Pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan by ltq93779

VIEWS: 756 PAGES: 5

									Pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan

Oleh Rusdi
Jumat, 17 Juli 2009 12:52 -




Banyak rekan yang menghubungi saya setelah tulisan tentang sertifikasi pengadaan di blog ini
saya masukkan yang menanyakan tentang proses pengadaan di instansi pemerintah. Juga ada
yang menelepon dan “curhat” mengenai kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh panitia
lelang di sebuah instansi sehingga perusahaannya “dikalahkan” dalam pelelangan tersebut.

Rupanya, sebagian besar terjadi karena ketidaktahuan terhadap Keppres No. 80 Tahun 2003
dan perubahannya, sehingga banyak hal-hal yang kelihatan sepele namun cukup fatal dalam
aturan sehingga sah untuk digugurkan. Ada juga yang rupanya benar-benar “dipermainkan”
oleh panitia lelang.

Karena itulah saya mencoba untuk menuliskan sedikit informasi mengenai tata cara pengadaan
barang dan jasa dalam lingkup pemerintahan. Dan karena materinya cukup luas dan panjang,
agar mudah dipahami, saya mencoba untuk membagi menjadi beberapa tulisan, agar pembaca
yang sudah paham pada satu tahapan dapat langsung menuju kepada tahapan lainnya.

Dalam tulisan ini saya akan mencoba memasukkan beberapa kejadian-kejadian yang pernah
saya alami maupun pengalaman teman yang lain, agar dapat memperkaya isi tulisan. Juga
hal-hal yang harus diperhatikan oleh rekanan pada saat mengikuti pelelangan sehingga tidak
mengalami masalah.

Nah, mari kita mulai
 
Pengertian Umum

Seperti yang telah saya tuliskan disini, bahwa proses pengadaan barang ataupun jasa dalam
institusi pemerintah tidak semudah pengadaan di institusi swasta. Seluruh pengadaan barang
yang pembiayaannya melalui APBN/APBD, baik sebagian atau keseluruhan, harus mengacu
kepada aturan yang berlaku (Keppres No. 80 Tahun 2003, Bagian Kedua Pasal 2; bagian
ketujuh pasal 7)

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam proses pengadaan ini, diantaranya:


    1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan pengadaan barang/jasa
    2. .Penyedia barang/jasa, adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan
barang/jasa
    3. Barang, adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku,
bahan setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna
barang/jasa
    4. Khusus jasa, terbagi atas 3 jenis, yaitu Jasa Pemborongan, Jasa Konsultasi dan Jasa
lainnya



                                                                                        1/5
Pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan

Oleh Rusdi
Jumat, 17 Juli 2009 12:52 -

Untuk istilah lebih lengkap, silakan membuka Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 1 dan Perpres
No. 8 Tahun 2006 Pasal 1




Istilah-istilah ini harus dipahami terlebih dahulu, karena dalam pelaksanaan pengadaan, banyak
aturan-aturan yang berbeda untuk setiap jenis pengadaan. Khususnya pada pengadaan barang
dan pengadaan jasa konsultasi.

Swakelola

Nah, apakah seluruh pengadaan atau kegiatan di institusi pemerintah itu harus dilaksanakan
dalam bentuk pelelangan ?
Sesuai dengan aturan, ada 2 (dua) pelaksanaan pengadaan, yaitu dengan menggunakan
penyedia barang/jasa (pihak ketiga) atau dengan cara swakelola (dikelola sendiri oleh institusi
itu)
Sebelum kita masuk lebih jauh ke pengadaan, saya akan jelaskan sedikit tentang swakelola.

Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh institusi,
dimana dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh PPK, instansi pemerintah lain atau
kelompok masyarakat/LSM penerima hibah.

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola adalah :




    - pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis SDM pada institusi
yang bersangkutan (misalnya diklat, beasiswa, kunjungan kerja);
    - pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyakarat;
    - pekerjaan yang dari segi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaan tidak diminati oleh
penyedia barang/jasa;
    - pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu,
sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang
besar;
    - penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;
    - pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus, yangbelum dapat
dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
    - pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah,
pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan
tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;
    - pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa.




Nah, dari penjelasan diatas maka cukup jelas apa saja yang boleh dilaksanakan secara



                                                                                            2/5
Pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan

Oleh Rusdi
Jumat, 17 Juli 2009 12:52 -

swakelola. Di luar dari daftar tersebut, harus dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa.

Ada satu contoh kesalahan persepsi yang terjadi.

Disebuah institusi dilakukan pengadaan komputer dan server dengan cara swakelola, dimana
kepala laboratorium langsung memberi beberapa unit komputer dan server ke toko komputer
tanpa melalui proses lelang. Setelah ditanya mengapa melakukan hal tersebut, mereka
berdalih, “Loh, ini khan pekerjaan yang bersifat rahasia, karena komputer dan server ini nanti
akan digunakan untuk mengolah data ujian yang sifatnya amat rahasia.”  

Disini terlihat jelas ketidakpahaman terhadap substansi dari Kepres dan pengertian mengenai
pekerjaan yang sifatnya “rahasia” tersebut. Yang rahasia adalah “pekerjaannya” dan bukan
“barangnya.” Jadi proses pengadaan barangnya tetap harus terbuka dan transparan, tetapi
nanti setelah diadakan, maka penggunaannya masuk dalam kategori rahasia. Contoh
pengadaan yang sifatnya rahasia adalah pengadaan perangkat untuk peluru kendali, instalasi
nuklir, atau untuk intelijen negara  
Panitia Pengadaan

Apabila sebuah pengadaan barang/jasa dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga, yaitu
melalui penyedia barang dan jasa, maka proses pengadaannya harus melalui panitia atau
pejabat pengadaan.
Panitia pengadaan dibentuk bila nilai pengadaan di atas Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta
Rupiah), sedangkan dibawah itu cukup dengan pejabat pengadaan.

Jumlah panitia pengadaan minimal 3 orang dan berjumlah ganjil sesuai dengan nilai pengadaan
dan harus berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.

Panitia pengadaan harus memahami tentang prosedur pengadaan, jenis pekerjaan yang
diadakan maupun substansi pengadaan, tidak memiliki hubungan keluarga dengan pejabat
yang mengangkat dan menetapkan sebagai panitia dan memiliki sertifikat pengadaan
barang/jasa pemerintah.

Khusus untuk aturan mengenai kepemilikan sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah,
sesuai dengan Surat Edaran Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. 0021/M.PPN/01/2008
Tanggal 31 Januari 2008, maka sertifikat pelatihan/bimbingan teknis pengadaan barang dan
jasa, untuk sementara, sampai tanggal 31 Desember 2008 dapat diberlakukan sebagai sertifikat
keahlian pengadaan barang/jasa.

Dalam klausul mengenai panitia juga ditegaskan, bahwa panitia harus memahami substansi
dari pengadaan. Apabila di institusi itu tidak ada orang yang memahami mengenai substansi,
maka disilakan untuk mengambil orang dari unit/institusi lain. Contoh, sebuah institusi hendak
mengadakan perangkat server dan kelengkapannya, sedangkan di institusi itu tidak ada
seorangpun yang memahami tentang server, maka dapat mengambil panitia dari bagian data
atau institusi yang menangani TI.

PPK, bendaharawan, dan pejabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan



                                                                                            3/5
Pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan

Oleh Rusdi
Jumat, 17 Juli 2009 12:52 -

pembayaran (SPP) dan/atau pejabat yang bertugas menandatangani surat perintah membayar
(SPM)  dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan. Pegawai pada BPKP, Itjen,
Inspektorat Utama, dan unit pengawas lainnya juga dilarang menjadi panitia/pejabat pengadaan
pada institusi lain. Mereka hanya bisa menjadi panitia/pejabat pengadaan pada institusi
masing-masing.

Penyedia Barang/Jasa

Bukan hanya panitia saja yang memiliki persyaratan, tapi penyedia barang/jasa juga memiliki
persyaratan untuk dapat mengikuti kegiatan pengadaan. Persyaratan penyedia barang/jasa
adalah:




   - memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha. (dalam
ketentuan ini jelas bahwa penyedia barang/jasa harus mengikuti aturan yang berlaku mengenai
bentuk usaha, seperti Surat Ijin Usaha dan aturan-aturan lainnya);
   - memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan
barang/jasa (hal ini nantinya dapat dibuktikan pada penilaian kualifikasi perusahaan tersebut).
   - tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan, dan/atau direksi yang bertindah untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang
dalam menjalani sanksi pidana;
   - secara hukum mempunya kapasitas menandatangani kontrak. (atau yang lebih jelas
adalah penandatangan kontrak haruslah orang yang namanya tertera di dalam akte pendirian
perusahaan atau orang yang diberi kuasa penuh (misalnya melalui RUPS) untuk bertindak
untuk dan atas nama perusahaan itu);
   - sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan
dengan melampirkan bukti tanda terima penyampaian SPT PPh tahun terakhir, dan fotokopi
SSP PPh Pasal 29;
   -  dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan
barang/jasa, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak,
kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
   - tidak masuk dalam daftar hitam (sebuah daftar yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah
yang berisi daftar perusahaan yang “bermasalah” dalam proses pelelangan di satu tempat
sehingga tidak diperbolehkan mengikuti pelelangan si seluruh institusi pemerintah lainnya);
   - memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos (”jelas” disini juga
berarti bahwa alamat tersebut memang benar alamat perusahaan yang bersangkutan, bukan
alamat yang hanya sekedar “diakui” saja);




Khusus untuk tenaga ahli yang ditugaskan dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi,
persyaratannya adalah:




                                                                                          4/5
Pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan

Oleh Rusdi
Jumat, 17 Juli 2009 12:52 -

   - memiliki NPWP dan bukti penyelesaian kewajiban pajak (ini yang kadang sulit bagi tenaga
ahli kita);
   -  lulusan perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah terakreditasi atau yang lulus ujian
negara atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan oleh Depdiknas;
   - mempunya pengalaman di bidangnya.




Selain persyaratan di atas, pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang
menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan
negara.

Untuk penilaian mengenai persyaratan penyedia barang/jasa tersebut akan melalui proses
penilaian kualifikasi, baik pra kualifikasi maupun pasca kualifikasi, yang akan dibahas pada
bagian II.

Nah, lumayan “singkat” khan pelaksanaan penyediaan barang/jasa pemerintah ini. Sebenarnya
semua ini dilaksanakan agar proses pengadaan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif,
terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Kalau dalam pelaksanaannya ada yang “jauh” dari tujuan tersebut, tak lain dan tak bukan
adalah tindakan dari beberapa “oknum.”

Atruan tetap aturan yang bagaimanapun pasti ada celah untuk dilanggar. Namun, untuk
mewujudkan bangsa yang baik, seyogyanya aturan dapat ditegakkan secara murni dan
konsekwen.

Bagian I ini saya akhiri disini, agar mudah dalam proses pembacaan, karena pada bagian ke II
saya akan fokus kepada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Sebagai info, pada bagian II, saya hanya akan fokus kepada pelaksanaan pengadaan
barang/jasa lainnya dan bukan kepada jasa konsultasi. Karena di lapangan, proses pengadaan
yang paling banyak dilaksanakan adalah barang/jasa lainnya.




Sumber : hukum online 




                                                                                           5/5

								
To top