PENERAPAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN DALAM KERANGKA PARADIGMA

Document Sample
PENERAPAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN DALAM KERANGKA PARADIGMA Powered By Docstoc
					                                          Laica Marzuki, Penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan 29


         PENERAPAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
        DALAM KERANGKA PARADIGMA PEMBANGUNAN
                  KEMANDIRIAN LOKAL
                                             MARZUKI *

                                               ABSTRACT
              The application of Indonesian economic policy of New Orde (ORBA) based on
       pragmatics model (mix system), that priority to ortodoxy mecanism than heterodoxy,
       such as reflected on pradigma application (Trickling Down Effect) which basic to
       principle (Growth With Equity Approach- to priority the new justice growth),
       actually it has result a number crisis in the nationality life. One of the alternative
       thinking that considered can support government to solve the experienced problems,
       have been completed by Hasanuddin of University Team and BKS PTN INTIM
       (Cooperation of State University of Eastern Indonesian) that well known as concept
       (Development Pradigma of Local Independent). The Concept of development policy
       based on the principle (the independent of development subject) on considering that
       the finding out ( dehomogenization of human resources, nature resources and
       institutions in development area. This development concept is principly basic (Equity
       With Growth Approach- to priority the new justice of growth). The development
       concept can be said correlated with the development concept (People's Economic)
       that offered by government, namely development concept which emphasized on
       development strategy that conformed with real condition of state economic area. In
       this case, the development of agribusiness sector have to be right real sample as
       (Leading Sector) the development in Indonesia, now and in the future. By the
       development strategy that basic to primary sector development of government will be
       directly or not fulfilled its responssible to make welfare of people's economic
       (Economic Rights).



PENDAHULUAN                                           perubahan dalam strukur sosial, politik, prilaku
                                                      maupun struktur kelembagaan kemasyarakat-
     Strategi pembangunan seharusnya dilihat
                                                      an. Menurut beberapa pengamat, krisis yang
sebagai proses multidimensi yang mencakup
                                                      melibas berbagai tatanan kehidupan bangsa
bukan hanya aspek pembangunan ekonomi,
                                                      Indonesia selama ini salah satu sebab utamanya
tapi juga mencakup diantaranya aspek
                                                      karena     kekeliruan     pemerintah      dalam
                                                      menerapkan strategi pembangunan, yang
* Staf pengajar pada Fakultas Ekonomi Unhas dan       terlalu menitikberatkan pada pembangunan
  Program Pasçasarjana Unhas S2-S3, serta             ekonomi dengan target pertumbuhannya yang
  Program Magister Manajemen (MM), Unhas.             tinggi sebagai « panglima pembangunan ».
  Master of Economics, DEA. (1993)             pada         Menyadari kenyataan pahit yang terjadi,
  Strasbourg university-Nice university, French dan   segenap upaya telah dilakukan baik oleh
  Ph.D. (1997) pada Nice university, French, dalam
  bidang analisa ekonomi moneter, keuangan dan
                                                      pemerintahan reformasi maupun beberapa
  perbankan.                                          kelompok masyarakat yang merasa ber-
                                       Laica Marzuki, Penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan 30

tanggung jawab untuk keselamatan dan              dimiliki serta kaitannya dengan dunia
kejayaan bangsa. Dalam perspektif tersebut,       internasional. Jadi, strategi pembangunan suatu
tulisan ini dibuat untuk memberikan beberapa      negara merupakan cerminan dari kemampuan
pokok pikiran alternatif tentang paradigma        suatu pemerintahan untuk bertindak mencapai
pembangunan yang sesuai dengan kondisi riel       tujuan-tujuan tertentu. Maka, jika terjadi krisis
bangsa Indonesia, dan mungkin dapat atau dan      di suatu negara dapatlah dikatakan bahwa
harus dilaksankan. Salah satu paradigma           terdapat suatu krisis dari strategi pembangunan
pembangunan yang dimaksud mengacu pada            yang diterapkan oleh pemerintah. Kasus
pendekatan teoritik normatif yang dikenal         Indonesia dapat menjadi contoh dari
sebagai pendekatan « Paradigma Pembangun-         pernyataan tersebut.
an Mandiri, self reliance », yang selanjutnya           Selama kurang lebih 32 tahun,
oleh Kelompok Kerja Unhas dijabarkan dalam        pemerintahan ORBA telah menerapkan stra-
makna lebih luas yang disebut sebagai             tegi pembangunan berasas politik pemba-
« Paradigma Pembangunan Kemandirian               ngunan neoliberal (ortodox capitalism). Ciri
Lokal ».                                          utamanya adalah sentralisasi kebijaksanaan
      Khusus dalam perspektif ekonomi,            pengelolaan ekonomi dan keuangan negara
paradigma pembangunan serupa ini akan dapat       serta target stabilisasi politik yang bersifat
terealisir hanya jika pemerintah mampu            repressif oleh pemerintah pusat. Strategi
menerapkan dan memberdayakan sistem               pembangunan          serupa      ini    terutama
ekonomi kerakyatan, yakni sistem ekonomi          dimaksudkan untuk merealisasikan target
dimana pelaku ekonominya mengambil                pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan
keputusan-keputusan ekonomi berdasarkan           harapan selanjutnya akan tercipta peluang kerja
pola      pengambilan        keputusan     yang   yang luas dan merata akibat adanya mekanisme
desentralistik dan mandiri sesuai kondisi SDA,    trickling-down effect. Bagi pemerintah ORBA,
SDM        dan     kelembagaannya.       Dengan   rupanya hal ini menjadi prioritas kebijaksanaan
terealisasikannya kebijaksanaan serupa itu        karena dianggap bahwa dengan pencapaian
dapat diartikan bahwa pemerintah langsung         target tersebut merupakan indikator yang baik
atau tidak langsung telah melaksanakan            bagi prestasi kebijaksanaan pembangunan
tanggung jawab atau kewajibannya dalam            pemerintah yang diterapkan.
menjamin terpenuhinya hak-hak kesejahteraan             Meskipun tidak dapat disangkal bahwa
ekonomi masyarakatnya (economic rights).          strategi pembangunan serupa itu telah
                                                  memberikan hasil, diantaranya telah tercipta
                                                  transformasi struktural dalam beberapa aspek
           REORIENTASI
                                                  kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti
      PARADIGMAPEMBANGUNAN
                                                  ditunjukkan oleh angka-angka pertumbuhan
             NASIONAL
                                                  ekonomi dan pendapatan perkapita yang cukup
     PARADIGMA PEMBANGUNAN
                                                  menakjubkan, penurunan angka jumlah orang
        KEMANDIRIAN LOKAL
                                                  miskin dan lain sebagainya, namun menurut
      Strategi pembangunan pada dasarnya          banyak pengamat hasil tersebut hanya bersifat
adalah konsep empiris yang langsung berkaitan     semu. Karena hasil yang diperoleh bukan
dengan perilaku kebijaksanaan pemerintah. Hal     diciptakan dan dinikmati oleh kegiatan
ini berarti bahwa strategi pembangunan            ekonomi yang sesuai dengan sumber daya
merupakan perencanaan ekplisit (planning          masyarakat Indonesia (SDA, SDM dan
strategic) yang diterapkan pemerintah untuk       kelembagaannya), tetapi hanya diciptakan dan
dapat meningkatkan kesejahteraan hidup            dinikmati oleh kegiatan ekonomi sekelompok
masyarakatnya, baik dalam artian materiel         masyarakat tertentu yang disebut « konglo-
maupun non materil yang dikaitkan langsung        merat ». Keadaan tersebut jelas tidak
dengan sumberdaya manusia dan alam yang           memungkinkan           terciptanya     penguatan
                                       Laica Marzuki, Penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan 31

fundamen yang kuat dan mengakar pada                    Jika mengacu pada teori manajemen
berbagai      aspek     kehidupan    berbangsa.   publik dari Osborne & Gaebler (1993), tentang
Akibatnya, seperti terlihat pada saat kasus       pemikiran pemberdayaan rakyat banyak
dimana perekonomian tersentuh oleh angin          (masyarakat), tampaknya konsep Paradigma
krisis moneter saja, capaian-capaian yang         Pembangunan Kemandirian Lokal adalah
dibanggakan sudah kurang bermakna lagi            sejalan. Teori tersebut menekankan pentingnya
bahkan cendrung memporak prandakan                proyek-proyek pembangunan yang dibangun di
berbagai tatanan kehidupan bangsa dan negara.     atas tiga prinsip : « community oriented »,
      Menyadari kenyataan tersebut maka           yaitu prinsip pembangunan yang berorientasi
pemerintahan reformasi begitu bersemangat         pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat
untuk berupaya menyesuaikan dan menyusun          setempat ; kemudian « community based »,
format paradigma pembangunan yang sesuai          yaitu prinsip pembangunan yang didasarkan
dan terpercaya guna dapat memulihkan kondisi      pada keadaan sumber daya masyarakat
kehidupan bangsa dewasa ini yang sekaligus        bersangkutan ; serta « community managed »,
dimaksudkan dapat menjadi pedoman (blue           yaitu prinsip pengelolaan pembangunan oleh
print) kebijaksanaan pembangunan menyong-         masyarakat bersangkutan.
song Indonesia baru di masa datang. Berbagai            Selain itu, Peradigma Pembangunan
pemikiran para akhli telah dikemukakan dan        Kemandirian Lokal juga sejalan dengan konsep
disampaikan. Satu diantaranya telah dikaji dan    pembangunan UNDP (1998) yang menekankan
dikembangkan oleh « Kelompok Kerja                pada pendekatan pembangunan manusia
Kemandirian Lokal Unhas » bersama dengan          (human development approach) dengan empat
kelompok kerja serupa di beberapa perguruan       pilar pembangunannya : pemberdayaan
tinggi yang tergabung dalam Badan Kerjasama       (empower) ; keadilan (equity) ; produktivitas
Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Timur           (productivty)        dan      kesinambung-an
(BKS PTN INTIM). Dengan berbasis pada             (sustainable). Aspek pemberdayaan diartikan
premis bahwa « kesejahteraan masyarakat           sebagai upaya untuk mendinamisir kelompok
hanya dapat dicapai dan ditingkatkan serta        masyarakat yang mempunyai kapasitas
diselenggarakan secara berkesinambungan           produktif tapi kurang kesempatan untuk akses
oleh masyarakat itu sendiri dengan                pada lingkungan hidup dan usaha yang bersifat
memanfaatkan potensi dan sumber daya,             moderen dengan tanpa harus menjadi korban
 termasuk kelembagaan yang dimilikinya ».         tranpalasi nilai dan kelembagaan asing.
      Jelas tersirat bahwa menurut konsep         Kemudian, aspek pemerataan mengandung
paradigma pembangunan tersebut, aspek             makna tersedianya kesempatan yang merata,
kemanusian        diutamakan    dalam    proses   berimbang dan adil dalam pemanfaatan sumber
pembangunan. Dalam hal ini manusia                daya mereka guna peningkatan taraf hidupnya.
diperlakukan sekaligus sebagai subyek dan         Sedangkan, aspek produktivitas diartikan
obyek pembangunan. Dengan prinsip tersebut        sebagai upaya peningkatan peretumbuhan
berarti mereka dapat dan harus berpartisipasi     perekonomian yang harus ramah terhadap
secara aktif untuk meningkatkan produktifi-       tenaga kerja (employment-friendly growth).
tasnya dalam proses pembangunan mulai sejak       Akhirnya tentang aspek kesinambungan,
tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pada        mengandung makna pentingnya kegiatan
tahap pengawasannya. Dan jika hal tersebut        pembangunan diarahkan pada penciptaan
terealisir berarti bahwa bahwa pemenuhan hak-     kondisi kegiatan yang berkembang sesuai
hak kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat      dengan nilai-nilai lokal dan kaidah-kaidah
dengan sendirinya dapat tercapai, misalnya hak    pembangunan yang berwawasan lingkungan
dalam aspek kesejahteraan ekonomi mereka          untuk      pertumbuhan      ekonomi      yang
(economic rights).                                berkelanjutan demi kesejahtera-an generasi
                                                  mendatang.
                                        Laica Marzuki, Penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan 32

      Berdasarkan      pokok-pokok      pikiran    kesejahteraan sipil dan politiknya (civil and
normatif tersebut maka dapat dikatakan bahwa       political rights).
konsep paradigma pembangunan yang                        Yang jelas, dengan penerapan strategi
ditawarkan oleh Tim Unhas untuk kondisi            pembangunan à la Neoliberal selama ini,
Indonesia di masa kini dan masa datang yaitu       pemerintah Indonesia telah banyak menge-
Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal            nyampingkan berbagai tanggung jawabnya
adalah sejalan dengan pemikiran normatif           untuk memenuhi berbagai hak-hak masya-
ilmiah yang telah mengglobal. Untuk                rakatnya baik dalam ukuran kuantitatif maupun
memahami lebih baik tentang prasyarat dan          kualitatif. Sebagai akibatnya - seperti telah
kemanfaatan      Paradigma        Pembangunan      dijelaskan secara sederhana – beberapa tatanan
Kemandirian Lokal tersebut, berikut ini akan       aspek kehidupan bangsa dan negara akhirnya
dipaparkan beberapa pokok-pokok pikiran            ambruk oleh krisis yang sifatnya kini sudah
praktis, khusus dalam kaitannya dengan             multidimensi. Dalam hubungan itu, Paradigma
kebijaksanaan pengaturan atau manajemen            Pembangunan Kemandirian Lokal ditawarkan
perekonomian       nasional     yang     berciri   oleh Tim Unhas sebagai suatu alternatif
keberpihakannya kepada rakyat banyak. Yang         strategi pembangunan yang dipercaya dapat
berimplikasi bahwa jika hal tersebut dapat         mengatasi problem yang dihadapi dan
terealisasi maka langsung atau tidak langsung      sekaligus dapat dijadikan sebagai « blue print »
berarti pemerintah telah berhasil melaksanakan     kebijaksanaan pembangunan dimasa datang.
tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak                 Khusus       dalam   kaitannya    dengan
kesejahteraan      ekonomi       masyarakatnya     tanggung jawab pemerintah untuk menjamin
(economic rights), seperti kesempatan kerja,       dapat terpenuhinya hak-hak dasar warga
akses terhadap pemilikan sumber daya               negaranya dibidang kesejahteraan ekonomi
ekonomi (alam dan modal), dan lain                 (economic rights) maka pemerintah harus
sebagainya.                                        mampu membuat atau menemukan format
                                                   sistem perekonomian nasional yang lebih
                                                   sesuai dengan kondisi riel Indonesia, dengan
  PENERAPAN SISTEM EKONOMI                         berupaya secara optimal untuk menciptakan
KERAKYATAN UNTUK MEMENUHI                          peluang agar pola pengambilan keputusan dari
 HAK KESEJAHTERAAN EKONOMI                         pelaku ekonomi berlangsung secara mandiri
MASYARAKAT DALAM KERANGKA                          atau       desentralistik,   karena      dalam
 PARADIGMA PEMBANGUNAN KE-                         kenyataannya, pelaku-pelaku maupun wilayah
MANDIRIAN LOKAL : PENGEMBANG-                      ekonomi negara bersifat tidak homogen dalam
        AN AGRIBISNIS                              kaitannya dengan SDM, SDA ataupun
                                                   kelembagaan-kelembagaan ekonomi yang ada.
     Jika strategi pembangunan diartikan           Dalam hal ini berarti bahwa strategi
sebagai suatu pendekatan yang digunakan            pembangunan yang disusun harus lebih
pemerintah untuk mencapai tujuan utama dari        berpihak kepada kepentingan kegiatan
pembangunan yakni tercapainya « kesejah-           ekonomi rakyat kebanyakan, berdasarkan azas
teraan masyarakat secara merata », maka hal        moral ekonomi kekeluargaan atau demokrasi
itu harus dikaitkan dengan aspek-aspek             ekonomi, dengan tidak lupa memperhatikan
bagaimana pemerintah harus bertanggung             aspek kelestarian lingkungan hidup.
jawab untuk menjamin agar dapat memenuhi                 Konsep ekonomi yang sejalan dengan itu
hak-hak dasar warga negaranya, seperti hak         berkenaan dengan sistem ekonomi kerakyatan
kesejahteraan ekonomi (economic rights) ;          (people’s economy). Hingga kini definisi
hak-hak     kesejahteraan  sosial-budayanya        tentang ekonomi kerakyatan masih sulit
(social and culture rights), serta hak             disepakati. Namun demikian, berdasarkan
                                                   berbagai sumber bacaan ilmiah maka secara
                                        Laica Marzuki, Penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan 33

harfiah kami dengan segala keterbatasan            diantaranya dengan belum direalisasikannya
berusaha menyimpulkan bahwa ekonomi                UU anti monopoli dan UU persaingan yang
kerakyatan adalah sistem ekonomi yang              sehat secra konsekwen, kurangnya usaha untuk
berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat.             mempromosikan secara besar-besaran produk
Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah               ekonomi rakyat, kemudian lemahnya pe-
sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang           ngembangan SDM dan pengembangan tekno-
dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular)         logi sektor UKM, serta kurangnya dukungan
yang dengan secara swadaya mengelola               untuk mempermudah akses sektor-sektor
sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat             ekonomi rakyat kepada sumber-sumber
diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya       permodalan.
disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah                 Hal ini berarti bahwa sikap pemerintah
(UKM) terutama meliputi sektor pertanian,          masih kurang kondunsif bagi pembangunan
peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang         sektor-sektor ekonomi rakyat tersebut.
ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan        Artinya, kepada sektor UKM umumnya,
dasarnya dan keluarganya tanpa harus               selama ini pemerintah bersikap dibesarkan
mengorbankan        kepentingan      masyarakat    tidak, dimatikanpun tidak boleh. Tidak boleh
lainnya.                                           mati sebab keberadaannya dapat digunakan
      Secara normatif, moral filosofis sistem      sebagai perisai untuk menutupi borok-borok
ekonomi kerakyatan sebenarnya sudah                pembangunan        yang      berketidak-adilan.
tercantum dalam UUD ‘45, khususnya pasal           Sedangkan dibesarkanpun tidak, karena kalau
33, yang jika disederhakanakan bermakna            UKM besar, segelintir orang tidak ketiban
bahwa      perekonomian      bangsa     disusun    rezeki dari praktek korupsi dan kolusi. Secara
berdasarkan demokrasi ekonomi dimana               khusus, misalnya terhadap sektor UKM
kemakmuran rakyat banyaklah yang lebih             pertanian, pemikiran apriorilah yang selalu
diutamakan dibandingkan kemakmuran orang           dikedepankan untuk menyudutkan peranan dan
perorangan. Kemudian, karena bumi, air serta       manfaat sektor usaha rakyat pada umumnya.
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya              Pertama dengan selalu menganggap bahwa
adalah pokok-pokok atau sumber-sumber              sumbangan sektor tersebut terhadap per-
kemakmuran rakyat, maka hal tersebut berarti       tumbuhan ekonomi relatif sangat kecil dari
harus dikuasai dan diatur oleh negara untuk        waktu ke waktu, kemudian nilai tukarnya
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Se-            terhadap hasil industri sangat rendah, atupun
benarnya dalam dua GBHN sebelumnya telah           dengan alasan sangat tingginya komponen
memperjelas      rumusan-rumusan       normatif    impor (pupuk, obat-obatan ataupun alat-alat
tersebut dengan menambahkan beberapa               pertanian) dalam produk pertanian atau
prinsip-prinsip pokok yang penting sesuai          berbagai alasan lainnya. Sehingga pemerintah
dengan perkembangan sosial ekonomi bangsa,         menyimpulkan bahwa jangan terlalu meng-
diantaranya menekankan perlunya diterapkan         harap banyak dari sektor UKM pertanian !
asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan          Tapi apa yang terjadi, sektor ekonomi
antara berbagai kepentingan yang berbeda           konglomerat yang dicirikan oleh peranan
demi mengatasi masalah-masalah yang ada,           gurita bisnis besar dengan motor utamanya
seperti persoalan ketimpangan, kemiskinan,         sektor industri (manufaktur), yang didewa-
monopoli usaha maupun ketertinggalan               dewakan sebagai pilar kebanggaan ekonomi
pembangunan masyarakat pedesaan (swadaya           bangsa ternyata terhempas seketika oleh badai
masyarakat).                                       ekonomi dan kini bahkan telah cendrung
      Namun dalam prakteknya harus diakui          menjadi virus yang mewabah dan mematikan
bahwa      tujuan-tujuan    normatif    tersebut   sendi-sendi perekonomian bangsa lainnya.
tampaknya belum sungguh-sungguh diupaya-                 Sedangkan sektor usaha ekonomi rakyat
kan untuk direalisasikan. Seperti tercermin        (UKM) yang disepelekan selama ini justru
                                       Laica Marzuki, Penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan 34

dapat bertahan dari berbagai terpaan badai        berarti kewajibannya untuk memenuhi hak-hak
krisis. Dengan kenyataan ini maka oleh banyak     kesejahteraan ekonomi masyarakatnya dapat
pengamat telah berkeyakinan bahwa dengan          terealisir dengan sendirinya, seperti tersedianya
pemberdayaan (empowerment) sektor ekonomi         kesempatan       kerja,    penguasaan       iptek,
rakyat ini maka perekonomian nasional dapat       pendapatan yang tinggi serta pemerataannya.
dirgiring ke luar dari krisis dan bahkan dapat          Dalam       prakteknya       pembangunan
menjadi pilar strategi pembangunan yang tepat     pertanian tidak dapat berjalan sendiri tanpa
dimasa datang.                                    dukungan sektor ekonomi lainnya, khususnya
     Kebijaksanaan       serupa     ini   jelas   industri. Dalam hal ini berarti bahwa
berdasarkan     asas    atau    prinsip  yang     pembangunan pertanian akan diasosiasikan
mendahulukan « keadilan baru kemakmuran,          dengan « pengembangan atau pembangunan
equity with growth approach » jadi bukan          agro bisnis ». Untuk kepentingan tersebut
« kemakmuran baru keadilan, trickling-down        berarti sejak kini penting disusun suatu strategi
effect    approach ». Pada prinsipnya,            yang tepat dan berencana dengan berusaha
mendahulukan target keadilan mungkin akan         untuk       mengindustrialisasikan      pedesaan,
menghasilkan kemakmuran tapi dengan               sehingga      akan    menghasilkan       kegiatan
mendahulukan target kemakmuran belum tentu        pertanian yang berbudaya industri yang
menghasilkan keadilan.                            berorientasi pasar domestik dan luar negeri.
      Jika dapat disepakati bahwa kegiatan        Artinya, bahwa industri yang dibangun
pertanian adalah bidang yang paling banyak        haruslah industri yang berkaitan erat dengan
digeluti masyarakat dan khususnya merupakan       denyut nadi perekonomian rakyat, yakni pada
bidang yang mendominasi usaha ekonomi             sektor UKM pertanian.
rakyat, UKM, berarti pembangunan pertanian              Harus diakui bahwa pembangunan
hendaknya dapat menjadi basis utama               pertanian khususnya untuk pengembangan agro
kebijaksanaan pembangunan perekonomian            bisnis masih berhadapan dengan banyak
bangsa, kini maupun dimasa datang.                kendala. Diantaranya, bahwa hingga kini
Pembangunan pertanian ini jelas akan              belum tampak secara riel usaha pemerintah
mempunyai       banyak       manfaat    karena    untuk mengembangkan industri pertanian
mempunyai efek backward maupun forward            secara      sungguh-sungguh.      Kebijaksanaan
linkage. Diantaranya, bahwa akan banyak           pertanian masih mengutamakan hanya
tenaga kerja yang dapat terserap dan              peningkatan produksi tanaman pangan, belum
diberdayakan      yang     berdampak     dapat    banyak menyentuh jenis komoditas pertanian
mengurangi arus urbanisasi. Selanjutnya,          lainnya seperti palawija ataupun tanaman
dengan pembangunan pertanian akan dapat           perkebunan. Kemudian, kendala kurangnya
dikembangkan Iptek sesuai SDM dan SDA             iklim usaha yang dapat merangsang investor
yang ada yang selanjutnya dapat menjamin          untuk mengembangkan bidang ini, seperti
keamanan penyediaan pangan. Kemudian              masih terbatasnya sarana pemasaran seperti
dapat mengurangi kemungkinan penggunaan           transportasi jalan, listrik dan fasilitas
lahan-lahan pertanian untuk pembangunan           pasçapanen, demikian pula keterbatasan
perumahan yang mengikuti perkembangan             prasarana permodalan dan perkreditan, tenaga
kegiatan industri yang polutif. Dan akhirnya      ahli yang mampu melayani kegiatan-egiatan
akan memperbaiki tingkat kesejahteraan dan        sektor ini setelah pasçapanen beserta
pemerataan hasil-hasil pembangunan itu            pengolahannya, serta ketidakaturan penyediaan
sendiri bagi rakyat yang bergelut di bidang       bahan baku sehubungan dengan masalah
pertanian khususnya dan UKM umumnya.              jumlah dan mutu sesuai kebutuhan. Akhirnya,
      Dengan demikian dapatlah dikatakan          kendala lainnya adalah masih relatif besarnya
bahwa dengan keberhasilan kebijaksanaan           resiko bagi sektor ini, sebagai akibat musim,
pembangunan pertanian oleh pemerintah             hama penyakit dan ketidak pastian pasar, yang
                                      Laica Marzuki, Penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan 35

mana tidak dibarengi oleh kebijaksanaan-         dewasa ini maupun untuk kepentingan bagi
kebijaksanaan perlindungan dan bantuan yang      penyusunan kerangka normatif kebijaksanaan
sesuai dan pantas untuk menghadapi resiko-       pembangunan dimasa datang, yang bersifat
resiko tersebut.                                 lebih     manusiawi      (human     development
      Oleh     karena   itu    maka      untuk   approach).
pengembangan sektor agro bisnis ini                    Dalam perspektif ekonomi, paradigma
diperlukan beberapa langkah atau strategi yang   pembangunan serupa ini diyakini hanya dapat
bersifat umum dan spesifik. Yang bersifat        terealisir jika pemerintah Indonesia dapat
umum, langkah-langkah yang diperlukan            menerapkan dengan bijaksana « sistem
adalah : penentuan prioritas daerah atau         ekonomi          kerakyatan ».       Prinsipnya,
wilayah     dan    komoditas    yang     harus   kebijaksanaan serupa ini berdasarkan atas asas
dikembangkan ; kemudian perlunya ditentukan      atau prinsip yang mendahulukan « keadilan
dan direncanakan secara rinci sejak              baru kemakmuran, equity with growth
menghasilkannya, kemudian penggunaan hasil,      approach » jadi bukan « kemakmuran baru
hingga pemasarannya ; serta pentingnya           keadilan, trickling-down effect approach ».
penyediaan informasi tentang potensi daerah      Aplikasi realistis bagi kebijaksanaan serupa ini,
dan macam komoditas yang fisibel di-             utamanya ditentukan oleh kemampuan
kembangkan terutama diperuntukkan bagi           pemerintah untuk memberdayakan dan
investor-investor.                               mengembangkan sektor UKM, agrobisnis.
      Akhirnya sebagai langkah spesifik,              Akhirnya, jika kebijaksanaan serupa itu
strategi pengembangan agro industri atau agro    berhasil maka secara langsung atau tidak
bisnis tersebut dapat disederhanakan dalam       langsung berarti pemerintah sekaligus telah
satu kalimat umum yaitu « pentingngnya           melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi
menyusun suatu strategi pengembangan agro        hak-hak        kesejahteraan         ekonomi
bisnis      dalam       kerangka       konsep    masyarakatnya, seperti kesempatan kerja dan
« kemitraan dalam arti luas » antara kegiatan    berusaha,   kesempatan      beriptek    serta
produksi dengan pemasarannya serta berbagai      kesempatan    untuk     meningkatkan     dan
faktor-faktor pendukung lainnya (lembaga         memeratakan pendapatan mereka, dsb.
keuangan lembaga pendistribusi, lembaga-
lembaga pendistribusi maupun penjamin) yang
direkat dengan legalitas hukum yang dinamis                  DAFTAR PUSTAKA
(MOU) dan aplikatif », yang secara sederhana
diskhemakan pada halaman berikut ini.            Buku dan Surat Kabar
                                                 Arief, Sritua, 1998. Pembangunisme dan
                                                      Ekonomi Indonesia, CPSM (Community
     PENUTUP DAN KESIMPULAN
                                                      for Participatory Social Management)
     Tulisan ringkas ini telah menyampaikan      Baswir, Revrisond, Hudyanto, Rinto Andriono,
beberapa pokok pikiran yang bersifat normatif         M. Yana Adya dan Denny Purwo
maupun aplikatif mengenai aspek-aspek                 Sembodo, 1999. Pembangunan Tanpa
kebijaksanaan ekonomi yang perlu mendapat             Perasaan,      Pustaka     Pelajar-IDEA-
perhatian penting oleh pemerintah pasça               ELSAM.
pemilu mendatang, khususnya dalam kerangka
pemikiran     atau     konsep     Paradigma      Guillaumont, Patrick et Sylviana, 1994.
Pembangunan Kemandirian Lokal. Konsep ini             Ajustement        et      Développement,
                                                      Economica.
merupakan hasil aspirasi Kelompok Kerja
Unhas dalam rangka untuk membantu
pemerintah mengatasi masalah ekonomi
                                         Laica Marzuki, Penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan 36

Mubyarto, 1999. Reformasi Sistem Ekonomi :          Tim Universitas Hasanuddin (W.I.M. Poli,
    Dari kapitalisme menuju ekonomi                     Mappadjantji Amien, Tajuddin Parenta,
    kerakyatan, Aditya Media.                           Taslim Arifin, Abdul Madjid Sallatu,
Osborne, David & Ted Gaebler, 1993.                     Marsuki, Ishak Ngelyaratan, Sadly AD,
    Reinventing Government : How the                    Faried Ali, Kamrul Kasim, Willy Voll,
    Entrepreneurail Spirit is Transforming              dan Laica Marzuki), Kemandirian Lokal
    the Public Sector, PLUME, Penguin                   Sebagai      Alternatif       Paradigma
    Goup.                                               Pembangunan Nasional dan Daerah.
                                                        Kertas Karya untuk Seminar Nasional
Rahardjo,    M     Dawam        (Ed.),     1997.
                                                        Pemulihan Kondisi Kehidupan Nasional,
    Pembangunan Ekonomi Nasional : Suatu
                                                        Universitas   Sam       Ratulangi-Dewan
    pendekatan pemerataan, keadilan dan
                                                        Hankamnas, 9-10/4/1999.
    ekonomi kerakyatan, Intermasa.
Todd, Emmanuel, 1997. The French
    Exception : The Anglo-Saxon economies
    celebrate liberty, but not equality. At least
                                                      Tulisan merupakan Pokok-pokok pikiran yang telah
    one nation rejects that model ;                   disampaikan pada seminar sehari tentang Pengumpulan
    Equality…. It is the fundamental doctrine         Aspirasi Masyarakat sebagai bahan Penyusunan
    of the Republic, Newsweek, June 23.               Kerangka GBHN Tahun 2000-2002, Kerjasama MPR-RI
                                                      dengan Universitas Hasanuddin, 8 Mei 1999.
Karya Tulis
Kelompok Kerja Universitas Hasanuddin
    (Mappadjantji Amien, H.M. Arifin
    Sallatang, H.M. Askin, Alfian Noor,
    Syamsu Alam), Pembangunan Kelautan
    yang       berwawasan     Kemandirian
    Masyarakat Lokal. Kertas karya untuk
    persiapan      Seminar    Membangun
    Kemandirian Daerah untuk Mewujudkan
    Pembangunan Bangsa dalam Konteks
    Global, Kampus Universitas Hasanuddin
    U.P., 11/7/1998.
Marsuki, Strategi Pembangunan Ekonomi
    Berwawasan Kerakyatan. Kertas karya
    untuk persiapan Seminar Membangun
    Kemandirian Daerah untuk Mewujudkan
    Pembangunan Bangsa dalam Konteks
    Global, Kampus Universitas Hasanuddin
    U.P., 11/7/1998.
Sallatu, Abd. Madjid, Beberapa Catatan
     tentang Kemandirian Lokal. Tulisan
     untuk persiapan Seminar Pengembangan
     Solidaritas Kawasan dalam Rangka
     Peningkatan      Kualitas   Ketahanan
     Nasional,      Kampus      Universitas
     Hasanuddi, U.P, 26/1/1999.
Laica Marzuki, Penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan 37