PENJELASAN PEMERINTAH SEBAGAI PENGANTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG by cometjunkie56

VIEWS: 399 PAGES: 8

									                                                                             www.parlemen.net




                              MENTERI DALAM NEGERI
                               REPUBLIK INDONESIA




             PENJELASAN PEMERINTAH
               SEBAGAI PENGANTAR
      RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN
     UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG
              PEMERINTAHAN DAERAH




Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
                                    www.parlemen.net
                                                                                  www.parlemen.net




                                    MENTERI DALAM NEGERI
                                     REPUBLIK INDONESIA


                             PENJELASAN PEMERINTAH
                  SEBAGAI PENGANTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG
                     PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No. 22 TAHUN 1999
                           TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH



Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Panitia Khusus yang terhormat,
Para Anggota Panitia Khusus yang terhormat,
Hadirin yang berbahagia,


        Sebagaimana Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus DPR-RI maklumi bahwa untuk
membahas RUU Perubahan UU No. 22 Tahun 1999, berdasarkan Amanat Presiden No.
R.07/PU/W/2004, tanggal 10 Mei 2004, perihal RUU tentang Pemerintahan Daerah. Kami
selaku Menteri Dalam Negeri ditugasi untuk mewakili Pemerintah.
        Mengawali pertemuan ini saya ingin mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Esa, karena hanya atas kemurahan dan bimbingan-Nya jualah kita sekalian tetap
dalam keadaan sehat walafiat. Selanjut nya dalam kesempatan ini saya ingin pula
menyampaikan selamat kepada kita sekalian karena baru saja kita menyelesaikan tugas berat
menyelenggarakan Pemilu yang merupakan manifestasi dari demokrasi. Sebentar lagi kita juga
akan melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang merupakan
pertama kali dalam sejarah pemerintahan sejak Indonesia merdeka. Mudah-mudahan kita dapat
melaksanakan tugas berat itu dengan sebaik-baiknya.


Anggota Dewan yang saya mulyakan,
         Sesuai UUD 1945, karena Indonesia adalah "Eenheidstaat", maka di dalam
lingkungannya tidak dimungkinkan adanya daerah yang bersifat "staat " juga. Dengan demikian
pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai
berikut:
1.     Daerah Otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya negara bagian
       di negara federal, ataupun sebagai daerah otonom di suatu Negara bagian.
2.     Desentralisasi disamping dimanifestasikan dengan pembentukan Daerah, juga
       dimanifestasikan dalam penyerahan atau pengakuan atas urusan pemerintahan kepada
       Daerah.
3.     Penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka
                    ia                                            an
       2 tersebut d tas utamanya terkait dengan pengaturan d pengurusan kepentingan
       masyarakat setempat (lokalitas) sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
       masyarakat.

     Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
                                         www.parlemen.net
                                                                                  www.parlemen.net




         Ada dua tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi yaitu tujuan
politik dan tujuan administratif yang kedua-duanya bermuara dalam upaya mewujudkan
kesejahteraan rakyat sebagai bagian utama dari tujuan negara. Tujuan politik akan
memposisikan Pemda sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat lokal dan
secara agregat akan berkontribusi pada pendidikan politik secara nasional untuk mempercepat
terwujudnya civil society. Sedangkan tujuan administratif akan memposisikan Pemda sebagai
unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan masyarakat
secara efektif, efisien dan ekonomis.
         Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah di
amandemen membawa konsekuensi dilakukannya perubahan dalam tatanan kenegaraan
termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah. Dengan
demikian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang saat ini berdasarkan UU No. 22 Tahun
1999 juga harus disempurnakan sesuai dengan perubahan di bidang ketatanegaraan. Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah di amandemen tersebut
yang bertalian dengan kebijakan desentralisasi antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
1.     Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah
       provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu
       mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
2.     Pemerintah Daerah P   rovinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus
       sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3.     Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan
       Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
4.     Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah
       Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.
5.     Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas -luasnya, kecuali urusan pemerintah
       yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6.     Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain
       untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7.     Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-
       undang.
8.     Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi,
       kabupaten, dan kota, atau antar provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-
       undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
9.     Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber
       daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan
       secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.


        Dengan demikian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
merupakan landasan utama dan kuat untuk menyelenggarakan kebijakan desentralisasi
khususnya dalam membentuk, menata daerah otonom dan melaksanakan otonomi daerah
yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan MPR-RI
Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian,
dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
        Perubahan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, di samping karena terjadinya
perubahan landasan konstitusional, harus juga mengingati kepada beberapa hal, antara lain :
1.     Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998
       belum sepenuhnya diwujudkan.
2.     Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999
       tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 19992004.


     Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
                                         www.parlemen.net
                                                                                  www.parlemen.net




3.     Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000
       tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4.     Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001
       tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
5.     Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001
       tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
       Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan
       Rakyat Republik Indonesia tahun 2001.
6.     Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002
       tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan
       Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA pada sidang
       tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002.
7.     Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/MPR/2003
       yang antara lain mengamanatkan agar menindaklanjuti substansi amanat Ketetapan
       MPR Nomor VI/MPR/2002 mengenai peninjauan kembali ketiga undang-undang yang
       berkaitan dengan otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-
       Undangan Nomor 25 Tahun 1999, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dan
       merevisinya dengan tetap mempertahankan semangat otonomi daerah dan
       desentralisasi fiskal.


        Selain itu, dari aspek lingkungan strategis yang mempengaruhi penyelenggaraan
pemerintahan juga diperhatikan, misalnya perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, arus globalisasi, perdagangan bebas, tuntutan peningkatan kehidupan demokrasi,
penghormatan hak-hak asasi manusia, keterbukaan, peningkatan penegakan hukum, keadilan
dan pemerataan.


Saudara-saudara sekalian,
         Setelah UUD 1945 di amandemen, beberapa Undang-Undang yang telah diterbitkan
antara lain adalah Undang-undang di bidang politik, yakni UU No. 31 Tahun 2002 tentang
Partai Politik; UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; UU No.
22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD; UU No. 23
Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Di samping itu di bidang keuangan
Negara juga telah diterbitkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Beberapa perubahan yang dibawa oleh Undang-
undang sebagaimana tersebut sangat berkait erat juga dengan penyelenggaraan pemerintahan
daerah ke depan.
         Dapat dikemukakan bahwa menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2003 nantinya
DPRD tidak berwenang lagi untuk memilih Kepala Daerah, sehingga alternatifnya Kepala
Daerah akan dipilih secara langsung. Hal ini tentu akan berakibat bahwa DPRD tidak dapat lagi
meminta pertanggungjawaban tahunan Kepala Daerah. Sebagai konsekuensinya tentu akan
menuntut perubahan pasal 14 sampai dengan pasal 59 UU No. 22 Tahun 1999. Namun harus
pula diingat bahwa dengan diberlakukannya UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004
juga akan banyak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga hal inipun
menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai dasar pertimbangan perubahan UU No. 22 Tahun
1999.
         Sementara itu berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah pada tahun 2002
dan 2003, dapat diketahui serangkaian permasalahan dalam implementasi UU No. 22 Tahun
1999 baik yang menyangkut konsepsi dasar otonomi daerah yang menimbulkan penafsiran
yang berbeda diantara stakeholder; implementasi yang cenderung menimbulkan friksi antar
tingkat pemerintahan dalam pengelolaan kewenangan; pembentukan perangkat daerah yang
cenderung menyebabkan inefisiensi; pengelolaan personil daerah yang terdistorsi kepentingan
politik; pengelolaan keuangan daerah yang cenderung boros dan kurang akuntabel;
penyimpangan dalam penggunaan wewenang yang dimiliki anggota DPRD; dan menurunnya

     Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
                                         www.parlemen.net
                                                                                 www.parlemen.net




mutu pelayanan kepada masyarakat. Padahal berbagai harapan yang digantungkan dengan
berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tidak demikian halnya.
         Oleh karena permasalahan yang terjadi sedemikian kompleks dan melingkupi seluruh
elemen dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka apabila kita ingin
mengimplementasikan otonomi daerah sesuai dengan tujuan hakiki dari otonomi daerah serta
harapan sebagian besar masyarakat, maka sudah selayaknya apabila penyempurnaan UU No.
22 Tahun 1999 bersifat komprehensif, walaupun terbatas. Dasar pertimbangannya adalah,
bahwa apabila yang akan disempurnakan hanya menyangkut hal yang terkait dengan pemilihan
kepala daerah secara langsung misalnya, maka yang akan berubah hanya menyangkut hal-hal
terkait dengan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah saja. Padahal tujuan yang
hendak dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah terwujudnya pemerintahan daerah
yang lebih efisien, efektif, ekonomis, dan akuntabel, yang mensyaratkan bahwa
penyempurnaan harus terkait dengan pengaturan kembali kewenangan yang diserahkan
kepada Daerah; pengaturan kembali rambu-rambu pembentukan perangkat daerah;
pengaturan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah; pengaturan kembali
pemilihan kepala daerah dan DPRD; dan pengaturan kembali pembinaan, pengawasan dan
supervisi dari Pemerintah kepada Daerah Otonom.
         Disamping itu diketemukan beberapa upaya yang akan menjauhkan penyelenggaraan
pemerintahan desa dan pengembangan desa dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dengan berdalih memperkuat otonomi desa.

Saudara-saudara anggota Panitia Khusus yang berbahagia,
         Dalam menyusun RUU Perubahan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, Pemerintah telah mengawali dengan menyusun pokok-pokok pikiran perubahan
bersama para akademisi melalui beberapa kali pertemuan pembahasan. Di samping itu hasil
monitoring dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah yang pernah dilakukan menjadi
referensi dasar dalam penyusunan pokok-pokok pikiran dimaksud. Setelah pokok-pokok pikiran
ini tersusun, langkah selanjutnya adalah dikonsultasikan ke berbagai stakeholders dan hasil
akhirnya berupa naskah akademis.
         Berdasarkan naskah akademis tersebut disusunlah naskah rancangan Undang-undang
dengan tetap melibatkan para akademisi, unsur yang mewakili Departemen dan Lembaga
Pemerintah non Departemen, serta unsur yang mewakili Pemerintah Daerah. Draft Rancangan
Undang-undang Perubahan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 telah beberapa kali dibahas d i
forum sidang terbatas Kabinet untuk diharmonisasikan d   engan Rancangan Undang-undang
Perubahan UU No. 25 Tahun 1999, serta untuk memperoleh masukan dari para menteri
Kabinet Gotong Royong, sehingga RUU dimaksud merupakan rumusan dari Pemerintah yang
sudah bulat.
         Perlu kami informasikan sekali lagi bahwa Rancangan Undang-Undang yang diajukan
ini mengatur hal-hal yang bersifat komprehensif tentang kebijakan desentralisasi dan otonomi
daerah dalam skala terbatas, artinya prinsip-prinsip otonomi daerah tetap digunakan dan
konsep dasar yang telah diletakkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang sudah tepat tetap
dipertahankan, walau dengan rumusan yang disempurnakan. Hal ini didasarkan kepada
pemikiran bahwa untuk memposisikan otonomi daerah sebagai sarana mewujudkan tata
pemerintahan yang baik, mutlak memerlukan perubahan secara komprehensif, bukan bersifat
parsial sebagaimana telah saya singgung sebelumnya.

       Pertama, hal yang terkait dengan pengaturan kewenangan.
        Pemerintah berpandangan bahwa permasalahan yang melingkupi pengelolaan
kewenangan disebabkan oleh beberapa hal antara lain kurang tegasnya pengklasifikasian
urusan pemerintahan, tidak adanya kriteria pembagian, dan tidak diaturnya standar pelayanan
minimal. Oleh karena itu dalam RUU Perubahan dimuat pengaturan tentang pengklasifikasian
urusan pemerintahan menjadi 2 (dua), yaitu urusan pemerintahan yang bersifat absolut (tidak
akan diserahkan kepada Daerah), dan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren (dapat

    Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
                                        www.parlemen.net
                                                                                 www.parlemen.net




ditangani bersama antara Pemerintah dan Daerah). Selanjutnya terhadap urusan pemerintahan
yang bersifat konkuren pembagian urusan antar tingkat pemerintahan menggunakan criteria
eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, dengan mempertimbangkan keharmonisan hubungan
antar tingkat pemerintahan. Berdasarkan kriteria tersebut akan dapat diketahui bagian-bagian
urusan Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Bagian-bagian urusan pemerintahan yang
diserahkan kepada Daerah ada yang bersifat wajib (harus diatur dan diurus), dan ada yang
bersifat pilihan (apabila Daerah memiliki potensi itu maka dapat diaktualisasi, namun apabila
tidak sesuai maka tidak akan diurus). Urusan yang bersifat wajib menyangkut pelayanan dasar
yang harus diberikan oleh seluruh Pemda kepada masyarakat. Oleh karenanya, agar
masyarakat memperoleh jaminan akan dapat pelayanan dasar yang setara dimanapun dia
berada, diatur dengan standar pelayanan minimal (SPM). Melalui pengaturan yang demikian
maka ke depan akan dapat dibangun pemerintahan daerah yang efektif, efisien, ekonomis dan
mampu mengembangkan daya saing, sehingga masyarakat akan meningkat kesejahteraannya.


        Kedua, pengaturan rambu-rambu dalam kelembagaan daerah.
        Pemerintah telah mengidentifikasi bahwa dengan diberikannya diskresi yang luas bagi
Daerah untuk menata perangkat daerahnya telah menimbulkan akibat inefisiensi dalam
pembiayaan sehingga peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi
berkurang. Maka persoalan ini harus diatasi dengan cara mengatur kembali rambu-rambu yang
berlaku dalam pembentukan perangkat daerah. Dengan cara demikian maka upaya untuk
membangun pemerintahan yang efisien dan efektif akan lebih mudah dilakukan. Di samping itu
dengan telah berubahnya kewenangan DPRD sesuai UU No. 22 Tahun 2003, maka secara
otomatis akan merubah hubungan kelembagaan antara Kepala Daerah dan DPRD. Ke depan
Kepala Daerah yang akan dipilih secara langsung tidak bertanggung jawab lagi kepada DPRD,
sehingga perlu pengaturan kembali. Di bidang kelembagaan diatur pula bentuk-bentuk dan
mekanisme hubungan antar tingkat pemerintahan agar sinergisitas dalam penyelengaraan
pemerintahan dapat terwujud.

        Ketiga, pengaturan kembali pengelolaan kepegawaian daerah.
         Dampak negatif dari pengelolaan kepegawaian dengan menerapkan separated system
telah menjadi fakta yang kurang baik bagi pengembangan karir pegawai negeri di daerah.
Kepala Daerah selaku pembina kepegawaian daerah dalam prakteknya telah menimbulkan
distorsi politik dalam pengembangan karir pegawai negeri di daerah. Hal ini masih ditambah lagi
dengan kenyataan lain berupa pengaturan untuk pengangkatan Sekda dan Sekwan harus
dengan persetujuan Pimpinan DPRD. Dengan kata lain saat ini di daerah tidak jelas betul
bagaimana membedakan antara career appointee dengan political appointee. Akibatnya
pegawai negeri yang seharus nya dapat senantiasa memberikan layanan terbaik kepada
masyarakat sering terganggu dengan permasalahan-permasalahan yang demikian. Untuk
mengatasi problematik tersebut Pemerintah mengatur kembali sistem pengelolaan
kepegawaian, yang semula didominasi separated system, diganti dengan kombinasi antara
unified system dan separated system, pembayaran gaji dan tunjangan melalui alokasi dasar
DAU, dan dipisahkan secara jelas antara career appointee dengan political appointtee. Dengan
demikian ke depan diharapkan mobilitas pegawai menjadi lebih luas, ada rasa aman dan
nyaman dalam meniti karir, dan terbebas dari poitisasi pegawai.


        Keempat, pengaturan kembali hubungan keuangan Pusat Daerah.
        Berdasarkan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003, dinyatakan bahwa Presiden selaku
Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian
dari kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara merupakan
bagian tak terpisahkan dari pengelolaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut untuk Daerah
diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk
mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan
Daerah yang dipisahkan. Sebagai akibat Pemerintah menjalankan kebijakan desentralisasi

    Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
                                        www.parlemen.net
                                                                                  www.parlemen.net




maka dinyatakan dalam UU tersebut "Pemerintah Pusat mengalokasikan d     ana perimbangan
kepada Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan Pusat dan
Daerah". Selama ini satu-satunya undang-undang yang memerintahkan membentuk undang-
undang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah adalah Undang-Undang Pemerintahan
Daerah. Agar perintah itu jelas ruang lingkup dan substansinya maka dengan Undang-Undang
Pemerintahan Daerah ini dirumuskan pokok-pokok dan prinsip dasar Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah yang dijadikan rujukan dalam menyusun Undang-Undang perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah. Muatan pengaturan dalam undang-undang perimbangan
keuangan akan lebih difokuskan pada pengaturan dana perimbangan, sedangkan undang-
undang pemerintahan daerah akan mengatur hal-hal terkait dengan pengelolaan keuangan
daerah. Di samping itu, selama ini belum diatur adanya dana cadangan dalam APBD padahal
kebutuhan ke depan sangat diperlukan sehingga perlu pengaturan.


        Kelima, pengaturan kembali pemilihan, dan pertanggungjawaban Kepala Daerah
dan DPRD.
        Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa selama ini di sebagian besar daerah
ditandai adanya hubungan yang asimetris antara Kepala Daerah dan DPRD. Dua institusi yang
seharusnya dapat bekerja sama untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, ternyata
justru sebaliknya. Konflik antara Kepala Daerah dan DPRD sering kali menimbulkan dampak
buruk terhadap birokrasi dan bahkan masyarakat. Berkembangnya hubungan asimetri tersebut
salah satu penyebabnya adalah Kepala daerah dipilih oleh DPRD dan bertanggung jawab
kepada DPRD. Sejalan dengan UUD 1945 hasil amandemen Juncto UU No. 22 Tahun 2003,
maka pemilihan kepala daerah nantinya secara langsung oleh rakyat, dan bertanggung jawab
kepada rakyat. Tata cara dan prosedur pertanggungjawaban itulah yang diatur. Perubahan
pengaturan yang dimuat dalam RUU terkait dengan upaya membangun demokratisasi yang
sehat yakni adanya check and balances antara Kepala Daerah dan DPRD.

        Keenam, pengaturan kembali pembinaan dan pengawasan.
        Pengaturan pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun
1999 selama ini kurang komprehensif sehingga kurang efektif hasilnya. Salah satu hal yang
kurang dalam UU No.22 Tahun 1999 adalah kurang cukupnya pengaturan Gubernur selaku
Wakil Pemerintah, sehingga fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota
kurang optimal. Hal lain yang tidak kalah penting adalah bahwa UU No.22 Tahun 1999 juga
tidak mengatur adanya pengawasan preventif terhadap peraturan daerah tertentu, sehingga
banyak Perda yang membebani masyarakat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Maka untuk mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan dalam RUU Perubahan dimuat
pengaturan tentang revitalisasi peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah, dan diberlakukannya
pengawasan Raperda yang mengatur pembebanan kepada masyarakat (APBD, Pajak daerah,
Retribusi Daerah, dan Rencana Umum Tata ruang). Diharapkan ke depan pembinaan dan
pengawasan terhadap daerah otonom akan menjadi lebih baik, sehingga dalam melaksanakan
otonomi daerah senantiasa dalam koridor yang jelas.


Para Anggota Pansus yang saya hormati,
        Walaupun Pemerintah melakukan perubahan secara komprehensif, namun dalam
melakukan perubahan itu Pemerintah berpegang pada prinsip-prinsip yang senantiasa
dipedomani dalam perubahan UU No. 22 Tahun 1999, yakni meliputi:
1.    Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai diamanatkan UUD 1945 tetap
      dianut, sehingga tidak mengarah kepada resentralisasi;
2.    Konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab tetap dijadikan acuan, dengan
      meletakkan pelaksanaan otonomi pada Daerah yang paling dengan masyarakat;
3.     Tujuan pemberian otonomi tetap seperti yang dirumuskan sampai saat ini, yaitu untuk
       mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya memberdayakan masyarakat,


     Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
                                         www.parlemen.net
                                                                                  www.parlemen.net




       mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan
       pembangunan. Di samping itu juga untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dan
       akuntabilitas penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan seperti pelayanan,
       pengembangan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan
       Republik Indonesia;
4.     Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas
       pembantuan dilaksanakan secara proporsional, sehingga saling menunjang;
5.     Perubahan bersifat menyesuaikan dan menyelaraskan dengan perubahan UUD 1945;
6.     Perubahan dimaksudkan untuk melengkapi beberapa ketentuan yang belum cukup
       diatur; dan
7.     Perubahan dimaksudkan untuk memberi tambahan penjelasan.

         Dengan mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, maka format RUU Perubahan UU No.
22 Tahun 1999 yang berhasil disusun terdiri dari 9 Bab dan 185 pasal, berbeda dengan UU No.
22 Tahun 1999 yang terdiri dari 16 Bab dan 134 pasal. Dengan demikian RUU Perubahan mil
selain lebih banyak substansi yang diatur, juga penjelasannya lebih rinci guna menghindari
penafsiran yang beragam.
         Perubahan sebagaimana dimaksud masih dalam rangka untuk menempatkan otonomi
daerah sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,
mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, daya saing Daerah, mempercepat
pengembangan tata pemerintahan daerah yang baik meningkatkan kerukunan dan persatuan
nasional, menjaga tegak dan utuhnya negara dan wilayah negara dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
         Demikian beberapa hal yang dapat saya kemukakan, sungguh disadari bahwa hal-hal
sebagaimana saya uraikan memerlukan keseriusan dalam pembahasan untuk menata kembali
rancang bangun Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah agar mampu mengawal
implementasi otonomi daerah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapainya. Pemerintah yakin
sepenuhnya bahwa para anggota Panitia Khusus D PR RI memiliki daya juang dan komitmen
yang tinggi untuk bersama-sama Pemerintah senantiasa menata kebijakan desentralisasi dan
mengevaluasi penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan keyakinan itulah maka Pemerintah
menyerahkan sepenuhnya RUU Perubahan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 ini dapat
dibahas untuk selanjutnya memperoleh persetujuan.


Terima kasih, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.




     Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
                                         www.parlemen.net

								
To top