PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111PMI.032009 TENTANG TATA

Document Sample
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111PMI.032009 TENTANG TATA Powered By Docstoc
					.. ..


                                       .
                                       '
                                      W·
                                       ~
                                    MENTERI KEUANGAN
                                    REPUBLIK INDONESIA
                                        SALINAN
                        PERATURAN MENTERI KEUANGAN
                           NOMOR 111/PMI<.03/2009

                                      TENTANG

    TATA CARA PENGURA NGA N ATAU PENGHAP USAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK
         BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
    BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN
      PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN,
     SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNA N, SURAT KETETAPAN BEA
     PEROLEHAN HAK ATAS TANA H DAN BANGUNAN, ATAU SURAT TAGIHAN BEA
        PEROLEHA N HAK ATAS TAN AH DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR

                   DENGA N RAHMAT TUH AN YANG MAH A ESA
                                MENTER! KEUANGAN,
    Menimbang   a. bahwa berdasarkan ketentua n Pasa! 23 Undang-Undang Nomor 12
                   Tahun 1985 tentang Pajak Bum i dan Bangunan sebagaimana telah
                   diu bah dengan Unda ng-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan ketentuan
                   Pasa! 27 A Undang-Und ang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
                   Perol ehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah
                   dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 men yatakan bahwa
                   terhadap ketentuan yang tidak diatur da lam Unda ng-Unda ng Nomor
                   12 Tahu n 1985 tentan g Pajak Bumi dan Ban gunan sebagai mana te!ah
                   diu bah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan
                   Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
                   ata s Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dcngan
                   Und an g-Undan g Nornor 20 Tahun 2000 berlaku ketentuan dalam
                   Und an g-Undang No mor 6 Tahun 1983 ten tang Ketentuan Umum dan
                   Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali d iubah terakhir
                   dengan Unda ng-Unda ng Nomor 16 Tahun 2009;
                b. bahwa berdasarkan pad a pertimbangan huruf a, dan dalam rangka
                   melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undan g Nomor 6
                   Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
                   sebagaima na telah beberapa kali diubah terakhir de ngan
                   Undang-Undang No mor 16 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 23
                   Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara
                   Pelaksanaan    Hak     dan    Kewajiban    Perpajakan Berd asarkan
                   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
                   Tata Cara Perpajakan scbaga imana telah beberapa kali diu bah terakhir
                   dengan Undan g-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan
                   Peraturan Menteri Keuanga n tentang Tata Cara Pengurangan atau
                   Pengh apusan Sanksi Administras i Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea
                    Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Penguran gan atau
                    Pembatalan Sur at Pemberitahuan Pajak Terutang, Sura t Ketetapan
                    Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Sur at Tagihan Pajak Pajak Bumi dan
                    Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tan ah dan
                    Bangunan, atau Surat Tagiha n Bea Perol ehan Hak Atas Tanah dan
                    Bangunan, yang Tidak Benar;
                                  MENTERI KEUANGAN
                                  REPUBLIK INDONESIA

Menginga t    1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 fentang Ketentuan Umum dan
                  Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                  1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
                  Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan
                  Undang-Unda ng Nomor 16 Tahun 2009 (Lemba ran Negara Republik
                  Ind onesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
                  Republik Ind onesia Nomor 4999);
              2. Unda ng-U ndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
                  Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
                  Nomor 68, Tambahan Lembaran Nega ra Republik Indo nesia Nomor
                  3312) sebagaimana telah diubah dengan Unda ng-Unda ng Nomor 12
                  Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
                  62, Tam bahan Lembaran Negara Republik Ind onesia Nomor 3569);
              3. Undang- Unda ng Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
                  atas Tanah da n Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
                  Tahun 1997 Nomor 44, Tamba han Lembaran Negara Republik
                  Indonesia Nomor 3688), sebagaimana teIah diubah dengan
                  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
                  Ind onesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
                  Republik Indonesia Nomor 3988);
              4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara
                  Pelaksanaan    Hak da n Kewajiban Perpajakan Berdasarkan
                  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentua n Umum dan
                  Tata Cara Perpajakan sebagaimana teIah beberapa kali diubah terakhir
                   dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara
                   RepubIik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran
                   Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
               5. Keputusan Presiden Nomor 20jP Tahun 2005;

                                           MEMUTUSKAN:

Menetapkan:   PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
              PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
              PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
              TANAH DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU
              PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT
              KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT
              TAGIHAN PAJAK PAJ AK BUMI DAN BANGUN AN, SURAT
              KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
              BANGUNAN, ATAU SURAT TAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
              TANAH DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR.
', '   ..




                                MENTER! KEUANGAN
                                REPUBLIK INDONESIA
                                            Pasal 1

            Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksu d de nga n:
            1. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebu t
                dengan Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang Nomor 12
                Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebaga imana telah
                diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
            2. Unda ng-U nda ng Bea Peroleha n Hak atas Tanah dan Bangunan yang
                selanjutnya disebut dengan Undang-Und ang BPHTB ada lah
                Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentan g Bea Perolehan Hak
                atas Tanah dan Bangunan sebagaima na telah diubah dengan
                Und ang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.
            3. Surat Pemberitahuan Pajak Teru tang yang selanju tnya disebut
                dengan SPPT adal ah surat yang digunakan oleh Direktorat [enderal
                Pajak untuk memberitahu kan besarnya PBB yang terutang kepada
                Wajib Pajak.
            4. Surat Ketetap an Pajak Pajak Bumi dan Ban gunan yang selanjutnya
                disebut dengan SKP PBB adalah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana
                dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Und ang PBB.
            5. Sur al Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Ban gunan yang selanjulnya
                disebut den gan STP PBB adalah Surat Tagihan Pajak sebagaimana
                dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) Undan g-Und ang PBB.
            6. Sura t Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
                Kurang Bayar yang selanjutnya disebut dengan SKBKB adalah surat
                ketetapan ya ng menentu kan besarnya jumJah BPI-ITB yang terut ang,
                jumJah kekura ngan pembaya ran pokok BPHTB, besarnya sanksi
                administrasi, dan jumJah yang masih harus dibayar.
            7. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah da n Bangunan
                 Kuran g Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut den gan SKBKBT
                 ad alah sural ketetapan yang menentukan tambah an alas jumlah
                 BPHTB yang telah ditetapkan .
             8. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangu nan Lebih
                 Bayar ya ng selanjutnya disebut dengan SKBLB ada lah surat
                 ketetapan yang menentu kan jumlah kelebih an pemb ayaran BPHTB
                 kar ena jumJah BPHTB yang telah d ibayar lebih besar daripad a
                 BPHTB ya ng seharusnya terutang.
             9. Sur at Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil
                 yang selanjutnya disebut dengan 5KBN ad alah surat ketetapan yang
                 menentukan jumlah BPHTB yang terutang sarna besarnya dengan
                 jumJah BPHTB yang dibayar.
             10. Sura t Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tana h dan Bang unan yang
                 selanjutnya disebut dengan 5TB adalah surat untu k melakukan
                  tagihan BPHTB dan/ atau sanksi administrasi beru pa bunga
                  dan yatau denda.
'.




                       MENTERI KEUANGAN
                       REPUBUK INDONESIA

     11. Kant or Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disebut KPP
         Pratama adalah Kantor Pelayan an Pajak Pratama yang menerbitkan
         SPPT, SKP PBB, STP PBB, SKBKB, SKBKBT, SKBLB, SKBN, dari/ atau
         STB.

                                     Pasal 2

     Direktu r Jenderal Pajak karena jabatan ata u atas perm ohonan Wajib
     Pajak dapa t:
     a. men guran gkan atau menghapuska n sanks i adminis tras i PBB dan
        BPHTB berupa bunga, de nda, da n kenaikan yang dikenakan karena
        kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
        dan / atau
     b. men guran gkan atau membatalkan SPPT, SKP PBB, STP PBB, SKBKB,
        SKBKBT,SKBLB, SKBN, atau STB, yang tid ak benar.

                                     Pasal3

     (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administras i sebagai mana
         di maksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi
         administrasi ya ng tercantum dalam :
         a. SKP PBB;
         b. STP PBB;
         c. SKBKB;
         d. SKBKBT; atau
         e. STB.
     (2) Pen gurangan SPPT, SKP PBB, STP PBB, SKBKB, SKBKBT, SKBLB,
         SKBN, atau STB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat
         dilakukan dalam hal:
         a. terd ap at ke tida kbenara n atas:
             1) luas objek pajak bu mi dan/ atau bangunan;
             2) Nilai Jual Objek Pajak bumi da n/ ata u ban gunan; dan/ atau
             3) penafsiran peraturan perundan g-undangan PBB,
           pada SPPT, SKP PBB, atau STP PBB;
        b. terdapat ketidakbenaran atas:
           1) Nilai Perolehan Objek Pajak; dan / atau
           2) penafsiran peraturan perundan g-undangan BPHTB,
           pad a SKBKB, SKBKBT, SKBLB, SKBN, ata u STB.
      (3) Pembatalan SPPT, SKP PBB, STP PBB, SKBKB, SKBKBT, SKBLB,
          SKBN, atau STB sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 huruf b dapat
          d ilakukan apabila SPPT, SKP PBB, STP PBB, SKBKB, SKBKBT,
          SKBLB, SKBN, atau STB tersebut seharusnya tid ak dit erbitkan .
                            MENTERI KEUANGAN
                            REPUBUK INDONESIA
                                       Pasal4

       (1) Permohonan penguran gan atau penghapusan sanksi administr asi
           sebagaima na dima ksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi
           pers yaratan :
           a. 1 (satu) perm ohonan untuk 1 (satu) SKP PBB, STP PBB, SKBKB,
               SKBKBT, atau STB;
           b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
                mencantumkan besarnya sanksi ad ministrasi yang dimohonkan
                pen guran gan atau pengha pusa n disertai alasan yang menduku ng
                permohonannya;
           c. diajukan kepad a Direktur Jenderal Pajak da n disampaikan ke KPP
                Pratama;
           d. dilampiri fotokopi SKP PBB, STP PBB, SKBKB, SKBKBT, atau STB,
                yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi
                ad ministras i;
           e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan
                namun tid ak dapat dip ertimbangkan, atau mengajukan keberatan
               .kemudian mencabut keberatannya, atas SKP PBB, SKBKB, ata u
                SKBKBT, dalam hal yang diajukan permohonan penguran gan
                atau penghapusan adalah sanksi administras i yang tercantu m
                dal am SKP PBB, SKBKB, atau SKBKBT;
            f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan
                namun tid ak dapat dip ertimban gkan, atau mengajuka n kebera tan
                kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKP PBB yang
                terkait dengan STP PBB, dalam hal yang diajukan perm ohonan
                pen guran gan atau penghapusa n ad alah sanksi administra si yang
                tercantum dalam STP PBB;
            g. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tid ak atau kura ng dibayar
                yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang
                 tercantum dalam SKP PBB, STP PBB, SKBKB, SKBKBT, atau STB;
                 dan
             h. surat permohonan ditandatan gani oleh Wajib Pajak, dan da lam
                 hal surat permohonan ditandatan gani oleh bukan Wajib Pajak
                 berlaku ketentuan sebagai berikut:
                 1) surat permohonan harus dilampiri den gan Surat Kuasa
                     Khus us untuk:
                     a) Wajib Pajak bad an; atau
                     b) Wajib Pajak orang prib adi de ngan pajak yang tidak atau
                        kurang dibayar yang menjadi da sar penghitungan sanksi
                        administras i lebih banyak da ri Rp2.000.000,OO (dua juta
                        rupiah);




U l-                                                                                _
·"




                         MENTERI KEUANGAN
                         REPUBLIK INDONESIA
             2) harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang
                 pr ibadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang
                 menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi paling
                 banyak Rp2.000.000,OO (dua juta rupiah) .
     (2) Permohonan pengur angan atau pen ghapusan sanksi administrasi
         yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pad a
         ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tida k dap at
         dipertimban gkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasa nya
         d iberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam
         jan gka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitu ng sejak perm ohonan
         tersebut d iterima.
                                      Pasal5

     (1) Permohonan pengurangan SPPT, SKP PBB, STP PBB, SKBKB,
         SKBKBT, SKBLB, SKBN, atau STB sebaga imana d imaksud dalam
         Pasal 2 huruf b haru s memenuhi persyaratan:
         a. 1 (satu) permohonan un tuk 1 (satu) SPPT, SKP PBB, STP PBB,
             SKBKB,SKBKBT, SKB LB, SKBN, atau 5TB;
         b. diajuk an secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
             mencantumkan        besarnya     ketetapan   yang      dimohonkan
             pengurangan disertai alasan yang mendukung perm ohonannya;
         c. diajukan kep ad a Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan ke KPP
             Pratam a;
         d. d ilampiri asli SPPT, SKP PBB, 5TP PBB, SKBKB, SKBKBT, SKBLB,
             SKBN, atau 5TB, yang di moho nkan pengurangan;
         e. Wajib Pajak tidak mengajukan kebera tan atau men gajukan
             keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT, SKP
              PBB, SKBKB, SKBKBT, SKBLB, atau SKBN, dalam hal yang
              diajukan permohonan pen gurangan adalah SPPT, SKP PBB,
             SKBKB, SKBKBT, SKBLB, atau SKBN;
         f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan
              keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau
              SKP PBB yang terkait dengan 5TP PBB, dalam hal yang diajukan
              permohonan pengurangan adalah 5TP PBB; dan
          g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dala m
              hal surat permohonan ditandatangani oleh buk an Wajib Pajak
              berlaku ketentuan sebagai berikut:
              1) surat perm ohonan hams dilampiri dengan Sura t Kuasa
                  Khusu s untuk :
                  a) Wajib Pajak bad an; atau
                  b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus
                     dib ayar lebih banyak dari Rp2.000.000,OO (dua juta ru piah);
            . 2) surat permohonan harus dilampiri den gan su rat kuasa, untuk
                  Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus
                  dibayar paling banyak Rp2.000.000,oO (du a jut a rupiah) .
!




                       MENTERIKEUANGAN
                       REPUBLIK INDONESIA
    (2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabu t
        keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang
        tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
        huruf e dan huruf f.
    (3) Permohonan pengurangan SPPT, SKP PBB, STP PBB, SKBKB,
        SKBKBT, SKBLB, SKBN, atau STB yang tidak memenuhi persyaratan
        sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebaga i
        permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada
        Wajib Pajak atau kuasan ya diberitahukan secara tertulis d isertai
        alasan yang mendasari dalam jangka waktu palin g lama 1 (satu)
        bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

                                     Pasal6

    (1) Permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, STP PBB, SKBKB, SKBKBT,
        SKBLB, SKBN, atau STB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
        b diajukan secara perseorangan. kecuali untuk SPPT dapat juga
        diajukan secara kolektif.
    (2) Permohonan pemb atalan yang diajukan secara perseoran gan
        sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
        a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKI' PBB, STP PBB,
           SKBKB, SKBKBT, SKBLB, SKBN, atau STB;
        b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
            mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
        c. diajukan kepad a Direktur [enderal Pajak dan disampaikan ke KPP
            Pratama;
        d. dilampiri asli SPPT, SKP PBB, 5TP PBB, SKBKB, SKBKBT, SKBLB,
            SKBN, atau 5TB, yang dimohonkan pembatalan; dan
        e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam
            hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak
            beriaku ketentuan sebagai berikut:
            1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa
                Khusus untuk:
                a) Wajib Pajak bad an; atau
                b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih haru s
                   diba yar lebih banyak dari Rp2.000.000,oO (dua juta rupiah);
            2) surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk
                Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih haru s
                dibayar paling banyak Rp2.000.000,OO (dua juta rupiah).

     (3) Perrnohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif
         sebaga irnana dimaksud pada ayat (1) harus mernenuhi persyar atan:
         a. 1 (satu) perrnohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang
            sarna dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling
            banyak Rp200 .000,oo (dua ratus ribu rupiah);
                   MENTERI KEUANGAN
                   REPUBLIK INDONESIA
    b. diajukan secara tertuli s dalam' bahasa Indonesia dengan
        men gemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
    c. diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan ke KPP
        Pratama;
    d . dil amp iri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan
    e. diajukan melalu i Kepala Desa/Lurah setempat.
(4) Permohon an pembatalan SPPT, SKP PBB, STP PBB, SKBKB, SKBKBT,
    SKBLB, SKBN, atau STB secara perseoran gan yang tidak memenuhi
    persyaratan sebagai mana dimaksud pad a aya t (2), dianggap bukan
    sebagai permohonan sehingga tidak dapat dip ertimbangkan dan
    kepada Wajib Pajak atau kuasanya dib eritahukan secara tertulis
    disertai alasan yang mend asari dal am jangka waktu paling lama
    1 (satu) bulan terhitung sejak perm ohonan tersebut diterima.
(5) Permoh onan pemba talan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi
    persya ratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangga p bu kan
    sebagai permohonan sehingga tidak dapat dip ertimbangkan dan
    kep ad a Kepala Desa/ Lurah setem pa t diberitahukan secara tertulis
    disertai alasan yang mendasari dalam jan gka waktu palin g lama
    1 (satu) bul an terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

                                 Pasal7

(1) Permoh onan penguran gan atau pengh apusan sanksi administrasi
    sebagaima na dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan permoh onan
    pen gurangan atau pembatalan SPPT, SKP PBB, STP PBB, SKBKB,
    SKBKBT, SKBLB, SKBN, atau STB sebaga imana dimaksud da lam
    Pasal 2 huruf b, dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak
    2 (dua) kali.
(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan perm ohonan ked ua, permoho nan
     tersebut hams diajukan da lam jangka waktu palin g lama 3 (tiga)
     bul an terhitung sejak tanggal pen giriman surat keputusan Direktur
     Jend eral Pajak atas perm ohonan yang pertama.
(3) Permoh onan kedua sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) harus
     memenuhi persyaratan sebagaimana dimak sud dalam Pasal 4 aya t
     (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 aya t (2), atau Pasal 6 ayat (3).
 (4) Permohonan kedua yang diajukan melampau i jan gka waktu
     sebagaima na dimaksud pad a aya t (2), dian ggap bukan sebagai
      permoh onan sehingga tidak dapat diperti mban gkan da n kepada
      Wajib Pajak atau kuasa nya diberitahukan secara tertulis dise rtai
      alasan ya ng mendas ari dalam jangka waktu palin g lama 1 (satu)
      bulan terhitung sejak permohonan tersebu t dit erima.
.~




                                               r



                        MENTERI KEUANGAN
                        REPUBLIK INDONESIA

                                      Pasal 8

     (1) Direktur Jenderal Pajak dalam jan gka waktu paling lama 6 (enam)
         bulan sejak tan ggal perrnohonan dit erima, harus member i sua tu
         keputusan atas perm ohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
         dalam Pasal 2.
     (2) Apabila jan gka waktu sebagaimana dimaksud pad a aya t (1) telah
         terlampaui dan Direktu r [enderal Pajak tidak member i sua tu
         kepu tusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabu lkan dan
         Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan keputusan sesua i dengan
         permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
         bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
                                       Pasal9

     (1) Keputusan Direktur Jend eral Pajak atas:
         a. perm oh onan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
            sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a; dan
         b. permoh onan pengurangan SPPT, SKP PBB, STP PBB, SKBKB,
            SKBKBT, SKBLB, SKBN, atau STB sebagaimana dimaksud dala m
            Pasal 2 huruf b,
         dap at berupa mengabul kan sebagia n atau seluruhnya, ata u men olak
         permohonan Wajib Pajak.
     (2) Keput usan Direktur Jendera l Pajak atas permohonan pembatalan
         SPPT, SKP PBB, STP PBB, SKBKB, SKBKBT, SKBLB, SKBN, atau STB
         sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hu ru f b, dapat berupa
         mengabulkan atau meno lak permohonan Wajib Pajak.

     (3) Atas permintaan tertulis da ri Wajib Pajak, Direktu r [enderal Pajak
         harus memberikan keteranga n secara tertulis hal-hal yang menjadi
         dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagia n pcrm ohonan Wajib
         Pajak sebagaimana d imaksud pad a aya t (1) atau menolak
         permoh onan Wajib Pajak sebagai mana dimaksud pada aya t (2).

                                       Pasal10

     Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian
     permohonan pen gurangan atau penghapusan sanksi administras i PBB
     dan BPHTB, dan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKP PBB, STP
     PBB, SKBKB, SKBKBT, SKBLB, SKBN, atau STB, ya ng tid ak benar, diatur
     dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
                                       Pasalll

      Peraturan Menteri      Keuanga n       ini   mul ai   berlaku . pad a   tangga l
      diundangkan.
. .,: .. ...




                                                   MENTERIKEUANGAN '
                                                   REPUBLIK INDONESIA




                             Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
                             Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita
                             Negara Republik Ind onesia.


                                                                            Ditetapkan di Jakarta
                                                                            pada tanggal 17 Juni 2009

                                                                            MENTERl KEUAN GAN,
                                                                                    ttd.
                                                                            SRI MULYANI INDR AWATI
               Diundangkan di Jakarta
               PadatanggaI 17 Juni 2009

               MENTERI HUKUM DAN HA K ASASI MANUSIA,
                      ttd.
               AND! MATTALATTA

               BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESI A TAHUN 2009 NOMOR 147
                               Salinan sesuai dengan aslinya,
                               Kepala Biro Umum           '
                                                         I>l ~'~~
                                                       ~-" -1IFEt
                                                                .
                                                               JoWl-

                                          b.              , w--:       ----..
                                                                          "q-
                                               'an T. t . arlemen           ~

                                                     *'      BIRO UMUM          *

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:126
posted:1/19/2010
language:Indonesian
pages:10