BAB IV ANALISIS HASIL STUDI POLA KEMITRAAN Studi kasus by gfi17626

VIEWS: 4,455 PAGES: 22

									                                            BAB IV
                        ANALISIS HASIL STUDI POLA KEMITRAAN



          Studi kasus ini dimaksudkan untuk melihat proses implementasi insiatip pola
kemitraan dilapangan yang dilakukan oleh perusahaan BUMN dan BUMS di lokasi studi
dilaksanakan. Ada 3 aspek yang menjadi bahan kajian metode evaluasi, yaitu : (a) Aspek
motivasi implementasi pola kemitraan; (b) strategi pemberdayaan; dan (c) analisis
kelembagaan. Masing-masing aspek dilihat dari perspektif perusahaan dan perspektif
masyarakat. Tujuannya untuk menggambarkan bagaimana ragam dan bentuk pola kemitraan
yang diterapkan maupun kendala-kendala yang dijumpai di lapangan.

          Secara umum gagasan pengembangan pola kemitraan didasarkan pada kebijakan
internal dan misi perusahaan dalam upaya membangun citra perusahaan. Pencitraan ini sangat
penting, untuk mempertahankan aspek bisnis yang terkait dengan pemasaran hasil produk
hutan. Disisi lain dorongan untuk mengimplementasikan pola kemitraan dengan masyarakat
sebagai upaya untuk mengurangi potensi konflik yang bisa berakibat pada menurunnya
potensi produksi maupun infrastruktur produksi yang dimiliki perusahaan.

          Berdasarkan hasil studi di lapangan, evaluasi implementasi pola kemitraan di 3 lokasi
(KPH Banyumas Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, PT Finnantra Intiga dan PT RAPP)
dapat dilihat dari 3 faktor pendukung utama, yaitu kebijakan, kelembagaan dan
sumberdaya manusia. Berikut ini gambaran evaluasi implementasi pola kemitraan di 3
lokasi.

1. Pola Kemitraan (PHBM) di KPH Banyumas Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah.

          Evaluasi implementasi pola kemitraan di Perum Perhutani yang dimaknai dengan
program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dapat dilihat dari faktor
pendukung utama, yaitu :

1.1.      Kebijakan :

          Pelaksanaan program PHBM didukung oleh beberapa kebijakan yang dihasilkan oleh
Perum Perhutani. Kebijakan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan PHBM di KPH
Banyumas Barat, antara lain :


                                                                                                  89
1) Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani no : 136/Kpts/Dir/2001 tentang
    Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM.

2) Keputusan Direksi Perum Perhutani no : 268/Kpts/Dir/2007 tentang Pedoman Pengelola-
    an Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus).

3) Keputusan Direksi PT Perhutani no : 001/Kpts/Dir/2002 tentang Pedoman Berbagi Hasil
    Hutan Kayu.

4) Keputusan Kepala PT Perhutani Unit I Jawa Tengah no : 2142/Kpts/I/2002 tentang
    Petunjuk Pelaksanaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM) di Unit I
    Jawa Tengah.

          Selain kebijakan daerah untuk mendukung PHBM adalah Surat Keputusan Gubernur
Jawa Tengah no 24 tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat
(PSDHBM) di Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan produk kebijakan daerah di tingkat kabupa-
ten belum ada, namun kebijakan untuk mendukung pelaksanaan PHBM di tingkat desa antara
KPH Banyumas Barat dengan LMDH didasarkan pada akta pendirian LMDH dan akta
perjanjian kerjasama PHBM yang disahkan oleh akte notaris.

          Dilihat dari aspek kebijakan yang mendukung dan menjadi dasar pelaksanaan PHBM,
dapat dikatakan bahwa pola kemitraan (PHBM) di KPH Banyumas Barat Perum Perhutani
Unit I Jawa Tengah lebih siap. Kendala yang dihadapi berkaitan dengan kebijakan adalah
lemahnya pemahaman pelaksana di lapangan dalam memahami arah dan tujuan kebijakan,
sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda.

1.2.      Kelembagaan :

          Kelembagaan untuk mengawal proses pelaksanaan PHBM di lapangan sudah
sedemikian rupa dipersiapkan. Hal ini tercermin dengan dibentuknya struktur organisasi baru
di internal Perum Perhutani. Struktur organisasi dimaksud adalah :

1) Seksi PHBM yang berada dalam Biro BinLing dan SDH di tingkat Unit.

2) Suplap PHBM yang berada dalam Seksi SDH di tingkat KPH.

3) Mandor PHBM yang berada dalam BKPH sebagai pelaksana lapangan

          Sedangkan di tingkat daerah dibentuk organisasi non struktural di luar pemerintah,
yaitu :

                                                                                               90
1) Forum Komunikasi PHBM tingkat propinsi yang melibatkan semua pihak yang terkait
       dengan pengelolaan sumberdaya hutan dan pemberdayaan masyarakat.

2) Forum Komunikasi PHBM tingkat kabupaten, yang strukturnya mengacu pada Forkom
       PHBM tingkat propinsi.

3) Paguyuban LMDH tingkat propinsi.

4) LMDH sebagai basis kelembagaan PHBM di tingkat desa.

         Dengan struktur kelembagaan PHBM yang sudah ada, pelaksanaan PHBM
seharusnya bisa berjalan dengan optimal. Namun, kendala yang dihadapi adalah persoalan
komunikasi dan koordinasi dalam menjabarkan fungsi, tugas dan tanggungjawab masing-
masing kelembagaan. Kendala ini terjadi baik di internal Perhutani (misalnya antara Seksi
PHBM di Unit dengan Suplap PHBM di KPH) maupun antara Perhutani dengan pihak luar
(misalnya tidak efektifnya Forkom PHBM dalam menyelesaikan masalah-masalah yang
muncul, hubungan antara LMDH dengan KPH yang belum serasi, dan sebagainya). Sehingga
meskipun didukung dengan kelembagaan yang sudah ada belum menjamin adanya sinergi
yang kuat dalam mendorong pelaksanaan PHBM di lapangan.

1.3.     Sumberdaya manusia :

         Faktor SDM menjadi penentu dalam pelaksanaan PHBM di lapangan karena
menentukan tingkat pemahaman petugas maupun masyarakat dan pengurus LMDH. Dalam
kasus PHBM di KPH Banyumas Barat, pihak KPH menyadari betul persoalan ini. Akibat
lemahnya SDM yang menjadi tulang punggung di lapangan menyebabkan terhambatnya
percepatan pelaksanaan PHBM. Beberapa alasan yang melatarbelakangi antara lain :

      Tidak sebandingnya jumlah petugas PHBM dengan luas wilayah hutan pangkuan desa
       yang melaksanakan PHBM.

      Sering terjadinya mutasi petugas PHBM yang sudah memahami tentang roh dan
       subtansi PHBM ke tempat lain karena tuntutan karir dan kebutuhan organisasi.
       Sedangkan petugas yang menggantikan harus beradaptasi dan belajar lagi memahami
       kondisi PHBM yang sudah berjalan.

      Tidak adanya insentif khusus bagi petugas PHBM di lapangan mengingat tugas dan
       tanggungjawabnya melakukan proses penyadaran dan pemahaman masyarakat yang
       membutuhkan waktu panjang.

                                                                                            91
   Tidak optimalnya peran TPM (tenaga pendamping masyarakat) yang berasal dari LSM
    dalam melakukan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat pelaksa-
    naan PHBM . Pendekatan tenaga TPM lebih berorientasi adanya opportunity pekerjaan
    yang bisa dilakukan.

        Gambaran lengkap tentang kondisi ke tiga faktor di atas, dapat dilihat pada tabel 23
berikut ini.

        Tabel 23. Evaluasi implementasi pola kemitraan di KPH Banyumas Perhutani Unit I
                  Jawa Tengah.
No        Aspek                   Sub Aspek                Evaluasi Implementasi
1 Alasan dan motivasi                              A. Menurut KPH Banyumas :
   implementasi                                    1. Menjalankan kebijakan perusahaan
   Kemitraan (PHBM)                                   dan adanya perubahan paradigma
                                                      pengelolaan sumberdaya hutan untuk
                                                      menyeimbangkan fungsi ekologis,
                                                      ekonomi dan sosial
                                                   2. Mengurangi potensi konflik dengan
                                                      masyarakat.
                                                   3. Mengurangi beaya pengamanan
                                                      asset-asset sumberdaya hutan.

                                                   B. Menurut Masyarakat :
                                                   1. Adanya janji bagi hasil dari hasil
                                                      hutan yang diproduksi.
                                                   2. Terbukanya akses ruang kelola pada
                                                      kawasan hutan bagi masyarakat .
                                                   3. Peningkatan kapasitas melalui
                                                      pelatihan-pelatihan yang difasilitasi
                                                      KPH Banyumas.
2    Strategi                 Peta konflik         A. Menurut KPH Banyumas
     pemberdayaan                                  1. Perbedaan kepentingan para pihak
                                                      terhadap aspek produksi dengan
                                                      aspek sosial.
                                                   2. Kurangnya komunikasi dan
                                                      koordinasi para pihak yang
                                                      menimbulkan sikap saling tidak
                                                      percaya.
                                                   3. Ketidak percayaan antar pihak
                                                      memicu terjadinya illegal logging
                                                      dan okupasi lahan.

                                                   B. Menurut masyarakat :
                                                   1. Terbatasnya akses ruang kelola
                                                      dalam pemenuhan kebutuhan dasar
                                                      masyarakat.

                                                                                               92
                        2. Kurangnya komunikasi dan koordina
                           si antara LMDH, Pemdes dan KPH
                           dalam hal informasi, fungsi lembaga,
                           dan alokasi dana sharing di internal
                           LMDH.
                        3. Kurangnya pemahaman masyarakat
                           tentang PHBM.
Proses penyadaran       A. Menurut KPH :
                        1. Membangun issue bersama yang bisa
                           menjadi strategi dalam menjalankan
                           PHBM, yaitu :
                           a. Manfaat hutan sbg sumber
                               ekonomi dengan menjalin kerja
                               sama dgn masyarakat untuk
                               mencapai tujuan pengelolaan
                               hutan.
                           b. Terbatasnya akses masyarakat
                               pada kawasan hutan untuk
                               memperoleh peluang berusaha di
                               lahan hutan tanpa mengganggu
                               tanaman pokok.
                           c. Komunikasi dan koordinasi
                               melalui Forum PHBM.
                           d. Pemanfaatan dana sharing untuk
                               usaha produktif dan pembentuk-
                               an koperasi.
                        2. Merancang program PHBM melalui
                           sosialisasi, penyuluhan, pelatihan
                           dan fasilitasi lain kepada masyarakat.

                        B. Menurut masyarakat :
                        1. Melalui pendekatan kepada tokoh
                           masyarakat yang menjadi panutan
                           masyarakat.
                        2. Melalui tenaga pendamping atau
                           TPM dari Perhutani dan LSM yang
                           aktif membantu kegiatan masyarakat
                           dalam menjalankan PHBM.
                        3. Melalui peluang usaha ekonomi
                           yang bisa memberikan sumbangan
                           terhadap peningkatan kesejahteraan
                           masyarakat.
Intervensi fasilitasi   1. Penentuan kriteria lokasi kemitraan,
pengembangan               yaitu : (a) desa yang berada di alam
PHM oleh                   atau bersinggungan dengan kawasan
Perhutani.                 hutan, dan (b) lokasi dengan tingkat
                           kerawanan yang tinggi.
                        2. Penentuan model kemitraan, yaitu :

                                                                    93
                                                   (a) pengelolaan wengkon (hutan
                                                   desa), dan (b) bagi hasil (sharing).
                                                3. Penguatan legalitas kerjasama
                                                   melalui nota kesepakatan yang
                                                   diaktanotariskan.
                                                4. Lama waktu kerjasama dalam jangka
                                                   waktu 25 tahun.
                                                5. Proses membangun kesepakatan
                                                   melalui 3 tahap, yaitu : (a) sosialisasi
                                                   PHBM dengan dialog para pihak, (b)
                                                   pembentukan LMDH, dan (c)
                                                   penandatanganan kesepakatan kerja-
                                                   sama.
                           Bentuk keterdayaan   Bentuk keterdayaan dapat dilihat dari
                                                beberapa indikator, yaitu :
                                                1. Tingkat pemahaman masyarakat dan
                                                   pengurus LMDH terhadap kebijakan
                                                   dalam pelaksanaan PHBM belum
                                                   merata.
                                                2. Tingkat kesiapan dalam penyiapan
                                                   kegiatan teknis lapangan belum bisa
                                                   mandiri sepenuhnya. Semua kegiatan
                                                   masih menunggu dari instruksi dan
                                                   jadwal dari KPH. Kapasitas LMDH
                                                   yang belum mandiri untuk melaku-
                                                   kan kegiatan pengelolaan hutan.
                                                3. Mekanisme pengelolaan lembaga
                                                   LMDH masih lemah. Distribusi
                                                   kewenangan dan tanggung jawab
                                                   pengurus dan anggota kelompok
                                                   belum berjalan sebagaimana
                                                   mestinya.
                                                4. Kemampuan LMDH dalam
                                                   penyusunan renstra PHBM belum
                                                   dilakukan secara partisipatif karena
                                                   pemahaman yang rendah. Renstra
                                                   lebih banyak disusun oleh KPH.
                                                5. Kemampuan LMDH dalam pengelo-
                                                   laan keuangan sudah diatur dalam
                                                   ART serta alokasi penggunaan dana
                                                   sharing.
                                                6. Akuntabilitas sudah dilakukan
                                                   melalui laporan keuangan namun
                                                   belum disertai bukti-bukti
                                                   pengeluaran.
3   Analisis kelembagaan   Norma dan aturan     1. Norma dan aturan dalam pelaksana-
                                                   an PHBM sudah diatur dalam
                                                   AD/ART yang dikuatkan dalam

                                                                                              94
                                                    Akte Notaris pendirian LMDH.
                                                 2. Bentuk kepercayaan (beliefs)
                                                    masyarakat dalam pengelolaan
                                                    sumberdaya hutan masih terikat
                                                    dengan nilai kultur tradisional yang
                                                    menjadi tradisi turun temurun.
                                                 3. Kemampuan baca tulis (literacy)
                                                    masyarakat sudah baik, rata-rata
                                                    sudah menyelesaikan pendidikan di
                                                    tingkat SD.
                             Batas Yuridiksi     1. Deskripsi tugas LMDH sudah diatur
                                                    dalam AD/ART tapi belum berjalan
                                                    optimal.
                                                 2. Pengelolaan LMDH masih bertumpu
                                                    pada beberapa orang pengurus yang
                                                    aktif.
                                                 3. Proses pengambilan keputusan sudah
                                                    partisipatif namun mekanisme
                                                    monitoring masih lemah.
                             Transaksi antar     1. Peran dan keterkaitan antara LMDH
                             pelaku                 dengan KPH Banyumas berjalan
                                                    baik karena adanya persamaan
                                                    kepentingan.
                                                 2. Keterkaitan pemda dalam pelaksana-
                                                    an PHBM baru sebatas pada
                                                    pertemuan-pertemuan. Belum ada
                                                    dukungan kebijakan maupun
                                                    penganggaran dari daerah secara
                                                    lansgung.
                                                 3. Mekanisme komunikasi para pihak
                                                    sudah berjalan, namun inisiator
                                                    pertemuan masih diperankan KPH
                                                    Banyumas.
                                                 4. Proses monitoring evaluasi baru
                                                    berjalan dua pihak antara LMDH
                                                    dengan KPH Banyumas.


2. Pola kemitraan di PT Finnantara Intiga, Kalimanta Barat.

       Implementasi pola kemitraan yang dilaksanakan PT Finnantara Intiga didasarkan pada
model HTI TERPADU, yaitu konsep yang dirancang untuk menciptakan suatu sistem
kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat yang saling mendukung dalam upaya
memenuhi harapan terwujudnya HTI Lestari (sustainable) dan Masyarakat Mandiri. Dalam
pelaksanaannya, model ini bersifat fleksibel dengan mengikuti perubahan kondisi sosial
ekonomi dan politik di sekitarnya.
                                                                                            95
       Evaluasi pelaksanaan pola kemitraan di lapangan dilihat dari 3 faktor pendukung
utam, yaitu :

2.1.   Kebijakan :

       Kebijakan yang dipakai PT Finnantara dalam menjalankan pola kemitraan masih
didasarkan pada kebijakan internal. Yaitu kebijakan untuk menjalankan misi perusahaan
dalam membangun “citra perusahaan” melalui program pemberdayaan masyarakat yang bisa
menghasilkan manfaat ekonomi, baik bagi masyarakat maupun perusahaan. Pada awal
dimulainya implementasi pola kemitraan, program yang diberikan perusahaan lebih bersifat
“charity" dengan tujuan menjalin komunikasi dan kesepahaman antara masyarakat dengan
perusahaan. Dasar dari kebijakan ini mengacu pada Surat Keputusan Menhut no :177/Kpts-
II/ 2003 tentang pemberdayaan masyarakat desa hutan.

       Untuk memperkuat bentuk kerjasama dalam pola kemitraan (HTI Terpadu) ini bentuk
kebijakan yang disepakati hanyalah surat perjanjian kerjasama (MoU) antara pemilik lahan
dengan perusahaan. Proses terbentuknya MoU melalui pendekatan yang lebih bersifat
personal (pemilik lahan) sehingga keberadaan kelompok/komunitas hanya sebatas sebagai
mediator antara perusahaan dengan masyarakat.

2.2.   Kelembagaan :

       Keberadaan kelembagaan yang mendukung implementasi pola kemitraan belum
dipersiapkan secara terstruktur. Kelembagaan di internal perusahaan tidak dibentuk secara
khusus, karena dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan aspek bisnis (hal ini wajar jika
dilihat dari perspektif bisnis perusahaan).

       Sedangkan kelembagaan di tingkat masyarakat bersifat sangat cair dan belum
terorganisir secara struktural. Hal ini terjadi karena bentuk hubungan kerjasama pola
kemitraan bersifat personal antara pemilik lahan dengan perusahaan. Upaya-upaya perusahan
dalam melakukan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan
komunitas belum memberikan dampak yang berarti dalam meningkatkan pemahaman
masyarakat terhadap model HTI Terpadu. Kebutuhan pengorganisasian kelompok oleh
masyarakat lebih didasari pada pertimbangan jika terjadi konflik kepentingan antara
perusahaan dan masyarakat yang berkaitan dengan infrastruktur publik.

       Kelembagaan yang diharapkan sebagai sarana komunikasi dan korordinasi sekaligus
untuk mengatasi persoalan konflik antara masyarakat dan perusahaan adalah TP3HTI. Di
                                                                                             96
dalam TP3HTI, beberapa unsur masuk didalamnya diantaranya kepala desa, tokoh masyara-
kat/tokoh adat, kepala dusun/kampung. Namun motivasi keterlibatan para pihak tersebut
lebih dilandasi adanya insentif dalam kepengurusan TP3HTI, sehingga fungsi dan kinerja
TP3HTI masih belum menyentuh pada persoalan riil di lapangan yang terkait langsung
dengan implementasi pola kemitraan.

2.3.    Sumberdaya Manusia :

        Berbagai hal persoalan yang dihadapi dalam implementasi pola kemitraan di lokasi
HTI PT Finnantara sedikit banyak karena persoalan keterbatasan sumberdaya manusia yang
tersedia. Namun disisi lain, ada nilai-nilai dan norma-norma adat yang tertulis maupun tidak
tertulis sangat dipatuhi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Dengan norma-
norma dan kepercayaan adat yang masih dipegang teguh ini seharusnya menjadi modal sosial
yang baik dalam memperbaiki pola hubungan antara masyarakat dengan perusahaan agar
tujuan model HTI Terpadu ini dapat diwujudkan.

        Berikut ini gambaran lengkap hasil evaluasi implementasi pola kemitraan di PT
Finnantara Intiga Kalimantan, sebagaimana tersaji pada tabel 24.

        Tabel 24. Evaluasi implementasi pola kemitraan di PT Finnantara Intiga, Kalimantan
                  Barat.
No        Aspek                   Sub Aspek                    Evaluasi Implementasi
1 Alasan dan motivasi                               A.   Menurut Perusahaan :
   implementasi                                     1.   Sebagai upaya membangun brand
   Kemitraan                                             mark dalam pengelolaan sosial bagi
                                                         perusahaan (pencitraan).
                                                    2.   Menjamin ketersediaan bahan baku
                                                         pabrik tetap aman.
                                                    3.   Mendapatkan sertifikasi ekolabel
                                                         akibat tekanan pasar bagi produk
                                                         hasil hutan.

                                                    B. Menurut Masyarakat :
                                                    1. Tersedianya infrastruktur jalan,
                                                       sarana pendidikan, sarana ibadahdan
                                                       sarana publik bagi masyarakat.
                                                    2. Tidak berubahnya status lahan
                                                       masyarakat yang dikerjasamakan.
                                                    3. Adanya royalti yang dibagikan
                                                       perusahaan.
2      Strategi              Peta konflik           A. Menurut perusahaan :
       pemberdayaan                                 1. Persoalan tata batas yang tidak jelas
                                                       akibat kejanggalan kebijakan.
                                                                                               97
                    2. Penggunaan payung hukum yang
                       tidak jelas antara hukum positif
                       (formal) dengan hukum adat dalam
                       penyelesaian konflik.

                    B. Menurut masyarakat :
                    1. Status kepemilikan lahan masyarakat
                       yg tidak didukung dengan dokumen-
                       dokumen yang sah sehingga sering
                       diklaim secara sepihak oleh
                       perusahaan.
                    2. Pembuatan draft perjanjian sewa
                       lahan (MoU) antara perusahaan dan
                       pemilik tidak melibatkan masyarakat
                       sehingga masyarakat tidak paham
                       sepenuhnya atas isi perjanjian
                       tersebut.
                    3. Masuknya perkebunan sawit pada
                       lahan yang sama milik masyarakat
                       karena memberikan hasil yang lebih
                       kontinyu.
Proses penyadaran   A. Menurut perusahaan :
                    1. Membangun issue bersama yang bisa
                       menjadi strategi dalam menjalankan
                       pola kemitraan, yaitu :
                       a. Manfaat hutan sbg sumber
                           ekonomi dengan cara menghi-
                           tung kalkulasi uang yang akan
                           diterima masyarakat.
                       b. Keterpaduan sektor kehutanan
                           dengan pola pertanian melalui
                           pembinaan yang terdokumentasi
                           dalam SOP perusahaan.
                       c. Komunikasi dan kolaborasi
                           antara perusahaan dan
                           masyarakat dengan melibatkan
                           LSM dan pemda untuk mendo-
                           rong program kemitraan masuk
                           dalam RPJM Kabupaten.
                       d. Membangun infrastruktur publik
                           (jalan) bagi masyarakat.
                       e. Pengembangan KUB dalam
                           skema cash and carry sesuai
                           tuntutan dan kebutuhan masyara-
                           kat.

                    B. Menurut masyarakat :
                    1. Melalui pendekatan kepada tokoh

                                                             98
                             masyarakat/tokoh adat yang menjadi
                             panutan masyarakat.
                        2.   Mengangkat tokoh masyarakat
                             menjadi pegawai pengawas
                             pembukaan dan persiapan lahan.
Intervensi fasilitasi   A.   Menurut perusahaan :
pengembangan            1.   Penentuan kriteria lokasi kemitraan,
                             yaitu : (a) bersifat lokasl dan meng-
                             andalkan prakarsa masyarakat setem-
                             pat, (b) mengandalkan swadaya dan
                             peran masyarakat, (c) mengatasi
                             masalah yang dihadapi masyarakat,
                             (c) memperhatikan unsur-unsur
                             kemanusiaan.
                        2.   Penentuan model kemitraan, yaitu :
                             (a) bagi hasil (royalti), (b) bantuan
                             bibit karet unggul, (c) dana insentif
                             lahan, (d) insentip pencegahan
                             kebakaran lahan, (e) bantuan hibah.
                        3.   Bentuk kerjasama yang ditawarkan
                             mengacu pada SK Menhut no : 177/
                             Kpts-II/2003 tentang pemberdayaan
                             masyarakat desa hutan.
                        4.   Pola kerjasamanya dalam bentuk :
                             (a) pola karikatif, berupa insentif
                             infrastruktur lahan dan bantuan
                             hibag, (b) pola ekonomis, berupa
                             kesempatan kerja di perusahaan dan
                             penerapan royalti, (c) pola reformis,
                             berupa pembagian bantuan sembako,
                             dan (d) pola transformis.
                        5.   Lama waktu kerjasama menyesuai-
                             kan kebutuhan dan kesepakatan
                             antara pemilik lahan dan perusahaan
                             dengan tetap mengacu pada SK
                             HPHTI.
                        6.   Proses membangun kesepakatan
                             mengikuti SOP yang telah ditentu-
                             kan perusahaan.

                        B. Menurut masyarakat :
                        1. Masyarakat tidak begitu memahami
                           kriteria pola kemitraan HTI yang
                           ditawarkan perusahaan.
                        2. Fasilitasi yang diberikan perusahaan
                           dikerjakan di lahan milik secara
                           bersama-sama.
                        3. Model kemitraan yang diterima

                                                                     99
                          masyarakat : (a) royalti di lahan
                          milik umum, (b) royalti di lahan
                          milik individu, (c) bantuan bibit
                          karet unggul, (d) dana insentif lahan.
                     4.   Bentuk kerjasama antara pemilik
                          lahan dan perusahaan dengan
                          melaksanakan kewajiban-kewajiban
                          seperti menjaga keamanan lahan dari
                          penggembalaan dan kebakaran.
                     5.   Masyarakat menghendaki waktu
                          kerjasama selama 5 daur dengan
                          jangka daur 7-8 tahun.
                     6.    Proses membangun kesepakatan
                          sangat tergantung dari peran aktif
                          tokoh masyarakt untuk meyakinkan
                          pola dan bentuk kerjasama yang
                          akan dilakukan.
Bentuk keterdayaan   1.   Pemahaman masyarakat tentang
                          kebijakan pola kemitraan masih
                          perlu ditingkatkan. Untuk memudah-
                          kan, dilakukan analisa ekonomi
                          tentang kalkulasi keuntungan yang
                          secara riil akan diterima masyarakat.
                     2.   Kesiapan masyarakat dalam menyiap
                          kan infrastruktur lahan masih
                          dibantu perusahaan melalui tahapan
                          kegiatan, yaitu : (a) observasi
                          kelayakan lahan, (b) observasi poten-
                          si konflik agar terukur visibilitasnya,
                          (c) pertemuan dan dialog para pihak
                          untuk pemaparan perencanaan HTI,
                          (d) pembuatan berita acara penyerah-
                          an lahan dari masyarakat ke perusa-
                          haan.
                     3.   Kemampuan kelompok dalam
                          pengembangan KUB mengalami
                          kemunduran akibat konflik internal
                          yang disebabkan masuknya credit
                          union.
                     4.   Penyusunan rencana kelola
                          kemitraan disesuaikan dengan model
                          yang disusun pihak perusahaan.
                          Namun belum ada payung kebijakan
                          terkait.
                     5.   Perencanaan keuangan untuk
                          kebutuhan operasional belum
                          optimal karena sikap konsumtif
                          masyarakat.

                                                                    100
                                              6. Akuntabilitas penggunaan sumber
                                                 daya keuangan masih rendah karena
                                                 belum ada program pendampingan
                                                 penguatan kelompok untuk peman-
                                                 faatan dan pengelolaan uang royalti
                                                 yang diterima masyarakt.
3   Analisis kelembagaan   Norma dan aturan   1. Norma dan aturan secara tertulis di
                                                 tingkat kelompok belum disusun.
                                                 Perusahaan hanya memberikan
                                                 petunjuk umum penyusunan
                                                 AD/ART.
                                              2. Norma yang menjadi pedoman
                                                 dalam menjalankan pola kemitraan
                                                 lebih didasarkan pada norma-norma
                                                 adat dan lembaga adat. Sikap masya-
                                                 rakat terhadap nilai-nilai adat sangat
                                                 kuat dan menjadi kunci kesuksesan
                                                 dalam implementasi kemitraan.
                                              3. Kepercayaan terhadap norma-norma
                                                 tertulis baru sebatas menjadi
                                                 pegangan formal dan jarang untuk
                                                 dipelajari. Sehingga format
                                                 perjanjian dibuat dengan kerangka
                                                 yang sangat sederhana.
                           Batas Yuridiksi    1. Keterkaitan perusahaan dengan
                                                 masyarakat mengacu pada pola relasi
                                                 kemitraan demi kelancaran produksi
                                                 dan misi kemitraan agar mampu
                                                 memberikan kontribusi pada masya-
                                                 rakat dan daerah.
                                              2. Keterkaitan dengan pemerintah
                                                 daerah sudah berjalan baik dalam
                                                 konteks otonomi daerah. Bentuk
                                                 keterkaitan pola kemitraan ini sudah
                                                 masuk dalam RPJM Kabupaten
                                                 Sanggau 2009 – 2014.
                                              3. Mekanisme komunikasi dan sharing
                                                 informasi dengan para pihak sudah
                                                 berjalan baik dengan terbentuknya
                                                 TP3HTI. Yaitu forum para pihak
                                                 yang dibangun untuk menyelesaikan
                                                 berbagai permasalahan yang muncul
                                                 dalam implementasi kemitraan.
                                                 Keterlibatan pemda, LSM dan pihak
                                                 lain sangat efektif di dalam forum
                                                 TP3HTI.
                                              4. Mekanisme monitoring dan evaluasi
                                                 dijalankan secara bersama dan

                                                                                          101
                                                       bertahap dalam TP3HTI.
                             Transaksi antar       Semua transaksi kepentingan antar
                             pelaku                pelaku dalam pola kemitraan diwadahi
                                                   dalam TP3HTI. Meskipun masih ada
                                                   beberapa kelemahan, antara lain : (a)
                                                   intesitas pertemuan masih kurang, (b)
                                                   kemampuan forum dalam menyelesaikan
                                                   konflik masih terbatas, (c) belum ada
                                                   kekuatan penuh dalam menekan para
                                                   pihak terhadap rekomendasi yang
                                                   dihasilkan.


3. Pola kemitraan di PT Riau Andalas Pulp and Paper (RAPP), Riau.

       Konsep yang dikembangkan PT RAPP dalam implementasi pola kemitraan mengacu
pada paradigma perusahaan, yaitu People, Planet dan Profit. Paradigma ini diterjemahkan
dalam suatu model HTR, yaitu pembuatan hutan industri dengan fasilitasi perusahaan pada
lahan-lahan milik masyarakat dengan sistem bagi hasil. Tujuannya adalah untuk menjamin
supply bahan baku bagi pabrik RAPP sekaligus sarana untuk peningkatan pendapatan
masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan. Selain HTR yang dilaksanakan pada
lahan-lahan milik individual, RAPP juga menterjemahkan pola kemitraan melalui konsep
PHBM. Konsep PHBM merupakan konsep kerjasama perusahaan dengan masyarakat pada
areal kawasan konsesi yang dimiliki perusahaan. Tujuan konsep ini lebih ditekankan sebagai
upaya untuk mengurangi konflik dengan masyarakat yang berkaitan dengan persoalan tata
batas kawasan.

       Tidak berbeda jauh dengan evaluasi pada 2 lokasi sebelumnya, evaluasi implementasi
pola kemitraan di PT RAPP, Riau dapat dilihat dari 3 faktor pendukung utama, yaitu :

3.1.   Kebijakan :

       Luas areal konsesi yang dipegang PT RAPP seluas 159.500 hektar berdasarkan SK
Menhut no : 137/Kpts II/1997. Dari luas areal tersebut ada lahan seluas 1627 ha yang menjadi
lahan sengketa dan konflik dengan masyarakat (kasus Lubuk Jering) yang sudah terlanjur
ditanami tanaman akasis oleh RAPP. Untuk mengatasi persoalan ini dirancang kebijakan pola
kemitraan dengan model PHBM dan HTI. Alokasi kawasan konsesi untuk pola kemitraan
diatur sebagai berikut :




                                                                                               102
   Untuk PHBM Plus dilaksanakan pada lahan seluas 400 ha, yang terdiri atas 160 ha untuk
    tanaman sawit dengan sistem Pagu Kredit dan 240 ha untuk tanaman akasia.

   Untuk PHBM Murni dilaksanakan pada lahan seluas 400 ha, yang terdiri atas 196 ha
    untuk tanaman produksi dan 204 ha untuk tanaman kehidupan (sawit dan karet).

   Untuk HTI seluas 603 ha termasuk untuk kawasan konservasi seluas 100 ha.

   Untuk penyelesaian klaim pada lahan di luar 1627 ha akan diberikan kompensasi sebesar
    Rp. 2.000.000,- per hektar secara bertahap oleh RAPP.

       Dengan demikian, kebijakan PT RAPP dalam implementasi pola kemitraan lebih
didasarkan pada upaya penyelesaian konflik lahan dengan masyarakat. Selain itu sebagai
upaya perusahaan dalam membangun “citra perusahaan” atas produk hijau akibat tekanan
pasar bagi produk hasil hutan yang dikelola perusahaan.

3.2.   Kelembagaan :

       Kelembagaan yang dibangun dalam implementasi pola kemitraan di PT RAPP ada 2
versi, yaitu : (a) kelembagaan untuk mengawal pola kemitraan dengan model PHBM, dan (b)
model kelembagaan untuk mengawal pola kemitraan dengan model HTR. Model kelembaga-
an ini diperlukan sesuai dengan karakteristik persoalan yang dihadapi.

       Pada kelembagaan untuk model PHBM diarahkan untuk penyelesaian konflik dengan
berbasis komunitas adat. Bentuk kelembagaannya adalah Koperasi. Fungsi dan tugas
Koperasi untuk mengelola asset-asset kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat
berdasar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Ketentuan tersebut antara lain :

   Bagi hasil akhir daur pada model PHBM Plus dengan porsi 60 : 40 (perusahaan 60 % dan
    masyarakat 40 %).

   Pemberian royalti pada model HTI sebesar 10 % dari hasil setiap tahun dan 50 % setelah
    panen 1 daur (5 tahun).

   Pemberian royalti pada model PHBM Murni sebesar 10 % dari hasil setiap tahun dan 50
    % setelah panen 1 daur (5 tahun).

   Koperasi dan kelompok bertanggung jawab atas keamanan kawasan dari ancaman illegal
    logging, penggembalaan liar, kebakaran dan reklaiming lahan.



                                                                                             103
   Semua lahan yang dikerjasamakan tidak boleh dialihkan atau diperjual belikan kepada
    pihak lain.

       Sedangkan kelembagaan untuk model HTR lebih mencerminkan hubungan antara
pemilik lahan dengan penyewa (perusahaan).         Ketentuan bagi hasil pada model HTR
ditentukan sebesar 10% dari hasil, yang menurut pandangan masyarakat masih dianggap
terlalu kecil. Setelah terjadi negoisasi ulang dicapai kesepakatan bagi hasil untuk setiap
hektar sebesar Rp. 3.000.000,- per hektar pada akhir daur (5 tahun).

       Bentuk kerjasama ini hanya melibatkan dua pihak, antara perusahaan dan masyarakat,
dan belum melibatkan pihak lain seperti pemerintah daerah. Sehingga dukungan kebijakan
daerah untuk memperkuat kerjasama ini secara kelembagaan sangat diperlukan. Hal ini
diperlukan untuk mengantisipasi adanya mutasi pejabat di tingkat lokal dalam memahami
kerjasama ini. Seringkali dengan pergantian pejabat menjadikan kendala dalam implementasi
pola kemitraan karena tidak adanya kesenambungan kebijakan, di mana pejabat baru
menganggap bahwa kebijakan yang sudah ada adalah kebijakan pejabat lama.

3.3.   Sumberdaya manusia :

       Keterbatasan sumberdaya manusia juga menjadi kendala implementasi pola kemitraan
di PT RAPP. Hal ini terlihat pada kemampuan masyarakat dalam menjalankan kesepakatan
kerjasama pola kemitraan dan pemanfaatan dana bagi hasil serta royalti untuk pengembangan
usaha yang lebih produktif. Untuk mengatasi persoalan ini, masyarakat mengharapkan agar
PT RAPP berupaya melakukan kegiatan peningkatan kapasitas melalui :

   Pelatihan ketrampilan untuk anak putus sekolah

   Pelatihan usaha-usaha pertanian produktif, peternakan dan sebagainya.

   Pelatihan pengolahan hasil hutan non kayu (lebah madu) yang sangat potensial.

       Berikut ini gambaran lengkap evaluasi implementasi pola kemitraan yang dilaksana-
kan PT RAPP, sebagaimana disajikan pada tabel 25.

       Tabel 25. Evaluasi implementasi pola kemitraan di PT Riau Andalas Pulp and Paper
                 (RAPP), Riau.
No        Aspek                   Sub Aspek                  Evaluasi Implementasi
1 Alasan dan motivasi                                A. Menurut perusahaan :
   implementasi                                      1. Mengurangi potensi konflik dengan
   Kemitraan                                            masyarakat akibat tumpang tindih-
                                                        nya kawasan konsesi dengan lahan
                                                                                             104
                                          milik masyarakat.
                                       2. Sebagai upaya membangun brand
                                          mark dalam pengelolaan sosial bagi
                                          perusahaan (pencitraan).
                                       3. Menjalankan paradigma perusahaan
                                          dengan prinsip 3 P (people, planet
                                          dan profit).
                                       4. Mendapatkan sertifikasi ekolabel
                                          akibat tekanan pasar bagi produk
                                          hasil hutan.
                                       5. Mengurangi beaya pengamanan
                                          asset-asset perusahaan dan kawasan.

                                       B. Menurut masyarakat :
                                       1. Terbukanya akses daerah dengan
                                          daerah lain karena pembangunan
                                          infrastruktur publik.
                                       2. Luasnya kepemilikan lahan milik
                                          yang tidak mampu dikerjakan sendiri
                                          sehingga lebih bermanfaat secara
                                          ekonomi jika dikerjasamakan.
                                       3. Adanya janji bagi hasil (royalti) dari
                                          hasil hutan yang dipanen sebesar
                                          10% dari total hasil.
                                       4. Tidak memiliki modal yang cukup
                                          untuk melakukan investasi sendiri.
2   Strategi       Peta konflik        A. Menurut perusahaan :
    pemberdayaan                       1. Konflik lahan sebagai akibat belum
                                          adanya RTRW di Riau, sehingga
                                          kasus konflik bisa terjadi secara
                                          turun temurun (antar generasi).
                                       2. Perbedaan kepentingan para pihak
                                          terhadap aspek produksi dengan
                                          aspek sosial, terutama dikaitkan
                                          dengan kepentingan LSM
                                          lingkungan.

                                       B. Peta konflik menurut masyarakat :
                                       Perbedaan dalam penentuan tata batas
                                       antara lahan milik adat, lahan milik
                                       individu dengan perusahaan. Perusahaan
                                       dianggap sering melakukan klaim
                                       sepihak dalam penentuan kawasan.
                   Proses penyadaran   Membangun issue bersama yang bisa
                                       menjadi strategi dalam menjalankan pola
                                       kemitraan, yaitu :
                                       1. Manfaat hutan sbg sumber ekonomi
                                           dengan memberikan kesempatan

                                                                                   105
                             pada masyarakat untuk bisa menda-
                             patkan uang dengan penjelasan rinci
                             tentang keuntungan2 yang akan
                             didapat bila bekerjasama dengan
                             perusahaan.
                        2.   Keterpaduan sektor kehutanan
                             dengan pola pertanian dengan
                             mengembangkan pola tumpang sari
                             yang difasilitasi perusahaan.
                        3.   Komunikasi dan kolaborasi antara
                             perusahaan dan masyarakat dengan
                             menyepakati formulasi prinsip-
                             prinsip pemberdayaan dan pengem-
                             bangan masyarakat, yaitu : (a)
                             kemandirian masyarakat, (b) partisi-
                             patif, (c) kemitraan, dan (d)
                             pendampingan.
                        4.   Pengembangan KUB dalam pola
                             kemitraan. Fasilitasi yang diberikan
                             perusahaan sebagai lembaga
                             penjamin pihak bank jika KUB
                             mengambil kredit. Selain itu fasilita-
                             si melalui pelatihan analisis keuang-
                             an, simpan pinjam dll.
Intervensi fasilitasi   A.   Menurut perusahaan :
pengembangan            1.   Penentuan kriteria lokasi kemitraan,
                             yaitu : (a) adanya tujuan, sasaran,
                             target dan program yang jelas, (b)
                             melakukan perubahan paradigma
                             para pihak yang terlibat, (c)
                             berorientasi pada peningkatan
                             pendapatan dan kesejahteraan, (d)
                             pembinaan dan pendampingan yang
                             berkelanjutan, (e) partisipatif, (f)
                             pengembangan dan kontrol sosial
                             bersama.
                        2.   Penentuan model kemitraan, yaitu :
                             (a) bagi hasil HTI (royalti), (b)
                             fasilitasi kredit dan link ke Bank, (c)
                             fasilitasi pemasaran produk masyara-
                             kat, (d) pembangunan infrastruktur,
                             (e) mitra kerja (out-sourcing), (f)
                             bantuan hibah.
                        3.   Bentuk kerja sama bertujuan untuk
                             memberikan kontribusi pembangun-
                             an Riau dan masyarakatnya sebagai
                             sarana resolusi konflik. Manfaat
                             kerjasama bisa dirasakan langsung

                                                                       106
                        maupun tidak langsung. Manfaat
                        langsungnya yaitu : (a) bagi hasil 10
                        %, (b) sewa lahan, (c) pembangunan
                        infrastruktur publik. Sedangkan
                        manfaat tidak langsung, antara lain :
                        (a) penguatan kelembagaan, (b)
                        penguatan kapasitas melalui pelatih-
                        an-pelatihan, bea siswa dan lain2.
                     4. Lama waktu kerjasama disepakati
                        lebih dari 5 daur dengan pertimbang
                        an bahwa BEP sarana infrastrukrur
                        jalan yang dibangun diatas 5 kali
                        daur.
                     5. Proses membangun kesepakatan
                        dimulai dengan negoisasi untuk
                        meredakan konflik yang terjadi
                        dilapangan dengan mendorong
                        program CSR.

                     B. Menurut masyarakat :
                     1. Pola kemitraan disepakati dengan 2
                        model, yaitu di tanah kawasan
                        konsesi dan diluar kawasan
                        mengingat sejarah konflik lahan
                        yang panjang.
                     2. Model kemitraan yang disetujui
                        masyarakat dalam bentuk : (a) bagi
                        hasil HTR, (b) pembangunan infra-
                        struktur publik (jalan, sarana ibadah,
                        sarana pendidikan, dan sarana keseha
                        tan), (c) bantuan usaha ekonomi
                        (ternak sapi, tanaman salak pondoh,
                        unit simpan pinjam), (d) insentif
                        pencegahan kebakaran hutan, (e)
                        bantuan bea siswa dan lain2.
                     3. Bentuk kerjasama pengelolaan
                        masyarakat berkewajiban menjaga
                        keamanan dan dari ancaman
                        kebakaran.
                     4. Proses membangun kesepakatan
                        ditentukan oleh peran tokoh masya-
                        rakat maupun tetua adat. Disamping
                        peran LSM cukup besar dalam
                        proses negoisasi dengan perusahaan.
Bentuk keterdayaan   1. Pemahaman masyarakat tentang pola
                        kemitraan setelah ada resolusi
                        konflik. Proses negoisasi yang terus
                        menerus diikuti dengan implementa-

                                                                 107
                                                  si kesepakatan secara langsung di
                                                  lapangan bisa menumbukan kembali
                                                  kepercayaan masyarakat terhadap
                                                  perusahaan.
                                              2. Kesiapan masyarakat dalam
                                                  penyiapan lahan masih dilakukan
                                                  oleh perusahaan mengingat keterba-
                                                  tasan sumberdaya dan pemenuhan
                                                  syarat minimum pengelolaan HTR
                                                  yang sesuai standar perusahaan.
                                              3. Kemampuan masyarakat dalam
                                                  pengembangan KUB sudah berjalan
                                                  sejak ada fasilitasi program Cecom.
                                                  Melalui beberapa pelatihan yang
                                                  dilakukan telah meningkatkan
                                                  kapasitas masyarakat dalam
                                                  pengelolaan KUB.
                                              4. Penyusunan renstra pola kemitraan
                                                  dilakukan secara bersama-sama
                                                  dikaitkan dengan penyusunan renstra
                                                  CSR perusahaan.
                                              5. Perencanaan dan akutanbilitas
                                                  keuangan kelompok sudah berjalan
                                                  meskipun belum optimal. Penyusun-
                                                  an rencana penggunaan dan
                                                  pendapatan keuangan di koperasi
                                                  sudah mengacu pada prinsip akutan
                                                  bilitas yang sederhana.
3   Analisis kelembagaan   Norma dan aturan   1. Norma dan aturan tertulis yang
                                                  disepakati tertuang dalam AD/ART
                                                  koperasi yang sudah dibentuk.
                                              2. Untuk menjalan kelembagaan
                                                  disamping mengacu norma tertulis
                                                  juga mengacu pada norma-norma
                                                  adat yang bernuasa religius Islam.
                                              3. Kepercayaan masyarakat dalam
                                                  hubungannya dengan alam semesta
                                                  sangat kuat karena prinsip dasar
                                                  kehidupan masyarakat Melayu.
                                                  Kuatnya kepercayaan ini sangat
                                                  membantu dalam proses penguatan
                                                  dan pengembangan kelembagaan
                                                  melalui pendekatan dengan para
                                                  tetua adat.
                           Batas Yuridiksi    Batas dan deskripsi tugas, wewenang,
                                              tanggung jawab dan kewajiban sudah
                                              ditentukan dalam AD/ART. Ikatan
                                              normatif untuk menjalankan aturan ini

                                                                                        108
                                                   diperkuat dengan kepercayaan terhadap
                                                   norma-norma dan tradisi yang diyakini
                                                   bersama.
                             Transaksi antar       1. Keterkaitan perusahaan dengan
                             pelaku                    masyarakat bersifat saling menjaga
                                                       dan saling menguntungkan dalam
                                                       kerjasama pola kemitraan.
                                                   2. Keterkaitan dengan pemerintah
                                                       daerh masih sangat rendah baru
                                                       sebatas pada acara-acara seremonial.
                                                   3. Mekanisme komunikasi dan
                                                       monitoring evaluasi antara perusaha-
                                                       an dengan masyarakat sudah berjalan
                                                       dengan baik. Namun keterlibatan
                                                       dengan pihak pemerintah daerah
                                                       sangat dibutuhkan untuk mengantisi-
                                                       pasi munculnya konflik sebagai
                                                       akibat pergantian pejabat di tingkat
                                                       lokal.
                                                   4. Pengembangan kemitraan dan
                                                       keberlanjutan harus terus diupayakan
                                                       dengan membentuk forum para
                                                       pihak sebagai media komunikasi dan
                                                       penyelesaian konflik.




4.     Rekomendasi :
       Berdasarkan permasalahan dan analisis yang ada, maka untuk memperkuat inisiatip
pelaksanaan pola kemitraan di lapangan diperlukan rekomendasi, antara lain :
a.   Kebijakan. Kebijakan yang dimaksud adalah adanya “payung kebijakan” untuk
     memperkuat inisiatip implementasi pola kemitraan yang sudah dilakukan perusahaan,
     khususnya untuk perusahaan BUMS. Kebijakan ini diperlukan untuk mengatur dan
     memaknai secara benar prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat mulai dari konsep,
     mekanisme dan prosedure sebagai rujukan dasar pola kemitraan. Bentuk kebijakan
     pemberdayaan harus mengacu pada PP 38/2008 dengan menetapkan Standar, Norma,
     Prosedure dan Kriteria (SNPK) oleh Departemen Kehutanan yang menjadi pedoman
     dalam pola kemitraan. Pola kemitraan tidak cukup dilakukan dengan berpedoman
     kebijakan internal dan SOP yang sudah disusun oleh perusahaan. Selain itu, dukungan
     kebijakan daerah (provinsi dan kabupaten) diperlukan untuk memperkuat aspek
     pembangunan kehutanan sebagai bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan

                                                                                              109
     atau Panjang Daerah. Dukungan dan peran pemerintah daerah sangat sentral dalam
     menentukan keberhasilan pelaksananan pola kemitraan.
b.   Kelembagaan. Kelembagaan pola kemitraan harus dibangun dengan prinsip-prinsip
     berbagi peran yang jelas, berbagi hasil dan manfaat yang bisa diterima para pihak yang
     terlibat. Prinsip – prinsip kemitraan harus berdasarkan pada kesetaraan, sukarela dan
     keseimbangan atas manfaat yang diperoleh kedua belah pihak. Penguatan kelembagaan
     jangan   hanya berbasis bisnis dan       manfaat ekonomi semata, tetapi harus
     mempertimbangkan keberlanjutan manfaat hutan dalam jangka panjang. Kelemahan
     peran kelembagaan multi pihak berbentuk forum-forum dalam mengawal pelaksanaan
     pola kemitraan harus dirubah menjadi “gugus tugas” (Pokja) yang khusus menangani
     persoalan-persoalan kemitraan agar mempunyai posisi tawar yang lebih kuat dan
     memadai.
c.   Sumber Daya Manusia. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sangat penting.
     Banyak kendala-kendala muncul yang diakibatkan pemahaman petugas/aparat
     perusahaan tidak menguasai konsep, mekanisme dan prosedur kemitraan. Demikian
     juga pemahaman masyarakat harus lebih ditingkatkan dengan melibatkan peran dinas-
     dinas di pemerintah daerah yang menangani persoalan pemberdayaan masyarakat.




                                                                                              110

								
To top