Pembayaran Royalti Masih Ada Kekurangan
Document Sample


Pembayaran Royalti
Masih Ada Kekurangan
Selasa, 20 Januari 2009
JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah memastikan adanya kekurangan pembayaran
royalti/pajak oleh pengusaha batu bara meski mereka sudah membayar dana jaminan
sebesar Rp 600 miliar.
"Ada (kekurangan), tapi jumlahnya saya lupa. Ini harus akurat, tapi memang ada
kekurangan," kata Dirjen Kekayaan Negara Departemen Keuangan (Depkeu)
Hadiyanto di Jakarta, Senin (19/1).
Dia menyebutkan, perincian kekurangan, apakah dari pembayaran pajak penjualan
(PPn), royalti batu bara, atau pajak pertambahan nilai (PPN), harus dilihat kembali.
"Perinciannya apakah dari PPn, royalti batu bara, atau PPN, itu yang harus dilihat
kembali. Nanti tim internal Depkeu akan membicarakan masalah ini," ujarnya.
Ketika ditanya apakah ada tenggat waktu bagi pengusaha batu bara untuk
menyelesaikan kekurangan pembayaran itu, Hadiyanto mengatakan, begitu ada
keputusan angka definitif, maka nanti akan diputuskan mekanismenya seperti apa.
"Pengambilan keputusannya tentu melibatkan perhitungan dari Departemen Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM), karena terkait reimbursement (tagihan
akumulatif) pada waktu kontraknya," katanya.
Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah
menyerahkan hasil audit menyangkut royalti batu bara kepada Depkeu dan
Departemen ESDM pada 31 Desember 2008. "BPKP ada perhitungan-
perhitungannya. Dan surat itu ditujukan ke Ibu (Menkeu) dan akan mendisposisi ke
Dirjen Pajak untuk mengoordinasikan bagaimana mekanisme penyelesaiannya,"
tutur Hadiyanto.
Menurut dia, ada dua usulan penyelesaian masalah ini, yaitu, pertama, digenapkan
saja kewajiban masing-masing pihak, baik pemerintah maupun pengusaha batu
bara. Kedua, dengan di set off (perjumpaan utang). "Jadi, kekurangan netto-nya
saja yang masuk ke pemerintah," kata Hadiyanto. (Indra)
Get documents about "