RINGKASAN PENELITIAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN PUSAT DALAM

Document Sample
RINGKASAN PENELITIAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN PUSAT DALAM Powered By Docstoc
					                                                                                   Suplemen 4



   Suplemen 4

   RINGKASAN PENELITIAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN PUSAT
  DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
       (UMKM) UNGGULAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN


Bank Indonesia Palembang bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
pada Desember 2008 telah menyelesaikan satu penelitian yang berjudul Kajian Identifikasi
Peraturan Daerah dan Peraturan Pusat Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) Unggulan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan dari
penelitian tersebut adalah mengidentifikasi peraturan pemerintah pusat dan daerah yang
dinilai kurang mendukung pengembangan UMKM yang terkait dengan komoditi unggulan
di Sumatera Selatan. Berbagai kalangan menilai bahwa pengembangan UMKM
menghadapi berbagai kendala dalam hal pendirian dan pengembangan usaha, antara lain
perizinan, retribusi, dan kesulitan akses kredit/pembiayaan ke lembaga keuangan.

Total sampel penelitian yang diwawancarai dan mengisi kuesioner sebanyak 254
responden dengan penentuan responden secara judgemental sampling. Distribusi
responden per wilayah survei terdiri dari 10 kabupaten/kota: Banyuasin dan Musi Banyuasin
sebanyak 45 responden, Muara Enim dan Prabumulih sebanyak 41 responden, Lahat dan
Pagar Alam sebanyak 41 responden, Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir sebanyak 43
responden, Ogan Komering Ulu Timur sebanyak 41 responden, dan Kota Palembang
sebanyak 43 responden.

Metode pengumpulan data melalui: (i) pengisian kuesioner dan (ii) focus group
discussion (FGD). Pengumpulan data difokuskan pada komoditas-komoditas unggulan
berskala UMKM di masing-masing kabupaten, sehingga dapat diidentifikasi kendala-
kendala yang dihadapi dalam pengembangan komoditas-komoditas tersebut. FGD
dilakukan di 7 kota masing-masing: (i) Pangkalan Balai, (ii) Muara Enim, (iii) Kayu Agung,
(iv) Lahat, (v) Palembang, (vi) Inderalaya, dan (vii) Martapura.

                                           Tabel. 1
                 Area Penelitian dan Masing-Masing Komoditi Unggulan
                 No.        Kabupaten/Kota           Komoditas
                                                      Unggulan
                  1             Banyuasin            Kelapa Sawit
                  2          Musi Banyuasin          Kelapa Sawit
                  3        Ogan Komering Ilir            Sapi
                  4              Ogan Ilir               Sapi
                  5               Lahat                  Kopi
                  6            Pagar Alam                Kopi
                  7     Ogan Komering Ulu Timur          Padi
                  8            Muara Enim                Karet
                  9            Prabumulih                Karet
                  10         Kota Palembang             Ayam




              Kajian Ekonomi Regional Propinsi Sumatera Selatan Triwulan IV 2008                1
      Suplemen 4




    Data yang dihimpun oleh kuesioner kemudian diolah mellalui metode statistik dekriptif
    yang hasilnya kemudian dibawa ke FGD di Kabupaten/Kota. Penelitian tersebut
    menghasilkan beberapa kesimpulan yang berintikan kendala dan beberapa peraturan
    yang dinilai menghambat UMKM sebagai berikut:

    1. Sertifikasi dan Labelisasi Benih/Bibit. Terdapat beberapa peraturan yang dinilai
       kurang mendukung antara lain:

       a. Perda Pemprov No. 4 tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Pelayanan dan Pengawasan
          Mutu Barang.

       b. Perda No. 19 tahun 2004 tentang Retribusi, Registrasi usaha Prevenian, Sertifikasi
          dan Pengujian Benih Tanaman serta Penggunaan sarana proteksi tanah.

       c. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.36/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang
          Perizinan Usaha Perkebunan.

       d. Permentan No.39/OT/140/8/2007 Tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih
          Unggul.

       Perda dan Perpus ini dinilai tidak kondusif bagi UMKM dalam usaha penangkar benih
       karet, sawit, dan padi. Isu strategis dalam berusaha adalah mahalnya harga bijih/bibit
       sawit, adanya bejih/bibit illegal (palsu).

    2. Sertifikasi Lahan. Keterbatasan dana bantuan sertifikasi lahan, birokrasi dalam
       pengurusan sertifikat, mahalnya biaya pengurusan sertifikat, dan lemahnya koordinasi
       lintas sektoral menyebabkan sebagian besar UMKM tidak bankable, karena terkendala
       agunan pinjaman.

    3. Skim Kredit UMKM. Skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ketahanan Pangan
       dan Energi (KKPE) belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat dan UMKM.

    4. Distribusi Pupuk. Sering terjadi kelangkaan pupuk pada saat musim tanam hal ini
       mengganggu hasil panen. Kelangkaan pupuk terjadi antara lain karena lemahnya fungsi
       perencanaan, koordinasi, dan pengawasan dalam mata rantai distribusi pupuk
       bersubsidi.

    5. Perizinan Usaha. Untuk usaha mikro dan kecil umumnya tidak memerlukan izin usaha.
       Namun bagi UMKM yang mau akses ke perbankan umumnya memerlukan perizinan,
       seperti: SIUP, TDP, SITU, dan NPWP. Proses memperoleh perizinan usaha rumit, lama
       dan biayanya mahal.

    Rekomendasi

    A. Kepada Pemerintah Propinsi

    1. Peraturan Pusat yang menyangkut sertifikasi benih dan pembibitan yang selanjutnya
       diatur dalam Perda Propinsi secara bertahap perlu dilimpahkan kepada Kabupaten/kota,
       karena untuk lebih mendekatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat
       sesuai semangat otonomi daerah.



2                  Kajian Ekonomi Regional Propinsi Sumatera Selatan Triwulan IV 2008
                                                                                     Suplemen 4




2. Dalam jangka pendek Pemerintah propinsi perlu membuka kantor perwakilan
   administrasi di kabupaten yang mengurus dokumen sertifikasi dan labelisasi bibit karet
   serta program pelatihan SDM terkait sertifikasi benih/bibit.

3. Pemda perlu mengusulkan kepada Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian untuk
   menerbitkan produk hukum yang mengharuskan perusahaan penghasil bijih sawit
   untuk memberikan layanan khusus pengadaan bijih sawit bagi UMKM.

4. Dalam distribusi pupuk bersubsidi perlu ditingkatkan fungsi perencanaan, koordinasi,
   pengawasan, dan penegakan hukum (law enforcement) agar kasus kelangkaan pupuk
   di daerah dapat diatasi.

5. Pemprop perlu memfasilitasi Pengembangan sentra pengadaan bijih/benih/bibit unggul
   bersertifikat secara perwilayahan.

6. Pemprop perlu memperbanyak sentra penangkaran benih/bibit berlabelisasi yang
   dikelola oleh kelompok tani.



B. Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Pemkab/Pemkota perlu meningkatkan forum koordinasi lintas dinas, lintas sektoral
   dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat dalam pembinaan dan
   pengembangan UMKM di daerahnya.

2. Pemkab/Pemkot perlu meningkatkan alokasi dana bantuan sertifikasi tanah bagi UMKM
   dalam APBD tahunannya.

3. Pemkab/Pemkot perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi perda terkait UMKM baik
   melalui program temu wicara/pelatihan UMKM maupun informasi melalui media cetak
   dan elektronika.

4. Bagi Pemkab yang belum memiliki LPKD (Lembaga Penjamin Kredit Daerah) perlu
   mempertimbangkan berdirinya lembaga seperti itu di daerahnya agar aksesibilitas
   UMKM kepada sektor perkreditan dapat ditingkatkan dalam rangka mendukung
   pengembangan UMKM di daerahnya.

5. Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/ Kota perlu mempertimbangkan kemungkinan
   pembuatan Perda-perda baru, yaitu:

   a. Perda yang khusus mengatur Pembinaan dan Pengembangan usaha UMKM;

   b. Perda yang mengatur tentang fasilitasi dan insentif bagi perusahaan yang
      memproduksi benih/bijih/bibit berkualitas, termasuk pengadaan lahannya.

   c. Perda pengembangan usaha perkopian (perkebunan dan industri pengolahan skala
      UMKM) di Lahat dan Pagar Alam;

   d. Perda tentang Pengembangan Usaha Padi (usaha penangkaran benih lokal, harga
      gabah pada saat panen raya, dan pengadaan pupuk);


                Kajian Ekonomi Regional Propinsi Sumatera Selatan Triwulan IV 2008                3
      Suplemen 4




       e. Perda tentang Pengembangan Usaha Sapi di Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir
          (sebagai insentif bagi usaha pembiakan sapi);

       f.   Perda tentang Rumah Potong Hewan di Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir;

       g. Perda tentang Pengembangan Usaha Ternak Ayam;

       h. Perda yang menyangkut Penjaminan Kredit dari Pemkab/Pemkot bagi UMKM untuk
          akses kepada perbankan;

       i.   Perda Tentang Pendirian Pusat atau Balai Pembibitan di kabupaten/kota, untuk
            menghasilkan benih/bibit dan pelatihan sertifikasi bagi petani;

       j.   Perda Tentang Pengaturan Pelayanan Perizinan Satu Atap;

       k. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah yang berfungsi menampung pembelian beras
          dan/atau kopi dan sawit pada saat panen raya;

    C. Kepada Pemerintah Pusat

    1. Pemerintah pusat perlu meningkatkan alokasi bantuan dana untuk Program sertifikasi
       lahan bagi UMKM, agar jumlah UMKM yang bankable meningkat.

    2. Pemerintah pusat perlu meningkatkan sosialisasi dan pemberian informasi mengenai
       peraturan pusat kepada UMKM.

    3. Perum Bulog perlu meningkatkan pembelian beras pada musim panen raya.

    4. Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kemudahan impor biji benih sawit
       bersertifikat untuk UMKM.

    5. Pemerintah pusat perlu mengeluarkan kebijakan baru dalam upaya mengatasi
       kelangkaan pupuk bersubsidi.




4                  Kajian Ekonomi Regional Propinsi Sumatera Selatan Triwulan IV 2008