PENGANGGARAN PUBLIK Karakteristik ruang lingkup organisasi by cometjunkie56

VIEWS: 785 PAGES: 11

									   PENGANGGARAN PUBLIK
 Karakteristik & ruang lingkup
organisasi sektor publik (3 SKS)

     ENDRI SANOPAKA, S.Sos
       STISIPOL RAJA HAJI
        DEFINISI SEKTOR PUBLIK
Omar Othman:2005
“Public Sector is a component in economy that
  consist of various entities that is control by nation
  or government”
IFAC:2002 (International Federation of Accountant)
“Public sector as the federal government entities
  such as the federal, the state and the local
  government and other entities like egencies,
  commissioners, public corporation and so on”
        KARAKTERISTIK & BENTUK
        ORGANISASI NON PROFIT
• Organisasi non profit tidak mempunyai motif
  mencari laba
• Organisasi nonprofit ini dimiliki secara kolektif
• Pihak-pihak yang memberikan sumber
  keuangan kepada organisasi nonprofit, tidak
  harus menerima imbalan langsung , baik
  berupa barang, uang, atau jasa.
 Bentuk-bentuk organisasi nonprofit :
• Pemerintahan (Governmental)
• Lembaga pendidikan (educational)
• Kesehatan dan kesejahteraan (hospital and
  welfare)
• Keagamaan (religious)
• Lembaga amal (charitable)
• Lembaga dana (foundation)
   RUANG LINGKUP SEKTOR PUBLIK
         (Publik Vs Privat)
• Tujuan Organisasi
• Sumber Dana
• Peraturan dan Pengendalian Barang dan Jasa
        PENGERTIAN DANA DAN
      PENGELOLAAN DANA DALAM
        ORGANISASI NON PROFIT
Dana (Fund): “kesatuan fiskal dan kesatuan
  akuntansi yang berdiri sendiri dengan satu
  perangkat rekening yang saling berimbang (self
  balancing) untuk membukukan kas dan sumber
  lainnya bersama-sama dengan utang, kewajiban-
  kewajiban, cadangan-cadangan, dan hak milik
  yang disisihkan dengan maksud untuk
  melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu atau
  pencapaian tujuan tertentu sesuai dengan
  peraturan, restriksi, atau limitasi yang ada”.
Dua macam dana yang biasa digunakan
oleh suatu organisasi nonprofit :
• Dana Belanja (Expendable Fund)
  “Dana ini digunakan untuk membukukan aktiva
  lancar, utang, dan perubahan dalam aktiva bersih
  yang dibelanjakan untuk kegiatan organisasi
  nonprofit (misal:untuk kegiatan pemadam
  kebakaran dan kegiatan kepolisian)
• Dana Bukan Belanja (Nonexpendable Fund)
  “Dana ini digunakan untuk membukukan
  pendapatan, biaya, aktiva, utang, modal kegiatan
  perusahaan komersial (misal:kafetaria, sistem
  transportasi, sistem telekomunikasi, dsb”
 Bentuk sistem pembukuan dan persamaan
 akuntansi untu perusahaan komersial dan
            organisasi non profit
  Single entry                        Multiple entry
  Perusahaan Komersial                Organisasi Nonprofit


                                    Dana 1               Dana 2
                                   A = H + SD           A = H + SD

                                    Dana 3               Dana 4
   Aktiva = Utang + Modal          A = H + SD           A = H + SD

                                                      Utang Jangka
                                  Aktiva Tetap
                                                        Panjang


A = Aktiva                  ------------- = Organisasi nonprofit
H = Utang                                   secara keseluruhan
SD = Saldo Dana
• “Didalam organisai nonprofit, khususnya
  pemerintahan, dana dapat pula disebut dengan istilah
  “Keuangan Negara”. Penggunaan dana atau keuangan
  negara tersebut hanya diperbolehkan dalam batas yang
  telah di apropriasi, yaitu otorisasi pengeluaran untuk
  tujuan tertentu. Setiap dana belanja, harus dibuatkan
  anggaran dan apabila anggaran ini telah disetujui oleh
  yang berwenang (legislatif), maka taksiran anggaran
  pengeluaran ini menjadi appropriasi”
• Appropriasi harus menunjukkan dari dana manakah
  pengeluaran itu dilakukan dan untuk apa pengeluaran
  itu, dan juga harus nenunjukkan jumlah maksimum
  pengeluara dan jangka waktu pengeluaran.
Keuangan Negara
     Adalah semua hak dan kewajiban
     negara yang dapat dinilai dengan
     uang, serta segala sesuatu baik
     berupa uang maupun berupa
     barang yang dapat dijadikan milik
     negara berhubung dengan
     pelaksanaan hak dan kewajiban
     tersebut
                                      memungut pajak
      1. Hak Negara untuk
                                      mengeluarkan dan mengedarkan uang
                                      melakukan pinjaman

      2. Kewajiban Negara untuk           tugas layanan umum
                                          membayar tagihan pihak ketiga
                             Negara
      3. Pemerimaan          Daerah
KEU
NEG                          Negara
      4. Pengeluaran         Daerah

      5. Kekayaan Negara / Daerah yang dikelola sendiri atau oleh
        pihak lain


      6. Kekayaan pihak lain, yang dikuasai Pemerintah
      7. Kekayaan pihak lain, dengan fasilitas Pemerintah

								
To top