MASALAH DAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG by smapdi62

VIEWS: 455 PAGES: 7

									      MASALAH DAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
                  MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN
                                               Ayip Muflich

                        Diretur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Depdagri



              PENDAHULUAN                                daknya concerns memberdayakan masyarakat
                                                         sebagaimana terefleksi dalam Renstranya ma-
                                                         sing-masing. Demikian juga di Daerah, hampir
        Ketahanan pangan merupakan perma-                semua Dinas/Instansi tak ketinggalan juga
salahan lintas sektoral yang dewasa ini muncul           memiliki hal yang sama. Bahkan kalangan du-
sebagai isu nasional seiring dengan merebak-             nia usaha melalui berbagai perusahaan milik
nya berbagai kasus rawan pangan di sejumlah              pemerintah maupun swasta pun juga meng-
daerah di Indonesia, sebuah negara yang ko-              gemakan pemberdayaan masyarakat melalui
non ”subur-makmur-gemah lipah loh jinawi”                komitmen penyediaan dana program Commu-
yang setiap tahun produksi pertaniannya senan-           nity Social Responsibility yang disisihkan dari
tiasa surplus. Disamping itu, menjadi perhatian          keuntungan perusahaan. Berbagai LSM di Indo-
nasional tatkala di tingkat lokal, ketahanan             nesia juga ikut menyuarakan jargon pembelaan-
pangan masyarakat menjadi melemah seiring                nya terhadap masyarakat melalui berbagai
dengan berbagai persoalan makro pasca krisis             program advokasi dan pemberdayaan masya-
ekonomi dan lumpuhnya kelembagaan pangan                 rakat.
lokal yang mengakibatkan ketidakberdayaan                         Berbagai model pemberdayaan masya-
masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan-               rakat dalam dinamika pengembangannya tidak
nya di tingkat rumah-tangga maupun lokal.                luput dari peran berbagai lembaga donor yang
Ketergantungan terhadap pemerintah menjadi               beroperasi di Indonesia. Masing-masing lemba-
persepsi yang dominan mendasari sikap ma-                ga donor melalui berbagai program/proyek
syarakat.                                                berbantuan luar negeri cenderung memiliki
        Kemiskinan, pengangguran, kerusakan              model dan kepentingan untuk ”menjual” model-
lingkungan akibat bencana, dan konflik lokal             nya sendiri-sendiri, sehingga menimbulkan si-
yang berkepanjangan merupakan potret kondisi             tuasi di lapangan yang tidak menggembirakan.
umum yang langsung dan tak langsung mem-                 Perbedaan pendekatan menimbulkan perbeda-
pengaruhi ketahanan pangan masyarakat. Ada-              an perlakuan pada masyarakat dan berbagai
kah yang bisa diperbuat untuk memberdayakan              implikasi yang ditimbulkannya. Proses replikasi
masyarakat khususnya dalam mendukung keta-               model yang dianggap ”baik”, dengan penyeder-
hanan masyarakat? Makalah ini mencoba me-                hanaan proses, terkadang sering menjadikan
nyoroti permasalahan dan kebijakan pember-               proses pemberdayaan (empowerment) berubah
dayaan masyarakat mendukung ketahanan                    justru    menjadi    pelumpuhan    masyarakat
pangan yang dilakukan Departemen Dalam                   (community dis-empowerment). Hasilnya ba-
Negeri.                                                  nyak daerah menjadi ”bingung” dan masyarakat
                                                         malah menjadi semakin tergantung dan hanya
                                                         bisa menunggu bantuan pemerintah. Dalam
     PEMBERDAYAAN MASYARAKAT                             kontek ini, program Bantuan Langsung Tunai
                                                         (BLT) merupakan pelajaran berharga yang
                                                         perlu kita dudukkan dalam perspektif pember-
        Terminologi ”pemberdayaan masyara-
                                                         dayaan masyarakat yang lebih tepat.
kat” (people empowerment) yang mulai populer
pada tahun 80-an dan umumnya akrab di-                           Melihat perkembangan yang sedemi-
gunakan di kalangan Lembaga Swadaya Ma-                  kian pesat dan cenderung kompleks tersebut,
syarakat (LSM) saat ini telah ”menasional”.              maka untuk mengawal proses koordinasi yang
Dengan berbagai interpretasi yang bervariasi,            lebih baik dan menjamin terlaksananya pember-
saat ini hampir semua Departemen/Lembaga                 dayaan masyarakat secara efektif, di daerah
Pemerintah Non Departemen (LPND) memiliki                dibentuk unit kerja otonom di bawah gubernur/
program pemberdayaan masyarakat atau seti-               bupati/walikota yaitu Badan Pemberdayaan Ma-



                                                                                                    107
syarakat (BPM) di tingkat provinsi dan Badan/     wilayah Indonesia, maka hal ini harus dihindari
Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat di           melalui tekad dan kemauan politik semua pihak
tingkat kabupaten/kota. Di beberapa daerah,       untuk menggemakan dan membumikan dalam
nomenklaturnya bervariasi dan digabung de-        langkah nyata dengan program-program pem-
ngan fungsi-fungsi lainnya karena proses refor-   berdayaan masyarakat, termasuk pemberda-
masi birokrasi.                                   yaan masyarakat untuk ketahanan pangan.
         Pemberdayaan masyarakat umum dike-       Tinggalkan pikiran bahwa semua masalah ha-
nal sebagai ”power transfer” kepada mereka        nya bisa diselesaikan secara nasional oleh
yang tak berdaya agar mampu secara mandiri        pusat. Lupakan masa lalu bahwa kita pernah
membuat keputusan atau tindakan yang terbaik      ”mengungkung” dan ”memasung” prakarsa dan
untuk kehidupan ke depan. Dalam terminologi       inisiatif setempat melalui kebijakan sentralisasi.
pembangunan, secara praktis diartikan sebagai     Sebaliknya serta baiknya diingat bahwa ke-
upaya untuk memampukan, melibatkan, dan           arifan lokal yang harus didorong melalui
memberikan tanggung jawab yang jelas kepada       prakarsa daerah/masyarakat dalam era otonomi
masyarakat dalam pengelolaan pembangunan          daerah saat ini.
bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan.                Menyadari berbagai permasalahan ter-
Aspek-aspek pemberdayaan masyarakat dilihat       sebut, maka dalam menggelorakan gerakan
dari segi hak rakyat, menyangkut tiga dimensi,    pemberdayaan masyarakat secara nasional,
yaitu dimensi politik, ekonomi, dan sosial.       pada tahun 2007 Pemerintah akan melaksana-
        Dari dimensi politik, pemberdayaan ma-    kan Program Nasional Pemberdayaan Masya-
syarakat dimaknai sebagai akses masyarakat        rakat (PNPM) sebagai wadah berbagai (pu-
dalam proses pengambilan keputusan yang           luhan) program penanggulangan kemiskinan
melibatkan publik/masyarakat. Sementara di-       berbasis pemberdayaan masyarakat yang ter-
mensi ekonomi, pemberdayaan masyarakat            sebar di berbagai institusi pemerintahan tingkat
dimaknai sebagai akses masyarakat atas sum-       pusat agar lebih terkonsolidasi dalam suatu
ber-sumber pendapatan untuk dapat hidup           gerakan terpadu dan terfokus. Didukung de-
layak; dan dari dimensi sosial, pemberdayaan      ngan optimalisasi fungsi koordinasi melalui Tim
masyarakat dimaknai dengan akses masyara-         Koordinasi     Penanggulangan        Kemiskinan
kat terhadap pelayanan sosial dasar (keseha-      (TKPK) dan jajarannya di daerah dengan
tan, pendidikan, air bersih, permukiman, pa-      TKPKD yang telah terbentuk di seluruh daerah,
ngan, dll.) yang memerlukan keterlibatan fungsi   diharapkan persoalan penanggulangan kemis-
pelayanan publik pemerintah.                      kinan bisa lebih dipercepat dan berlangsung
                                                  efektif. Untuk menjamin hal ini, maka di setiap
         Dalam konteks ketahanan pangan,          daerah telah pula diwajibkan menyusun Strategi
pemberdayaan masyarakat lebih dikaitkan de-       Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)
ngan fungsi-fungsi bagaimana proses memam-        yang menjadi pegangan bersama. TKPKD di-
pukan, melibatkan, dan memberikan (kewena-        pimpin oleh wakil gubernur/wakil bupati/wakil
ngan) tanggung jawab kepada masyarakat            walikota dan sekretariatnya di Badan Pember-
untuk menjaga ketahanan pangan melalui            dayaan Masyarakat setiap Daerah.
kelembagaan pangan setempat (lumbung desa,
Posyandu, dll). Tentu saja dalam hal ini terma-           Dalam SPKD, persoalan kemiskinan
suk juga dalam skala mikro ketahanan pangan       dan ketahanan pangan menjadi bagian yang
di tingkat rumah tangga/keluarga.                 sangat penting dan diangkat sebagai isu lintas
                                                  sektoral yang memerlukan dukungan politik
       Dalam situasi dimana problem kemis-        semua pihak yiatu: pemerintah, dunia usaha,
kinan meluas, angka pengangguran membeng-         dan civil sociaty.
kak dan bencana alam yang merusak lingku-
ngan penghidupan terjadi, maka sebagai efek-
nya masyarakat akan menghadapi persoalan                      KETAHANAN PANGAN
ketahanan pangan. Permasalahannya menjadi
semakin kompleks manakala kelembagaan
pangan lokal tak lagi berfungsi sehingga hanya            Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996
ada ”ketergantungan” yang tersisa di masyara-     tentang pangan memberikan definisi ketahanan
kat. Dalam kondisi keuangan negara yang           pangan sebagai ”kondisi terpenuhinya pangan
makin terbatas saat ini dan luasnya geografis     bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedia-



108
nya pangan yang cukup, baik jumlah maupun        paian program keamanan pangan. Swasta dan
mutunya, aman, merata, dan terjangkau”.          masyarakat umum merupakan komponen yang
        Ketahanan pangan dapat dicapai,          semestinya ikut berpartisipasi aktif dalam prog-
apabila ada sistem pangan nasional yang kuat,    ram ini.
yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan             Pada tingkat regional, ketahanan pa-
pengetahuan, pembinaan, dan atau penga-          ngan dikembangkan oleh sistem kelembagaan
wasan terhadap kegiatan atau proses pro-         kolaboratif antar pihak yang mencakup tiga
duksi pangan dan peredaran pangan sampai         komponen, yaitu: (a) negara atau pemerintah
dengan siap dikonsumsi manusia.                  sebagai aktor dan sekaligus regulator pemba-
         Konsep ketahanan pangan berkaitan       ngunan, (b) pasar atau sektor swasta sebagai
dengan beberapa konsep turunannya, yaitu ke-     pelaku bisnis dan penggerak sistem perekono-
mandirian pangan yang menunjukkan kapasitas      mian regional, (c) civil society masyarakat sipil
suatu kawasan (nasional) untuk memenuhi          yang diawali oleh beberapa jenis organisasi dan
kebutuhan pangan secara swasembada (self         asosiasi kemasyarakatan serta kelembagaan
sufficiency). Semakin besar proporsi pangan      adat. Pola pengembangan kelembagaan yang
dan bahan pangan yang dipenuhi dari luar         penting berikutnya adalah menumbuhkan ke-
sistem masyarakat kawasan, maka semakin          mitraan diantara tiga pihak tadi, baik di tingkat
berkurang derajat kemandiriannya dalam pe-       satuan wilayah antara lokal maupun regional.
nyediaan pangan dan begitu sebaliknya. Ke-       Satuan wilayah meliputi semacam kecamatan
mandirian pangan yang rendah juga ditunjukkan    atau satuan wilayah ekositem tertentu.
oleh lemahnya kapasitas kawasan (nasional)               Pada tingkat lokal, sejarah lama sistem
untuk menyediakan pangan bermutu, aman,          ekonomi produksi tradisional telah menemukan
dan terjangkau melalui usaha-usaha sendiri/      sistem ketahanan pangan asli (indigenuns food
mandiri tanpa bantuan pihak lain.                security institutions) yang cukup beragam di
        Konsep lain yang terkait dengan keta-    seluruh provinsi. Misalnya di Jawa Tengah,
hanan pangan adalah yang kita kenal dengan       konsep lumbung padi yang menghimpun kele-
“Kedaulatan Pangan”, yaitu selain memperhi-      bihan hasil panen setiap rumah tangga petani
tungkan ketersediaan pangan secara memadai       untuk mengatasi kelangkaan di musim paceklik
dan mandiri bagi masyarakat yang hidup pada      adalah aset kelembagaan yang tidak ternilai
kawasan bersangkutan, juga memperhitungkan       harganya. Namun demikian, perubahan sosial di
siapa yang menguasai sumber-sumber pangan        perdesaan yang berlangsung secara dramatis
dan siapa yang termarjinalisasi atas sumber-     selama 5 dekade terakhir telah menggerus
sumber pangan yang tersedia di kawasan ter-      eksistensi kelembagaan pangan lokal ini dan
sebut. Semakin tinggi proporsi penguasaan        menggantikannya dengan sistem pengadaan
sumber-sumber pangan, jumlah produksi, distri-   pangan berbasiskan ekonomi transaksional
busi, kontrol mutu, dan keamanan pangan oleh     yang sangat tergantung pada fluktuasi supply
anggota masyarakat lokal, maka semakin tinggi    dan demand (pasar) pangan yang rawan penga-
derajat kedaulatan pangannya. Begitu sebalik-    ruh eksternal.
nya, jika proporsinya semakin rendah, maka                Situasi dan kondisi ketersediaan, distri-
keberdaulatan pangannya semakin lemah pula.      busi dan harga pangan di daerah, tidak terlepas
        Pada tataran regional, dijumpai agre-    dari peran pemerintah daerah dalam memantau
gasi beragam ketahanan sistem sosial masya-      situasi pangan di wilayah masing-masing. Oleh
rakat lokal yang secara bersama membangun        karena itu, koordinasi di daerah menjadi sangat
sistem ketahanan pangan regional. Salah satu     penting. Peran gubernur dan bupati/walikota
pendekatan dalam kerangka desain besar           selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan di
penguatan ketahanan pangan nasional adalah       daerah, dituntut lebih proaktif dalam mengana-
penguatan kelembagaan dan pengembangan           lisa dan mengevaluasi hasil pemantauan ter-
kelembagaan baru dalam menopang ketahanan        hadap situasi dan kondisi ketersediaan, distri-
pangan. Dalam semangat desentralisasi, keta-     busi dan harga pangan di masing-masing wila-
hanan pangan dapat diupayakan melalui pe-        yahnya.
nguatan dan memberdayakan infrastruktur ke-              Saat ini, kelembagaan ketahanan pa-
lembagaan pemerintahan (governmental insti-      ngan di Indonesia dengan berbagai perangkat
tution empowerment) dalam kerangka penca-        dan tata kelembagaan yang ada ternyata belum



                                                                                               109
mampu mengantisipasi, mencegah dan mena-            tas lokal dan solidaritas sosial yang tinggi.
ngani persoalan rawan pangan dan gizi buruk.        Namun demikian, upaya ke arah pembentukan
Sementara kelembagaan pangan lokal sebagai          dan penumbuhan semacam lumbung dapat
struktur penting penopang sistem ketahanan          tetap memberikan harapan selama masih ada
pangan telah banyak mengalami pelumpuhan,           kemauan ke arah tersebut.
marjinalisasi, serta digantikan oleh pranata for-            Melalui Kepmendagri dan Otda No. 6
mal yang terkesan asing bagi komunitas              tahun 2001 tentang Pengembangan Lumbung
tertentu. Oleh karenanya, upaya pemberdayaan        Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan, Departe-
sekaligus merekonstruksi kelembagaan keta-          men Dalam Negeri secara berkelanjutan telah
hanan pangan asli untuk mengatasi masalah           mendorong proses pemberdayaan masyarakat
rawan pangan dan gizi buruk di Indonesia            melalui fasilitasi untuk berkembangnya kelem-
menjadi penting dilakukan. Hal ini dilandasi atas   bagaan ketahanan pangan asli dan lokal dalam
kenyataan, bahwa kelembagaan ketahanan pa-          bentuk lumbung pangan masyarakat. Kehadiran
ngan asli (ketahanan pangan masyarakat) telah       kelembagaan ini, dimaksudkan untuk mendo-
lama diyakini berhasil dalam menopang sistem        rong partisipasi masyarakat di bidang pangan
ketahanan pangan, terutama di perdesaan atau        sesuai dengan potensi modal sosial yang
pada tataran lokalitas mikro di masa lalu.          selama ini telah terbentuk di tingkat grass
        Kehadiran kelembagaan pangan formal         root/lokal.
dan mekanisme distribusi pangan yang sepe-                   Kelembagaan tersebut difasilitasi de-
nuhnya mengandalkan mekanisme pasar telah           ngan tetap mempertahankan fungsi sosial ke
meminggirkan eksistensi kelembagaan pangan          arah usaha yang berorientasi ekonomi sebagai
asli yang selama ini menopang sistem keta-          pelengkap penunjang sistem ketahanan pangan
hanan pangan masyarakat. Kehilangan aset            lokal secara dinamis. Namun demikian per-
kelembagaan sosial pangan akan memberikan           soalannya adalah kelembagaan sejenis lum-
implikasi yang sangat signifikan pada kapasitas     bung pangan masyarakat, terasa sulit untuk
ketahanan pangan masyarakat, terutama bagi          mampu berperan dalam kerangka antisipasi
komunitas di kawasan terisolasi atau rumah          kerawanan pangan pada masyarakat dalam ko-
tangga pada lapisan sosial terendah (miskin),       munitas lokal, mengingat mekanisme operasio-
dimana aksesibilitas terhadap pangan sangat         nalisasi kelembagaan lumbung pangan masya-
rendah. Pemberdayaan dan pengembangan               rakat menganut azas koperasi dan hanya ter-
kelembagaan sosial pangan asli yang mampu           batas melayani anggotanya.
menyediakan sistem ketahanan pangan handal
di tingkat lokal perlu memperhitungkan semua                Merujuk Peraturan Pemerintah No. 68
permasalahan dan isue-isue yang terkait de-         Tahun 2002 tentang ketahanan pangan, meka-
ngan upaya untuk merevitalisasinya.                 nisme antisipasi kerawanan pangan dapat
                                                    dikembangkan pula dengan memodifikasi ke-
                                                    lembagaan pangan lokal sejenis lumbung di
              PERMASALAHAN                          setiap desa. Kelembagaan pangan lokal dalam
                                                    bentuk lumbung desa diharapkan mampu hidup
                                                    dan tumbuh kembali sebagai Lembaga Cada-
          Mencermati berbagai persoalan ketaha-     ngan Pangan Pemerintah Desa, yang memiliki
nan pangan selama ini, maka tidak berlebihan        peran dan fungsi sebagai unit pelayanan
bila mekanisme antisipasi kerawanan pangan          pemerintah di bidang pangan tingkat lokal (lini
model lumbung pangan atau modifikasi model          pertama), maupun sebagai stok pangan lokal
lumbung pangan dapat dihidupkan dan dikem-          semacam ”Bulog” di tingkat desa.
bangkan lagi di berbagai kawasan. Persoalan-
nya adalah sejumlah persyaratan dan asumsi                   Namun demikian, persoalannya tidak
seperti sistem pelapisan sosial, sistem nilai       semudah yang dibayangkan. Dari 19.000 Lum-
ekonomi, dan struktur ekonomi yang perlu dikaji     bung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) yang
ulang untuk perekayasaannya. Oleh karena itu        terdaftar di Depdagri pada tahun 2002, saat ini
berubahnya struktur sosial dari orientasi nilai     yang aktif hanya tinggal 5.140 buah dan itu pun
budaya masyarakat desa ke arah sistem               kebanyakan di Jawa. Sementara pengemba-
ekonomi yang profit oriented dan makin kapi-        ngan kelembagaan Cadangan Pangan Peme-
talistik agak sulit rasanya mengembangkan ke-       rintah Desa hanya berlanjut di beberapa desa
lembagaan-kelembagaan berbasiskan kolektivi-        saja dan itu pun sebagian besar masih berpikir



110
menggantungkan pada intervensi pemerintah         ketahanan pangan asli di tingkat komunitas
pusat bila sewaktu-waktu ada kerawanan.           lokal (desa-kampung) hingga tingkat rumah
Dalam perspektif ketahanan pangan maupun          tangga, diduga kuat berkaitan dengan ”han-
pemberdayaan masyarakat, fenomena ini cukup       curnya” kelembagaan pangan asli dan lokal
berbahaya dan perlu segera diluruskan kembali     yang selama ini telah tumbuh. Kelembagaan
untuk format awalnya.                             rumah tangga sebagai basis terakhir dan sistem
         Eksistensi peran dan fungsi lembaga      terkecil ketahanan pangan, dimana individu-
pangan lokal (lumbung) ke depan, baik yang        individu memperoleh jaminan kecukupan pa-
dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah        ngan, seolah-olah bekerja sendirian dalam
desa akan mencerminkan kondisi dimana ma-         mempertahankan status pangan, persoalan
syarakat desa memiliki kemampuan dalam            rawan pangan, dan gizi buruk para anggotanya.
mengelola aspek ketersediaan, distribusi pa-              Dari prespektif sosiobudaya, ketidakber-
ngan, meningkatkan akses terhadap pangan,         dayaan peran kelembagaan dalam menjamin
mengelola konsumsi pangan dengan gizi ber-        ketersediaan menjadi titik paling krusial sistem
imbang dan aman, serta mampu mengatasi            ketahanan pangan secara keseluruhan. Keti-
masalah pangan. Persoalan rawan pangan dan        dakberdayaan kelembagaan terjadi di berbagai
kasus gizi buruk yang merebak di berbagai         tingkatan. Pada tingkat birokrasi pemerintahan,
wilayah, salah satunya disebabkan oleh ketidak-   dijumpai ketidakberfungsian kelembagaan yang
berfungsian dan peminggiran kelembagaan pa-       relevan dalam pengembangan sistem keta-
ngan lokal dan kelembagaan pangan asli, se-       hanan pangan. Dewan Ketahanan Pangan/
perti lumbung ataupun kelembagaan Posyandu.       Badan Ketahanan Pangan Daerah dinilai kurang
Ke dua bentuk kelembagaan tersebut selama ini     optimal secara fungsional dan secara politis
berfungsi sebagai infrastruktur sosial penopang   dalam memperjuangkan strategi penjaminan
sistem ketahanan pangan lokal-daerah yang         akses pangan bagi masyarakat. Di sisi lain, di
mampu memelihara status gizi dan pangan           beberapa daerah dinilai masih belum menun-
penduduk lokal hingga satuan desa atau bah-       jukkan komitmen dan keberpihakan kepada
kan dusun/kampung.                                eksistensi kelembagaan lokal pangan di daerah
         Proses modernisasi suplai pangan di-     masing-masing. Pada tataran operasional, tu-
mana kelembagaan distribusi dan kelembagaan       gas aparat pemerintah pada beberapa instansi
stok pangan formal yang mengandalkan sepe-        teknis di daerah belum menunjukkan adanya
nuhnya pada mekanisme pasar dan beroperasi        sinkronisasi dan koordinasi terhadap pelaksa-
luas hingga ke pelosok desa telah mengubah        naan program ketahanan pangan di daerah
tata pengelolaan pangan dari basis lokal ke       masing-masing, hal ini disebabkan instansi
basis pasar serta kekuatan negara (pusat) yang    masing-masing tidak mempunyai tugas yang
bermain di sektor pasar. Dalam pola yang          jelas dan hanya terfokus pada pelaksanaan
demikian, pasokan pangan menjadi sangat           program tersebut.
riskan, karena hanya mengandalkan bekerjanya                Komitmen sektor swasta dalam indus-
logika pasar yang mengedepankan insentif dan      trialisasi ketahanan pangan masih belum
profit. Dengan demikian, distribusi pangan ha-    optimal. Apabila ada, fungsi pelayanan terhadap
nya akan terselenggara secara efektif pada area   masyarakat dalam hal ketahanan pangan dan
yang menguntungkan secara ekonomi. Semen-         pemenuhan kualitas gizi masih sebatas jargon
tara pada kawasan dan lapisan masyarakat          dalam strategi besar corporate social respon-
lokal yang tidak profitable, pasar tidak akan     sibility and community development. Semen-
mampu menyentuh mereka. Artinya, mekanisme        tara persoalan struktural kelembagaan pangan
pasar menjadi tidak efektif untuk menjaga         lokal berbenturan dengan sistem ketahanan
ketersediaan pangan dan mendistribusikan          pangan formal dan struktur-struktur ketahanan
bahan pangan hingga ke wilayah-wilayah yang       pangan nasional (pasar) yang bekerja di tingkat
secara spasial terisolasi ataupun tidak terjaga   lokal. Struktur formal tersebut sulit mampu
secara memuaskan bagi seluruh lapisan ma-         menjangkau dan dijangkau oleh sebagian ko-
syarakat.                                         munitas lokal, sehingga akses pangan menjadi
        Pada dasarnya, persoalan kerawanan        tidak merata. Rawan pangan dan gizi buruk
sistem ketahanan pangan di tingkat mikro-lokal    dalam konteks struktural adalah kegagalan
yang disebabkan oleh ketiadaan mekanisme          pasar (market-failure) dalam distribusi pangan
                                                  dan pemberi akses pangan ke semua pihak.



                                                                                              111
         Stok pangan nasional yang terpusat dan         sipil harus dibangun dan dikembangkan di
merupakan kebijakan pemerintah, selama ini              semua daerah, agar tersusunnya strategi
tidak memberikan ruang yang memadai dan                 ketahanan pangan yang baik dan berbasis-
memungkinkan bagi kelembagaan pangan lokal              kan pada proses dialog, saling pengertian,
untuk berkembang dengan baik. Sementara                 apresiasi dan mutual respect.
kelembagaan pangan lokal seperti Lumbung             2. Merevitalisasi, merekonstruksi, dan mem-
Pangan Masyarakat Desa (LPMD) ataupun                   berdayakan kelembagaan pangan asli
Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang diha-              dalam rangka meningkatkan sistem keta-
rapkan bisa berkembang, terasa tidak mudah              hanan pangan di tingkat lokal melalui: (a)
untuk menumbuh-kembangkan dalam ”zaman                  revisi Kepmendagri dan Otda No. 6 Tahun
modern” sekarang ini, kecuali secara politis            2001 tentang Pengembangan Lumbung
terdukung dan secara teknis ada modifikasi              Pangan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
fungsi yang progresif dari fungsi sosial ke sosial      beserta pedoman umumnya, untuk dise-
dan ekonomi produktif. Era otonomi daerah               suaikan dengan perkembangan perma-
yang diharapkan mampu memberikan angin se-              salahan dan tuntutan dinamika di lapangan;
gar terhadap perubahan pola pengelolaan                 (b) menghidupkan kembali unit pelayanan
ketahanan pangan yang lebih terdesentralisasi           pemerintah di bidang pangan kepada ma-
dan menghargai aset kelembagaan pangan                  syarakat setempat melalui penerapan sis-
lokal, ternyata belum cukup mampu mengang-              tem penyediaan Cadangan Pangan Peme-
kat modal sosial pangan lokal untuk berkem-             rintah Desa sesuai Peraturan Pemerintah
bang. Justru sebaliknya, ketergantungan pada            No. 68 Tahun 2002 tentang ketahanan
pemerintah pusat dalam sistem distribusi pa-            pangan dan didukung dengan penyediaan
ngan semakin kuat.                                      sebagian Alokasi Dana Desa (ADD) di
                                                        seluruh desa untuk Cadangan Pangan
       KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN                           Pemerintah Desa ini. Mengingat nilai strate-
             MASYARAKAT                                 gis soal pangan dan timbulnya kerawanan
                                                        pangan akhir-akhir ini, maka mulai tahun
                                                        2007 mendatang seluruh desa, terutama di
         Upaya pemberdayaan masyarakat da-              daerah-daerah yang rawan pangan, sudah
lam konteks ketahanan pangan dapat dilakukan            harus memiliki Cadangan Pangan Pemerin-
melalui:                                                tah Desa dalam berbagai bentuk yang
1. Mempercepat upaya penanggulangan ke-                 umumnya dalam bentuk kelembagaan Lum-
   miskinan di daerah melalui pemantapan,               bung Pangan; dan (c) mempertahankan dan
   pengembangan, aktualisasi pendekatan                 bahkan lebih mengembangkan kelemba-
   program pembangunan berbasis pember-                 gaan pangan lokal berbasis pemberdayaan
   dayaan masyarakat untuk meningkatkan                 masyarakat dalam bentuk Lumbung Desa
   ketahanan pangan dalam skala lokal mau-              sebagai model pengembangan alternatif
   pun regional, yang dilaksanakan melalui: (a)         yang relevan dalam rangka menangani dan
   penyusunan Strategi Penanggulangan Ke-               mencegah kerawanan pangan dan gizi. Hal
   miskinan Daerah (SPKD) yang sensitif                 ini penting agar masyarakat desa memiliki
   terhadap upaya peningkatan ketahanan                 kemampuan mengelola ketersediaan dan
   pangan dalam skala regional dan lokal; (b)           distribusi pangan, meningkatkan akses ter-
   penguatan institusi percepatan penang-               hadap pangan, serta mengelola konsumsi
   gulangan kemiskinan melalui pembentukan              pangan secara berkelanjutan.
   Tim Koordinasi Penanggulangan Kemis-              3. Merevitalisasi Pos Pelayanan Terpadu
   kinan Daerah (TKPD) untuk mengawal                   (Posyandu) di seluruh desa dan kelurahan
   pelaksanaan SPKD yang menjadi komitmen               di Indonesia sebagai aktualisasi nyata
   lintas sektor di daerah; (c) pelaksanaan             pertisipasi masyarakat dalam pelayanan
   gerakan nasional keberpihakan dan kepe-              kesehatan dan gizi masyarakat dan didu-
   dulian pada masyarakat miskin melalui                kung dengan peran aktif Lembaga Pember-
   Program Nasional Pemberdayaan Masya-                 dayaan Masyarakat (LPM) dan kader-kader
   rakat (PNPM); dan (d) pola kemitraan                 PKK di bawah pembinaan Tim Penggerak
   dalam sistem ketahanan pangan yang meli-             PKK secara berjenjang. Dinamika masyara-
   batkan pemerintah, swasta, dan masyarakat            kat dalam proses revitalisasi ini akan



112
   didukung dengan para fasilitator umum         kan dukungan penuh dan konkrit dari semua
   tingkat desa yang disebut dengan Kader        pihak dalam upaya untuk memampukan, meli-
   Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan saat        batkan, dan memberikan tanggung jawab yang
   ini Depdagri sedang menyiapkan kebera-        lebih jelas kepada masyarakat dalam mengelola
   daan KPM paling tidak 10 orang KPM per        ketahanan pangan di tingkat lokal.
   desa/kelurahan.                                       Kelembagaan pangan lokal seperti
4. Menumbuh-kembangkan Badan Usaha Milik         Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD),
   Desa (BUMDes) dengan berbagai usaha           Posyandu, dan lainnya yang tumbuh dan ber-
   produktif di dalamnya, termasuk usaha         kembang di masyarakat, sebagai aktualisasi
   bidang pangan sesuai PP No. 72 tahun          proses pemberdayaan masyarakat, secara
   2005 tentang desa, guna menjamin akses        progresif perlu terus di dorong untuk semakin
   sumber pendapatan keluarga dan mendu-         berkembang fungsinya dengan menyesuaikan
   kung pelaksanaan otonomi desa. Dalam          pada kebutuhan dan dinamika tuntutan ma-
   kaitan dengan ini, perlindungan dan pe-       syarakat.
   ngembangan Warung Desa sebagai unit                   Untuk efektivitas upaya meningkatkan
   distribusi pangan saat ini sedang dalam       ketahanan pangan terkait dengan kondisi per-
   pemikiran untuk dikembangkan, seiring de-     masalahan kemiskinan di Indonesia, maka
   ngan mengguritanya waralaba dengan me-        sinkronisasi gerak langkah dalam kerangka
   ga kapital ke perdesaan.                      program kerja Tim Koordinasi Penanggulangan
5. Mengawal dan mendorong regulasi di            Kemiskinan Daerah (TKPKD) dipandang meru-
   daerah yang lebih memberikan peluang          pakan langkah strategis yang harus dilakukan
   bagi upaya pemberdayaan masyarakat me-        terutama dalam pelaksanaan agenda ketahanan
   lalui peningkatan kemampuan masyarakat,       pangan dalam dokumen Strategi Penanggu-
   pelibatan masyarakat serta pemberian          langan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang ada di
   tanggung jawab yang jelas. Kini saat kita     masing-masing daerah.
   harus meyakinkan masyarakat terutama di               Departemen Dalam Negeri melalui
   perdesaan bahwa mereka sesungguhnya           Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   memiliki potensi kemampuan, mengetahui        (PMD) sebagai lembaga pemerintah yang mem-
   apa yang dibutuhkan, dan sadar akan           peroleh mandat untuk mengemban misi koordi-
   tanggung jawabnya untuk ikut serta men-       nasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di
   sukseskan berbagai program pembangun-         Indonesia, siap bekerja sama untuk dapat me-
   an. Hanya saja, mereka perlu diberi kesem-    mainkan peran mediasi dan fasilitasi berbagai
   patan dan tempat yang tepat sesuai ke-        aspek kebijakan dan program-program keta-
   mampuannya, serta pendampingan yang           hanan pangan berbasis pemberdayaan masya-
   diperlukan agar tidak senantiasa tergantung   rakat.
   pada pihak lain, termasuk dalam upaya
   menjaga ketahanan pengan masyarakat.                  Pada akhirnya, keberhasilan berbagai
                                                 upaya peningkatan ketahanan pangan di Indo-
                                                 nesia terutama ketahanan pangan masyarakat
                 PENUTUP                         akan terletak pada bagaimana berbagai kom-
                                                 ponen bangsa mampu digerakkan melalui pro-
                                                 ses interaksi stakeholders yang dijiwai dengan
         Pemberdayaan masyarakat merupakan       semangat dan komitmen untuk benar-benar
strategi yang sangat penting bagi upaya          mau memberdayakan masyarakat.
meningkatkan ketahanan pangan khususnya di
tingkat lokal yang pelaksanaannya membutuh-




                                                                                           113

								
To top