- 579 - U. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN

Document Sample
- 579 - U. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN Powered By Docstoc
					                                                               - 579 -

U. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

                                                                               PEMERINTAHAN DAERAH                PEMERINTAHAN DAERAH
   SUB BIDANG      SUB SUB BIDANG                PEMERINTAH
                                                                                       PROVINSI                      KABUPATEN/KOTA
1. Pemerintahan   1. Kebijakan      1.   Penetapan kebijakan nasional.      1. Penetapan kebijakan daerah       1. Penetapan kebijakan
   Desa dan                                                                    skala provinsi.                      daerah skala kabupaten/
   Kelurahan                                                                                                        kota.

                                    2.   Penetapan pedoman, norma,          2.   Penyelenggaraan                2.   Penyelenggaraan
                                         standar, prosedur dan kriteria          pemerintahan desa dan               pemerintahan desa dan
                                         penyelenggaraan pemerintahan            kelurahan skala provinsi.           kelurahan skala
                                         desa dan kelurahan skala nasional.                                          kabupaten/kota.

                  2. Administrasi   1.   Koordinasi dan fasilitasi          1.   Koordinasi dan fasilitasi      1.   Koordinasi dan fasilitasi
                     Pemerintahan        penyelenggaraan administrasi            penyelenggaraan administrasi        penyelenggaraan
                     Desa dan            pemerintahan desa dan kelurahan         pemerintahan desa dan               administrasi pemerintahan
                     Kelurahan           skala nasional.                         kelurahan skala provinsi.           desa dan kelurahan skala
                                                                                                                     kabupaten/kota.

                                    2. Pembinaan, pengawasan dan            2.   Pembinaan, pengawasan dan      2. Pembinaan dan
                                       supervisi penyelenggaraan                 supervisi penyelenggaraan         pengawasan
                                       administrasi pemerintahan desa            administrasi pemerintahan         penyelenggaraan
                                       dan kelurahan skala nasional.             desa dan kelurahan skala          administrasi pemerintahan
                                                                                 provinsi.                         desa dan kelurahan skala
                                                                                                                   kabupaten/kota.
                                                         - 580 -

                                                                          PEMERINTAHAN DAERAH                PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG    SUB SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                                  PROVINSI                      KABUPATEN/KOTA
                               3. Monitoring dan evaluasi              3. Monitoring dan evaluasi serta     3. Monitoring dan evaluasi
                                  penyelenggaraan administrasi            pelaporan penyelenggaraan            serta pelaporan
                                  pemerintahan desa dan kelurahan         administrasi pemerintahan            penyelenggaraan
                                  skala nasional.                         desa dan kelurahan skala             administrasi pemerintahan
                                                                          provinsi.                            desa dan kelurahan skala
                                                                                                               kabupaten/kota.
                               4. Data base penyelenggaraan            4.   Data base penyelenggaraan       4. Data base
                                  administrasi pemerintahan desa            administrasi pemerintahan          penyelenggaraan
                                  dan kelurahan skala nasional.             desa dan kelurahan skala           administrasi pemerintahan
                                                                            provinsi.                          desa dan kelurahan skala
                                                                                                               kabupaten/kota.
             3. Pengembangan   1.   Penetapan pedoman pembentukan,     1.   Fasilitasi pembentukan,         1.   Penyelenggaraan
                Desa dan            pemekaran, penggabungan dan             pemekaran, penggabungan              pembentukan, pemekaran,
                Kelurahan           penghapusan serta batas desa dan        dan penghapusan, batas desa          penggabungan dan
                                    kelurahan skala nasional.               dan kelurahan skala provinsi.        penghapusan, batas desa
                                                                                                                 dan kelurahan skala
                                                                                                                 kabupaten/kota.

                               2. Koordinasi dan fasilitasi            2.   Koordinasi dan fasilitasi       2. Koordinasi dan fasilitasi
                                  penyelenggaraan pembentukan,              penyelenggaraan                    penyelenggaraan
                                  pemekaran, penggabungan dan               pembentukan, pemekaran,            pembentukan, pemekaran,
                                  penghapusan desa dan kelurahan            penggabungan dan                   penggabungan dan
                                  skala nasional.                           penghapusan desa dan               penghapusan desa dan
                                                                            kelurahan skala provinsi.          kelurahan skala
                                                                                                               kabupaten/kota.
                                                           - 581 -

                                                                           PEMERINTAHAN DAERAH              PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG    SUB SUB BIDANG                 PEMERINTAH
                                                                                   PROVINSI                    KABUPATEN/KOTA
                                  3. Pembinaan, pengawasan dan          3. Pembinaan, pengawasan dan       3. Pembinaan, pengawasan
                                     supervisi penyelenggaraan             supervisi penyelenggaraan          dan supervisi
                                     pembentukan, pemekaran,               pembentukan, pemekaran,            penyelenggaraan
                                     penggabungan dan penghapusan          penggabungan dan                   pembentukan, pemekaran,
                                     desa dan kelurahan skala nasional.    penghapusan desa dan               penggabungan dan
                                                                           kelurahan skala provinsi.          penghapusan desa dan
                                                                                                              kelurahan skala
                                                                                                              kabupaten/kota.

                                  4. Monitoring dan evaluasi          4.   Monitoring dan evaluasi serta   4. Monitoring dan evaluasi
                                     penyelenggaraan pembentukan,          penyelenggaraan                    serta pelaporan
                                     pemekaran, penggabungan dan           pembentukan, pemekaran,            penyelenggaraan
                                     penghapusan desa dan kelurahan        penggabungan dan                   pembentukan, pemekaran,
                                     skala nasional.                       penghapusan desa dan               penggabungan dan
                                                                           kelurahan skala provinsi.          penghapusan desa dan
                                                                                                              kelurahan skala
                                                                                                              kabupaten/kota.

             4. Badan             1.a. Penetapan pedoman peran BPD    1.a. Penetapan pedoman peran         1.a. Penetapan pedoman peran
                Permusyawaratan        dan kelurahan dalam                 BPD dan kelurahan dalam              BPD dan kelurahan dalam
                Desa (BPD)             penyelenggaraan pemerintahan        penyelenggaraan                      penyelenggaraan
                                       desa.                               pemerintahan desa skala              pemerintahan desa skala
                                                                           provinsi.                            kabupaten/kota.
                                                           - 582 -

                                                                                PEMERINTAHAN DAERAH              PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG    SUB SUB BIDANG                 PEMERINTAH
                                                                                      PROVINSI                       KABUPATEN/KOTA
                                    b. —                                       b. —                              b. Penyelenggaraan
                                                                                                                    bimbingan, konsultasi,
                                                                                                                    pelatihan dan pendidikan
                                                                                                                    bagi anggota BPD.

                               2.    Pembinaan, pengawasan, supervisi     2.    Pembinaan, pengawasan,          2.   Pembinaan, pengawasan,
                                     dan fasilitasi BPD skala nasional.         supervisi dan fasilitasi BPD         supervisi dan fasilitasi
                                                                                skala provinsi.                      BPD skala kabupaten/
                                                                                                                     kota.

                               3.    Monitoring dan evaluasi peran BPD    3.    Monitoring dan evaluasi serta   3.   Monitoring dan evaluasi
                                     skala nasional.                            pelaporan peran BPD skala            serta pelaporan peran BPD
                                                                                provinsi.                            skala kabupaten/kota.

             5. Keuangan dan   1.    Penetapan pedoman pengelolaan        1.    Penetapan pedoman               1.   Penetapan pedoman
                Aset Desa            keuangan dan aset desa.                    pengelolaan keuangan dan             pengelolaan keuangan dan
                                                                                aset desa skala provinsi.            aset desa skala
                                                                                                                     kabupaten/kota.

                               2.    Koordinasi dan fasilitasi            2.    Koordinasi dan fasilitasi       2.   Koordinasi dan fasilitasi
                                     pengelolaan keuangan dan aset              pengelolaan keuangan dan             pengelolaan keuangan dan
                                     desa skala nasional.                       aset desa skala provinsi.            aset desa skala
                                                                                                                     kabupaten/kota.
                                                             - 583 -

                                                                            PEMERINTAHAN DAERAH                 PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG    SUB SUB BIDANG                   PEMERINTAH
                                                                                    PROVINSI                       KABUPATEN/KOTA
                                  3.    Pembinaan, pengawasan dan        3. Pembinaan, pengawasan dan          3. Pembinaan, pengawasan
                                        supervisi pengelolaan keuangan      supervisi pengelolaan                 dan supervisi pengelolaan
                                        dan aset desa skala nasional.       keuangan dan aset desa skala          keuangan dan aset desa
                                                                            provinsi.                             skala kabupaten/kota.

                                  4.    Monitoring dan evaluasi          4.    Monitoring dan evaluasi serta   4. Monitoring dan evaluasi
                                        pengelolaan keuangan dan aset          pelaporan pengelolaan              serta pelaporan
                                        desa skala nasional.                   keuangan dan aset desa skala       pengelolaan keuangan dan
                                                                               provinsi.                          aset desa skala
                                                                                                                  kabupaten/kota.
             6. Pengembangan      1.a. Penetapan pedoman                 1.a. Penetapan pedoman                1.a. Penetapan pedoman
                Kapasitas              pengembangan kapasitas                 pengembangan kapasitas                pengembangan kapasitas
                Pemerintah Desa        pemerintah desa dan kelurahan          pemerintah desa dan                   pemerintah desa dan
                dan Kelurahan          skala nasional.                        kelurahan skala provinsi.             kelurahan skala
                                                                                                                    kabupaten/kota.

                                       b. —                                   b. —                              b. Penyelenggaraan
                                                                                                                   bimbingan, konsultasi,
                                                                                                                   pelatihan dan pendidikan
                                                                                                                   bagi pemerintah desa dan
                                                                                                                   kelurahan skala
                                                                                                                   kabupaten/kota.
                                                                  - 584 -

                                                                                   PEMERINTAHAN DAERAH                 PEMERINTAHAN DAERAH
   SUB BIDANG        SUB SUB BIDANG                PEMERINTAH
                                                                                          PROVINSI                        KABUPATEN/KOTA
                                      2.   Koordinasi dan fasilitasi            2. Koordinasi dan fasilitasi         2. Pembinaan, pengawasan,
                                           pengembangan kapasitas                  pengembangan kapasitas                supervisi dan fasilitasi
                                           pemerintah desa dan kelurahan           pemerintahan desa dan                 pengembangan kapasitas
                                           skala nasional.                         kelurahan skala provinsi.             pemerintah desa dan
                                                                                                                         kelurahan skala
                                                                                                                         kabupaten/kota.

                                      3.   Monitoring dan evaluasi              3.   Monitoring dan evaluasi serta   3.   Monitoring dan evaluasi
                                           pengembangan kapasitas                    pelaporan pengembangan               serta pelaporan
                                           pemerintah desa dan kelurahan             kapasitas pemerintah desa            pengembangan kapasitas
                                           skala nasional.                           dan kelurahan skala provinsi.        pemerintah desa dan
                                                                                                                          kelurahan skala
                                                                                                                          kabupaten/kota.

2. Penguatan       1. Kebijakan       1.   Penetapan kebijakan skala            1.   Penetapan kebijakan daerah      1.   Penetapan kebijakan
   Kelembagaan dan                         nasional.                                 skala provinsi.                      daerah skala kabupaten/
   Pengembangan                                                                                                           kota.
   Partisipasi
   Masyarakat                         2.   Penetapan pedoman, norma,            2.   Penetapan pedoman, norma,       2.   Penetapan pedoman,
                                           standar, prosedur, dan kriteria di        standar, prosedur, dan               norma, standar, prosedur,
                                           bidang penguatan kelembagaan              kriteria di bidang penguatan         dan kriteria di bidang
                                           dan pengembangan partisipasi              kelembagaan dan                      penguatan kelembagaan
                                           masyarakat skala nasional.                pengembangan partisipasi             dan pengembangan
                                                                                     masyarakat skala provinsi.           partisipasi masyarakat
                                                                                                                          skala kabupaten/kota.
                                                               - 585 -

                                                                                 PEMERINTAHAN DAERAH               PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG    SUB SUB BIDANG                    PEMERINTAH
                                                                                         PROVINSI                     KABUPATEN/KOTA
             2. Pemantapan Data    1.   Koordinasi dan fasilitasi             1. Koordinasi dan fasilitasi       1. Koordinasi dan fasilitasi
                Profil Desa dan         pemantapan data profil desa dan          pengolahan data profil desa         pengolahan data profil
                Profil Kelurahan        profil kelurahan skala nasional.         dan profil kelurahan skala          desa dan profil kelurahan
                                                                                 provinsi.                           skala kabupaten/kota.

                                   2.   Pembinaan dan supervisi               2.   Pembinaan dan supervisi       2.   Pelaksanaan pegolahan
                                        pemantapan data profil desa dan            pengolahan data profil desa        data profil desa dan profil
                                        profil kelurahan skala nasional.           dan profil kelurahan skala         kelurahan skala
                                                                                   provinsi.                          kabupaten/kota.

                                   3.   Monitoring dan evaluasi               3.   Monitoring, evaluasi dan      3.   Monitoring, evaluasi dan
                                        penyelenggaraan pemantapan data            pelaporan pengolahan data          pelaporan pengolahan data
                                        profil desa dan profil kelurahan           profil desa dan profil             profil desa dan profil
                                        skala nasional.                            kelurahan skala provinsi.          kelurahan skala
                                                                                                                      kabupaten/kota.

             3. Penguatan          1.   Koordinasi dan fasilitasi penguatan   1.   Koordinasi dan fasilitasi     1.   Koordinasi dan fasilitasi
                Kelembagaan             kelembagaan masyarakat skala               penguatan kelembagaan              penguatan kelembagaan
                Masyarakat              nasional.                                  masyarakat skala provinsi.         masyarakat skala
                                                                                                                      kabupaten/kota.

                                   2.   Pembinaan dan supervisi               2.   Pembinaan dan supervisi       2.   Penyelenggaraan
                                        penguatan kelembagaan                      penguatan kelembagaan              penguatan kelembagaan
                                        masyarakat skala nasional.                 masyarakat skala provinsi.         masyarakat skala
                                                                                                                      kabupaten/kota.
                                                          - 586 -

                                                                           PEMERINTAHAN DAERAH              PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG    SUB SUB BIDANG                PEMERINTAH
                                                                                   PROVINSI                    KABUPATEN/KOTA
                               3.   Monitoring dan evaluasi penguatan   3. Monitoring, evaluasi dan       3. Monitoring, evaluasi dan
                                    kelembagaan masyarakat skala           pelaporan penguatan                pelaporan
                                    nasional.                              kelembagaan masyarakat             penyelenggaraan
                                                                           skala provinsi.                    penguatan kelembagaan
                                                                                                              masyarakat skala
                                                                                                              kabupaten/kota.

             4. Pelatihan      1.   Koordinasi dan fasilitasi           1.   Koordinasi dan fasilitasi    1.   Koordinasi dan fasilitasi
                Masyarakat          penyelenggaraan pelatihan                penyelenggaraan pelatihan         pelaksanaan pelatihan
                                    masyarakat skala nasional.               masyarakat skala provinsi.        masyarakat skala
                                                                                                               kabupaten/kota.

                               2. Pembinaan dan supervisi               2.   Pembinaan dan supervisi      2.   Pelaksanaan pelatihan
                                  penyelenggaraan pelatihan                  penyelenggaraan pelatihan         masyarakat skala
                                  masyarakat skala nasional.                 masyarakat skala provinsi.        kabupaten/kota.

                               3. Monitoring dan evaluasi               3.   Monitoring, evaluasi dan     3.   Monitoring, evaluasi dan
                                  penyelenggaraan pelatihan                  pelaporan penyelenggaraan         pelaporan pelaksanaan
                                  masyarakat skala nasional.                 pelatihan masyarakat skala        pelatihan masyarakat
                                                                             nasional.                         skala kabupaten/kota.

             5. Pengembangan   1.   Koordinasi dan fasilitasi           1.   Koordinasi dan fasilitasi    1.   Koordinasi dan fasilitasi
                Manajemen           pengembangan manajemen                   pengembangan manajemen            pengembangan
                Pembangunan         pembangunan partisipatif                 pembangunan partisipatif          manajemen pembangunan
                Partisipatif        masyarakat skala nasional.               masyarakat skala provinsi.        partisipatif masyarakat
                                                                                                               skala kabupaten/kota.
                                                             - 587 -

                                                                          PEMERINTAHAN DAERAH               PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG    SUB SUB BIDANG                   PEMERINTAH
                                                                                 PROVINSI                      KABUPATEN/KOTA
                                    2. Pembinaan dan supervisi         2. Pembinaan dan supervisi         2. Pelaksanaan
                                       pemantapan manajemen               pemantapan manajemen                pengembangan
                                       pembangunan partisipatif           pembangunan partisipatif            manajemen pembangunan
                                       masyarakat skala nasional.         masyarakat skala provinsi.          partisipatif masyarakat
                                                                                                              skala kabupaten/kota.
                                    3. Monitoring dan evaluasi         3. Monitoring, evaluasi dan        3.   Monitoring, evaluasi dan
                                       pemantapan manajemen               pelaporan pemantapan                 pelaporan pelaksanaan
                                       pembangunan partisipatif           manajemen pembangunan                pemantapan manajemen
                                       masyarakat skala nasional.         partisipatif masyarakat skala        pembangunan partisipatif
                                                                          provinsi.                            masyarakat skala
                                                                                                               kabupaten/kota.
             6. Peningkatan        1.   Koordinasi dan fasilitasi      1.   Koordinasi dan fasilitasi     1.   Koordinasi dan fasilitasi
                Peran Masyarakat        peningkatan peran masyarakat        peningkatan peran                  peningkatan peran
                dalam Penataan          dalam penataan dan                  masyarakat dalam penataan          masyarakat dalam
                dan                     pendayagunaan ruang kawasan         dan pendayagunaan ruang            penataan dan
                Pendayagunaan           perdesaan skala nasional.           kawasan perdesaan skala            pendayagunaan ruang
                Ruang Kawasan                                               provinsi.                          kawasan perdesaan skala
                Perdesaan                                                                                      kabupaten/kota.

                                   2.   Pembinaan dan supervisi        2.   Pembinaan dan supervisi       2.   Pelaksanaan peningkatan
                                        peningkatan peran masyarakat        peningkatan peran                  peran masyarakat dalam
                                        dalam penataan dan                  masyarakat dalam penataan          penataan dan
                                        pendayagunaan ruang kawasan         dan pendayagunaan ruang            pendayagunaan ruang
                                        perdesaan skala nasional.           kawasan perdesaan skala            kawasan perdesaan skala
                                                                            provinsi.                          kabupaten/kota.
                                                                 - 588 -

                                                                                  PEMERINTAHAN DAERAH              PEMERINTAHAN DAERAH
   SUB BIDANG          SUB SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                                          PROVINSI                    KABUPATEN/KOTA
                                        3.   Monitoring dan evaluasi           3. Monitoring, evaluasi dan       3. Monitoring, evaluasi dan
                                             peningkatan peran masyarakat         pelaporan peningkatan peran        pelaporan pelaksanaan
                                             dalam penataan dan                   masyarakat dalam penataan          peningkatan peran
                                             pendayagunaan ruang kawasan          dan pendayagunaan ruang            masyarakat dalam
                                             perdesaan skala nasional.            kawasan perdesaan skala            penataan dan
                                                                                  provinsi.                          pendayagunaan ruang
                                                                                                                     kawasan perdesaan skala
                                                                                                                     kabupaten/kota.

3. Pemberdayaan       1. Kebijakan      1. Penetapan kebijakan nasional.       1.   Penetapan kebijakan daerah   1.   Penetapan kebijakan
   Adat dan                                                                         skala provinsi.                   daerah skala kabupaten/
   Pengembangan                                                                                                       kota.
   Kehidupan Sosial
   Budaya
   Masyarakat                           2. Penetapan pedoman, norma,           2.   Penetapan pedoman, norma,    2.   Penetapan pedoman,
                                           standar, kriteria dan prosedur di        standar, prosedur, dan            norma, standar, kriteria
                                           bidang pemberdayaan adat dan             kriteria di bidang                dan prosedur di bidang
                                           pengembangan kehidupan sosial            pemberdayaan adat dan             pemberdayaan adat dan
                                           budaya masyarakat skala nasional.        pengembangan kehidupan            pengembangan kehidupan
                                                                                    sosial budaya masyarakat          sosial budaya masyarakat
                                                                                    skala provinsi.                   skala kabupaten/kota.
                                                              - 589 -

                                                                               PEMERINTAHAN DAERAH              PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG    SUB SUB BIDANG                    PEMERINTAH
                                                                                      PROVINSI                     KABUPATEN/KOTA
             2. Pemberdayaan        1.   Koordinasi dan fasilitasi          1. Koordinasi dan fasilitasi      1. Koordinasi dan fasilitasi
                Adat Istiadat dan        pemberdayaan adat istiadat dan        pemberdayaan lembaga adat          pemberdayaan lembaga
                Budaya                   budaya nusantara skala nasional.      dan budaya skala provinsi.         adat dan budaya skala
                Nusantara                                                                                         kabupaten/kota.

                                    2.   Pembinaan dan supervisi            2.   Pembinaan dan supervisi      2.   Pembinaan dan supervisi
                                         pemberdayaan adat istiadat dan          pemberdayaan lembaga adat         pemberdayaan lembaga
                                         budaya nusantara skala nasional.        dan budaya skala provinsi.        adat dan budaya skala
                                                                                                                   kabupaten/kota.

                                    3.   Monitoring dan evaluasi            3.   Monitoring, evaluasi dan     3.   Monitoring, evaluasi dan
                                         pemberdayaan adat istiadat dan          pelaporan pemberdayaan            pelaporan pemberdayaan
                                         budaya nusantara skala nasional.        lembaga adat dan budaya           lembaga adat dan budaya
                                                                                 skala provinsi.                   skala kabupaten/kota.

             3. Pemberdayaan        1.   Koordinasi dan fasilitasi          1.   Koordinasi dan fasilitasi    1.   Koordinasi dan fasilitasi
                Perempuan                pemberdayaan perempuan skala            pelaksanaan pemberdayaan          pelaksanaan
                                         nasional.                               perempuan skala provinsi.         pemberdayaan perempuan
                                                                                                                   skala kabupaten/kota.

                                    2.   Pembinaan dan supervisi            2.   Pembinaan dan supervisi      2.   Pembinaan dan supervisi
                                         pemberdayaan perempuan skala            pelaksanaan pemberdayaan          pelaksanaan
                                         nasional.                               perempuan skala provinsi.         pemberdayaan perempuan
                                                                                                                   skala kabupaten/kota.
                                                               - 590 -

                                                                                PEMERINTAHAN DAERAH             PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG    SUB SUB BIDANG                     PEMERINTAH
                                                                                        PROVINSI                   KABUPATEN/KOTA
                                    3.   Monitoring dan evaluasi             3. Monitoring, evaluasi dan      3. Monitoring, evaluasi dan
                                         pemberdayaan perempuan skala           pelaporan pelaksanaan             pelaporan pelaksanaan
                                         nasional.                              pemberdayaan perempuan            pemberdayaan perempuan
                                                                                skala provinsi.                   skala kabupaten/kota.
             4. Pemberdayaan        1. Koordinasi dan fasilitasi PKK skala   1. Koordinasi dan fasilitasi     1.   Koordinasi dan fasilitasi
                dan Kesejahteraan      nasional.                                pelaksanaan PKK skala              pelaksanaan gerakan PKK
                Keluarga (PKK)                                                  provinsi.                          skala kabupaten/kota.

                                    2. Pembinaan dan supervisi PKK           2. Pembinaan dan supervisi       2.   Pembinaan dan supervisi
                                       skala nasional.                          pelaksanaan PKK skala              pelaksanaan gerakan PKK
                                                                                provinsi.                          skala kabupaten/kota.

                                    3. Monitoring dan evaluasi PKK skala     3. Monitoring, evaluasi dan      3. Monitoring, evaluasi dan
                                       nasional.                                pelaporan pelaksanaan PKK        pelaporan pelaksanaan
                                                                                skala provinsi.                  gerakan PKK skala
                                                                                                                 kabupaten/kota.
             5. Peningkatan         1.   Koordinasi dan fasilitasi           1.   Koordinasi dan fasilitasi   1.   Koordinasi dan fasilitasi
                Kesejahteraan            peningkatan kesejahteraan sosial         peningkatan kesejahteraan        pelaksanaan peningkatan
                Sosial                   skala nasional.                          sosial skala provinsi.           kesejahteraan sosial skala
                                                                                                                   kabupaten/kota.

                                    2.   Pembinaan dan supervisi             2.   Pembinaan dan supervisi     2.   Pembinaan dan supervisi
                                         peningkatan kesejahteraan sosial         peningkatan kesejahteraan        pelaksanaan peningkatan
                                         skala nasional.                          sosial skala provinsi.           kesejahteraan sosial skala
                                                                                                                   kabupaten/kota.
                                                                    - 591 -

                                                                                    PEMERINTAHAN DAERAH              PEMERINTAHAN DAERAH
   SUB BIDANG       SUB SUB BIDANG                    PEMERINTAH
                                                                                            PROVINSI                    KABUPATEN/KOTA
                                         3.   Monitoring dan evaluasi            3. Monitoring, evaluasi dan       3. Monitoring, evaluasi dan
                                              peningkatan kesejahteraan sosial      pelaporan peningkatan              pelaporan pelaksanaan
                                              skala nasional.                       kesejahteraan sosial skala         peningkatan kesejahteraan
                                                                                    provinsi.                          sosial skala kabupaten/
                                                                                                                       kota.

                   6. Pengembangan       1.   Koordinasi dan fasilitasi          1.   Koordinasi dan fasilitasi    1.   Koordinasi dan fasilitasi
                      dan Perlindungan        pengembangan dan perlindungan           pengembangan dan                  pelaksanaan perlindungan
                      Tenaga Kerja            tenaga kerja skala nasional.            perlindungan tenaga kerja         tenaga kerja skala
                                                                                      skala provinsi.                   kabupaten/kota.

                                         2.   Pembinaan dan supervisi            2.   Pembinaan dan supervisi      2.   Pembinaan dan supervisi
                                              pengembangan dan perlindungan           pengembangan dan                  pelaksanaan perlindungan
                                              tenaga kerja skala nasional.            perlindungan tenaga kerja         tenaga kerja skala
                                                                                      skala provinsi.                   kabupaten/kota.

                                         3.   Monitoring dan evaluasi            3.   Monitoring, evaluasi dan     3.   Monitoring, evaluasi dan
                                              pengembangan dan perlindungan           pelaporan pengembangan dan        pelaporan pelaksanaan
                                              tenaga kerja skala nasional.            perlindungan tenaga kerja         perlindungan tenaga kerja
                                                                                      skala provinsi.                   skala kabupaten/kota.

4. Pemberdayaan    1. Kebijakan          1.   Penetapan kebijakan nasional.      1.   Penetapan kebijakan daerah   1.   Penetapan kebijakan
   Usaha Ekonomi                                                                      skala provinsi.                   daerah skala kabupaten/
   Masyarakat                                                                                                           kota.
                                                             - 592 -

                                                                           PEMERINTAHAN DAERAH          PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG    SUB SUB BIDANG                   PEMERINTAH
                                                                                  PROVINSI                 KABUPATEN/KOTA
                                  2.   Penetapan pedoman, norma,        2. Penyelenggaraan            2. Penyelenggaraan
                                       stándar, prosedur dan kriteria      pemberdayaan usaha ekonomi     pemberdayaan usaha
                                       pemberdayaan usaha ekonomi          masyarakat skala provinsi.     ekonomi masyarakat skala
                                       masyarakat skala nasional.                                         kabupaten/kota.

             2. Pemberdayaan      1.   Koordinasi dan fasilitasi        1.   Koordinasi dan fasilitasi   1.   Koordinasi dan fasilitasi
                Ekonomi                pemberdayaan ekonomi penduduk         penyelenggaraan                  penyelenggaraan
                Penduduk Miskin        miskin skala nasional.                pemberdayaan ekonomi             pemberdayaan ekonomi
                                                                             penduduk miskin skala            penduduk miskin skala
                                                                             provinsi.                        kabupaten/kota.

                                  2.   Pembinaan dan supervisi          2.   Pembinaan dan supervisi     2.   Penyelenggaraan
                                       pemberdayaan ekonomi penduduk         penyelenggaraan                  pemberdayaan ekonomi
                                       miskin skala nasional.                pemberdayaan ekonomi             penduduk miskin skala
                                                                             penduduk miskin skala            kabupaten/kota.
                                                                             provinsi.

                                  3.   Monitoring dan evaluasi          3.   Monitoring, evaluasi dan    3.   Monitoring, evaluasi dan
                                       pemberdayaan ekonomi penduduk         pelaporan penyelenggaraan        pelaporan
                                       miskin skala nasional.                pemberdayaan ekonomi             penyelenggaraan
                                                                             penduduk miskin skala            pemberdayaan ekonomi
                                                                             provinsi.                        penduduk miskin skala
                                                                                                              kabupaten/kota.
                                                          - 593 -

                                                                           PEMERINTAHAN DAERAH              PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG    SUB SUB BIDANG                 PEMERINTAH
                                                                                   PROVINSI                    KABUPATEN/KOTA
             3. Pengembangan     1.   Koordinasi dan fasilitasi         1. Koordinasi dan fasilitasi      1. Koordinasi dan fasilitasi
                Usaha Ekonomi         pengembangan usaha ekonomi           pengembangan usaha                 penyelenggaraan
                Keluarga dan          keluarga dan kelompok                ekonomi keluarga dan               pengembangan usaha
                Kelompok              masyarakat skala nasional.           kelompok masyarakat skala          ekonomi keluarga dan
                Masyarakat                                                 provinsi.                          kelompok masyarakat
                                                                                                              skala kabupaten/kota.

                                 2.   Pembinaan dan supervisi           2.   Pembinaan dan supervisi      2.   Penyelenggaraan
                                      pengembangan usaha ekonomi             pengembangan usaha                pengembangan usaha
                                      keluarga dan kelompok                  ekonomi keluarga dan              ekonomi keluarga dan
                                      masyarakat skala nasional.             kelompok masyarakat skala         kelompok masyarakat
                                                                             provinsi.                         skala kabupaten/kota.

                                 3.   Monitoring dan evaluasi           3.   Monitoring evaluasi dan      3.   Monitoring evaluasi dan
                                      pengembangan usaha ekonomi             pelaporan pengembangan            pelaporan
                                      keluarga dan kelompok                  usaha ekonomi keluarga dan        penyelenggaraan
                                      masyarakat skala nasional.             kelompok masyarakat skala         pengembangan usaha
                                                                             provinsi.                         ekonomi keluarga dan
                                                                                                               kelompok masyarakat
                                                                                                               skala kabupaten/ kota.

             4. Pengembangan     1.   Koordinasi dan fasilitasi         1. Koordinasi dan fasilitasi      1. Koordinasi dan fasilitasi
                Lembaga               pengembangan lembaga keuangan        penyelenggaraan                   penyelenggaraan
                Keuangan Mikro        mikro perdesaan skala nasional.      pengembangan lembaga              pengembangan lembaga
                Perdesaan                                                  keuangan mikro perdesaan          keuangan mikro perdesaan
                                                                           skala provinsi.                   skala kabupaten/kota.
                                                           - 594 -

                                                                            PEMERINTAHAN DAERAH           PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG    SUB SUB BIDANG                  PEMERINTAH
                                                                                    PROVINSI                 KABUPATEN/KOTA
                                  2.   Pembinaan dan supervisi           2. Pembinaan dan supervisi      2. Penyelenggaraan
                                       pengembangan lembaga keuangan        penyelenggaraan                 pengembangan lembaga
                                       mikro perdesaan skala nasional.      pengembangan lembaga            keuangan mikro perdesaan
                                                                            keuangan mikro perdesaan        skala kabupaten/kota.
                                                                            skala provinsi.

                                  3.   Monitoring dan evaluasi           3. Monitoring, evaluasi dan     3. Monitoring, evaluasi dan
                                       pengembangan lembaga keuangan        pelaporan penyelenggaraan       pelaporan
                                       mikro perdesaan skala nasional.      pengembangan lembaga            penyelenggaraan
                                                                            keuangan mikro perdesaan        pengembangan lembaga
                                                                            skala provinsi.                 keuangan mikro perdesaan
                                                                                                            skala kabupaten/kota.

             5. Pengembangan      1.   Koordinasi dan fasilitasi         1. Koordinasi dan fasilitasi    1. Koordinasi dan fasilitasi
                Produksi dan           pengembangan produksi dan            penyelenggaraan                 penyelenggaraan
                Pemasaran Hasil        pemasaran hasil usaha                pengembangan produksi dan       pengembangan produksi
                Usaha                  masyarakat skala nasional.           pemasaran hasil usaha           dan pemasaran hasil
                Masyarakat                                                  masyarakat skala provinsi.      usaha masyarakat skala
                                                                                                            kabupaten/kota.

                                  2.   Pembinaan dan supervisi           2. Pembinaan dan supervisi      2. Penyelenggaraan
                                       pengembangan produksi dan            penyelenggaraan                 pengembangan produksi
                                       pemasaran hasil usaha                pengembangan produksi dan       dan pemasaran hasil
                                       masyarakat skala nasional.           pemasaran hasil usaha           usaha masyarakat skala
                                                                            masyarakat skala provinsi.      kabupaten/kota.
                                                             - 595 -

                                                                               PEMERINTAHAN DAERAH           PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG    SUB SUB BIDANG                   PEMERINTAH
                                                                                       PROVINSI                 KABUPATEN/KOTA
                                   3.   Monitoring dan evaluasi             3. Monitoring evaluasi dan      3. Monitoring evaluasi dan
                                        pengembangan produksi dan              pelaporan penyelenggaraan       pelaporan
                                        pemasaran hasil usaha                  pengembangan produksi dan       penyelenggaraan
                                        masyarakat skala nasional.             pemasaran hasil usaha           pengembangan produksi
                                                                               masyarakat skala provinsi.      dan pemasaran hasil
                                                                                                               usaha masyarakat skala
                                                                                                               kabupaten/kota.

             6. Pengembangan       1.   Koordinasi dan fasilitasi           1. Koordinasi dan fasilitasi    1. Koordinasi dan fasilitasi
                Pertanian Pangan        pengembangan pertanian pangan          pengembangan pertanian          penyelenggaraan
                dan Peningkatan         dan peningkatan ketahanan              pangan dan peningkatan          pengembangan pertanian
                Ketahanan               pangan masyarakat skala nasional.      ketahanan pangan                pangan dan peningkatan
                Pangan                                                         masyarakat skala provinsi.      ketahanan pangan
                Masyarakat                                                                                     masyarakat skala
                                                                                                               kabupaten/kota.

                                   2.   Pembinaan dan supervisi             2. Pembinaan dan supervisi      2. Penyelenggaraan
                                        pengembangan pertanian pangan          pengembangan pertanian          pengembangan pertanian
                                        dan peningkatan ketahanan              pangan dan peningkatan          pangan dan peningkatan
                                        pangan masyarakat skala nasional.      ketahanan pangan                ketahanan pangan
                                                                               masyarakat skala provinsi.      masyarakat skala
                                                                                                               kabupaten/kota.
                                                                  - 596 -

                                                                                   PEMERINTAHAN DAERAH              PEMERINTAHAN DAERAH
   SUB BIDANG         SUB SUB BIDANG                PEMERINTAH
                                                                                           PROVINSI                    KABUPATEN/KOTA
                                       3.   Monitoring dan evaluasi             3. Monitoring, evaluasi dan        3. Monitoring, evaluasi dan
                                            pengembangan pertanian pangan          pelaporan pengembangan             pelaporan
                                            dan peningkatan ketahanan              pertanian pangan dan               penyelenggaraan
                                            pangan masyarakat skala nasional.      peningkatan ketahanan              pengembangan pertanian
                                                                                   pangan masyarakat skala            pangan dan peningkatan
                                                                                   provinsi.                          ketahanan pangan
                                                                                                                      masyarakat skala
                                                                                                                      kabupaten/kota.

5. Pemberdayaan      1. Kebijakan      1.   Penetapan kebijakan nasional.       1. Penetapan kebijakan daerah      1. Penetapan kebijakan
   Masyarakat                                                                      skala provinsi.                    daerah skala kabupaten/
   dalam                                                                                                              kota.
   Pengelolaan
   Sumber Daya                         2.   Penetapan pedoman, norma,           2. Penyelenggaraan                 2. Penyelenggaraan
   Alam dan                                 standar, prosedur dan kriteria         pemberdayaan masyarakat            pemberdayaan masyarakat
   Teknologi Tepat                          penyelenggaraan pemberdayaan           dalam pengelolaan sumber           dalam pengelolaan sumber
   Guna                                     masyarakat dalam pengelolaan           daya alam dan teknologi tepat      daya alam dan teknologi
                                            sumber daya alam dan teknologi         guna skala provinsi.               tepat guna skala
                                            tepat guna skala nasional.                                                kabupaten/kota.
                                                                - 597 -

                                                                                   PEMERINTAHAN DAERAH                 PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG    SUB SUB BIDANG                     PEMERINTAH
                                                                                          PROVINSI                         KABUPATEN/KOTA
             2. Fasilitasi          1.   Koordinasi dan fasilitasi konservasi   1. Koordinasi dan fasilitasi         1. Koordinasi dan fasilitasi
                Konservasi dan           dan rehabilitasi lingkungan skala         konservasi dan rehabilitasi           pelaksanaan konservasi
                Rehabilitasi             nasional.                                 lingkungan skala provinsi.            dan rehabilitasi
                Lingkungan                                                                                               lingkungan skala
                                                                                                                         kabupaten/kota.

                                    2.   Pembinaan, pengawasan dan              2.   Pembinaan, pengawasan dan       2. Pelaksanaan fasilitasi
                                         supervisi konservasi dan                    supervisi konservasi dan           konservasi dan rehabilitasi
                                         rehabilitasi lingkungan skala               rehabilitasi lingkungan skala      lingkungan skala
                                         nasional.                                   provinsi.                          kabupaten/kota.

                                    3.   Monitoring dan evaluasi                3.   Monitoring, evaluasi dan        3. Monitoring, evaluasi dan
                                         penyelengaraan konservasi dan               pelaporan penyelengaraan           pelaporan pelaksanaan
                                         rehabilitasi lingkungan skala               konservasi dan rehabilitasi        fasilitasi konservasi dan
                                         nasional.                                   lingkungan skala provinsi.         rehabilitasi lingkungan
                                                                                                                        lingkup skala kabupaten/
                                                                                                                        kota.

             3. Fasilitasi          1.   Koordinasi dan fasilitasi terhadap     1.   Koordinasi dan fasilitasi       1.   Koordinasi dan fasilitasi
                Pemanfataan              fasilitasi pemanfataan lahan dan            pemanfataan lahan dan                pelaksanaan pemanfaatan
                Lahan dan Pesisir        pesisir pedesaan skala nasional.            pesisir pedesaan skala               lahan dan pesisir
                Pedesaan                                                             provinsi.                            pedesaan skala
                                                                                                                          kabupaten/kota.
                                                              - 598 -

                                                                                PEMERINTAHAN DAERAH               PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG    SUB SUB BIDANG                   PEMERINTAH
                                                                                         PROVINSI                     KABUPATEN/KOTA
                                  2.   Pembinaan, pengawasan dan             2. Pembinaan, pengawasan dan       2. Pelaksanaan pemanfaatan
                                       supervisi peraturan kebijakan            supervisi pelaksanaan               lahan dan pesisir
                                       nasional dalam fasilitasi                pemanfaatan lahan dan               perdesaan skala
                                       pemanfataan lahan dan pesisir            pesisir pedesaan skala              kabupaten/kota.
                                       pedesaan skala nasional.                 provinsi.

                                  3.   Monitoring dan evaluasi               3.   Monitoring, evaluasi dan      3.   Monitoring, evaluasi dan
                                       penyelengaraan fasilitasi                  pelaporan penyelengaraan           pelaporan penyelengaraan
                                       pemanfataan lahan dan pesisir              pemanfaatan lahan dan              pemanfaatan lahan dan
                                       pedesaan skala nasional.                   peisisr di pedesaan skala          pesisir pedesaan skala
                                                                                  provinsi.                          kabupaten/kota.

             4. Fasilitasi        1.   Koordinasi dan fasilitasi prasarana   1.   Koordinasi dan fasilitasi     1.   Koordinasi dan fasilitasi
                Prasarana dan          dan sarana pedesaan serta                  pemeliharaan prasarana dan         pemeliharaan prasarana
                Sarana Pedesaan        pemeliharaan air bersih dan                sarana pedesaan serta              dan sarana pedesaan serta
                                       penyehatan lingkungan skala                pemeliharaan air bersih dan        pemeliharaan air bersih
                                       nasional.                                  penyehatan lingkungan skala        dan penyehatan
                                                                                  provinsi.                          lingkungan skala
                                                                                                                     kabupaten/kota.
                                                              - 599 -

                                                                               PEMERINTAHAN DAERAH               PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG    SUB SUB BIDANG                   PEMERINTAH
                                                                                        PROVINSI                     KABUPATEN/KOTA
                                  2.   Pembinaan, pengawasan dan            2. Pembinaan, pengawasan dan       2. Pembinaan, pengawasan
                                       supervisi fasilitasi pemeliharaan       supervisi pemeliharaan              dan supervisi
                                       prasarana dan sarana pedesaan           prasarana dan sarana                pemeliharaan prasarana
                                       serta pemeliharaan air bersih dan       pedesaan serta pemeliharaan         dan sarana pedesaan serta
                                       penyehatan lingkungan skala             air bersih dan penyehatan           pemeliharaan air bersih
                                       nasional.                               lingkungan skala provinsi.          dan penyehatan
                                                                                                                   lingkungan skala
                                                                                                                   kabupaten/kota.

                                  3.   Monitoring dan evaluasi fasilitasi   3.   Monitoring, evaluasi dan      3.   Monitoring, evaluasi dan
                                       pemeliharaan prasarana dan                pelaporan penyelengaraan           pelaporan penyelengaraan
                                       sarana pedesaan serta                     pemeliharaan prasarana dan         fasilitasi pemeliharaan
                                       pemeliharaan air bersih dan               sarana pedesaan serta              prasarana dan sarana
                                       penyehatan lingkungan skala               pemeliharaan air bersih dan        pedesaan serta
                                       nasional.                                 penyehatan lingkungan skala        pemeliharaan air bersih
                                                                                 provinsi.                          dan penyehatan
                                                                                                                    lingkungan skala
                                                                                                                    kabupaten/kota.

             5. Fasilitasi        1.   Koordinasi dan fasilitasi pemetaan   1.   Koordinasi dan fasilitasi     1.   Koordinasi dan fasilitasi
                Pemetaan               kebutuhan teknologi tepat guna            pemetaan kebutuhan                 kebutuhan teknologi
                Kebutuhan dan          dan pengkajian teknologi tepat            teknologi tepat guna dan           teknologi tepat guna skala
                Pengkajian             guna skala nasional.                      pengkajian teknologi tepat         kabupaten/kota.
                Teknologi Tepat                                                  guna skala provinsi.
                Guna
                                                            - 600 -

                                                                              PEMERINTAHAN DAERAH                PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG    SUB SUB BIDANG                  PEMERINTAH
                                                                                     PROVINSI                        KABUPATEN/KOTA
                                 2.   Pembinaan, pengawasan dan            2. Pembinaan dan supervisi          2. Pembinaan dan supervisi
                                      supervisi kebutuhan teknologi           kebutuhan teknologi tepat            pemanfaatan teknologi
                                      tepat guna skala nasional.              guna skala provinsi.                 tepat guna skala
                                                                                                                   kabupaten/kota.

                                 3.   Monitoring dan evaluasi              3.   Monitoring, evaluasi dan       3.   Monitoring, evaluasi dan
                                      kebutuhan teknologi tepat guna            pelaporan kebutuhan                 pelaporan pemanfaatan
                                      skala nasional.                           teknologi tepat guna skala          teknologi tepat guna skala
                                                                                provinsi.                           kabupaten/kota.
             6. Pemasyarakatan   1.   Koordinasi dan fasilitasi            1.   Koordinasi dan fasilitasi      1.   Koordinasi dan fasilitasi
                dan Kerjasama         pemasyarakatan dan kerjasama              pemasyarakatan dan                  pemasyarakatan dan
                Teknologi             teknologi pedesaan skala nasional.        kerjasama teknologi pedesaan        kerjasama teknologi
                Pedesaan                                                        skala provinsi.                     pedesaan skala
                                                                                                                    kabupaten/kota.
                                 2.   Pembinaan, pengawasan dan            2.   Pembinaan, pengawasan dan      2.   Penyelenggaraan
                                      supervisi pemasyarakatan dan              supervisi pemasyarakatan            pemasyarakatan dan
                                      kerjasama teknologi pedesaan              dan kerjasama teknologi             kerjasama teknologi
                                      skala nasional.                           pedesaan skala provinsi.            pedesaan skala
                                                                                                                    kabupaten/kota.

                                 3.   Monitoring dan evaluasi              3.   Monitoring evaluasi dan        3.   Monitoring evaluasi dan
                                      pemasyarakatan dan kerjasama              pelaporan pemasyarakatan            pelaporan pemasyarakatan
                                      teknologi pedesaan skala nasional.        dan kerjasama teknologi             dan kerjasama teknologi
                                                                                pedesaan skala provinsi.            pedesaan skala
                                                                                                                    kabupaten/kota.
- 601 -