PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KKN

Document Sample
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KKN Powered By Docstoc
					             PENERAPAN GOOD GOVERNANCE
  SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KKN
                DI KALIMANTAN SELATAN
                           Oleh : Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan
                    Disampaikan dalam rangka Seminar / Ceramah Ilmiah
                  Pada Program Pascasarjana STIA Bina Banua Banjarmasin
                                Banjarmasin, 17 Juni 2006




Pendahuluan

          Disadari bahwa permasalahan korupsi merupakan persoalan Nasional
yang harus diprioritaskan penanganannya, karena korupsi diyakini telah
merusak sendi – sendi kehidupan masyarakat dan menjadi pemicu
kesengsaraan rakyat. Dampak korupsi telah menyebabkan berbagai persoalan,
antara lain :
- Rendahnya kualitas pelayanan publik;
- Timbulnya ekonomi biaya tinggi;
- Berkurangnya penerimaan negara;
- Runtuhnya lembaga dan nilai – nilai demokrasi;
- Membahayakan kelangsungan pembangunan dan supremasi hukum;
- Meningkatnya kemiskinan dan kesengsaraan rakyat;
- Bertambahnya masalah sosial dan kriminal; serta
- Adanya mata rantai antara korupsi dengan bentuk – bentuk lain dari
   kejahatan, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi.

          Sebagai manifestasi dari kesadaran tersebut, dan adanya kemauan
yang kuat untuk melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk perilaku
korupsi, maka Pemerintah telah menegaskan komitmennya dalam rangka

            SEKRETARIAT TIM IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE KALIMANTAN SELATAN                                  1
   d.a. INSPEKTORAT Provinsi Kalimantan Selatan Jl. S.Parman No.29 Telp. (0511) 3353992 Fax (0511) 3352432
memberantas korupsi tersebut, melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

         Instruksi Presiden tersebut pada dasarnya merupakan perintah
Presiden kepada seluruh jajaran Pimpinan Instansi Pemerintah, yang pada
intinya berisikan kewajiban bagi pejabat Pemerintah untuk :
a) Melaporkan harta kekayaan bagi penyelenggara negara;
b) Membuat penetapan kinerja secara berjenjang;
c) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
d) Mencegah kebocoran dan pemborosan pada pengadaan barang dan jasa;
e) Memberikan dukungan maksimal kepada upaya penindakan korupsi;
f) Menerapkan kesederhanaan serta penghematan.

         Di dalam Instruksi Presiden tersebut, yaitu pada butir kesebelas angka
sebelas dinyatakan bahwa Gubernur dan Bupati / Walikota harus :
a) Menerapkan prinsip – prinsip Tata Kepemerintahan yang Baik di
   lingkungan Pemerintah daerah;
b) Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam
   pelaksanaannya; dan
c) Bersama – sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan
   pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan negara
   baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
   maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

         Dalam rangka mengimplementasikan Instruksi Presiden tersebut,
maka Komisi Pembenatsan Korupsi Republik Indonesia ( KPK-RI ) dan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia ( MENPAN-RI )


           SEKRETARIAT TIM IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE KALIMANTAN SELATAN                                  2
  d.a. INSPEKTORAT Provinsi Kalimantan Selatan Jl. S.Parman No.29 Telp. (0511) 3353992 Fax (0511) 3352432
telah merekomendasikan langkah – langkah penerapan Tata Kepemerintahan
yang Baik ( Good Governance ) melalui :
1) Peningkatan kapasitas Pemerintah daerah;
2) Penerapan manajemen berbasis kinerja;
3) Pelayanan sektor publik;
4) Pencegahan korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa;
5) Peningkatan kemampuan teknis aparatur;
6) Peningkatan kesadaran anti korupsi; dan
7) Penanganan pengaduan masyarakat.

         Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004
yang ditindaklanjuti Rekomendasi KPK-RI dan MENPAN-RI tersebut, maka
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengambil sikap yang jelas,
yaitu membuat Komitmen Bersama dengan jajaran Pemerintahan Kabupaten /
Kota, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota, yang dituangkan dalam
suatu naskah “Kesepakatan Bersama Dalam Mewujudkan Tata Kepemerintahan
yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pada
Pemerintahan Provinsi / Kabupaten / Kota se Kalimantan Selatan”.

         Naskah Kesepakatan Bersama tersebut, telah ditandatangani pada hari
Jum’at tanggal 10 Oktober 2005 dihadapan Pimpinan KPK-RI dan Menteri
Pendayagunaan           Aparatur         Negara,         dalam        momentum            pencanangan
dijadikannya Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pilot proyek Island of
Integrity. Naskah tersebut menjadi Landasan Komitmen bagi Pemerintah dan
wakil rakyat dalam rangka menerapkan prinsip – prinsip Tata Kepemerintahan
yang Baik ( Good Governance ) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi,
Kabupaten dan Kota se Kalimantan Selatan.

           SEKRETARIAT TIM IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE KALIMANTAN SELATAN                                  3
  d.a. INSPEKTORAT Provinsi Kalimantan Selatan Jl. S.Parman No.29 Telp. (0511) 3353992 Fax (0511) 3352432
         Penerapkan prinsip – prinsip Tata Kepemerintahan yang Baik ( Good
Governance         )    dilaksanakan          dalam       rangka       upaya       pencegahan          dan
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotismen ( KKN ). Hal mendasar yang
menjadi pusat perhatian masyarakat dalam rangka implementasi Good
Governance dewasa ini, khususnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan
adalah keterbukaan dalam Pemerintahan dan perbaikan pelayanan publik oleh
instansi Pemerintah.

         Untuk         itu,    Pemerintah          Provinsi        Kalimantan          Selatan        telah
mengupayakan           terciptanya        keterbukaan          dalam       Pemerintahan           melalui
mekanisme ekspose rencana kinerja instansi secara terbuka dan penerapan
kontrak kinerja bagi semua pimpinan satuan kerja, serta mendorong
keterbukaan dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah sesuai
ketentuan perundang – undangan. Upaya perbaikan pelayanan publik juga
telah dilakukan, yaitu melalui Instruksi Gubenur Nomor 71 Tahun 2006, yang
mewajibkan terhadap semua unit pelayanan Pemerintah di jajaran Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan untuk segera menyusun dan menerapkan standart
pelayanan publik.



Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Menerapkan
Keterbukaan Dalam Pemerintahan.

         Dalam rangka mewujudkan Komitmen Bersama tersebut, maka
Pemerintan        Provinsi       Kalimantan          Selatan        segera       membentuk           ”Tim
Pelaksanaan Program Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan
Yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme di
Jajaran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan”, dengan Surat Keputusan

           SEKRETARIAT TIM IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE KALIMANTAN SELATAN                                  4
  d.a. INSPEKTORAT Provinsi Kalimantan Selatan Jl. S.Parman No.29 Telp. (0511) 3353992 Fax (0511) 3352432
Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0332 Tahun 2005 tanggal 12 Oktober
2005.

         Tim yang selanjutnya biasa disebut dengan Tim Implementasi Good
Governance ( TIm GG ) Kalimantan Selatan, mempunyai tugas pokok :
1) Merumuskan program kerja sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup
   kesepakatan bersama Gubernur Kalimantan Selatan, Ketua Dewan
   Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati / Walikota
   dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota se Provinsi
   Kalimantan Selatan, yaitu program kerja bersama dalam rangka
   mewujudkan tata Pemerintahan yang baik melalui pencegahan korupsi,
   kolusi, dan nepotisme di jajaran Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten /
   Kota se Provinsi Kalimantan Selatan;
2) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan program kerja
   tersebut; dan
3) Mengambil langkah – langkah perbaikan dalam rangka mengoptimalkan
   pelaksanaan program kerja.

         Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut meliputi seluruh
kegiatan dalam upaya pencegahan korupsi di masing – masing wilayah
Pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang terdiri dari :
a. Pelaksanaan penerapan manajemen berbasis kinerja;
b. Pelaksanaan pemberantasan korupsi pada proses pengadaan barang dan
   jasa melalui penerapan Pakta Integritas;
c. Pelaksanaan mekanisme pengaduan masyarakat;
d. Pelaksanaan peningkatan kapasitas Pemerintah daerah;
e. Pelaksanaan reformasi pelayanan sektor publik;

           SEKRETARIAT TIM IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE KALIMANTAN SELATAN                                  5
  d.a. INSPEKTORAT Provinsi Kalimantan Selatan Jl. S.Parman No.29 Telp. (0511) 3353992 Fax (0511) 3352432
f. Pemberian akses untuk informasi;
g. Pemberian mobilitas publik melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran
   anti korupsi;
h. Pelaksanaan pelatihan dan bantuan teknis; dan
i. Pelaksanaan pertukaran informasi korupsi.

           Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan
keterbukaan dalam Pemerintahan telah diimplementasikan secara nyata,
yaitu dengan dilaksanakannya Ekspose Rencana Kinerja Instansi di jajaran
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Surat Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 700/039-SET/BAWASDA tanggal 12 Januari
2006, semua Instansi dan Badan Usaha Milik Daerah di jajaran Pemerintah
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan harus menyampaikan ekspose rencana
kinerja, dengan dikoordinir oleh para Asisten Sekretariat Daerah sesuai
bidangnya, yang dihadiri / diikuti oleh semua karyawan, steak holder instansi,
dan insan pers, serta disaksikan oleh Sekretaris Daerah, Kepala Badan
Pengawasan Daerah, dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah.

           Pelaksanaan ekspose rencana kinerja telah berjalan dengan baik,
disamping merupakan wujud keterbukaan juga menjadi wahana menghimpun
masukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan rencana kinerja,
sehingga sesuai atau sejalan dengan visi dan misi organisasi satuan kerja, serta
merupakan stimulan dalam rangka penerapan Penetapan Kinerja / Kontrak
Kinerja bagi seluruh pejabat di jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan.



            SEKRETARIAT TIM IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE KALIMANTAN SELATAN                                 6
  d.a. INSPEKTORAT Provinsi Kalimantan Selatan Jl. S.Parman No.29 Telp. (0511) 3353992 Fax (0511) 3352432
         Penetapan          Kinerja        merupakan           pernyataan          komitmen           yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun,                            dimaksudkan sebagai dasar
Komitmen Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Instruksi Presiden nomor 5
Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran
Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja.

         Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan,
yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, yaitu setelah proses
anggaran       ( budgeting process ) selesai, kemudian disepakati bersama antara
pengemban tugas dengan atasannya ( Performance Agreement ). Aktualisasi
kinerja sebagai realisasi Penetapan Kinerja dimuat dalam Laporan
Akuntabilitas Kinerja ( performance accountability report ).

         Adapun tujuan Penetapam Kinerja, antara lain :
1) Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;
2) Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah
   yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya;
3) Sebagai alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah;
4) Sebagai tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5) Untuk dapat menilai keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan
   sasaran organisasi, dan sebagai dasar pemberian reward ( penghargaan ) /
   sanksi.

         Terkait dengan Penetapan Kinerja / Kontrak Kinerja tersebut, maka
dalam momentum monitoring dan evaluasi Rencana Aksi penerapan Tata
Kepemenrintahan yang Baik ( Good Governance ), pada hari Selasa


           SEKRETARIAT TIM IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE KALIMANTAN SELATAN                                  7
  d.a. INSPEKTORAT Provinsi Kalimantan Selatan Jl. S.Parman No.29 Telp. (0511) 3353992 Fax (0511) 3352432
tanggal 28 Maret 2006 telah dilaksanakan penandatanganan Penetapan Kinerja
/ Kontrak Kinerja antara pimpinan Satuan Kerja yaitu para Pejabat Eselon II
dengan Gubernur Kalimantan Selatan, yang disaksikan secara langsung oleh
Pimpinan KPK-RI dan pejabat Kementrian PAN-RI, serta Pejabat Kementrian
Sekretaris Negara-RI.

         Penetapan Kinerja / Kontrak Kinerja sebagaimana tersebut, hendaknya
juga segera diterapkan di jajaran Pemerintah Kabupaten dan Kota se
Kalimantan Selatan, sebagai langkah awal dan menjadi stimulan bagi upaya
menumbuh kembangkan iklim budaya transparansi.



Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Menerapkan
Keterbukaan Dalam Pelayanan Publik.

         Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan
keterbukaan dalam pelayanan publik telah diimplementasikan secara nyata,
yaitu dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan
Nomor 71 Tahun 2006 tanggal 7 Maret 2006 tentang Penyusunan Standart
Pelayanan Publik Pada Unit Pelayanan Instansi Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian telah ditindak lanjuti
dengan pelaksanaan Ekspose Instansi Pelayanan Publik di jajaran Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan.


         Ekspose Instansi Pelayanan Publik di jajaran Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan dilaksanakan berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan
Selatan Nomor 700/601-SET/BAWASDA tanggal 24 April 2006, yang
mengharuskan semua Unit Pelayanan Instansi Pemerintah di Lingkungan

           SEKRETARIAT TIM IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE KALIMANTAN SELATAN                                  8
  d.a. INSPEKTORAT Provinsi Kalimantan Selatan Jl. S.Parman No.29 Telp. (0511) 3353992 Fax (0511) 3352432
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan Ekspose
Pelaksanaan Pelayanan Publik. Pelaksanaan ekspose tersebut dikoordinir oleh
Asisten III selaku Ketua Tim Peningkatan Pelayanan Sektor Publik dan
Kepala BAWASDA selaku Ketua Harian Tim Implementasi Good
Governance Kalimantan Selatan, serta disaksikan oleh Kepala BAPPEDA,
Kepala BKD, dan Kepala Biro Organisasi.


         Dengan mengacu kepada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan
Nomor 71 Tahun 2006, maka penyampaian materi ekspose Unit Pelayanan
Instansi Pemerintah meliputi :
a) Dasar Hukum;
b) Persyaratan;
c) Prosedur Pelayanan;
d) Waktu Penyelesaian;
e) Biaya Pelayanan;
f) Produk Pelayanan;
g) Sarana dan Prasarana;
h) Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan;
i) Pengawasan Intern;
j) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Masyarakat;
k) Jaminan Pelayanan; dan
l) Janji Pelayanan / Motto Pelayanan.

           Penyusunan Standar Pelayanan Publik sebagaimana tersebut di atas,
menjadi kewajiban bagi tiap – tiap Unit Pelayanan Instansi Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan dalam rangka memenuhi tuntutan


           SEKRETARIAT TIM IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE KALIMANTAN SELATAN                                  9
  d.a. INSPEKTORAT Provinsi Kalimantan Selatan Jl. S.Parman No.29 Telp. (0511) 3353992 Fax (0511) 3352432
kebutuhan informasi pelayanan kepada masyarakat dan sebagai jaminan
kepastian pelayanan yang harus diinformasikan secara jelas kepada
masyarakat dengan melalui media yang mudah diakses oleh publik, seperti :
media cetak ( brosur, leaflet, booklet ), media gambar yang ditempatkan pada
tempat – tempat yang strategis, atau melalui penyuluhan secara langsung
kepada masyarakat, dan lain – lain. Dengan demikian ekspose standar
pelayanan publik oleh instansi Unit Pelayanan Publik tersebut merupakan
wahana transparansi di bidang pelayanan.


           Sekedar untuk menjadi renungan kita bersama, Kabupaten Solok di
Sumatera Barat memerlukan waktu sedikitnya tiga tahun untuk menjadi siap
terhadap diberlakukannya Peraturan Daerah tentang transparansi. Komitmen
transparansi harus bermuara kepada terjaminnya kualitas pelayanan bagi
masyarakat, dan terbukanya akses informasi yang sinergis antara Pemerintah
dan masyarakat dan pengusaha bagi terselenggaranya Pemerintahan dan
pembangunan yang mensejahterakan rakyat.


           Di kemudian hari Peraturan Daerah tentang transparansi justru akan
menjadi suatu kendala, jika tidak dipersiapkan terlebih dahulu melalui upaya
menumbuh kembangkan iklim dan budaya transparansi yang mensyaratkan
adanya komitmen dan kejujuran bagi semua steak holder Good Governance
yaitu Pemerintah, masyarakat, dan pengusaha. Semua steak holder Good
Governance harus mempunyai komitmen yang sama dan membangun sinergi
secara proporsional guna mendorong penerapan Good Governance sebagai
upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme ( KKN )
dalam rangka mensejahterakan masyarakat.


           SEKRETARIAT TIM IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE KALIMANTAN SELATAN                                  10
  d.a. INSPEKTORAT Provinsi Kalimantan Selatan Jl. S.Parman No.29 Telp. (0511) 3353992 Fax (0511) 3352432
           Dalam        rangka       menciptakan           sinergi      dan      upaya       menumbuh
kembangkan iklim dan budaya Good Governance di masyarakat, maka TIm
GG Kalimantan Selatan telah membuka akses kerjasama dengan salah satu
steak holder yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ( FISIP ) Universitas
Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pada tanggal 10 Mei 2006 dengan
disaksikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan dan Rektor
Universitas Lambung Mangkurat, Ketua Harian TIm GG Kalimantan Selatan,
dan Dekan FISIP Unlam telah mendatangani Kesepakatan Bersama untuk
melakukan Advokasi dan Pelembagaan Good Governance di Provinsi
Kalimantan Selatan.


           Dalam rangka merealisasikan kerja sama tersebut, maka dalam
waktu dekat akan segera ditetapkan masing – masing tiga wilayah Kecamatan
di setiap Kabupaten / Kota untuk                    dijadikan model island integrity, dan
menjadikan FISIP Unlam sebagai Laboratorum Good Governance Provinsi
Kalimantan Selatan. Pembentukan Kecamatan Model dimaksudkan untuk
mendekatkan pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah kepada
masyarakat, sehingga tujuan dan manfaat penerapan Good Governance dapat
dirasakan secara nyata oleh masyarakat di tingkat bawah. Selain daripada itu,
juga memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi melakukan pegawasan
terhadap pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan sebagai salah satu
upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme ( KKN )
pada level Pemerintahan di tingkat bawah.


                                                                       Banjarmasin, 17 Juni 2006




           SEKRETARIAT TIM IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE KALIMANTAN SELATAN                                  11
  d.a. INSPEKTORAT Provinsi Kalimantan Selatan Jl. S.Parman No.29 Telp. (0511) 3353992 Fax (0511) 3352432