PEMBINAAN BIROKRASI TESIS by ill20582

VIEWS: 1,101 PAGES: 5

									    PEMBINAAN BIROKRASI
DI BAGIAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH
         KABUPATEN PURWOREJO


                   TESIS
     Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
         Mencapai Derajat Sarjana S 2

                Program Studi
         Magister Administrasi Publik
         Konsentrasi Kebijakan Publik




                      O
                   OLEH :



               Diajukan Oleh :
            R. Bambang Haryanto
             7233/PS/MAP/00


                   kepada
     PROGRAM PASCA SARJANA
   MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
    UNIVERSITAS GADJAH MADA
              2003
             PEMBINAAN BIROKRASI DI BAGIAN KEPEGAWAIAN
            SEKRETRARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

          THE BUREAUCRACY CONSELING AT THE PERSONALIA
        DEPARTEMENT OF PURWOREJO’S REGIONAL GOVERNMENT

                                  R.Bambang Haryanto

                              Magister Administrasi Publik

                          Universitas Gajah mada Yogyakarta



ABSTRACT
    The presence of autonomic and decentralization, (UU No. 22, 1999 and UU No.
25, 1999), which the core is a formal basic of an autonomic regional government, has
a logical consequence that is sharing the central authorization to be decentralized and
become the regional government authorization. Some of those authorization are
poured in Chapter IV UU No. 22, 1999 about the regional authorization of the article
governmental field unless the regional authorization in abroad politic, security
defend, justice, monetary, fiscal, religion, also its authorization in another field.
Aware of this priority, Regional Government of Purworejo conducted an
organozational arrangement, also counseling and functioning to the bureaucracy, so it
is become a society’s guidance. This research conducted to find out the government
counseling by Regional Government of Purworejo and the appropriate efforts in
construct the future bureaucracy.
    This research conducted used a descriptive research, that is a problem solving
procedures which observed by describing and drawing its subject and object, (they
are someone, institution, society, ect), presently and base on of he emerge facts, as
it’s a must. Data collecting conducted using a literate study, questionnaire,
observation, and interview.
    The bureaucracy counseling, of the Regional Government of Purworejo, is
appropriate with the Regent Decision No. 5, 2002, concerning The Detail of Main
Duty and Function also the Work Order of Setda and Setwan, especially of the article
42 that distinguishes that the Staff Department duty is to arrange a general policy,
policy formulation materials, technical guidance and manual, strategic planning,
career building, and apparatus HRD. Whereas, the counseling elements of
bureaucracy viewed from the abjecttives, structure, relationship arrangement,
appreciation, leadership, and working mechanism.
    Bureaucracy construction of The Regional Government of Purworejo, can be said
that it’s succeed, viewed from the regional government policy, in conseling its
bureaucracy, that is the increase of responsibility, and professionalism, also the staff’s

                                                                                      viii
working spirit. Although, there is still any lacks, in the relationship arrangement, and
the institution structure. With the results mentioned above, it’s could be a
measurement to improve the counseling continually.
    The research results shown that is something need to pay more attention form the
Regional Government of Purworejo, that is the needs of continued counseling by
arranging a service improvement policy, and increasing incentive for the apparatus.

Key words          : The Bureaucracy conseling, Personalia Departement.




                                                                                      ix
         THE BUREAUCRACY CONSELING AT THE PERSONALIA
      DEPARTEMENT OF PURWOREJO’S REGIONAL GOVERNMENT

            PEMBINAAN BIROKRASI DI BAGIAN KEPEGAWAIAN
           SEKRETRARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

                               R.Bambang Haryanto

                           Magister Administrasi Publik

                        Universitas Gajah mada Yogyakarta

INTISARI

    Kehadiran otonomi dan desentralisasi (UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25
tahun 1999) yang pada intinya merupakan landasan formal penyelenggaraan
kewenangan pusat di desentralisasikan dan menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Beberapa kewenangan tersebut seperti tertuang dalam Bab IV UU No. 22 tahun 1999
mengenai kewenangan daerah pada ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kewenangan
daerah mencakup kewenangan daerah seluruh bidang pemerintahan kecuali
kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,
moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Menyadari prioritas
tersebut pemerintah daerah kabupaten Purworejo melakukan penataan organisasi,
disamping membina dan memberdayakan birokrasi sehingga dapat menjadi tuntutan
masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan
oleh Pemda Kab. Purworejo dan upaya yang tepat dalam upaya pembinaan birokrasi
ke depan.
    Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian diskriptif, yaitu
merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan
melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat
dana lain- lain) pada waktu atau saat sekarang dan berdasarkan fakta-fakta yang
tampak atau sebagaimana mestinya. Pengumpulan data dilakukan menggunakan studi
pustaka, kuesener, observasi, wawancara.
    Pembinaan Birokrasi di Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Purworejo sesuai
dengan Keputusan Bupati No. 5 Tahun 2002 mengenai Penjabaran tugas Pokok dan
Fungsi serta Tata Kerja Setda dan Setwan, terutama pasal 42 yang menegaskan
bahwa Tugas Bagian Kepegawaian adalah menyusun bahan kebijakan umum, bahan
perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, perencanaan strategis,
pembinaan karier dan pengembangan SDM aparatur. Sedangkan unsur-unsusr
pembinaan birokrasi dilihat dari tujuan, struktur, tata hubungan, penghargaan,
kepemimpinan dan mekanisme tata kerja.
    Pembinaan Birokrasi di Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Purworejo dapat
dikatakan berhasil, dilihat dari kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan

                                                                                x
birokrasi, yaitu meningkatnya tanggung jawab dan profesionalisme semangat kerja
aparat. Walaupun masih ada kekurangan, seperti tata hubungan dan strukstur
kelembagaan. Dengan hasil tersebut dapat dijadikan ukuran untuk meningkatkan
pembinaan secara terus menerus.
    Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang perlu mendapat perhatian dari
pemerintah daerah Kabupaten Purworejo adalah : perlunya pembinaan secara
kesinambungan dengan menyusun kebijakan peningkatan pelayanan, dan peningkatan
insentif bagi aparat.


Kata-kata kunci : Pembinaan Birokrasi, Bagian Kepegawaian..




                                                                             xi

								
To top