Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Sejarah Strafrecht / Criminal Law

VIEWS: 1,219 PAGES: 5

  • pg 1
									Sejarah Strafrecht / Criminal Law
Sejak dahulu, hukum pidana tertulis yang berlaku bagi orang Belanda disamakan dengan hukum pidana Belanda. Istilah Hukum Pidana mengandung beberapa arti atau lebih teapat jika dikatakan, bahwa hukum pidana itu bias dipandang dari sudut obyektif (ius poenale) yang dapat diartikan sejumlah peraturan yang mengandung larangan/keharusan dimana pelanggarnya diancam dengan hukuman dan dari sudut subyektif (ius punindi) yang artinya sejumlah peraturan yang mngatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hukum yang belaku bagi orang Belanda di pusat-pusat dagang VOC. Hukum kapal itu terdiri atas dua bagian yaitu hukum Belanda yang kuno ynag ditambah dengan azaz-azaz Hukum Romawi bagian terbesar hukum kapal adalah Hukum Disiplin. Hukum kapal itu, tdak lagi menyelesaikan perkara yang terjadi di pusat-pusat dagang VOC, maka perlu dibuat peraturan lain yang dapat memenuhi peraturan khusus di daerah yang dikuasai oleh VOC. UNtuk menyelesaikan soal-soal istimewa menyesuaikan keperluan hukum pegawai VOC dengan keadaan masing-masing daerah dimana didirkan suatu pusat dagang. Kemudia, berlakunya juga peraturan-peraturan yang dibuat oleh direlasi d Negeri Belanda bernama “Heeren Zevevtien”. Hukum yag berlaku didaerah yang dikuasai oleh VOC: 1. Hukum Satate. 2. Hukum Belanda kuno. 3. Azaz hukum Romawi. Secara singkat hukum pidana dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan yang menggambarkan keinginan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Hukum pidana tertulis yang sangat sederhana di Indonesia sendiri mulai dikenal pada saat masuknya VOC (Perkumpulan Dagang Hindia Timur) dan hanya diberlakukan pada golongan Eropa saja

1

Sebagai hukum yang mengatur keadaan hukum dar budak yang beralku bagi orang ndonesia asli dan orang timur asing yang dikuasai VOC pada umumnya hukum adapt, kecuali di daerah Betawi “Batavia Ommelanden”. Pada tahun 1798 VOC dibubarkan. Pemerintah atas daerah bekas VOC dilakukan oleh suatu “Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementer mulai bekerja pada tanggal 1 Januari 1800. Pda tanggal 27 September 1804 pemerintah mengesahkan Charter Voor de Aziatische Bezittingen Va de Bataafse Replubiek. Sebelum tahun 1870 di Nederland belum terdapat itab Undang-Undang Hukum Pidana yang beralku untuk seluruh Negara, hingga perkara ini diatur oleh masingmasing daerah dari Nederland. Jadi, pada waktu itu belum ada modefikasi Hukum Pidana. Jadi, masih terdapat Hukum Pidana yang beranekaragam. Tahun 1870 di Nederland di bentuk Panitia Negara yang bertugas untuk membuat KUHP yang dikuasai oleh Mr.J.Dewal. Lima tahun kemudian Jepang tahun 1875 panitia ini telah dapat menyelesaikan pekerjaan dan menyampaikan rencana KUHP kepada Raja. Tahun 1879 rencana Undang-Undang ini diperdebatkan dalam “Tweedikamer”. Tahun 1880 rencana menjadi UndangUndang akan tetapi Undang-Undang ini yaitu Wetboek Van Strafrecht”, mulai beralku tanggal 1 September 1886. Semenjak Indonesia dikuasai oleh Belanda. Pada tahun 1642 diciptakan “Bataviase Statuten” yang sebagai KUHP bagi penduduk bangsa Eropa. Selain itu, tahun 1848 dibentuk “Intemaire Strafbefaling” yang peraturan bersandar pada Oud Hollands dan Komeinsstraftrecht. Tahun 866 baru diadakan Codificatie (pembuatan jenis hukum tertentu dalam kitab Undang-Undang secara sistematis dan lengkap). Tanggal 1 Januari 1867 terdapat KUHP untuk penduduk asli dan mulai beralku tanggal 1 Januari 1875. Mulai tanggal 1 Januari 1873 beralku pula “POLITITIE STRAFTRECGLEMENTEN” yang diadakan dengan Codificatie tanggal 15 Juni 1877, yang beralku bagi: 1. Untuk bangsa Eropa 2. Untuk pendudu asli. Dengan adanya Codificatie maka peratran yang lama tidak beralku lagi. Untuk memenuhi azaz Concordante (persamaan) setelah Nederland mempunyai

2

KUHP yang bersifat nasional, diusahakan pula membentuk KUHP khusus bagi penduduk asli. Asas konkordasi diatur dalam Pasal 131 ayat (2) berbunyi ”Untuk golongan bangsa Belanda untuk itu harus dianut (dicontoh) Undang-Undang di negeri Belanda. Hal itu berarti hukum yang beralku bagi orang-orang Belanda seperti di Indonesia harus dipersamakan dengan hukum yang berlaku bagi di Negeri Belanda. KUHP tanggal 1 Januari 1918 berlaku untuk semua golongan penduduk tidak terkecuali di Indonesia yang merupakan satu-satunya hukum kodifikasi yang berlaku umum untuk semua golongan. KUHP ini berlaku terhadap setiap orang dalam daerah Indonesia yang melakukan sesuatu perbuatan yang dapat di hukum (delict). Akan tetapi, pada saat itu KUHP belum dapat dilaksanakan. Hal ini mempunyai pertalian yang erat dengan Peraturan peradilan (Rechttsferen). 1. Gouvernements Rechtspraak. Peradilan umum yang berlaku untuk tiap orang. 2. Zelfbestuur Rechspraat Peradilan Swapraja. 3. Inheemse Rechtspraak. Peradilan bagi penduduk asli.

Alasan diaadakan tiga macam peraturan peradilan (rechttolen) 1. Penghematan Terhadap keuangan Negara, dipandang tidak mungkin oleh pemerintah Hundia Belanda untukmengadakan gouverment spechtpreaak di seluruh daerah. 2. Sudut ekonomi Daerah- daerah itu dipandang sudut ekonominya, bukan merupakan daerah-daerah terpenting. 3. Negara Kesatuan Sebagai Negara kesatuan, tidak ada tempat lagi untuk mengadakan perbedaan antara daerah yang satu dengan yang lain.

3

Berdasarkan

Undang-Undang

Darurat

No

1

tahun

1951

Zelfbestuusrechtpraak dan inhenserechtpraak mulai dihapuskan dan hanya dikenal satu macam peradilan saja. Akibat dari dihapusnya Zelftbestuurrechtpraak dan Inhemserechtpraak adalah kekurangan tenaga ahli hukum (hakim). Menurut Prof.Mr.Dr.Supomo di dalam bukunya “Sistem Hukum di Indonesia”. Pembedaan dalam golongan Eropa, Bumi Putra dan Timur Asing yang ditetapkan pasal 163 I di Hundia Belanda dahulu. Setelah tahun 1845 di Hindia Belanda diadakan kodifikasi yang membagi dua golongan pokok, yaitu: 1. Golongan penduduk Eropa. 2. Golongan penduduk asli (Bumi putra) Disampinh itu terdapat dua giolongan pokok tambahan: 1. Mereka yang dipersamakan dengan golongan Eropa. 2. Mereka yang dipersamakan dengan golongan Bumi putra. Dengan adanya Regering Reglemen tahun 1854 ketentuan pembedaan golongan rakyat ke pasal 109 R.R I. Gololongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan golongan Eropa. a. Sampai 1 Januari 1867. 1. Bataviase Statuten. 2. Intermaire stratbepelingen. b. 1854, orang-orang Arab, Tionghoa dan India memisahkan di golongan ini dan beralih pada golongan Bumi putra. II. Bumiputa dan mereka yang dipersamakan dengan golongan ini a. Sampai 1Januari 1873 1. Untuk golongan bumiputra adalah hukum adat pidana 2. Untuk golongan yang dipersamakan dengan golongan bumi putra , dalam tahun 1854 ditambah dengan orang-orang tionghoa, arab, dan india yaitu hukum adat pidana, yang tumbuh dikalangan

merekaberhubungan dengan pergaulan. Mulai tanggal 1 januari 1926 R.R dihapuskan dan diganti dengan „„Indischa-Staatsrgeling“. Berhubungan dengan pergantian ini, maka asas

4

concordinatie yang semula diletakan dalam pasal 75 R.R mengalami perubahan pula dan kemudian diletakan pada pasal 131 I.S. Asas corcodinatie yang kini terdapat dalam pasal 131 I.S ini, membedakan antara hukum yang khusus berlaku terhadap golongan eropa dan hukum yang juga dapat dijalankan terhadap lain-lain golongan. KUHP yang berlaku sekarang di Indonesia pada dasarnya merupakan tinggalan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dinamakan Wetboek van Strafrecht vor Nederlandscg Indie (WvSNI) diberlakukan berdasarkan Koninklijk Besluit tertanggal 15 Oktober 1915 Staadsblad 1915 No 732 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Dalam kata lain KUHP yang masih berlaku seharusnya sebagian besar masih berbahasa Belanda, karena hingga sekarang Indonesia tidak mempunyai terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia. Akibatnya KUHP yang dipergunakan di pengadilan dan sekolah-sekolah hukum adalah terjemahan tidak resmi yang sangat beragam versinya. Berdasarkan UU No 1 Tahun 1946 nama resmi Wetboek van Strafrecht vor Nederlandscg Indie (WvSNI) diubah menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS) yang dapat disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

5


								
To top