MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN MEKANISME PERENCANAAN

Document Sample
MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN MEKANISME PERENCANAAN Powered By Docstoc
					                       MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN
                         POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
                                  DI KABUPATEN

    A. PENJELASAN UMUM
    Dengan diberlakukannya Undang-undang mengenai Otonomi Daerah               (UU No. 22 Tahun 1999 tentang
    Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan
    Daerah) yang dilengkapi dengan berbagai peraturan yang mendukung peranan Pemerintah Daerah, maka
    Daerah diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, produktif dan
    bertanggung jawab. Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik (good
    governance) sebagai prasyarat dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Pemberlakukan otonomi
    memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan bagi masyarakat atas
    dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan
    daerahnya sesuai dengan potensi (sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumberdaya buatan) dan juga
    dengan memperhatikan ciri khas budaya dan karakteristik daerah.

            Dalam rangka memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan,
    mengurangi intervensi atau keterlibatan langsung Pemerintah dalam menangani kegiatan pembangunan, serta
    adanya tekad yang kuat dan sungguh-sungguh untuk memberdayakan masyarakat, maka mulai tahun 2002
    Pemerintah Kabupaten Kupang       membuat kebijakan untuk menggunakan Pola Pemberdayaan Masyarakat
    dengan mengadopsi pola PPK dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dengan pola pemberdayaan ini
    masyarakat dilibatkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pengawasan, di mana
    khusus untuk tahap perencanaan masyarakat sudah mulai terlibat dalam penetapan skala prioritas kegiatan
    yang diusulkan baik yang didanai oleh APBD II, APBD I, APBN (Dekonsentrasi) maupun dana swadaya murni
    masyarakat


B. DASAR HUKUM

    1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan
        Pengendalian Pembangunan di Daerah.
    2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Mekanisme Perencanaan Dari Bawah
    3. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Rencana Stratejik (Renstra)
        Kabupaten Kupang Tahun 2001 – 2005
    4. Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.


C. PETUNJUK DAN PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENGUSULAN PROGRAM/PROYEK/KEGIATAN DI
   KABUPATEN KUPANG.

        Dengan diterapkannya pola pemberdayaan masyarakat, maka mekanisme perencanaan dari bawah
(bootom up planning) yang selama ini dilaksanakan perlu dimodifikasi dan diadakan penyesuaian seperlunya.
Modifikasi dan penyesuaian dimaksud hanya bersifat instrumental yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan
masyarakat, sedangkan secara substansial Pola Pemberdayaan tersebut masih relevan dan sinkron dengan
mekanisme perencanaan pembangunan yang selama ini dilaksanakan. Pada prinsipnya mekanisme perencanaan
Pola Pemberdayaan masyarakat ini lebih menekankan pada peran aktif masyarakat dalam penentuan skala prioritas
berdasarkan kebutuhan masyarakat, kemampuan teknis manajerial masyarakat serta kemampuan pendanaannya.
        Adapun proses penyusunan dan pengusulan rencana program/proyek adalah dilakukan dengan dua
tahapan yaitu, tahap sosialisasi dan tahap perencanaan sebagai berikut :



                                                                           2
             Mekanisme Perencanaan Pembangunan Kab. Kupang                                                      Mekanism
I.   Tahap Sosialisasi
     1. Forum Antar Desa I
        Forum     ini    merupakan   forum    sosialisasi    pada    tingkat       kecamatan,   yang     bertujuan   untuk
        menyebarluaskan informasi mengenai program yang dapat dikembangkan di tingkat desa/kelurahan
        pada kecamatan yang bersangkutan.
        Pertemuan ini difasilitasi oleh Kepala Seksi Pelaksana Program (KPP) selaku penanggungjawab
        operasional kegiatan, dipimpin oleh camat dan dihadiri oleh seluruh Kepala Cabang Dinas Tingkat
        Kecamatan/Unit Pelaksana Teknis, para kepala desa/Lurah, seluruh ketua badan perwakilan Desa,
        tokoh masyarakat, tokoh agama, cendekiawan di tingkat kecamatan.
        Forum ini menghasilkan :
        a. Tersosialisasinya program pemberdayaan, struktur organisasi, fungsi masing-masing perangkat
              desa serta hak dan kewajiban masyarakat.
        b. Ditetapkan jadwal pelaksanaan Musbang Desa I


     2. Musyawarah Pembangunan Desa I
        Forum ini merupakan forum tahap sosialisasi lanjutan di tingkat desa. Forum ini difasilitasi oleh
        Penyuluh Pertanian Lapangan/Tenaga Teknis Desa (TTD) selaku fasilitator desa, dipimpin oleh Kepala
        Desa dan dihadiri oleh seluruh kepala dusun, tokoh masyarakat, anggota BPD, tokoh agama, tokoh
        pemuda, cendekiawan di tingkat desa, Kepala seksi pelaksana program kecamatan yang bersangkutan.
        Dalam forum ini kepala desa menyampaikan              seluruh informasi hasil sosialisasi tingkat kecamatan
        dalam Forum antar desa I. Failitator kecamatan (Kepala Cabang Dinas/Pelaksana Teknis Operasional
        Kegiatan sebagai nara sumber.
        Musyawarah ini menghasilkan :
        1.     Tersosialisasinya program pemberdayaan, struktur organisasi, fungsi dan peranan kepala dusun
               dalam mengkoordinasi usulan kebutuhan prioritas masyarakat pada tingkat dusun.
        2.     Penatapan jadwal pelaksanaan Musyawarah pembangunan dusun.


     3. Musyawarah Pembangunan Dusun
        Merupakan forum sosialisasi program kepada masyarakat oleh kepala Dusun, pemilihan kegiatan yang
        cocok di tingkat dusun serta penggalian gagasan/usulan dari masyarakat yang akan diperjuangkan
        pada Musbang Desa II. Pesertanya adalah warga dusun, dihadiri oelh Kepala Desa dan PPL/Tenaga
        Teknis Desa sebagai nara sumber.
        Musyawarah ini menghasilkan :
        a. Tersosialisasinya program serta pola pelaksanaanya, struktur organisasi serta fungsi dan peranan
              masyarakat.
        b. Dihasilkannya daftar usulan kebutuhan masyarakat
        c.    Disepakatinya wakil-wakil dusun dan kelompok masyarakat (Pokmas) untuk menghadiri Musbang
              Desa II.


II. Tahap Perencanaan
     1. Musyawarah Pembangunan Desa II
        Merupakan        forum   musyawarah    tingkat      Desa    tahap      2    untuk   menyeleksi    gagasan/usulan
        program/kegiatan hasil Musbangdus dari tiap-tiap dusun secara demokratis. Forum dipimpin oleh
        Kepala Desa dengan bimbingan camat dan dibantu oleh Kepala Seksi Pelaksana Program Kecamatan.
        Peserta forum adalah para Kadus/wakil dusun, wakil pokmas, tokoh masyarakat, fasilitator desa.


             Mekanisme Perencanaan Pembangunan Kab. Kupang                                                                   Mekanism
   Musyawarah ini menghasilkan :
   a. Daftar usulan rencana program/proyek baik yang dibiayai oleh dana swadaya masyarakat, maupun
       yang diusulkan untuk dibiayai oleh APBD II, APBD I dan APBN.
   b. Daftar usulan hasil ketetapan musyawarah diteruskan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Camat untuk
       dibahas dalam forum antar desa II.


2. Forum Antar Desa II (UDKP)
   Forum ini dipimpin oleh Camat dengan bimbingan Kepala Bappeda dan dibantu oleh Kepala BPMD
   untuk membahas kembali usulan hasil musbang Desa dari masing-masing desa untuk menghasilkan
   usulan program/kegiatan yang benar-benar relevan untuk dilaksanakan.
   Peserta Forum adalah seluruh kepala desa, Ketua BPD, 5 wakil yang ditunjuk melalui musyawarah
   desa, penanggung jawab operasional kegiatan/Kasie Pelaksana Program, Cabang Dinas/Pelaksana
   teknis Operasional.
   Forum antar desa ini menghasilkan :
   a. Usulan yang dibiayai oleh dana swadaya dikembalikan ke desa/kelurahan yang bersangkutan.
   b. Usulan hasil seleksi yang dibiayai oleh dana APBD II, APBD I dan APBN diteruskan ke Bupati untuk
       selanjutnya dibahas dalam Forum Antar Kecamatan (Rakorbang II)


3. Forum Antar Kecamatan (Rakorbang II)
   Merupakan Forum lanjutan untuk membahas kembali usulan hasil Forum Antar Desa II, diseleksi ulang
   menurut     tingkat   prioritas/kebutuhan     mendesak    dari   desa/kecamatan   bersangkutan   sesuai
   arahan/petunjuk Bupati dan mengacu kepada Kebijakan, program sesuai Rencana Stratejik Kabupaten
   Kupang. Dalam forum ini juga dibahas usulan dari dinas/badan/kantor untuk dipadukan dengan usulan
   hasil Forum Antar Desa II.
   Peserta forum antar kecamatan adalah seluruh camat, kepala dinas, badan,kantor, bagian, DPRD, LSM
   atau stakeholder lainnya.
   Forum ini menghasilkan :
   a. Usulan program/proyek yang dibiayai oleh APBD II, APBD I, APBN, BLN dan LSM.
   b. Evaluasi program/proyek tahun lalu.




4. Rakorbang I
   Forum Koordinasi Pembangunan Tingkat Propinsi untuk membahas usulan program/proyek/kegiatan
   yang akan dibiayai oleh APBD I, APBN dan BLN dari tiap-tiap Kabupaten. Peserta Rakorbang I adalah
   para Bupati, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas/Badan/Kantor pemerintha Propinsi.
   Forum ini menghasilkan:
   Daftar usulan program/proyek yang akan dibiayai oleh APBD I, serta program/proyek yang akan
   dibahas lebih lanjut dalam forum Rakornas di tingkat Pusat.


5. Rakorbang I
   Merupakan     forum    koordinasi   tingkat   propinsi   dalam   rangka   pembahasan   dan   penentuan
   program/proyek yang dibiayai oleh APBD I, dan program/proyek yang diusulkan pada tingkat nasional
   untuk dibiayai dari dana APBN dan BLN.




    Mekanisme Perencanaan Pembangunan Kab. Kupang                                                            Mekanism
6. Rakornas
   Merupakan forum koordinasi tingkat nasional untuk membahas program/proyek yang akan
   dilaksanakan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota yang dibiayai oleh APBN atau BLN.




    Mekanisme Perencanaan Pembangunan Kab. Kupang                                          Mekanism
Skema :
                                           MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN
                                             POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
                                                   DI KABUPATEN KUPANG

                       TAHAP SOSIALISASI              TAHAP
                          PROGRAM                  PERENCANAAN




     TINGKAT                                       RAKORNAS
      PUSAT


     TINGKAT                                      RAKORBANG I
     PROPINSI



     TINGKAT                                       FORUM ANTAR
    KABUPATEN                                       KECAMATAN
                                                  (RAKORBANG II)



    TINGKAT                                       FORUM ANTAR
   KECAMATAN           FORUM ANTAR                   DESA II
                          DESA I                     (UDKP)



    TINGKAT              MUSBANG
                                                    MUSBANG
      DESA                DESA I
                                                     DESA II


    TINGKAT
                          MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DUSUN
     DUSUN




              Mekanisme Perencanaan Pembangunan Kab. Kupang                    Mekanism
                                                                  DAFTAR USULAN PROGRAM/PROYEK
                                                                 PEMBANGUNAN HASIL MUSBANG DUSUN
DUSUN :                                           DESA :                                  TAHUN...
                                                                                                                             Sumber dana
   No                      Program/Proyek/Kegiatan                Lokasi    Dana
                                                                                         DAU                 APBD I   APBN         BLN      LSM   Swadaya




                                                                                   ,                 200..
                                                                            Kepala Dusun
Mengetahui
Ketua BPD                                  Kepala Desa                      ----------------------




------------------------                 ---------------------




                                                                  DAFTAR USULAN PROGRAM/PROYEK
                                                                 PEMBANGUNAN HASIL MUSBANG DESA I
Dusun ;                        Desa :                      Kecamatan :                      TAHUN...
                                                                                                                              Sumber dana
  No                       Program/Proyek/Kegiatan                 Lokasi    Dana
                                                                                             DAU             APBD I    APBN          BLN    LSM   Swadaya




                                                                                   ,                 200..
                                                                            Kepala Desa
Mengetahui
Camat                                                                -      ---------------------




------------------------




                             Mekanisme Perencanaan Pembangunan Kab. Kupang                                                                                  Mekanism
                                                        DAFTAR USULAN PROGRAM/PROYEK
                                                     PEMBANGUNAN HASIL FORUM ANTAR DESA II
DESA :                                     KECAMATAN :                            TAHUN...
                                                                                                              Sumber dana
   No                      Program/Proyek/Kegiatan      Lokasi   Dana
                                                                              DAU             APBD I   APBN         BLN     LSM   Swadaya




                                                                        ,                 200..
                                                                 Camat
Mengetahui
Kepala Bappeda                                                   ----------------------




------------------------




                             Mekanisme Perencanaan Pembangunan Kab. Kupang                                                                  Mekanism