Docstoc

tugas mpr

Document Sample
tugas mpr Powered By Docstoc
					FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama NPM Program Kekhususan Judul

: : : :

Rahmat Bagja 0598002146 PK V (Hukum Tentang Hubungan Negara Dengan Masyarakat) TUGAS DAN WEWENANG MPR SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.DR.Jimly Asshiddiqie, S.H. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Makmur Amir, S.H .

Ramly Hutabarat S.H, M.Hum.

i

KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmaanirrahiim

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya dan ridlo-Nyalah penulisan skripsi dengan judul “Tugas Dan Wewenang MPR Setelah ditengah Perubahan sakit dan UUD masa 1945” ini dapat yang

diselesaikan,

penyembuhan

melanda penulis. Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan banyak rahmatNya pada penulis, tetapi penulis terkadang lupa untuk

mensyukuri rahmat dan nikmat tersebut. (Nikmat Tuhan mana yang manusia bisa dustakan). Banyak tantangan yang dihadapi penulis dalam menyusun skripsi ini. Akan tetapi, berkat dukungan dari berbagai

pihak, akhirnya

skripsi ini terselesaikan. banyak dilema

penulis alami dalam menggubah suatu goresan yang mungkin masih jauh dari sebutan mahakarya ini, telah banyak sekali pihak-pihak yang secara disadari maupun tidak

disadari,langsung atau tidak langsung telah di buat repot dalam membantu penulis. Untuk itu, penulis kepada: mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya

ii

1. Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H, dan Mahaguru dan penulis yang

sebagai pembimbing I banyak memberikan Banyak di

telah kepada

inspirasi berbagai

bimbingan ilmu

penulis.

perkembangan

pengetahuan

terutama

bidang ilmu hukum yang diberikan secara langsung dan tidak langsung oleh beliau. 2. Bapak Makmur Amir , S.H, telah memberikan selaku pembimbing II yang kepada penulis dalam

semangat

mengerjakan skripsi ini dan juga sebagai abang(senior) dalam organisasi yang digeluti penulis sehingga arahan dan bimbingan beliau sangat berarti. 3. Bapak Ramly Hutabarat S.H, M.Hum, selaku Ketua Program Kekhususan Masyarakat). 4. Bapak Prof. Abdul Bari Azed S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tidak lupa, penulis berhutang budi kepada pihak-pihak yang telah memberikan masukan berupa pendapat ilmiah serta bahan penulisan: 1. Prof. Ismail Suny S.H, MCL , Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas ilmu dan ceramah V (Hubungan antara Negara Dengan

beliau pada beberapa kuliah dan buku-buku beliau yang telah menjadi inspirasi penulis.

iii

2.

Prof.Dr. Harun Al Rasyid, S.H, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas ilmu dan ceramah

beliau pada beberapa kuliah dan buku-buku beliau yang telah menjadi inspirasi penulis, dan juga dalam 3 pertemuan diskusi yang sangat berarti pada mata kuliah Lembaga Kepresidenan 3. Dr. Maria Farida S.H, MH, yang telah memberikan masukan tentang beberapa kewenangan MPR dalam

Penelitian tentang peninjauan materi dan status hukum ketetapan MPR dan MPRS. 4. Bang Hendra Nurtjahjo S.H. M.Hum, yang telah

memberikan masukan entang komposisi MPR. Terima Kasih juga penulis haturkan kepada pihak-pihak dibawah ini atas saran, semangat dan dorongan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsinya 1. Ibunda tercinta dan Dra.Tuti membesarkan betapa Ruchyati penulis indahnya yang (dan telah akhirnya yang

melahirkan penulis

mengerti

hadits

menyatakan Surga terletak dibawah kaki Ibu), ayahanda tercinta Muzwan Amry yang telah mengasuh dan

membesarkan penulis. (Ya Allah sayangilah kedua orang tua Dan penulis terima sebagaimana kasih dan mereka sayang menyayangi buat S.E. kakak penulis). dan adik bisa

penulis,

Kak

Dian

Anggraini

“akuntan

iv

disegala bidang” ( calon MSi, Amin!) atas dorongannya, Mutia Febrina “sang aktivis FSI FEUI” (semoga cepat lulus dan IPK tinggi) dan Fauzan Amru (rajin belajar yaa!) 2. Bang Tope ( Mustafa Fakhri), Bang Fitra sebagai senior dan guru penulis pada penelitian TAP MPR di Pusat

Studi Hukum Tata Negara UI, juga bang Satya Arinanto sebagai Ketua PSHTN UI. 3. Guru-guru penulis pada saat di TK, SD, SMPN 2 Bogor dan SMUN 2 Bogor (Terima Kasih Atas Bimbingannya,

Semoga Allah membalas semua kebaikan bapak/ibu guru yang tiada tara), 4. Senior-senior penulis, Bang Imron Azis, Bang Indra

Surya, Bang Abdi Kurnia, lain-lain, yang telah

Bang Said, Bang Ajo dan pengertian tentang

memberikan

memberi arti pada kehidupan. 5. Saudara-saudaraku Information Dono Sang (CELI), “Sufi tercinta Budi di Center dan For Law

“fungky

cukup

sabar”,

Metropolitan”,

Ningrat

“Jurnalis,

Wartawan dan Yang Ingin Jadi Penyair Damai”, Fatah “Eksistensialis dan Intelektual Nyentrik”, Heru Geeks

“Sang Nggak Mungkin”, Bisar “sang sastrawan aneh dan religius” teman seperjuangan dalam skripsi.

v

6. Sahabat setia dan saudaraku tercinta yang senantiasa mengajak diskusi dan memberi semangat serta inspirasi bagi penulis, “Mr Filsuf Abadi dan Natural Born

Researcher” yang sedang mencari pendamping hidup yang pas (katanya), Mohamad Mova Al Afghani. 7. Sahabat setia dan saudaraku tercinta dan “MR Perfect” yang mendampingi, mendorong dan menyemangati penulis dari tingkat 1 sampai sekarang (terutama pada saat penulis Insya Ridla). 8. Titi Anggraini atas bantuan dan diskusinya juga sakit), Allah dan sedang Sunan menjalin J. Rustam hubungan (moga yang Allah

serius,

skripsinya. 9. Pengurus Senat Mahasiswa FHUI periode 2001-2002 10. Pegurus Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FHUI periode 2000-2001, teman-teman di FHUI serta HMI Cabang Depok. 11. Irma (teman, sekretaris yang sangat baik) , Lieni (walaupun terkadang HMI, jutek “Hidup tapi HMI baik hati), Icha Komisariat HMI

(Penyemangat

Komisariat

FHUI”!),

Sholikin (Sekretaris Mushola Al Fath), Ises, Apreza, Diah dan kawan-kawan FHUI lainnya

vi

12.

Tentu

saja

si

kecil

Mardy

atas

segala

encouragement dan bantuannya (Hatur Nuhun atas bantuan dan perhatiannya di waktu penulis sakit) 13. Pengurus Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia periode 2002-2004. 14. Teman-teman University Network for Free and Fair Election (UNFREL) 1999 simpul UI dan Simpul JABOTABEK. 15. Catur ISMAHI. 16. Surya Yuli Diana, Dede Anggraini di Bogor maupun di Bangka terima kasih atas perhatiannya. 17. Bang Freddy, Bang Kurnia atas bantuannya yang Intan Wahyuningrum atas bantuannya di

berarti, Bu Aminah ( matur nuwun bu), Mbak Vivi. Mohon Walaupun maaf bagi ini yang belum jauh lupa disebutkan, dan besar

karya

masih

dari

kesempurnaan,

harapan penulis agar karya ini dapat berguna dalam menjadi bahan bacaan bagi peminat Hukum Tata Negara. Sesungguhnya yang benar hanya dari Allah SWT semata dan yang salah dari kelemahan penulis. Wabillahi Taufiq Wal Hidayah. Depok, Agustus, Penulis, 2003,

Rahmat Bagja

vii

ABSTRAK

Rahmat Bagja (0598002146), TUGAS DAN WEWENANG MPR SETELAH PERUBAHAN UUD 1945, 119 hal, SKRIPSI, Depok: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Agustus 2003. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah lembaga negara yang telah diberikan tugas dan wewenang tertentu oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perjalanannya Undang-Undang Dasar 1945 telah diganti oleh beberapa konstitusi dan kemudian kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945. Setelah tahun 1999 terjadi perubahan UndangUndang Dasar 1945 yang pertama, kemudian disusul yang kedua tahun 2000, ketiga tahun 2001 dan keempat tahun 2002. Pada Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat dicabut kekuasaannya untuk melaksanakan kedaulatan Rakyat (Pasal 1 ayat 2 Perubahan Undang-Undang Dasar 1945) kemudian tugas dan wewenangnyapun berubah sesuai dengan pasal 3 ayat 1,2,3 Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Pada Perubahan Keempat akhirnya Majelis Permusyawaratan Rakyat diubah komposisinya menjadi anggota 2 lembaga negara yaitu:Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (pasal 2 ayat 1). Perubahan tugas dan wewenang tersebut mengubah struktur kelembagaan yang ada, tetapi Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap merupakan suatu lembaga yang unik jika diperbandingkan dengan lembaga negara di negara lain. MPR sebelum Perubahan UUD 1945 jika diperbandingkan dengan Kongres Rakyat Cina, ditemukan banyak kemiripan yang ada, baik dalam hal lembaga maupun tugas dan wewenang. Akan tetapi setelah Perubahan UUD 1945, secara lembaga MPR tidak bisa dipersamakan dengan negara lain. Ada beberapa kesamaan dalam tugas dan wewenang dengan negara lain, tetapi tetap secara lembaga tidak bisa dipersamakan dengan negara lain. Dalam tugas dan wewenang MPR harus diatur lebih jelas lagi mengenai apa yang dimaksud tugas dan wewenang. Ada beberapa tugas dan wewenang MPR dalam UUD yang harus diatur dengan jelas untuk menghindari kesalahan dalam bernegara. Dan MPR sebaiknya diubah menjadi suatu forum bukan suatu lembaga yang aktif karena tugas dan wewenang MPR tidak memerlukan suatu lembaga negara.

viii

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ........................................................................................... I KATA PENGANTAR .......................................................................................................... II ABSTRAK .................................................................................................................... VIII BAB I 1. 2. 3. 4. 5. 6. PENDAHULUAN ................................................................................................. 1 LATAR BELAKANG ....................................................................................................... 1 POKOK PERMASALAHAN ............................................................................................... 9 TUJUAN PENULISAN ................................................................................................ 10 DEFINISI OPERASIONAL ......................................................................................... 10 METODE PENELITIAN............................................................................................... 12 SISTEMATIKA PENULISAN ....................................................................................... 13

BAB II KONSEP LEMBAGA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ............................................................................................... 16 1. KONSEP LEMBAGA PERWAKILAN ............................................................................... 16 1.1.Konsep Lembaga Perwakilan Pada Waktu Negara Berdiri16 2.KONSEP LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT SETELAH NEGARA BERDIRI. ................... 21 3. KONSEP LEMBAGA PERWAKILAN DI NEGARA MODERN .............................................. 23 3.1. Teori Kedaulatan ................................................................................ 23 3. 2.Konsep Lembaga Perwakilan Setelah adanya Kontrak Sosial .................................................................................................................... 30 3.3.Konsep Lembaga Perwakilan Rakyat di Negara Modern. . 33 4.TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA PERWAKILAN SECARA UMUM. ............................... 36 5. KONSEP LEMBAGA PERWAKILAN DI INDONESIA ...................................................... 37 5.1. Sebelum Perubahan UUD 1945 ........................................................ 38 5.2. Sistem Parlemen Setelah Perubahan UUD 1945 ............... 43 BAB III TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ............................................................................................... 47 1. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945. ........... 47 1.1. UUD 1945 ................................................................................................... 48 1.2.Konstitusi RIS ....................................................................................... 53 ix

1.3.UUDS 1950 ................................................................................................... 54 1.4.Kembali ke UUD 1945 ........................................................................... 56 2.MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945 ............... 59 3.TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS PERMUSYARATAN RAKYAT ...................................... 62 3. 1. Tugas dan Wewenang MPR Sebelum Perubahan UUD 194563 3. 2. Tugas Dan Wewenang MPR Yang Diatur Dalam UUD Sesudah Perubahan UUD 1945. ............................................................... 68 3.3. Pengaruh Perubahan Tugas dan Wewenang MPR dalam struktur Ketatanegaraan ........................................................................... 79 BAB IV PERBANDINGAN TUGAS DAN WEWENANG MPR DI INDONESIA DENGAN LEMBAGA LAIN DI NEGARA CINA, VENEZUELA DAN AMERIKA SERIKAT .......................................................................................................................... 85 1. PERBANDINGAN TUGAS DAN WEWENANG SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945 DENGAN CINA DAN VENEZUELA ................................................................................................... 85 1.1. Konsep Lembaga Kongres Rakyat Nasional China ............. 85 1.3. Perbandingan Tugas dan Wewenang MPR Sebelum Perubahan dengan Kongres Rakyat Nasional Cina. .................... 89 1.4.Konsep Majelis Nasional Venezuela .......................................... 97 1.5. Perbandingan Tugas dan Wewenang MPR Dengan Majelis Nasional Dan Majelis Konstituen Nasional................................... 99 1.6. Persamaan dan Perbedaan MPR dengan Kongres Rakyat Nasional Cina dan Majelis Nasional Venezuela dan Majelis Konstituen Nasional Venezuela.......................................................... 102 2. PERBANDINGAN TUGAS DAN WEWENANG SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945 DENGAN AMERIKA SERIKAT ....................................................................................................... 103 2.1. Amerika Serikat................................................................................. 103 2.2 Konsep Lembaga Kongres Amerika Serikat ............................ 104 2.3 Perbandingan Tugas dan Wewenang............................................. 107 2.4.Perbandingan Tugas dan Wewenang MPR Indonesia dan Kongres di Amerika Serikat .................................................................. 110 BAB V PENUTUP ......................................................................................................... 112 1. KESIMPULAN .......................................................................................................... 112 2. SARAN .................................................................................................................... 117 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

x

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar belakang Sejarah Republik kehidupan berbangsa pada dan bernegara 1945. Pada pada tahun

Indonesia

dimulai

tahun

itulah berdirinya Negara Republik Indonesia sebagai suatu kumpulan besar manusia, yang sehat jiwanya dan berkobarkobar hatinya, menimbulkan suatu kesadaran batin yang

dinamakan bangsa.1 Persatuan Indonesia merupakan ide besar yang merupakan cita-cita hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia2.

Persatuan Indonesia telah menjiwai proses penetapan bentuk negara. Bentuk negara yang telah dipilih harus memungkinkan terwujud dan terjaminnya Persatuan Indonesia.3

1

Ernest Renan, Apakah Bangsa Itu?, Alumni, Bandung, 1994, h. 58

2

ASS Tambunan, MPR Perkembangan Dan Pertumbuhannya Suatu Pengamatan Dan Analisis, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991, h.19
3

Satya Arinanto, Hukum Dan Demokrasi, Ind Hill-Co, Jakarta, 1991, h.59

1

Berdirinya

Negara

ini

tidak

hanya

ditandai

oleh

Proklamasi dan keinginan untuk bersatu bersama, akan tetapi hal yang lebih penting adalah adanya UUD 1945 yang

merumuskan berbagai masalah kenegaraan. Atas dasar UUD 1945 berbagai struktur dan unsur Negara mulai ada4. Walaupun

secara jelas pada masa itu belum ada lembaga-lembaga yang diamanatkan oleh UUD. Akan tetapi hal ini dapat diatasi dengan adanya Aturan Tambahan dan Aturan Peralihan UUD 1945.5 Setelah UUD 1945 berlangsung selama 4 tahun diganti dengan Konstitusi RIS pada tahun 1949, kemudian diganti lagi dengan UUDS 1950. Pada masa UUDS 1950 terselenggara pemilihan umum pada tahun 1955 untuk memenuhi amanat dalam

masyarakat dalam Undang-Undang Dasar. Hasil pemilihan umum tersebut melahirkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai suatu lembaga perwakilan rakyat, dan terbentuk Konstituante yang bertugas membuat UUD. Setelah bersidang selama beberapa

tahun Konstituante dibubarkan oleh Presiden Sukarno secara sepihak. Setelah itu dimulailah periode kembali ke UUD 1945 ditandai dengan
4

Dekrit Presiden tahun 1959.

Bagir Manan, Konvensi Ketatanegaraan, CV Armico, Bandung, 1987, h. 36 Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, PT Bina Aksara, Jakarta, 1984, h. 17

5

2

Setelah tahun 1998 maka dimulai zaman reformasi dan zaman ini diakibatkan oleh berbagai krisis yaitu:

1. Krisis ekonomi.6 2. Krisis Politik ditandai dengan adanya krisis

kepemimpinan. 3. Krisis Konstitusi ditandai dengan otoriternya

kepemimpinan nasional atas dasar konstitusi (executive heavy). Krisis-krisis tersebut melahirkan gerakan reformasi

yang menginginkan suatu perubahan di Indonesia. Suatu jaman perubahan yang dinamakan reformasi, menandai berakhirnya

orde baru, dengan digantikan oleh orde reformasi atau zaman reformasi7. Pada saat itu terjadi perubahan Konstitusi yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Berkembanglah setelah itu wacana mengenai masyarakat madani atau dikenal sebagi civil society. Menurut Alexis de Tocqueville memandang civil society sebagai wilayah otonom dan memiliki dimensi politik dalam dirinya sendiri yang

6

Indonesia mengalami masa-masa sulit dimulai pada tahun 1997 pada saat turunnya harga mata uang rupiah, hal ini tercermin dalam pemberitaan media massa pada tahun 1997 dan 1998
7

Sekretariat Jendral MPR RI, Proses Reformasi Konstitusional : Sidang Istimewa MPR 1998, Sekretariat Jendral, Cetakan 2, Jakarta, 2001, h.13-23

3

dipergunakan untuk menahan intervensi negara.

8

Menurut Al Mawardi ada beberapa syarat untuk mencapai keseimbangan dalam segi politik negara yang ideal menurut Islam:9 a. Agama yang dihayati. b. Penguasa yang berwibawa. c. Keadilan yang menyeluruh. d. Sistem Pemerintahan. e. Imamah (kepemimpinan). f. Cara pemilihan atau seleksi imam. Dan banyak kriteria lain untuk format masyarakat

madani, seperti adanya lembaga perwakilan. Demokratisasi, supremasi hukum, pengadilan yang bersih juga merupakan

kriteria masyarakat madani. Setelah tahun 1998 dimulai tuntutan-tuntutan akan

perubahan mendasar di Republik Indonesia. Yang terpenting adalah dua tuntutan masyarakat pada saat itu adalah

Supremasi Hukum dan Amandemen atau Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk kata Amandemen atau Perubahan maka yang dipakai
8

Hikam, AS, Demokrasi dan Civil Society, LP3S, Jakarta, 1999, h.226 Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara, UI Press, Jakarta, 1993, h. 63

9

4

dalam karya ilmiah ini adalah Perubahan Undang-Undang Dasar karena artinya dalam bahasa Inggris, to amend the Constitution

mengubah

Undang

Undang

Dasar

dan

Constitutional

Amandement artinya perubahan Undang-Undang Dasar mempunyai makna yang berbeda. Dengan demikian kata mengubah dan

perubahan yang berasal dari kata dasar “ubah” sama dengan to amend atau amandement, dan pemakaian kata yang lebih tepat adalah amandement. Lebih lanjut kata “amandement” itu diserap atau diIndonesiakan menjadi “amandemen”, dan kata

mengubah berarti menjadikan lain atau menjadi lain dari, sedangkan kata perubahan berarti berubahnya sesuatu (dari asalnya). perubahan Bahasa Dengan berarti demikian sama resmi apabila kita menyebut tetapi adalah kata dalam kata

dengan yang

“amandemen”, dipergunakan

Indonesia

“perubahan”.10 Dalam penulisan akan dipakai kata Perubahan Undang-Undang Dasar. Pada tahun 1999 terjadi Perubahan I UUD 1945 yang

mengatur beberapa hal penting seperti pembatasan jabatan presiden. Pada tahun 2000 terjadi Perubahan II UUD 1945 terjadi

yang mengatur HAM dll. Pada Perubahan I dan II

10

Sri Soemantri, Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi, Cet.4, Alumni, Bandung, 1987, h.133-134.

5

beberapa Perubahan terdapat

perubahan

yang

mendasar Dasar

dalam

UUD

1945. tahun

Pada 2000

Undang-Undang beberapa

1945

sampai

reduksi

kekuasaan

lembaga

eksekutif

seperti dalam pembatasan kekuasaan Presiden. Dalam banyak hal, Presiden tidak lagi memegang kekuasaan legislatif. Dan Presiden harus memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan

Rakyat ataupun Mahkamah Agung jika berkaitan dengan hukum11. Sampai dengan Perubahan terhadap Perubahan yang II belum ada kritik yang tajam terjadi terhadap Undang-Undang

Dasar 1945 dari mayoritas Ahli Hukum Tata Negara dan Para Politisi Partai Politik. Akan tetapi setelah Perubahan III maka terjadi

perubahan mendasar terhadap

UUD 1945. Secara garis besar

dapat disimpulkan Perubahan III Undang-Undang Dasar 1945 meliputi: 1. Akan adanya Pemilihan ini Presiden dan Wakil Presiden tugas

Langsung.

Hal

berakibat

besar

terhadap

Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Adanya Penghapusan Utusan Utusan Golongan Daerah dalam menjadi MPR dan

dilembagakannnya

Dewan

11

Didit Hariadi Estiko, Amandemen UUD 1945 Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Sistem Hukum, Tim Hukum Pusat Pengkajian Dan Pelayanan Informasi Sekretaris Jendral, Jakarta, 2001, h.33

6

Perwakilan

Daerah

sehingga

komposisi

MPR

berubah

secara total. Setelah Perubahan III Undang-Undang Dasar 1945 berlaku maka banyak kekurangan-kekurangan yang ada dalam UndangUndang Dasar. Proses Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

menjadi salah satu sebab banyaknya kekurangan yang terjadi. Karena ada beberapa hal yang belum diatur dengan jelas, sehingga menimbulkan masalah secara tekhnis hukum. Hal ini dikritisi sebagian besar oleh praktisi hukum terutama Hukum Tata Negara. Ketika sedang memasuki Proses Perubahan IV perubahan yang kurang dicoba diperbaiki. Perubahan IV menjadi suatu keharusan yang mau tidak mau harus ada. Karena dengan

adanya Pemilihan Presiden Langsung, maka Presiden langsung bertanggung jawab kepada pemilihnya. Dan tidak ada lagi tugas membuat GBHN yang dilakukan oleh MPR. Perubahan dan peran III dan IV UUD 1945 telah mengubah status

MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat berubah dari

lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang disebutkan secara eksplist dalam UUD 1945 menjadi lembaga negara. Setelah kekuasaan adanya Perubahan UUD 1945 Rakyat maka berakhirlah lembaga

Majelis

Permusyawaratan

sebagai

7

pemegang kedaulatan rakyat. Dan berakhir juga kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara dalam struktur kelembagaan Negara di Indonesia. Hukum Tata Negara Indonesia menghadapi suatu masa

perubahan besar dalam tugas dan wewenang lembaga Negara. Sangat lembaga penting Negara untuk diselidiki tugas bagaimanakah dan nantinya dan

melakukan

wewenangnya

menjalankannya. Dalam karya tulis ini akan dibahas mengenai tugas dan wewenang lembaga negara Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pembahasan lebih dikhususkan setelah Perubahan UUD 1945 dan undang-undang mengenai susunan dan kedudukan MPR,

DPR dan DPRD. Dan mendudukkan lembaga ini kembali didalam struktur ketatanegaraan Indonesia, setelah Perubahan 1945 dalam peraturan-peraturan tentang struktur UUD umum

negara12. Sebelum Perubahan UUD 1945 kedudukan MPR adalah

sebagai lembaga pemegang kedaulatan Rakyat. Dalam kekuasaan Majelis Permusywaratan dirancang Majelis Rakyat dan ini seluruh Dalam Rakyat aturan

ketatanegaraan kekuasaan ini

diawasi.

menjalankan bertindak

Permusyawaratan

12

Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi, Bandung: Alumni, 1981, h. 17

8

seakan tidak pernah salah. Karena terkait dengan sistem ketatanegaraan, perekrutan anggota dan sistem pengambilan keputusan MPR (hal ini lebih dikhususkan pada masa orde baru). Dalam karya tulis ini Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia akan dibahas dalam sudut pandang tugas dan wewenang MPR. Dan akibat perubahan dari tugas dan

wewenang tersebut sehingga dapat menjadi suatu pembahasan yang komprehensif mengenai lembaga negara ini.

2.Pokok Permasalahan Berdasarkan atas latar belakang yang telah dipaparkan, adapun perumusan yang diangkat dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana konsep lembaga Negara Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah adanya UUD 1945 di amandemen ?

2. Bagaimana Tugas dan Wewenang MPR setelah Amandemen UUD 1945 3. dan perbandingannya sebelum amandemen? perbandingannya dan wewenang dengan lembaga negara yang

Bagaimana

memiliki lain?

tugas

yang hampir sama

di Negara

9

3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 1.Untuk memenuhi kewajiban penulis dalam rangka

menyelesaikan studi S-1 nya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2. Mengetahui tugas dan wewenang MPR setelah amandemen UUD 1945. 3,. Mendapatkan pemahaman mengenai akibat pengurangan tugas dan wewenang MPR dan bagaimana konsep lembaga MPR sebelum dan setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 jika diperbandingkan dengan lembaga negara yang mempunyai tugas dan wewenang yang hampir sama di negara lain.

4. Definisi Operasional Pembatasan dari beberapa istilah yang penulis gunkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikutL: 1. Undang Undang Dasar atau Konstitusi adalah aturan –

aturan daasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. Pembatasan ini adalah kutipan dari alinea pertama Penjelasan Undang-

10

Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Undang undang Dasar suatu negara hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis sedang

disampingnya Undang-Undang Dasar dasar yang timbul dan

itu berlaku juga hukum dalam praktek

terpelihara

penyelenggraan negara, meskipun tidak tertulis”.13 2. MPR (Majelis Permusyawaratan yang ada Rakyat) menurut Umum adalah UUD lembaga Yang

Permusyawaratan anggotanya

Rakyat

1945.

dipilih

dalam

Pemilihan

secara

langsung

dan lembaga ini terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. 3. Tugas adalah kewajiban atau sesuatu yang wajib

dikerjakan atau ditentukan untuk dilakukan.14 4. Wewenang atau wenang adalah hak dan kekuasaan (untuk melakukan sesuatu)15 5. Fungsi adalah jabatan(yang dilakukan) pekerjaan yang

dilakukan.16

13 14

Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, WJS. Poerwadrminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta 1976 h.1094 Ibid, h. 1150 Ibid, h. 283

15

16

11

6. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah lembaga perwakilan rakyat lembaga yang yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan juga fungsi dipilih

menjalankan Anggota Dewan

fungsi

anggaran

pengawasan17.

Perwakilan

rakyat

melalui Pemilihan Umum.18 7. DPD (Dewan Perwakilan Daerah) adalah lembaga perwakilan daerah yang berfungsi daerah sebagai propinsi Daerah lembaga di perwakilan dan

legislatif Anggota

dari

Republik

Indonesia. setiap

Dewan

Perwakilan

dipilih

dari

provinsi melalui Pemilihan Umum.19

5.Metode Penelitian Metode penulsian yang penulis gunakan dalam skripsi berjudul ”TUGAS DAN WEWENANG MPR SETELAH PERUBAHAN UUD

1945” ini adalah berupa penelitian kepustakaan.20 Adapun meliputi: bahan-bahan pustaka yang penulis pergunakan

17

Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta, pasal 20A, h.27
18 19

Ibid, h.25 Ibid, h.31

20

Penelitian kepustakaan atau disebut juga penelitian hokum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif ( Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995) hal 13, 14.

12

1.

Bahan

hukum

primer,

yaitu

bahan-bahan antara

hukum

yang

mempunyai Undang

kekuatan 1945,

mengikat

lain:

Undang

Dasar

Konstitusi

Republik

Indonesia

Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan –bahan hukum yang menjelaskan artikel bahan hukum primer seperti buku-buku,

majalah

dan

koran,

maupun

makalah-makalah

yang berhubungan dengan topik penulisan ini. 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang

yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa.

6.Sistematika Penulisan

Dalam

Penulisan

skripsi

ini

digunakan

sistematika

penulisan sebagai berikut.

BAB

I

adalah

pendahuluan

yang

mencakup

latar

belakang

permasalahan yang akan ditulis; pokok permasalahan; tujuan penulisan; metodologi penulisan; definisi operasional; dan sistematika penulisan.

13

BAB II Menjelaskan konsep lembaga perwakilan yang merupakan konsep dasar MPR sebagai suatu lembaga negara yang memiliki kekuasaan sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Hal ini dicantumkan dalam UUD 1945 sebelum Perubahan dan

bagaimana konsep lembaga MPR setelah diadakan Perubahan UUD 1945. Juga dijelaskan memegang berbagai kekuasaan teori yang mendasari rakyat dan

kekuasaan

MPR

kedaulatan

bagaimana konsep lembaga perwakilan secara umum.

BAB III

adalah

analisa

yang

akan

menjelaskan

bagaimana

konsep lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ada di Indonesia. Dan bagaimana konsep lembaga ini sebelum dan sesudah Perubahan UUD 1945 sehingga dapat diperbandingkan dengan jelas dalam mana tugas dan wewenang yang dikurangi atau ditambah setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dianalisa juga dari sudut tugas dan wewenang sebagai lembaga negara. Dan penjelasan bagaimana tugas dan wewenang tersebut

dijalankan dalam praktek ketatanegaraan,

juga bagaimana

akibat dari tugas dan wewenang tersebut dalam mempengaruhi sistem lembaga perwakilan di Negara Republik Indonesia. Dan

14

menjelaskan struktur yang terjadi akibat tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.

BAB IV MPR di

Menjelaskan bagaimana perbandingan lembaga negara Indonesia dengan lembaga negara di negara lain

dengan asumsi bahwa lembaga negara di negara lain memiliki tugas dan wewenang yang hampir sama. Dan diambil contoh negara adalah Cina, Venezuela, dan Amerika Serikat. Dan dalam bab ini diperiodisasi tugas dan wewenang MPR sebelum perubahan dan sesudah perubahan UUD 1945. Kemudian diambil kesamaan antara lembaga negara yang hampir sama dinegara lain dan dicari perbedaannya dengan cara diperbandingkan antara lembaga tersebut.

BAB

V

Menerangkan

tawaran

solusi

dari

skripsi

dengan

menjelaskan tugas dan wewenang MPR setelah amandemen UUD 1945. Dan bagaimana pengaturan yang baik dari tugas dan

wewenang MPR ditinjau dari kedudukan lembaga MPR setelah Amandemen UUD 1945.

15

BAB II KONSEP LEMBAGA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

1. Konsep Lembaga Perwakilan Untuk membahas lembaga Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia maka harus dijelaskan bagaimana konsep lembaga perwakilan rakyat. Dan rakyat bagaimana sehingga perubahan dapat konsep

mengatasnamakan

lembaga perwakilan yang ada setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Rakyat dapat dapat dijelaskan digolongkan apakah kedalam Majelis lembaga

Permusyawaratan

perwakilan rakyat atau bukan.

1.1.Konsep Lembaga Perwakilan Pada Waktu Negara Berdiri Lembaga Perwakilan atau yang lebih lembaga sering yang disebut mewakili

representative

institution

adalah

16

rakyat

dalam

melakukan

fungsi

pengawasan

dan

fungsi

legislasi. Konsep lembaga perwakilan tidak terlepas dari asal– usul negara yang dimulai: 1. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Untuk hidup manusia berkehendak akan bantuan makhluk lain. 2. Disebabkan manusia tidak bisa hidup sendiri maka cara

berkumpullah

mereka

untuk

merundingkan

memperoleh bahan-bahan primer (makanan, temapat dan pakaian). Lalu terjadilah pembagian pekerjaan dimana masing-masing harus menghasilkan lebih dari

keperluannya sendiri untuk dipertukarkan den demikian berdirilah desa. 3. Antara desa dengan desa terjadi pula kerjasama dan terjadilah dengan masyarakat lain negara. Antara negara-negara karena

negara

terjadi sama

juga lain

kerjasama dan

perlunya

bantuan

satu

terjadilah

hubungan internasional.21 Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan berdirinya

suatu negara harus mempunyai 4 syarat:

21

M. Solly Lubis, Ilmu Negara, h. 16

17

1. Adanya wilayah. 2. Adanya Pemerintah 3. Adanya rakyat 4. Adanya pengakuan dari negara lain.22 Ada yang menyatakan bahwa Negara merupakan

perkelompokkan dari manusia yang merasa sendirinya senasib yang mempunyai tujuan yang sama23. Tujuan dari negara adalah untuk menjalankan ketertiban dan keamanan. Dan tujuan akhir dari negara adalah mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi warga negaranya. Menurut ilmuwan Islam Ibnu Khaldun bahwa adanya

organisasi kemasyarakatan (ijtima’i wal insani) merupakan suatu keharusan. Para filosof atau ahli hukum (al-hukuma) telah melahirkan kenyataan ini dengan perkataan mereka

:”Manusia adalah bersifat politis menurut tabiatnya “ (al insanu madaniyyun’biath-thab’i). Ini berarti, ia memerlukan satu organisasi kemasyarakatan, yang menurut para filosof dinamakan “kota”, dan itulah yang dimaksud dengan

22

Konvensi Montevidio tentang Hak dan Kewajiban Negara (Convention on Rights&Duties of States), 26 Desember 1934 Pasal 1, “ The State as a person of International Law should possess the following qualifications (a) a permanent population, (b) a defined territory, (c) government and (d) capacity to enter into relations with the other states”.
23

Padmowahyono, Ilmu Negara, Ind Hill-Co, Jakarta, 1996 h. 51

18

peradaban24.

Jadi

didalam

pandangan

ahli

agamapun

pembentukan suatu organisasi kemasyarakatan untuk mengatur masyarakat menjadi suatu keharusan. Menurut Aristoteles bahwa sesungguhnya negara itu

merupakan suatu persekutuan hidup atau lebih tepat lagi suatu disebut persekutuan he koinona hidup politis. Dalam bahasa Yunani

politike;

artinya

suatu

persekutuan

hidup yang berbentuk polis ( negara kota). Ungkapan negara adalah persekutuan hidup politis sesungguhnya mengandung

beberapa hal penting yang perlu dipikirkan25, seperti tujuan dan arti negara bagi masyarakat. Mc Dougall membagi pembentukan negara sebagai kelompok masyarakat menjadi 2 yaitu: 1. Yang terjadi secara wajar atau alamiah atau

natuurlijk. 2. Yang terjadi atas dasar sengaja dibuat atau

kuntsmatig.26

24

Ibnu Khaldun, Mukaddimah, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2000, h.71 J.H. Rapar, Filsafat Politik Aristoteles, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, h. 33 Padmowahyono, Op.cit, h, 51

25

26

19

Timbulnya suatu negara tidak akan terlepas dari teori Contract Social yang diungkapkan oleh Thomas Hobbes, John Locke dan JJ Rousseau .27

Kontrak Sosial merupakan perjanjian antara masyarakat yang ingin membentuk suatu negara, suatu pemerintahan

bersama yang melayani mereka Rousseau yang mendasarkan

(anggapan hobbes, Locke dan negara atas suatu

pembentukan

perjanjian antara anggota masyarakat biasanya disebut teori perjanjian masyarakat). kepada yang Kemudian suatu rakyat ini menyerahkan ataupun

kedaulatannya sekelompok

lembaga, amanat

persoon untuk

orang

mendapat

menjalankan

kedaulatan tersebut. Menurut Utrecht tentang Hobbes, Walaupun Rosseau. Jean tak Jacqueas berlainan perbandingan antara Thomas dan John Locke bahwa dan

Rousseau

masing-masing anggapan

Hobbes, tentang

Locke

Mereka

mempunyai

pembentukan

negara dan adanya negara itu. Menurut anggapan ketiga ahli tersebut pembentukan adanya negara itu disusun atas suatu perjanjian sosial, kesimpulan-kesimpulan yang mereka tarik tentang sifat negara sangat berlainan. Menurut Hobbes

negara itu bersifat totaliter, Negara itu diberi kekuatan
27

M.Solly Lubis, Op.cit h.35

20

tidak

terbatas

(Absolut). kerajaan dan

Menurut

Locke

negara yang

itu

selayaknya jaminan manusia

bersifat

konstitusionil kebebasan healthy

memberi pokok

mengenai (ingat :

hak-hak life,

kebebasan dan

liberty,

property).

Rousseau beranggapan bahwa negara bersifat suatu perwakilan rakyat, dan negara itu selayaknya negara demokrasi yakni

yang berdaulat adalah rakyat.28

2.Konsep Lembaga Perwakilan Rakyat Setelah Negara Berdiri.

Atas

dasar

tersebut

maka

lahirlah

teori

demokrasi

representatif29. Karena pada saat ini tidak mungkin semua rakyat berkumpul untuk menentukan keinginannya setiap saat. Direct democracy adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan

secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur-prosedur mayoritas. Sifat langsung

dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam suatu kondisi yang sederhana,

28

Ibid, h. 35

29

.Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, h. 70

21

wilayahnya sekitarnya). penduduk

terbatas Serta suatu

(negara jumlah negara

terdiri penduduk kota).

dari sedikit

kota

dan

(300.000 ketentuan–

dalam

Lagipula

ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing demokrasi tidak berlaku
30

. Karena faktor populasi

penduduk yang tidak memungkinkan dilakukan pada satu tempat dan pada suatu Dan saat, sehingga harus dicari pemecahan Perwakilan

masalahnya.

muncullah

konsep

demokrasi

Rakyat atau yang sering lebih disebut sebagai Demokrasi Representatif. Akhirnya Demokrasi Representatif ini hampir dilakukan disetiap negara modern pada saat ini. Apabila dilihat pada saat zaman Yunani telah berlaku pemerintahan akhirnya yang berdasarkan tidak baik. rakyat (demokrasi), pada dan

berjalan

Sehingga

awalnya

demokrasi dikritik oleh para pemikir-pemikir Yunani seperti Plato, Socrates31 dan Aristoteles32.

30

Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1999, h. 54. Plato, Republik, Bentang, Jakarta, 2002, h. 354 Soetiksno, Filsafat Hukum Bagian 1, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, h.16

31

32

22

3. Konsep Lembaga Perwakilan di Negara modern Setelah runtuhnya peradaban Yunani maka pada saat

itu. Muncullah peradaban Romawi yang membuat suatu konsep baru yaitu munculnya dan Senat Caesar sebagai sebagai perwakilan pemegang berfungsi kekuasaan

sebagai

pengawas dan

eksekutif Setelah yang

perwakilan runtuh satu maka

rakyat muncul

dibidang

pemerintahan. monarki dari

Romawi

negara-negara sebagai

menjadikan

orang

(raja)

pusat

pemerintahan, sehingga dapat diartikan bahwa wakil rakyat adalah raja. Penyerahan kewenangan mengatasnamakan rakyat dari rakyat ke lembaga negara. Dan kemudian lembaga negara mempunyai otoritas untuk memerintah rakyat merupakan suatu hal yang terjadi dalam proses politik dinegara manapun. Dan menurut Robert Paul Wolf peran lembaga negara yang mengatasnamakan kelompok orang negara yang itu, diartikan otoritas sebagai tertinggi ”suatu dalam

mempunyai

wilayah tertentu terhadap penduduk tertentu “33.

3.1. Teori Kedaulatan

33

Carol C.Gould, Demokrasi Ditinjau Kembali, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1993, h.229

23

Setelah merumuskan

adanya

negara kedaulatan

di

jaman suatu

modern, yang

maka sangat

kembali

menjadi

penting. Menurut Harold J. Laski bahwa: “ the modern state is a sovereign state. It is, therefore, independent in the face of other communities. It may infuse its will towards them with a substance which need not be affected by the will of any external power. It is, moreover, internally supreme over the territory that it control”34. Terjemahan bebas: Negara modern adalah negara yang mempunyai kedaulatan. Hal ini untuk independen dalam menghadapi komunitas lain. Dan akan mempengaruhi substansi yang akan diperlukan dalam kekuasaan internal dan kekuasaan eksternal. Hal ini lebih jauh merupakan kekuasaan yang tertinggi atas wilayahnya. Jelas disini kedaulatan merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh negara yang ingin independen atau merdeka dalam menjalankan kehendak rakyat yang dipimpinnya.

Sehingga kedaulatan merupakan hal yang mempengaruhi seluruh kehidupan bernegara. Menurut kedaulatan Jean yang Bodin dikenal sebagai bapak teori

merumuskan

kedaulatan

bahwa

kedaulatan

adalah suatu keharusan tertinggi dalam negara: “Suatu dimana
34

keharusan tertinggi dalam suatu negara, kedaulatan dimiliki oleh negara dan

Harold J Laski, A Grammar Of Politics, George Allen & Unwin LTD, London ,1938 h. 44

24

merupakan ciri utama yang membedakan organisasi negara dari organisasi yang lain di dalamn negara. Karena kedaulatan adalah wewenang tertinggi yang tidak dibatasi oleh hukum dari pada penguasa atas warga negara dia dan orangorang lain dalam wilayahnya”35. Muncullah merumuskan negara36: 1. Kedaulatan Tuhan. 2. Kedaulatan Raja. 3. Kedaulatan Rakyat. 4. Kedaulatan Negara. 5. Kedaulatan Hukum. Bentuk kedaulatan yang 2 terakhir menunjukkan siapa teori-teori dan apakah kedaulatan yang yang mencoba suatu

berdaulat

dalam

kedaulatan yang tidak dipegang oleh suatu persoon. 3.1.1.Kedaulatan Tuhan Teori kedaulatan Tuhan dimana kekuasaan yang tertinggi ada pada Tuhan,jadi didasarkan pada agama. Teori-teori

teokrasi ini dijumpai, bukan saja di dunia barat tapi juga di timur. Sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan teokrasi dimiliki oleh hampir seluruh negara pada beberapa

35 36

Padmo Wahjono, Ilmu Negara, Ind Hill Co, Jakarta, 1996 hal. 153 Ibid, h 154

25

peradaban. Apabila pemerintah negara itu berbentuk kerajaan ( monarki) maka dinasti yang memerintah disana dianggap

turunan dan mendapat kekuasaannya dari Tuhan. Misalnya jika Tenno Heika di Jepang dianggap berkuasa sebagai turunan dari Dewa matahari.37

3.1.2.Kedaulatan Raja Teori kedaulatan bahwa kekuasaan yang tertinggi ada pada raja hal ini dapat digabungkan dengan teori pembenaran negara yang menimbulkan kekuasaan mutlak pada raja/satu

penguasa38. Teori-teori kekuasaan jasmani atau teori-teori perjanjian dari Thomas Hobbes. Dan kemudian muncul menjadi negara adalah raja. L’etat cest moi yang diungkapkan oleh Louis XVI yang menjadi sumbu dari pergerakan Revolusi

Perancis.

3.1.3 Kedaulatan Rakyat Teori ini lahir dari reaksi pada kedaulatan raja. Yang menjadi bapak dari ajaran ini adalah JJ. Rousseau yang pada

37

M. Solly Lubis, Op.Cit, h. 41 Soetiksno, Filsafat Hukum Bagian 2, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, h.59

38

26

akhirnya teori ini menjadi inspirasi Revolusi Perancis39. Teori ini menjadi inspirasi banyak negara termasuk Amerika Serikat dan Indonesia, dan dapat disimpulkan bahwa trend dan simbol abad 20 adalah tentang kedaulatan rakyat. Menurut mewakilkan Kemudian diberikan teori ini, rakyatlah yang berdaulat kepada dan

atau

menyerahkan memecah

kekuasaannya beberapa

negara. yang

negara pada

menjadi

kekuasaan

pemerintah,

ataupun

lembaga

perwakilan.

Tetapi karena pada saat dilahirkan teori ini banyak negara yang masih raja menganut atau sistem monarki, maka yang berkuasa ini

adalah

pemerintah.

Bilamana

pemerintah

melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat akan bertindak mengganti pemerintah itu.

Kedaulatan rakyat ini, didasarkan pada kehendak umum yang disebut “ volonte generale” oleh Rousseau40. Apabila Raja memerintah hanya sebagai wakil, sedangkan kedaulatan penuh ditangan rakyat dan tidak dapat dibagikan kepada pemerintah itu.41

39
40

Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 1980, h.121 Deliar Noer, Pemikiran Politik Di Negeri Barat, Mizan, Jakarta, 1999, h.162 Solly Lubis, Op.Cit, h.42

41

27

3.1.4. Kedaulatan Negara Teori ini juga sebagai reaksi dari kedaulatan rakyat, tetapi melangsungkan teori kedaulatan raja dalam suasana kedaulatan dalam rakyat. Menurut Dari paham itu ini, negara mempunyai Negaralah (dalam hak yang sumber arti tidak

negara.

government=pemerintah)

dianggap

terbatas terhadap life, liberty dan property dari warganya. Warga negara bersama-sama hak miliknya tersebut, dapat

dikerahkan untuk kepentingan kebesaran negara. Mereka taat kepada hukum tidak karena suatu perjanjian tapi karena itu adalah kehendak negara.42 Hal ini terutama Schule, Jerman diajarkan yang yang oleh madzhab Deutsche pada teori

Publizisten kekuasaan

memberikan mutlak,

konstruksi suasana

raja

pada

kedaulatan rakyat.

Kuatnya kedudukan raja karena mendapat

dukungan yang besar dari 3 golongan yaitu: 1. Armee (angkatan perang) 2. Junkertum (golongan idustrialis) 3. Golongan Birokrasi ( staf pegawai negara). Sehingga apa-apa
42

praktis tidak

rakyat

tidak

mempunyai Oleh

kewenangan karena itu

dan

memiliki

kedaulatan.

Ibid, h..42

28

menurut sarjana-sarjana D.P.S kedaulatan bulat pada rakyat. Tetapi wewenang tertinggi hanyalah ajaran tersebut alat, berada bukan pada yang ini negara. memiliki adalah

Sebenarnya kedaulatan.

negara Jadi

kedaulatan

negara

penjelamaan baru dari kedaulatan raja. Karena pelaksanaan kedaulatan adalah negara, dan negara adalah abstrak maka kedaulatan ada pada raja.43

3.1.5. Teori Kedaulatan Hukum Teori kedaulatan hukum timbul sebagai penyangkalan

terhadap teori kedaulatan negara dan dikemukan oleh Krabbe. Teori ini menunjukkan kekuasaan yang tertinggi tidak

terletak pada raja (teori kedaulatan raja) juga tidak pada negara (teori kedaulatan negara). Tetapi berada pada hukum

yang bersumber pada kesadaran hukum pada setiap orang.44 Menurut teori ini, hukum adalah pernyataan penilaian yang terbit dari kesadaran hukum manusia. Dan hukum

merupakan sumber kedaulatan. Kesadaran hukum inilah yang membedakan mana yang adil dan mana yang tidak adil.45

43

Padmo Wahjono, Op.Cit, h, 156 Ibid, h.156 M.Solly Lubis, Op, Cit, h. 41

44

45

29

Teori

ini

dipakai

oleh

Indonesia

dengan

mengubah

Undang-Undang Dasarnya, dari konsep kedaulatan rakyat yang diwakilkan menjadi kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum

tercantum dalam UUD 1945 “Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar46.

3.

2.Konsep

Lembaga

Perwakilan

Setelah

adanya

Kontrak

Sosial Berangkat dari teori Rosseau mengenai Demokrasi

Perwakilan. Menurut Rousseau maka rakyatlah yang berdaulat dan kemudian mewakili kedaulatannya kepada suatu lembaga yaitu pemerintah ( siapa yang memerintah untuk menjalankan kedaulatan tersebut). Konsep demokrasi rakyat seperti ini menjadi suatu hal yang diminati pada saat Renaissance dan menjadi konsep yang sering dipakai pada saat ini. Pada dahulu kekuasaan cukup diwakilkan kepada raja
47

,

sehingga raja dengan pemerintahannya dapat mengatasnamakan

46

Indonesia, Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1ayat 2

47

Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat kepada kesusasteraan dan kebudayaan Yunani Kuno yang selama Abad Pertengahan telah disisihkan. Aliran ini membelokkan perhatianyang tadinya semata-mata diarahkan kepada tulisan-tulisan keagamaan ke arah soal-soal keduniawian dan mengakibatkan timbulnya pandangan-pandangan baru.

30

negara.

Raja

bertindak

atas

nama

negara

dengan

tujuan

melaksanakan kedaulatan rakyat. Akan tetapi hal ini membawa kekhawatiran tentang

kekuasaan yang diberikan kepada satu lembaga. Seperti yang dikatakan oleh Montesquieu “When the legislative and executive powers are united in the same persons or body, there can be no liberty, because apprehensions may arise lest the same monarch or senate should enact tyrannnical laws, to enforce them in tyrannical manner.....Were the power of judging joined with the legislature, the life and liberty of the subject would then be exposed to arbitrary control, for the judge would then be the legislator. Were it joined to the executive power, the judge might behave with all the violence of an opressor”.48 Terjemahan bebas: “Ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif bersatu dalam satu orang atau lembaga, berarti kemungkinan akan tidak ada kebebasan, karena kesanggupan akan muncul dengan membuat perundang-undangan yang tiran dan dilakukan oleh pemerintahan monarki atau senat, dan lembaga tersebut akan berbuat tirani..... Dan ketika kekuasaan mengadili bersatu dengan legislatif, maka kehidupan dan kebebasan dari pengadilan tersebut akan kemudian terkena kontrol yang sepihak dimana hakim tersebut menjadi legislatif. Dan ketika kekuasaan mengadili digabung dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim mungkin akan bertindak dengan segala kekerasan sebagai penindas”.

48

Harold J Laski, A Grammar Of Politics, George Allen & Unwin LTd, London, 1938. h. 297

31

Muncullah berbagai teori tentang bagaimana seharusnya dalam menjalankan kedaulatan. jaman modern adalah Yang sering dipakai dalam pemerintahan dan kekuasaan yang negara
49

demokrasi, rakyat

berdasarkan

rakyat.

Antara

sehari-hari, lazimnya berkembang atas 2 teori, yaitu : 1. Teori Demokrasi Langsung dapat (direct dilakukan democracy) secara

dimana

kedaulatan dalam arti

rakyat

langsung

rakyat

sendirilah

yang

melaksanakan

kekuasaan tertinggi yang dimilikinya. 2. Teori Demokrasi tidak langsung (representative

democracy). Representasi disini sangat diperlukan bagi eksistensi otoritas politik di samping beberapa hal pokok lainnya.

Bagi para ahli politik tentang kekuasaan, bahwa ia juga sangat tergantung pada beberapa tuntutan lain. Dan biasanya berhubungan dengan konstitusionalisme: pembatasan kekuasaan pemerintah dan kebebasan politik warga negara.50 Kemudian perkembangan lembaga perwakilan di duniapun menjadi beragam dan berkembang. Hal ini sesuai dengan

49

Jimly Asshiddiqie, Op.Cit, h. 70 April Carter, Otoritas Dan Demokrasi, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, h. 65

50

32

tuntutan

zaman

dan

dilekatkan

pada

kekuasaan

membuat

undang-undang.51

3.3.Konsep Lembaga Perwakilan Rakyat di Negara Modern. Setelah berkembangnya ide demokrasi yang telah dimulai sejak abad ke 19 maka konsep pemerintahan demokrasi menjadi suatu trend dan isu global dalam dunia. Sehingga mayoritas negara menggunakan demokrasi sebagai sistem politik dan

negara mereka.52 Berpijak pada hal tersebut maka konsep lembaga

perwakilanpun berkembang dan terbagi dalam berbagai sistem. Konsep dasar lembaga perwakilan atau parlemen adalah sistem Demokrasi Perwakilan dimana kedaulatan rakyat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian dipecah

menjadi beberapa kekuasaan yang ada, dan yang dipakai dalam teori kedaulatan adalah kekuasaan dibidang pengawasan dan pembuatan undang-undang53.

51

AV, Dicey, Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution, Mc. Millan Education LTD, London, 1959, h. lxi
52

Samuel P Huntington, Benturan Antara Peradaban Dan Masa Depan Politik Dunia, CV Qalam Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, h. 7
53

Geoffrey Marshal, Parliamentary Sovereignty And The Commonwealth, Oxford University Press, Oxford, 1957, h.12

33

3.4. Sistem Lembaga Perwakilan Rakyat Lembaga perwakilan atau yang lebih dikenal sebagai

parlemen dibagi kedalam berbagai sistem yaitu: 1. Sistem 1 Kamar 2. Sistem 2 kamar ad. 1. Sistem satu kamar Sistem satu kamar adalah sistem parlemen yang berdasar pada satu lembaga ini legislatif tertinggi fungsi dalam struktur dan

negara.

Lembaga

menjalankan pemerintah dan

legislatif juga

pengawasan

terhadap

membuat

Undang-

Undang Dasar. Isi unikameral aturan ini mengenai dan fungsi dan tugas dari parlemen negara

beragam

bervariasi

satu

dengan negara yang lain. Tetapi pada pokoknya

serupa bahwa

secara kelembagaan fungsi legislatif tertinggi diletakkan sebagai tanggung jawab satu badan tertinggi yang dipilih oleh rakyat.54 Ad. 2. Sistem 2 Kamar Sistem 2 kamar adalah sistem yang sistem parlemen yang terbagi atas 2 lembaga legislatif dalam suatu struktur

54

Jimly Asshidiqie, Pergumulan Peran Pemerintah Dan Parlemen Dalam Sejarah, UI Press, Jakarta, 1996, h.36

34

negara.

Dalam

menjalankan

tugasnya

kedua

lembaga

ini

mempunyai tugas-tugas tertentu. Pada prinsipnya, kedua kamar majelis dalam sistem

bikameral ini memiliki kedudukan yang sederajat. Satu sama lain tidak saling membawahi, baik secara politik maupun secara legislatif. Undang-undang tidak dapat ditetapkan

tanpa persetujuan bersama ataupun melalui sidang gabungan diantara kedua majelis itu55. Pembagian menyatakan apabila ini dikritik oleh C.F. Strong yang

sebagai

tidak tepat atau tidak ini kita yang pergunakan tidak

riil karena kita akan

klasifikasi

maka

menyamakan

negara-negara

melakukan

pemilihan

anggota badan perwakilan menjadi satu dengan negara-negara yang melakukan pemilihan umum.56 Walaupun demikian konsep lembaga perwakilan 1 kamar atau 2 kamar menjadi konsep lembaga yang dipakai oleh pemilihan anggota badan perwakilan dengan

mayoritas negara di dunia. Dan biasanya sistem dua kamar dianut oleh negara federal. Negara kesatuan yang memakai

55

Ibid, h. 37 Sri Soemantri, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, CV. Rajawali, Jakarta, 1981,h.69

56

35

sistem 2 kamar karena untuk membatasi kekuasaan majelis lain.57 Sistem parlemen lain yang pernah digunakan pada negara adalah sistem 3 kamar. Sistem 3 kamar adalah sistem yang sistem parlemen yang terbagi atas 3 lembaga legislatif atau lembaga perwakilan dalam suatu struktur negara. Meskipun tidak banyak dikenal, sistem tiga kamar ini dipraktekkan dalam Sistem Pemerintahan di Cina Taiwan. Sistem ini struktur organisasi parlemennya nasionalnya terdiri atas tiga badan yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri.58

4.Tugas Dan Wewenang Lembaga Perwakilan secara Umum. Tugas dan wewenang yang dijalankan setiap lembaga

perwakilan rakyat di dunia adalah sebagai berikut: 1. Sebagai lembaga perwakilan yang agar rakyat yang oleh mengawasi pemegang tidak

jalannya kekuasaan

pemerintahan eksekutif

dilakukan kekuasaan

pemerintah

57

Miriam Budiarjo, Op.Cit, h.180 Ibid, h. 43

58

36

menindas rakyat sehingga kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang59. 2. Sebagai pemegang kekuasaan legislatif untuk menjalankan keinginan undang rakyat. juga Dan diinterprestasikan pembuat dalam undangDasar

dan

sebagai

Undang-Undang

(supreme legislative body of some nations )60.

5. Konsep Lembaga Perwakilan di Indonesia Konsep lembaga perwakilan di Indonesia jika dipecahpecah akan terbagi Dasar kedalam yang beberapa periodesasi Negara menurut

Undang-Undang ,yaitu:61

dipakai

dalam

Indonesia

1. Undang-Undang Dasar 1945, yang berlaku antara 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. 2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, yang berlaku antara 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 3. Undang Undang Dasar Sementara Tahun 1950, yang berlaku antara 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959
59

Lawrence Dood, Coalitions in Parliamentary Government, Princeton University Press, New Jersey, 1976, h.16
60

Bryan A Garner (ed in chief), Black’s Law Dictionary , sevent edition,West Group, St Paul, Minn, 1999

61

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni’matul Huda, Teori Hukum Dan Konstitusi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, h.75.

37

4. Kembali Ke Undang Undang Dasar 1945, yang berlaku sejak dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Yang akan dibahas secara deskriptif dalam karya tulis ini adalah periode kembali ke Undang-Undang Dasar 1945

terutama setelah perubahan UUD 1945.

5.1. Sebelum Perubahan UUD 1945 Perkembangan konsep lembaga perwakilan di Indonesia

dimulai sejak tahun 1945. Tidak ada ketentuan secara tegas yang menyatakan bahwa MPR termasuk lembaga perwakilan atau tidak62. Dan Majelis Permusyawaratan Rakyatpun tidak diberi kewenangan Perwakilan legislatif Rakyat yang (membuat undang-undang), badan yang Dewan berada

merupakan

dibawahnyapun tidak diberi kewenangan legislatif. Sehingga MPR dan DPR (yang seharusnya merupakan badan legislatif) mendelegasikan kewenangan/kekuasaan yang berlebihan kepada lembaga pemerintah. Secara
63

filosofis

MPR

merupakan

perwujudan

seluruh

rakyat di Indonesia. MPR secara yuridis menurut pasal 2

62

Indonesia, UUD 1945 Jimly Asshiddiqie, Teori Dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, Jakarta:Ind.Hill-Co, 1998 , h.

63

25

38

ayat

1

UUD

1945.

“Kedaulatan oleh

ada

di

tangan

rakyat

dan

dijalankan Rakyat”64.

sepenuhnya Berarti yang

Majelis

Permusyawaratan rakyat di

merupakan

penjelmaan

Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga lembaga MPR termasuk kedalam penjelmaan perwakilan rakyat sepenuhnya dan mempunyai kekuasaan di segala fungsi65. Dan jika dilihat Rakyat dari penjelasan 2(dua) diatas macam Majelis fungsi,

Permusyawaratan yaitu:66 1. Fungsi

memiliki

legislatif,

yang

lahir

dari

kekuasaan-

kekuasaan menetapkan Undang-Undang Dasar, kekuasaan mengubah Undang-Undang Dasar dan kekuasaan

menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara; 2. Fungsi non legislatif, yang lahir melalui kekuasaan memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Dalam melihat MPR secara keseluruhan maka harus

dilihat ide pembentukannya pertama kali.

64

Indonesia, UUD 1945 pasal 1 ayat 2

65

Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan menurut UUD 1945, Liberty, Yogyakarta, 1993, h.55
66

Muchyar Yara, Pengisian Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Suatu Tinjauan Sejarah Hukum Tata Negara, PT.Nadhillah Ceria Indonesia, Jakarta, 1995, h.67

39

Untuk menjamin agar majelis ini benar-benar menjadi penjelmaan seluruh rakyat. Maka ditentukan bahwa

keanggotaannya meliputi: 1. Seluruh wakil rakyat yang terpilih melalui DPR. 2. Utusan Golongan yang ada dalam masyarakat menurut

ketentuan peundang-undangan yang berlaku. 3. Utusan daerah seluruh Indonesia menurut ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.67 Sebelum mempunyai dilakukan perubahan UUD 1945 maka rakyat MPR yang

kewenangan

menjalankan

kedaulatan

penuh. Tidak ada suatu lembaga negarapun di Indonesia yang diberikan kewenangan sebesar ini sehingga MPR menjadi

lembaga yang sangat kuat. Konsep lembaga MPR sebelum perubahan Undang-Undang

Dasar 1945 harus dilihat dari apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa ini yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 (Founding Fathers). Sebelum Indonesia diproklamasikan

tanggal 17 Agustus 1945 telah ada lembaga yang dibentuk oleh Jepang yaitu BPUPKI (Badan Penyelidikan Usaha

Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan merupakan badan yang
67

Jimly Asshidiqie, Pergumulan Peran Pemerintah Dan Parlemen Dalam Sejarah, UI Press, Jakarta, 1996, h.50

40

menyelidiki Walaupun Dasar.

usaha

persiapan

kemerdekaan merumuskan

di

Indonesia.

pada

akhirnya

BPUPKI

Undang-Undang

Konstitusi tertinggi dan

atau

Undang-Undang yang

Dasar

adalah

hukum

tertulis

mengatur

tentang

mekanisme

penyelenggaraan negara, sebagai kumpulan aturan pembagian kekuasaan negara. Dan membatasi kekuasaan pemerintah

sehingga tidak sewenang-wenang.68 Merumuskan rancangan konstitusi tentu merupakan tidak yang

pekerjaan asing bagi mereka. Sulit mencari untuk mengatakan tidak ada dalam sama sekali diantara mereka

berpengalaman

merancang

suatu

sistem

kekuasaan

negara, susunan badan-badan negara, dasar ideologi negara, hak asasi manusia sebagaimana umumnya sebuah konstitusi. Dengan demikian, mudah diduga para anggota BPUPKI akan

terinspirasi, terpengaruh atau bahkan mengadopsi langsung gagasan berlaku atau dari praktek bernegara lain yang yang dari pernah atau sedang dalam bukan

bangsa Dan

dirumuskan konstitusi

konstitusinya69.

tujuan

legal

68

Eman Hermawan, Politik Membela Yang Benar Teori Kritik Dan Nalar, KLIK dan DKN GARDA BANGSA, Yogyakarta, 2003, h.58
69

Tim PSHK, Semua Harus Terwakili Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR, dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2000, h.19

41

hanya suatu pemerintahan perwakilan yang terbatas. Tetapi juga yang bersifat individu, umum dengan pelaksanaan yang pengadilan kita sebut

kebebasan

seperti

apa

pemerintahan berdasarkan hukum (hal ini diungkapkan oleh Montesquieu )70. Dan para founding fathers kemudian membuat

beberapa lembaga negara yang fungsinya mengawasi lembaga negara yang lain. Konsep dikategorikan perwakilan sistem di Indonesia satu sulit dua untuk kamar

perwakilan

kamar,

ataupun tiga kamar. Apabila dicari kemiripannya maka akan mirip dengan sistem parlemen 1 kamar. Walaupun demikian

lembaga perwakilan di Indonesia haruslah dilihat sebagai suatu hal yang khas dari sistem Jimly ketatanegaraan Asshiddiqie adalah di

Indonesia. kategori campuran71.

Menurut sistem

Profesor di

bahwa sistem

parlemen

Indonesia

Kesulitan untuk mengkategorikan hal ini mungkin karena Indonesia adalah negara yang baru ada. Dan konsep lembaga negara Indonesia berdasarkan keinginan founding fathers

70

Judith Shklar, Montesqieu Penggagas Trias Politica, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti,1996,h.173 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit. h.52

71

42

untuk

membuat

hal

yang para

berbeda pembuat

dalam

struktur

lembaga Dasarnya

negara.

Walaupun

Undang-Undang

belajar ke negara lain sehingga akan ada proses peniruan dengan negara lain. Kemungkinan Indonesia mengambil beberapa pola sistem politik yang berbeda telah dipikirkan oleh penulis-penulis ilmu politik yang jeli. Shils telah berbicara tentang lima kategori seperti: demokrasi politik, demokrasi terpimpin, oligarki yang memodernisasikan, oligarki totaliter dan

oligarki tradisional. Dan John Kautsky dengan tema yang sedikit berbeda berbicara tentang otoriterisme arsitokratik tradisional, suatu tahapan peralihan yang berupa dominasi oleh kaum intelektual (seperti kaum nasionalis, politik intelektual totaliterisme kaum

aristokrasi totaliterisme

syncretiknya (serupa

Organski), model

dengan

stalinisnya Organski), dan demokrasi72.

5.2. Sistem Parlemen Setelah Perubahan

UUD 1945

Setelah dilakukan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang

merupakan kekuasaan tertinggi dalam
72

negara dihapus dengan

S.P. Varma, Teori Politik Modern, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, h.478

43

Perubahan ke 4 Undang-Undang Dasar. MPR tidak lagi memegang kekuasaan Indonesia. lembaga tertinggi MPR tetap dalam tidak sistem bisa MPR MPR ketatanegaraan di

dikategorikan membuat bisa

sebagai peraturan

legislatif

karena Tetapi

tidak masih

perundang-undangan.

dikategorikan

sebagai lembaga perwakilan rakyat. Karena Undang Dasar susunan 1945 anggota menurut MPR yang 2 ada UUD dalam 1945 Undangsetelah

pasal

Perubahan Keempat adalah: (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Daerah Rakyat yang dan anggota melalui Dewan

Perwakilan

dipilih

pemilihan

umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.73 Jika dilihat dari komposisi anggota Majelis

Permusywaratan Rakyat maka MPR dapat digolongkan sebagai lembaga parlemen74. Dan masih ada kewenangan membuat UndangUndang Dasar, memberhentikan presiden, maka Majelis

73

Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, PSHTN UI, Jakarta, h.3
74

Yves Meny, Andrew Knap, Government And Politics In Western Europe, third edition, Oxford University Press, New York, 1998

44

Permusyawaratan perwakilan75.

Rakyat

dianggap

institusi

demokrasi

Representasi kepentingan rakyat secara nasional dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui partai politik dalam pemilihan umum. Hal ini merupakan suatu

tuntutan negara demokratis.76 Representasi lembaga karena: 1. Secara sosiologis ikatan masyarakat dengan propinsi jauh lebih kuat dibandingkan kabupaten. 2. Secara teknis pelaksanaan juga jauh lebih mudah perwakilan Dewan Perwakilan didaerah Daerah sebagai suatu

rakyat

dipahami

diantaranya

karena sudah ada pembagian wilayah administratif yang jelas. 3. Pemilihan mewakili kabupaten, berbasis semua propinsi lebih representatif dengan yang basis ada di

daerah

dibandingkan kabupaten

mengingat

jumlah

75

http://www.australianpolitics.com/democracy/terms/parliamentary-democracy.shtml, diakses pada tanggal 10 Agustus 2003.
76

Tim IFES, Sistem Pemilu, Jakarta: IFES,UN, IDEA, 2001, h.29

45

pulau jawa tidak seimbang dengan daerah diluar pulau jawa.
77

Jika demikian maka sistem parlemen di Indonesia adalah sistem trikameral. Hal ini diungkapkan oleh Prof.Jimly

Asshiddiqie pada seminar yang dilaksanakan di Bali78. Dengan alasan bahwa unsur keanggotaan MPR yang berubah, Kewenangan tertinggi kekuasaan, yang dicabut, Diadopsinya pemilihan prinsip pemisahan dan Wakil

diadopsinya

Presiden

Presiden secara langsung.

77

Tim PSHK, Op.Cit, h.41

78

Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keemapat UUD 1945, disampaikan dalam Seminar yang dilakukan oleh BPHN dan DEPKEH dan HAM RI, Juli, 2003, h.8-9

46

BAB III TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

1.

Majelis

Permusyawaratan

Rakyat

Sebelum

Perubahan

UUD

1945. Sebelum Permusyawaratan Undang-Undang Karena membahas Rakyat, Dasar yang tugas maka dan harus wewenang dilihat di Majelis bagaimana Indonesia. dasar

pernah

berlaku

Undang-Undang

Dasar

merupakan

pedoman

bernegara. Di Indonesia Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku terbagi atas RIS 3. 3. UUD tersebut 1950. adalah: Yang 1. UUD 1945 2.

Konstitusi bagaimana

UUDS MPR

akan

dibahas Sedangkan

adalah yang

perumusan

pertama

kali.

47

menjadi bahasan utama adalah tugas dan wewenang sebelum dan sesudah Perubahan UUD 1945.

1.1. UUD 1945 UUD disepakati 1945 adalah Undang-Undang bagi Dasar pertama yang

sebagai

Konstitusi

Republik

Indonesia.

Dalam sejarah pembentukan UUD ini dapat diketahui bahwa dalam UUD keinginan didalam bentuk untuk menjelmakan perwakilan aspirasi seperti rakyat Majelis

berupa

badan

Permusyawaratan Rakyat, pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno79. Sejalan dengan Konsepsi tersebut Muh.Yamin ternyata juga mengemukakan prinsip dari lima prinsip yang

dikemukakannya. Prinsip keempat ialah Peri Kerakyatan, yang terdiri dari80: A. Permusyawaratan, dengan mengutip surat Assyura ayat 38 yang artinya: “ Dan bagi orang-orang yang beriman, mematuhi sedang seruan Tuhan-Nya dan mendirikan dengan shalat,

urusan

mereka

diputuskan

musyawarah

antara mereka dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka”. Demikian juga prinsip
79

Samsul Wahidin, MPR Dari Masa Ke Masa, Bina Aksara, Jakarta, h.68. Ibid h.69

80

48

musyawarah dasarnya

ini

diterapkan bersatu

sesudah

zaman

Nabi

yang

ialah

untuk

bermufakat81,

menurut

perpaduan adat dengan perintah agama. Dalam konteks ini Muh. Yamin untuk menampakkan Indonesia, Islam bahwa ialah dan musyawarah musyawarah Hal yang yang

dimaksudkan bersumber

dari

hukum

Adat.

tersebut

merupakan perpaduan konsepsi yang paling berpengaruh di Indonesia. Hukum Islam dalam hal ini diilhami oleh Al Quran, sedangkan adat diilhami oleh kondisi bangsa Indonesia, yang hukum aslinya ialah hukum adat. B. Perwakilan: Dasar Adat yang mengharuskan perwakilanperwakilan sebagai ikatan masyarakat di seluruh

Indonesia. Perwakilan sebagai dasar abadi dari tata negara. Dan dilakukan yang kecil oleh dan seluruh dengan Murba dalam

masyarakat

perantaraan

perwakilan dalam susunan negara.82 C. Kebijaksanaan: Rationalisme; perubahan dalam adat dan masyarakat keinginan penyerahan; Rationalisme sebagai dinamik masyarakat.

81

Ibnu Taimiyah, Pedoman Islam Bernegara, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1989, h.224

82

Muhammad Yamin, Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, h .103.

49

Unsur-unsur banyak mirip

yang

dipakai

dalam

merumuskan dalam

sedikit

dengan

Majelis

Syura83

agama Islam84.

Hal ini tidaklah aneh karena sebelum diubah pada tanggal 18 Agustus 1945, ada beberapa pasal yang memuat tentang agama Islam misalnya pasal 6 dan pasal 29. Dalam masa setelah disahkannya Undang-Undang Dasar

1945 sebagai Undang-Undang Dasar negara. Maka Undang Undang Dasar ini menjadi suatu pedoman bernegara yang dipakai oleh seluruh lembaga negara yang ada di Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan maka lembaga atau fungsi yang baru dibentuk adalah fungsi dilakukan eksekutif. oleh Fungsi tersebut dan Wakil

direpresentasikan

Presiden

Presiden dan kabinetnya untuk menjalankan kekuasaan secara sementara. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pun tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD yaitu dipilih oleh PPKI. Tetapi hal ini bisa diatasi dengan adanya Aturan Peralihan dalam UUD 1945.

83

Majelis Syura menurut sebagian orang dalam menginterprestasikan IsIam adalah suatu badan permusyawaratan yang dibentuk untuk menyelesaikan dan memusyawarahkan berbagai persoalan yang sangat penting
84

Yusuf Al-Qardhawy, Fiqih Daulah Dalam Perspektif Al Quran Dan Sunnah, Jakarta: Pustaka AlQautsar,1997, h.213

50

Aturan Peralihan

terdiri dari pasal 1 sampai dengan

pasal IV isinya adalah sebagai berikut: I. Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia mengatur dan

menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada pemerintah Indonesia. II. Segala badan Negara dan Peraturan yang ada masih

langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar itu. III. Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. IV. Sebelum Majelis dan Permusyawaratan Dewan Dasar Pertimbangan ini, Rakyat, Agung Dewan dibentuk

Perwakilan menurut

Rakyat

Undang-Undang

segala

kekuasaannya

dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional.85 Apa yang dinyatakan oleh Aturan Peralihan ini telah dilaksanakan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, seperti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden86. Terkecuali pasal IV Aturan Peralihan yang baru terbentuk 1 tahun

kemudian.

85

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Aturan Peralihan Samsul Wahidin, Op.Cit, h.78

86

51

Dan selama 4 tahun Pemerintah belum bisa mengadakan Pemilihan Umum untuk memilih warga negara terpilih yang berhak duduk dalam DPR. Apabila DPR belum terbentuk maka otomatis MPR pun tidak terbentuk sehingga representasi dari lembaga perwakilan sementara dipindahkan kepada Komite

Nasional Indonesia Pusat. Hal ini terkandung dalam maklumat Wakil Presiden No X tahun 1946, “Bahwa Komite Nasional

Pusat, sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, serta

menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat seharihari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat”.87 Hal ini merupakan inisiatif yang diambil pemerintah dari amanat dari Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut berbunyi “Sebelum Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar

87

Indonesia, Maklumat No. X (BRI Th.1 No 2 H.10)

52

ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite Nasional”88. Sampai tahun 1949 Indonesia belum memiliki kelengkapan negara yang diminta oleh UUD 1945. Dan berlangsung sampai Undang-Undang Dasar tahun 1945 diganti oleh Konstitusi RIS 1949

1.2.Konstitusi RIS Pada tahun 1949 Konstitusi RIS berlaku dan UUD 1945 tidak berlaku sebagai UUD. Rencana Konstitusi Republik

Indonesia Serikat disiapkan oleh kedua delegasi Indonesia dan pertemuan untuk Permusyawaratan Federal (Bijeenkomst

voor Federaal Overleg) selama sidang-sidang Konferensi Meja Bundar. Pada Desember 1949 setelah disetujui oleh Sidang Pleno Komite Nasional Pusat dari daerah-daerah Indonesia bagian dan dan badan-badan perwakilan lainnya89. Wakil Pemerintah Daerah

Republik

wakil-wakil

Pemerintah

menyetujui Konstitusi 1949 tersebut. Dengan catatan bahwa

88

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Ismail Suny , Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Aksara Baru, Jakarta,1986, h. 77

89

53

Konstitusi RIS merupakan konstitusi sementara sama halnya dengan Undang-Undang Dasar 1945.90 Dalam Konstitusi RIS ini maka lembaga-lembaga negara yang ada adalah: Presiden, Menteri-menteri, Senat, Dewan Perwakilan Pengawas Rakyat, Keuangan91. Mahkamah Yang Agung Indonesia dan Dewan lembaga

menjalankan

fungsi

perwakilan adalah Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

1.3.UUDS 1950 Pada tanggal 14 Agustus 1950 Parlemen Republik

Indonesia Serikat menerima baik Rencana Undang-Undang Dasar dengan tanggal Presiden kelebihan 15 suara besar UUD dalam ini kedua ditanda majelis. tangani Indonesia Pada oleh dan

Agustus

1950

dan

Menteri

Kehakiman

Republik

diundangkan sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Bentuk Negara Kesatuan dalam Negara Republik Indonesia

untuk seluruh Indonesia dipulihkan kembali pada tanggal 17 Agustus 1950 dan Undang-Undang Dasar 1950 mulai berlaku pada hari yang sama.
92

90

Ibid, h.78 Indonesia, Konstitusi RIS 1949 Ismail Suny, Op.Cit , h. 121

91

92

54

Jika dalam Konstitusi RIS 1949 kedaulatan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat. Maka pelaku kedaulatan menurut DPR. UUDS 1950 adalah pemerintah UUD 1945,

bersama-sama

dengan

Sedangkan

dalam

kedaulatan Rakyat itu dilakukan sepenuhnya oleh MPR.93 Dalam UUDS 1950 alat kelengkapan negara hampir sama dengan Konstitusi Senat. RIS Hal akan ini tetapi terjadi berkurang karena dengan

dihapuskannya berubah

Indonesia Dan Dewan dan

menjadi Rakyat

Negara sebagai

Kesatuan pemegang

kembali. fungsi

Perwakilan

pengawas

perwakilan rakyat94. Adanya suatu forum/sidang pembuat Undang-Undang Dasar baru suatu dalam hal Undang-Undang yang ini Dasar Sementara forum 1950 yang membuat merupakan bernama Undang-

menarik. diberikan

Karena

Konstituante

kewenangan

Undang Dasar baru. Dan sifatnya adalah sementara karena jika tugas sekaligus wewenangnya telah selesai dilaksanakan maka forum Konstituante ini berakhir95.

93

Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, h. 117
94

Indonesia, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Indonesia, pasal 134 sampai dengan 139 Undang-Undang Dasar Sementara 1950

95

55

1.4.Kembali ke UUD 1945 Semenjak tanggal 5 Juli 1959 Indonesia kembali kepada UUD 1945 dengan adanya Dekrit Presiden 195996. Dasar hukum dekrit ini adalah staatsnoodrecht (hukum tata negara dalam keadaan darurat)97. Pembubaran ini dilakukan secara sepihak oleh Presiden Republik Indonesia. Karena sampai tahun 1959 Undang-Undang Dasar baru belum terbentuk. Hal ini sama dengan pendapat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Majelis Orde Baru yang dapat Rakyat dibaca dalam No

Ketetapan

Permusyawaratan

Sementara

XX/MPRS/1966. Adanya istilah Orde Baru diatas, adalah untuk membedakan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada

masa 1965 yang juga disebut masa Orde Lama yang dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945

secara murni dan konsekwen. Sebab sesudah gagalnya Gerakan 30 September 1965, maka semboyan untuk melaksanakan Undang-

96

Miriam Budiarjo, Demokrasi Di Indonesia Demokrasi Parlementer Dan Demokrasi Pancasila, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, h.38
97

Ranawijaya, Usep, Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h.133

56

Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen dimulai oleh Orde Baru.
98

Sesudah kembali kemasa Orde Baru maka dapat

dilihat

berbagai konsep yang dijalankan oleh Pemerintahan Orde Baru sesuai menurut UUD 1945. Dengan ditegaskannya bahwa MPR

adalah suatu lembaga negara tertinggi dan sebuah lembaga yang berwenang untuk menjalankan kedaulatan rakyat99.

Sehingga MPR menjelma sebagai sebuah lembaga negara yang mempunyai kewenangan yang sangat besar hampir sama dengan rumusan awal dalam pembicaraan para founding fathers untuk menyusun UUD 1945100. Wewenang yang sangat besar tersebut harus membuat lembaga ini berdaya dalam mewujudkan

kedaulatan

warga negara yang diwakilinya.

Menurut Bagir Manan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak memegang

kedaulatan negara melainkan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Karena ada perbedaan mendasar antara paham kedaulatan

98

Kusnardi, Harmaily, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara, FHUI, Depok, h.96
99

Naning, Ramdlon, Lembaga Legislatif Sebagai Pilar Demokrasi Dan Mekanisme Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Liberty, Yogyakarta,1982, 52
100

Hendra Nurtjahjo, Perwakilan Golongan Di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, Jakarta, 2002, h.47

57

negara

dan

rakyat.

Kedaulatan

negara

mengkonstruksikan

negara mempunyai kehendak sendiri terlepas dari kehendak rakyat. Kehendak negara adalah tertinggi akan menuju pada sistem totaliter bukan menuju kepada kedaulatan rakyat

(democracy).101 Untuk mempelajari konsep MPR dapat dilihat dari sistem perekrutan anggota102. Dan hal ini dapat kita pelajari dari 3 cara: 1. Mempelajari terjadi di kembali BPUPKI pembicaraan-pembicaraan dan PPKI( Panitia yang

Persiapan

Kemerdekaan Indonesia).103 2. Menghubungkan pasal 2 ayat 1 dengan pasal 1 ayat 2 UUD 1945. 3. Mempelajari sistem pemerintahan yang dianut oleh

Undang-Undang Dasar 1945. Semenjak Orde Baru dimulailah suatu konsep lembaga MPR yang pemilihan anggotanya sesuai dengan Undang-Undang

101

Bagir Manan, Teori Dan Politik Konstitusi, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2000, h. 15
102

Ismail Hasan, Pemilihan Umum 1987, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, h.6-9

103

Tim Sekretariat Negara, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1995, h.25-182

58

Dasar.

Dalam

perekrutan

anggota

semenjak

tahun

1971

diadakan Pemilihan Umum yang memilih anggota DPRD II, DPRD I, dan DPR. Dan setelah itu akhirnya terpilihlah anggota MPR yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945104.

Walaupun dalam perekrutan anggota MPR setelah tahun 1973 anggotanya MPR yang diangkat 60 persen. Dan anggota DPR ada juga yang diangkat, maka hal ini dianggap inkonstitusional oleh Prof. Dr. Ismail Suny.105

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sesudah Perubahan UUD 1945 Pada tahun 1998 telah terjadi peristiwa yang mengubah tatanan ketatanegaraan Republik Indonesia dengan mundurnya Presiden Soeharto menurut pasal 8 UUD 1945. Walaupun ada yang beranggapan pergantian tersebut tidak sesuai dengan

104

J.C.T, Simorangkir, Hukum Dan Konstitusi Indonesia, CV. Masagung, Jakarta, 1988, h.17

105

Ismail Suny, Implikasi Amandemen UUD 1945 Terhadap Sistem Hukum Nasional, disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN dan DEPKEH HAM RI, Bali, Juli, 2003, h.4

59

bunyi pasal 8 UUD 1945106. Walaupun pada akhirnya dianggap sah pengunduran diri tersebut107. Setelah itu terjadilah Pemilihan Umum tahun 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik akhirnya terbentuklah

anggota DPRD, DPR dan anggota MPR baru. Dan pada Sidang Tahunan 1999 maka UUD 1945 diubah dengan Perubahan 1945 terutama pasal mengenai masa jabatan I UUD

presiden,

sehingga diharapkan tidak terjadi hal-hal yang ada dimasa lalu mengenai jabatan Presiden RI108. Dan juga dan mengenai dibantu

beberapa

kewenangan

Presiden

yang

dialihkan

oleh Dewan Perwakilan Rakyat109. Kemudian kembali pada tahun 2000, Undang-Undang Dasar Dasar ini 1945 lebih

diubah.

Perubahan

Undang-Undang

106

Hal tersebut tidak akan dibahas disini karena banyaknya pro dan kontra ahli ketatanegaraan yang menanggapinya dan bukan pula bahasan dalam karya ilmiah ini.
107

Pergantian kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Habibie masih terdapat perbedaan diantara ahli hukum. Pendapat pertama menyatakan bahwa pergantian tersebut konstitusional, sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR No VII/MPR/1973 pasal 2 ( dikemukakan antara lain oleh Yusril Ihza Mahendra), pendapat kedua menyatakan, inkonstitusional, karena belum ada pencabutan mandate dari MPR dari Presiden Soeharto sebagai mandataris ( sesuai penjelasan UUD 1945), sehingga Habibie belum sah menjadi presiden selama MPR belum mencabut mandatnya, dan pergantian kekuasaan harus dilakukan melalui siding istimewa ( pendapat Dimyati Hartono).
108

Harun Al Rasyid, Pengisian Jabatan Presiden, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, h.141 Indonesia, Perubahan I Undang-Undang Dasar 1945

109

60

menekankan pada Hak Azasi Manusia, yang menjadi konsentrasi pembahasan untuk dimuat Tahun 2001 Dasar melalui pada saat itu110.

kembali terjadi perubahan Undang-Undang Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Perubahan

III Undang-Undang Dasar 1945 pun disahkan dengan

menekankan pada perubahan kedaulatan rakyat. Dalam UUD 1945 sebelum Perubahan UUD 1945 dinyatakan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan dijalankan diubah sepenuhnya menjadi oleh Majelis ada

Permusyawaratan

Rakyat

kedaulatan

ditangan rakyat dan dijalankan oleh Undang-Undang Dasar. Perubahan ini sangatlah penting karena, perubahan inilah yang menjadi dasar untuk mereduksi kewenangan Majelis

Permusyawaratan Rakyat. Dan perubahan ini menjadi pijakan untuk Perubahan IV UUD 1945.

Menurut Rosseau dalam Kontrak Sosial maka perjanjian yang dibentuk oleh penguasa dan rakyat yang dikuasai, dalam

bertujuan

untuk

melindungi

kepentingan

individu

masyarakat. Dan untuk menjaga kepentingan masyarakat dengan

110

Indonesia, Perubahan II Undang-Undang Dasar 1945

61

individu sehingga tidak terjadi benturan antara hak antara individu juga dengan masyarakat111. Perjanjian ini bertujuan juga untuk membatasi

kekuasaan penguasa dalam menjalankan tugas dan perjanjian tersebut. Dengan semakin berkembangnya peradaban maka

bentuk perjanjian sosial pun menjadi lebih rapi. Kemudian hal ini dikenal sebagai Konstitusi. Biasanya pelaksanaan kedaulatan rakyat secara representatif dalam

konstitusi disebut sebagai lembaga perwakilan.112 Dengan seharusnya demikian sebagai Dasar Konstitusi 1945 yang baik dengan

Undang-Undang

sesuai

karakteristik yang disebut diatas. Perubahaan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mencapai karakteristik perjanjian sosial antara negara

dengan masyarakat. Dan perubahan tersebut membawa dampak yang sangat besar bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat

sebagai lembaga perwakilan.

3.Tugas dan Wewenang Majelis Permusyaratan Rakyat

111

Bertrand Russel, Sejarah Filsafat Barat, Dan Kaitannya Dengan Kondisi Sosio Politik Dari Zaman Kuno Hingga Sekarang, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, h. 912
112

Jimly Asshiddiqie, Op.Cit, h.70

62

Dalam

menjelaskan

Majelis

Permusyawaratan

Rakyat

Republik Indonesia haruslah dilihat tugas dan wewenang yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga

pembahasan akan lebih tajam dan mengkerucut. Dan tugas dan wewenang ini akan dibagi kedalam dua periode Undang-Undang Dasar 1945. Periode tersebut adalah sebelum perubahan Undang-Undang Dasar dan setelah Perubahan Undang-Undang Dasar.

3. 1. Tugas dan Wewenang MPR Sebelum Perubahan UUD 1945 MPR sebagai suatu lembaga negara merupakan badan yang merupakan pelaksana kedaulatan rakyat di Republik Indonesia sebelum diadakan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah diadakan perubahan maka terjadilah perubahan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. MPR

sebagai lembaga penjelamaan seluruh rakyat Indonesia, dan lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara yang sama kedudukannya dengan negara lain. Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tugas dan wewenang MPR dicantumkan dalam UUD 1945 dan juga TAP MPR. Sedangkan setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 maka tidak ada lagi pengaturan tugas dan wewenang yang diatur

63

dalam

Ketetapan

MPR.

Setelah tentang

satu

tahun dan

berjalan kedudukan

disahkanlah

undang-undang

susunan

MPR, DPR, DPD dan DPRD baru dijelaskan tugas dan wewenang MPR.

3.1.1. Tugas MPR Sebelum Perubahan UUD 1945 Tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum Perubahan UUD 1945 ada didalam pasal 3 dan pasal 6 UUD 1945 serta pasal 3 Ketetapan MPR No. 1/MPR/ 1983, dan dinyatakan

sebagai berikut: 1. menetapkan Undang Undang Dasar 2. menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. 3. memilih (dan mengangkat) presiden dan wakil

Presiden.113 Dalam tugas MPR ini dapat dipelajari bahwa tugas MPR sebagai suatu lembaga negara meliputi tiga. Tugas ini

tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. pemegang mempunyai kedaulatan tugas yang Rakyat besar dalam yaitu UUD

Sebagai lembaga 1945 maka MPR

membuat

Undang-Undang

Dasar. Dan tugas inilah yang pada masa sebelum Perubahan

113

Sri Soemantri, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung h.84

64

Undang-Undang

Dasar

1945

belum

pernah

dilaksanakan

oleh

Majelis Permusyawatan Rakyat. Dalam amanat sidang BPUPKI yang para founding fathers menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang

Undang Dasar kilat. Perlu diadakan Undang-Undang Dasar baru yang lebih baik dan jika negara dalam keadaan aman. Hal ini dapat kita lihat dalam pidato dari ketua PPKI Ir. Soekarno yang mengatakan: “… tuan-tuan semuanya tentu mengerti, bahwa Undang Undang Dasar yang (kita) buat sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan: ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau telah bernegara didalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna. Tuan-tuan tentu mengerti, bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar sementara. UndangUndang Dasar kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah revolutie-grondwet. Nanti kita membuat Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap. Harap diingat benar-benar oleh tuan-tuan, agar supaya kita ini hari bisa selesai dengan Undang-Undang Dasar ini. “114 3.1.2. Wewenang MPR Sebelum Perubahan UUD 1945 Sedangkan wewenang MPR menurut Prof Sri Soemantri

bahwa jika diteliti dalam UUD 1945 maka Undang Undang Dasar

114

Harun Al Rasyid, Naskah UUD 1945 Sesudah Tiga Kali Diubah Oleh MPR, h. 55

65

1945 hanya mengatur satu wewenang saja, yaitu dalam pasal 37. Dan setelah adanya ketetapan MPR No. 1/MPR/1983 dapat

kita lihat bahwa wewenang MPR tidak hanya itu saja. Dalam pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR No 1/MPR/1983 1. kewenangan MPR ada sembilan, yaitu115:

membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden/Mandataris.

2.

Memberikan

penjelasan

yang

bersifat

penafsiran

terhadap putusan-putusan Majelis. 3. Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat

Presiden Wakil Presiden. 4. Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/ Mandataris mengenai pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut. 5. Mencabut mandat dan memberhentikan dalam Presiden dan

memberhentikan apabila melanggar Dasar.
115

Presiden

masa

jabatannya

Presiden/mandataris Haluan Negara dan/atau

sungguh-sungguh Undang-Undang

Sri Soemantri, Op.Cit, h. 95

66

6. 7. 8.

Mengubah undang-Undang Dasar. Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis. Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh anggota.

9.

Mengambil/memberi

keputusan

terhadap

anggota

yang

melanggar sumpah/janji anggota.

Ada

satu

kewenangan

yang

sudah

dicantumkan

dalam

Undang-Undang Dasar 1945 akan tetapi lebih sering disebut dengan kekuasaan atau kedaulatan. Dalam pasal 1 ayat 3

disebutkan bahwa ”Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan Rakyat”116. sepenuhnya Kekuasaan oleh Majelis Inggris Permusyawaratan disebut Power

dalam

bahasa

merupakan Great Authority,117 kewenangan yang sangat

atau dapat diartikan sebagai Hal ini dapat

besar/terbesar.

dilihat dalam beberapa Undang-Undang Dasar di negara lain seperti Cina, Venezuela power dan Amerika Serikat yang

menggunakan negaranya.
116

kata

sebagai

kewenangan

lembaga

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

117

AS Hornby, Advanced Learner’s Dictionary Of Current English, London: Oxford University Press,1987, h. 654.

67

3. 2. Tugas Dan Wewenang MPR Yang Diatur Dalam UUD Sesudah Perubahan Tugas tidaklah UUD 1945. dan banyak wewenang berkurang Majelis setelah Permusyaratan perubahan UUD, Rakyat akan

tetapi dampaknya sangat besar terhadap lembaga MPR. Karena Majelis Permusyawaratan Rakyat kedudukannya sama dengan

dengan lembaga negara yang lain118. Hal yang sangat mendasar adalah dicabutnya kewenangan MPR dalam hal melaksanakan kedaulatan rakyat dan dicabutnya tugas Majelis untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Permusyawaratan Rakyat tidaklah lagi Sehingga menjadi

lembaga tertinggi negara.

3.2.1. Tugas MPR Sesudah

Amandemen UUD 1945

Dalam Perubahan UUD 1945, tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat berubah. Dengan berubahnya konsep

lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat maka berubah pula beberapa tugas dan wewenangnya. Tugas MPR setelah Amandemen UUD 1945 adalah

118

Hal ini dapat dilihat dari Risalah Sidang MPR RI pada tahun 2001.

68

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/ atau Wakil Presiden (Pasal UUD 1945). 2. Melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 3 ayat 2 Perubahan III

tahun 2003 (pasal I Aturan Tambahan Perubahan ke IV UUD 1945). Ad. 1. Tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hal ini adalah tugas formal atau upacara yang harus dilakukan jika telah dipilih Presiden dan Wakil Presiden dalam

Pemilihan Umum. Tugas MPR ini merupakan konsekuensi dari Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan

Pemilihan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Melantik bukanlah wewenang dari MPR karena jika telah dipilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum, maka kewajiban dari MPR adalah melantik Presiden secara dan tegas Wakil Presiden RI. Seharusnya ini dijelaskan tidak seperti melantik

mengenai

kewajiban

sehingga

menimbulkan beberapa interprestasi yang menyimpang jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak mau

69

Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dalam pemilihan langsung oleh rakyat maka konsekuensinya bagaimana, apakah sah atau tidak Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan jika tidak ada yang mengesahkan maka Presiden dan Wakil Presiden terpilih lembaga melantik. melanggar akan yang Dan cacat hukum karena belum dilantik oleh untuk Rakyat melantik

berwenang apakah

yang Majelis Dasar

diberi

kekuasaan

Permusyawaratan jika tidak mau

Undang-Undang

Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ad.2. Tugas Majelis melakukan peninjauan materi dan status hukum yang Ketetapan dibebankan MPRS dan MPR MPR merupakan tugas

sementara

kepada

oleh

Undang-Undang

Dasar. Pasal I Aturan Tambahan menyatakan bahwa MPR harus “melakukan Ketetapan Ketetapan peninjauan Majelis Majelis terhadap materi dan status Sementara untuk hukum dan

Permusyawaratan Permusyawaratan

rakyat Rakyat

diambil

putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003119”. Sementara disini terletak pada kalimat akan

diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat

119

Indonesia, Perubahan Keempat UUD 1945

70

tahun 2003, jika telah diambil putusannya maka tugas ini berakhir dengan sendirinya. Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 maka dapat disimpulkan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak

dijelaskan secara

jelas. Apakah ketentuan tersebut tugas

atau bukan tapi secara definitif, tugas adalah kewajiban atau sesuatu yang wajib dikerjakan atau ditentukan untuk dilakukan.120

3.2.2. Wewenang MPR Sesudah Perubahan UUD 1945 Sedangkan wewenang Presiden RI dalam UUD 1945 maka bisa disimpulkan sebagai berikut: 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah

dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. (Pasal 3 ayat 1 Perubahan Ke III UUD 1945). 2. Majelis Permusyawaratan Presiden dan Rakyat atau hanya Wakil dapat Presiden

memberhentikan

dalam masa jabatannya menurut UUD (Pasal 3 ayat 3 Perubahan ke III UUD 1945). 3. Memilih Presiden atau Wakil Presiden pengganti

sampai terpilihnya Presiden dan atau Wakil Presiden
120

WJS. Poerwadrminta, Op.Cit, h.1094

71

sebagaimana Keempat).121 Ad. 1.Wewenang

mestinya.

(

Pasal

8 ayat

3

Perubahan

MPR

ini

merupakan

suatu

hal

yang

telah

diatur

sebelum Perubahan dan sesudah Perubahan UUD 1945.

Tetapi sebelum Perubahan UUD 1945 hal ini merupakan tugas dari MPR seperti yang diamanatkan dalam pasal 3 UUD 1945. Dan alasan ini diperkuat oleh pasal 2 Aturan Tambahan UUD 1945. Pasal ini menyatakan jika telah berhasil diadakan Pemilihan Rakyat, Undang Umum dan terbentuk bersidang Majelis untuk Permusyawaratan membuat UUD 1945 Undangtugas

maka Dasar

MPR

harus

baru.

Setelah

perubahan

menetapkan UUD termasuk dalam wewenang MPR. Karena dalam UUD 1945 tidak ada aturan yang mewajibkan Majelis

Permusyawaratan Rakyat untuk melakukan penggantian UndangUndang Dasar baru. Karena wewenang atau wenang adalah hak dan kekuasaan perlu (untuk melakukan sesuatu)122. Dasar tidak MPR maka ada apabila dapat

merasa

mengganti Jika tidak

Undang-Undang perlu maka

melakukannya.

larangan

untuk tidak melakukannya.
121

Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, disampaikan dalam Simposium Nasional yang diadakan oleh BPHN dan DEPKEH HAM , Bali, Juli 2003, h.9
122

Ibid, h. 1150

72

Ad.3. Kewenangan ini dilakukan jika telah terpenuhi syarat dalam untuk UUD memberhentikan setelah Presiden dan Wakil Presiden dilakukan

1945

Perubahan.

Wewenang

melalui proses yang lama dan dilaksanakan oleh beberapa lembaga negara. Untuk memberhentikan Presiden harus melalui pendapat Dewan Perwakilan Rakyat yang telah meminta putusan dari Mahkamah Konstitusi (pasal 7B Perubahan UUD 1945). Secara kedudukan maka MPR telah sama dengan lembaga

negara yang lain. Tidak ada lagi lembaga tertinggi Negara dan lembaga tinggi Negara. Sehingga dalam sistem

Ketatanegaraan tidak ada lagi lembaga Negara yang lebih tinggi dari yang lain. Menurut Dr. Maria Farida, semua lembaga negara yang mengeluarkan kedudukannya produk lebih peraturan tinggi dari perundang-undangan yang lain. Dan maka

Majelis yang

Permusyawaratan

Rakyat

merupakan

lembaga

Negara

mengeluarkan peraturan yang lebih tinggi. Sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga
123

Negara

yang

lebih

tinggi dari lembaga Negara yang lain.

123

Penjelasan di depan PAH II MPR, mengenai Peninjauan Kembali Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI, 13 April 2003

73

Majelis

Permusyawaratan

Rakyat

Republik

Indonesia

tetap mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar. Hal ini berarti secara Ilmu Perundang-undangan lembaga Majelis Permusyawaratan

Rakyat lebih tinggi dari lembaga Negara yang lain.

3.2.3. Tugas Dan Wewenang MPR Sesudah Undang-Undang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD Dan DPRD Tugas Dan Wewenang yang dijelaskan diatas adalah

Sesudah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945. Tugas dan wewenang ini sebelum adanya undang-undang tentang

susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pada tanggal 9 Juli 2003124, telah disetujui undangundang mengenai susunan dan kedudukan125. Dan dalam undangundang tersebut telah diatur mengenai tugas dan wewenang MPR, sebagai berikut:126 a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; b. melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, dalam Sidang Paripurna MPR;

124

www.cetro.or.id, diakses pada tanggal 7 Agustus 2003.

125

Penulis menulis karya ini dari bulan November 2002, dan selama itu undang-undang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD masih dalam proses RUU, dan baru disahkan pada bulan Juli 2003, sampai saat ini penulis tidak dapat mengetahui nomor undang-undang tersebut.
126

Indonesia, undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

74

c. memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang Paripurna MPR; d. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya; e. memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari; f. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari; g. menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR. Tidak dijelaskan apa dan bagaimana perbedaan antara tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini seharusnya kedua dapat dihindari karena perbedaan besar. akibat Karena dari tugas

kalimat

tersebut

sangatlah harus dan

mengandung wewenang

kewajiban mengandung

yang hak

dilaksanakan. (lihat

Sedangkan definisi

kekuasaan

operasional), sehingga

perlu dipilah kembali mana yang

merupakan tugas dan wewenang MPR.

75

3.2.3.1.

Tugas

MPR

Setelah

Undang-Undang

Tentang

Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR Dan DPRD Jika dipilah maka tugas MPR dalam undang-undang

susunan dan kedudukan adalah: 1. melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, dalam Sidang Paripurna MPR. Melantik adalah tugas dari MPR. Karena melantik

merupakan suatu kewajiban berdasarkan suara rakyat yang ada melalui Pemilihan Umum. Tugas ini sama dengan tugas yang ada dalam pasal 3 ayat 1 UUD 1945. Akan tetapi diperjelas mengenai waktunya yaitu pada Sidang Paripurna MPR. 2. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila

Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Melantik Wakil Presiden adalah suatu kewajiban yang telah harus diatur dalam Undang-Undang dan tidak Dasar, karena hal ini

dilaksanakan

ada

pilihan

yang

harus

dipilih, sehingga ketentuan termasuk dalam kategori tugas. Dari 2 tugas yang berada diatas maka dapat dianalisa bahwa tugas pertama sama dengan tugas yang diatur dalam perubahan. Sedangkan tugas kedua merupakan tugas yang ada

76

setelah Sidang MPR terjadi. Jika sudah diputuskan dalam Sidang MPR, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Wakil Presiden menjadi Presiden dan hal inipun bersifat upacara belaka.

3.2.3.2.

Wewenang

MPR

Setelah

Undang-Undang

Tentang

Susunan Dan Kedudukan. Tugas dan wewenang MPR setelah undang-undang susunan dan kedudukan, hampir sama dengan wewenang yang diatur

sebelum adanya undang-undang mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Walaupun ada penambahan mengenai waktu dan kewenangan membuat peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Wewenang yang diatur dalam undang-undang tentang

susunan dan kedudukan menyatu dengan tugas sehingga hasil pemilahannya adalah sebagai berikut: 1. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan

Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.

77

Memilih

adalah

suatu

kekuasaan

dalam

menentukan

sesuatu. Sehingga memilih disini menjadi wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Walaupun kekuasaan memilih disini dibatasi oleh batasan waktu. Kekuasaan ini diatur untuk menghadapi beberapa keadaan yang tidak diinginkan. 3. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket

calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari. Kewenangan ini terjadi jika Presiden dan Wakil

Presiden berhenti bersamaan. Dan untuk mengisi kekosongan tersebut selama 30 hari Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan menjalankan tugas

kepresidenan. Presiden mengadakan dan

Kemudian MPR harus bersidang untuk memilih Wakil Presiden umum pengganti. bisa Karena untuk secara

pemilihan

tidak

dilakukan

cepat. Maka dipilihlah Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik yang mendapat suara terbanyak pertama dan

78

kedua dalam pemilihan umum sebelumnya. Penyerahan kepada partai politik ini menggambarkan bahwa partai politik

merupakan suara pemilih. 4.menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR.

Sudah merupakan hal yang wajar jika organisasi membuat peraturan untuk mengatur dirinya. Sehingga hal ini

merupakan suatu hak dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan hak ini merupakan kewenangan dari MPR. Dari kewenangan yang ada diatas hal yang sudah pasti menjadi kewenangan adalah poin 1 dan 4. Sedangkan yang poin 2 dan 3 masih menjadi pertanyaan apakah tugas atau

wewenang.

3.3. Pengaruh Perubahan Tugas dan Wewenang MPR dalam struktur Ketatanegaraan Pengaruh Perubahan Tugas Dan Wewenang MPR Dalam

Struktur Ketategaraan

dapat dilihat pada beberapa skema

dibawah ini yang menggambarkan kedudukan MPR dalam sistem Ketatanegaraan RI, didalam skema ini kedudukan lembaga

negara digambarkan sebagai lembaga negara yang diam, akan tetapi jika sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya maka

79

hal ini berubah, bisa saja lembaga negara ada yang tidak sejajar kedudukannya.

3.3.1.Sesudah

Undang-Undang

Tentang

Susunan

Dan

Kedudukan MPR, DPR, DPD Dan DPRD. Dengan Politik127, adanya UU No UU 12 No 31 tahun 2002 tentang Partai Umum

tahun

2003

tentang

Pemilihan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah128. Ditambah dengan

undang-undang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD maka terlihat dalam jelas di struktur Indonesia. karena yang ketatanegaraan Indonesia dan yang hendak sistem Majelis hal ini

dibangun parlemen

menuju

trikameral,

tugas

wewenang sendiri

Permusyawaratan

Rakyat

berdiri

diungkapkan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie129. Adanya pimpinan MPR ditambah dengan adanya sekretariat jendral yang tetap dalam MPR menambah kuat sistem tersebut. Walaupun didunia

127

http://www.dpr.go.id/humas/uuparpol.htm, akses tanggal 6 Agustus 2003 http://www.dpr.go.id/humas/uupemilu.htm, akses tanggal 6 Agustus 2003 Jimly Asshiddiqie, Op.cit. h.9

128

129

80

hanya dikenal sistem 1 kamar dan 2 kamar

130

, maka Indonesia

dikenal sistem baru yaitu sistem 3 kamar/trikameral. Dalam tugas dan wewenang MPR yang diatur oleh undangundang, MPR merupakan suatu lembaga tetap yang mempunyai organ dan strukturnya ketatanegaraan tersendiri. setelah Dapat diteliti bahwa

struktur

undang-undang dan DPRD

tentang

susunan dan kedudukan MPR, DPR

disetujui sama

dengan setelah Perubahan UUD 1945. Akan tetapi lembaga MPR menjadi suatu lembaga tersendiri berlainan dengan DPR dan DPD, sehingga sistem parlemen yang ada adalah Sistem

Trikameral131. (Lampiran 1) 1. Undang-Undang Dasar sebagai pengejewantahan dari

kemauan rakyat dan merupakan manifestasi kedaulatan rakyat. 2. MPR sebagai lembaga Negara yang terdiri dan atas Dewan dari

anggota Perwakilan

Dewan Daerah

Perwakilan

Rakyat

merupakan

perwujudan

lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Dan tidak mudah untuk mendudukkan lembaga negara seperti

lembaga MPR. Karena selain masih mempunyai tugas
130

Doto Mulyono, Kekuasaan MPR Tidak Mutlak, Erlangga, Jakarta, 1985, h.35 Jimly Asshiddiqie, Ibid. h.9

131

81

utama masih

sebagai

pembuat

Undang-Undang sebagai dalam dari

Dasar. lembaga

MPR yang

mempunyai

kewenangan final

mempunyai Presiden. wewenang tersendiri. 3. Dewan

putusan Jika maka

memberhentikan tugas dan yang

diteliti MPR

segi

merupakan

lembaga

Perwakilan

Rakyat

sebagai

lembaga

pemegang

kekuasaan legislatif. 4. Dewan Perwakilan Daerah sebagai representasi dari suara masyarakat di daerah. 5. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif

dalam Negara. 6. Pemegang kekuasaan yudikatif terdiri atas 2 badan yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

3.3.2 Sebelum Perubahan UUD 1945 Dalam bagan ini maka yang berkuasa dalam menjalankan

kedaulatan rakyat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat dan kemudian Majelis mendistribusikan kekuasaannya kepada

lembaga-lembaga negara yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945.

82

1. MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan berperan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. 2. Presiden tertinggi, sebagai pemegang penyelenggara kekuasaan pemerintahan sekaligus

eksekutif

sebagai pemegang kekuasaan legislatif. 3. DPR memegang sebagai kekuasaan legislatif dan tugas utama DPR sebagai lembaga pengawas pemerintah. Dan DPR mendapat laporan mengenai keuangan dari BPK. 4. Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan yudikatif. 5. BPK sebagai badan pemeriksa keuangan dan pengawas

3.3.3 Sesudah Perubahan Ke 3 UUD 1945 Bagan atau skema sesudah Perubahan Dasar 1945 : 1. Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Perubahan 2. 3 UUD 1945) ke 3 Undang-Undang

MPR masih terdiri atas susunan DPR, Utusan Golongan dan

Utusan Daerah sehingga secara komposisi MPR masih tetap sama akan tetapi sebagai lembaga negara tertinggi tidak bisa lagi karena dicabut kekuasaan itu sesuai dengan pasal 2 UUD 1945. 3. DPR sebagai lembaga pemegang kekuasaan legislatif.

83

4. BPK masih tetap sebagai Badan Pemeriksa Keuangan. 5. DPA masih tetap sebagai ada sebagai lembaga tinggi

negara. 6. Mahkamah Agung masih tetap sebagai lembaga tinggi negara pemegang fungsi yudikatif. 7. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Tapi ada kejanggalan pada perubahan ketiga UUD 1945 yaitu adanya DPD dimasukkan dalam UUD lembaga MPR belum ada DPD kekurangan kesulitan dari dalam UUD 1945.
132

. Tetapi dalam menimbulkan

sehingga hal ini Dan apa hal yang ini

mengakibatkan dalam tekhnis

merumuskan

dimaksudkan secara

Undang-Undang hukum.

Dasar.

Sehingga

menyulitkan

Seharusnya hal ini tidak terjadi dalam hal Perubahan Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar merupakan pedoman bernegara yang akan dipakai oleh kehidupan

berbangsa dan bernegara.

132

Dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Bab VIIA pasal 22C dan pasal 22D diatur tentang Dewan Perwakilan Daerah akan tetatpi pasal 2 UUD 1945 pada Perubahan Ketiga belum berubah masih tetap (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat, Utusan Golongan dan Utusan Daerah.

84

BAB IV PERBANDINGAN TUGAS DAN WEWENANG MPR DI INDONESIA DENGAN LEMBAGA LAIN DI NEGARA CINA, VENEZUELA DAN AMERIKA SERIKAT

1. Perbandingan Tugas Dan Wewenang Sebelum Perubahan UUD 1945 Dengan Cina dan Venezuela 1.1. Konsep Lembaga Kongres Rakyat Nasional China Perkembangan tugas dan wewenang MPR di Indonesia

sangat dipengaruhi oleh situasi sosial politik yang ada di Indonesia. Dan akan lebih komprehensif jika diperbandingkan dengan negara lain. Sesuai dengan bab-bab sebelumnya maka diperlukan periodesisasi dalam menjelaskan tugas dan

wewenang MPR. Pada masa Sebelum Perubahan UUD 1945 dan MPR RI

berkedudukan kedaulatan

sebagai rakyat. lain

lembaga Kemudian terutama

tertinggi

pemegang kepada Dewan

mendistribusikannya kepada Presiden,

lembaga-lembaga

85

Perwakilan

Rakyat,

Badan

Pemeriksa

Keuangan,

Dewan

Pertimbangan Agung dan Mahkamah Agung. Sebelum terjadi Perubahan UUD 1945 maka Indonesia

akan lebih mirip dengan negara Cina. Jika diteliti filosofi bentuk negara maka akan sama ditemukan bahwa Cina dan

Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang cenderung totaliter133. Pada masa sebelum Perubahan UUD 1945 lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat dipersamakan dengan

Kongres Nasional Rakyat Cina. Karena Negara Cina memiliki Kongres Nasional Rakyat Cina yang tugas, fungsi dan

wewenangnya hampir sama

dengan tugas dan wewenang Majelis

Permusyawaratan Rakyat yang ada di Indonesia. Dan persamaan yang ada di Negara Indonesia dengan keadaan yang ada di Negara Cina antara lain:

1. Cina merupakan negara kesatuan 2. Memiliki lembaga tertinggi dalam negaranya dalam

menjalankan kedaulatan rakyat. Hal ini diatur dalam Konstitusi China dibawah ini: Article 2 [Sovereignty]

133

Marsilam Simanjuntak, Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur Dan Riwayatnya, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994, h.252-253.

86

(1) All power in the People's belongs to the people.

Republic

of

China

(2) The organs through which the people exercise state power are the National People's Congress and the local people's congresses at different levels. The people administer state affairs and manage economic, cultural and social affairs through various channels and in various ways in accordance with the law.134 Terjemahan bebas: (1)Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam Negara Republik cina ada di tangan rakyat. (2) Organ yang melaksanakan kekuasaan rakyat dalam negara adalah Kongres Nasional Rakyat Cina dan Kongres Rakyat Daerah dalam berbagai tingkatan. Rakyat menjalankan administrasi urusan negara dan mengurus ekonomi, kebudayaan dan urusan sosial dalam berbagai saluran dan berbagai jalan yang berdasarkan hukum. Hal ini juga diatur oleh oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebelum berbunyi: “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan diamandemen yaitu dalam pasal 1 ayat 2 yang

sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”135. Dalam Konstitusi China dinyatakan tegas bahwa Kongres Rakyat Nasional China merupakan lembaga negara tertinggi

Chapter Three The Structure of the State
134

China, Constitution Of China, PSHTN UI Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

135

87

Section I The National People's Congress Article 57 [Highest Organ of State Power]The National People's Congress of the People's Republic of China is the highest organ of state power. Its permanent body is the Standing Committee of the National People's Congress.136 Terjemahan bebas: Kongres Nasional Rakyat Republik rakyat China adalah organ tertinggi kekuasaan negara. Dan Standing Committe adalah badan permanen dari Kongres Rakyat China. Jika dilihat dari komposisi hampir keanggotaan, sama dengan MPR Majelis komposisi Indonesia

Permusyawaratan keanggotaan terdiri:

Rakyat

Kongres

Nasional

Rakyat

Cina,

1.Seluruh wakil rakyat yang terpilih melalui DPR. 2.Utusan Golongan yang ada dalam masyarakat menurut

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3.Utusan daerah seluruh Indonesia menurut ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.137 Sedangkan di China Kongres Rakyat China menurut pasal 59 ayat 1, komposisi anggota Kongres terdiri dari: Kongres Rakyat Nasional China terdiri atas deputi yang dipilih di tingkat propinsi, wilayah yang otonom, dan daerah yang dibawah langsung Pemerintah Pusat, dan Angkatan Bersenjata. Semua

136

China, Constitution Of China, PSHTN UI JImly Asshiddiqie, Pergumulan, Op.Cit, h.50

137

88

warga 138 .

negara

minoritas

dibuat

suatu

perwakilan

Dapat disimpulkan keanggotaannya terdiri

bahwa Kongres Nasional Rakyat Cina dari deputi yang dipilih dari

tingkat propinsi, dan wilayah. Hampir sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam tiap Pemilihan Umum baik ditingkat Nasional, Propinsi ataupun kabupaten/kota. Dan ada perwakilan dari golongan minoritas, yang mau tidak mau mewakili suatu unsur golongan, juga golongan Angkatan Bersenjata. 1.3. Perbandingan Tugas dan Wewenang MPR Sebelum Perubahan dengan Kongres Rakyat Nasional Cina. Di Indonesia yang mempunyai kewenangan legislatif ada ditangan Presiden dan MPR tidak mempunyai kewenangan di bidang legislatif139. hanya Dan Dewan Perwakilan untuk di Rakyat di

Indonesia rancangan

mempunyai

kewenangan

mengajukan Indonesia

Undang-undang

sehingga

Presiden

mempunyai fungsi eksekutif dan legislatif.

138

China, Constitution Of China Abu Bakar Busro, Abu Daud Busro, Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h.50

139

89

Sedangkan Di China kekuasaan legislatif

dipegang oleh

Konres Rakyat China dan Standing Committe Kongres bertugas untuk melaksanakannya dalam kehidupan ketatanegaraan. The National People's Congress and its Standing Committee exercise the legislative power of the state. Tejemahan bebas: Kongres Nasional Rakyat china dan Standing Committeenya melakukan fungsi 140 kekuasaan legislatif dari negara. Di adalah Indonesia tugas Majelis Permusyawaratan Undang Undang Rakyat 2.

diantaranya:1.

Menetapkan

Dasar

Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara 3. Memilih (dan mengangkat) presiden dan wakil Presiden.141 Sedangkan wewenang MPR dijelaskan lebih lanjut dalam Ketetapan MPR No 1 tahun 1983 , yaitu: 1. membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden/Mandataris, 2.Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis.3.Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden Wakil Presiden. 4. Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/ Mandataris mengenai pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut. 5. Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dan
140

China, article 58 Constitution of China Sri Sumantri, Op.Cit,h.95

141

90

memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara dan / atau Undang-Undang Dasar.6. Mengubah undang-Undang Dasar.7.Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis. 8.Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh anggota.9.Mengambil /memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah / janji anggota.142

Di China, fungsi dan wewenang Kongres Rakyat Nasional Cina adalah tercantum Kongres dalam artikel Rakyat 62 Cina [Fungsi dan

Kekuasaan]143.

Nasional

mempraktekkan

fungsi dan kekuasaan berikut ini: 1. Mengamandemen konstitusi. Hal Kongres ini Rakyat merupakan Cina kewenangan yang dipunyai tertinggi. oleh Dan

sebagai

lembaga

dilakukan dengan disetujui lebih dari dua per tiga anggota Kongres Rakyat Nasional Cina. 2. Melaksanakan penegakan konstitusi.

142

Sekretariat Jendral MPR RI, Himpunan Ketetapan MPRS Dan MPR Tahun 1960 S/D 2002, Sekretariat Jendral MPR RI, 2002, h.685
143

dalam Konstitusinya Cina menggunakan function dan Power dalam menjelaskan tugas dan wewenang juga fungsinya kana tetapi tidak dijelaskan manakah yang power atau yang function. Dan penulis mengambil kesimpulan bahwa Power yang dimaksud adalah Great Authority dan hal ini dijelaskan dalam Kamus Oxford Advance Learner’s Of Current English karangan AS Hornby tahun 1987 Terbitan Oxford University Press halaman 654, bahwa Power adalah State Having Great Authority and influence in international affairs.

91

Melaksakan

penegakan

konstitusi

merupakan

suatu

keharusan untuk menjaga kestabilan dan pedoman bernegara. 3. Menetapkan dan mengamandemen statuta dasar perihal pelanggaran pidana, urusan perdata dan badan negara serta masalah lain. Kewenangan Permusyawaratan oleh 4. ini di tidak dipunyai karena oleh Majelis

Indonesia,

telah

dilaksanakan

lembaga-lembaga negara yang lain. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Rakyat Cina. Tugas ini dilakukan juga oleh Majelis Permusyawaratan

Rakyat

di

Indonesia.

Dan

hal

ini

mengakibatkan

adanya

pertanggungjawaban kepada Kongres Rakyat Nasional Cina oleh Presiden. 5. Memutuskan siapa yang akan menjadi ketua Dewan

Negara atas nominasi dari Presiden Republik Cina, dan memilih wakil ketua, dewan pertimbangan, menteri yang bertanggungjawab atas komisi, oditur jenderal dan sekretaris jenderal atas dewan negara atas

nominasi dari ketua (Premier).

92

Kewenangan ini menandakan kekuasaan yang besar dari Kongres Rakyat Nasional Cina karena berhak memutus siapa yang berhak menjadi pejabat negara. 6. memilih ketua dari komisi militer pusat dan, atas nominasi dari ketua, memutuskan anggota komisi

militer pusat. 7. memilih presiden mahkamah agung rakyat;memilih to elect the Procurator General of the Supreme People's Procuratorate. Kewenangan yang diatur dalam Angka 5, 6, dan merupakan kewenangan untuk mengangkat pemimpin lembaga-lembaga negara yang ada dibawahnya. 8. menguji dan menyetujui rencana perkembangan ekonomi dan sosial nasional serta laporan atas

pelaksanaannya. 9. menguji dan menyetujui anggaran negara dan

melaporkan implementasinya. Kewenangan yang diatur dalam angka 8 dan 9 adalah

kewenangan yang mengenai masalah perekonomian negara. Dan kewenangan untuk menyetujui anggaran negara. Kewenangan ini tidak terdapat Majelis Permusyawaratan Rakyat.

93

10.

mengubah pantas Cina.

atau dari

membatalkan

keputusan

yang

tidak

Standing

Committee

kongres

nasional

Standing Rakyat

Committee Cina

merupakan berada

badan dibawah

pekerja Kongres

Kongres Rakyat

Nasional

dan

Nasional Cina. Jika ada keputusan yang dirasa tidak pantas oleh Kongres Rakyat Nasional Cina yang bertemu dalam sidang maka keputusan tersebut batal. 11. menyetujui pendirian propinsi, daerah otonom dan

daerah lainnya langsung dibawah pemerintahan pusat. Di Presiden Indonesia sebagai kewenangan kepala ini merupakan karena kewenangan pemegang

pemerintahan

kekuasaan legislatif adalah Presiden. 12. memutuskan pendirian daerah administratif khusus dan sistem yang akan dipraktekkan disana. 13. memutuskan persoalan perang dan damai. di Indonesia merupakan kewenangan

Angka 12 dan 13

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. 14. dan melaksanakan fungsi dan kekuasaan lain sebagai organ tertinggi yang harus dilaksanakan oleh

kekuasaan negara

94

Tugas dan wewenang ini merupakan suatu aturan yang memberikan dasar bahwa Kongres Rakyat Nasional Cina

mempunyai kekuasaan

yang tak terbatas. yang lain seperti yang disebutkan pasal 63. Pasal ini mengatur

Dan kewenangannya dalam Konstitusinya

dalam

tentang kekuasaan Kongres untuk mengganti para pejabat dari jabatannya orang-orang berikut ini: 1. Presiden dan Wakil Presiden RRC China; 2. Ketua dan Pemeriksa Wakil Ketua State Councillors, Menteri, Badan Keuangan and Sekretaris Jendral Dewan

Pertimbangan Negara. 3. Ketua Komisi Urusan Militer dan Komisi yang lain; 4. Ketua Mahkamah Agung dan 5. Jaksa Agung dari Kejaksaan Agung144. Dan kewenangan diatas ada yang sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh MPR pada Pemecatan atau Penggantian

Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi untuk kewenangan ke 2,3,4 dan 5 di Majelis Permusyawaratan Rakyat hal-hal

144

Hal ini tercantum dalam artikel 63 dari Konstitusi China

95

tersebut tidak dipunyai. Kewenangan tersebut di Indonesia biasanya dipunyai yang suatu oleh ada lembaga yang mengangkatnya. negara tersebut ketua Atau dan atau

orang-orang diberikan

dalam

lembaga untuk

kekuasaan ini

mengangkat oleh

pemimpinnya.

Kekuasaan

ditentukan

peraturan

perundang-undangan. Hal yang sama dengan Indonesia juga Cina mempunyai kewenangan Dasarnya. yang Di sama dalam hal hal ini mengubah diatur Undang-Undang pasal 37

Indonesia

dalam

sedangkan di China diatur dalam pasal 64145 Article 64 [Amandemen Konstitusi] (1) Amandemen Konstitusi diusulkan oleh Standing Committee dari kongres nasional rakyat oleh lebih dari satu per lima wakil dari National People's Congress dan harus disetujui oleh mayoritas suara dari lebih dari dua pertiga seluruh wakil kongres Congress. (2) Statuta dan resolusi disetujui oleh mayoritas suara lebih dari setengah wakil kongres rakyat nasional. Dalam adalah negara Cina, pemegang Cina kekuasaaan hal tertinggi ini dapat di

Kongres

Rakyat

sehingga

dipersamakan Indonesia.
145

dengan Sistem

Majelis

Permusyawaratan dalam

Rakyat

ketatanegaraan

lembaga

negara

Cina, article 64 Constitution Of China

96

terutama

dengan

adanya

lembaga

tertinggi

sama

dengan

Indonesia. Cina memiliki lembaga yang sama fungsinya dengan Indonesia Presiden yaitu dan membuat Undang-Undang arah Dasar, kebijakan memilih negara.

kemudian

menentukan

Apabila diperhatikan hal ini mirip dengan kewenangan MPR karena memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Membuat Undang-Undang Dasar 2. Memilih Presiden. 3. Membuat Garis Besar daripada Haluan Negara. 1.4.Konsep Majelis Nasional Venezuela Venezuela perwakilan unikameral. legislatif setelah UUDnya dari diganti maka ke sistem bentuk badan kamar dan memberhentikan Presiden dan Wakil

rakyatnya Majelis nasional

berubah Nasional yang

Bikameral

Venezuela terdiri

merupakan satu

atas

(unikameral). As a result of the 1999 constitution, Venezuela’s bicameral National Congress, which consisted of a Senate and Chamber of Deputies, was replaced by a unicameral, 165-member National Assembly in 2000. Legislators are popularly elected to a five-year term. The chief executive of Venezuela is a president, who is popularly elected to a six-year term. A council of ministers assists the president. The

97

president has the authority to dissolve the legislature under certain conditions146. Terjemahan bebas: setelah konstitusi tahun 1999, Kongres 2 kamar Venezuela yang terdiri atas Senat dan Dean Perwakilan digantikan oleh sistem 1 kamar (unikameral) yang mempunyai deputi majelis nasional sebanyak 165 orang ditahun 2000. Dan dipilih 5 tahun sekali. Kepala eksekutif Venezuela adalah presiden yang dipih 6 tahun sekali. Kabinet adalah dibentuk oleh Presiden. Presiden mempunyai kewenangan untuk membubarkan lembaga legislatif dalam keadaan tertentu. Ada satu forum atau majelis yang tugas dan wewenangnya sama dengan Majelis Permusyaratan Rakyat dalam hal membuat Undang-Undang Dasar, yaitu Majelis Konstituen Nasional. Dan institusi Konstitusi. ini tidak dijelaskan ini hanya secara diadakan detail jika oleh ingin

Institusi

diadakan pergantian konstitusi.147 ”Kekuasaan rakyat yang tertinggi berada ditangan rakyat Venezuela. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh Majelis Konstituen Nasional untuk dan diadakan untuk tujuan perubahan negara, membuat peraturan perundang-undangan dan membuat Undang-Undang Dasar”. Jika diteliti lebih seksama maka Majelis Konstituen Nasional dilihat dari sudut pandang tugas dan wewenang maka hampir sama dengan MPR terkecuali dalam melantik Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga ada 2 lembaga yang mempunyai

146 147

Venezuela, Microsoft ® Encarta ® Reference Library 2003. © 1993-2002 Venezuela, article 347 Constitution Of Venezuela

98

beberapa persamaan dalam tugas dan wewenang dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lembaga itu yaitu: Majelis Nasional dan Majelis Konstituen Nasional. Apabila dilihat dalam

artikel 348 maka Majelis Konstituen Nasional adalah suatu forum dan bukan merupakan lembaga yang harus ada mempunyai sekretariat dan bertugas secara berkesinambungan.148

1.5. Perbandingan Tugas dan Wewenang MPR Dengan Majelis Nasional Dan Majelis Konstituen Nasional Venezuela setelah Undang-Undang Dasar baru tahun 1999

memberikan kewenangan kepada lima lembaga yang menjalankan lima fungsi yaitu:

1. Majelis Nasional sebagai fungsi legislatif 2. Presiden sebagai pemegang fungsi eksekutif 3. Mahkamah Agung sebagai pemegang fungsi yudikatif. 4. Presiden dan lembaga lainnya sebagai pemegang fungsi kewarganegaraan 5. Badan Pemilihan Umum Nasional sebagai pemegang fungsi Pemilihan Umum.149

148

Venezuela, article 348, 349, 350, Constituton Of Venezuela. Venezuela, article 136, Constitution Of Venezuela

149

99

Dalam Nasional

menjalankan

fungsinya badan

tersebut parlemen yang

Majelis memegang

bertindak

sebagai

kekuasaan legislatif dan pengawasan badan eksekutif.150 Tugas dan Wewenang yang diatur oleh Konstitusi

Venezuela tidak dinyatakan dengan jelas. Apabila diteliti secara seksama maka kewenangannya dan tugasnya dinyatakan oleh kata function. Walaupun secara arti kata function

adalah special activity or purpose of a person or thing, or public ceremony or event, social gahtering of an important and formal kind151. Tetapi hal-hal yang diatur didalamnya diatur hal-hal yang menyangkut 1.Untuk kewenangan seperti yang

disebutkan nasional nasional.

dalam dan Hal

ayat

mengesahkan cabang

kompetensi kekuasaan adalah

mengfungsikan ini jika

beberapa

dilihat

secara

seksama

wewenang yang diatur dalam satu ayat. Kemudian yang kedua adalah ayat 2 yang berbunyi untuk mengajukan perubahan dan revisi Undang-Undang Dasar dalam jangka waktu yang diatur dalam konstitusi ini.
152

150

http://www.1upinfo.com/country-guide-study/venezuela/venezuela67.html AS Hornby, Op.Cit, h.350 Article 187, Constitution Venezuela

151

152

100

Setelah melihat beberapa fungsi maka dapat disimpulkan bahwa ada tugas dan wewenang yang diatur dalam fungsi.

Seperti kewenangan yang untuk mengubah Undang-Undang Dasar yang terletak dalam pasal 341153. Ada perbedaan tentang

konsep amandemen dengan reformasi konstitusi yang ada dalam Konstitusi Venezuela seperti yang disebutkan dalam artikel 340: ” Tujuan dari amandemen adalah untuk menambah atau untuk modifikasi satu atau beberapa artikel dari Konstitusi, tanpa mengubah struktur dasar dari yang diubag oleh proses tersebut”. Sedangkan reformasi Konstitusi dalam Konstitusi

Venezuela diatur dalam artikel 342, adalah: “Tujuan dari Reformasi Konstitusi adalah untuk mengubah dan memperbaiki beberapa bagian dari Konstitusi dan mengganti satu atau beberapa dari bagian tersebut tanpa mengubah Prinsip dasar dan Struktur teks dari Konstitusi”. Inisiatif Kontitusi untuk mengadakan Majelis reformasi Nasional dan dan amandemnen Presiden

berasal

dari

bersama Kabinetnya, dan permintaan dari pemilih yang telah terdaftar sebagai peserta pemilihan Umum.

153

Article 341, Constitution Venezuela

101

1.6.

Persamaan

dan

Perbedaan

MPR

dengan

Kongres

Rakyat

Nasional Cina dan Majelis Nasional Venezuela dan Majelis Konstituen Nasional Venezuela.

Tugas Dan Wewenang 1. Membuat dan menetapkan UUD

Indonesia ada

Cina ada

Venezuela Hanya mengajukan rancangan UUD, dan merubah UUD Tidak ada ada ada

2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden 3. Membuat Undang-Undang 4. Mengawasi Pemerintah dalam bentuk persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah 5. Mengganti Undang-Undang Dasar

ada Tidak ada Tidak ada, akan tetapi dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

ada ada ada

ada

ada

Dilaksanakan oleh Majelis Konstituen Nasional

Setelah diperbandingkan dengan Republik Rakyat China dan Venezuela setelah amandemen. Maka tugas dan wewenang MPR dengan Kongres Rakyat juga Nasional China dan Majelis

Nasional

Venezuela

Majelis

Konstituen

Venezuela,

diambil persamaan sebagai berikut:

102

a.Merupakan lembaga negara tertinggi yang mempunyai tugas dan wewenang tertentu, terkecuali Venezuela. b. Merupakan lembaga yang bertugas membuat, mengubah UUD, dan mengganti UUD walaupun ada beberapa cara tertentu yang berbeda. Perbedaan yang ada di MPR dengan Kongres Rakyat

Nasional China dan Majelis Nasional Venezuela adalah: 1.Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak mempunyai kekuasaan dalam hal membuat undang-undang.

2. Perbandingan Tugas Dan Wewenang Sebelum Perubahan UUD 1945 Dengan Amerika Serikat

2.1. Amerika Serikat Amerika Serikat merupakan negara yang berbentuk

federal (walaupun pada awalnya berbentuk konfederasi). Dan mempunyai lembaga pemegang kekuasaan legislatif yang

bernama kongres. Kongres dan Dewan Perwakilan yang baik And

terdiri atas 2 kamar yaitu: Senat Rakyat. Amerika mempunyai yang sistem dikenal

pengawasan dengan

antar

lembaga Amerika

negara

Checks

Balances.

mengawal

pendirian

negaranya yang dipenuhi berbagai gejolak semenjak negara

103

itu terbentuk154. Tetapi semenjak selesai Perang Saudara, Kondisi Amerika negara Serikat Amerika Serikat dengan mulai stabil, satu kemudian penyebar

terkenal

salah

demokrasi dari negara barat, sangat anti komunis. Dalam beberapa propaganda kurun anti waktu komunis pemerintahannya dan melakukan banyak melakukan ke

penyebarannya

negara lain.155

2.2 Konsep Lembaga Kongres Amerika Serikat Kongres dan lembaga-lembaga negara yang lain di

Amerika Serikat dalam mengambil keputusan menekankan pada kekuatan suara mayoritas seperti yang dikatakan oleh Alexis de Tocqueville bahwa:156 the very essence of democratic government consist in the absolute sovereignty of the majority; for there is nothing in the democratic states which is capable of resisting it. Most of the American constitutions have sought to increase this natural strength of the majority by artificial means. Terjemahan bebas: Hal yang sangat penting dalam pemerintahan yang demokratis terkandung dalam
154

Larry, Diamond, Revolusi Demokrasi Perjuangan Untuk Kebebasan Dan Pluralisme Di Negara Sedang Berkembang, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, h.7
155

Guilermo O’Donnel, Philippe C Schmitter, Laurence Whitehead, Transisi Menuju Demokrasi Kasus Eropa Selatan, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Dan Sosial, Jakarta, 1992, h. 222
156

Alexis de Tocqueville, Democracy In America, Washington Square Press, New York, 1965, h.90

104

kedaulatan absolut dari mayoritas;tidak ada dalam negara demokratis yang bisa menolak itu. Telah mencari cara untuk meningkatkan kekuatan alam dari mayoritas dengan cara yang konstitusional. Kongres mereka di Amerika dalam mempunyai tugas 2 dan lembaga yang jika

bertemu

suatu

wewenang

tertentu

disebut Kongres, Kongres terdiri atas 2 lembaga yaitu: 1. House Of Representative. 2. Senate.157 Hal ini tidak sama dengan di Indonesia setelah

Perubahan UUD 1945.

Karena MPR di Indonesia terdiri atas

anggota 2 badan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. MPR bukan merupakan 2 badan yang bertemu seperti Kongres Amerika Serikat. Dan ini merupakan

perbedaan yang mendasar antara lembaga MPR dengan Kongres Amerika Serikat. Sehingga tidak bisa diperbandingkan antara komposisi dan struktur lembaga Kongres dan MPR. Karena struktur dan sistem parlemen yang berbeda, maka yang dibandingkan adalah tugas dan wewenang yang dipunyai Kongres. Karena tidak ada negara lain sistem sepanjang parlemen

sepengetahuan

penulis

yang

menerapkan

157

Article 1, Section 1, The Constitution Of United States Of America

105

trikameral kecuali Negara Cina Taiwan sebelum berubah158. Dan yang akan diperbandingkan disini adalah sistem parlemen yang dalam konstitusi masih berlaku. Sehingga yang sering dijadikan contoh adalah Amerika Serikat maka MPR

diperbandingkan dengan Kongres di Amerika Serikat. Karena mekanisme menganut Indonesia. Di Amerika Serikat jelas dinyatakan bahwa fungsi lembaga sistem parlemen bikameral yang yang baik, jelas walaupun berbeda Amerika dengan

negara terdiri atas 3 yaitu : 1. Fungsi Legislatif. 2. Fungsi Eksekutif. 3. Fungsi Yudikatif. Sedangkan di Indonesia tidak menganut pemisahan

kekuasaan tersebut secara mutlak159. Semua fungsi yang ada di Amerika Serikat dalam

pelaksanaannya dibuatlah mekanisme Checks And Balances yang bertujuan untuk menghindari kekuasaan terpusat pada satu lembaga.160

158

Jimly Asshiddiqie, Op.cit, h. 42-45 Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Negara, Aksara Baru, Jakarta, 1985, h.1-4. Burns, Peltason, Cronin, Government By The People, Prentice Hall, New Jersey, 1989, h.23

159

160

106

Di kekuasaan

Indonesia

setelah ada

di pada

Perubahan Dewan

UUD

1945

maka

legislatif

Perwakilan

Rakyat.

Kekuasaan eksekutif ada di tangan Presiden. Dan kekuasaan yudikatif Konstitusi. Dalam menjalankan tugasnya maka Kongres dan MPR ada ditangan Mahkamah Agung dan Mahkamah

mempunyai persamaan dan perbedaan. Yang memegang kekuasaan legislatif ada ditangan kongres, sedangkan di Indonesia ada ditangan DPR.

2.3 Perbandingan Tugas dan Wewenang Setelah Perubahan lembaga negara yang UUD 1945 maka MPR RI diatur sebagai sama dengan negara lain. Sehingga

kedudukannya sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Pada masa sesudah Perubahan UUD 1945 tugas utama MPR

adalah: “ Melantik Presiden dan Wakil Presiden”161

Ada tugas yang dilaksanakan secara temporer dan akan berakhir pada tahun 2003. Tugas ini ada dalam Aturan

Tambahan UUD 1945 pasal I, yaitu:“ Majelis Permusyawaratan

161

Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah Perubahan Keempat Undang Undang Dasar 1945, h.5.

107

Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusywaratan Rakyat tahun 2003.162 Sedangkan wewenang MPR adalah sebagai berikut: 1. Majelis permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Majelis dan Permusyawaratan atau/Wakil hanya dapat dalam memberhentikan masa jabatannya

Presiden

Presiden

menurut Undang-Undang Dasar. 3. Menetapkan Presiden dan Wakil Presiden pengganti sampai terpilihnya sampai Presiden dan/atau dan/atau Wakil Wakil Presiden Presiden pengganti sebagaimana

terpilihnya

mestinya. Kongres legislatif dan bahwa163: Section 1. All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives.
162

di

Amerika

Serikat

mempunyai

kekuasaan

hal ini jelas tercantum dalam konstitusinya

Ibid, h.63 Paul Eidelberg, The Philosophy Of The American Constitution, The Free Prees, New York, 1968, h.54

163

108

Terjemahan bebas: Seluruh kekuasaan ada di Kongres Amerika Serikat dan terdiri atas Senate dan House Of Representatif. Sedangkan Kewenangan yang lain adalah yang diberikan oleh Undang-Undang Dasarnya adalah164 : 1.Passes federal laws. (Menyetujui Undang-Undang federal) 2.Passes federal budget, levies taxes and funds executive functions (Menyetujui anggaran federal, pajak dan fungsi keuangan eksekutif) 3.Establishes (untuk lower federal courts, rendah judicial federal, positions menentukan

membuat

peradilan

posisinya) 4.Approves treaties and federal appointments (menyetujui

perjanjian internasional dan pengangkatan pejabat federal) 5.Declares war (menyatakan perang). Kewenangan-kewenangan garis besar Dan yang diatas merupakan kewenangan Amerika jelas

dinyatakan

dalam

Konstitusi lain secara

Serikat.

kewenangan-kewenangan

dinyatakan dalam Konstitusinya pada pasal 8. Dari kewenangan-kewenangan diatas maka dapat

disimpulkan persamaan kewenangan Kongres di Amerika Serikat dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah:
164

Microsoft ® Encarta ® Reference Library 2003. © 1993-2002

109

1. Mengubah Undang-Undang Dasar 2. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan tugas Konstitusinya sehingga adalah: Section 2. The Congress shall assemble at least once in every year, and such meeting shall begin at noon on the third day of January, unless they shall by law appoint a different day. Terjemahan bebas: Kongres bertugas mengadakan sidang sekurang-kuangnya setiap tahun, dan mengadakan pertemuannya dimulai siang hari pada hari ketiga januari, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Jika dibandingkan dengan tugas yang dilakukan oleh MPR maka dalam hal ini berbeda. Tugas MPR adalah melantik tidak dinyatakan secara jelas dalam tugas dari Kongres Amerika Serikat

presiden dan wakil presiden, sedangkan dalam kongres adanya tugas atau keharusan untuk mengadakan sidang setiap

tahunnya. Kesamaannya adalah tugas yang dilakukan adalah tugas yang dilakukan setiap kali dan dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. 2.4.Perbandingan Tugas dan Wewenang MPR Indonesia dan

Kongres di Amerika Serikat Tugas Dan Wewenang 1. Mengubah dan menetapkan Indonesia ada Amerika Serikat ada

110

UUD 2.melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, dalam Sidang Paripurna MPR 3.Membuat Undang-Undang 4.Mengawasi Pemerintah dalam bentuk persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah 5. memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya 6.melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya 7.memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden 8. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya 9.menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR

ada

Tidak ada

Tidak ada Tidak ada

ada ada

ada ada

ada Tidak ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Ada beberapa kesamaan secara tugas dan wewenang antara Kongres Amerika Serikat dengan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Indonesia. Kesamaan dan perbedaan dapat dilihat pada tabel diatas. Akan tetapi MPR tetap bisa secara komposisi dan

kedudukan

lembaga

tidak

dipersamakan

dengan

Kongres Amerika Serikat.

111

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan Majelis merupakan Permusayawaratan perwakilan Rakyat rakyat Republik yang Indonesia atas:

lembaga

terdiri

anggota 2 lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. besar Perubahan bagi Majelis UUD 1945 telah

memberikan

perubahan

Permusyawaratan

Rakyat. Karena dasar yuridis untuk menjalankan kedaulatan rakyat telah dicabut oleh amandemen UUD 1945. Tugas dan wewenang MPR kemudian dijelaskan dalam UUD 1945 dan undangundang tentang DPRD. Pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan

Indonesia akhirnya hanya mempunyai 2 tugas yaitu “Melantik Presiden dan Wakil Presiden (pasal 3 ayat Tugas yang merupakan akibat dari UUD 1945)”. aturan

ditetapkannya

112

tentang

Pemilihan

Presiden

dan

secara

langsung.

Apabila

telah terpilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum maka MPR mempunyai suatu kewajiban untuk melantik

Presiden dan Wakil Presiden. MPR setelah adanya undangundang susunan tugas dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD

mempunyai

untuk

melantik

Wakil

Presiden

menjadi

Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat Tugas melaksanakan ini kewajibannya suatu dalam tugas masa yang

jabatannya.

merupakan

dilaksanakan dalam keadaan tertentu. Kedua adanya tugas sementara MPR tentang Peninjauan Kembali Materi dan Rakyat status hukum dan Ketetapan Ketetapan Majelis Majelis

Permusyawaratan

Sementara

Permusyawaratan Rakyat pada Sidang Tahunan 2003. Tugas ini merupakan tugas sementara dari MPR. Karena jika telah

dilaksanakan maka tugas berakhir. Ketiga Indonesia Majelis mempunyai Dasar. Permusyawaratan kewenangan Kewenangan Dasar mengubah ini Rakyat dan Republik menetapkan pasal huruf 3 a

Undang-Undang ayat 1

berdasarkan pasal 11

Undang-Undang

1945

dan

undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Persyaratan kewenangan tersebut diatur oleh pasal

113

37

Undang-Undang

Dasar

1945. Rakyat

Hal

ini

menjelaskan kewenangan

bahwa yang

Majelis

Permusyawaratan

mempunyai

hanya dijalankan dalam keadaan dan waktu tertentu. Keempat Majelis Permusyawaratan hanya dapat

memberhentikan Presiden dan atau/Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Kewenangan ini didasarkan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 3 ayat 1 dan pasal 8 UUD 1945 Perubahan UndangUndang Dasar 1945. Kemudian diperjelas dengan pasal 11 yang

huruf c undang-undang tentang susunan dan kedudukan

berbunyi “memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil setelah Presiden dan/atau untuk menyampaikan Hal ini

Presiden dalam masa jabatannya Wakil Presiden di diberi dalam

kesempatan

penjelasan

Sidang

Paripurna

MPR”.

mereduksi juga kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada 1945 Wakil waktu dahulu sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar

MPR mempunyai kewenangan untuk memilih Presiden dan Presiden. Dalam pasal 6A UUD 1945 telah diatur berarti

tentang pemilihan langsung Presiden oleh rakyat, Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus

bertanggung

jawab kepada pemilihnya. Konsekuensi dari tugas tersebut jika tidak berhasil maka dalam Pemilihan berikutnya tentu

114

tidak akan dipilih lagi oleh pemilihnya. Karena dipilih oleh rakyat secara langsung mengakibatkan kewenangan

memberhentikan Presiden mempunyai persyaratan yang sulit. Walaupun mempunyai akhirnya Majelis untuk Permusyawaratan memutuskan Rakyat yang

kewenangan

mengenai

perkara

tapi dengan dasar putusan Mahkamah Konstitusi (pasal 11 huruf c UU tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD). hukum. Kelima Menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Sehingga akhirnya proses politik ini berdasarkan

pengganti sesuai dengan pasal 8 ayat 3 UUD 1945. Kewenangan ini diperjelas menjadi tugas dan wewenang dengan pasal 11 huruf f UU Susunan dan Kedudukan. Pasal 11 huruf f berbunyi “memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya

berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket

calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari”. Kewenangan ini merupakan kewenangan yang dipegang dalam keadaan tertentu, keadaan yang mungkin hanya terjadi

115

dalam

beberapa

tahun

sekali.

Sehingga

kewenangan

inipun

akhirnya tetap menjadi kewenangan yang tergantung dengan situasi dan kondisi proses politik kenegaraan. Keenam memilih Wakil Presiden dari dua calon yang

diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden lambatnya dalam dalam masa jabatannya. enam Dan dilakukan selambatini

waktu

puluh

hari.

Kewenangan

merupakan pengulangan dari pasal 8 ayat 2 UUD 1945. Keenam Dalam menentukan struktur Ketatanegaraan

Republik Indonesia. Majelis Permusyaratan Rakyat akhirnya didudukkan sebagai lembaga yang mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga negara yang lain. Majelis

Permusyawaratn Rakyat tetap menjalankan fungsi keseharian. Hal ini diperkuat dengan adanya Pimpinan MPR, Sekretaris Jendral lembaga MPR dan tugas dan wewenang lain. Maka yang berbeda dari

perwakilan

yang

sistem

parlemen

Indonesia menjadi tricameral system, teori ini merupakan teori dari Profesor Jimly Asshiddiqie165. Perbandingan dengan negara lain yang mempunyai tugas dan wewenang yang mempunyai kemiripan dengan MPR. Maka MPR
165

Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, disampaikan dalam Simposium Nasional yang diadakan oleh BPHN dan DEPKEH HAM , Bali, Juli 2003, h.9

116

tetap menjadi suatu lembaga negara, yang tidak mempunyai satu kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara di

negara lain. Karena Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi lembaga perwakilan rakyat yang bukan lembaga legislatif

pembuat undang-undang. Kedelapan tugas dan wewenang lembaga Majelis

Permusyawaratan Rakyat

sebelum diadakan Perubahan UUD 1945

hampir sama dengan lembaga negara di negara lain. Seperti Cina. MPR setelah lembaga tugas yang tetap perubahan pertemuan dan hampir Undang-Undang anggota DPR Dasar DPD 1945 yang tetapi adalah,

merupakan mempunyai kewenangan bahwa Dasar. MPR

dan

wewenang sama

tersendiri. negara pembuat

Akan lain

dengan

menjadi

lembaga

Undang-Undang

2. Saran Kesatu perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud

dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar secara dan undang-undang Sehingga tentang tidak susunan dan kedudukan yang

jelas.

terjadi

interprestasi

dibuat oleh lembaga negara yang lain walaupun hal itu bisa

117

diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Seharusnya UndangUndang Dasar dan undang-undang mengaturnya dengan jelas. Kedua tentang menjadi telah benar pendapat para Majelis ahli hukum tata negara Rakyat

tidak

perlunya

Permusyawaratan

lembaga yang tetap. Karena tugas dan wewenangnya menjadi dalam tugas yang formal belaka. tertentu hal Dan yang tak

direduksi

wewenang

digunakan

beberapa hanya

kondisi

kemungkinan

terjadinya

akibat

beberapa

terduga. Hal ini bisa jadi pertimbangan untuk Perubahan UUD 1945 kedepan. Anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk kesekretariatan Majelis Permusyawaratan Rakyat, seperti

banyaknya pegawai yang diperlukan untuk melaksanakan tugas keseharian Majelis Permusyawaratan Rakyat, tidak diperlukan lagi. Karena lembaga ini berubah menjadi forum yang hanya bersidang dilakukan dan pada melaksanakan saat tugas dan wewenangnya telah yang

tertentu.

Indonesia

mengalami

bertahun-tahun defisit anggaran. Dengan bentuk forum maka anggaran yang dikeluarkan akan menurun, seperti tidak perlu membayar gaji dan mengangkat pegawai negeri untuk mengurus kesekretariatan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan

catatan bahwa tugas dan wewenang yang seremonial seperti pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tidak dilakukan

118

secara para

mewah wakil

dan

besar-besaran. yang

Alangkah

lebih dalam

bijaknya Majelis

rakyat

terhormat

Permusyawaratan Rakyat

menggunakan fasilitas negara yang

telah tersedia seperti: ruang rapat Majelis Permusyawaratan Rakyat yang telah tersedia.

119

DAFTAR PUSTAKA
BUKU Al Rasyid, Harun, Pengisian Jabatan Presiden, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1993 Grafiti, 1945,

__________, Perubahan Ketiga Undang-Undang Jakarta: UI Press, 2002

Dasar

__________, Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara, UI Press, Jakarta:UI Press, 1996. Al-Qardhawy, Fiqih Daulah Dalam Perspektif Al Quran Dan Sunnah, Jakarta: Pustaka AlQautsar,1997 Arinanto, Satya, Hukum Dan Demokrasi, Jakarta: Ind Hill-Co, 1991 Asshiddiqie, Jimly, Pergumulan Peran Pemerintah Dan Parlemen Dalam Sejarah, Jakarta:UI Press, 1996 ____________, Gagasan Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994 ____________, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat,Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2002 ____________, Teori Dan Aliran Penafsiran Negara, Jakarta:Ind.Hill-Co, 1998 Budiarjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, 1998 _________________, Demokrasi di Parlementer dan Demokrasi Gramedia Pustaka Utama,1998 Busroh, Indonesia Pancasila, Tata Hukum Tata PT

Jakarta:

Demokrasi Jakarta:PT Negara,

Abubakar, Abudaud, Hukum Jakarta:Ghalia Indonesia, 1984

120

Burns, James; Peltason, J.W.; Cronin, Thomas, Government By The People, New Jersey: Prentice Hall, 1989. Carter, April, Otoritas Rajawali,1985 Dan Demokrasi, Jakarta: CV

De Tocqueville, Alexis, Democracy In America, New York: Washington Square Press, 1965 Diamond, Larry, Revolusi Demokrasi Perjuangan Untuk Kebebasan Dan Pluralisme Di Negara Sedang Berkembang, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994

Dicey,AV, Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution, London:Mc. Millan Education LTD, 1959 Djokosutono . Ilmu Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985

Dood, Lawrence, Coalitions in Parliamentary Government, New Jersey: Princeton University Press, 1976 Echols, John, Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997 Eidelberg, Paul, The Philosopy Of The American Constitution, Toronto: Collier-Macmillan Canada, 1968 Garner, Bryan, Black’s Law Dictionary , sevent edition, St Paul, Minn:West Group, 1999 Hasan, Ismail, Pemilihan Paramita, 1986 Umum 1987, Jakarta:PT Pradnya

Hariadi,

Didit, Estiko, Amandemen UUD 1945 Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Sistem Hukum, Jakarta: Tim Hukum Pusat Pengkajian Dan Pelayanan Informasi Sekretaris Jendral, 2001

121

Hermawan, Eman, Politik Membela Yang Benar Teori Kritik Dan Nalar, Yogyakarta: KLIK dan DKN GARDA BANGSA, 2003, Hornby, AS, Oxford Advanced Learner’s Dictionary Of Current English, London: Oxford University Press, 1987 Huntington, Samuel, Benturan Antara Peradaban Dan Masa Depan Politik Dunia, Yogyakarta: CV Qalam Yogyakarta, 2003 Ibrahim, Harmaily, Majelis Permjusyawaratan Rakyat Suatu Tinjauan Dari Sudut Hukum Tata Negara, Jakarta: Sinar Bakti, 1979 Indonesia,

Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Jakarta: PT. Bina Aksara , 1984

Khaldun, Ibnu, Mukaddimah, Jakarta: Pustaka Firdaus,2000 Kusnardi, Mohammad, Ibrahim, Harmaily, Pengantar Hukum Tata Negara, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 1988 Kusumaatmaja, Mochtar, Pengantar Bandung: Bina Cipta, 1990 Hukum Internasional,

Laski, Harold. A Grammmar Of Politics, London: George Allen & Unwin LTD, 1938. Manan, Bagir, 1987 Konvensi Ketatanegaraan, Bandung:Armico, Direktorat Pendidikan

__________________,

Teori Dan Politik Konstitusi, Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Nasional, Jakarta, 2000, h. 15

Geoffrey

Marshal, Parliamentary Sovereignty And The Commonwealth,Oxford: Oxford University Press, 1957

122

Meny,

Yves; Knap, Andrew, Government And Politics In Western Europe, third edition, New York:Oxford University Press,1998 Doto, Kekuasaan Jakarta, 1985 MPR Tidak Mutlak, Erlangga,

Mulyono,

Naning, Ramdlon, Lembaga Legislatif Sebagai Pilar Demokrasi Dan Mekanisme Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Yogyakarta: Liberty 1982 Nurtjahjo, Hendra, Perwakilan Golongan Di Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI2002. O’Donnel, Schmitter, Whitehead, Transisi Menuju Demokrasi Kasus Eropa Selatan, Jakarta: LP3S, tanpa tahun Plato, Republik, Jakarta:Bentang, 2002 Poerwadarminta, WJS, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976 Puspa, Pramadya, Yan, Kamus Hukum, Semarang:CV. Aneka Ilmu, 1977 Purbopranoto, Kuntjoro, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi, Bandung: Alumni, 1981 Thaib, Dahlan. Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Yogyakarta: Liberty, 1989 Thaib, Dahlan; Hamidi, Jazim; Huda, Ni’matul , Teori Hukum Dan Konstitusi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999 Ranawijaya, Usep, Hukum Tata Negara Indonesia Dasarnya, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983 Dasar-

Rapar, J.H, Filsafat Politik Aristoteles, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1988.

123

Redaksi Sinar Grafika, Tiga Undang-Undang Dasar: UndangUndang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1950, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, Jakarta: Sinar Grafika, 2000 Renan, Ernest, Apakah Bangsa Itu?, Jakarta:Bandung, 1994 Bertrand Russel, Sejarah Filsafat Barat, Dan Kaitannya Dengan Kondisi Sosio Politik Dari Zaman Kuno Hingga Sekarang, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2002

Samsul Wahidin, MPR Dari Masa Kemasa, Jakarta: Bina Aksara, 1986 Sekretariat Jendral MPR RI, Proses Reformasi Konstitusional : Sidang Istimewa MPR 1998, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan 2, Jakarta, 2001 Shklar, Judith, Montesqieu Penggagas Trias Jakarta : Pustaka Utama Grafiti,1996 Politica,

Sekretariat Jendral MPR RI, Himpunan Ketetapan MPRS Dan MPR Tahun 1960 S/D 2002, Jakarta:Sekretariat Jendral MPR RI, 2002 Sjadzali, Munawir, Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran, Jakarta: UI Press, 1993 Simorangkir, J.C.T, Hukum Dan Jakarta:CV. Masagung, 1988 Konstitusi Indonesia,

Simanjuntak, Marsilam, Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur Dan Riwayatnya, Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 1994 Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty,1980 Soekanto, Soerjono. Pengantar 1986. Penelitian Hukum, Jakarta:

124

Soekanto, Soerjono, Mamudji, Penelitian Hukum Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1995

Normatif,

Soeprapto, Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan Pembentukannya. Jakarta: Kanisius, 1998 Soemantri, Sri, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989 _____________, Pengantar Perbandingan Antar Negara, CV. Rajawali, Jakarta, 1981 Hukum Tata

_____________,Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi, Cet.4, Alumni, Bandung, 1987, h.133-134 Soetiksno, Filsafat Hukum Paramita, 2003 Bagian 2, Jakarta:PT Pradnya

_________, Filsafat Hukum Bagian 1, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, h.16 Solly, Lubis. Sunny, Ilmu Negara, Bandung:Mandar Maju, 1989 Kekuasaan Eksekutif, Jakarta:

Ismail, Pergeseran Aksara Baru, 1986

____________, Pembagian Kekuasaan Negara, Jakarta: Aksara Baru, 1985 Taimiyah, Ibnu, Pedoman Islam Bernegara, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1989 Tambunan, ASS, MPR Perkembangan Dan Pertumbuhannya Suatu Pengamatan Dan Analisis, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991 Tim IFES, Sistem Pemilu, Jakarta: IFES,UN, IDEA, 2001 Tim PSHK, Semua Harus Terwakili Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR, dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia,

125

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Indonesia, 2000 Tim

Indonesia, Kebijakan

Sekretariat Negara, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995

Varma, SP, Teori Politik Modern, Jakarta:CV Rajawali, 1990 Wahjono, Padmo, Ilmu Negara, Jakarta: Ind Hill-Co, 1996 Yamin, Yara, Muhammad, Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982 Muchyar, Pengisian Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Suatu Tinjauan Sejarah Hukum Tata Negara, Jakarta: PT.Nadhillah Ceria Indonesia, 1995

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia, Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia, Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia, Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia, Konstitusi RIS 1949 Indonesia, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Cina, Constitution Of China

126

Amerika

Serikat, America

Constitution

Of

The

United

States

Of

Venezuela, Constitution Of Venezuela 1961 Venezuela, Constitution Venezuela 1999 Of The Bolivaarian Republic Of

MPR, Ketetapan MPR No 1 tahun 1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ketetapan MPR No V/MPR/1973 tentang Peninjauan ProdukProduk Yang Berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

MAKALAH Ashhidiqie, Jimly, Refleksi Tentang Arah Sistem Hukum Dan Kenegaraan Indonesia Pasca Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta, 28 Maret 2003 _________________,Demokratisasi Pemilihan Presiden dan Peran MPR Di Masa Depan, www.theceli.com diakses pada tanggal 29 Maret 2003 ________________, Reformasi Menuju Indonesia Baru: Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara,Dan Keberdayaan Masyarakat Madani, Disampaikan dalam forum Kongres Mahasiswa Indonesia Sedunia I, di Chicago, Amerika Serikat, 28 Oktober 2000. _______________________, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, disampaikan dalam Simposium Nasional yang diadakan oleh BPHN dan DEPKEH HAM , Bali, Juli 2003 Suny, Ismail, Implikasi Amandemen UUD 1945 Terhadap Sistem Hukum Nasional, disampaikan pada Seminar

127

Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN dan DEPKEH HAM RI, Bali, Juli, 2003, h.4

SUMBER INTERNET Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ,http://www.mpr.go.id/h/tentang/index.php, diakses pada tanggal 10 Januari 2003.

ChinaConstitutionhttp://www.oefre.unibe.ch/law/icl/ch00000. html diakses tgl 30 Juli 2003, jam 13.26 National People’s Congres Data as of July 1987http://www.1upinfo.com/country-guidestudy/china/china294.html diakses pada tanggal 30 Juli 2003. 1990 pada

Governmental System, Data as of December http://www.1upinfo.com/country-guidestudy/venezuela/venezuela66.html diakses tanggal 1 Juni 2003

Venezuela Constitutional Development, http://www.1upinfo.com/country-guidestudy/venezuela/venezuela67.html, diakses pada tanggal 1 Juli 2003. Venezuela Legislature, http://www.1upinfo.com/countryguide-study/venezuela/venezuela69.html, diakses pada tanggal 1 Juli 2003. Constitution Of Venezuela, www.embavenezus.org/politica/constitu.html - 101k, diakses pada tanggal Juni 2003

128

129


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12058
posted:1/14/2010
language:Indonesian
pages:139