Menghasilkan Pertumbuhan Ekonomi Mata Pencaharian Pedesaan dan by lpx20272

VIEWS: 0 PAGES: 30

									Draft (September 13, 2004)




       Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi, Meningkatkan
     Kesejahteraan Pedesaan dan Manfaat Lingkungan yang
                      bertumpu pada Hutan Indonesia

                         Tantangan dan Pilihan Kebijakan


                               Rísalah Eksekutif



                               Draft for Review




                                  Disusun Oleh

               Center for International Forestry Research (CIFOR)

                                     Untuk
                                   Bank Dunia


                                Bogor, Indonesia
                               13 September, 2004


                                                                    1
Draft (September 13, 2004)



                                       Preface
This background paper on Indonesia's forestry sector has been commissioned by the
World Bank’s Indonesia country office and prepared by the Center for International
Forestry Research (CIFOR). It is a desk study that reviews and synthesizes existing
literature, and is not based on new research. The central purpose of this study is to help
the World Bank and others to better understand the current situation in Indonesia’s
forestry sector and to consider how best to support a constructive forestry policy dialogue
with the Government. To this end, the study presents a number of policy options that are
intended to promote the generation of equitable economic growth, secure rural
livelihoods, and sustainable environmental benefits from Indonesia's forests.

The policy options presented are based, in part, on the Ministry of Forestry’s existing
policy priorities, including decentralization, industrial restructuring, illegal logging,
developing forest plantations and combating forest fires. Finding effective solutions in
each of these areas is, indeed, of critical importance for long-term sustainable
management of Indonesia’s forest resources, and the Ministry has taken significant steps
in this direction. The study also presents some policy steps that extend beyond these
areas, in order to cover the broad range of issues that need to be addressed. Ultimately,
the success of forestry reform will depend on Indonesian stakeholders developing a
shared vision for how the country’s remaining forests should be managed; creating broad
alliances among government agencies, civil society organizations, and the private sector
at all levels; and building political will to implement meaningful reform in a sustained
manner.

The presentation of policy options in this study does not imply that these measures are
endorsed by the World Bank. The World Bank is using the study as the basis for
consultations with the Ministry of Forestry and other stakeholders at various levels. Based
on these consultations, the World Bank may later develop its own policy position paper.




                                                                                          2
Draft (September 13, 2004)

  Menghasilkan Pertumbuhan Ekonomi, Mata Pencaharian Pedesaan,
               dan Manfaat Lingkungan dari Hutan Indonesia


                             Tantangan dan Pilihan Kebijakan


                                     Rísalah Eksekutif


   Respon yang terlambat terhadap krisis kehutanan Indonesia telah membuat pihak-
pihak yang berkepentingan di semua tingkat masyarakat menjadi frustrasi. Ada perasaan
pesimis yang meluas mengenai kemungkinan hutan yang tersisa dapat dikelola secara
adil dan berkesinambungan. Untuk mengubah keadaan itu diperlukan visi baru yang
memberikan gambaran bagaimana sektor kehutanan dapat meningkatkan kesejahteraan,
adil, mampu bersaing, dikelola dengan baik, dan ramah lingkungan. Dalam satu
dasawarsa mendatang, sektor kehutanan harus melakukan beberapa transisi yang saling
berkaitan, termasuk:
   •   Eksploitasi sumberdaya kayu, dari hutan alam ke penciptaan sebuah basis
       sumberdaya hutan yang lestari, melalui pengembangan hutan tanaman dan
       peningkatan manajemen hutan.
   •   Ketergantungan terhadap rente dan subsidi bahan baku ke persaingan yang
       berdasarkan pada efisiensi.
   •   Memberikan keuntungan yang besar kepada sejumlah kecil orang (elit) ke
       menawarkan keuntungan yang cukup kepada banyak pemangku kepentingan.
   •   Memanfaatkan jasa lingkungan secara gratis ke pengelolaan lanskap yang sudah
       rusak dan terpecah-pecah untuk pelestarian keanekaragaman hayati, persediaan
       air, kesuburan tanah dan pengikatan karbon di hutan, dan
   •   Suatu kerangka tata-laksana dan bangun-praja (governance) yang menimbulkan
       korupsi, pertentangan dan pelanggaran hukum, ke tata-laksana dan bangun-praja
       yang baik dan bersih berdasarkan pada partisipasi dan transparansi, serta
       memberikan kepastian hukum.

Perubahan diatas tidaklah mudah untuk dikerjakan, akan tetapi bukan hal yang mustahil
untuk diwujudkan. Negara-negara lain telah melakukan transisi semacam itu sehingga
tidak ada alasan mengapa Indonesia tidak dapat melakukannya. Keseluruhan hal diatas



                                                                                   3
Draft (September 13, 2004)

membutuhkan tindakan yang nyata berdasarakan sikap yang tegas, analisa yang baik dan
kerjasama yang luas, yang melibatkan banyak pihak yang berkepentingan.

Walaupun terdapat kecenderungan negatif, dalam beberapa tahun belakangan ini telah
terjadi berbagai kemajuan yang penting. Pemerintah telah menunjukkan keinginan yang
lebih besar untuk menyampaikan informasi mengenai berbagai permasalahan kehutanan
secara terbuka, dan masyarakat lebih memahami tingkat kesulitan dan dampak
permasalahan kehutanan tersebut bagi kehidupan mereka. Departemen Kehutanan
(Dephut)   telah melakukan berbagai usaha untuk menyampaikan persoalan-persoalan
penting di sektor kehutanan secara efektif dalam beberapa bidang. Uang semakin banyak
tersedia di daerah dan desa yang memiliki hutan dan perusahaan-perusahaan lebih
bersedia untuk berunding dan bermitra dengan petani dan masyarakat. Berbagai
perusahaan kecil melakukan penanaman pohon dan teramati adanya kemajuan dalam
pengembangan hutan tanaman komersial.




1. Kehilangan dan Degradasi Hutan

Indonesia pada waktu ini memiliki 90 sampai 100 juta ha hutan. Selama dua dasawarsa
terakhir, Indonesia telah kehilangan hutan seluas 1-2 juta ha per tahun. Penebangan kayu
merupakan penyebab dari hampir semua kerusakan itu, secara langsung atau tidak
langsung. Perluasan hutan tanaman keras adalah sebab utama dari penggundulan hutan.
Sejumlah besar hutan juga telah diambil kayunya, tetapi tidak ditanami kembali atau
telah menjadi daerah kebakaran yang berulang, yang pada akhirnya menjadi padang
rumput atau alang-alang.

Penebangan kayu telah menyebabkan degradasi dari 20% sampai 40% hutan yang masih
tersisa. Pemegang HPH sering menebang kayu lebih banyak dari yang diizinkan,
menebang pohon dengan diameter di bawah diameter minimum yang boleh ditebang,
dan menebang di daerah yang belum diizinkan untuk ditebang kembali.

Tidak ada bukti kuat yang mendukung pernyataan bahwa penebangan pohon dan
penggundulan hutan meningkat menyolok dalam tahun-tahun belakangan ini. Walaupun
demikian penebangan pohon dan penggundulan hutan sudah sampai pada tingkat yang
sangat parah. Karena para pencari kayu telah kehabisan pohon besar di kawasan konsesi
hutan yang datar atau landai, mereka melakukan penebangan di daerah perbukitan,
                                                                                      4
Draft (September 13, 2004)

menebang pohon-pohon yang lebih kecil yang memiliki nilai ekonomis lebih rendah ,
menebang ulang di kawasan hutan yang telah ditebang sebelumnya, dan melakukan
penenbangan di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi.

Kalau kecenderungan ini terus berlanjut, Indonesia mungkin masih memiliki sekitar 80
atau 90 juta ha kawasan yang dapat disebut hutan pada satu dasawarsa dari sekarang,
akan tetapi kawasan hutan di dataran rendah dan hutan rawa daerah pantai sudah tidak
memiliki pohon-pohon besar karena sudah habis ditebang. Hutan dataran rendah yang
tersisa mungkin sekali sudah dalam keadaan rusak atau terpisah-pisah (terfragmentasi).

3. Pengembangan Hutan dan Ekonomi

Hutan adalah sumber pendapatan ekspor terbesar ketiga Indonesia di luar sektor minyak.
Dalam tahun 2003, nilai resmi ekspor kehutanan adalah US$6,6 miliar dan merupakan
13,7% pendapatan ekspor non-minyak. Kayu lapis, kayu gergajian, produk pengerjaan
kayu lainnya dan kayu gelondongan menghasilkan US$2,8 miliar; pulp dan produk
kertas menghasilkan US$2,4 miliar dan mebel US$1,1 miliar. Jika dimasukkan ekspor
lokal yang tidak terdaftar, total pendapatan ekspor kehutanan tahun 2003 mungkin
melebihi US$8 miliar. Selama dasawarsa yang lalu, ekspor kehutanan berfluktuasi antara
US$6,1 miliar dan US$7,2 miliar, dan menurun dalam nilai sebenarnya. Pangsa ekspor
non minyak dan gas merosot dari 22,8% dalam tahun 1993 menjadi kurang dari 15%.
Sekitar 70% dari kayu gergajian Indonesia, 60% dari kertas dan papan kertas, dan 15%
dari kayu lapis dijual di pasar dalam negeri.

Produksi industri kayu lapis     menurun drastis. Produksi jatuh dari 11,6 juta m3 dalam
tahun 1993 menjadi hanya 7,0 juta m3 dalam tahun 2003, sedangkan pendapatan menurun
dari US$4,6 miliar menjadi US$1,8 miliar. Indonesia memiliki 110 pabrik kayu lapis
yang beroperasi, dengan kapasitas 11,3 juta m3 per tahun. Sekurang-kurangnya 30 pabrik
telah ditutup dan sisanya kebanyakan beroperasi di bawah kapasitas. Kebanyakan
produsen kayu lapis memiliki beban hutang yang besar dan dihadapkan pada persoalan
kekurangan bahan baku kayu karena menurunnya pasokan kayu dari hutan alam dan
ketatnya persaingan melawan ekspor kayu illegal. Selain itu para produsen kayu lapis
juga menghadapi persaingan yang meningkat tajam dari produsen di negara lain, dan
mengalami kesulitan untuk menjual di pasar-pasar tertentu. Pabrik mereka sebagian besar
masih menggunakan teknologi yang kuno, sementara pohon-pohon yang besar semakin
langka.   Sebagian produser kayu lapis beralih menggunakan bahan baku kayu yang

                                                                                         5
Draft (September 13, 2004)

bernilai lebih murah dan memakai teknologi yang memungkinkan pemanfaatan kayu
dengan diameter yang lebih kecil.

Meningkatnya industri pulp dan kertas secara umum menggantikan kemerosotan industri
kayu lapis. Berbeda dengan kayu lapis, pabrik pulp tidak memerlukan bahan baku pohon
dengan diameter besar. Sejak awal tahun 1990-an industri pulp dan kertas tumbuh
sembilan kali lipat, dipacu oleh investasi modal sebesar US$15 miliar. Enam pabrik pulp
terbesar memiliki lebih dari 90% total kapasitas produksi pulp dan kertas di Indonesia.

Perusahaan-perusahaan pulp besar memiliki ketergantuangan bahan baku kayu keras dari
hutan alam. Sebanyak 70% dari kebutuhan serat pulp mereka diperoleh dari hutan alam,
sehingga memberikan tekanan yang sangat besar kepada sumberdaya kayu yang masih
ada sekarang. Sebanyak 31 juta m3 serat diperlukan oleh industri pulp dan kertas yang
berarti lima kali lebih banyak dari jumlah tebangan tahunan yang diizinkan untuk hutan
alam (Annual Allowable Cut, AAC) pada tahun 2004.

Walaupun ada subsidi besar bagi hutan tanaman industri (HTI) untuk memasok
kebutuhan pabrik pulp, pertumbuhan HTI terbukti berjalan lambat, sementara kapasitas
produksi pabrik pulp telah berkembang jauh lebih cepat dari pengembangan HTInya.
Banyak perusahaan yang menyatakan kepada pemerintah bahwa mereka akan
memperoleh bahan baku dari HTI, akan tetapi yang terjadi mereka memakai kayu murah
dari hutan alam agar biaya bahan baku rendah. Departemen Kehutanan telah
mengeluarkan izin untuk mengembangkan HTI pulp di atas lahan seluas 3,4 juta ha, tapi
hanya 1,2 juta ha lahan yang kemudian ditanami.

Dana Reboisasi (DR) telah memberikan hibah dan pinjaman bersubsidi kepada
perusahaan HTI sebesar US$400 juta. Berbagai perusahaan HTI yang menerima subsidi
ini melakukan penggelembungan biaya, dikelola oleh manajemen yang lemah dan
menghadapi permasalah teknis perkebunan yang menyebabkan rendahnya hasil dari
kebun kayu mereka.

Kebijakan memberikan akses kepada perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan kayu
murah dari hutan alam telah menghambat usaha untuk membangun HTI. Lahan yang
tersedia juga lebih sedikit dari yang semula diperkirakan. Untuk dapat bersaing, HTI
pulp memerlukan lahan yang subur, di lokasi yang mudah dicapai atau dekat dengan



                                                                                          6
Draft (September 13, 2004)

pelabuhan atau fasilitas-fasilitas pengolahan. Mereka harus bersaing dengan perkebunan
kelapa sawit dan masyarakat yang telah menguasai banyak lahan yang cocok untuk HTI.

Keberhasilan masa depan industri pulp tergantung dari tersedianya tanah yang cocok.
Pasokan serat legal dari hutan alam yang dekat dengan pabrik telah menipis. Karena HTI
yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan bahan baku pengolahan pulp, industri pulp
kemudian mengembangkan HTI mereka sendiri, akan tetapi kemudian mereka
menghadapi kesulitan dalam pengelolaan HTI mereka.

Untuk beberapa tahun kedepan, pabrik-pabrik pulp Indonesia tidak dapat beroperasi
dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari HTI saja. Sumber bahan baku dari
hutan alam masih tetap diperlukan oleh industri pulp dan kertas karena kecilnya produksi
kayu di HTI. Banyak penanaman baru dilakukan di tanah gambut, yang merupakan
strategi yang beresiko besar. Hutan tanaman akasia di tanah gambut selain mahal
biayanya, juga sedikit hasilnya dan rawan kebakaran.

Ekspor pulp dan kertas akan terus tumbuh, tapi lebih lambat. Beberapa perusahaan
merencanakan untuk meningkatkan kapasitas. Namun, berkurangnya perolehan bahan
baku yang murah dan sumber modal (dana) yang baru akan membatasi pengembangan
usaha pulp dan kertas, kecuali bila mereka menerima subsidi baru.

Pendapatan ekspor pulp dan kertas dapat menggantikan penerimaan devisa dari ekspor
kayu lapis yang terus menurun, meskipun hal itu menyebabkan kerugian yang besar di
pihak pemerintah dan ekonomi rakyat secara keseluruhan. Pemerintah dan kreditur swasta
menderita kerugian miliaran dollar ketika perusahaan-perusahaan pulp dan kertas gagal
dalam membayar bunga dan cicilan pokok pinjaman mereka. Sumber keuntungan
perusahaan-perusahaan itu dalam beberapa tahun terakhir adalah penghapusan hutang
dari para kreditor mereka, ibarat memperoleh ’durian runtuh’.

Indonesia memiliki 2300 sampai 3500 pabrik penggergajian kayu yang kebanyakan
berskala kecil. Kapasitas produksi yang diizinkan dalam tahun 1998/99 adalah 11,0 juta
m3 per tahun tetapi kapasitas sebenarnya lebih tinggi. Ekspor kayu gergajian naik dari
US$363 juta dalam tahun 1993 menjadi US$659 juta dalam tahun 2002. Beberapa
produsen kayu gergajian telah mulai memproduksi produk dengan nilai tambah, seperti
lantai, pintu dan jendela. Dalam tahun 2002 ekspor Indonesia untuk produk-produk



                                                                                      7
Draft (September 13, 2004)

semacam itu bernilai US$1,3 miliar. Ekspor mebel meningkat dari US$248 juta dalam
tahun 1998 menjadi US$1,1 miliar dalam tahun 2003.

Sampai pertengahan tahun 1990-an penebangan kayu kebanyakan terjadi di daerah
konsesi kayu (HPH). Dalam tahun 1980-an sistem HPH menghasilkan 26-27 juta m3
kayu bulat per tahun. Sejak tahun 1990, kemampuan sistem HPH untuk memasok bahan
baku kayu berkurang banyak. Dalam tahun 1990/91 Indonesia memiliki 567 konsesi aktif
yang meliputi 60 juta ha; pada tahun 2002, hanya tersisa 270 HPH, dengan luas 28 juta
ha. Produksi kayu tahunan pemegang HPH yang disetujui turun dari 23,8 juta m3 per
tahun menjadi hanya 3 juta m3 .

Hilangnya hutan dataran rendah di Sumatera dan Kalimantan banyak menyebabkan
merosotnya produksi kayu HPH.         Pasokan kayu berdiameter besar menipis         dan
penebangan kayu di daerah terpencil telah meningkatkan biaya. Dephut telah
membatalkan sebagian izin HPH dan tidak memperpanjang sebagian HPH.

Untuk mengimbangi kekurangan kayu yang meningkat di Sumatera dan Kalimantan,
Dephut telah mengalokasikan lebih banyak HPH di Papua. Sampai tahun 2002, sebanyak
50 HPH yang meliputi daerah seluas 10,7 juta ha sudah aktif di sana, yang mencapai
38% dari daerah konsesi. Dalam tahun-tahun belakangan ini penebang kayu yang
beroperasi dengan izin dari Pemerintah Kabupaten telah memasok sebagian besar
kebutuhan bahan baku kayu. Departemen Kehutanan berusaha menghapuskan izin-izin
semacam itu, dengan hasil yang beragam.

Konsesi hutan yang besar mungkin akan terus menurun, dengan konsesi yang tersisa
kebanyakan terdapat di Papua. Hutan yang tersisa akan tetap menghasilkan kayu, akan
tetapi kebanyakan merupakan kayu yang berasal dari pohon yang lebih kecil dengan nilai
ekonomis yang lebih rendah, dari daerah perbukitan dan terpencil, atau diambil dari hutan
yang telah diambil kayunya (log over area) dan hutan yang telah terpecah menjadi petak-
petak hutan yang kecil.

Indonesia menghadapi masalah kelebihan kapasitas. Untuk menjaga agar pabriknya tetap
beroperasi mendekati kapasitas, industri itu membutuhkan 60-75 juta m3 kayu setiap
tahunnya. Namun, hutan alam hanya mampu memasok 20 juta m3 per tahun secara
berkesinambungan. Karena hutan alam tidak dapat terus memasok kayu dengan tingkat
kebutuhan seperti sekarang ini, tidak dapat dielakkan lagi akan terjadi pengurangan

                                                                                       8
Draft (September 13, 2004)

jumlah dan kapasitas industri perkayuan. Hal yang sama berlaku bagi industri yang
tergantung pada Perhutani. Hal itu kemudian menyebabkan berkurangnya ekspor kayu
lapis dan perabotan rumah (furniture) yang terbuat dari jati dan rotan.

Selama bertahun-tahun pemerintah telah memberikan subsidi yang mencapai miliaran
dollar kepada produsen-produsen hutan paling besar di Indonesia. Subsidi diberikan
dalam bentuk royalti yang rendah, hibah tunai dan pinjaman bebas bunga serta syarat-
syarat yang lunak bagi pembayaran kembali pinjaman yang diberikan oleh bank-bank
milik pemerintah, keringanan pajak yang longgar, termasuk pembebasan pajak selama
periode tertentu, dan pembebasan bea masuk. Dengan memberikan fasilitas pasokan kayu
murah dan subsidi keuangan kepada produsen-produsen pulp, pemerintah telah
mendorong mereka untuk mengembangkan kapasitas produksi tanpa terlebih dahulu
mengamankan pasokan bahan baku yang legal dan berkesinambungan. Pemberian subsidi
dan kehilangan pendapatan dari pungutan yang rendah telah mengurangi ketersediaan
dana untuk program sosial.

Sejak krisis keuangan, subsidi paling besar kepada konglomerat kehutanan Indonesia
adalah dihapuskannya hutang yang dinikmati oleh industri kehutanan. Antara tahun
1999 dan 2001, BPPN telah mengambil alih Rp. 21,7 triliun kredit macet yang
berhubungan dengan kegiatan kehutanan. BPPN juga mengambil alih aset dari dua
konglomerat terbesar di sektor kehutanan sebagai jaminan pembayaran kembali kredit
sebesar US$4,9 miliar. Selain hal diatas, BPPN telah mengambil alih asset senilai Rp. 23
triliun dari Kelompok Sinar Mas.

Pemindahan hutang dan kepemilikan ekuiti dari bank-bank yang bermasalah kepada
BPPN menjadikan instansi itu pemegang hutang dan asset kehutanan terbesar. Namun
BPPN tidak mampu menagih hutang itu, dan sekurang-kurangnya 70% dari nilai total
dihapuskan, yang merugikan negara sebesar lebih dari US$2,1 miliar. BPPN menyepakati
hasil negosiasi dengan debitur kehutanan yang sifatnya menguntungkan perusahaan-
perusahaan tersebut.    Prusahaan-perusahaan itu membayar kembali         hutang mereka
dengan jumlah yang lebih rendah, waktu pembayarannya yang diperpanjang dan hanya
sedikit pengamanan yang digunakan untuk melindungi pemerintah dari kemungkinan
kegagalan pengembalian pinjaman konglomerat tersebut di masa mendatang. BPPN
melakukan sedikit sekali usaha untuk memaksa perusahaan-perusahaan yang berhutang
menjalankan usaha mereka dengan cara legal dan bertanggung jawab.


                                                                                      9
Draft (September 13, 2004)

BPPN menjual hampir semua hutang yang dikuasainya dengan harga yang sangat
murah. Bank Mandiri membeli sekurang-kurangnya US$1,3 miliar hutang kehutanan.
Karena Bank Mandiri adalah bank milik pemerintah, penjualan itu tidak memberikan
pendapatan kepada pemerintah. Pemerintah hanya memindahkan sejumlah besar
pinjaman dari sebuah pembukuan lembaga pemerintah ke pembukuan perushaan
pemerintah yang lain. Tidak jelas berapa banyak hutang kehutanan yang masih dikuasai
oleh Bank Mandiri.

Selanjutnya, lima kelompok pengusaha di sektor kehutanan Indonesia memiliki lebih dari
US$17 miliar kewajiban yang masih harus diselesaikan kepada kreditur luar negeri,
dimana APP Indonesia bertanggung jawab terhadap sejumlah US$6,5 miliar. APP
berhenti membayar hutang pada tahun 2001. Kreditur internasional yang terlibat dalam
proses restrukturisasi hutang APP telah menyatakan kekecewaan mereka karena
keterbatasan kesempatan yang diberikan untuk mengupayakan pengembalian pinjaman
melalui mekanisme hukum Indonesia. Ada yang mengeluh, bahwa posisi BPPN sebagai
kreditur terbesar APP, dengan klaim yang diutamakan atas hampir semua asset kelompok
itu di Indonesia, mengakibatkan terbatasnya peluang kreditur internasional untuk
mendapatkan pembayaran yang memadai atas hutang yang telah mereka berikan ke APP.

Tanpa peraturan keuangan yang lebih baik, pemeriksaan keuangan yang teliti dan tegas,
serta reformasi hukum yang efektif, hanya soal waktu saja sebelum perusahaan-
perusahaan kehutanan menanggung beban kredit macet kembali, untuk hutang mereka
yang baru maupun hutang lama yang telah direstrukturisasi. Bank pemerintah dan swasta
memandang remeh risiko keuangan dalam meminjamkan uang kepada konglomerat
kehutanan yang sudah terbukti bermasalah. Sementara pasokan bahan baku murah ke
industri menipis, biaya produksi selalu meningkat. Pemerintah Indonesia dan berbagai
Badan Kredit Ekspor Internasional mungkin dapat secara tersurat maupun tersirat
menjamin sebagian dari hutang-hutang itu dan tak ada yang akan mencegah pemerintah
untuk    menebus perusahaan-perusahaan dengan kredit macet raksasa sekali lagi.
Kegagalan memperlakukan para kreditur yang merundingkan hutang industri pulp dan
kertas dengan adil telah membuat pemberian pinjaman di masa yang akan datang kepada
perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia kurang menarik.




                                                                                   10
Draft (September 13, 2004)

4. Hutan dan Pengurangan Kemiskinan

Sekitar 50 juta penduduk tinggal di hutan negara dan 20 juta penduduk tinggal di desa-
desa dekat hutan, dari jumlah mana sekitar 6 juta memperoleh sebagian besar dari
pendapatan mereka dari hutan. Hutan memberikan bahan bakar, obat, makanan dan bahan
bangunan dan berfungsi sebagai jaring pengaman selama masa-masa sulit. Selama masa
krisis 1997-1998, persentase rumahtangga di desa-desa hutan yang menerima pendapatan
tunai dari hutan meningkat dari 23,3% menjadi 32,9%.

Dalam tahun 1997, kegiatan kehutanan formal mempekerjakan satu juta buruh, atau 1,1%
dari tenaga kerja. Sejak waktu itu, buruh kehutanan formal telah merosot dan itu akan
merosot lagi dengan berkurangnya sumberdaya. Buruh pulp dan kertas naik sedikit,
tetapi penutupan pabrik-pabrik kayu lapis yang banyak memakai tenaga buruh akan lebih
menambah kemerosotan itu. Eksploitatasi hutan jati Perhutani yang berlebihan dapat
membawa kepada kehilangan pekerjaan pada produksi mebel dan kerajinan. Jika
kecenderungan ini berlanjut, pabrik kayu lapis dan mebel saja akan kehilangan beberapa
ribu lapangan pekerjaan dalam dasawarsa mendatang.

Pekerja dalam penebangan kayu tidak resmi, kegiatan yang melibatkan hasil hutan non-
kayu (NTFP) dan penanaman pohon skala kecil mungkin melebihi pekerja di sektor
formal. Penebangan kayu tidak resmi memberikan sekitar 230.000 sampai 460.000
pekerjaan sepanjang tahun. Pekerjaan ini tingkat perputarannya tinggi, dengan
kebanyakan pekerja hanya bekerja untuk waktu sebulan atau dua bulan saja. Jadi
mungkin beberapa juta pekerja terlibat.

Sekitar 90 jenis hasil hutan non kayu (NTFP) memberikan pendapatan kepada beberapa
ribu rumahtangga. Berjuta-juta rumahtangga memakai NTFP untuk mata pencaharian.
NTFP yang paling banyak diperdagangkan termasuk rotan, kemenyan, gaharu, ukiran
kayu, dan kayu cendana.

Perkembangan pasar perkotaan dan global menciptakan kesempatan baru bagi kegiatan
pedagang kecil NTFP. Namun, karena sifat akses yang terbuka dari banyak sumberdaya,
ini mungkin juga menjurus kepada pengusahaan yang berlebihan. Penggundulan hutan
dan penebangan pohon telah menyebabkan sebagian NTFP tidak dapat lagi diperoleh.
NTFP lain menghadapi persaingan dari pengganti yang lebih murah. Rumahtangga



                                                                                   11
Draft (September 13, 2004)

miskin petani hasil hutan non kayu cenderung untuk dikeluarkan dari pengangkutan dan
pemasaran.

Pengurangan sumberdaya hutan dan penurunan pasar bagi NTFP dapat menyebabkan
penurunan dalam kesempatan pekerjaan musiman bagi ratusan dari ribuan, dan mungkin
bahkan beberapa juta keluarga. Sebagian akan mendapatkan pekerjaan alternatif. Namun,
itu akan sulit bagi daerah pebukitan dan terpencil dan tempat-tempat dengan tanah tidak
subur. Ini mungkin akan menimbulkan kantong-kantong kemiskinan baru.

Pemerintah baru-baru ini memberlakukan lagi larangan bagi ekspor rotan mentah. Ini
dapat memberikan pengaruh negatif pada pendapatan petani rotan miskin dan
menghalangi pengembangan sistem produksi yang berkesinambungan. Sebaliknya,
kebijakan yang menguntungkan telah mendorong pertumbuhan tanaman jati masyarakat
di Jawa.

Pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 pada mulanya berakibat penduduk setempat
menerima keuntungan yang lebih besar dari kayu. Antara 1999 dan 2002, pemerintah
kabupaten yang mengeluarkan izin penebangan pohon sering mengharuskan penebang
pohon untuk membayar sumbangan kepada penduduk desa setempat untuk menebang di
kawasan hutan mereka. Sumbangan ini menambah cukup banyak pada pendapatan
keluarga, walaupun jumlahnya tetap rendah dibandingkan dengan nilai kayu yang
ditebang. Kebanyakan masyarakat berhenti menerima sumbangan ini setelah Dephut
menarik kembali wewenang pemerintah kabupaten untuk mengeluarkan izin penebangan
pohon dalam tahun 2002.

Kawasan Hutan Negara Indonesia meliputi lebih dari 70% dari wilayah negara. Lebih
dari sepertiga luas itu tidak memiliki hutan. Kawasan ini memberikan mata pencaharian
kepada jutaan masyarakat yang menguasi tanah/kawasan skala kecil. Sebagian dari 70%
produksi karet dan sebagian besar dari hasil tanaman keras lainnya berasal dari hutan.
Karet merupakan sumber utama pendapatan bagi tujuh juta penduduk. Tidak adanya
pengamanan bagi hak tanam petani dalam Kawasan Hutan Negara memperlambat
penanaman pohon dan merongrong keberlanjutan manajemen sumberdaya.

5. Hutan dan Layanan Lingkungan

Hutan Indonesia memberikan habitat bagi 10-20% vertebrata dan tanaman vaskular
dunia, termasuk binatang-binatang langka, seperti orang hutan, harimau, dan badak.
                                                                                    12
Draft (September 13, 2004)

Sebagian teracam kepunahan. Kemerosotan yang lain akan mengganggu proses ekologi
dan penghidupan. Sejumlah ekosistem telah meliwati ambang batas, yang dibalik itu akan
sulit untuk dipulihkan kembali.

Kawasan yang dilindungi merupakan pendekatan untuk melindungi keragaman hayati.
Kawasan yang dilindungi meliputi 18,4 juta ha atau hampir 10% dari luas negara. Namun,
kawasan ini telah menderita perusakan yang luas, dan usaha untuk menghentikannya
hanya berpengaruh sedikit. Sementara sumberdaya kayu HPH menjadi langka, industri
berbasis kayu telah menoleh ke kawasan lindung sebagai sumber kayu. Tidak seperti di
bagian lain dunia, hanya sedikit bukti yang menunjukkan bahwa kerusakan hutan di
kawasan yang dilindungi di Indonesia lebih sedikit dibandingkan dengan kawasan yang
tidak dilindungi. Di Kalimantan, lebih dari 56% hutan dataran rendah yang dilindungi
telah musnah antara tahun 1985 dan 2001.

Sementara kawasan yang dilindungi berada dalam keadaan kritis, sama pentingnya untuk
mengelola hutan di luar kawasan yang dilindungi. Pada waktu ini, kebanyakan
penebangan pohon tidak memenuhi standard resmi, yang menghilangkan kualitasnya
sebagai habitat dan bahkan penebangan pohon yang tidak memenuhi standard resmi telah
memberikan dampak yang berlebihan pada keragaman hayati.

Kebakaran telah merusak kawasan hutan yang luas, terutama selama peristiwa El Nino.
Kebanyakan kebakaran dilakukan dengan sengaja, walaupun sebagian menyebar meliwati
kawasan yang dimaksudkan. Penebangan pohon menyebabkan kebakaran makin meluas
dengan memberikan bahan bakar dan membuka akses.

Kebakaran terburuk terjadi dalam tahun 1997/1998, ketika sekitar 11,7 juta ha hutan dan
lahan lainnya terbakar. Selama tahun-tahun El Nino, kebakaran hanya mempengaruhi
sebagian kecil kawasan itu. Sebaliknya, kebakaran 1997/1998 telah mempengaruhi 75
juta penduduk dan menyebabkan kerusakan bernilai miliaran dollar. Kebakaran itu
melepaskan kira-kira delapan persen emisi gas rumah kaca global dalam tahun itu.
Dengan harga karbon US$5 per ton ini berarti kerugian sebesar US$3 miliar.

Kebakaran hutan utama akan menjadi hal yang biasa bila kawasan yang rawan kebakaran
menjadi lebih luas disebabkan oleh penebangan pohon dan akses yang lebih besar dan
peristiwa El Nino menjadi lebih sering terjadi. Di kawasan-kawasan yang lebih kering



                                                                                    13
Draft (September 13, 2004)

kebakaran yang berulang akan mengubah kawasan tambahan yang lebih besar menjadi
padang rumput dengan produktivitas rendah.

Api di tanah gambut banyak menimbulkan asap, kabut, dan emisi karbon. Kabut penting
dalam hubungan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Kebakaran tanah gambut
merupakan 60% dan 90% dari emisi gas rumah kaca dan kabut asap dari kebakaran
1997/98. Perusahaan-perusahaan banyak menyebabkan kebakaran tanah gambut. Tidak
jelas sejauh mana peran penting petani-petani kecil dalam hal ini.

Peraturan-peraturan yang melarang kebakaran di Kawasan Hutan Negara tidak banyak
menolong. Kebanyakan usaha untuk melawan kebakaran telah gagal. Kadang-kadang api
merupakan alat yang cocok.

Kerusakan hutan sering menimbulkan erosi tanah, sedimentasi, dan banjir skala kecil.
Untuk menghindari ini orang harus menjaga penutup tanah dan kapasitas tanah untuk
menahan air. Perkebunan yang dikelola dengan baik, tanaman keras, dan pemakaian tanah
lainnya dapat melakukan hal ini, sebagaimana juga hutan.dapat melakukannya.

Proyek-proyek rehabilitasi hutan telah memakan biaya beberapa miliar dollar, tapi hanya
mencapai sedikit hasil yang nyata. Banyak proyek yang gagal karena masalah teknis atau
kelembagaan atau tidak ada dukungan masyarakat.

Hampir semua kehilangan hutan digantikan oleh pemakaian tanah yang memberikan
daerah aliran air yang lebih sedikit dan keragaman hayati yang jauh lebih sedikit. Namun,
hutan bekas penebangan, hutan sekunder, hutan tandus, hutan sepanjang tebing dan
sungai, kelompok-kelompok hutan kecil dan Agroferest telah meliputi daerah Indonesia
yang makin luas, dan jika dikelola dengan baik, dapat memberikan banyak, tapi jelas
tidak sama seperti layanan lingkungan yang pernah diberikan oleh hutan alam yang
matang. Misalnya, hutan karet memberi tempat pada sekitar setengah dari keragaman
jenis yang terdapat pada hutan primer. Daerah-daerah semacam itu memberikan porsi
keragaman hayati yang bertambah besar, pengasingan karbon (carbon sequestration) dan
manfaat daerah aliran sungai.

6. Hutan dan Pemerintahan

Dalam tahun 1999, Indonesia memulai proses desentralisasi yang cepat dan jauh
jangkauannya. Namun, Undang-Undang Kehutanan tahun 1999 dan keputusan-keputusan

                                                                                      14
Draft (September 13, 2004)

kehutanan yang muncul kemudian bertentangan dengan undang-undang desentralisasi.
Dephut    dan kabupaten sering berbeda pendapat atas       kendali   sumberdaya dan
pendapatan dari hutan. Tuntutan yang saling bersaingan dari pemerintah pusat, propinsi
dan kabupaten     dan masyarakat telah   menghalangi   perusahaan-perusahaan    untuk
mengamankan hak-hak mereka untuk mengelola hutan. Pejabat-pejabat pusat juga telah
kehilangan kendali atas manajer regional dari status hutan, sebagian dari mereka telah
melikuidasi sumberdaya hutan di bawah wewenang mereka untuk keuntungan pribadi.

Undang-undang yang baru menetapkan bahwa 40% dari dana reboisasi yang dipungut di
daerah harus dikembalikan ke hutan itu. Pemerintah pusat dan wilayah-wilayah miskin
hutan harus menerima sisa yang 60%. Undang-undang itu dimaksudkan untuk membagi
pendapatan dengan merata antara kabupaten-kabupaten. Namun, tidak adanya
transparansi dan efisiensi telah meningkatkan ketegangan antara pemerintah kabupaten
dan pemerintah pusat. Sebagian kabupaten menerima lebih sedikit dari kabupaten yang
lain yang menyumbangkan jumlah yang sama.

Peraturan Pemerintah No.6/1998 mengizinkan kabupaten untuk mengeluarkan konsesi
penebangan kayu yang luasnya 100 ha. Peraturan Pemerintah No.34 membalikkan hal itu
dalam tahun 2002, tetapi kabupaten-kabupaten yang memiliki hutan mempergunakan
masa transisi untuk mengeluarkan ratusan izin-izin semacam ini dan meningkatkan
pendapatan mereka yang berkaitan dengan hutan. Kabupaten-kabupaten yang
mengalokasikan izin penebangan kayu skala kecil sering lebih peka terhadap tuntutan
masyarakat dari pada pemerintah pusat. Mereka berusaha lebih keras untuk membagi
keuntungan dari penebangan kayu dan melibatkan penduduk setempat dalam keputusan-
keputusan pemakaian tanah.

Pemerintah kabupaten menghadapi banyak tantangan          ketika mereka mengambil
tanggung jawab kehutanan yang baru. Mereka tidak memiliki kapasitas teknis dan
kelembagaan dan pedoman yang cukup, dan dalam banyak kasus tindakan mereka telah
meningkatkan tekanan pada hutan. Sementara pengeritik menunjukkan kegagalan
kabupaten untuk mengendalikan pemegang izin skala kecil, masalah yang sama telah
menghantui konsesi-konsesi HPH besar dan daerah yang dilindungi yang dibentuk dan
dikelola oleh pemerintah pusat.

Penebangan pohon ilegal merupakan masalah tata kelola hutan yang nyata. Walaupun
bagaimana, kontroversi tetap ada mengenai apakah yang disebut legal. Membatalkan

                                                                                   15
Draft (September 13, 2004)

hak kabupaten untuk mengeluarkan izin menempatkan banyak operasi penebangan pohon
dalam status legal yang tidak pasti. Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa hukum
Indonesia memberi hak kepada mereka atas hutan dan bahwa keputusan pemerintah yang
gagal mengakui hak inilah yang ilegal. Hukum masih harus memberikan pedoman yang
jelas bagi masalah ini dan para pihak yang berkepentingan masih harus mencari suatu
kesepakatan.

Tidak semua kegiatan yang dianggap ilegal oleh sejumlah stakeholder adalah negatif.
Undang-undang kehutanan yang ada telah memberikan keuntungan lebih besar kepadaa
perusahaan-perusahaan skala besarbesar, dan sering merugikan masyarakat.

Walaupun definisi mengenai apa yang ilegal berbeda-beda, disetujui secara luas bahwa
bagian terbesar dari penebangan pohon sekarang ini, dan mungkin merupakan mayoritas,
adalah ilegal dalam perspektif pemerintah pusat. Penebangan pohon ilegal meningkatkan
tekanan pada hutan dan telah merusak sebagian besar dari hampir semua daerah yang
dilindungi. Pengelakan pajak hutan diperkirakan telah merugikan negara sekitar US$1,5
miliar per tahun dalam bentuk pendapatan yang hilang. Korupsi yang berhubungan
dengan penebangan pohon ilegal melibatkan banyak pejabat instansi pemerintah. Sebagai
pengakuan atas masalah kapasitas lebih industri, Dephut secara sistematis telah
mengurangi jumlah resmi pengambilan kayu tahunan yang diizinkan. Walaupun begitu,
pengambilan kayu tetap tinggi, karena pejabat pemerintah yang bekerja pada tingkat lokal
secara informal telah mengizinkan penebangan pohon ilegal .

Pengelakan pajak hutan dan penebangan pohon yang tidak diizinkan telah memberikan
subsidi yang besar sekali kepada sektor kehutanan. Ini telah memungkinkan operasi
kehutanan tetap menguntungkan, walaupun basis sumberdaya berkurang, dan
menyebabkan tingkat penebangan pohon yang lebih tinggi. Ketidak sanggupan
pemerintah untuk menghentikan ekpor kayu ilegal ke negara-negara tetangga telah
memperkuat hal itu.

Kerangka kerja hukum yang kabur dan saling bertentangan merongrong penegakan
hukum. Peraturan penebangan pohon yang ada melibatkan proses yang sangat birokratis
yang mendorong korupsi dan meningkatkan biaya penebangan pohon yang legal.
Penegakan hukum yang lemah telah memperburuk keadaan.




                                                                                     16
Draft (September 13, 2004)

Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden yang mengharuskan tindakan yang
lebih tegas terhadap penebang-penebang pohon illegal, menanda tangani Nota
Kesepahaman dengan negara-negara lain untuk melakukan usaha bersama             dalam
memerangi penebangan pohon ilegal, dan meningkatkan koordinasi penegakan hukum
kehutanan antara Dephut, militer dan polisi. Pemerintah juga telah banyak menangkap
truk-truk dan kapal-kapal, menyita kayu yang banyak sekali, menangkap banyak orang.
Namun, hanya sekitar 5% dari kasus-kasus itu yang sampai ke pengadilan. Orang-orang
yang dijadikan sasaran       cenderung adalah penebang-penebang pohon yang miskin,
sementara    kepentingan-kepentingan orang     kuat yang    sering membantu mereka
bertindak, bebas dari hukum.

Dalam tahun 2003, Indonesia telah menjadi negara pertama membuat “kejahatan
kehutanan” dan “kejahatan lingkungan” sebagai pelanggaran bagi pencucian uang.
Sebagai hasilnya, sekarang bank-bank dapat dituntut jika mereka secara sadar menerima
dana yang dihasilkan dari kegiatan kriminal yang berhubungan dengan hutan. Undang-
undang ini potensial untuk menjadi alat yang ampuh untuk menghentikan kejahatan yang
berhubungan dengan hutan.

Konflik sumberdaya alam terjadi dan sering dengan kekerasan. Ini terutama terjadi bila
orang luar mendapat keuntungan dan penduduk lokal menanggung biayanya. Masyarakat
lokal makin menuntut apa yang mereka pandang sebagai hak tanah tradisional. Tuntutan
semacam ini dihadapi dengan cara khusus dan tidak sama. Sementara pemakaian tanah
secara tradisional dan hak untuk mendapatkan tanah diakui dan dinegosiasikan pada
tingkat lapangan. Namun peraturan nasional dan peraturan kabupaten belum sampai pada
perkembangan ini.

Tanpa reformasi hak milik, konflik antara berbagai tingkat pemerintah, antara instansi
pemerintah, perusahaan dan masyarakat, dan dalam masyarakat sendiri akan berlanjut.
Konflik semacam itu kadang-kadang meletus menjadi kekerasan sporadis. Lebih sering
mereka menghalangi kemitraan yang efektif, mengurangi investasi, dan mengalihkan
sumberdaya menjadi hak milik.

                                   Pilihan Kebijakan

Dalam bagian ini, diuraikan beberapa pilihan kebijakan yang dapat dipertimbangkan.
Sebagian dari pilihan kebijakan ini berdasarkan prioritas kebijakan Departemen

                                                                                   17
Draft (September 13, 2004)

Kehutanan saat ini, termasuk desentralisasi, restrukturisasi industri, penebangan liar,
pembangunan hutan tanaman, dan menghentikan kebakaran hutan. Alternatif kebijakan
dibawah ini memperluas opsi kebijakan tersebut dengan langkah-langkah khusus yang
dapat diambil oleh pemerintah dalam bidang lain juga. Namun demikian, diskusi
alternatif kebijakan untuk sektor kehutanan ini tidak dimaksudkan untuk memihak kepada
siapapun pemenang pemilihan presiden yang akan datang. Alternatif kebijakan ini dapat
diterapkan oleh siapapun yang memerintah di negeri ini. Pada intinya, kesuksesan dari
alternatif pilihan kebijakan ini akan bergantung kepada kehendak politik (political will)
yang ada untuk melaksanakan reformasi di sektor kehutanan.

1. Informasi Sektor Hutan

a. Meningkatkan Pemantauan Hutan dan Kehutanan

Terdapat kelemahan informasi kuantitatif mengenai hutan Indonesia            dan sektor
kehutanan yang cukup menghawatirkan. Dalam banyak hal, ada keraguan bukan hanya
mengenai besarnya kecenderungan, tapi juga terhadap arah kecenderungan itu sendiri.
Informasi yang lebih baik       perlu untuk merancang        strategi yang tepat untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kehidupan pedesaan, melindungi
lingkungan, dan mendorong tata kelola yang baik. Informasi yang lebih baik juga dapat
meningkatkan kesadaran publik mengenai masalah kehutanan.

Indonesia membutuhkan suatu sistem untuk memantau penutup hutan alam, degradasi
hutan, dan pembentukan hutan tanaman berdasarkan teknologi penginderaan jarak jauh
dan survai lapangan. Sistem itu bisa mencontoh kepada sistem yang dipakai di Brazil
saat ini. Dalam jangka pendek, pemerintah dapat mengumumkan pembentukan sistem
semacam itu dan masyarakat internasional dapat berjanji untuk membantu membiayai
beroperasi sistem tersebut. Namun demikian, dengan adanya kesulitan di masa lalu
dengan pemantauan hutan oleh pemerintah, kunci utama sistem itu adalah            adanya
kebebasan untuk memasukkan partisipasi dari pemerintah, akademia, dan badan-badan
peneliti independen. Semua informasi yang dihasilkan sistem itu harus berada dalam
daerah kendali publik.

Selanjutnya, Indonesia juga perlu meningkatkan kemampuan untuk mengumpulkan dan
menganalisa data mengenai aspek lain dari hutan dan kehutanan, termasuk produksi
kehutanan, hak pakai hutan, peran hutan dalam kehidupan pedesaan, kecenderungan

                                                                                      18
Draft (September 13, 2004)

dalam layanan lingkungan, dan penegakan hukum hutan. Diperlukan pendanaan yang
lebih besar untuk mengumpulkan data statistik pemerintah dan untuk penelitian yang
berhubungan dengan hutan.

2. Pertumbuhan Ekonomi

a. Restrukturisasi Industri Hutan

Dengan satu dan lain cara, kekurangan kayu dari hutan alam yang meningkat pada
akhirnya akan mengarah kepada penurunan kapasitas industri berbasis kayu. Mengikuti
sebuah proses restrukturisasi yang terencana, yang mencoba untuk memuluskan proses
transisi, dapat mengurangi goncangan         ekonomi, sosial dan lingkungan yang
disebabkannya. Tujuan akhir seharusnyaa adalah untuk menciptakan sektor pengolahan
kayu yang dapat bersaing secara global dimana produser punya akses yang aman ke
pasokan bahan baku yang legal dan berkesinambungan, dan hanya memakai bahan
semacam itu.

Sebuah gugus tugas antar instansi pemerintah dapat merestrukturisasi industri kehutanan
Indonesia berdasarkan penilaian empiris atas suplai dan permintaan kayu. Gugus tugas itu
sebaiknya termasuk wakil dari Departemen Kehutanan, Industri dan Perdagangan,
Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara, serta militer, polisi dan kantor jaksa agung,
dan instansi-instansi tingkat propinsi dan kabupaten. Gugus tugas ini memerlukan basis
hukum yang jelas dan kriteria yang transparan, dan sebaiknya ada mekanisme yang
efektif untuk pengawasan yang independen.

Restrukturisasi industri sebaiknya menyangkut lebih dari hanya menurunkan kapasitas
industri pengolahan kayu. Langkah-langkah juga perlu diambil untuk mengamankan
pasokan kayu yang berkesinambungan, meningkatkan pengembalian hutang, memberikan
pekerjaan pada pekerja-pekerja yang dipindahkan, dan memperkuat penegakan hukum.
Mempertahankan pekerja-pekerja sektor hutan yang dipindahkan akan memerlukan
pendanaan khusus.

Mengenai industri pulp dan kertas, pemerintah dapat mewajibkan setiap produser pulp
yang besar untuk membuat sebuah rencana tindak yang berkesinambungan, yang meliputi
baik masalah sosial maupun lingkungan. Rencana tindak ini termasuk sasaran khusus
untuk meningkatkan produksi serat hutan tanaman, mengakhiri pemakaian kayu dari
hutan alam, membeli      kayu hanya dari sumber-sumber legal yang sudah diperiksa,
                                                                                     19
Draft (September 13, 2004)

melindungi hutan yang dilestarikan, memadamkan kebakaran di dalam dan di sekitar
konsesi; mencari bahan baku melalui          sistem penanam diluar kawasan,      dan
menyelesaikan konflik pemakaian tanah. Sebaiknya, suatu dialog       para stakeholder
disusun untuk membicarakan sasaran-sasaran ini, dan perusahaan menandatangani
sebuah perjanjian yang mengikat untuk mentaatinya. Sebuah komisi multi-stakeholder
juga dapat dibentuk untuk memantau pelaksanaannya. Pemerintah dapat mengumumkan
secara terbuka bahwa di masa yang akan datang, setiap izin, lisensi dan bantuan untuk
perusahaan tergantung dari peran-serta perusahaan dalam proses ini   dengan niat baik
dan memenuhi semua sasaran yang diusulkan.

Karena industri pulp sekarang ini tidak sanggup sepenuhnya mendapatkan serat dari
hutan tanaman, Departemen Perdagangan dan Perndustrian dapat mengumumkan
penangguhan resmi       untuk mengeluarkan izin baru untuk mengembangkan kapasitas
pabrik pulp sampai pabrik-pabrik yang ada telah mengamankan pasokan kayu yang legal
dan berkesinambungan. Hal ini akan menghilangkan tekanan       pada hutan alam dan
mendorong industri untuk meningkatkan luas hutan tanamannya.

b. Pengembangan Hutan Tanaman

Untuk meningkatkan pasokan kayu yang berkesinambungan, Indonesia perlu mendorong
pengembangan hutan tanaman. Untuk ini Dephut sebaiknya bekerjasama dengan
pemerintah propinsi dan kabupaten dan organisasi masyarakat sipil untuk mengetahui
lahan   tanpa   hutan    yang   cocok   untuk   pengembangan   perkebunan,    dengan
mempertimbangkan baik faktor lingkungan maupun tuntutan tanah lokal. Biar hutan
tanaman tidak menekan hutan alam, sebaiknya Pemerintah tidak membiarkan perusahaan
HTI merambah hutan alam tambahan.

Sebaiknya dana reboisasi (DR) dipakai berdasarkan kriteria ekonomi, pemerataan dan
lingkungan yang telah didefinisikan dengan jelas dan ditetapkan lebih dahulu. Untuk
meningkat tranparensi, rekening keuangan dan informasi DR mengenai siapa yang telah
menerima pendanaan dapat merupakan informasi publik dan diperoleh secara luas.
Pemantauan pemakaian dana dan efektivitas sebaiknya ditingkatkan dan hasilnya disebar
luaskan.

c. Reformasi Sektor Keuangan



                                                                                  20
Draft (September 13, 2004)

Masa depan sektor kehutanan Indonesia       sangat tergantung dari   reformasi sektor
keuangan yang lebih luas. Indonesia sangat memerlukan undang-undang kepailitan yang
baru, suatu pengadilan yang kuat dan independen yang bersedia untuk menerapkan
hukum itu, dan kemauan politik untuk menagih hutang yang sudah jatuh tempo. Bank
Indonesia dan pengatur keuangan lainnya harus juga memastikan bahwa bank-bank
cukup independen dari perusahaan-perusahaan yang mereka berikan pinjaman.

Untuk menghindari ’moral hazard’ dan mempertahankan kesehatan keuangan dari sistem
bank, Bank Indonesia dan pengatur keuangan lainnya perlu mengembangkan pedoman
untuk pemeriksaan kepatutan dan kepantasan      keuangan yang berhubungan dengan
pinjaman-pinjaman kehutanan, dan perlu memantau bahwa bank-bank itu menerapkan
pedoman itu.

Pemerintah dapat mengalami kerugian sebesar US$1 miliar atau lebih dari hutang
kehutanan yang potensial dapat ditagih kembali dan saat ini otoritasnya dipegang oleh
Bank Mandiri. Untuk memastikan bahwa hutang-hutang yang belum dibayar yang
berada di tangan Bank Mandiri dan bank-bank milik negara lainnya tidak dihapuskan,
pemeringtah dapat: mewajibkan Bank Mandiri menagih hutang-hutang sektor kehutanan
yang tidak distrukturisasi dalam bukunya sebelum melanjutkan dengan penjualan saham
di masa yang akan datang; adakan dialog antara Dephut dan Bank Mandiri untuk
menentukan pilihan untuk menutup perusahaan-perusahaan yang berhutang yang gagal
membayar pinjaman mereka; dan         mendorong     Bank Mandiri untuk memantau
perusahaan-perusahaan kehutanan dalam portofolionya        untuk memastikan bahwa
perusahaan-perusahaan itu beroperasi secara legal   dan komersial yang bertanggung
ajawab.

3. Pengurangan Kemiskinan

a. Reformasi Hak dan Pengaturan atas Hutan

Banyak masalah-masalah yang berhubungan dengan sistem hak dan pengaturan atas
hutan Indonesia yang sulit diselesaikan. Hak merupakan salah satu dari masalah-masalah
yang paling banyak dipersengketakan dan bernuansa politik yang dihadapi oleh sektor
kehutanan. Namun, sistem hak dan pengaturan yang sekarang menimbulkan konflik,
menghalangi investasi jangka panjang, dan seringkali tidak adil. Sistem itu memerlukan
reformasi.

                                                                                   21
Draft (September 13, 2004)

Untuk mulai mencari pemecahan, pemerintah dapat mengadakan dialog nasional
mengenai hak milik atas hutan, yang melibatkan sejumlah stakeholder. Sebuah komisi
nasional atau lembaga non pemerintah yang dikenal independen dapat memimpin
dialog itu. Dalam dialog itu tiga masalah pokok yang perlu dibahas adalah: i) apa yang
dapat menggantikan sistem konsesi hutan yang sudah lama (HPH)? ii) apa hak-hak yang
harus dimiliki masyarakat atas hutan dan bagaimana menjamin hak-hak ini? Dan iii) apa
yang harus dilakukan mengenai tanah dalam Kawasan Hutan Negara yang tidak memiliki
hutan dan mungkin sekali tidak akan punya hutan dalam waktu yang dekat?

Sistem apapun yang menggantikan sistem HPH, perlu diperhitungkan              keadaan
kebanyakan hutan yang tergradasi dan terpisah-pisah, serta kesulitan pemerintah untuk
secara efektif memantau dan mengatur pengambilan kayu dalam jumlah besar dari
hutan-hutan yang makin kecil, terkeping-keping dan makin susah dicapai. Pemerintah
pusat, propinsi dan kabupaten harus memiliki peran yang jelas dan konsisten dalam
menentukan hak dan kewajiban dan dalam memantau dan menegakkannya; walaupun
peran mereka yang tepat mungkin berubah dengan waktu. Juga diperlukan mekanisme
untuk berkonsultasi dengan masyarakat sebelum perusahaan luar diberi hak untuk
memakai hutan di dalam wilayah mereka.

Indonesia    dapat banyak belajar    dari pengalaman negara     Asia lainnya dengan
menyerahkan hak-hak atas hutan-hutan yang terpisah-pisah dan tergradasi kepada
masyarakat.Tidak ada satu modelpun yang dapat diikuti. Namun, bukti menunjukkan
bahwa sistem manajemen bersama dimana masyarakat berjanji akan memelihara dan
memulihkan sumberdaya alam sebagai imbalan dari hak untuk mendapatkan manfaat,
dapat merupakan alat yang efektif untuk melakukan rehabilitasi hutan. Untuk berhasil,
setiap pendekatan yang dipakai harus mengakui keragaman yang tinggi dari kondisi
kelembagaan yang ada dan tingkat modal sosial (social capital) yang terdapat diseluruh
daerah, dan bersikap cukup fleksibel untuk menyesuaikan dengan kenyataan-kenyataan
ini.

Karena sebagian besar dari Kawasan Hutan Negara belum ditanami pohon selama
bertahun-tahun atau berada dalam pengelolaan Wanatani (agroforest) yang memberikan
keuntungan yang berarti, barangkali sudah waktunya untuk mempertimbangkan untuk
mengeluarkan daerah ini dari Kawasan Hutan Negara. Ini akan meningkatkan keamanan
hak milik dari kelompok yang beroperasi disana, mendorong investasi jangka panjang,


                                                                                   22
Draft (September 13, 2004)

dan memungkinkan Dephut untuk memusatkan perhatian pada daerah berhutan atau
daerah yang mungkin berhutan di masa yang akan datang. Untuk mendorong orang
menghindari pengalihan hutan lebih lanjut oleh kelompok-kelompok yang berharap akan
mendapatkan hak milik atas tanah, pemerintah mungkin perlu mulai berkonsentrasi
pada daerah yang sudah memiliki system agro yang sudah matang, dan daerah yang jauh
dari hutan yang tersisa.

b. Mendorong Perusahaan Skala Kecil dan Kehutanan Masyarakat

Hutan tanaman skala kecil dan agroforest, pabrik penggergajian, perusahaan kerajinan
dan mebel, dan kegiatan-kegiatan hasil hutan non kayu menghasilkan lapangan kerja dan
nilai tambah yang cukup banyak. Pemerintah harus memakai pendekatan Usaha Kecil dan
Menengah dan reformasi peraturan untuk mendukung kegiatan berbasis hutan skala
kecil. Yang pertama          termasuk organisasi masyarakat sipil   pengontrak, untuk
memberikan kredit non-konvensional, informasi pasar, pelatihan manajemen          dan
teknologi baru bagi individu dan perusahaan-perusahaan kecil yang terlibat      dalam
kegiatan ini. Yang terakhir dapat termasuk mencabut pembatasan-pembatasan, dan
menyederhanakan prosedur bagi pengangkutan dan penjualan            pohon-pohon yang
ditanam oleh petani. Pemerintah dapat menyingkirkan pembatasan-pembatasan pada
ekspor rotan.

c. Promosikan Kemitraan Masyarakat – Perusahaan

Dalam banyak kasus, kemitraan antara perusahaan dan masyarakat dapat meningkatkan
pendapatan pedesaan, sementara memberi perusahaan kehutanan pasokan bahan mentah
yang berkesinambungan. Mereka juga dapat mengurangi konflik         antara masyarakat,
perusahaan dan instansi pemerintah.

Namun, kemitraan semacam itu juga membawa risiko baik bagi masyarakat maupun
perusahaan. Masyarakat sering punya informasi terbatas dan dorongan yang kecil untuk
bernegosiasi secara efektif. Ini sering membawa mereka menerima kontrak yang tidak
adil, untuk hal mana mereka tak punya banyak perlindungan jika sebuah perusahaan
gagal memenuhi kewajibannya. Pada waktu yang bersamaan, perusahaan sering
menemukan bahwa bekerja dengan masyarakat melibatkan biaya transaksi yang tinggi
dan kadang-kadang efisiensi dan produktivitas yang menurun. Perusahaan-perusahaan



                                                                                   23
Draft (September 13, 2004)

juga punya sedikit pengalaman membina kemitraan yang efektif atau menyelesaikan
konflik dengan masyarakat bila konflik timbul.

Untuk membantu         mengurangi risiko ini, instansi pemerintah dan LSM dapat
memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pasar dan masalah-masalah kontrak
dan memperkuat ketrampilan mereka berunding, resolusi konflik antara perusahaan dan
masyarakat, dan memperkuat mekanisme untuk menjalankan kontrak. Sebaggai bagian
dari   rencana     keberlanjutan yang dikemukakan sebelumnya, pemerintah dapat
mendorong perusahaan pulp untuk merangsang sistem penanam di luar kawasan dan
menetapkan target bahwa 25% dari daerah perkebunan hutan yang baru yang ditanami
dalam lima tahun mendatang memakai system hutan tanaman rakyat.

4. Layanan Lingkungan

a. Memperkuat Daerah yang Dilindungi

Pendekatan yang sekarang untuk kawasan yang dilindungi jelas tidak berjalan dengan
baik. Sudah waktunya untuk meninjau kembali dan mencari jalan bagaimana untuk
maju. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menilai keadaan yang sekarang dan
ancaman utama dalam tiap kawasan utama yang dilindungi. Dan menentukan kawasan
dengan prioritas tinggi, dimana tindakan yang tegas dapat memberikan hasil yang nyata.
Mungkin perlu untuk meninggalkan          daerah-daerah yang tak dapat dilindungi dan
memusatkan perhatian pada     daerah yang dapat dilindungi. Setelah itu,    diperlukan
adanya peninjauan langkah pelestarian mana yang        terbukti paling berhasil sampai
sekarang dan suatu rencana tindak disiapkan berdasarkan atas hasil tersebut. Kegiatan
penegakan hukum kehutanan yang dibicarakan di bawah ini juga diperlukan untuk
memberikan prioritas kepada kawasan yang dilindungi        yang bernilai tinggi   yang
dianggap pemerintah dapat diselamatkan.

b. Mengelola Lanskap untuk Layanan Lingkungan

Kebanyakan layanan lingkungan datang dari luar         kawasan yang dilindungi,    dan
meningkat dari kawasan-kawasan yang terganggu, yang termasuk         hutan yang telah
diambil kayunya, hutan sekunder, hutan hak milik, kelompok-kelompok hutan, hutan
agro, lahan tandus, dan lahan panen. Di kawasan-kawasan ini instansi pemerintah dan
organisasi masyarakat sipil perlu memakai kebijakan hak milik, pelatihan, perluasan
pertanian dan kehutanan, program kredit, usaha organisasi, proyek-proyek pengembangan
                                                                                    24
Draft (September 13, 2004)

pasar, dan perencanaan pemakaian tanah untuk mendorong          pemakaian tanah    yang
memberikan layanan lingkungan yang lebih besar. Usaha semacam itu akan memacu
reduced impact logging, agroforestry, reboisasi dan rehabilitasi hutan alam, pelestarian
tanah dan air, alternatif untuk membakar, dan konservasi hutan tandus.

Banyak negara yang melakukan percobaan sistem pembayaran layanan lingkungan
dengan dana publik (pemerintah). Pemerintah Indonesia perlu melakukan percobaan
serupa dengan membayar masyarakat yang melestarikan              hutan dan mendorong
regenerasi hutan secara alami. Dana Reboisasi mungkin dapat dipakai untuk maksud ini.

c. Bentuk Prakarsa Api Tanah Gambut

Kebakaran hutan dari daerah yang relatif kecil dari tanah gambut menghasilkan hampir
semua emisi karbon dan kabut, terutama selama tahun-tahun El Nino. Pemerintah dapat
mengumumkan prakarsa khusus untuk memerangi kebakaran hutan, pemanasan global,
dan kabut di tanah gambut. Prakarsa ini sebaiknya termasuk: a) bantuan teknis,
perangsang ekonomi, dan usaha-usaha penegakan hukum untuk mendorong perusahaan-
perusahaan kehutanan dan pertanian untuk membersihkan lahan secara mekanis, dan
bukan dibakar; b) pembatasan penanaman modal dalam prasarana yang menjadikan tanah
gambut dapat dicapai dan pemakaian tanah gambut untuk hutan tanaman dan program
transmigrasi; c) program-program selama tahun-tahun kering yang memberikan bantuan
kemanusiaan dan pilihan mata pencaharian yang tidak memerlukan pembakaran kepada
penduduk di tanah gambut berisiko tinggi; dan e) program untuk menyelesaikan konflik
hak milik yang mungkin menyebabkan pembakaran di daerah tanah gambut.




5. Tata Kelola

a. Memperkuat Instansi Kabupaten dan Propinsi dengan Dukungan Pemerintah
   Pusat

Ada kebingungan mengenai bagaimana wewenang dan tanggungjawab atas aspek utama
pengelolaan hutan dibagi di antara berbagai tingkat pemerintah. Untuk pengelolaan hutan
yang efektif perlu kejelasan peran dan tanggung jawab tiap tingkat pemerintah.
Pemerintah kabupaten sebaiknya tetap terlibat dalam kehutanan secara aktif, pemerintah



                                                                                     25
Draft (September 13, 2004)

propinsi lebih terlibat, dan Dephut dan instansi pusat lainnya memberikan dukungan dan
pedoman teknis kepada kabupaten dan propinsi, serta melaksanakan pengawasan.

Untuk memperkuat instansi kabupaten dan propinsi dengan dukungan pemerintah pusat,
perlu diupayakan penyelesaian pertentangan di dalam kerangka hukum dan peraturan
untuk pengelolaan hutan. Misalnya, Undang-undang Kehutanan tahun 1999 dan peraturan
pelaksanaannya perlu dicocokkan dengan undang-undang desentralisasi yang lebih luas.
Untuk menghindari proses berkepanjangan pembuatan ulang rancangan, pemerintah dapat
menunjuk sebuah komisi Presiden dengan mandat untuk menyelesaikan ketidak jelasan
hukum dan untuk menjelaskan peran dan kekuasaan instansi pemerintah yang terlibat
dalam pengelolaan hutan pada setiap tingkat. Bila komisi itu tak berhasil menyelesaikan
kontrakdisi semacam itu, komisi itu bisa merangkum hal-hal penting dalam kerangka
kerja peraturan dimana peraturan baru dibutuhkan.

Beberapa langkah tambahan juga diperlukan. Pertama, instansi pemerintah pada semua
tingkat perlu mengalihkan perhatian mereka dari bersaing untuk rente ekonomi yang
tersisa yang berhubungan dengan sumberdaya hutan kepada bagaimana untuk membagi
tanggung jawab untuk mengelola lanskap hutan yang tergradasi. Kedua, kapasitas
kelembagaan dari birokrasi kehutanan pada tingkat kabupaten dan propinsi perlu
diperkuat. Ketiga, ada kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas dari pemerintah
kabupaten dan pemerintah propinsi (baik eksekutif maupun DPRD) untuk mengurangi
korupsi dan kelompok elit mengambil keuntungan yang berhubungan dengan kegiatan
kehutanan. Akhirnya, ada kebutuhan untuk meningkatkan transparansi               dalam
pengambilan keputusan di sektor kehutanan pada semua tingkat.

b. Tegakkan Undang-undang Kehutanan

Untuk membentuk kredibilitas dari kerangka hukum bagi kehutanan, perlu menentukan
tujuan yang realistis, upaya untuk mencapainya dengan gigih, dan secara teratur
mengkomunikasikan hasilnya kepada publik. Sukses akan memerlukan kesadaran publik,
konsensus yang luas tentang tujuan, aturan yang realistis, pendekatan yang ilmiah dan
partisipatif pada penegakan hukum, dan tuntutan yang efektif pada mereka yang didenda
dan ditangkap. Usaha harus difokuskan pada mereka yang bertanggung jawab akan
pelanggaran-pelanggaran utama.




                                                                                    26
Draft (September 13, 2004)

Kemajuan yang berarti memerlukan koordinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya
antara Dephut, polisi, angkatan bersenjata, pengadilan, unit kejahatan keuangan, pejabat
bea cukai, dan pemerintah kabupaten dan pemerintah propinsi. Untuk mencapai
koordinasi semacam itu, Presiden dapat menunjuk seorang wakil khusus tingkat tinggi
bagi kegiatan kehutanan ilegal dan membentuk gugus tugas penegakan hukum hutan
antar instansi, yang dikepalai oleh wakil tersebut.

Pemerintah perlu memberi isyarat dini bahwa pemerintah sungguh-sungguh mengenai
penuntutan pada pelanggaran berat dari hukum kehutanan yang ada dan bahwa tidak ada
orang atau perusahaan yang tidak terjangkau oleh hukum. Untuk mengirim pesan yang
keras bahwa pemerintah memberi prioritas pada masalah ini, salah satu opsi bagi
pemerintah adalah menuntut antara lima sampai sepuluh pelaku yang paling terkenal dari
kegiatan penebangan pohon ilegal, mempublikasikan penuntutan ini, dan memastikan
hukuman yang berat bagi terhukum. Akan baik sekali bila sekurang-kurangnya seorang
dari    penuntut memakai hukum anti pencucian uang Indonesia yang baru untuk
menciptakan preseden yang jelas, untuk mencegah bank membiayai penebangan kayu
ilegal .Mengkoordinir usaha untuk menuntut kasus-kasus ini mungkin akan merupakan
salah satu tugas pertama dari gugus tugas Presiden. Dalam jangka pendek, Presiden dapat
menunjuk seorang wakil khusus dan gugus tugas antar instansi dan melakukan beberapa
penangkapan kelas tinggi dari orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kehutanan ilegal.

Juga penting bagi pemerintah untuk memberi isyarat dini bahwa pemerintah memberi
prioritas tinggi pada agenda internasionalnya bagi usaha-usaha untuk menghentikan
ekspor kayu ilegal ke Malaysia, Cina dan Singapura. Penutupan ketiga pasar ini bagi
ekspor produk hutan ilegal merupakan kunci untuk membuat kemajuan yang berarti
dalam penegakan hukum kehutanan. Perundingan diam-diam mungkin akan terbukti
lebih efektif dari pada bersikap di depan umum membujuk tetangga-tetangga Indonesia
untuk    bekerjasama.    Walaupun     bagaimana,      pemerintah   Indonesia   mungkin
mempertimbangkan untuk        mengadakan pertemuan regional dari para kepala negara
dimana topik ini memainkan peran utama dalam agenda.

Dalam jangka waktu yang agak lebih             lama, pemerintah dan pihak-pihak yang
berkepentingan lainnya dapat:

•   Meneruskan usaha untuk mendefinisikan sebuah definisi illegal logging yang dapat
    dilaksanakan dan diterima secara luas;

                                                                                     27
Draft (September 13, 2004)

•   Memerioritaskan: a) penghentian pengambilan kayu, penggundulan hutan, dan
    perburuan komersial di daerah yang dilindungi yang masih mempertahankan
    kebanyakan dari integritas ekologinya, b) mencegah perusahaan pulp dan kertas
    mencari bahan baku dari sumber-sumber ilegal, c) melarang        pembakaran untuk
    membersihkan lahan untuk panen kayu dan hutan tanaman di kawasan dengan tanah
    gambut, d) menghentikan pengiriman kayu           ke negara-negara tetangga, dan e)
    mendukung prakarsa masyarakat untuk menghentikan kegiatan kehutanan ilegal di
    wilayah mereka.
•   Melaksanakan sistem penelusuran kayu nasional untuk mengetahui sumber kayu dan
    menghindari pengelakan pajak.
•   Membuat operasional undang-undang anti pencucian uang yang merupakan landmark
    Indonesia, yang menyatakan kejahatan kehutanan dan lingkungan sebagai kejahatan
    asal yang dapat dikenakan pidana kejahatan pencucian uang, dengan         membuat
    prosedur bagi bank untuk mengetahui kegiatan kehutanan yang mencurigakan dan
    bagi instansi pemerintah untuk melakukan tindak lanjut dengan investigasi yang
    efektif, penuntutan, dan penyitaan dari hasil kejahatan;
•   Menyetujui undang-undang yang baru yang menjamin akses publik ke informasi
    yang berhubungan dengan hak-hak atas hutan publik dan penegakan hukum
    kehutanan.
•   Bentuk tempat untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi itu, dengan
    memberikan perhatian khusus kepada pemantauan apa yang terjadi              setelah
    penangkapan awal dilakukan dan produknya disita.

c. Cegah dan Selesaikan Konflik Yang Berhubungan dengan Hutan

Pemerintah pada semua tingkat sebaiknya bekerja dengan stakeholder yang lain untuk
menerapkan strategi koordinasi yang dapat mencegah dan menyelesaikan konflik
seandainya konflik itu terjadi. Mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai jenis
dan dinamika konflik yang berhubungan dengan hutan dan menentukan sebabnya akan
perlu untuk hal ini.

Mengembangkan sebuah strategi yang efktif untuk menangani konflik hutan akan
memerlukan tindakan terkoordinasi. Pemerintah kabupaten dan pemerintah propinsi
dapat membuat mekanisme untuk menyampaikan kepedulian stakeholder dan
menyelesaikan      konflik yang timbul dalam wilyahnya sebelum terjadi kekerasan.

                                                                                    28
Draft (September 13, 2004)

Mekanisme semacam itu mungkin termasuk pemakaian dengar pendapat publik untuk
memungkinkan berbagai pihak dalam konflik itu untuk menyampaikan masalah mereka
dan membicarakan pilihan penyelesaian; pembentukan pusat penyelesaian konflik untuk
membantu     penyelesaian damai yang adil dari konflik-konflik di luar proses hukum
formal; dan penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat hutan dan kelompok lainnya,
untuk memberi mereka akses yang lebih baik pada system pengadilan.

Pemerintah kabupaten dan pemerintah propinsi juga dapat membentuk tim “cepat
tanggap” untuk membantu menyelesaikan konflik yang berhubungan dengan hutan
segera setelah konflik itu terjadi dan sebelum konflik tersebut meluas dan mengganas.
Tim tersebut harus dibentuk dari pribadi-pribadi yang dapat dipercayai dan dihormati
baik yang berlatar belakang organisasi masyarakat yang terkemuka, LSM, instansi
pemerintah – dan bila relevan, sektor swasta. Tim-tim ini akan membantu pihak-pihak
terlibat untuk mencari jalan bagi penyelesaian konflik mereka tanpa kekerasan.
Pemerintah pusat dan masyarakat internasional dapat memantau ketegangan di “titik-titik
panas” yang diketahui dan menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi dasar konflik
yang mungkin telah lama atau sedang berlangsung, untuk memastikan bahwa konflik itu
tidak terjadi lagi. Di daerah-daerah dimana konflik kekerasan telah terjadi, ini mungkin
perlu melibatkan proses perdamaian di antara pihak-pihak yang berselisih.

Untuk menyelesaikan sebab-sebab dari konflik yang berhubungan dengan hutan,
beberapa langkah tambahan perlu diambil:

•   Pemerintah dapat menaikkan standard bagi penilaian dampak sosial yang diperlukan
    bagi konsesi kayu, pengembangan hutan tanaman, operasi penambangan, dan proyek-
    proyek prasarana. Proses ini perlu melibatkan pihak ketiga yang independen, dan
    hasilnya sebaiknya dapat diperoleh oleh umum dan disetujui oleh masyarakat yang
    terkena dampak. Lembaga-lembaga keuangan seckor pemerintah dan swasta dan
    badan donor yang terlibat dalam proyek-proyek semacam itu juga perlu melakukan
    penilaian terhadap dampak sosial masing-masing.

•   Pemerintah dapat memberi prioritas untuk menyelesaikan konflik yang banyak terjadi
    antara tuntutan tradisional atas lahan hutan, sumberdaya hutan dan undang-undang
    kehutanan nasional. Tidak adanya jaminan hak untuk masyarakat hutan dan
    persaingan klaim atau tuntutan berbagai pihak atas lahan hutan yang ditemukan pada


                                                                                     29
Draft (September 13, 2004)

   system yang berlaku sekarang ini merupakan salah satu akar dari konflik yang
   berhubungan dengan hutan.




                                                                            30

								
To top