PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 191 by ddo14830

VIEWS: 1,865 PAGES: 2

									92. DEPARTEMEN KEUANGAN – MANAJEMEN RISIKO - PENERAPAN
  2008
  PERMENKEU 191/PMK.09/2008 TANGGAL 24 NOVEMBER 2008
  PERATURAN    MENTERI     KEUANGAN     TENTANG     PENERAPAN
  MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
  ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan
              dan kekayaan negara di lingkungan Departemen Keuangan,
              perlu menerapkan manajemen risiko dalam rangka mendukung
              pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien,
              berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan
              Menteri Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko di
              Lingkungan Departemen Keuangan.

              - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:
                 UU Nomor 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 Nomor 47, TLN
                 Nomor 4286); UU Nomor 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 Nomor
                 5, TLN Nomor 4355); PP Nomor 60 Tahun 2008 (LN Tahun 2008
                 Nomor 127, TLN Nomor 4890); Keppres Nomor 20/P Tahun
                 2005; Kepmenkeu Nomor 464/KMK.01/2005 ;Permenkeu Nomor
                 100/PMK.01/2008, Permenkeu 149/PMK.01/2008.

              - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang:
                 Penerapkan dan mengembangkan Manajemen Risiko di
                 lingkungan masing-masing unit Eselon I di lingkungan
                 Departemen Keuangan dilaksanakan oleh seluruh unit Eselon II
                 sebagai unit yang memiliki Risiko dengan dilakukan
                 pengendalian meliputi: Pengendalian tingkat kebijakan; dan
                 Pengendalian tingkat operasional; Pengendalian tingkat
                 kebijakan dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko yang
                 dibentuk dengan keputusan pimpinan unit Eselon I;
                 Pengendalian tingkat operasional pada masing-masing unit
                 Eselon II dilakukan oleh para Pemilik Risiko; Proses Manajemen
                 Risiko meliputi: penetapan konteks; identifikasi risiko; analisis
                 risiko; evaluasi risiko; penanganan risiko; monitoring dan reviu;
                 dan komunikasi dan konsultasi disesuaikan dengan tugas dan
                 fungsi masing-masing unit Eselon I dan diselesaikan dalam
                 jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri
                 Keuangan ini ditetapkan.
  CATATAN: - Dalam menerapkan dan mengembangkan Manajemen Risiko,
             setiap unit Eselon I mengacu pada, Pedoman Umum Manajemen
             Risiko sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan
             Menteri Keuangan ini; dan Pedoman Pelaksanaan Manajemen
             Risiko sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan
             Menteri Keuangan ini.
- Setiap unit Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan dapat
  meminta konsultasi dan pembimbingan dalam penerapan
  Manajemen Risiko kepada Compliance Office for Risk Management,
  dapat dilaksanakan sejak tanggal ditetapkannya Peraturan
  Menteri Keuangan ini.
- Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan pada tanggal 24
  November 2009.

								
To top