Docstoc

Dana Penunjang Pendidikan STPDN

Document Sample
Dana Penunjang Pendidikan STPDN Powered By Docstoc
					KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2001 TENTANG DANA PENUNJANG PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. bahwa Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi kedinasan di lingkungan Departemen Dalam Negeri bertugas mendidik Praja untuk menghasilkan kader pmpinan pemerintahan yang berwawasan pengetahuan yang luas, kebangsaan, kenegarawanan dan kepamongan serta berdisiplin tinggi, berbudi luhur, profesional dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Bahwa Praja sebagai kader pimpinan pemerintahan yang dididik di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, merupakan asset milik Pemerintah Daerah yang dikirim oleh dan dikembalikan untuk mengabdi di Daerah pengirim, dipandang perlu mendapatkan dukungan penuh untuk menjamin kelangsungan pembiayaannya dengan mengerahkan peran serta seluruh komponen masyarakat di Daerah; c. Bahwa pembiayaan pendidikan praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri saat ini yang disediakan dari anggaran yang bersumber dari APBN tidak tercukupi; d. Bahwa sehubungan denganhal tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Dana Penunjang Pendidikan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri , : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1992, tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988, tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum dilingkungan Departemen Dalam Negeri; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 149 Tahun 1998 , tentang Penyelenggaraan Tata Pembukaan Bendaharawan di Jajaran Departemen Dalam Negeri; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

Mengingat

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-72/A/2000 tanggal 15 Mei 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : : DANA PENUNJANG PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri disingkat STPDN adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1992, tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri; Dana Penunjang Pendidikan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri disingkat DAPPEN adalah dana-dana pendidikan dari daerah otonom yang disampaikan/dibayarkan kepada STPDN dalam rangka pengembangan pendidikan yang dianggarkan dalam masing-masing APBD Presiden dan APBD Kabupaten/Kota; Anggaran DAPPEN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Penunjang Pendidikan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Departemen Dalam Negeri. BAB II DANA PENUNJANG Pasal 2 (1) DAPPEN dihimpun dari Pemerintah Daerah pengirim Praja. (2) Alokasi DAPPEN sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dianggarkan dalam APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Pasal 3 Besarnya DAPPEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. BAB III PEDOMAN POKOK DAPPEN Pasal 4 (1) Tahun Anggaran DAPPEN sama dengan tahun anggaran negara; (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja DAPPEN mencakup semua pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran. Pasal 5 Penyusunan Anggaran Belanja DAPPEN disesuaikan dengan penyusunan angaran belanja DIK/DIP STPDN yang bersumber dari dana APBN.

Pasal 6 (1) Jumlah yang dimuat dalam anggaran DAPPEN merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran; (2) Tidak diperkenankan melakukan tindakan/kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja DAPPEN jika dana untuk membiayai tindakan/kegiatan tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran belanja DAPPEN; (3) Tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja DAPPEN untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja DAPPEN; (4) Pengeluaran atas beban anggaran belanja DAPPEN harus dilakukan berdasarkan bukti atas hak yang sah untuk memperleh pembayaran; (5) Pengeluaran atas beban anggaran DAPPEN didasarkan pada Keputusan Ketua STPDN atau dokumen lain yang diberlakukan sebagai Keputusan Ketua STPDN. Pasal 7 (1) Tata Usaha Keuangan DAPPEN dipisahkan dengan tata usaha keuangan beban DIK/DIP STPDN yang bersumber dari APBN; (2) Sebagai landasan pelaksanaan anggaran belanja DAPPEN dilakukan dengan berdasarkan rencana kegiatan DAPPEN yang ditanda tangani oleh Ketua STPDN. Pasal 8 Ketua STPDN mengatur penyediaan dana untuk membiayai anggaran belanja DAPPEN dalam batasbatas pelaksanaan prinsip anggaran. Pasal 9 Denda atas kelambatan penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak, potongan atau penerimaan lain dengan nama atau bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang harus disetor ke Kas DAPPEN. BAB IV ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAPPEN Pasal 10 (1) Anggaran pendapatan dan belanja DAPPEN ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Ketua STPDN; (2) Anggaran pendapatan dan belanja DAPPEN terlebih dahulu harus disahkan oleh Menteri Dalam Negeri/Sekretaris Jenderal atas nama Menteri. Pasal 11 Pengesahan atau penolakan suatu anggaran pendapatan dan belanja DAPPEN dilakukan secara rinci dan dinyatakan dengan Nota Menteri Dalam negeri. Pasal 12

Perubahan/pergeseran mata anggaran DAPPEN ditetapkan dengan Keputusan Ketua STPDN dan Pengesahannya berlaku ketentuan Pasal 10 Keputusan ini; Pasal 13 Pembayaran Dana Pendidikan kepada STPDN disetor secara langsung melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Ketua STPDN. Pasal 14 Ketua STPDN bertanggung-jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas anggaran pendapatan dan belanja DAPPEN. Pasal 15 Pelaksanaan anggaran DAPPEN dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. hemat, tidak mewah, efesien dan sesuai dengan teknis yang disyaratkan; b. efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi STPDN; c. mengutamakan penggunaan hasil produksi dalam negeri; d. berpedoman pada standarisasi yang berlaku. Pasal 16 (1) Untuk kepentingan pelaksanaan anggaran DAPPEN pada setiap awal tahun anggaran Menteri Dalam Negeri/Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menetapkan pejabat sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas, Pemegang Kas, Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan DAPPEN atas usul dari Ketua STPDN; (2) Atasan langsung Pemegang Kas tidak diperkenankan merangkap sebagai Atasan Langsung Bendaharawan dan Pemegang Kas diperkenankan merangkap sebagai Bendaharawan. Pasal 17 (1) Pemberian tunjangan, honor dan lain sebagainya ditetapkan dengan Keputusan Ketua STPDN; (2) Pemberian tunjangan dan honor sebagaimana dimaksud ayat (1), harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 18 Atas beban anggaran DAPPEN tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan: a. perayaan atau kegiatan hari besar, hari raya, hari ulang tahun/hari jadi dan sebagainya; b. pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk pelbaga peristiwa; c. iklan ucapan selamat dan sebagainya; d. pesta untuk pelbagai peristiwa pada STPDN/Non STPDN; e. pekan Olah Raga; f. pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis/serupa dengan yang tersebut diatas. Pasal 19

Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian, dan sejenisnya dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin. BAB V PENATA USAHAAN DAN PENGAWASAN Pasal 20 (1) Pemegang Kas dan Bendaharawan DAPPEN menyimpan uangnya di Bank pemerintah yang ditunjuk; (2) Pemegang Kas dan Bendaharawan DAPPEN melaksanakan tata pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (3) Setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya Pemegang Kas dan Bendaharawan menyampaikan laporan realisasi penerimaan/pengeluaran yang diketahui atasan langsungnya kepada Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Cq. Kepala Biro Keuangan dan tembusannya kepada Badan Diklat; (4) Atasan Langsung Pemegang Kas/Bendaharawan diwajibkan melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. Pasal 21 (1) Tatacara penerimaan dan pengeluaran DAPPEN ditentukan dengan KeputusanKetua STPDN. (2) Ketua STPDN dapat melimpahkan wewenangnya kepada Pembantu Ketua II sesuai dengan Bidang Tugasnya untuk mengurus keuangan DAPPEN yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua STPDN; Pasal 22 Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri melakukan pengawasan atas pengelolaan DAPPEN sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 23 Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri melakukan monitoring dan evaluasi DAPPEN berdasarkan laporan pemegang Kas dan Bendaharawan. BAB VI PERHITUNGAN ANGGARAN DAPPEN Pasal 24 (1) Setelah anggaran pendapatan dan belanja DAPPEN tahun anggaran berjalan berakhir, dibuat perhitungan anggaran pendapatan dan belanja DAPPEN berdasarkan ketentuan yang berlaku; (2) Perhitungan anggaran dan belanja DAPPEN tahun anggaran bersangkutan ditetapkan dengan Keputusan Ketua STPDN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran; (3) Segera setelah perhitungan anggaran pendapatan dan belanja DAPPEN ditetapkan, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretaris Jenderal untuk memperoleh pengesahan. BAB VII TATA PEMBUKUAN DAPPEN

Pasal 25 (1) Contoh-contoh penyusunan anggaran, tata usaha keuangan, pertanggungjawaban dan penyusunan perhitungan anggaran DAPPEN dibagi dalam empat (4) bagian : a. Tata Pembukuan Penyusunan Anggaran dan perubahan Anggaran disebut Model A yang terdiri dari : A.I Keputusan Ketua STPDN tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja DAPPEN, A.II Rencana Pendapatan DAPPEN, A.III Rekapitulasi Rencana Pendapatan DAPPEN, A.IV Rincian Biaya, penyediaan DAPPEN, A.V Rencana pengeluaran DPSTPDN, A.VI Pos Transitoris Penerimaan DAPPEN, A.VII Pos Transitoris Pengeluaran DAPPEN, A.VIII Keputusan Ketua STPDN tentang Penetapan Perubahan/Penggeseran Anggaran DAPPEN, A.IX Rencana Perubahan Anggaran DAPPEN, A.X Rekapitulasi Rencana Perubahan Anggaran DAPPEN, A.XI Rincian Revisi/Perubahan/Penggeseran Anggaran DAPPEN, A.XII Pos Transitoris Perubahan Pendapatan DAPPEN, A.XIII Pos Transitoris Perubahan Pengeluaran DAPPEN, b. Tata Pembukuan Administrasi Pengeluaran disebut dengan Model B yang terdiri dari : B.I Buku Kas Umum, B.II Buku Pembantu Penerimaan B.III Buku Pembantu pengeluaran B.IV Buku Pembantu uang Muka Kerja C.V Surat Pertanggung Jawaban Penerimaan DAPPEN bulan laporan Per Mata Anggaran penerimaan C.VI Surat Pertanggun Jawaban Pengeluaran Anggaran DAPPEN c. Tata Pembukuan Perhitungan Anggaran disebut dengan Model D yang terdiri dari: D.I Keputusan Ketua STPDN tentang Sisa Perhitungan Anggaran pendapatand aparatur Negara Belanja DAPPEN, D.II Realisasi Penerimaan dan pengeluaran DAPPEN Tahun Anggaran Berkenaan, D.III Realisasi Pengeluaran DAPPEN Tahun Anggaran Berkenaan, D.IV Realisasi Pos Transitoris Perhitungan DAPPEN, (2) Semua contoh-contoh dimaksud dalam ayat (1) di atas sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Keputusan ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Dana Partisipasi Praja Dalam Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 September 2001 MENTERI DALAM NEGERI,

ttd DR (Hc) HARI SABARNO, S.INSPEKTORAT, MBA, MM.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:202
posted:1/15/2010
language:Indonesian
pages:7