. Permasalahan penting yang masih akan dihadapi dalam pembangunan pertanian antara lain adalah: rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan, yang terkait dengan erat dengan tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan; kemungkinan menurunnya kecukupan pangan, akibat terus meningkatnya jumlah penduduk sementara produksi dan produktivitas pangan tidak meningkat secara signifikan atau bahkan menurun; rendahnya daya saing komoditas pertanian, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Sejalan dengan makin mantapnya struktur pemerintah daerah dan kemampuan daerah dalam mengidentifikasi dan memfasilitasi pembangunan pertanian, maka upaya pembangunan pertanian melalui pembangunan sistem dan usaha agribisnis diarahkan dengan pola perencanaan bottomup planning, yang merupakan ajang dalam proses pemberdayaan aparat di daerah serta pengenalan permasalah spesifik masing-masing daerah. Oleh karena itu pembangunan pertanian dititik-beratkan pada peningkatan nilai tambah komoditas-komoditas unggulan yang didukung oleh pengembangan sistem agribisinis mulai pembibitan sampai dengan pengolahan hasil, perbaikan akses permodalan, dan pengembangan pemasaran di pasar domestik dan internasional, serta peningkatan ketahanan pangan yang didukung oleh ekstensifikasi dan intensifikasi komoditas pangan, diversifikasi konsumsi pangan, perbaikan distribusi pangan, insentif harga, penyediaan komoditas pangan non beras, dan pemantapan kelembagaan pangan. Dalam pembangunan pengairan dan irigasi permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah: menurunnya fungsi jaringan irigasi akibat adanya sekitar 22,4 persen jaringan irigasi yang rusak berat dan ringan; terjadinya konversi kawasan persawahan beririgasi teknis sekitar 15.000 – 20.000 ha per tahun menjadi kawasan non pertanian, terutama di pulau Jawa; penyediaan dana operasi dan pemeliharaan irigasi yang hanya mencapai 40 – 50 persen dari kebutuhan; dan terjadinya proses degradasi sumber air irigasi di Daerah Aliran Sungai (DAS). Oleh karena itu, pengaturan kembali tugas dan fungsi kelembagaan pengairan baik di pusat maupun di daerah terutama diarahkan untuk mempertahankan efisiensi pemanfaatan jaringan irigasi, serta mengembangkan secara selektif terhadap jaringan irigasi dan rawa yang cepat berfungsi untuk mendukung ketahanan pangan, pengembangan agribisnis, serta penyediaan air baku di pemukiman, perkotaan dan industri secara berkelanjutan. Dalam upaya pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK) secara umum, selama krisis berlangsung UKMK masih memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan mempunyai peran besar dalam penciptaan lapangan kerja. Pada tahun 2001, masalah yang dihadapi dalam berkembangnya UKMK adalah hambatan regulasi, persaingan tidak sehat, dan belum berkembangnya institusi-institusi pendukung. Di antara institusi pendukung tersebut adalah penyedia jasa teknologi, jaringan pemasaran, dan skema pembiayaan bagi UKMK selain perbankan, antara lain modal ventura, dan penjaminan dana pinjaman (guarantee fund). Pada tahun 2001, upaya penciptaan iklim yang kondusif bagi UKMK masih menunjukkan kemajuan yang beragam antar daerah, terutama setelah era otonomi daerah. Daerah tertentu telah mengidentifikasi peraturan-peraturan yang menghambat sekaligus berusaha untuk mengurangi dampak menghambat dari peraturan-peraturan tersebut. Namun daerah lain masih menganggap UKMK sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan mengenakan pungutan-pungutan baru bagi UKMK, sehingga biaya transaksi UKMK meningkat.

IV – 10

Sementara itu, sumbangan iptek terhadap pembangunan ekonomi sudah banyak dirasakan manfaatnya. Dalam dua tahun terakhir pelaksanaan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000 – 2004, berbagai kerja sama pemanfaatan dan penerapan hasil riset iptek telah banyak dilakukan. Kerja sama tersebut dilakukan dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah dan lembaga masyarakat setempat. Selanjutnya, untuk mendorong penerapan iptek di perusahaan/industri, telah dilakukan kerja sama penelitian dan pengembangan antara berbagai lembaga riset dan industri melalui skema riset kemitraan. Selain itu, untuk mengurangi risiko penerapan dan pemanfaatan hasil riset iptek diberlakukan pula asuransi teknologi. Namun demikian, jika dibandingkan dengan jumlah hasil riset yang potensial untuk dapat diterapkan, jumlah yang dimanfaatkan masih terbatas. Rendahnya pemanfaatan iptek di dunia usaha dan masyarakat antara lain disebabkan swasta/industri masih banyak menggunakan teknologi perusahaan induknya, informasi hasil riset iptek tidak baku dan masih banyak yang tidak memberikan informasi dengan jelas, akses terhadap informasi dan pelayanan iptek masih terbatas dan peraturan yang mendukung pemanfaatan dan penerapan iptek masih belum mencukupi. Ketersediaan SDM yang handal dan sesuai dengan kebutuhan yang dinamis serta sinergisnya pengembangan dan pemanfaatan iptek bagi dunia usaha merupakan unsur utama di dalam kerangka peningkatan daya saing sektor riil secara global. Untuk itu perlu kiranya dibangun suatu komitmen bersama antara pemerintah dan para pelaku usaha untuk menempuh langkah-langkah taktis maupun strategis untuk mempertahankan keunggulan komparatif sekaligus mengembangkan keunggulan kompetitif seluruh komponen produksi dan distribusi nasional. Untuk jangka pendek perlu diprioritaskan revitalisasi beberapa kegiatan produksi yang sebelumnya terbukti telah memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional namun belakangan mengalami penurunan kinerja. Dalam jangka menengah dan panjang, upaya tersebut seyogyanya diselenggarakan dalam kerangka perkuatan daya saing yang mencakup jaringan kerja seluruh komponen produksi dan distribusi. Pertumbuhan investasi sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Namun demikian, sepanjang tahun 2001 perkembangan investasi belum seperti yang diharapkan terutama disebabkan oleh ketidakpastian usaha, sehingga investor masih menunda untuk melakukan investasi. Dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi, pada tahun 2001 telah dilakukan beberapa upaya meningkatkan iklim investasi di Indonesia antara lain melanjutkan usaha proses penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Penanaman Modal, dan menyederhanakan prosedur di bidang penanaman modal, memfasilitasi pemecahan masalah yang dihadapi oleh investor, serta meningkatkan promosi penanaman modal dan kerja sama internasional. Jumlah persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang diberikan pada tahun 2001 adalah sebanyak 249 proyek dengan nilai Rp 58,7 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 1.317 proyek dengan nilai US$ 9,0 miliar. Selanjutnya, dalam tahun 2002 upaya untuk mendukung peningkatan iklim investasi di Indonesia dilanjutkan dengan menyelesaikan proses pembahasan RUU Penanaman Modal untuk memulihkan iklim investasi, melanjutkan penyempurnaan peraturan yang terkait dengan penanaman modal, meningkatkan kapasitas aparatur pelayanan penanaman modal di Pusat dan Daerah, memulai upaya pengintegrasian sistem informasi di bidang penanaman modal, serta membentuk gugus tugas untuk IV – 11

menyelesaikan permasalahan dibidang penanaman modal yang melingkupi antardepartemen. Kinerja pasar modal Indonesia sepanjang tahun 2001 merefleksikan kembali keterkaitan sekaligus sensitivitas industri tersebut terhadap berbagai isu di bidang ekonomi dan politik berskala nasional maupun global. Ketidakstabilan ekonomi, politik dan keamanan baik di Indonesia maupun luar negeri berdampak pada melemahnya kinerja pasar modal Indonesia. Beberapa indikator pasar seperti Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), nilai kapitalisasi pasar, nilai transaksi harian, dan prosentase volume transaksi asing di Bursa Efek Jakarta mengalami penurunan. IHSG BEJ tertinggi sepanjang tahun 2001 terjadi pada bulan Juli 2001 yaitu mencapai 470,22 dengan terjadinya pergantian Presiden disusul dengan ditetapkannya Kabinet Gotong Royong. Sentimen masyarakat yang sangat kuat terhadap suatu harapan akan adanya perbaikan kondisi ekonomi dimasa mendatang membawa dampak meningkatnya IHSG. Namun, indeks tersebut merosot hingga hingga level 367,07 pada tanggal 7 Oktober 2001 menyusul reaksi negatif masyarakat terhadap serangan Amerika Serikat dan sekutunya ke Afganistan. Di akhir tahun 2001, indeks sedikit meningkat ke level 392,03 namun masih melemah sebesar 5,84 persen dibandingkan indeks penutupan tahun 2000 yaitu sebesar 416,32. Nilai kapitalisasi pasar BEJ sepanjang tahun 2001 juga cenderung berfluktuasi tajam. Nilai kapitalisasi pasar pada akhir tahun 2001 mencapai Rp 239,3 triliun atau mengalami penurunan sebesar 7,83 persen dibandingkan tahun 2000. Selanjutnya transaksi harian di BEJ dalam tahun 2001 mengalami penurunan sebesar 22,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dan persentase volume transaksi asing juga menurun dari 15,25 persen pada tahun 2000 menjadi 9,85 persen pada tahun 2001. Namun disisi lain, terdapat indikasi pertumbuhan industri pasar modal yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah emiten baik emiten saham maupun obligasi. Hingga akhir Desember 2001, tercatat 38 perusahaan baru yang memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan perusahaan. Pertumbuhan juga terjadi dari sisi jumlah pelaku dan profesi penunjang yang berkecimpung di pasar modal Indonesia. Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap pemodal dan kemampuan kompetitif pasar modal Indonesia di tengah persaingan global antara lain telah dilakukan penyempurnaan infrastruktur pasar termasuk pengenalan produk atau instrumen baru di pasar modal, penyempurnaan regulasi berupa revisi terhadap beberapa peraturan Bapepam termasuk upaya penyempurnaan terhadap Undang Undang Pasar Modal, dan upaya-upaya lain yang terkait dengan tekad untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di pasar modal Indonesia. Kinerja BUMN sudah mulai memperlihatkan perbaikan yang menggembirakan. Dalam tahun 2000, jumlah BUMN dengan status sehat sekali/sehat mencapai 107 buah (prognosa) yang jauh meningkat bila dibandingkan dengan tahun 1997 sebanyak 84 buah. Total aset seluruh BUMN pada tahun 2001 meningkat hampir dua kali lipat mencapai Rp 845,2 triliun (RKAP), bila dibandingkan dengan akhir tahun 1997. Pada tahun 2001 BUMN menyumbang dividen sebesar Rp 10,4 triliun. Target perolehan privatisasi tahun 2001 sebesar Rp 6,5 triliun hanya berhasil diperoleh sebesar Rp 5,0 triliun. Belum pulihnya iklim investasi, menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia, dan belum adanya persepsi yang sama oleh stakeholders tentang privatisasi merupakan beberapa hambatan pencapaian target tersebut.

IV – 12

Upaya peningkatan kesehatan dan privatisasi BUMN diteruskan dalam tahun 2002. Dalam tahun tersebut BUMN akan menyetor dividen sebesar Rp 10,4 triliun. Privatisasi BUMN pada tahun yang sama akan menghasilkan Rp 6,5 triliun dari hasil privatisasi BUMN sehat yang bidang usahanya sudah sangat kompetitif atau tingkat keausan teknologi yang tinggi. Sementara itu, kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah juga mengkhawatirkan. Salah satu penyebabnya adalah akibat adanya keterbatasan dalam penyediaan prasarana dan sarana dasar seperti jalan, listrik, telepon, pelabuhan dan berbagai sarana transportasi yang sangat penting untuk mendorong kegiatan usaha dan investasi. Kemampuan anggaran yang terbatas dan kinerja keuangan BUMNBUMN di bidang Prasarana yang menurun telah mengurangi kemampuan pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana dasar dan kemampuan untuk melakukan rehabilitasi maupun pemeliharaan prasarana dasar yang sudah dibangun. Akibatnya pada hampir semua sarana dan prasarana dasar publik, baik secara kuantitas dan kualitasnya terus mengalami penurunan. Jika masalah penurunan pelayanan jasa sarana dan prasarana ini terus berlanjut dan tidak dengan segera diatasi, maka investasi baik dari dalam maupun luar negeri di sektor ekonomi lain yang memerlukan dukungan jasa prasarana dan sarana, akan terus mengalami penurunan, sehingga prospek pertumbuhan ekonomi jangka menengah akan terhambat. Restrukturisasi dan reformasi di bidang prasarana dan sarana telah diupayakan, termasuk adanya rencana tindak dan perubahan kelembagaan yang telah direncanakan baik secara sektoral maupun lintas sektor. Namun efektivitas dan perkembangannya masih lambat, yang antara lain dipengaruhi oleh masih adanya ketergantungan pendanaan pada pinjaman luar negeri, rendahnya kinerja BUMN, dan kurangnya sumber pendanaan nasional. Hal-hal tersebut dapat menimbulkan penurunan kuantitas dan kualitas aset prasarana dan sarana, yang pada akhirnya dapat berakibat buruk pada kegiatan sektor produksi dan perdagangan. Sampai saat ini upaya yang telah dilaksanakan dalam melakukan perubahan, baik secara struktur maupun kelembagaan masih terasa lamban. Kondisi sektor ketenagalistrikan pada tahun 2001 secara umum mengalami persentase kenaikan permintaan tenaga listrik dua kali lebih besar dari persentase pertumbuhan ekonomi. Adapun penambahan kapasitas pembangkit belum dapat terpenuhi sesuai dengan jadwal yang direncanakan mengingat beberapa kendala antara lain faktor keamanan, alam dan proses renegosiasi listrik swasta yang masih berlangsung serta keterbatasan pendanaan pemerintah dan PT. PLN (Persero). Dana pemerintah melalui APBN 2001 sebagian besar telah digunakan untuk mendanai rupiah pendamping bagi proyek-proyek yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri yang sedang berjalan.Selain upaya memenuhi kebutuhan permintaan tenaga listrik, upaya restrukturisasi dan reformasi ketenagalistrikan perlu terus diupayakan. Restrukturisasi ketenagalistrikan yang telah dilaksanakan dilakukan sebatas renegosiasi dengan pengembang listrik swasta sedangkan restrukturisasi sektor dan korporat belum sepenuhnya dilaksanakan karena keterkaitannya dengan pengesahan Undang-undang Ketenagalistrikan yang baru. Saat ini Undang-undang tersebut masih dalam pembahasan dengan DPR. Khusus untuk listrik perdesaan diprioritaskan penyambungan untuk konsumen baru di desa lama. Namun demikian untuk meningkatkan pemerataan pembangunan terutama di daerah luar Jawa Bali masih diberikan sebagian dana untuk pengembangan listrik di desa baru.

IV – 13

Pada tahun 2002-2003 diperkirakan masih terjadi adanya ketidakseimbangan antara pasokan dengan kebutuhan tenaga listrik. Sebagai konsekuensi akibat adanya krisis tenaga listrik, pembangkit harus beroperasi penuh sehingga mengabaikan faktor pemeliharaan, sehingga degradasi kapasitas pembangkit semakin tinggi dan pemakaian bahan bakar spesifik menjadi boros. Untuk memenuhi kebutuhan pasokan tenaga listrik ini diperlukan investasi yang sangat besar dalam rangka pembangunan sarana pembangkit, penyaluran dan distribusi. Hal ini masih dirasakan berat mengingat kondisi finansial PT. PLN (Persero) masih mengalami kerugian karena harga pokok penjualan lebih tinggi dibandingkan dengan tarif walaupun sudah mengalami kenaikan secara berkala dan melemahnya nilai rupiah karena beban biaya komponen barang serta pemabayaran utang dalam mata uang asing jumlahnya besar sedangkan penerimaan dalam rupiah. Selain itu belum terselesaikannya pembahasan Undang-undang Ketenagalistrikan mengakibatkan terlambatnya upaya penyelesaian restrukturisasi sektor ketenagalistrikan. Upaya mengatasi permasalahan sektor ketenagalistrikan pada tahun 2002 dilakukan melalui kegiatan terpadu antara penambahan kapasitas pembangkit dan pembatasan pemakaian konsumsi tenaga listrik. Penambahan kapasitas pembangkit diupayakan melalui investasi langsung (equity-based) bukan berdasarkan pinjaman (loan-based). Untuk itu diperlukan kebijakan mempermudah investasi melalui kerjasama kemitraan dengan investor. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan skala kecil dan menengah diupayakan melalui pemberdayaan investasi dalam negeri dengan memanfaatkan potensi energi setempat. Kebijakan ini harus dapat diimplementasikan melalui Pembangkit Skala Kecil untuk Swasta dan Koperasi serta Swadaya Masyarakat (PSKSKSM). Untuk menghemat penggunaan tenaga listrik dilakukan demand side management yang disertai dengan pelaksanaan reward-punishment melalui mekanisme tarif progresif. Untuk mencapai tarif sesuai nilai keekonomiannya dilakukan kenaikan tarif secara berkala sebesar 6 (enam) persen tiap 3 (tiga) bulan yang didukung dengan langkah-langkah efisiensi sektor dan korporat serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Upaya lain adalah kebijakan harga energi yang mendukung usaha diversifikasi energi terutama marjinal gas, panas bumi dan potensi energi setempat. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan pendanaan saat ini PT. PLN (Persero) sedang melakukan kajian atas kemampuan sendiri perusahaan (APLN) tersebut untuk membiayai investasi di bidang ketenagalistrikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai besar investasi yang diperlukan dan dapat dibiayai oleh pemerintah. Kondisi sektor transportasi pada tahun 2001, secara umum terjadi peningkatan permintaan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah penumpang dan barang yang diangkut pada seluruh moda transportasi, kurang diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan, terutama kondisi dan kelaikan sarana dan prasarana transportasi, manajemen, organisasi, serta profesionalitas sumber daya manusianya, sehingga dapat berdampak pada tingkat keselamatan maupun kinerja pelayanan kepada para pengguna jasa. Hal ini juga disebabkan adanya keterbatasan dana untuk membangun maupun untuk melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi, serta kompleksitas kondisi kelembagaan pada masa transisi di era otonomi dan desentralisasi. Kondisi prasarana transportasi kereta api dan jalan bahkan semakin banyak mengalami kerusakan berat akibat bencana alam seperti tanah longsor dan banjir, serta mengakibatkan semakin tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Khusus untuk prasarana jalan, kondisi kerusakan semakin diperparah oleh karena banyaknya pelanggaran muatan di jalan. Kebutuhan akan kualitas pelayanan di bidang jasa IV – 14

meteorologi dan geofisika serta pencarian dan penyelamatan juga semakin meningkat, terutama dikaitkan dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak perubahan kondisi iklim dan cuaca yang ekstrim serta jumlah kecelakaan angkutan dan bencana alam yang semakin meningkat. Kebijakan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan transportasi masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang disusun tahun 1992. Demikian pula sistem transportasi nasional yang digunakan sebagai acuan dalam pembangunan transportasi secara nasional disusun tahun 1997 yang belum mempertimbangkan peraturan desentralisasi dan otonomi daerah maupun tantangan terhadap kemajuan pesat teknologi informasi dan globalisasi. Selain itu, peraturan-peraturan di bidang transportasi yang digunakan masih bersifat parsial masing-masing moda transportasi dan belum terintegrasi, baik antarmoda maupun antara transportasi regional dengan nasional. Oleh karena itu diperlukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap berbagai peraturan perundangan di bidang transportasi dengan prinsip-prinsip desentralisasi sekaligus mengantisipasi tantangan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi. Dalam upaya peningkatan pelayanan yang lebih efisien dan meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta, dalam tahun 2002 direncanakan proses untuk melanjutkan liberalisasi, deregulasi dan privatisasi penyediaan sarana dan prasarana publik secara bertahap yang dapat memberikan manfaat pada negara dan masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, terutama di KTI. Beberapa hambatan yang harus diatasi adalah masih lemahnya perangkat peraturan-perundangan yang berlaku maupun praktek penerapannya, serta masalah kelembagaan dan kemampuan sumber daya manusia yang profesional baik di pusat maupun di daerah. Prioritas untuk tahun 2002 adalah meningkatkan efektivitas alokasi sumber pendanaan BUMN di bidang prasarana untuk mempertahankan tingkat pelayanan, mengatasi masalah “bottleneck”, serta menyiapkan perencanaan dan metode guna meningkatkan penggunaan sumber daya secara lebih efisien, termasuk upaya restrukturisasi sektor dan korporat BUMN-BUMN di bidang prasarana guna mempercepat kejelasan tanggung jawab dan perubahan kerangka dasar dalam penyediaan prasarana, serta melanjutkan upaya privatisasi maupun peningkatan peran serta swasta dalam kerangka kerjasama sektor publik dengan swasta. Sementara itu dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, diarahkan untuk mendorong pemulihan kembali perekonomian nasional, melalui revitalisasi sumbersumber ekonomi yang ada serta menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang penting untuk dikembangkan pada saat ini adalah sumber pertumbuhan yang berbasis kekayaan sumber daya alam (natural resource based) yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sumber daya kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor pembangunan yang berbasis pada sumber daya alam. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar dapat menjadi tumpuan harapan bangsa karena merupakan salah satu keunggulan daya saing Indonesia. Kandungan sumber daya alam kelautan sebagian besar merupakan sumber daya dapat pulih selain sumber daya tidak dapat pulih, potensi lain seperti benda berharga asal muatan kapal tenggelam, dan jasa lingkungan kelautan. Secara keseluruhan nilai ekonomi potensi sumber daya sektor kelautan dan perikanan mencapai US$ 82,1 miliar per tahun dengan perincian yaitu: potensi perikanan tangkap sebesar US$ 15,1 miliar, potensi budidaya laut sebesar US$ 46,7 miliar per tahun, IV – 15

potensi perairan umum sebesar US$ 1,1 miliar per tahun, potensi budidaya tambak sebesar US$ 10 miliar per tahun, potensi budidaya air tawar sebesar US$ 5,2 miliar per tahun, dan potensi bioteknologi kelautan sebesar US$ 4 miliar per tahun. Mempertimbangkan besarnya potensi dan disisi lain masih banyaknya permasalahan yang dihadapi, perlu dibuat langkah terobosan untuk keluar dari krisis ekonomi melalui suatu Gerakan Nasional Pembangunan Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut memerlukan dukungan politik dan sinergi dari berbagai sektor, seperti kebijakan fiskal dan moneter yang kondusif, ketersediaan anggaran, penegakan hukum dan peradilan. Gerakan Nasional Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang secara serentak dan terpadu direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan di seluruh daerah, meliputi pesisir, laut dan perairan tawar potensial. Sebagai suatu gerakan, memerlukan dukungan dan akan melibatkan Pemerintah Daerah (propinsi dan kabupaten/kota), asosiasi perusahaan, Perguruan Tinggi, LSM bidang kelautan dan perikanan, perbankan, disamping Pemerintah Pusat. Beberapa pencapaian hasil pembangunan sektor kelautan dan perikanan antara lain yaitu: (1) Sampai dengan triwulan III, PDB perikanan tahun 2001 meningkat sebersar 20,59 persen dari tahun 2000 dalam periode yang sama. Kontribusinya terhadap PDB nasional juga meningkat sebesar 15,50 persen pada periode 2000-2001 (s/d triwulan III), (2) Nilai ekspor hasil perikanan mencapai US$ 1,374 miliar pada periode Januari-Oktober 2001, dengan volume 404,1 juta ton, (3) Produksi perikanan mencapai 5,3 juta ton pada tahun 2001 atau meningkat sebesar 4,25 persen dari tahun 2000, (4) Konsumsi ikan mencapai 22,27 kg/kap/thn pada tahun 2001 atau meningkat sebesar 2,67 persen dari tahun 2000. Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2003 adalah penerimaan devisa kelautan dan perikanan sebesar US$ 3,2 miliar dengan kontribusi terhadap PDB sekitar 3,3 persen. Disamping wilayah laut Indonesia, masih terbuka peluang pengembangan pembangunan kelautan di Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI) dan laut bebas. Pemanfaatan tangkapan ikan yang diperbolehkan di Zona Ekonomi Ekslusive Indonesia (ZEEI) masih belum dimanfaatkan dengan optimal karena baru sekitar 83 persen potensi yang berhasil dimanfaatkan. Di kawasan tersebut saat ini banyak terjadi kegiatan pencurian ikan (illegal fishing). Untuk pengendalian dan pengawasan penangkapan ikan dikembangkan kegiatan pemantauan melalui vessel monitoring system (VMS) agar dapat memantau dan mengontrol kapal-kapal besar penangkap ikan yang illegal baik yang beroperasi di perairan Indonesia maupun di kawasan ZEEI. Selain pemantauan melalui VMS tersebut, pengawasan dan pengendalian penangkapan ikan dan sumber daya kelautan lainnya dilakukan melalui penerapan sistem monitoring, control dan surveillance (MCS), yang didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana, operasional pengawasan berbasis masyarakat (SISWASMAS), serta penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana di bidang perikanan dan kelautan. Efektifitas pengawasan dan pengendalian ini dapat tercapai jika batas wilayah perairan Indonesia sudah diketahui dan dipetakan dengan tepat. Departemen Kelautan dan Perikanan bersama dengan beberapa Departemen dan Lembaga Non Departemen yang terkait dengan pemetaan batas laut berusaha untuk menuntaskan pembuatan peta IV – 16

batas laut dengan negara tetangga, terutama dengan bekas propinsi Timor Timur. Dengan diketahuinya batas tersebut maka pelanggaran dan pencurian hasil laut dapat ditindaklanjuti dengan aksi dan teguran bahkan penangkapan terhadap pelakunya. Pencurian hasil laut yang terdiri dari illegal fishing dan pasir laut diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar masing-masing US$ 2 sampai 4 miliar per tahun, dan US$ 3 miliar per tahun. Selain itu terdapat gejala penangkapan ikan berlebih (over fishing) dan aktivitas penangkapan lain yang merusak yang tidak memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan serta merebaknya pencurian pasir laut. Berbagai upaya telah dilakukan antara lain melalui konservasi dan rehabilitasi ekosistem laut seperti pengelolaan terumbu karang dan mangrove. Dari upaya ini diharapkan terjadi perbaikan ekosistem dan peningkatan populasi ikan (restocking). Berbagai permasalahan yang terjadi di sektor kelautan diakibatkan oleh bermacam-macam persoalan. Salah satunya adalah paradigma pembangunan masa lalu yang lebih berorientasi ke daratan yang menyebabkan pengalokasian sumber daya pembangunan lebih diprioritaskan pada sektor-sektor di daratan. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih tertinggal jauh (miskin) dan tidak dapat meningkat secepat masyarakat di wilayah daratan lainnya. Akibat dari paradigma pembangunan yang berorientasi ke daratan, laut hanya dipandang sebagai tempat pembuangan limbah kegiatan di daratan yang akan menimbulkan pencemaran di laut, dan berakibat terjadinya degradasi habitat pesisir seperti: terumbu karang, mangrove, padang lamun dan estuaria. Permasalahan-permasalahan lain juga timbul antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: (1) Kurangnya pendekatan terintegrasi dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; (2) Terbatasnya data dan informasi sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; (3) Kurangnya transparansi dalam alokasi sumber daya; dan (4) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Untuk mendukung paradigma pembangunan yang berorientasi kelautan perlu dibangun kelembagaan yang efektif, mulai dari sistem pengelolaan, institusi pengelola (pusat dan daerah) dan semua stakeholder, serta terwujudnya sinergi dan koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kelautan dan perikanan. Dalam rangka mendorong pembangunan di wilayah pesisir dan laut perlu dibenahi penataan ruang wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil agar tidak terjadi konflik penggunaan ruang dan sumber daya kelautan. Tidak tertatanya ruang di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil menjadi penyebab berbagai permasalahan di wilayah tersebut. Disamping itu peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan juga perlu dilakukan dengan tetap mengedepankan keserasian pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan antara pusat dan daerah, dan antar daerah sendiri disertai dengan peningkatan terhadap ketersediaan data/informasi kelautan dan perikanan. Terbatasnya ilmu pengetahuan terkini, dan rendahnya teknologi kelautan yang dimiliki oleh nelayan menyebabkan rendahnya hasil perolehan sumber daya kelautan. Jumlah armada kapal nelayan di atas 30 GT hanya sekitar 5,15 persen dari keseluruhan yang ada, sisanya nelayan tradisional dengan kemampuan iptek yang rendah. IV – 17

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut di atas, langkah prioritas ke depan dalam program pembangunan kelautan yang dikembangkan adalah: (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya; (2) Peningkatan peran sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sumber pertumbuhan perkonomian; (3) Peningkatan kecerdasan bangsa melalui peningkatan konsumsi ikan; (4) Pemeliharaan dan peningkatan daya dukung serta kualitas lingkungan perairan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; serta (5) Peningkatan pemahaman peran laut di masyarakat, baik sebagai pemersatu bangsa maupun sebagai pemupukan jiwa (etos kerja) bahari bangsa Indonesia. Sumber daya hutan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam rangka perbaikan ekonomi nasional jangka panjang. Namun dalam realitanya menunjukkan bahwa sebagian besar hutan alam yang ada, berada dalam keadaan yang memprihatinkan. Berbagai macam persoalan mendasar muncul dalam upaya menyelamatkan keberadaan dan kualitas hutan beserta kekayaan hayatinya. Hal itu sangat terkait dengan kejadian ditahun-tahun sebelumnya, oleh karena itu pembangunan di sektor kehutanan dalam dua tahun terakhir ini ditekankan pada penanganan masalahmasalah penting yang muncul, antara lain penanganan pencurian hasil hutan kayu (illegal logging), pencegahan dan penanganan kebakaran hutan, pengendalian konversi kawasan hutan, restrukturisasi industri kehutanan, rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan kegiatan konservasi dan rehabilitasi, desentralisasi pengelolaan hutan, dan pemantapan perencanaan program pembangunan kehutanan nasional. Berbagai upaya dilakukan untuk menangani masalah pencurian kayu/penebangan liar. Pada bulan Desember 2001 telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara Departemen Kehutanan dengan Polri dan TNI AL dalam rangka Operasi Wanalaga dan Wanabahari. Hasil dari kerjasama tersebut adalah telah dilakukannya evaluasi kegiatan operasi bersama tahun 2001 dan perencanaan operasi tahun 2002. Dari hasil evaluasi tersebut, sampai dengan bulan Januari 2002 hasil operasi Wanalaga dan Wanabahari antara lain berhasil mengungkap 1.031 kasus dengan 1.277 tersangka, dan barang bukti berupa 317 ribu meter kubik dan 125 ribu batang log, 11 ribu lembar kayu lapis, 21,5 ton hasil hutan lainnya, 6 alat berat, 45 unit kendaraan roda empat, 201 truk, 72 kapal dan 39 alat pemotong kayu. Disamping itu juga telah dikeluarkan kebijakan untuk memberikan kompensasi bagi yang tidak menebang kayu di daerah tertentu (kawasan lindung) sebagai insentif dalam rangka menekan penebangan liar. Dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan ditekankan pada upaya pencegahan, antara lain melalui sosialisasi dan uji coba metode pembukaan lahan tanpa bakar dan pengembangan sistem deteksi dini kebakaran hutan. Disamping itu juga telah direalisasi pengadaan peralatan pemadam kebakaran hutan di beberapa Taman Nasional yang peka terhadap kebakaran, yaitu: Taman Nasional Way Kambas (Lampung), Berbak dan Bukit Tigapuluh (Jambi), dan Gunung Palung (Kalimantan Barat). Untuk menangani isu tenurial telah dilakukan pembentukan kelompok kerja yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh kelompok kerja tersebut adalah mengidentifikasi konflik atas penggunaan kawasan hutan, menyusun konsep, serta membentuk tim gugus tugas. Diharapkan dengan efektifnya kelompok kerja ini, isu-isu yang berkaitan dengan masalah tenurial, baik oleh masyarakat lokal maupun pemangku kepentingan lain dapat berangsur-angsur membaik.

IV – 18

Dalam rangka restrukturisasi sektor kehutanan telah dilaksanakan dengan (1) membangun industri pengolahan hasil hutan yang efisien dan menguntungkan, (2) membangun hutan tanaman dengan skala besar untuk memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku yang kekurangan sebesar 40,5 juta m3, (3) melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dengan memberikan kesempatan kepada semua badan usaha (BUMN, BUMD, Koperasi) dengan menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL), (4) melakukan konservasi terhadap sisa hutan alam dan memperbaiki mutu lingkungan. Selama lima tahun terakhir suplai bahan baku kayu rata-rata hanya mencapai 23,48 juta meter kubik per tahun, sedangkan kapasitas industri pengolahan kayu yang ada pada saat ini sebesar 63,98 juta meter kubik, yang mengindikasikan bahwa kesenjangan bahan baku kayu tersebut dipenuhi dari kayu-kayu curian atau tebang lebih. Sementara itu, upaya-upaya lain yang telah dilakukan dalam rangka konservasi dan rehabilitasi kawasan hutan dan lahan telah dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengembangkan kegiatan swadaya masyarakat, seperti pembuatan bibit percontohan, dan plot demonstrasi areal model. Dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi, sampai dengan tahun 2001 telah ditunjuk kawasan konservasi daratan seluas 17,85 juta hektar, serta kawasan konservasi perairan 4,63 juta hektar. Kawasan konservasi tersebut terdiri atas 40 unit Taman Nasional, 79 unit Taman Wisata Alam, 15 unit Taman Hutan Raya, 15 unit Taman Buru, 166 unit Cagar Alam, dan 47 unit Suaka Margasatwa. Berkaitan dengan ini, juga telah direalisasikan penanaman areal bekas kebakaran hutan di Taman Nasional Way Kambas seluas 250 hektar, pembangunan hutan tanaman industri (HTI) seluas 2,2 juta hektar dan pembangunan hutan tanaman jenis unggulan lokal seluas 22 ribu hektar. Disamping itu telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Untuk mewujudkan upaya konservasi dan pengelolaan hutan yang lestari pada seluruh tingkatan pengelolaan, sejak tahun 2001 telah dilaksanakan konsultasi publik sebagai bagian dalam kerangka National Forest Program (NFP). Melalui proses ini, pada tahun 2003 diharapkan akan tersusun Kesepakatan Hutan Nasional. Sejak bulan Juli 2001 sampai dengan saat ini telah dilakukan dialog dengan pemangku kepentingan di beberapa daerah, meliputi Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Gorontalo, Jawa Timur, dan NTB. Disamping itu juga telah diadakan konsultasi publik di tingkat Propinsi dan kabupaten di tiga wilayah, yaitu wilayah Kalimantan yang meliputi empat propinsi, wilayah Nusa Tenggara yang meliputi dua propinsi, serta wilayah Sumatera yang meliputi empat propinsi. Pelaksanaan desentralisasi kehutanan didasarkan pada kerangka jejaring kerja yang dapat mengakomodasi inisiatif lokal, membagi kewenangan sesuai kompetensi penyelenggaraan pemerintahan, serta memungkinkan berjalannya sistem hirarki, terutama dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan. Sejalan dengan hal itu, telah dilakukan fasilitasi terhadap pemerintah daerah, juga telah dikeluarkan pedoman dan kriteria dalam rangka pencapaian pengelolaan hutan lestari. Selain itu sedang dilakukan evaluasi terhadap 236 peraturan daerah (PERDA), khususnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan masing-masing pihak (Pusat, Propinsi, dan Kabupaten). Selanjutnya, sebagai penjabaran lebih lanjut dari UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, saat ini sedang disusun 11 rancangan peraturan pemerintah (RPP), dan tiga diantaranya dalam proses pembahasan antar departemen. IV – 19

Selain itu, juga sedang disusun Peraturan Pemerintah guna penghentian konversi hutan alam untuk penggunaan lain. Disamping hal-hal yang telah dicapai di atas, beberapa permasalahan pokok yang masih akan dihadapi pada tahun 2003 dalam pengembangan dan pengelolaan hutan dan lahan, antara lain mencakup status hukum kawasan hutan yang belum mantap. Adanya perubahan tata ruang yang terjadi telah membawa konsekuensi terhadap perlunya paduserasi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Saat ini sebagian besar propinsi telah berhasil menyelesaikan paduserasi RTRWP dengan TGHK dan telah ditindaklanjuti dengan penunjukan kawasan hutan. Dalam industri kehutanan, kesenjangan kebutuhan bahan baku menyebabkan masalah penebangan liar dan penebangan melebihi ketentuan. Kapasitas terpasang industri jauh melebihi kemampuan hutan untuk menyediakan bahan baku secara lestari. Sementara itu, sistem penilaian sumber daya hutan belum didasarkan atas analisis ekonomi yang tepat sehingga belum mencerminkan nilai produk hutan yang sesungguhnya. Permasalahan lain adalah pengelolaan hutan dalam bentuk HPH, yang lebih menekankan pada pengelolaan hutan berbasis kayu (timber based management) yang kurang memperhatikan pentingnya kelestarian, sehingga menyebabkan timbulnya degradasi sumber daya hutan serta menurunnya kualitas lingkungan. Selain itu, pengelolaan kawasan konservasi, rehabilitasi kawasan hutan, dan pengamanan kawasan hutan kurang terintegrasi. Oleh karena itu, kedepan pengelolaan hutan akan berorientasi pada pengelolaan hutan berbasis sumberdaya (resource based management) dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat lokal. Kebijakan yang sentralistik dimasa lalu menyebabkan manfaat pembangunan belum dirasakan oleh masyarakat di daerah yang memiliki sumber daya hutan. Akibatnya masih terjadi kesenjangan sosial yang tinggi, dan tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di sekitar hutan. Sementara dalam rangka pelaksanaan desentralisasi kehutanan, penyelenggaraan pengurusan hutan melalui skema otonomi daerah belum dirumuskan secara utuh, sehingga masih cenderung bersifat inkonsisten. Akibatnya fragmentasi kawasan hutan terjadi di mana-mana yang menghambat terlaksananya pengelolaan hutan secara lestari. Disamping itu, kelembagaan pengelolaan hutan baik oleh pemerintah maupun masyarakat masih belum mantap yang berakibat pada terjadinya konflik sosial dalam pengelolaan sumber daya hutan. Kebijakan pengalokasian sumber daya hutan yang belum sepenuhnya memperhatikan hak adat/ulayat menimbulkan banyaknya perambahan dan okupasi lahan hutan, pencurian kayu, dan ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan merupakan masalah besar yang mengancam kelestarian, sedangkan penanganan belum berjalan baik. Hal ini berkaitan dengan lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, hingga kini belum ada kasus-kasus besar pencurian kayu maupun kebakaran hutan sampai pada pengadilan yang membawa tersangka ke penjara. Dalam pengelolaan sumber daya air, permasalahan utama yang dihadapi adalah ancaman bencana alam seperti banjir dan kekeringan akibat kerusakan DAS yang terus IV – 20

meningkat, semakin tingginya daya rusak dan intensitas kerusakan akibat pertumbuhan populasi dan kebutuhan lahan untuk permukiman dan industri, serta ancaman kelestarian sumber daya air akibat kerusakan danau, waduk, embung, situ, serta terjadinya pencemaran air dan sumber air akibat pengolahan limbah industri dan rumah tangga yang belum dilakukan secara terpadu. Oleh karena itu pengelolaan sumbersumber air diprioritaskan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dan mendorong efektifitas dan efisiensi pengelolaan melalui korporatisasi pengelolaan sumber daya air secara terpadu terutama di 4 wilayah sungai, serta melanjutkan penerapan Water Sector Adjustment Program (WATSAP). Sebagaimana pelaksanaan Repeta sebelumnya, kunci daripada upaya untuk memecahkan berbagai permasalahan tersebut di atas dan mencapai pemulihan ekonomi adalah terciptanya kepercayaan masyarakat, baik dalam dan luar negeri, terhadap pelaksanaan program-program pembangunan. Untuk itu program-program tersebut dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan konsisten untuk kepentingan masyarakat luas. Sesuai dengan PROPENAS, program-program tersebut berorientasi kepada pengembangan sistem ekonomi kerakyatan serta berbasis sumber daya nasional/lokal. Dalam situasi yang demikian berat, jauh dari situasi normal, perlu terus dikembangkan langkah-langkah terobosan. Menghadapi perkembangan keadaan tersebut dan perkiraan permasalahan yang masih akan dihadapi pada tahun 2003 serta dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang terbatas, maka langkah-langkah pembangunan di bidang ekonomi pada tahun 2003 akan lebih terfokus kepada upaya untuk (1) memantapkan langkahlangkah untuk penanggulangan kemiskinan dan menjamin ketahanan pangan; (2) mewujudkan stabilitas ekonomi dan keuangan, yang diupayakan dengan mewujudkan kesinambungan fiskal; (3) mempercepat restrukturisasi utang dan privatisasi BUMN secara selektif, guna mendorong perkembangan sektor riil; (4) memperluas kesempatan kerja dan berusaha untuk mengimbangi pertambahan tenaga kerja; (5) menyediakan sarana dan prasarana dasar yang memadai mengingat merosotnya daya dukung infrastruktur selama dua tahun terakhir; dan (6) pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah tersebut pada akhirnya akan mendorong kegiatan produksi, terutama ekspor, dan investasi yang pada gilirannya akan mempercepat pemulihan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran serta kemiskinan.

B.

PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Sesuai PROPENAS 2000–2004, prioritas pembangunan ekonomi dalam tahun 2003 tetap diarahkan kepada upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi disertai dengan upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang meningkat pesat selama krisis. Bersamaan dengan itu, pembangunan ekonomi secara bertahap diarahkan untuk meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan.

IV – 21

1.

Menanggulangi Kemiskinan dan Memenuhi Kebutuhan Pokok Masyarakat 1.1 Program Penyediaan Kebutuhan Pokok untuk Keluarga Miskin

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2003 adalah: (1) Penyediaan dan pencadangan bahan pokok secara terus-menerus; (2) Pengendalian harga bahan pokok; (3) Penyediaan pelayanan dasar terutama kesehatan dan pendidikan serta prasarana dan sarana dasar lainnya; (4) Perluasan jaringan pelayanan dalam penyediaan kebutuhan pokok; dan (5) Penyediaan dan perbaikan lingkungan perumahan termasuk air bersih. 1.2 Program Pengembangan Budaya Usaha Masyarakat Miskin

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2003 adalah: (1) Meningkatkan kapasitas usaha masyarakat miskin melalui peningkatan skill, modal, teknologi, informasi, dan legal; (2) Mengembangkan pendidikan dan latihan keterampilan usaha, organisasi, jaringan produksi-pasar, dan mengakses lembaga permodalan; (3) Pendampingan usaha, kebiasaan hidup produktif, dan jaringan melalui bimbingan dan konsultasi; (4) Penciptaan jaringan kerja sama dan kemitraan usaha yang didukung oleh organisasi masyarakat setempat, pemerintah daerah, swasta dan perguruan tinggi; (5) Penyediaan kemudahan akses terhadap sumber daya produktif; (6) Penyediaan prasarana dan sarana usaha ekonomi produktif; dan (7) Pembukaan permukiman dan pengembangan masyarakat transmigrasi untuk petani dan buruh tani serta pengungsi yang tidak memiliki lahan pertanian atau lahan produksi. 1.3 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2003 adalah: (1) Mengoptimalkan penggunaan bursa tenaga kerja guna mempertemukan antara pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja, dengan memberikan pelayanan yang memadai, serta melaksanakan bimbingan jabatan bagi pengantar kerja; (2) Menyempurnakan mekanisme pengiriman, pembinaan, bimbingan dan seleksi yang lebih ketat, serta mengupayakan perlindungan yang memadai bagi pekerja Indonesia termasuk tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri; (3) Mendayagunakan tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur, dengan mengidentifikasi prospek dan potensi kesempatan kerja melalui pemanfaatan teknologi tepat guna; peluang usaha, dan sarana memperoleh bantuan usaha; dan (4) Memfasilitasi mobilitas tenaga kerja baik tenaga kerja laki-laki maupun tenaga kerja perempuan sesuai kebutuhan dan potensi daerah. 1.4 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2003 adalah: (1) Membentuk lembaga/badan dan mengembangkan standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja; (2) Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga pelatihan kerja, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, dan perusahaan; (3) Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pelatihan lintas sektor termasuk untuk TKI yang akan bekerja di luar negeri; serta (4) Memasyarakatkan nilai dan budaya produktif serta mengembangkan sistem dan metoda peningkatan produktivitas.

IV – 22

1.5

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2003 adalah: (1) Mengembangkan sistem hubungan industrial dan meningkatkan efektifitas fungsi kelembagaan ketenagakerjaan; (2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang hubungan industrial; (3) Menyelesaikan perselisihan industrial secara sederhana, cepat, tepat, adil dan konsisten; (4) Melaksanakan pengawasan terhadap hak-hak dasar pekerja antara lain meliputi bidang pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, anak yang terpaksa bekerja, (5) Meningkatkan pengawasan tenaga kerja wanita, terutama melalui penyuluhan dan pelatihan di semua sektor agar tidak terjadi diskriminasi dan marginalisasi; (6) Meningkatkan pengawasan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, melalui K3 dan HIPERKES; serta (7) Memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia melalui peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pengiriman TKI ke luar negeri sejak pra-penempatan, selama penempatan dan purna penempatan. 1.6 Program Pengembangan Sistem Jaminan Sosial

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2003 adalah: (1) Mengembangkan sistem jaminan sosial yang sudah ada di masyarakat; (2) Melaksanakan hasil-hasil yang sudah tercapai atas perumusan kebijakan dan langkahlangkah dalam rangka penyelenggaraan program sistem jaminan sosial nasional yang meliputi aspek kelembagaan, program, perundang-undangan, pendanaan maupun aspek pelaksanaannya; (3) Meningkatkan penanganan jaminan sosial bagi anak terlantar dan fakir miskin; (4) Penanganan masyarakat miskin pada kawasan terisolir dan terbelakang; (5) Peningkatan kemampuan dan jaringan lembaga perlindungan sosial masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan jaminan sosial, khususnya pendidikan dan kesehatan; dan (6) Mengembangkan sistem jaminan sosial, terutama pada tingkat daerah yang mampu melindungi masyarakat dalam menangani fakir miskin, anak-anak terlantar, orang jompo, masa pensiun, bencana alam, krisis ekonomi, dan konflik sosial. 1.7 Program Asuransi Sosial

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2003 adalah: (1) Mengembangkan rekomendasi kebijakan guna penyempurnaan peraturan perundangan yang melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa asuransi sosial dan meningkatkan kinerja perusahaan asuransi sosial; serta (2) Melakukan langkah-langkah restrukturisasi guna meningkatkan kesehatan perusahaan asuransi sosial. 1.8 Program Pengembangan Agribisnis

Kegiatan pokok program ini dalam tahun anggaran 2003 adalah: (1) Memantapkan pengembangan kawasan agribisnis komoditi komersial non beras (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan); (2) Memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis berbasis komoditas unggulan; (3) Meningkatkan kapasitas produksi pangan melalui ekstensifikasi lahan pertanian, serta meningkatkan intensitas tanam; (4) Mengoptimalkan pendayagunaan lahan melalui peningkatan intensitas tanam; (5) Mengembangkan sistem perbenihan/ perbibitan; (6) Mengembangkan industri dan sistem perbenihan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan di sentra-sentra pengembangan agribisnis; (7) Meningkatkan kelembagaan penyedia input produksi pertanian; (8) IV – 23

Mengembangkan kelembagaan permodalan mikro di pedesaan; (9) Mengembangkan industri alat dan mesin pertanian; (10) Menyediakan sarana dan prasarana publik di untuk mendukung pengembangan agribisnis di sentra-sentra produksi; (11) Meningkatkan kegiatan dan fungsi penyuluhan; (12) Meningkatkan penciptaan dan penerapan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan; (13) Memperkuat kelembagaan usaha dan kemitraan agribisnis; (14) Mendorong persamaan keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam usaha agribisnis; (15) Memfasilitasi pemasaran produk agribisnis melalui penyediaan informasi pasar, market intelligence, dan promosi pasar; (16) Meningkatkan kemampuan aparat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pelayanan, dan koordinasi dalam pengembangan agribisnis; (17) Mengembangkan upaya perlindungan, standardisasi mutu produk yang sesuai dengan ketentuan internasional; (18) Mengembangkan industri pengolahan untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah; dan (19) Meningkatkan kegiatan budidaya laut dan pemanfaatan lahan marginal untuk akuakultur serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap sesuai dengan prinsip kelestarian. 1.9 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Kegiatan pokok program ini dalam tahun anggaran 2003 adalah: (1) Meningkatkan produksi pangan beras dan non beras yang didukung dengan peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi dan produktivitas masyarakat petani dan nelayan; (2) Memperkuat cadangan pangan nasional, terutama yang bersumber dari produksi dalam negeri; (3) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan di sentrasentra produksi utama; (4) Mengembangkan pola intensifikasi padi ternak dan pengelolaan tanaman terpadu; (5) Meningkatkan intensifikasi melalui penggunaan pupuk berimbang dan perbaikan sarana produksi lainnya; (6) Meningkatkan pemakaian alat dan mesin pertanian dalam perbaikan penanganan pasca panen; (7) Mengupayakan pencapaian pengamanan harga pembelian yang diterima petani secara optimal dengan memprioritaskan pengadaan dalam bentuk gabah di daerah produsen utama; (8) Memantapkan pengembangan jasa, jaringan usaha dan sarana usaha logistik pangan secara optimal; (9) Mengembangkan pengelolaan stok pangan, khususnya masyarakat, seperti pengembangan lumbung pangan desa; (10) Mengembangkan sistem antisipasi dini guna mengurangi dampak bencana alam; (11) Memberikan bantuan tambahan pangan kepada keluarga miskin/rawan pangan; (12) Membina masyarakat dalam mengembangkan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan; (13) Mengembangkan sumber-sumber cadangan sumber pangan alternatif; (14) Mengembangkan produk olahan pangan karbohidrat dan protein untuk meningkatkan daya tarik bahan pangan non beras; (15) Memfasilitasi berkembangnya usaha dan kemitraan di bidang pangan; (16) Mengembangkan kelembagaan permodalan mikro di pedesaan; (17) Mengembangkan kapasitas kelembagaan pangan yang menjamin penyediaan pangan di dalam negeri serta stabilisasi harga pangan pokok; (18) Mendorong persamaan keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam menciptakan ketahanan pangan dan perbaikan gizi; (19) Mengembangkan lembaga teknologi pangan dan kegiatan penelitian; (20) Meningkatkan koordinasi kebijakan dan program ketahanan pangan; (21) Memperkuat koperasi dalam sistem dan jaringan distribusi pangan nasional. 1.10 Program Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan

Kegiatan pokok program ini dalam tahun anggaran 2003 adalah: (1) Mengatur kembali tugas dan fungsi pemerintah pusat, propinsi, kabupaten maupun kota yang mendukung kemandirian pengelolaan jaringan irigasi oleh organisasi masyarakat IV – 24

pengelola air untuk mencapai kemandirian pengelolaan jaringan pengairan secara demokratis; (2) Memberdayakan organisasi masyarakat pengelola air; (3) Menyerahkan kewenangan pengelolaan jaringan irigasi secara demokratis kepada organisasi masyarakat pengelola irigasi; (4) Memperbaharui pembiayaan pengelolaan jaringan pengairan untuk menjamin operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan sehingga tercapai pengelolaan secara mandiri; (5) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan jaringan irigasi/rawa untuk pengembangan pertanian dan perdesaan dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani; (6) Melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa, serta rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi dan rawa; (7) Membangun prasarana irigasi baru; (8) Membuka lahan sawah baru yang mendukung pemanfaatan jaringan irigasi baru serta optimalisasi areal yang sudah tersedia jaringan irigasinya; (9) Meningkatkan perlindungan lahan beririgasi dari konversi lahan; (10) Meningkatkan penyediaan prasarana air baku untuk memenuhi kebutuhan permukiman, perkotaan, industri dan non pertanian; serta (11) Meningkatkan pemanfaatan teknologi hujan buatan dalam rangka menanggulangi kekeringan akibat gejala alam El Nino.

2.

Mengembangkan Usaha Skala Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi 2.1 Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2003 adalah: (1) Penyelesaian revisi UU tentang UKM dan usaha mikro, UU tentang Koperasi, UU/peraturan/ketentuan tentang subkontrak, waralaba dan kemitraan; (2) Fasilitasi pengembangan perizinan satu atap (One Stop Service – OSS); dan (3) Peningkatan kapasitas lintas pelaku (stakeholder) dalam pengembangan UKMK di tingkat nasional dan daerah dalam hal koordinasi kebijakan dan program pembangunan, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian. 2.2 Program Peningkatan Akses kepada Sumber Daya Produktif

Kegiatan pokok program ini pada tahun 2003 adalah: (1) Perluasan sumber permodalan UKMK melalui perkuatan lembaga-lembaga keuangan mikro (LKM), perluasan peran modal ventura, penyediaan kredit ekspor, kredit investasi, pengembangan factoring dan leasing industry, pasar modal dan perluasan peran lembaga keuangan syariah, termasuk pengembangan second – tier bank yang menyalurkan kredit kepada perusahaan mikro dan UKMK melalui bank umum dan lembaga keuangan bukan bank; dan (2) Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan Business Development Services (BDS) yang disertai dengan pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas kinerja BDS maupun efektivitas sistem insentif yang disediakan bagi BDS, serta perluasan jaringan pendukung usaha dalam pengembangan system pelayanan informasi usaha. 2.3 Program Pengembangan Berkeunggulan Kompetitif Kewirausahaan dan PKMK

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2003 adalah: (1) Pengembangan sistem insentif untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru melalui inkubator bisnis dan teknologi, insentif pajak, modal awal (seed capital), serta IV – 25

kemudahan prosedur, peraturan, dan perijinan; dan (2) Pengembangan UKMK berorientasi ekspor dan atau berbasis padat teknologi yang didukung penyediaan modal padanan (matching fund) bergulir, penyederhanaan prosedur ekspor, penyediaan bimbingan teknis dan fasilitasi pendampingan hukum.

3.

Menciptakan Stabilitas Ekonomi dan Keuangan 3.1 Program Peningkatan Koordinasi Pemeliharaan Stabilitas Ekonomi

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2003 adalah: (1) Melakukan koordinasi secara rutin antar lembaga yang terkait dengan penciptaan stabilitas ekonomi termasuk upaya mempercepat pemulihan ekonomi; (2) Menyusun kebijakan ekonomi makro antar lembaga terkait untuk memelihara stabilitas ekonomi serta mempercepat pemulihan ekonomi; dan (3) Memperlancar penyediaan dan distribusi barang dan jasa, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat luas. 3.2 3.2.1 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Negara Program Peningkatan Penerimaan Negara

Kegiatan pokok program ini dalam tahun 2003, adalah (1) Peningkatan komputerisasi beberapa sistem dan prosedur perpajakan, melalui : (a) pengembangan sistem pembayaran dan pelaporan pajak secara online; dan (b) penerapan konfirmasi faktur pajak dan SSP secara online; (2) Perluasan pengenaan PPN sesuai ketentuan, melalui : (a) penerapan perluasan obyek PPN atas barang dan jasa; (b) peningkatan pelayanan restitusi dengan cara cepat serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (c) ekstensifikasi pengenaan bea meterai; (d) pencabutan atau pengurangan fasilitasfasilitas PPN barang strategis yang sepatutnya perlu untuk ditinjau kembali; (e) penagihan kembali PPN yang tertunda; (f) penghitungan kembali atas pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan; (g) penelitian kembali atas wajib pajak yang memperoleh fasilitas pembayaran pendahuluan; dan (h) pengenaan PPN atas jasa kena pajak khususnya jasa-jasa yang terkait dengan e-commerce secara lebih efektif; (3) Ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi, melalui upaya peningkatan pendaftaran wajib pajak yang menerima penghasilan di atas PTKP (penghasilan tidak kena pajak); (4) Peningkatan efektivitas pengawasan wajib pajak besar untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan dari wajib pajak besar; (5) Peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak pemotong/pemungut; (6) Memperluas cakupan pemeriksaan, melalui : (a) peningkatan audit coverage sesuai dengan rencana. (b) Penerapan corresspondence audit (pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap pembukuan wajib pajak tetapi juga atas korespondensi yang dilakukan oleh wajib pajak); (c) Pelaksanaan single tax audit atas PPN; dan (d) Pemeriksaan atas wajib pajak potensial; (7) Peningkatan kegiatan penagihan pajak, melalui : (a) peningkatan pencairan tunggakan pajak; (b) pelaksanaan lelang atas barang sitaan dengan lebih baik; (c) peningkatan pengawasan terhadap penunggak pajak terbesar; serta (d) penelitian terhadap terjadinya tunggakan pajak, sekaligus meneliti dan mengawasi usaha pencairannya (delinquent audit); (8) Ekstensifikasi dan intensifikasi obyek PBB, melalui : (a) peningkatan coverage ratio dan assessment sale ratio PBB dan BPHTB; (b) penerapan e-government untuk optimalisasi sistem manajemen informasi obyek pajak (Sismiop) dan subsistem pendukungnya; serta (c) payment online system (POS), pelayanan informasi telepon (PIT), sistem informasi geografis (SIG), dan aplikasi BPHTB dengan mempergunakan IV – 26

jaringan frame relay dan VSAT; (9) Meningkatkan kualitas pegawai melalui internal control, melalui : (a) pelatihan pegawai di bidang internal control; (b) perbaikan sistem internal control pegawai; (c) peningkatan disiplin pegawai; (10) Meningkatkan penerimaan sumber daya alam (SDA) dan PNBP lainnya, baik migas, perikanan, pertambangan umum, maupun kehutanan dengan memperhatikan kelestarian SDA tersebut beserta lingkungan hidup sekitarnya; (11) Meningkatkan penerimaan kembali pinjaman melalui : (a) penagihan dan monitoring terhadap realisasi penarikan dan angsuran pinjaman; dan (b) menyempurnakan penatausahaan pinjaman dari pemerintah kepada BUMN dan Pemda (termasuk BUMD), melalui komputerisasi; (12) Meningkatkan efisiensi penerimaan negara melalui: (a) melanjutkan penertiban dana diluar anggaran negara (off budget); (b) melalukan penilaian harta milik/kekayaan negara untuk dasar penyusunan neraca kekayaan negara; (c) melanjutkan penyempuranaan administrasi pinjaman luar negeri; (d) melakukan penyusunan peraturan tata cara pengelolaan hibah luar negeri; (e) meningkatkan dan mengintensifkan pungutan PNBP dan sumber-sumbernya; serta (f) menyempurnakan tata cara penerimaan negara; (13) Peningkatan kelancaran arus barang dan penumpang melalui (a) Pelayanan pemesanan pita cukai secara cepat dan tepat sesuai kebutuhan pemesan; dan (b) Penerapan sistem pelayanan yang sejalan dengan pengawasan; (14) Peningkatan kerjasama di bidang kepabeanan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan kepabeanan internasional; (15) Reformasi kebijakan kepabeanan yang meliputi fasilitasi perdagangan, pemberantasan penyelundupan dan undervaluation, peningkatan integritas pegawai dan koordinasi dengan stakeholders. Fasilitasi perdagangan mencakup : (a) pemberlakuan sistem baru penetapan jalur (jalur prioritas – Gold Card), (b) penyempurnaan sistem pembayaran, (c) perbaikan data base harga, (d) perbaikan sistem pengeluaran barang, (e) modernisasi sistem otomasi DJBC, (f) penyempurnaan situs DJBC, (g) pengembangan komunitas Pengolahan Data Elektronik (PDE) kepabeanan. Pemberantasan penyelundupan dan undervaluation meliputi (i) registrasi importir (ii) kampanye anti penyelundupan, (iii) perbaikan fasilitas dan teknologi pemeriksaaan, (iv) pengawasan pre release, (v) pemeriksaaan mendadak (Spot Check), (vi) pengawasan post release dan penagihan tunggakan. Peningkatan integratis pegawai mencakup (vi.1) penyempurnaan kode etik dan perilaku, (vi.2) pembentukan Komite Kode Etik, (vi.3) pembentukan unit investigasi khusus, (vi.4) pembentukan saluran telepon khusus pengaduan, (vi.5) pembentukan Ombudsman Pajak dan Bea dan Cukai (vi.6) insentif; (16) Peningkatan penerimaan bea dan cukai dengan : (a) menerapkan kriteria harga transaksi yang wajar dalam pengujian nilai pabean,; (b) meningkatkan kualitas data intelijen untuk akurasi Nota Hasil Intelijen (NHI) dan Nota Informasi (c) mengembangkan sistem audit yang terarah dan terpadu, (d) mengefektifkan penagihan, (e) menerapkan tarif cukai yang mengacu pada sasaran penerimaan cukai, serta (f) pencapaian penerimaan bea masuk dan cukai sesuai target yang ditetapkan dalam APBN; (17) Peningkatan sistem pengawasan dalam rangka penegakan hukum kepabeanan dan cukai dengan : (a) menyediakan kapal patroli yang laik pakai, ( b) pengembangan SDM yang professional di bidang pengawasan, (c) meningkatkan pengawasan Barang Kena Cukai (BKC); (18) Peningkatan pelaksanaan audit sesuai dengan Daftar Rencana Objek Audit (DROA); (19) Peningkatan pelaksanaan monitoring, tindak lanjut temuan verifikasi; (20) Redesign sistem informasi cukai; (21) Pembangunan sistem pelaporan dan multimedia kepabeanan dan cukai; (22) Mengkaji kemungkinan untuk diberlakukannya sistem pemeriksaaan prapengapalan atas barang impor secara selektif atau Pre-Shipment Inspection (PSI) dan Manajemen Resiko Transaksi Impor (MRTI) dengan menggunakan surveyor independen. Untuk keperluan ini perlu pula pengkajian lebih lanjut atas pelaksanaan IV – 27

UU No. 10 tahun 1995; (23) Menegakkan etika dan moral di lingkungan aparat audit internal pemerintah; (24) Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP); (25) Meningkatkan kualitas perencanaan pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindaklanjut pengawasan. 3.2.2 Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara

Kegiatan pokok program ini dalam tahun 2003 adalah: (1) Menghapuskan subsidi secara bertahap terutama subsidi untuk barang-barang konsumsi terutama yang kurang tepat sasaran, serta penyediaan subsidi secara selektif pada kredit program baik dalam rangka mendukung UKM dan Koperasi, maupun peningkatan ketahanan pangan. Di samping itu, subsidi yang masih disediakan akan lebih bersifat crash program dan selektif dengan sasaran yang tepat (targeted subsidy), yaitu kelompok masyarakat miskin; (2) Memperbaiki kesejahteraan pegawai negeri dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dalam batas-batas anggaran negara yang terjaga kesinambungannya; (3) Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pembangunan antara lain melalui penciptaan standarisasi harga pengadaan barang dan jasa yang dibebankan pada APBN; dan (4) Mempertajam prioritas anggaran pembangunan, baik yang dikelola pemerintah pusat maupun daerah melalui upaya pemberian pelayanan dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing tingkatan pemerintahan, baik yang ada di pusat maupun di daerah; (5) Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan Sektor Publik, dengan kegiatan pokok pada tahun anggaran 2003 adalah : (a) merumuskan dan menyusun rancangan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang bidang Keuangan Negara; (b) merumuskan dan melakukan penataan organisasi Departemen Keuangan dalam rangka penyempurnaan pengelolaan keuangan; (c) merumuskan dan melakukan penataan fungsi dan kelembagaan yang berkaitan dengan pelaksanaan auditing di sektor pemerintah; (d) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan departemen/lembaga dalam rangka penyempurnaan pengelolaan keuangan; (e) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah daerah dalam rangka penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah; (6) Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sektor Publik, dengan kegiatan pokok pada tahun anggaran 2003 adalah : (a) Pengembangan Standar Akuntansi Sektor Publik yang meliputi pembentukan Tim Teknis Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik, penyiapan dan pembahasan Exposure Draft, penetapan, dan penyuluhan Standar Akuntansi Sektor Publik; (b) Penyempurnaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang meliputi pemantaban penyusunan PAN, peningkatan keahlian SDM, penyempurnaan sistem aplikasi Akuntansi Pemerintah Pusat, pengembangan subsistem piutang, hutang, investasi permanen, penyempurnaan data interface dan pelaporan arus kas, penyusunan pedoman laporan gabungan pemerintah pusat dan daerah, penerapan GFS dalam SAPP, penyuluhan SAPP, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SAPP; (c) Pengembangan SAPD yang meliputi pengembangan sistem manajemen keuangan daerah, penyempurnaan pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pelaksanaan uji coba SAPD; (d) Menyusun kriteria dan mekanisme tugas dekonsentrasi dan pembantuan; (e) Melakukan penilaian kekayaan negara untuk dasar penyempurnaan neraca kekayaan negara; dan (f) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara. 3.2.3 Program Pengelolan Utang Pemerintah

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2003 adalah: (1) Melanjutkan upaya untuk meningkatkan kinerja pemanfaatan utang luar negeri pemerintah, termasuk IV – 28

percepatan pencairan pinjaman luar negeri, melalui peningkatan kualitas dan kuantitas komunikasi dan negosiasi, mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri pemerintah secara transparan, efektif, dan efisien untuk kegiatan ekonomi produktif, mengupayakan persyaratan terbaik dalam peminjaman baru, dan menyusun sistem penetapan skala prioritas terhadap proyek-proyek yang layak dan pantas dibiayai dengan pinjaman luar negeri; (2) Melaksanakan negosiasi bilateral restrukturisasi utang dan penjadwalan kembali (rescheduling) utang luar negeri hasil kesepakatan Paris Club III; (3) Menetapkan RUU Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dan menyusun rancangan peraturan pelaksanaannya; (4) Menyusun rancangan Peraturan Pemerintah tentang tata cara penerusan pinjaman luar negeri kepada Pemda; (5) Melakukan upaya-upaya pengurangan beban utang luar negeri antara lain dengan mekanisme konversi utang (debt conversion) diantaranya melalui Debt for Nature Swaps (DNS), dan debt swap dengan program peningkatan mutu pendidikan dasar dan sekolah luar biasa; (6) Mengembangkan berbagai langkah terobosan bagi peningkatan pembiayaan pembangunan dari dalam negeri, antara lain melalui upaya peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia seoptimal mungkin, seperti pencegahan pencurian kekayaan alam nasional serta upaya penegakan hukum yang diperlukan; (7) Mengembangkan kerangka hukum dan kelembagaan yang dibutuhkan bagi berkembangnya pasar obligasi yang likuid, efisien, dan transparan untuk memfasilitasi pembiayaan kembali sebagian obligasi pemerintah yang jatuh tempo; (8) Meningkatkan kemampuan manajemen utang dalam negeri dan luar negeri, termasuk restrukturisasi portofolio utang dan pengembangan sistem koordinasi kerja unit pengelolaan utang; (9) Melanjutkan penanganan hukum terhadap debitur dan eks pemegang saham bank yang tidak kooperatif dalam rangka peningkatan tingkat pengembalian uang negara; serta (10) Mengembangkan infrastruktur dan kelembagaan yang dibutuhkan bagi peningkatan kapasitas pemerintah dalam menyelenggarakan pengelolaan surat utang negara. 3.3 3.3.1 Pengembangan Lembaga Keuangan Program Pengembangan Lembaga Keuangan

Kegiatan pokok program ini pada tahun 2003 adalah: (1) Melanjutkan penyempurnaan ketentuan dan peningkatan pengawasan perbankan yang mengacu kepada standar internasional; (2) Mendorong pengembangan BPR dan bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah; (3) Mempersiapkan pembentukan lembaga Penjamin Simpanan; (4) Mempersiapkan pendirian Otoritas Jasa Keuangan, dengan : (a) melengkapi peraturan perundang-undangan OJK; (b) Harmonisasi UU Dana Pensiun, UU Asuransi, UU Perbankan dan UU Pasar Modal serta UU OJK; dan (c) Mempersiapkan dan menerapkan bagian utama dari cetak biru infrastruktur OJK khususnya struktur organisasi, sumber daya manusia dan teknologi informasi; (5) Memantapkan infrastruktur pasar sekunder surat utang pemerintah, khususnya dalam rangka divestasi saham pemerintah yang digunakan untuk merestrukturisasi perbankan; (6) melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang akuntan publik dan penilai; (7) Mempersiapkan pembentukan Perusahaan Pembiayaan Ekspor Indonesia (PPEI).

IV – 29

3.4 3.4.1

Percepatan Restrukturisasi Perbankan dan Dunia Usaha Program Restrukturisasi Perbankan

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2003 adalah: (1) Meningkatkan upaya penegakan hukum melalui peningkatan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait; dan (2) Mempercepat proses restrukturisasi dan pengembalian aset ke perbankan untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan dan sekaligus mengoptimalkan recovery rate antara lain melalui: (a) memaksimalkan pembayaran tunai; (b) mempercepat penjualan aset yang sudah direstrukturiasi dan non-core assets; (c) melaksanakan pertukaran aset dengan obligasi rekap; (d) melaksanakan program reksadana untuk aset tertentu; dan (e) menjual/outsourcing pinjaman yang belum direstrukturisasi. 3.4.2 Program Penyelesaian dan Pemantauan Utang Perusahaan

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2003 adalah: (1) Menyelesaikan seluruh target restrukturisasi utang perusahaan yang dikelola oleh BPPN maupun dimediasi Prakarsa Jakarta; (2) Memantapkan pembentukan perusahaan patungan dan operasi pelaksanaannya; (3) Mempersiapkan proses pengalihan aset-aset tersisa yang dimiliki oleh BPPN kepada lembaga lain yang dimiliki pemerintah seperti perusahaan induk (holding company); (4) Mengembangkan dan menerapkan metode alternatif untuk mempercepat restrukturisasi utang swasta, termasuk penyelesaiaan permasalahan dokumen utang; (5) Meningkatkan koordinasi diantara lembaga, tim, dan satgas terkait yang menangani penyelesaian perusahaan swasta termasuk BPPN, Prakarsa Jakarta, Dirjen Piutang dan Lelang Negara, dan Satgas Restrukturisasi Kredit Bank Indonesia; (6) Melanjutkan upaya peningkatan kapasitas pengadilan niaga yang efisien dan transparan; (7) Melakukan pengawasan dan pembenahan terhadap manajemen perusahaan yang ditangani BPPN dalam rangka mengoptimalkan pengembalian uang negara dari debitur termasuk pemegang saham Bank-bank; (8) Melanjutkan penanganan hukum terhadap debitur dan eks pemegang saham bank yang tidak kooperatif Memperkuat kemampuan pemantauan pinjaman luar negeri swasta; (9) Melanjutkan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan piutang negara dan lelang; (10) Melanjutkan penyempurnaan sistem informasi di bidang pengurusan piutang negara dan lelang dan Menyiapkan sistem informasi komputerisasi di bidang pengelolaan barang pinjaman; (11) Memperkuat kemampuan pemantauan pinjaman luar negeri swasta. 3.5 3.5.1 Pelaksanaan Desentralisasi Ekonomi Program Implementasi Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2003 adalah: (1) Menuntaskan perubahan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kepastian hukum, termasuk revisi UU No. 25 Tahun 1999, UU No. 34 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya; (2) Memantapkan formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) dengan memperbaiki kualitas data dan informasi sehingga ada kepastian bagi daerah dalam merencanakan anggaran ke depan; (3) Menyelesaikan standar pelayanan minimum (SPM) bagi masing-masing Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), sehingga SPM dapat dimasukkan ke dalam perhitungan kebutuhan fiscal suatu daerah pada tahun yang akan datang; (4) Mengimplementasikan dan mengembangkan IV – 30

sistem informasi keuangan daerah sehingga kebutuhan dan ketersediaan akan data dan informasi antar daerah menjadi lebih terjamin; (5) Melakukan revisi PP No. 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah dengan membuat indikator yang jelas dan sederhana bagi suatu daerah boleh melakukan pinjaman luar negeri; (6) Mengoptimalkan fungsi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak hanya berupa dana reboisasi, tetapi juga sebagai sarana meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran pemerintah terutama dalam peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat; (7) Memantapkan dan menyempurnakan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan desentraslisasi; (8) Meningkatkan kapasitas daerah yang mencakup jumlah dan kemampuan aparatur daerah yang disertai dengan meningkatkan partisipasi masyarakat; (9) Melakukan penelitian dan membuat rekomendasi pembatalan/penyempurnaan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum; serta (10) Menyusun kebijakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dalam rangka penyempurnaan penyusunan alokasi dan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. 4. Memacu Peningkatan Daya Saing 4.1 Program Pengembangan Ekspor

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2003 adalah: (1) Memperluas akses dan peningkatan pangsa pasar, baik untuk negara-negara tujuan ekspor yang sudah ada, maupun untuk negara-negara tujuan ekspor baru (terutama pasar negaranegara non-kuota dan/atau pasar negara-negara berkembang di kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah), melalui: (a) penguatan kemampuan delegasi perdagangan (b) pelibatan dunia usaha dalam misi perdagangan (c) peningkatan kualitas pameran dagang dan (d) perluasan upaya diseminasi dan sosialisasi hasil kesepakatan diplomasi perdagangan; (2) Meningkatkan kinerja sistem informasi manajemen promosi ekspor dan perdagangan internasional yang mandiri, profesional, dan mudah diakses oleh dunia usaha terutama oleh pelaku usaha kecil dan menengah; (3) Melakukan penataan kelembagaan ekspor dalam negeri dan pembukaan kantor promosi dan/atau trading house di beberapa negara/kawasan tujuan ekspor utama; (4) Menyelaraskan dan menyederhanakan prosedur dan fasilitasi ekspor guna mempercepat pelayanan ekspor produk barang jadi; (5) Menyelenggarakan kegiatan pembentukan kantor perwakilan pengembangan ekspor di beberapa daerah potensial dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; (6) Melakukan penjajagan berbagai alternatif fasilitasi perdagangan luar negeri baru, bilateral maupun multilateral; (7) Menerapkan secara bertahap dan konsisten hasil perjanjian perdagangan internasional baik bilateral maupun multilateral (AFTA, WTO, APEC) dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; (8) Sosialisasi dan implementasi berbagai skim kerjasama usaha perdagangan antara lain, counter trade (imbal dagang) dengan negara mitra dagang potensial; dan (9) Menyelenggarakan Task Force Pengembangan Ekspor sebagai sarana komunikasi, koordinasi, dan konsultasi para pihak yang terlibat dalam upaya pengembangan ekspor yang meliputi wakil-wakil Pemerintah, Dunia Usaha, dan Perguruan Tinggi. 4.2 Program Penataan dan Penguatan Basis Produksi dan Distribusi

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2003 adalah: (1) Revitalisasi dan pengembangan industri yang mendorong pemulihan perolehan devisa dan penyerapan tenaga kerja, meliputi: (a) Pemulihan kinerja sektor produksi andalan ekspor nonmigas, (b) Pengembangan industri berdaya saing tinggi yang memanfaatkan IV – 31

sumberdaya alam dan sumberdaya manusia lokal, terutama untuk pengembangan industri hulu (upstream industries), (c) Pengkajian kelayakan dan rintisan fasilitasi pembiayaan alternatif untuk menunjang investasi di sektor industri manufaktur; (2) Peningkatan peran industri kecil dalam mendukung revitalisasi dan pengembangan industri, melalui: (a)Pengembangan industri pendukung (supporting industry) dan penataan jaringan kemitraan-nya dalam mendorong kemandirian dan persaingan yang sehat, (b) Perluasan aplikasi teknologi informasi dalam kegiatan usaha.(c) Peningkatan diversifikasi dan disain produk dalam meraih kembali segmen pasar dalam negeri yang hilang akibat krisis, (d) Perluasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan; (3) Peningkatan sumberdaya dan sarana pendukung kegiatan sektor produksi, melalui: (a) Reorientasi layanan teknologi lembaga litbang publik sesuai kebutuhan industri dan dalam mendorong percepatan alih teknologi (proses dan produk); (b) Pengembangan dan perluasan jaringan informasi usaha; (c) Penguatan lembaga penyedia jasa pendidikan dan pelatihan terapan untuk kebutuhan industri; (d) Pengembangan pola pelatihan keterampilan ekonomi produktif; (4) Penerapan sistem mutu dan standardisasi (nasional dan internasional) produk barang dan jasa, melalui: (a) Kampanye nasional mengenai produk nasional bermutu, (b) Penataan sistem kelembagaan (pedoman, peralatan dan SDM) standardisasi dan kemetrologian agar secara aktif mendukung akreditasi dan sertifikasi barang dan jasa; (5) Penataan sistem dan penguatan kelembagaan standardisasi dan kemetrologian dalam mendukung akreditasi dan sertifikasi barang dan jasa; dan (6) Peningkatan efisiensi distribusi, melalui: (a) Sosialisasi dan ujicoba pedoman pelaksanaan implementasi sistem distribusi barang dan jasa, (b) Pengembangan jaringan sediaan bahan baku bagi industri manufaktur, (c) Pengembangan dan perluasan pusat distribusi regional, dan (d) implementasi proyek percontohan sistem tanda resi gudang (warehouse receipt system = WRS) di beberapa daerah produksi potensial. 4.3 Program Penguatan Diskriminatif Pranata Iklim Kompetitif dan Non-

Kegiatan pokok-program ini pada tahun anggaran 2003 adalah: (1) Melakukan sosialisasi konsep dasar dan peranan lembaga lintas pelaku usaha dalam proses perumusan kebijakan pengembangan usaha; (2) Penyempurnaan sosialisasi materi berbagai perangkat peraturan antara lain di bidang kemetrologian dan pendaftaran perusahaan; (3) Menindaklanjuti pengkajian keselarasan kerangka hukum di dalam penyelenggaraan usaha produksi dan distribusi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; (4) Mengidentifikasi berbagai peraturan dan prosedur penyelenggaraan usaha produksi dan distribusi, baik di pusat maupun di daerah, terutama kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah; (5) Mengembangkan jaringan kerjasama internasional dalam rangka saling pengakuan standar antar negara; (6) Melakukan penataan mekanisme penetapan tarif dan hambatan non-tarif dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional (bilateral, multilateral, dan regional); (7) Menyusun kebijakan nasional untuk mendorong arus investasi asing di dalam negeri; (8) Melakukan penguatan mekanisme pelaksanaan persaingan usaha dan perlindungan konsumen; (9) Penyempurnaan dan pemasyarakatan berbagai perangkat peraturan di bidang Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Perdagangan Berjangka Komoditi melalui pengkajian penyempurnaan UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam rangka merespon kebutuhan dunia usaha antara lain untuk menentukan komoditi yang akan diperdagangkan di bursa komoditi (10) Melakukan upaya pengendalian impor barang dalam rangka perlindungan konsumen melalui perumusan berbagai regulasi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian kinerja para importir dan regulasi IV – 32

di bidang standarisasi dan kemetrologian yang antara lain mencakup: (a) Penataan kebijakan kinerja importir secara periodik; (b) Penerapan nomor pengenal importir khusus (NPIK) untuk komoditi tertentu yang diindikasikan rawan penyelundupan; (c) Penataan kebijakan impor gula mentah (raw sugar) yang hanya dilakukan oleh importir produsen; (d) Penataan kebijakan bea masuk gula dengan pola tarif spesifik (tidak menggunakan prosentase, melainkan menggunakan nilai rupiah tertentu); (e) Peningkatan kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk kegiatan importasi yang bekerjasama dengan instansi terkait; (f) Membentuk pusat penanganan krisis (crisis center) bekerjasama dengan instansti terkait untuk koordinasi penanggulangan penyelundupan (impor dan ekspor) serta masalah gangguan keamanan pada jalur produksi dan distribusi. 4.4 Program Penguatan Institusi Pasar

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2003 adalah: (1) Melakukan penguatan kemampuan kelembagaan persaingan usaha, perlindungan konsumen, pengawas berjangka komoditi, dan pengelolaan penanaman modal yang mencakup peningkatan kemampuan sumber daya manusia, serta penyusunan sistem dan prosedur pengawasan; (2) Melakukan penguatan sistem informasi manajemen pasar barang dan jasa dalam rangka menyediakan dan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan barang dan jasa dari dalam negeri; (3) Mempersiapkan Rancangan Undang-undang Lalu Lintas Perdagangan Barang dan Jasa di Dalam Negeri; (4) Melakukan pengawasan barang beredar yang mencakup pengawasan terhadap persediaan, harga, dan kualitas barang beredar di dalam negeri; (5) Mempersiapkan materi rancangan undang-undang e-commerce dan skim-skim usaha perdagangan; dan (6) Mempersiapkan RUU sistem tanda resi gudang (WRS) yang merupakan instrumen untuk mengatasi resiko harga dan mempermudah akses pembiayaan (modal kerja) bagi dunia usaha di sektor produksi. 4.5 Program Pengembangan Pariwisata

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2003 adalah: (1) Memantapkan strategi dan kebijakan pembangunan pariwisata nasional yang berwawasan lingkungan dan berbasis kerakyatan; (2) Memperluas diversifikasi dan meningkatkan mutu produk pariwisata nasional yang berbasis pada potensi wilayah dan pelestarian budaya lokal serta berwawasan lingkungan; (3) Mengembangkan dan memantapkan strategi pemasaran pariwisata, termasuk pengembangan riset serta analisis pasar pariwisata; (4) Mengembangkan dan memperkuat data base dan jaringan sistem informasi serta memantapkan promosi kepariwisataan; (5) Mengembangkan dan memantapkan jaringan kerja, serta meningkatkan koordinasi antarsektor, antarlembaga, antarwilayah, antarnegara dan antarpelaku pariwisata sendiri; (6) Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang profesional dan bertaraf internasional dengan memfasilitasi berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan dan latihan swasta dan mengembangkan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi; (7) Menata dan mensinkronisasikan kebijakankebijakan dan peraturan-peraturan kepariwisataan; (8) Meningkatkan peran serta masyarakat, termasuk UKM dalam pembangunan industri pariwisata; (9) Mengembangkan promosi investasi industri pariwisata antara lain melalui pendekatan Tourism Trade and Investment (TTI).

IV – 33

4.6

Program Peningkatan Iptek Dunia Usaha

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2003 dalam rangka meningkatkan jenis dan kualitas pelayanan jasa teknologi adalah: (1) Menyusun paket teknologi terapan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dunia usaha; (2) Menyediakan jasa asistensi teknis sesuai kompetensi lemlitbang dan kebutuhan dunia usaha; (3) Menyediakan jasa metrologi, standardisasi, pengujian, dan penjaminan mutu (MSTQ) bagi dunia usaha dan masyarakat; (4) Menyempurnakan mekanisme pelayanan jasa teknologi. Dalam rangka mengembangkan berbagai insentif untuk mendukung peranan iptek di dan oleh dunia usaha akan dilaksanakan kegiatan pokok: (1) Kerjasama pengembangan teknologi terapan antara lemlitbang dengan dunia usaha; (2) Sosialisasi pentingnya aspek kualitas dalam proses produksi kepada dunia usaha; (3) Menyediakan insentif kerjasama pemanfaatan dan pendayagunaan hasil litbang iptek dengan dunia usaha, dinas teknis serta masyarakat; dan (4) Mengembangkan rintisan usaha berbasis teknologi. Selanjutnya, kegiatan pokok program lainnya adalah melakukan perencanaan, persiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis dan penyebarluasan data statistik dasar, sektoral dan khusus melalui kegiatan antara lain: pelaksanaan Sensus Pertanian (ST) 2003, Survei Angkatan Kerja Nasional, dan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2003. 4.7 Program Diseminasi Informasi Teknologi

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2003 dalam rangka menyediakan informasi teknologi kepada dunia usaha dan masyarakat adalah: (1) Meningkatkan jaringan sistem informasi teknologi sebagai bentuk pelayanan iptek kepada dunia usaha dan masyarakat; (2) Menyediakan paket informasi teknologi siap pakai dalam berbagai bentuk media informasi (cetak maupun elektronik) yang sederhana dan mudah diakses; dan (3) Menyediakan informasi peluang usaha berbasis pemanfaatan teknologi. Sementara dalam rangka meningkatkan aliran informasi iptek (knowledge flows) antar masyarakat ilmiah dan dunia usaha akan dilakukan kegiatan pokok antara lain: (1) Mengembangkan unit pelayanan iptek masyarakat sebagai simpul aliran pemanfaatan iptek; (2) Meningkatkan jurnal ilmiah yang terakreditasi secara baik; (3) Membuat dan menyebarluaskan basis data keahlian SDM peneliti dan sarana prasarana iptek; serta (4) Meningkatkan pameran teknologi untuk meningkatkan transaksi layanan teknologi antara lemlitbang dengan dunia usaha.

5.

Meningkatkan Investasi 5.1 Program Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Kegiatan pokok program ini dalam tahun anggaran 2003 meliputi: (1) Menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal termasuk peraturan pelaksanaan UU Penanaman Modal yang baru; (2) Mengefisienkan sistem pelayanan investasi; (3) Meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya nasional yang tersebar di berbagai institusi untuk meningkatkan pelayanan investasi; (4) Menyempurnakan sistem insentif untuk meningkatkan penanaman modal; (5) Mengefektifkan gugus tugas antar lembaga untuk meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal; (6) Meningkatkan penyelenggaraan promosi melalui pembukaan IV – 34

Kantor Investasi Luar Negeri (KILN); (7) Meningkatkan koordinasi dengan asosiasi/instansi terkait; (8) Meningkatkan realisasi investasi melalui peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal; (9) Melanjutkan pembangunan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi baik di tingkat pusat maupun dengan daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia; serta (10) Meningkatkan jasa sarana dan prasarana pelayanan penanaman modal melalui renovasi lanjutan gedung dan prasarana BKPM. 5.2 Program Penataan Institusi Pasar Modal

Pada tahun 2003, kebijakan pasar modal diarahkan pada penyediaan infrastruktur pasar modal, mempercepat proses operasionalisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga otoritas pengawas jasa keuangan termasuk pasar modal, serta meningkatkan aksesibilitas pelaku pasar khususnya kelompok usaha kecil menengah dan koperasi (UKMK). Untuk itu akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Melanjutkan proses restrukturisasi Bapepam sebagai lembaga independen didalam institusi Otoritas Jasa Keuangan; (2) Melakukan sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi Bapepam sebagai lembaga independen; (3) Melakukan penyesuaian peraturan perundangundangan di bidang pasar modal dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan; (4) Melakukan peningkatan pemberdayaan pelaku pasar modal, termasuk pendidikan dan pelatihan bagi UKMK; (5) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam hal pengembangan standar pengawasan dan regulasi dibidang pasar modal; (6) Mensosialisasikan e-commerce kepada perusahaan efek, SRO, dan pemodal; (7) Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi untuk pengawasan dan investigasi pelaksanaan pasar modal; serta (8) Mengembangkan sinergi antara pasar modal dan perbankan. 5.3 Program Restrukturisasi Perusahaan Negara

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2003 meliputi: (1) Melanjutkan upaya restrukturisasi dan privatisasi BUMN; (2) Melanjutkan proses penyusunan RUU BUMN; (3) Melaksanakan kajian implikasi pelaksanaan Otonomi Daerah terhadap pembinaan BUMN; (4) Melanjutkan upaya peningkatan kualitas pelayanan BUMN; (5) Mengembangkan sistem pembinaan BUMN; (6) Privatisasi BUMN secara selektif untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan; (7) Melanjutkan upaya sosialisasi program restrukturisasi dan privatisasi BUMN kepada masyarakat luas dan investor asing, dan sosialisasi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance kepada BUMN; (8) Mengembangkan jaringan komunikasi melalui internet dengan membangun BUMN On Line; serta (9) Melakukan pengembangan kapasitas Kantor Menteri Negara BUMN termasuk peningkatan dan pengembangan kemampuan serta wawasan SDM. 6. Menyediakan Sarana dan Prasarana Penunjang Pembangunan Ekonomi 6.1 Program Mempertahankan Tingkat Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2003 pertama terkait dengan energi dan ketenagalistrikan, meliputi: (1) Perumusan kebijakan perencanaan energi nasional termasuk ketenagalistrikan; (2) Pembangunan sarana dan prasarana energi IV – 35

termasuk pembangkit dan jaringan ketenagalistrikan; (3) Penanggulangan krisis penyediaan tenaga listrik; (4) Pembangunan energi dan listrik perdesaan; (5) Perumusan standarisasi energi dan ketenagalistrikan; (6) Perumusan pedoman tentang keselamatan ketenagalistrikan; (7) Pelaksanaan bimbingan usaha jasa teknik energi dan ketenagalistrikan; (8) Peningkatan peranan konsumen dalam evaluasi indikator kinerja perusahaan di bidang energi dan ketenagalistrikan; dan (9) Penguatan dan penyempurnaan perangkat regulasi. Kedua, terkait dengan pos, telekomunikasi dan informatika, meliputi: (1) Melanjutkan rehabilitasi prasarana pos, telekomunikasi dan informatika; (2) Melaksanakan pembinaan terhadap frekuensi dan waktu tempuh pelayanan pos, telekomunikasi, dan informatika; (3) Merehabilitasi jaringan transmisi dan prasarananya; (4) Meningkatkan pengetahuan dan profesi bagi pegawai; (5) Melanjutkan penyelesaian dan rehabilitasi sarana dan prasarana penyiaran sejalan dengan tujuan pengembangan siaran dan produksi siaran; (6) Meningkatkan frekuensi siaran berita dan wawancara untuk menarik masyarakat dunia usaha; (7) Mempertahankan daya jangkau dan kualitas siaran luar negeri; (8) Memanfaatkan teknologi digital dalam sistem penyiaran; serta (9) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan profesi melalui pendidikan dan pelatihan di bidang radio. 6.2 Program Melanjutkan Restrukturisasi dan Reformasi di Bidang Sarana dan Prasarana

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2003 pertama terkait dengan energi dan ketenagalistrikan, meliputi: (1) Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Ketenagalistrikan, UU Pemanfaatan Energi dan UU Migas; (2) Penyusunan sistem pengaturan segmen usaha penyediaan tenaga listrik yang monopoli alamiah; (3) Penyiapan mekanisme pasar kompetisi penyediaan tenaga listrik di sisi pembangkit; (4) Penyiapan pembentukan Badan Pengatur; (5) Pelaksanaan kegiatan rasionalisasi Tarif Dasar Listrik (TDL); (6) Penyusunan regulasi energi di bidang konservasi dan (7) Penyusunan standarisasi energi terbarukan. Kedua, terkait dengan pos, telekomunikasi dan informatika, meliputi: (1) Menyempurnakan perangkat regulasi melalui percepatan penyusunan peraturan pelaksana di bidang pos, telekomunikasi dan informatika; (2) Sosialisasi dan penertiban bidang hukum pos, telekomunikasi dan informatika; (3) Sosialisasi tarif bidang pos, telekomunikasi dan informatika secara transparan dan aspiratif; (4) Mengoptimalkan sumber daya pos, telekomunikasi dan informatika; (5) Melanjutkan sosialisasi terhadap standar pelayanan pos, telekomunikasi dan informatika; (6) Mempercepat penetapkan bentuk Badan Hukum LKBN Antara dan mengkaji ulang bentuk badan hukum Perjan TVRI; (7) Mempercepat penyelesaian UU Pos Nasional; (8) Menyusun masukan perangkat regulasi untuk penyempurnaan revisi UU Penyiaran; (9) Merestrukturisasi sistem komunikasi satu arah menjadi sistem komunikasi dua arah di LKBN Antara; (10) Merestrukturisasi sistem komputerisasi redaksi generasi ketiga; (11) Menyusun Rencana Induk pengembangan electronic government; serta (12) Memperjelas proses reformasi sektor telekomunikasi termasuk penyelesaian KSO, pelaksanaan kompetisi penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan struktur tarif.

IV – 36

6.3

Program Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2003 pertama terkait dengan energi dan ketenagalistrikan, meliputi: (1) Pengembangan energi dan ketenagalistrikan perdesaan dan pembangunan PLTS, PLTM dan PLTMH pada lokasi tidak terjangkau listrik; (2) Pembuatan percontohan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk penyediaan energi perdesaan; (3) Pelaksanaan monitoring dan sosialisasi pemanfaatan energi, termasuk BBM dan ketenagalistrikan; dan (4) Penyiapan rencana induk transmisi dan distribusi BBM dan gas. Kedua, terkait dengan pos, telekomunikasi dan informatika, meliputi: (1) Mempercepat penyelesaian petunjuk pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (Universal Service Obligation – USO) jasa pos, telekomunikasi dan informatika; (2) Menambah kapasitas pelayanan jasa pos, telekomunikasi untuk daerah perbatasan, terpencil dan belum berkembang; (3) Melanjutkan sistem database online mencakup egovernment dan sekaligus pendistribusian/penyebaran informasi; (4) Memfokuskan aplikasi pelaksanaan electronic government di daerah; (5) Meningkatkan usaha jasa non siaran; (6) Meningkatkan usaha jasa pengembangan siaran; (7) Menyiapkan program siaran radio dan televisi secara bertahap untuk menyiarkan iklan dan sponsor program secara nasional; (8) Meningkatkan dan melengkapi sarana dan prasarana produksi dan transmisi; serta (9) Membangun jaringan informasi dan komunikasi antara pusat dan daerah serta antar daerah timbal balik untuk keperluan pengembangan sistem dan produksi siaran. 6.4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2003 adalah: (1) Menyelenggarakan rehabilitasi transportasi jalan untuk mempertahankan fungsi jaringan jalan yang ada baik di daerah perkotaan maupun di wilayah; (2) Meningkatkan/membangun transportasi jalan di daerah perkotaan dan wilayah untuk meningkatkan mutu pelayanan pengguna transportasi jalan sesuai dengan pertambahan kebutuhan termasuk untuk memperluas dan meningkatkan pelayanan pada kawasan perbatasan dan terisolir, termasuk pulau-pulau kecil dan pesisir pantai serta daerah potensi pariwisata dan kawasan andalan lainnya; (3) Mengembangkan lalu lintas angkutan jalan untuk mendukung pengembangan aksesibilitas, peningkatan keselamatan dan sistem lalu lintas angkutan jalan yang lancar, terpadu, aman, dan nyaman; (4) Menyelenggarakan rehabilitasi dan pemeliharaan transportasi kereta api untuk mempertahankan tingkat pelayanan jasa transportasi kereta api; (5) Mengembangkan transportasi kereta api untuk meningkatkan kinerja keselamatan angkutan dan sistem pelayanan angkutan kereta api umum massal secara cepat, murah, aman, dan nyaman, serta meningkatkan jangkauan pelayanannya baik untuk penumpang kelas ekonomi maupun dalam menunjang pengoperasian pelayanan yang baru; (6) Mengembangkan transportasi sungai, danau dan penyeberangan melalui peningkatan keselamatan dan pengembangan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, jaringan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan secara terpadu termasuk penyediaan angkutan perintis di daerah yang terpencil termasuk pulau-pulau kecil dan pesisir pantai serta daerah potensi pariwisata dan kawasan andalan, untuk menghubungkan kesatuan wilayah antar pulau nusantara serta menghubungkan sistem jaringan transportasi darat yang terputus melalui penyediaan sistem; (7) Melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana transportasi laut untuk mempertahankan kelancaran pelayanan IV – 37

jasa transportasi laut; (8) Mengembangkan prasarana transportasi laut untuk meningkatkan kapasitas penyediaan jasa transportasi laut dan memberikan jasa pelayanan transportasi laut bagi masyarakat daerah-daerah terpencil termasuk pulaupulau kecil dan pesisir pantai, terutama di KTI; (9) Melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana transportasi udara untuk menjamin kelancaran operasi transportasi udara, mempertahankan tingkat pelayanan jasa transportasi udara, kenyamanan dan keselamatan penerbangan; (10) Mengembangkan prasarana transportasi udara untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan transportasi udara, kenyamanan dan keselamatan penerbangan dan menyediakan jasa pelayanan penerbangan pada daerah terpencil dan pedalaman, serta daerah potensi pariwisata dan kawasan andalan, terutama yang belum dilayani moda transportasi lain; (11) Mengembangkan meteorologi dan geofisika untuk meningkatkan kemampuan dalam peramalan dan penyediaan informasi klimatologi dan geofisika; (12) Mengembangkan pencarian dan penyelamatan untuk meningkatkan kemampuan tindak awal dalam penanganan musibah; (13) Melakukan reformasi dan restrukturisasi di bidang penyelenggaraan transportasi, meteorologi dan geofisika agar penyelenggaraannya dapat lebih efisien, efektif, transparan, terjangkau dan akuntabel; serta (14) Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur negara, kualitas sumber daya manusia serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan untuk peningkatan kinerja aparat dan sumber daya manusia perhubungan.

7.

Memanfaatkan Kekayaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan 7.1 Program Pengembangan Kelautan

Program Pengembangan Kelautan mempunyai beberapa kegiatan pokok dalam tahun 2003 yang akan dilaksanakan yaitu: (1) Meningkatkan usaha masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui kegiatan pembudidayaan ikan, penangkapan ikan dan pengolahan hasil, serta aktivitas lainnya; (2) Meningkatkan tata pemanfaatan dan rehabilitasi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk mangrove, terumbu karang, dan padang lamun; (3) Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pemberdayaan masyarakat; (4) Melaksanakan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (5) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil melalui pengembangan monitoring, controlling dan surveillance (MCS) dan pelaksanaan SISWASMAS yang didukung oleh pengembangan kelembagaan, teknologi, sarana dan prasarana pengawasan; (6) Meningkatkan kelestarian hasil produk dan jasa maritim serta laut melalui penerapan iptek yang akrab lingkungan, penyeimbang pemanfaatan dengan daya dukung lingkungan, dan penegakan hukum yang konsisten; (7) Memperkuat dan mengembangkan kelembagaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan jasa dan produk kelautan; (8) Meningkatkan pengawasan pencemaran lingkungan laut; (9) Meningkatkan pengamanan dan perlindungan wilayah pesisir dan laut di perairan rawan pencurian dan pelanggaran; (10) Mengembangkan sistem informasi dan perpetaan potensi wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta sumber daya perikanan; (11) Mengembangkan usaha kemitraan dalam pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulaupulau kecil, serta pemanfaatan sumber daya perikanan; (12) Melaksanakan riset dalam rangka inventarisasi, eksplorasi dan peningkatan pemanfaatan produk/jasa maritim/kelautan potensial, antara lain pasir laut dan benda berharga asal muatan kapal IV – 38

tenggelam; (13) Pengembangan basis data kelautan dan perikanan; (14) Menyelesaikan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan antara lain revisi Undang-Undang Perikanan No UU No.9/1985, Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Laut, Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Rancangan Undang–Undang Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta pengelolaan terumbu karang, (15) Meningkatkan dukungan pelayanan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pengembangan sarana dan prasarana; (16) Menyerasikan pengelolaan kelautan dan perikanan dalam penerapan otonomi daerah; (17) Meningkatkan usaha dan industri berbasis kelautan dan perikanan; (18) Meningkatkan pemasaran hasil laut dan ikan; (19) Meningkatkan kerjasama internasional dan regional di bidang kelautan dan perikanan; (20) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan; (21) Meningkatkan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan; serta (22) Memanfaatkan dan melestarikan SDA kelautan untuk pengembangan wisata bahari dan wisata di pulaupulau kecil. 7.2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan

Kegiatan pokok program ini pada tahun 2003 adalah: (1) Menyelesaikan National Forest Program (NFP) dan sistem perencanaan kehutanan dan pengendaliannya; (2) Menyelesaikan pemantapan dan pengukuhan kawasan hutan; (3) Mengembangkan kegiatan perpetaan kehutanan berdasarkan teknologi penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografi (SIG); (4) Optimalisasi penerimaan bukan pajak (Pungutan Sumber Daya Hutan/PSDH dan Dana Reboisasi/DR); (5) Melakukan penataan pengusahaan hutan dalam pemanfaatan hutan produksi sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi; (6) Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan hutan dan pembinaan pengelolaan hutan adat serta sosialisasi multifungsi hutan; (7) Restrukturisasi industri kehutanan dan melaksanakan audit oleh lembaga independent pada beberapa perusahaan pengusahaan hutan; (8) Melakukan upaya penanggulangan penebangan liar, dan kebakaran; (9) Membangun hutan tanaman, Hutan Kemasyarakatan (HKM), hutan rakyat dan aneka usaha kehutanan (10) Mengoptimalkan penggunaan Dana Reboisasi dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat khususnya dalam tahap pengawasan pelaksanaan di lapangan; (11) Menerapkan sistem management hutan lestari dengan mengembangkan kriteria, standar, dan indikator dalam proses sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan penerapan neraca sumber daya hutan; (12) Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan kawasan konservasi in-situ dan ek-situ (13) Meningkatkan efisiensi dalam pembalakan dan industri kehutanan; (14) Optimalisasi fungsi dan pemanfaatan sumber daya hutan melalui peningkatan nilai riil hasil hutan, pemanfaatan hutan non kayu dan jasa lingkungan, penyeimbangan secara bertahap antara produksi dan kebutuhan kayu; (15) Mengintegrasikan pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan dengan pengembangan dan pengelolaan sektor lainnya seperti pertanian (agroforestry) dan pariwisata (wanawisata); (16) Restrukturisasi kelembagaan kehutanan; (17) Menyusun data potensi sumber daya hutan (SDH) dan menyusun Neraca Sumber Daya Hutan Nasional (NSDH Nasional); (18) Melindungi hutan dari pencurian dan perambahan; (19) Mengendalikan pengelolaan hasil hutan dan menertibkan peredaran hasil hutan; (20) Mengembangkan sistem pengawasan pengelolaan hutan dan lahan, serta penegakan hukum yang konsisten; (21) Mengkoordinasikan penyusunan dan penyempurnaan peraturan di bidang kehutanan; (22) Melakukan penelitian dan pengembangan pemantapan pengelolaan dan IV – 39

peningkatan produktivitas sumber daya hutan (SDH), pemanfaatan hasil hutan, diversifikasi produk dan jasa SDH, bioteknologi, perbenihan dan pemuliaan tanaman hutan; (23) Mengembangkan profesionalisme sumberdaya manusia dan iptek kehutanan. 7.3 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Air

Kegiatan pokok program ini dalam tahun anggaran 2003 adalah: (1) Melakukan Melakukan pengaturan kembali peran dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah propinsi/kabupaten/kota, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian sumber-sumber air; (2) Mengembangkan kebijakan nasional sumber daya air dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan dan pengelolaan sumber-sumber air; (3) Membentuk wadah koordinasi di tingkat nasional maupun propinsi untuk memadukan kebijakan-kebijakan di bidang pengembangan sumber-sumber air, serta melanjutkan penerapan Water Sector Adjustment Program (WATSAP); (4) Menyiapkan dan memfasilitasi pembentukan korporasi pengelolaan wilayah sungai secara terpadu mulai dari hulu sampai hilir; (5) Membangun dan merehabilitasi waduk, melaksanakan operasi dan pemeliharaan waduk, danau, dan bendung non irigasi; (6) Mengembangkan dan mengelola daya tampung waduk, danau, situ, telaga, embung, serta bangunan penampung air lainnya sebagai sumber-sumber air, termasuk untuk pengembangan Wisata Tirta; (7) Menyelenggarakan konservasi air tanah dan air permukaan secara terpadu; (8) Mengendalikan pencemaran air permukaan melalui pengaturan dan penegakkan hukum, khususnya di daerah tangkapan air; (9) Membangun dan merehabilitasi prasarana pengendalian banjir dan abrasi pantai serta perbaikan alur sungai; serta (10) Meningkatkan pemanfaatan waduk, danau, situ, telaga, embung, serta bangunan penampung air. 7.4 Program Pemanfaatan Sumber Daya Mineral

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2003 adalah: (1) Menyelesaikan UU Pertambangan Umum sebagai pengganti UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan; (2) Melaksanakan updating data cadangan mineral; (3) Melaksanakan pembinaan usaha-usaha pertambangan dan migas; (4) Melaksanakan promosi investasi hulu dan hilir serta industri penunjang pertambangan dan migas; (5) Melaksanakan penyusunan data dan informasi sumber daya batubara, gambut, dan coal bed methene (CBM); (6) Meningkatkan penguasaan teknologi penambangan dan pengolahan; (7) Melaksanakan pengembangan perencanaan energi dan pemanfaatan energi baru; (8) Melaksanakan pemanfaatan energi panas bumi untuk tenaga listrik; (9) Melaksanakan penelitian dan pengembangan bahan galian; (10) Mengadakan promosi investasi komoditi sumber daya mineral; (11) Meningkatkan pengawasan dan monitoring tata niaga BBM dan nonBBM; (12) Melaksanakan pembinaan usaha pertambangan untuk skala kecil; dan (13) Mempersiapkan peraturan perundangan panas bumi.

IV – 40


								
To top