Docstoc

ASPEK HUKUM

Document Sample
ASPEK HUKUM Powered By Docstoc
					ASPEK HUKUM
PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
Oleh Emanuel Sujatmoko

Peraturan Yang Terkait
1. 2.

3.

4.

5.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang No 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang No 31 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi

Peraturan Yang Terkait
 







Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi PP No 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang diubah terakhir dengan Perpres Nomor 85 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepmendagri No 153 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan Permendagri No 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah

Ruang Lingkup Keppres N0 80 Tahun 2003
a.

b.

c.

Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagaian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD Sebagian/seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negari Investasi di lingkungan BI,BHMN,BUMN, BUMD, yang pembiayaannya sebagaian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD

PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA
a.

b.
c. d. e. f.

Efisien; Efektif Terbuka dan bersaing; Transparans; Adil/tidak diskriminatif; akuntabel

Efektif


Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan

Efisien


Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapakan

Terbuka dan Bersaing


Pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa

Transparan


Semua mengenai ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka

Adil/Tidak Diskriminatif


Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan alasan apapun

Akuntabel


Harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat

Pengadaan
Dilaksanakan Dengan Cara:
 

Menggunakan penyedia barang/jasa. Swakelola;

Menggunakan Penyedia Barang/Jasa
Penunjukan Langsung Pelelangan Umum Pemilihan Langsung Pelelangan Terbatas


  

Penunjukan Langsung
a.

b. c.

Penanganan langsung untuk pertahanan negara yg tidak dapat ditunda/segera dilaksanakan Penyedia jasa tunggal; pekerjaan yang perlu dirahasiakan yg menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Presiden

Penunjukan Langsung
d. Pekerjaan yang bersekala kecil dengan ketentuan untuk keperluan sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perorangan dan badan usaha kecil, dan atau bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,-

Penunjukan Langsung
e. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang mendapat ijin f. pekerjaan yg memerlukan penyelesaian secara tepat dalam rangka Pengembalian kekayaan negara yang penanganannya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pelelangan Umum


Pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media masa dan papan pengumuman resmi

Pemilihan Langsung
Dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000 (seratus Juta Rupiah)  Dengan cara membandingkan sebanyakbanyaknya penawaran, sekurangkurangnya 3 (tiga) penawar


PELELANGAN UMUM
a.

b.
c.

d. e.

Pengumuman dan pendaftaran peserta Pasca kualifikasi dan prakualifikasi Penyusunan daftar peserta, penyampaian undangan, dan pengambilan dokumen Penjelasan (aanwjiziing) Penyampaian dan pembukaan dokumen

PELELANGAN UMUM
f.

g.
h. i. j. k. l.

Evaluasi penawaran Pembuktian kualifikasi Pembuatan berita acara hasil lelang Penetapan pemenang Pengumuman pemenang Sanggahan dan pengaduan Penerbitan surat penunjukan

PELELANGAN UMUM
m.
n.

Pelelangan gagal Penandatanganan kontrak

Pelelangan Terbatas



Untuk pekerjaan yang komplek dan jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas

PELELANGAN TERBATAS
Proses sama dengan pelelangan umum  Pengumuman mencantumkan kriteria yang diundang  Pengumuman juga mencantumkan nama yang diundang  Bila ada penyedia barang tidak ada dalam pengumuman dan berniat ikut serta, maka wajib diikut sertakan


Metode Penyampaian Dokumen
a.
b. c.

Metoda satu sampul Metoda dua sampul; atau Metoda dua tahap

Metoda satu sampul
Penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga dimasukkan kedalam satu sampul  Untuk pengadaan barang/jasa sederhana dan spesifikasi teknisnya jelas  Pengadaan dengan standar harga yang telah ditetapkan pemerintah  Pengadaan barang/jasa yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas.


Metoda dua sampul


 




Penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkandalam sampul tertutup I Harga penawaran dimasukkan sampul II Sampul I dan II dimasukkan dalam satu sampul Digunakan dalam hal evaluasi teknis yang lebih mendalam terhadap penawaran Untuk menjaga agar evaluasi teknis jangan sampai terpengaruh besarnya penawaran harga.

Metoda dua tahap
Penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul I,  Harga penawaran dimasukkan dalam sampul I yang disampaikan dalam dua tahap secara terpisah dalam waktu yang berbeda  Untuk pengadaan barang/jasa berkaitan dengan teknologi tinggi, komplek, dan resiko tinggi dan/atau mengutamakan pencapaian kinerja


Metoda Evaluasi Penawaran
a.
b. c.

Sistem gugur Sistem nilai Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis

Pejabat Pembuat Komitmen
Diangkat oleh:  Pengguna anggaran  Kuasa pengguna anggaran  Dewan Gubernur BI  Pimpinan BUMN, BHMN, BUMD

Persyaratan Pejabat Pembuat Komitmen
a.

b.
c.

d.
e.

Memiliki integritas moral Memiliki disipilin tinggi Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta menejerial Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan

WAJIB MEMILIKI SERTIFIKAT
Pemimpin proyek  Pemimpin bagian proyek  Pengguna anggaran daerah  Pejabat yang disamakan  Panitia/pejabat pengadaan


PENGGUNA ANGGARAN
Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementrian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah

Tugas Pejabat Pembuat Komitmen
a. b. c.

d.
e. f. g.

h.
i. j.

Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa Menetapkan paket-paket pekerjaan Menetapkan dan mengesahkan HPS Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Menetapkan besaran uang muka Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak Melaporan pelaksanaan Mengendalikan pelaksanaan perjanjian Menyerahkan aset hasil pengadaan Menandatangai pakta integritas

WEWENANG
Diperoleh dengan cara:  Atribusi  Delegasi  mandat



Atribusi, itu berkaitan dengan pengakuan hak atas suatu kewenangan baru;
Delegasi, pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan-keputusan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihak lain yang melaksanakan kewenangan ini atas tanggung jawab sendiri Mandat, adalah kewenangan yang diberikan oleh suatu organ pemerintah kepada organ lain untuk atas namanya mengambil keputusankeputusan





Kewenangan Delegasi


Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan;



Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan herarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi; Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut; Peraturan kebijakan (beleidsregels) artinya delegans memberikan intruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

 



Perbedaan Antara Kewenangan Delegasi Dengan Kewenangan Mandat
Mandat
a.prosedur pelimpahan Dalam hubungan rutin atasan bawahan : hal biasa kecuali dilarang secara tegas

Delegasi
Dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain: dengan peraturan per UU -an

b. tanggung jawab dan tanggung gugat

tetap pada pemberi mandat

Tanggung jawab dan danggung gugat beralih kepada delegataris Tdk dpt menggunakan wewenangnya lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas contrarius actus

c. kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi

Setiap saat menggunakan wewenang dilimpahkan itu

dapat sendiri yang

Norma Pemerintahan


Pengadaan barang/jasa merupakan tindakan hukum publik maupun tindakan hukum privat



Tindakan tersebut harus didasarkan pada norma pemerintahan.

Tindakan Hukum


Tindakan pemerintah secara sepihak dalam membentuk KTUN tentang pemenang pengadaan barang/jasa



Tindakan hukum privat merupakan tindakan dua pihak untuk membentuk kontrak pengadaan barang/jasa

Norma Pemerintahan
a.

Tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b.

Tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Bertentangan Dengan UU
a. b.

c.

Bertentangan dengan UU yang bersifat formil/prosedur Bertentangan dengan UU yang bersifat matriil/substansiil Dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang

Bertentangan dengan AUPB


a.
b. c.

Bertentangan dengan: Asas formal mengenai pembentukan keputusan Asas formal mengenai formulasi keputusan Asas materiil mengenai isi keputusan

Asas Formal Mengenai Pembentukan Keputusan
a.
b.

Asas kecermatan formal; Asas fair play

Asas Formal Mengenai Formulasi Keputusan
a.
b.

Asas pertimbangan; Asas kepastian hukum formal

Asas materiil mengenai isi keputusan
a.
b. c. d. e.

Asas Asas Asas Asas Asas

kepastian hukum materiil kepercayaan persamaan kecermatan materiil keseimbangan

AUPB Dalam UU No 28 Th 1999
1.
2. 3.

4.
5. 6.

7.

Asas Asas Asas Asas Asas Asas Asas

kepastian hukum tertib penyelenggaraan negara kepentingan umum keterbukaan proporsionalitas profesionalitas akuntabilitas

Kontrak


Perikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Syahnya Perjanjian
1.
2. 3. 4.

Sepakat mereka yang mengikatkan diri; Cakap untuk membuat suatu perjanjian; Mengenai suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal

Sepakat Mengikatkan Diri
Suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak, apa yang dikehendaki pihak yang satu, juga merupakan apa yang dikehendaki pihak lain  Realisasi dari keinginan yang sama menimbulkan kesepakatan untuk mengikatkan diri


Cakap Membuat Suatu Perjanjian


Pejabat tersebut memiliki kewenangan. Berwenang secara substansi,tempat, dan waktu



Badan Hukum dan/atau seseorang yang secara hukum mampu melakukan tindakan hukum

Mengenai Suatu Hal Tertentu
Hak dan kewajiban para pihak  Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan  Ketentuan sanksi  Pilihan penyelisaian sengketa  Ketentuan adendum


Suatu Sebab Yang Halal
Secara substasi maupun prosedural perjajian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang  Tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik  Tidak bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di masyarakat.


Jenis Kontrak


Berdasar bentuk imbalam
1)
2) 3)

4)
5)

Lump sum Harga satuan Gabungan lump sum dan harga satuan Terima jadi (turn key) persentase

Jenis Kontrak
Berdasar jangka waktu
1)
2)

Tahun tunggal Tahun jamak

Berdasar jumlah pengguna 1) Pengadaan tunggal 2) Pengadaan bersama

Isi Kontrak
a.

b. c.

d.

e. f.

Nama, jabatan para pihak yang tanda tangan Pokok pekerjaan yang diperjanjikan Hak dan kewajiban para pihak Nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat Persyaratan dan spesipikasi teknis Tempat/waktu penyelesaian/penyerahan

Isi Kontrak
g. h. i. j.

k.
l. m.

n.

Jaminan teknis/hasil pekerjaan Ketentuan cidera janji Ketentuan mengenai pemutusan kontrak sepihak Ketentuan mengenai keadaan memaksa Kewajiban para pihak bila pekerjaan gagal Perlindungan kerja Bentuk dan tanggungjawab lingkungan Penyelesaian sengketa

Pemutusan Kontrak
a.

b.
c. d. e. f.

Keadaan diluar kekuasaan para pihak Para pihak cidera janji Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Terbukti melakukan KKN Kecurangan Pemalsuan dalam proses pengadaan maupun kontrak

Sanksi
a.
b.

c.

Dikenakan sanksi administrasi Dituntut ganti rugi/digugat secara perdata Dilaporkan untuk diproses secara pidana

Perbuatan Yang Dikenakan sanksi
Berusaha mempengaruhi Panitia;  Melakukan Persekokolan;  Membuat dan atau menyampaikan dokumen yang tidak benar  Mengundurkan diri dengan berbagai alasan yang tidak dapat diterima  Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan


TERIMA KASIH
KIRANYA TUHAN YME SELALU MEMBERKATI KARYA KITA


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5165
posted:1/16/2010
language:Indonesian
pages:60