Docstoc

Aplikasi Pelaksanaan Good Governance -Umum- _Litbang_

Document Sample
Aplikasi Pelaksanaan Good Governance -Umum- _Litbang_ Powered By Docstoc
					APLIKASI PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE
dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang mengabdi pada masyarakat, bersih dan anti korupsi

INPRES Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dalam bentuk jasa atau perijinan melalui transparansi&standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan2, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan-pungutan liar. 2. Menetapkan program&wilayah yg jadi lingkup tugas, &tanggungjawabnya sbg program dan wilayah bebas korupsi. wewenang

3. Melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan
4. Menerapkan kesederhanaan baik dalam kedinasan maupun kehidupan pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan Negara 5. Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.

INPRES Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi
6. Melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggujawab masing-masing. Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif dilingkungannya.

7.

8. Khusus kepada Gubernur dan Bupati/Walikota
●

Menerapkan prinsip-prinsip tata dilingkungan pemerintah daerah.

kepemerintahan

yang

baik

●

Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya.

●

Bersama-sama dengan DPRD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan Negara baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Koordinasi
(Pasal 7)

UU No. 30 Tahun 2002
Supervisi
(Pasal 8)

Tugas KPK
(Pasal 6)

Penyelidikan, Penyidikan, & Penuntutan
(Pasal 11)

Pencegahan
(Pasal 13 )

Monitoring
(Pasal 14 )

Gambaran Good Governance

Menerapkan prinsip GG:

Tujuan Nasional

• Akuntabilitas • Transparansi • Keterbukaan • Rule of Law • Partisipasi • Ketanggapan • Efisiensi & efektivitas • Equity • Visi strategis

-Eksekutif : Managerial Accountability -Legislatif : Public Accountability -Yudikatif : Public Accountability

State

Pembangunan Nasional: • Input • Output • Outcomes • Benefit • Impact

Interaksi Sinergiskonstruktif

Society
-LSM -Org keagamaan -Keluarga -Masyarakat lain

Private sector
-BUMN -Perusahaan swasta -KADIN

PRAKTEK GOOD GOVERNANCE (GG)
Pelayanan Terpadu Partisipasi Masyarakat Pengaduan Masyarakat Anggaran berbasis Kinerja Pengadaan Barang&Jasa
Rasionalisasi Struktur Organisasi Pemerintah Daerah

Kesehatan Pelayanan Publik Pendidikan Revolving Fund

Keuangan
Administrasi

Tunjangan Daerah Giro to Giro LAKIP

Performance Agreement

Penegakan Hukum

Pakta Integritas

CATATAN PENTING GOOD GOVERNANCE
Key Success Good Governance: Komitmen Pimpinan (syarat mutlak) Legalisasi Sistem yang baku
Pelaksanaan GG sebaiknya dilakukan secara bertahap, tidak harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Beberapa jenis praktek GG hendaknya dilaksanakan secara berkaitan dan saling berhubungan Harus ada GG yang menjadi pionir atau pendahulu yang diterapkan (a quick win),setelah pionir eksis, selanjut nya menyusul penerapan jenis-jenis GG yang lain.


Tujuan pionir adalah: untuk menanamkan kepercayaan kepada masyarakat, penyelenggara pemerintahan dan sektor swasta bahwa penerapan GG dalam suatu daerah menguntungkan semua pihak

Quick Win Tips
Merebut hati masyarakat:  Pelayanan Publik:  Pelayanan Terpadu  Pendidikan  Kesehatan  Dana bergulir (Revolving Fund)  Pakta Integritas:Pelayanan Terpadu,Pengadaan Barang&Jasa,Tupoksi  Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pembangunan Merebut hati aparat:  Tunjangan kesejahteraan, sebaiknya dikaitkan dengan kinerja  Performance Agreement/Perjanjian Kinerja,sebaiknya dikaitkan dengan
insentif/tunjangan kesejahteraan

Pencegahan Korupsi:  Pengadaan Barang dan Jasa  Anggaran Berbasis Kinerja  Giro to Giro  Pakta Integritas Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan: Rasionalisasi Struktur Organisasi, LAKIP

1. PELAYANAN TERPADU
(Perijinan dan Non Perijinan)

Deskripsi


Adalah sebuah sistem pelayanan perijinan dan non perijinan melalui satu pintu/tempat.



Diperlukan Dasar hukum untuk pendirian dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu dalam bentuk Perda atau SK Kepala Daerah (Bupati, Walikota)
Biasanya dalam bentuk Dinas, Kantor, Unit atau Pos 1. Jenis Perijinan yang dilayani: IMB,HO,SIUP,TDP,IUI,Ijin Usaha, dll 2.Jenis Non Perijinan: Akte lahir,kawin,mati;KTP;Kartu Keluarga,dll Transparan dalam hal biaya, waktu penyelesaian, dan prosedur


 

Besar Biaya, waktu penyelesaian dan prosedur untuk setiap jenis perijinan/non perijinan dicantumkan di brosur, ditempel di ruang tunggu dan dijelaskan oleh customer service pada saat masyarakat akan mengurus perijinan

Waktu penyelesaian adalah 1-12 hari kerja (2 minggu)

1. PELAYANAN TERPADU
(Perijinan dan Non Perijinan)
Deskripsi  Prosedur Pelayanan Terpadu:



Memiliki alat evaluasi tingkat kepuasan pelayanan, melalui pengisian kuesioner yang dilakukan oleh masyarakat penerima layanan seusai menerima pelayanan.

1. PELAYANAN TERPADU
(Perijinan dan Non Perijinan)
Analisa Pelayanan Terpadu efektif mencegah terjadinya kontak antara penerima layanan dan Unit Pengelola Teknis. Seluruh urusan harus melalui Front Office sebagai penghubung. Biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan yang ditetapkan. Dengan prosedur tersebut tindakan suap (yang biasa diberikan oleh penerima layanan kepada pemberi layanan) dapat dicegah. Apabila sistem pelayanan berada dalam satu gedung (front office, pengelola teknis dan pejabat berwenang), prosedur pelayanan harus tetap satu pintu. Seluruh permohonan harus melalui front office. Unit pengelola seharusnya ditempatkan di ruangan lain yang tidak terlihat oleh calon penerima layanan (supaya tidak ada kontak), sehingga peluang suap tetap tidak ada.

1. PELAYANAN TERPADU
(Perijinan dan Non Perijinan)
Sampel Daerah Pelaksana Pelayanan Terpadu Solok
Nama: Pos Pelayanan Satu Pintu Plus (Posyantu +):32 perijinan&non perijinan Plus, karena pelayanan selain melalui Posyantu juga melalui Pos dan Giro (dalam rangka menjangkau masyarakat di daerah terpencil) Petugas Layanan berada di bawah tupoksi Bagian Pemerintahan Sekda Kab. Posyantu merupakan front office, tempat masyarakat bertransaksi. Proses teknis masih dilakukan di Unit Kerja Teknis (Satu Pintu) Petugas Layanan harus menandatangani pakta integritas, untuk menjamin kejujuran dalam pelaksanaan tugas Secara rutin melakukan up-grade terhadap kualitas pelayanan melalui pengisian kuesioner oleh masyarakat pengguna layanan

Pekanbaru
Nama: Kantor Pelayanan Terpadu (KPT):32 perijinan dan non perijinan Lokasi Layanan menempati gedung yang megah dan nyaman (ber AC) Petugas Layanan merupakan pegawai Kantor. KPT merupakan pelayanan 1 atap, seluruh proses dilakukan dalam 1 lokasi, tapi belum 1 pintu. Artinya, masyarakat masih ada peluang untuk bertemu dengan unit kerja teknis di KPT Secara rutin up-grade terhadap kualitas pelayanan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1. PELAYANAN TERPADU
(Perijinan dan Non Perijinan)
Sampel Daerah Pelaksana Pelayanan Terpadu Surakarta
Nama: Unit Pelayanan Terpadu(UPT):10 jenis perijinan Jangka waktu pelayanan sangat cepat, paling lama 6 hari Petugas direkrut dari instansi teknis melalui seleksi dengan status diperbantukan ke UPT. Dipimpin oleh Koordinator, merangkap sebagai Kabag. Organisasi Sekda. Petugas front office memakai seragam eksklusive, layaknya customer service sebuah bank. Seluruh front office bisa melayani seluruh jenis perijinan UPT merupakan pelayanan 1 pintu dan atap, artinya seluruh proses dilakukan di UPT, mulai dari penerimaan berkas,proses teknis, penandatanganan sampai penyerahan dokumen ke masyarakat Dibuat sekat pembatas antara petugas front office dan pelaksana teknis untuk menghindari kontak langsung antara masyarakat dengan pelaksana teknis Memberikan layanan perijinan secara multiple (sekaligus). Misal ada 3 perijinan yang harus diurus (IMB,HO,SIUP). Waktu penyelesaian ke 3 jenis perijinan tersebut maksimal adalah waktu terlama dari ke3 jenis perijinan tsb. Dalam 2 bulan pertama di 2006, beberapa perijinan memberikan pendapatan lebih dari 30% dari target tahunan yang ditetapkan unit kerja teknis.

1. PELAYANAN TERPADU
(Perijinan dan Non Perijinan)
Sampel Daerah Pelaksana Pelayanan Terpadu Sragen
Nama: Kantor Pelayanan Terpadu (KPT):52 perijinan dan 10 non perijinan Memiliki sertifikat ISO 9000-2001 dari SUCOFINDO Petugas Layanan merupakan pegawai Kantor dengan kualitas bersaing dengan karyawan swasta di bidang Jasa (Perbankan).Karyawan mendapatkan pelatihan Peningkatan Kualitas SDM secara intensif dan berkesinambungan. Struktur Organisasi sangat ramping dan efisien. KPT merupakan pelayanan 1 pintu dan atap. Unit Kerja Teknis mewakilkan Tim Teknis di KPT. Tandatangan Perijinan oleh Kepala Kantor KPT (Eselon III). Memberikan layanan perijinan secara multiple (sekaligus). Misal ada 3 perijinan yang harus diurus (IMB,HO,SIUP). Waktu penyelesaian ke 3 jenis perijinan tersebut maksimal adalah waktu terlama dari ke3 jenis perijinan tsb. KPT Sragen meng-gratiskan biaya perijinan bagi investor/pelaku usaha pemula. Tujuannya adalah untuk menarik minat masyarakat melakukan kegiatan usaha sehingga mengembangkan perekonomian kab. Sragen Berdasarkan survey oleh lembaga internasional independen, KPT Sragen mampu menyelesaikan setiap jenis perijinan 30% lebih cepat dari waktu yang ditetapkan. Keberadaan KPT mampu menaikkan PAD Kab. Sragen 250%. Merupakan salah satu KPT Percontohan di Indonesia

1. PELAYANAN TERPADU
(Perijinan dan Non Perijinan)
Tanggapan Stakeholders terhadap Pelayanan Terpadu Berdasarkan hasil kuesioner (IKM dan evaluasi rutin), secara umum masyarakat penerima layanan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pelayanan Terpadu Berdasarkan wawancara, Masyarakat/Investor menyatakan bahwa Pelayanan Terpadu transparan dalam menetapkan biaya, prosedur dan waktu penyelesaian perijinan dan non perijinan.


Berdasarkan wawancara, masyarakat/investor menganggap bahwa kehadiran Pelayanan Terpadu memudahkan mereka dalam mengurus perijinan dan non perijinan (lebih cepat, lebih murah dan lebih praktis)
Harapan masyarakat untuk perbaikan Pelayanan Terpadu:

Seluruh jenis perijinan dan non perijinan termasuk yang dilayani oleh instansi vertikal sebaiknya bisa dilayani bersama di “Pelayanan Terpadu”

2. GIRO TO GIRO (G to G) (Proses Pencairan SPMU)
Deskripsi


Adalah jenis pelayanan satu pintu yang diberikan kepada unit kerja pengguna anggaran/pihak ketiga sehubungan dengan pencairan dana (APBD) program kerja tahunan, melalui transfer antar rekening. Diperlukan Dasar Hukum untuk proses pelaksanaannya dalam bentuk Perda atau SK Kepala Daerah (Bupati, Walikota atau Gubernur) Biasanya di bawah koordinasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Tidak ada kontak langsung antara petugas yang mengurus pencairan SPMU dan unit kerja/ rekanan, karena unit kerja/rekanan hanya berhubungan dengan customer service Tidak ada dana cash yang diberikan atau diterima, karena pihak yang bersangkutan tidak ada yang memegang uang cash. Pencairan uang dilakukan sendiri oleh pemegang kas masing-masing unit kerja/rekanan/pihak ketiga dengan bilyet/cek



 





2. GIRO TO GIRO (G to G) (Proses Pencairan SPMU)
Deskripsi


Proses pelaksanaan Giro to Giro:

2. GIRO TO GIRO (G to G) (Proses Pencairan SPMU)
Analisa


Dengan G to G petugas yang mengurusi SPMU bisa bekerja lebih fokus, tidak ada unit kerja yang minta didahulukan dengan berusaha menyuap. Tidak ada kontak langsung antara petugas dan unit kerja/rekanan. Tidak ada dana cash yang diberikan atau diterima, karena pihak yang bersangkutan tidak ada yang memegang uang cash. Sistem G to G menciptakan proses pencairan dana yang cepat dan efisien Sistem G to G menutup peluang untuk melakukan korupsi/suap





2. GIRO TO GIRO (G to G) (Proses Pencairan SPMU)
Sampel Daerah Pelaksana G to G Solok
Kewenangan penuh dan paling tinggi (penandatanganan penerbitan SPMU) dipegang oleh Kabid. Penatausahaan BPKD Kewenangan paling tinggi yang diberikan kepada Kabid Penatausahaan BPKD memberikan implikasi positif. Kabid lebih bertanggungjawab dalam menyelesaikan tugas shg pengawasan kepada staff lebih baik. Kepala BPKD dan bupati lebih mudah menegur dan memberikan sanksi apabila kabid melakukan penyelewengan (karena sudah dipastikan kepala BPKD dan Bupati tidak terlibat di dalamnya) Untuk menjamin kejujuran petugas menandatangani pakta integritas. untuk tidak menerima suap, petugas

Bila unit kerja/rekanan tidak puas dengan pelayanan G to G, bisa komplain langsung pada Kabid Penatausahaan dan kepala BPKD atau Bupati by telpon

Propinsi Gorontalo
Prosedur penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang lebih efisien adalah hasil dari Program GG Prop.Gorontalo: Reorganisasi dan Tata Kerja Penerbitan SPM (SPMU) oleh Kepala Satker dan Kabag. Keuangan pada masingmasing Satker dengan batas otorisasi sebagai berikut:

≤ Rp 500 juta oleh Kabag. Keuangan, > Rp 500 juta oleh Kepala Satker

2. GIRO TO GIRO (G to G) (Proses Pencairan SPMU)
Tanggapan Stakeholders terhadap Giro to Giro Berdasar hasil wawancara, seluruh unit kerja responden merasakan kemudahan pencairan dana melalui sistem Giro to Giro Rekanan dan unit kerja tidak perlu meninggalkan uang (uang terimakasih) kepada petugas yang mengurus pencairan dana karena Unit kerja/rekanan memang tidak pegang uang cash (yang mereka pegang adalah bilyet/giro) Papan informasi prosedur pelayanan dan waktu pencairan dana di atas loket G to G merupakan alat komunikasi yang efektif antara unit kerja/rekanan dengan Petugas yang mengurus pencairan dana.

3. TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Deskripsi


Adalah Pemberian Tambahan Pendapatan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah (Propinsi/Kota/Kabupaten)
Diperlukan Dasar hukum untuk Penetapan dan Pelaksanaannya dalam bentuk SK Kepala Daerah (Gubernur/ Bupati/Walikota). Teknis pembayarannya biasanya tidak bersamaan dengan gaji. Besar Tunjangan Kesejahteraan yang diberikan kepada setiap pegawai berbeda, tergantung kebijakan daerah bersangkutan Dana Tunjangan Kesejahteraan berasal dari sumber pendapatan daerah yang sah, biasanya berasal dari honor-honor proyek/kegiatan yang dianggarkan di APBD Secara umum, tunjangan kesejahteraan akan meningkatkan pendapatan total pegawai staf dan fungsional, dan menurunkan pendapatan total pejabat (eselon III ke atas), karena tidak ada honor proyek/kegiatan lagi yang diterima Pada tahap awal pemberian tunjangan kesejahteraan dikaitkan dengan absensi pegawai, tahap selanjutnya biasanya dikaitkan dengan kinerja pegawai bersangkutan



 







3. TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Analisa
Honor proyek/kegiatan yang dialihkan ke Tunjangan Kesejahteraan, memberikan manfaat:


Menghilangkan rasa iri di antara pegawai yang sering terlibat dalam proyek dan yang tidak pernah terlibat dalam proyek (karena tupoksi memang tidak memungkinkan) Memberikan tambahan pendapatan, terutama untuk pegawai staff dan fungsional termasuk honorer, sehingga tercipta 'pemerataan pendapatan' secara proporsional Menunjukkan rasa kebersamaan, karena 'kerelaan' dari pejabat yang dengan ikhlas 'pendapatannya berkurang' demi untuk 'menambah pendapatan' staf





Tunjangan Kesejahteraan yang diberikan dengan berdasarkan absensi dan kinerja individu memberikan manfaat:


Meningkatkan produktivitas dan semangat kerja pegawai di lingkungan pemerintah daerah

Tidak ada lagi istilah “meja air mata” dan “meja mata air”

Hal positif dari tunjangan daerah adalah adanya ketenangan bathin bagi aparat karena menerima tunjangan secara legal.

3. TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Sampel Daerah yang Menerapkan Tunjangan Kesejahteraan
Solok
Proses pemberian tunjangan kesejahteraan dikaitkan dengan absensi dan pakta integritas.  Tidak hadir 1 hari tanpa keterangan, tunjangan dipotong 4%, 2 hari 8%, dst  Melanggar pakta integritas beresiko tidak dibayar tunjangannya

Rencananya, di tahun mendatang pemberian tunjangan kesejahteraan akan dikaitkan juga dengan kinerja individu (selain absen dan pakta integritas yang sudah berjalan)
Contoh nilai tunjangan kesejahteraan sebagian pegawai di lingkungan Pemkab. Solok
Nila i Pe ne rim a a n/Bula n Kom pone n (Rupia h) Bupati 4 500 000 Eselon III/a 1 250 000 Eselon IV/a 400 000 Kepala Sekolah SD – SMA/SMK 200 000 – 325 000 Guru PNS, Staf Non Eselon/Fungsional 150 000 Guru PTT, Guru Bantu, PTT 100 000 Pimpinan Kegiatan/AL pada Kantor Kecamatan 600 000 Petugas Pelaksana Satu Pintu 300 000

3. TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Sampel Daerah yang Menerapkan Tunjangan Kesejahteraan
Pekanbaru
Proses pemberian tunjangan kesejahteraan dikaitkan dengan absensi  Tidak hadir 1 hari tanpa keterangan, tunjangan dipotong 4%  Batas maksimum ketidakhadiran 10 kali (40%)/tahun tunjangan kesejahteraan masih bisa dibayarkan  tidak hadir lebih dari 10 sepuluh) kali atau 40 % tanpa keterangan dalam 1 (satu) bulan TPPK yang bersangkutan tidak dibayarkan dengan penjatuhan hukuman disiplin sesuai PP No. 30 Tahun 1980. Contoh nilai tunjangan sebagian pegawai di lingkungan Pemko. Pekanbaru
Uraian Jum lah diterim a/bulan Jum lah 2006 2005 Pegawai (Rp) (Rp) 8.174 1 20.000.000 42.000.000 1 10.000.000 22.500.000 144 2.000.000 7.000.000 592 1.250.000 2.000.000 2.312 750.000 500.000 5.124 750.000 250.000 Selisih Penerim aan Keterangan (Rp) -22.000.000 -12.500.000 -5.000.000 -750.000 250.000 500.000 (%) -110,00% -125,00% -250,00% -60,00% 33,33% 66,67% Turun Turun Turun Turun Naik Naik

Walikota Eselon II a Eselon III a Eselon IV a Staf Non Fungsional Guru/Staf Fungsional

3. TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Sampel Daerah yang Menerapkan Tunjangan Kesejahteraan
Propinsi Gorontalo
Proses pemberian tunjangan kesejahteraan dikaitkan dengan absensi dan kinerja, dengan komponen:
Kom pone n Pe nila ia n A. Disiplin B. Prestasi Kinerja
–

Bobot 2005 2006 60,00% 30,00% 40,00% 70,00%

Contoh nilai tunjangan sebagian pegawai di lingkungan Pemprov. Gorontalo
N ila i Tunja nga n pe rbula n JABATAN ( Rp) Gubernur 10000000 Wakil Gubernur 9000000 Sekret aris Daerah 8000000 Eselon II A 6500000 Eselon II B 4000000 Eselon III 2500000 Eselon IV 1250000 St aff 750000 Tenaga Kont rak 500000

3. TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Sampel Daerah yang Menerapkan Tunjangan Kesejahteraan
Kabupaten Jembrana
Dengan diberlakukannya pemberian tunjangan kesejahteraan daerah Kab. Jembrana, segala honor dihapuskan kecuali honor terkait pekerjaan lintas bidang/bagian. Untuk Guru, selain tunjangan per bulan diberikan pula tunjangan mengajar yang diberikan sesuai dengan jumlah jam mengajar. Contoh nilai tunjangan sebagian pegawai di lingkungan Pemkab. Solok

Kom p on e n Bupat i Sekda Eselon II (Asist en, Kadinas, Kaadan) Eselon III (Ka Kant or, Kabag, Cam at ) Eselon IV(Lurah) Audit or Ahli Madya Fungsional Arsiparis St af Pegaw ai Negeri Sipil Pegaw ai Harian Pejabat St rukt ural SD s/d SMA J am Mengajar J am m engajar ekst ra

N i la i Pe n e ri m a a n /b ln ( Ru p i a h ) 7 500 000 3 500 000 2 500 000 2 000 000 1 000 000 500 000 250 000 200 000 100 000 15 000 – 175 000 5 0 0 0 /jam 5 0 0 0 /jam

3. TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Sampel Daerah yang Menerapkan Tunjangan Kesejahteraan
Kabupaten Jembrana
Dengan diberlakukannya pemberian tunjangan kesejahteraan daerah Kab. Jembrana, segala honor dihapuskan kecuali honor terkait pekerjaan lintas bidang/bagian. Untuk Guru, selain tunjangan per bulan diberikan pula tunjangan mengajar yang diberikan sesuai dengan jumlah jam mengajar. Contoh nilai tunjangan sebagian pegawai di lingkungan Pemprov. Gorontalo

Kom p on e n Bupat i Sekda Eselon II (Asist en, Kadinas, Kaadan) Eselon III (Ka Kant or, Kabag, Cam at ) Eselon IV(Lurah) Audit or Ahli Madya Fungsional Arsiparis St af Pegaw ai Negeri Sipil Pegaw ai Harian Pejabat St rukt ural SD s/d SMA J am Mengajar J am m engajar ekst ra

N i la i Pe n e ri m a a n /b ln ( Ru p i a h ) 7 500 000 3 500 000 2 500 000 2 000 000 1 000 000 500 000 250 000 200 000 100 000 15 000 – 175 000 5 0 0 0 /jam 5 0 0 0 /jam

3. TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Tanggapan Stakeholders terhadap Tunjangan Kesejahteraan Pendapat Pejabat: Nilai tunjangan kesejahteraan bila dibandingkan dengan honor jumlahnya memang lebih kecil, tetapi tunjangan memiliki unggulan dalam hal kepastian penerimaan per bulannya, sehingga memudahkan pejabat menentukan perencanaan ekonomi di bulan-bulan berikutnya (menyekolahkan anak, kredit rumah, dsb)

Pendapat Pegawai Biasa: Tunjangan kesejahteraan meningkatkan pendapatan per bulannya dan menambah semangat kerja karena merasa dihargai oleh pemerintahnya
Secara umum pemberian tunjangan kesejahteraan menghilangkan rasa iri diantara para aparat, karena tidak ada lagi yang terima honor proyek/kegiatan. Seluruh pegawai bekerja sesuai dengan tupoksinya. Sebaiknya nilai tunjangan dinaikkan secara berkala, mengikuti inflasi.

4. PAKTA INTEGRITAS
Deskripsi Adalah pernyataan untuk tidak menerima dan memberi dalam bentuk apapun secara ilegal dalam kaitan pelaksanaan tugas. Tujuannya adalah mengangkat harkat dan martabat serta citra pejabat dan PNS Pemkab/Pemkot/Pemprov bebas dari praktek KKN Diperlukan Dasar Hukum untuk pelaksanaannya dalam bentuk Perda atau SK Kepala Daerah (Bupati, Walikota atau Gubernur) Pihak yang harus menandatangi pakta integritas:
 

Sektor Layanan Publik: Aparatur pemerintah pemberi layanan Pengadaan Barang dan Jasa: Pimpinan Unit Kerja, Pemegang Kas, Perencana/Konsultan, Panitia Lelang, Pimpro/Pimke, Kontraktor/ penyedia barang dan jasa, Pengawas Lapangan Pejabat dan Aparatur Pemerintah



4. PAKTA INTEGRITAS
Deskripsi

Proses Pelaksanaan:
Setiap pejabat/petugas yang dilantik, harus menandatangani pakta integritas


Penggunaan Pakta Integritas:

Digunakan sebagai 'peringatan atau rambu' dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksinya.
Sanksi Pelanggaran Pakta Integritas: Ada sanksi tegas yang diberlakukan bila pegawai melakukan pelanggaran terhadap pakta integritas

4. PAKTA INTEGRITAS
Deskripsi

Contoh Pakta Integritas

4. PAKTA INTEGRITAS
Analisa GG Pakta Integritas harus diterapkan diseluruh unsur pemerintahan (daerah) karena merupakan salah satu unsur dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih Pelaksanaan pakta integritas di setiap daerah penting dilakukan, karena pakta integritas berkaitan dengan punishment apabila ada pelanggaran Pakta Integritas selalu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan GG yang lain, karena berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab pihak terkait di masing-masing GG tersebut. Manfaat yang dirasakan dengan adanya pakta integritas: 1. Menurunkan peluang korupsi (termasuk kolusi dan nepotisme)

2. Meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tupoksi 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan

4. PAKTA INTEGRITAS
Sampel Daerah yang menerapkan pakta integritas Solok Pakta integritas sudah dilaksanakan secara menyeluruh (seluruh pegawai di lingkungan pemkab. Solok) Pengawasan pelanggaran terhadap pakta integritas pejabat dan aparatur dilakukan secara internal (Bawasda) dan pihak luar (ICW,IPW, LSM lain) serta pengaduan masyarakat melalui Kotak Pos . perasaan tenang walaupun diawasi oleh banyak pengawas independen karena semua yang dilakukan sesuai dengan prosedur (sebagai dampak pakta integritas yang diterapkan) Bila ada laporan pelanggaran pakta integritas, langsung ditindaklanjuti. Tindakan paling tegas dapat berupa penurunan jabatan

4. PAKTA INTEGRITAS
Tanggapan Stakeholders terhadap Pakta Integritas Berdasarkan hasil wawancara, pakta integritas merupakan alat kemudi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang berkaitan dengan kepentingan pemerintahan kabupaten/Kota/Propinsi Sanksi yang diterapkan bila melanggar pakta integritas mampu memberi efek jera (untuk sanksi turun jabatan) bagi pelanggar atau sebagai peringatan bagi yang belum pernah melakukan pelanggaran Secara bathin, adanya pakta integritas membuat hati lebih tenang karena seluruh tugas dan tanggungjawab dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bebas dari korupsi.

5. PENGADAAN BARANG DAN JASA
Deskripsi Adalah sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mengacu pada standart nasional Untuk efektifitas pelaksanaan, perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab/Pemkot berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota Sistem Pelaksanaan:
1) APBD disyahkan, ditetapkan pemaketan (lelang umum,penunjukan langsung,swakelola) 2) Pembentukan panitia. Dalam kepanitiaan tersebut anggota berasal dari unit kerja yang beragam/berbeda 3) SK Panitia ditandatangani oleh Pimpinan Kegiatan 4) Pembukaan penawaran, seleksi 5) Penetapan pemenang 1,2,3. Kepada setiap peserta diklarifikasi mengenai sebab2 gagal, kesalahan, dsb. Klarifikasi akan mengurangi komplain dari peserta lelang 6) Penetapan pemenang lelang oleh Pimpinan Kegiatan 7) Tandatangan kontrak, sebaiknya hanya sampai pada kepala dinas, bupati tidak terlibat 8) Pencairan dana 9) Pelaksanaan pekerjaan 10)Pengawasan oleh unit kerja bersangkutan 11)Serah terima pekerjaan

5. PENGADAAN BARANG DAN JASA
Analisa
Sistem pengadaan barang dan jasa akan lebih baik bila sistem pengawasan berjalan dengan baik. Akan lebih efektif lagi apabila terdapat pengawas eksternal (masyarakat, LSM, dsb). Penerapan Pakta Integritas pada calon rekanan dan panitia kegiatan merupakan alat efektif untuk mencegah korupsi Adanya kesempatan sanggahan pada proses pengadaan barang dan jasa efektif mengurangi protes / pengaduan Adanya batasan wewenang (bupati tidak terlibat), memudahkan bupati untuk mengontrol pekerjaan bawahan

5. PENGADAAN BARANG DAN JASA
Sampel Daerah yang menerapkan GG Pengadaan Barang dan Jasa
Solok Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung (mulai dari pembukaan penawaran sampai selesai pelaksanaan), pengawasan dilakukan secara internal (Bawasda) dan eksternal, misal : IPW,LPPI,API,TI, dll. Pada saat calon rekanan mendaftar(mengambil dokumen lelang), harus menandatangani pakta integritas. Demikian juga dengan panitia lelang (pada saat ditetapkan sebagai panitia). Bupati tidak pernah terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kewenangan sepenuhnya diberikan kepada panitia dan kepala unit kerja (bila kepala unit kerja jadi pimpinan kegiatan) Pencairan dana dari Pemda (BPKD) kepada unit kerja (rekanan) dilakukan melalui Giro to Giro. Dalam G to G tidak ada kontak langsung antara BPKD dengan rekanan. Pencairan uang dilakukan pemegang kas unit kerja/rekanan/pihak ketiga dengan bilyet/cek.

5. PENGADAAN BARANG DAN JASA
Tanggapan Stakeholders terhadap GG Pengadaan Barang dan Jasa


Berdasarkan wawancara, sistem pengadaan barang dan jasa, responden menyatakan sudah berjalan fair, karena semua diberi kesempatan yang sama untuk ikut tender. Adanya penandatanganan pakta integritas memberikan keyakinan kepada rekanan bahwa mereka memang tidak perlu memberikan uang kepada panitia maupun pejabat di lingkungan pemkab/pemkot, apabila mereka memenangkan tender pengadaan barang dan jasa.



8. PARTISIPASI MASYARAKAT
Partisipasi masyarakat adalah mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan Wadah partisipasi masyarakat 1) Musyawarah bersama 2) Musyawarah Pembangunan Tingkat Kabupaten/Kota 3) Musrembang Kecamatan 4) Tim Sinergi Seluruh wadah tersebut dalam pelaksanaannya saling berkaitan

10. REVOLFING FUND
Adalah sistem pembiayaan usaha yang diberikan oleh pemkab kepada usaha kecil melalui sistem pinjaman dengan bunga yang sangat kecil (6%/tahun). Kegiatan pembiayaan ini dilakukan secara berlanjut (dengan terus memutar modal) sehingga jumlah usaha kecil yang dibiayai terus bertambah Diperlukan Surat Keputusan Bupati mengenai Petunjuk Teknis dan Mekanisme Penyaluran dan Pengelolaan Dana Penguatan Modal Usaha Ekonomi Masyarakat Pola Revolfing Mekanisme kegiatan:


Menyusun perencanaan pengembangan usaha untuk dijadikan proposal. Bimbingan teknis dari desa/kecamatan yaitu UPTD Proposal diajukan ke bupati Bupati bentuk tim, tim meninjau ke lapangan tim bahas hasil tinjauan lapangan keluar rekomendasi tim (tolak atau bantu. Yang dibantu, berdasar jenis usaha keluar rekomendasi angka bupati setuju

   




 

pelaku usaha dipanggil, buat perjanjian dan komitmen
Dana cair, difasilitasi KPM, pelaku usaha ambil uang di bank Pelaku usaha mengangsur bisa melalui KPM atau langsung melalui bank

ANALISIS TERHADAP REVOLFING FUND
Revolving Fund mendidik masyarakat dalam hal kedisiplinan dalam mengembalikan pinjaman. Bahwa segala sesuatu tidak bisa diperoleh secara gratis Revolving Fund mampu menggairahkan ekonomi daerah bahkan menumbuhkan jenisjenis usaha baru

TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP REVOLFING FUND

Dapat menghilangkan ketergantungan masyarakat peminjam dari tengkulak

Menguntungkan dan memudahkan masyarakat dalam permodalan, apalagi bila dibandingkan dengan pinjam tengkulak atau bank

Terima kasih


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1687
posted:1/15/2010
language:Indonesian
pages:43