Pokok-pokok pikiran Rancangan Undang-Undang Telekomunikasi by cometjunkie56

VIEWS: 241 PAGES: 4

									         Pokok-pokok pikiran Rancangan Undang-Undang
                        Telekomunikasi
                            Oleh: Rudy Hendarto

Fungsi administratif (administrative function) dan fungsi regulasi (regulatory
function)

Dalam undang-undang telekomunikasi yang baru, diharapkan sudah terselesaikan
tentang ambiguitas dan tumpang tindih yang selama ini terjadi tentang status dan
fungsi kelembagaan regulatory. Ketidakjelasan ini selain menimbulkan
permasalahan tertentu di lapangan bagi pelaku usaha di bidang telekomunikasi,
juga tidak baik bagi lembaga-lembaga itu sendiri.

Oleh karena itu agar ditegaskan lembaga mana yang mempunyai fungsi
administratif dan mana yang yang mempunyai fungsi regulasi.

Peraturan pelaksanaan

Banyaknya materi muatan yang tercantum dalam UU tetapi pengaturannya
dilakukan dengan wording yang minimal dan akan diatur lebih lanjut dalam
peraturan pelaksanaan di bawah nya membawa beberapa persoalan, antara lain:

   (a) dari sisi jumlah, fakta menunjukkan terlalu banyak outstanding matters
       yang tidak dapat diwujudkan dalam peraturan pelaksanaan yang
       dimandatkan UU;
   (b) terdapat risiko peraturan pelaksanaan yang merupakan produk akhir
       multiple derivative legislations yang akhirnya tidak sesuai dengan isi UU
       itu sendiri;
   (c) efek seolah-olah DPR memberikan blank-cheque kepada Pemerintah
       tentang derivative legislations tersebut.

Diharapkan, UU Telekomunikasi nantinya cukup komprehensif materi maupun
penuangan (legal wording) nya sehingga tidak terlalu banyak memuat
outstanding matters, terutama yang menyangkut kewajiban pembayaran dan
bersifat semacam pajak


Orientasi mekanisme pasar

Undang-undang telekomunikasi yang baru diharapkan merevitalisasi agenda
deregulasi sektor telekomunikasi yang telah dicanangkan pada masa-masa
sebelumnya.

Hal ini mengingat anatomi pasar jasa telekomunikasi di Indonesia saat ini yang
sudah sangat mendekati pasar dengan ciri persaingan yang sempurna. Adalah


                                                                              1
merupakan tugas Pemerintah untuk memanfaatkan momentum iklim pasar
industri jasa telekomunikasi yang sudah berjalan pada arah yang benar tersebut
untuk semakin lebih baik lagi tanpa perlu terjebak pada tindakan regulasi yang
berlebihan (excessive regulating) yang justeru akan kontra-produktif.

Dengan demikian, Pemerintah diharapkan mengadopsi prinsip “least government
is best governance” yang mendorong bekerjanya mekanisme pasar yang sehat
(workable healthy market) sehingga intervensi Pemerintah dan/atau regulator
merupakan upaya yang terakhir (ultimum remidium), misalnya apabila terjadi
situasi dimana persaingan pasar sudah terdistorsi sedemikian rupa sehingga tidak
berjalan berdasarkan prinsip-prinsip persaingan yang sehat.


Private initiative

Sejalan dengan agenda deregulasi, diharapkan Pemerintah memberikan
keleluasaan—dengan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku—kepada
pelaku pasar untuk secara aktif melakukan penciptaan dan pengembangan
produk-produk yang kreatif dan/atau inovatif, maupun kegiatan lainnya yang
kesemuanya bersifat inisiatif pihak swasta (private initiative) guna memberikan
dukungan terhadap kemajuan industri secara keseluruhan. Keberadaan lembaga
private initiative ini merupakan salah satu tolok ukur dari industri yang beranjak
dewasa.

Licensing

Perijinan (licensing) hanya berlaku bagi hal-hal yang menggunakan sumberdaya
yang terbatas (limited resources). Terhadap hal-hal yang berada di luar itu
(artinya tidak membutuhkan sumberdaya terbatas) maka harus dibebaskan dari
kewajiban perijinan di bidang telekomunikasi secara khusus dan hanya diatur
serta tunduk pada peraturan perundangan secara umum. Hal ini sesuai dengan
best practices yang diterapkan di negara-negara lain yang telah terlebih dahulu
berhasil dalam melakukan penataan industri jasa telekomunikasi yang sehat dan
maju.

Hal penting lainnya dalam masalah licensing adalah sejauh mungkin perijinan
diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan dan keadilan kepada para
pelaku usaha.

Patut dicatat bahwa permasalahan licensing ini merupakan hal yang sangat
fundamental dalam pengoperasian lebih lanjut sistem telekomunikasi nasional,
dan derajat kesehatan industri telekomunikasi dimulai dari sehat tidaknya
persoalan licensing ini. Kesetaraan dalam licensing adalah awal dari persaingan
usaha yang sehat dalam industri jasa telekomunikasi.




                                                                                2
Interkoneksi

Interkoneksi antar jaringan harus dilakukan secara adil, transparan, bermutu
tinggi dan berorientasi biaya (cost based) yang dapat dipertanggungjawabkan
sistem dan perhitungannya. Untuk itu, sangat disarankan agar regim interkoneksi
cost based tersebut digabung dengan prinsip termination charge sebagai pasangan
yang memperjelas karakter interkoneksi yang berbasis biaya.

Regim interkoneksi ini juga harus mengedepankan efisiensi dan daya saing
nasional dan samasekali tidak boleh mengurangi aspek kepentingan dan
pelayanan kepada pengguna akhir.

Universal service obligation

Universal service obligation (USO) merupakan persoalan di manapun di dunia
secara universal, termasuk negara-negara maju, yaitu masalah kewajiban
pemerintah dalam menjembatani kesenjangan digital (digital divide) antara
daerah perkotaan dan daerah pedesaan.

Ada banyak macam persoalan USO ini, tetapi yang paling umum adalah
persoalan kesenjangan digital berdasarkan tingkat kemajuan wilayah
dibandingkan wilayah lain. Dalam konteks telekomunikasi, USO ini adalah
pemenuhan kebutuhan telekomunikasi dasar (basic telephony) di daerah yang
relatif terpencil dan/atau tertinggal.

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa USO ini lebih menampakkan
karakter social duties (tugas sosial) dalam pemenuhan infrastruktur
telekomunikasi dasar di daerah tertinggal, dan bukannya pertimbangan bisnis
semata. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban USO—baik dari sisi operator
jaringan telekomunikasi, pemerintah, maupun pemangku kepentingan
(stakeholders) yang lain—harus dilihat dalam perspektif social duties demikian
oleh karena masyarakat di daerah USO merupakan penerima manfaat utama
(ultimate beneficiary) dari program USO. Dengan demikian, haruslah
dihindarkan terjadinya pelaksanaan kewajiban USO yang mengarah pada
ekonomi biaya tinggi.

Program USO minimal harus memiliki syarat-syarat [prinsip-prinsip] sebagai
berikut :
    (i)   least cost;
    (ii)  workability & inter-operability;
    (iii) sustainability;
    (iv)  penetrasi




                                                                             3
Cost base tariff

Pentarifan, baik di tingkat retail (end-user tariff) maupun wholesale (interkoneksi
dan leased line) dilakukan berdasarkan perhitungan yang berorientasi biaya
ditambah kentungan yang wajar, dan selanjutnya diserahkan pada mekanisme
pasar.


Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor telekomunikasi

Guna menghindari hal-hal yang tidak di kemudian hari, agar mekanisme
penghitungan, pemungutan, pembayaran, dan pembayaran PNBP dilakukan
dengan mengacu pada UU tentang PNBP.


Rujuk silang peraturan perundangan yang lain

Rujuk silang (cross reference) terhadap peraturan lain yang telah ada, baik dari
peraturan perundangan domestik seperti UU tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Usaha Tidak Sehat, UU tentang Perlindungan Konsumen; maupun instrumen
hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia (Konvensi Hukum Laut
1982, Konvensi-konvensi ITU, serta standar-standar internasional lainnya yang
berlaku, baik secara de jure maupun de facto).




                                                                                 4

								
To top