E-GOVERMENT DAN REFORMASI BIROKRASI MENUJU PEMERINTAHAN YANG BAIK

Document Sample
E-GOVERMENT DAN REFORMASI BIROKRASI MENUJU PEMERINTAHAN YANG BAIK Powered By Docstoc
					                        E-GOVERMENT DAN REFORMASI BIROKRASI
                           MENUJU PEMERINTAHAN YANG BAIK


                                  Yudo Sudarto (yudo_sudarto@yahoo. co.uk)
                           Kepala Kantor Informasi, Kebudayaan dan Parawisata
                                          Kabupaten Ketapang



ABSTRAK

Good Governance atau yang sering diterjamahkan menjadi ketata pemerintahan yang baik adalah suatu
penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab (Akuntabilitas ) sejalan dengan prinsip
demokrasi, Efektip dan efisien. Selain itu pemerintah yang dicita citakan adalah juga mengandung prinsip
mengikutsertakan masyarakat (Partisipasi), terbuka (Transparansi), Kesetaraan, semua warga masyarakat
mempunyai kesempatan dan hak yang sama ikut serta dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Pada dasarnya penerapan ketata permintahan yang baik adalah pelayanan Publik yang lebih baik kepada
masyarakat . Untuk mencapai ke citas cita idial tersebut dipemerintahan perlu memperbaiki sistim birokrasi yang
ada. Karena selama ini birokrasi cendrung tidak seperti apa yang diharapkan .Birokrasi yang ada tidak bisa
menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja, sehingga birokrasi sering dianggap menjadi penghambat untuk
mencapai tujun pemerintahan.
Informasi Comunication dan Teknologi (ICT) adalah merupakan salah satu solusi memperbaiki birokrasi, untuk
mencapai ketatapemerintahan yang baik. Dilingkungan pemerintah ICT dengan sistim E-Government,
merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung aktivitas-aktivitas pemerintahan , maupun
yang terpenting untuk pemberian pelayanan yang prima dari pemerintah untuk masyarakat. Semua aktivitas e-
government ditujukan untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan dan berwibawa .
 Selain itu E-Government menjanjikan suatu hasil kerja yang efisien, partisipasip berkeadilan, demokrasi dan yang
terpinting lagi adalah Transparancy dan accountability , hal ini merupakan unsur penting dalam sistem aparatur
negara yang modern, yang dilandasi oleh derajat rasionalitas yang tinggi. Pemerintah sendiri sudah menyadari
bahwa e-gov penting dalam repormasi birokrasi dengan harapan akan memberikan pelayanan yang lebih baik
kepada masyarakat , namun untuk penerapannya memang tak mudah, karena memerlukan proses dan tahapan
tahapan seperti halnya meningkatkan hasil kerja birokrasi.

Kata Kunci :



1.   PENDAHULUAN                                              kerjasama lintas maya. Gotong royong ini memang
                                                              luar biasa, menembus banyak negara tanpa batas.
Teknologi informasi dan komunikati (TIK) dengan               Mereka bersedia bergabung dengan gotong royong
internet sebagai prodak unggulannya pada dasarnya             elektronik melalui ini, suatu perubahan yang besar
adalah gotong royong elektronik terbesar. Betapa              dari budaya abad informasi ini. Kini perkembangan
tidak satu perangkat komputer yang kita punya bisa            dunia informasi sudah begitu pesat, makin hari
dihubungkan dengan jutaan komputer sedunia.                   penemuan teknologi informasi ini semakin canggih
Dengan demikian betapa besarnya sinergitas yang               dan semakin murah, sehingga efieiseni yang
dihasilkan dari kerjasama jutaan komputer, tanpa              dijanjikan menjadi semakin          menarik minat
memandang siapa yang mengoperasikan, apakah dari              masyarakat. Tak ketinggalan pemerintah jug harus
kalangan mana, kulit hitam, putih atau berwarna.              turut memanfaatkan teknologi informasi dan
Juga tanpa memandang golongan politik dan idiologi.           comunikasi (TIK). Betapa tidak             semakin
Bahkan negara negara tirai besi seperti Rusia dan             meningkatnya volume pekerjaan dan semakin
RRT yang dijuluki sebagai negara tirai bambu, pada            menggiurkannya tawaran dari (TIK) yang
tempo dulu kini juga mampu ditembus dengan                    menjanjikan suatu hasil yang efisian, produktip dan


                 Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia               44
                             3-4 Mei 2006, Aula Barat & Timur Institut Teknologi Bandung
tranparansi.     Di suatu sisi untuk mewujudkan                bagaimana birokrasi pemerintah dan layanan publik
pemerintahan berbasis elektronik, yang diharapkan              dapat lebih efisien, efektif, transparan, dan
dapat menghasilkan layanan publik yang adil,                   memberikan layanan secara non-diskriminatif yang
transparan, efisien, dan manfaatnya dirasakan oleh             juga dikenal sebagai pelayanan prima. Memang
semua warga masyarakat tanpa kecuali, adalah                   dalam upaya mereformasi birokrasi memang tidak
merupakan salah satu tujuan pengembangan E-gov                 mudah. Persoalannya kompleks dengan sejumlah
Pemerintahan. Desakan        masyarakat yang terus             hambatan yang harus dihadapinya. Hambatan
berkembang untuk mendapatkan pelayanan yang                    tersebut terutama disebabkan oleh keengganan para
lebih baik adalah alasan yang kuat bagi para aparat            biroktrat untuk melakukan perubahan, disegala
pemerintahan       untuk     selalu    memenuhinya.            bidang. Budaya (cultur) yang sudah mendarah daging
Pengembangan e-gov ini juga akan mempengaruhi                  bahwa aparat negara yang selalu minta dilayani dan
pertumbuhan di sektor lain, menurut penelitian ITU             selalu mempersulit, memang tidak mudah untuk
setiap satu persen investasi dibidang TI akan                  dirubah, digantikan dengan mesin elektronik. Karena
mendongkrak pertumbuhan ekonomi mencapai 3 %.                  perubahan juga manyangkut sikap yang memang
Penggunaan sumberdaya alam juga menjadi hemat,                 sudah memasyarakat dilingkungan kita, sehingga
karena terjadi perubahan dari perkantoran berbasis             memerlukan waktu lama untuk menyerap inovasi.
kertas menjadi tanpa kertas (paperlis). Bagi aparat
pemerintah penggunaan teknologi merupakan                      2.   PROSES PERUBAHAN
alternatip pilihan, apalagi sandangan nama sebagai
abdi masyarakat dan abdi negara menuntut para                  Perubahan yang diharapkan bisa sepuluh tahun atau
penyelenggara negara ini       untuk selalu dinamis,           bahkan dua puluh tahun menanti perubahan sikap itu,
memenuhi kehendak masyarakat . Kuatnya dorongan                tetapi dengan teknologi e-gov bisa jadi reformasi
untuk melakukan reformasi pada sektor publik juga              birokrasi akan dipercepat. Roes Setiyadi, (2003)
dipengaruhi oleh beberapa temuan empiris bahwa                 Teknologi diyakini sebagai alat pengubah. Sejarah
reformasi yang dijalankan secara serius senantiasa             membuktikan evolusi teknologi selalu terjadi sebagai
mendatangkan manfaat serta meningkatkan kinerja                tujuan atas hasil upaya keras para jenius yang pada
administrasi publik . TI diharapkan juga mampu                 gilirannya temuan teknologi tersebut diaplikasikan
mempercepat              upaya          memperbaiki            untuk memperoleh kemudahan dalam aktivitas
birokrasi.Repormasi birorasi dengan         Birokrasi          kehidupan dan selanjutnya memperoleh manfaat dari
merupakan organisasi ideal yang paling rasional.               padanya. Bahkan tak hanya itu, menurut Ketua
Dirancang khusus oleh seorang begawan sosiologi                masyarakat Telematika Indonesia ini elektronik
asal Jerman, Max Weber, untuk menciptakan                      governemnt ( e-gov) juga berperannya Dalam Proses
efisiensi dan efektifitas kerja. Akan tetapi analisa           Perubahan Sosial masyarakat. Perubahan prilaku,
Weber mengenai birokrasi sebagai organisasi                    gaya hidup, karena memperpendek jarak, mengurangi
penyelenggara pelayanan publik sangat berbeda                  batas wilayah dan yang penting adalah efisiensi.
dengan kenyataan birokrasi yang ada saat ini. Di               Salah satu upaya untuk mewujudkan Kepemerintahan
mana birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah lebih           yang baik dan Manajemen Perubahan adalah
nampak sebagai birokrasi yang tidak efektif dan                mempercepat proses kerja serta modernisasi
efisien, boros dan bahkan tidak lagi. Dapat dikatakan          administrasi melalui otomatisasi di bidang
birokrasi di Indonesia telah kehilangan ruh birokrasi          administrasi         perkantoran,         modernisasi
yang dirancang Weber. Birokrasi Weber yang                     penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
mengutamakan efisiensi, efektifitas dan rasionalitas           melalui e-government sebagai salah satu aplikasi dari
dapat berubah wajah menjadi birokrasi boros ,korup             teknologi informasi. Tak ada seorangpun yang
atau yang bersifat sebaliknya, karena di Indonesia             mampu menolak teknologi, bila tidak ingin dilindas
birokrasi disintesiskan dengan kultur tradisional.             kereta teknologi, demikian juga repormasi birokrasi
Weber menghendaki birokrasi sebagai sebuah                     tak akan berdaya bila menghadapi mesin e-gov yang
organisasi yang memiliki otoritas legal-rasional.              menjanjikan cara kerja yang lebih baik. Dengan kata
Yakni sebuah organisasi yang berdiri di atas sebuah            lain penggunan Teknologi Informasi menjanjikan
aturan yang jelas dan bersifat impersonal. Dengan              suatu kerja yang         repormasi, karena bersifat
begitu birokrasi menjadi sangat efektif dan efisien            demokoratis, tidak diskriminasi, tepat waktu, terukur
karena ada pemisahan yang jelas, tegas dan sistematis          dan mempunyai standar yang jelas. Perjuangan
antara apa yang bersifat pribadi dengan apa yang               demokrasi memerlukan koordinasi dan komunikasi
bersifat birokratis. Sehingga perasaan, emosi                  intensif di antara para aktivis sebagai lokomotif dan
hubungan sosial personal dan kepentingan pribadi               masyarakat luas sebagai penumpang gerbong
tidak ikut bermain dalam organisasi birokrasi. Dalam           demokrasi. Karakter Teknologi Informasi yang
reformasi birokrasi sasarannya sama            adalah



                  Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia                 45
                              3-4 Mei 2006, Aula Barat & Timur Institut Teknologi Bandung
egaliter sangat sesuai dengan sifat demokrasi. Ambil           penye-lenggaraan otonomi daerah, pemanfaatan
contoh seorang yang memerlukan informasi atau                  teknologi informasi dan komunikasi pada setiap
data, ia dengan mudah mengambilmya di web site                 penyelenggaraan         pemerintahan,       merupakan
atau tampilan lain, tanpa harus antri dari satu meja           kebutuhan yang mendesak, dalam rangka mendukung
kemeja yang lain yang ada pada birokrasi. Teknologi            pertukaran data dan informasi serta penyaluran berita
menjadi pelayan mesin yang tak bisa membedakan                 secara cepat, tepat, dan akurat. Apalagi jika dikaitkan
apakah yang dilayani adalah orang berduit, pejabat             dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari
atau orang miskin, sehingga diskriminasi ini                   ribuan pulau dan kepulauan, maka keberadaan
dibidang pelayanan       bisa dikurangi. Mereka bisa           teknologi informasi dan komunikasi mempunyai
mendapatkan layanan tanpa terpengaruh pada jarak,              peranan penting dan strategis.( Affan 2004 :1)
waktu, momen. Memang tak semuanya proses
adminitrasi di birokrasi bisa diubah, dilayani dengan          Pemerintah telah mengeluarkan INPRES 3 Tahun
Egov, adminstrasi yang memerlukan pengesahan dan               2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
produk hukum, RUU nya sedang dibahas di DPR.                   Pengembangan E-government. e-government tersebut
Terpenting adalah bagaimana memastikan semua                   merupakan       upaya      untuk      mengembangkan
karyawan dan pejabat instansi pemerintah pusat dan             penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis
daerah memahami pentingnya e-government dan                    (menggunakan)        elektronik      dalam     rangka
memastikan layanan egovernment dapat dinikmati                 meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif
oleh semua pihak yang berurusan dengan pemerintah.             dan efisien. Pengertian umum electronic government
Bila melihat perubahan prilaku yang terjadi pada               (e-government = e-gov) adalah “Penyelenggaraan
penggunaan Telpon seluler, perubahan itu begitu                pemerintahan      berbasis    elektronik   (teknologi
cepat . Dalam tempo beberapa tahun saja trendi                 informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan
penggunaan telpon genggam tersebut bagai wabah                 kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan
penyakit yang melanda siapa saja. Perubahan itu                masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait
begitu massal melindas apa saja disemu golongan                lainnya menuju good governance”. Namun
tanpa pandang bulu. Apakah hal ini bisa terjadi juga           kenyataannya      pengembangan        nya    ditingkat
pada egov sehingga perubahan yang cepat terhadap               pemerintahan masih jauh dari yang diharapkan.
birokrasi yang efisien juga dapat terwujud.                    Berbeda dengan e bisnis, e learning yang sudah
Pengembangan e-gov itu sendiri juga tak mudah,                 mampu berkembang secara cepat seperti layaknya
selain mental birokrasi yang sulit diubah dikalangan           sebuah kendaraan yang sudah melaju dengan pasti.
pegawai. E-gov juga memerlukan skil dan kemaun                 Penggunaan Egov untuk merepormasi birokrasi tak
kuat untuk mengembangkannya, sehingga SDM                      diragukan lagi untuk menuju pada good
berkwalitas memang perlu. Masalah administrasi lain            governement, tetapi justru pengembangan e-gov itu
yang mengganjal seperti koordinasi antar instansi              sendiri yang berjalan bagai keong .
untuk sepakat menggunakan e-gov pada repormasi
birokrasi memang perlu. Pengembangan e-gov sering              3. REFERENSI
terkendala karena masing masing instansi ingin
mengembangkan aplikasinya , padahal " bersama kita             [1] Adhy Muhtar, Entang 2001. “Desa Sebagai Self
bisa" ego sentris ini sering menyebabkan biaya TI              Governing Community Menuju Good Governance”
menjadi mahal. Impra struktur berupa jaringan juga             Makalah pada Workshop kerjasama Program (S2)
menjadi kendala utama, karena investasi dibidang e-            Politik   Lokal dan Otda dan S-2 Sosiologi UGM
gov ini cukup mahal. Selain SDM sarana dan dana                dengan Partnership for Governance Reform in
memang menjadi faktor penting, apalagi modal awal              Indonesia Yogyakarta 2001 Unpad
memang mesti mahal, tentu ini bukan tanpa solusi,
kerja gotong royong dari semua instansi pemerintah             [2] Anonim 2004 kominfo go. Id , web site
tentu akan mengurangi inevestasi yang terlalu tinggi.          Departemen Komunikasi dan Infomrmatikan arsip
Peranan kepemimpinan organisasi juga menjadi                   berita Kominfo.
penting untuk memilih alternatip menggunakan atau
tidak suatu teknologi yang mampu memberikan                    [3] --------2005, e-Indonesia Initiative, 2005
pelayanan prima . Seperrti diketahui muara dari                Tranformasi Indonesia ke Masyarakat Pengetahuan
pelaksanaan otonomi daerah adalah terselenggaranya             Dalam Majalah e -Indonesia
kepemerintahan yang baik dan bertanggungjawab
(good governance), sehingga diperoleh birokrasi                [4] ---------- 2003, Inpres no. 3 tahun 2003 Panduan
yang handal dan profesional, efisien, produktif, serta         Kebijakan Strategi Nasional Elektronik Government
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Untuk menuju good governance serta mempercepat



                  Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia                   46
                              3-4 Mei 2006, Aula Barat & Timur Institut Teknologi Bandung
[5] -----------2004, Undang undang RI No 32 Tahun                [18]    Ginandjar     Kartasasmita, 1997 Visi
2004 Mengenai Pemerintahan Daerah, Jakarta                       Pembangunan       Dalam PJP II, Gambaran
[6]     ----------2003,   Perda Pemerintah daerah                Masyarakat      Indonesia    Tahun  2018 dan
Kabupaten Ketapang tentang SOTKPD. Ketapang                      Tantangannya Bagi Aparatur Negara”. Makalah
                                                                 disajikan pada Seminar Pendayagunaan Aparatur
[7] ---------2003, Keputusan Mentri Pendayagunaan                Negara, Jakarta.
Aparatur Negara No. : 63/kep/M.Pan/2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik                    [19] Martoyo 2002 Teori Administrasi Negara dalam
                                                                 Bahan Kuliah Matrikulasi Mahasiswa Program Studi
[8].----------- 2004 , Good Governance Newsletter                Administrasi Negara Untan Pontianak.
Vol I Maret 2004 CGIC Pusat Informasi Tata
Pemerintahan yang Baik di Indonesia, Jakarta.                    [20] Ramli, Ahmad 2004 Prinsip-Prinsip Cyber Law
                                                                 dan Kendala Hukum Positif Dalam Menanggulangi
[9]----------2004, Rencana  Aksi   Nasional                      Cyber Crime Fakultas Hukum Universitas
Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004-2009,                        Padjadjaran@04
Kementriaan Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan                          [21] Mordiono, 2002 Otonomi dan       Manajemen
Nasional Jakarta.                                                Keuangan Daerah. Penerbit : Andi      Yogyakarta
                                                                 2002.
[10]..............2002. Birokrasi di daerah harus mampu
mengimbangi dinamika politik tinggi dalam Jurnal
Otonomi Daerah 2002 Jakarta.

[11}...............2005.(http://www.transparansi.or.id/go
od_governance/prinsi p.html) 2005 yayasan yang
bergerak dibidang tranparansi

[12]...............2004.http://www.itu.int/wsis/basic/un-
summits.html.Itu WSIS Summits

[13] ………….2005 http://www.pikiran rakyat.com
/cetak/ 1004 /04 /1102. htm Prof. Asep Kartiwa
dalam pidato pengukuhan dirinya sebagai Guru Besar
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Unpad
yang berlangsung di Ruang Serba Guna Unpad,
Sabtu (2/10).

[14] Darmanto,didik 2003 Birokrasi Cleptomania*
Mahasiswa Sosiologi UGM, Anggota Dewan
Pimpinan Media Komunitas UGM Bulaksumur Pos
dimuat Harian Umum Bengawan Pos, Edisi
13/06/2003

[15]…………2003,          Keputusan          Menteri
Pendayagunaan     Aparatur      Negara       (no.
63/kep/M.PAN/2003) tentang     pedoman umum
penyelenggaraan Pelayanan Publik diterbitkan oleh
Kementrian PAN RI 2003

[16] Djalil Sofyan 2004 (Mentri Kominfo pada
Rapat Kerja Telematika di Jakarta)

[17] Faisal Sanafiah, 1995              (Format–format
Penelitian Sosial, Dasar-dasar           dan Aflikasi)
Rajawali press, Jakarta.



                    Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia              47
                                3-4 Mei 2006, Aula Barat & Timur Institut Teknologi Bandung