Pembayaran Royalti Masih Ada Kekurangan

Document Sample
scope of work template
							Pembayaran Royalti
Masih Ada Kekurangan
Selasa, 20 Januari 2009


JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah memastikan adanya kekurangan pembayaran
royalti/pajak oleh pengusaha batu bara meski mereka sudah membayar dana jaminan
sebesar Rp 600 miliar.
        "Ada (kekurangan), tapi jumlahnya saya lupa. Ini harus akurat, tapi memang ada
        kekurangan," kata Dirjen Kekayaan Negara Departemen Keuangan (Depkeu)
        Hadiyanto di Jakarta, Senin (19/1).
        Dia menyebutkan, perincian kekurangan, apakah dari pembayaran pajak penjualan
        (PPn), royalti batu bara, atau pajak pertambahan nilai (PPN), harus dilihat kembali.
        "Perinciannya apakah dari PPn, royalti batu bara, atau PPN, itu yang harus dilihat
        kembali. Nanti tim internal Depkeu akan membicarakan masalah ini," ujarnya.
        Ketika ditanya apakah ada tenggat waktu bagi pengusaha batu bara untuk
        menyelesaikan kekurangan pembayaran itu, Hadiyanto mengatakan, begitu ada
        keputusan angka definitif, maka nanti akan diputuskan mekanismenya seperti apa.
        "Pengambilan keputusannya tentu melibatkan perhitungan dari Departemen Energi
        dan Sumber Daya Mineral (ESDM), karena terkait reimbursement (tagihan
        akumulatif) pada waktu kontraknya," katanya.
        Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah
        menyerahkan hasil audit menyangkut royalti batu bara kepada Depkeu dan
        Departemen ESDM pada 31 Desember 2008. "BPKP ada perhitungan-
        perhitungannya. Dan surat itu ditujukan ke Ibu (Menkeu) dan akan mendisposisi ke
        Dirjen Pajak untuk mengoordinasikan bagaimana mekanisme penyelesaiannya,"
        tutur Hadiyanto.
        Menurut dia, ada dua usulan penyelesaian masalah ini, yaitu, pertama, digenapkan
        saja kewajiban masing-masing pihak, baik pemerintah maupun pengusaha batu
        bara. Kedua, dengan di set off (perjumpaan utang). "Jadi, kekurangan netto-nya
        saja yang masuk ke pemerintah," kata Hadiyanto. (Indra)
 

						
Related docs
Other docs by pyw18970