Mahasiswa dan Pendidikan Politik

Document Sample
Mahasiswa dan Pendidikan Politik Powered By Docstoc
					Mahasiswa dan Pendidikan Politik
Oleh : Adi Surya Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumedang Mahasiswa FISIP Unpad Apakah mayoritas masyarakat Indonesia sudah melek berpolitik ? Pertanyaan ini menarik, setelah bangsa ini lepas dari penjajahan selama 32 tahun orde baru berkuasa dan sudah merasakan gelombang demokratisasi. Dalam negara demokrasi, masyarakat adalah aktor utama yang mempengaruhi kebijakan dan mengambil keputusan politik. Doktrin demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Intinya, kedaulatan rakyatlah yang berkuasa. Maka konsekuensi logisnya, rakyat tidak boleh buta politik agar tidak jadi korban pembajakan demokrasi. Rakyat harus paham dan sadar bagaimana seharusnya politik berjalan dan bagaimana caranya agar politik tidak menjadi senjata penyelewengan aspirasi rakyat oleh para pemain dan tikus-tikus politik. Di zaman orde baru, masyarakat tidak boleh cerdas berpolitik. Dengan jargon stabilitas, maka setiap gerakan-gerakan politik rakyat yang berada di luar koridor pemerintah dianggap terlarang. Bahkan, masyarakat dipaksa dan di desain untuk menjadi massa mengambang (floating mass) agar tidak terlibat atau berafiliasi dengan kelompok–kelompok yang berbau politik. Intinya, pada zaman itu, yang mengerti politik adalah penguasa dan segelintir orang yang di cap pemberontak oleh negara. Masyarakat di zaman orde baru hanya dipandang sebagai objek politik yang dibutuhkan sekali dalam lima tahun untuk digiring ke tempat-tempat pemungutan suara. Terjadi juga pembungkaman secara halus terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipatok harus memilih Partai Golkar sebagai harga mati. Intinya, doktrin yang

berlaku pada zaman orde baru adalah “ jika negara ingin kuat, maka rakyat harus lemah”. Lantas, setelah berhasil meruntuhkan otoritarianisme dan memasuki fase demokrasi, bagaimana perkembangan pemahaman rakyat terhadap politik ?. Demokrasi idealnya membawa keterbukaan dan kebebasan. Siapa pun berhak untuk menyampaikan pendapat maupun menyalurkan aspirasinya melalui kelompok tertentu. Di era demokrasi sekarang, sedikit banyak ada kemajuan dalam proses pendidikan politik di masyarakat. Ini terlihat dari perilaku masyarakat yang sudah mulai lebih kritis dan tanggap terhadap perilaku elit-elit politik. Namun, walau pun ada kemajuan, belum sepenuhnya dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia sudah melek politik. Setidaknya, fenomena golput bisa menjelaskan bahwa ada semacam frustasi bahkan anti politik dan ketidakpahaman terhadap demokrasi itu sendiri. Lebih parah lagi, ada semacam opini publik yang beredar di masyarakat yang meyakini bahwa politik adalah kotor. Lantas, jika masyarakat sudah beranggapan politik adalah cara meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, bagaimana kita merubah pandangan-pandangan mendasar masyarakat agar sadar politik ?. Fenomena buta politik yang terjadi di masyarakat sebenarnya bisa dijembatani oleh golongan masyarakat yang memiliki pengetahuan di atas rata-rata orang awam. Dalam hal ini, peran mahasiswa dituntut menjadi penyambung lidah rakyat sebagai bentuk pengejawantahan Tri Darma Perguruan Tinggi. Mahasiswa dengan potensinya bisa memainkan peranan penting dalam menginformasikan hak dan kewajiban berpolitik sebagai warga negara. Dalam struktur sosial, mahasiswa bisa dikelompokkan menjadi kelas

menengah yang menjembatani antara negara dengan rakyat. Kelas menengah dianggap orang-orang yang menguasai produksi karya-karya intelektual, kultural,

ekonomi dan mengisi posisi sebagai intelektual publik. Untuk itu sudah menjadi tanggungjawabnya untuk berperan sebagai corong aspirasi kelas bawah ke penguasa. Berangkat dari fenomena di atas, ada beberapa peran yang bisa diambil mahasiswa dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pertama, peran fasilitator. Mahasiswa menjembatani dan memfasilitasi hubungan antara negara dan rakyat . Kedua, peran educator. Dengan tingkat pendidikan mayoritas masyarakat kita yang belum melek politik, maka pendidikan politik bagi masyarakat sebenarnya bisa diambil oleh mahasiswa. Pembentukan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas tentang pemilu di karang taruna, merupakan salah satu contoh pendidikan politik. Ketiga, peran advokat. Ketika proses politik melanggar hak-hak masyarakat, maka mahasiswa juga bisa menjadi pembela hak-hak rakyat. Dengan semakin tingginya kesadaran politik masyarakat, tidak hanya membuat masyarakat lebih kritis, melainkan membuat elite dan parpol pun harus semakin kritis menanggapi permasalahan di masyarakat.