Docstoc

analisa artikel

Document Sample
analisa artikel Powered By Docstoc
					ANALISA Pengangkutan darat khususnya perkeretaapian akhir-akhir ini sering mendapat sorotan dari berbagai kalangan masyarakat. Diawali dengan kasus criminal yang sering terjadi dalam kereta api hingga kecelakaan kereta. Dalam pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 23 tahun 2007 yang dimaksud dengan perkeretaapian adalah satu kesatuan system yang terdiri atas sarana, prasarana, dan suberdaya manusia, serta norma, criteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Sedangkan keretaapinya sendiri menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 1992 adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Perkeretaapian sebagai salah satu sarana tranportasi darat yang masih banyak diminati oleh masyarakat dari ekonomi rendah sampai atas, sudah seharusnya memiliki prosedur untuk penyelenggaraan transportasi, baik dari segi pelayanan, keamanan, maupun keselamatan bagi penumpang maupun barang yang diangkutnya. Terlihat dari artikel diatas, merupakan salah satu kasus dari sekian banyak kasus kecelakaan kereta api yang ada. Pada tahun 2008 telah terjadi tiga kasus kecelakaan kereta api, itu belum termasuk kereta anjlok dan kasus kriminal yang terjadi didalam kereta api. Dari data inilah terlihat bahwa sarana pengangkutan kereta api di Indonesia masih belum maksimal dalam segi pelayanan, keamanan, maupun keselamatan para pengguna jasa. Dalam prosedur standar pengangkutan, kewajiban penyelenggara adalah :  Mengutamakan keselamatan dan keamanan;  Mengutamakan pelayanan dan kepentingan umum;  Menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas yang ditetapkan;  Mengumumkan jadwal perjalanan kereta api;  Mematuhi jadwal perjalanan.

Melihat prosedur standar diatas, masih banyak yang harus dibenahi dalam system pelayanan perkeretaapian Di Indonesia, banyak contoh kasus yang dapt dijadikan alat untuk “ berkaca ” diri yang tidak perlu disebutkan satu-satu. Dalam definisi perjanjian pengangkutan terlihat jelas bahwa pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari siatu tempat ketempat tujuan dengan selamat apabila si pemakai jasa melaksanakan kewajiban untuk membayar biaya pengangkutan. Memang dalam kasus keselamatan penumpang, tidak boleh hanya menyalahkan lembaga perkeretaapian tanpa melihat pihak-pihak lain, tapi mungkin ini hanya khusus di Indonesia saja dimana para penumpangnya yang terkadang melupakan keselamatan diri dan terlalu memaksakan kehendak. Biasanya hal ini terjadi pada hari-hari besar dimana penumpang sering naik keatas gerbong atau duduk di depan lokomotif. Hal inilah yang terkadang membuat bingung apabila terjadi kecelakaan terhadap para penumpang yang seperti itu. Sebenarnya lembaga perkeretaapian mempunyai tanggung jawab dalam hal ganti rugi, hal ini diatur dalam pasal 157 Undang-undang No 23 tahun 2007 dimana pihak kereta api mempunyai tanggung jawab terhadap penumpang : (1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian bertanggung jawab terhadap pengguna jasa yang mengalami kerugian, lukaluka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pengguna jasa diangkut dari stasiun asal sampai dengan stasiun tujuan yang disepakati. (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami. (4) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian tidak bertanggung jawab atas kerugian, lukaluka, atau meninggalnya penumpang yang tidak disebabkan oleh pengoperasian angkutan keretaapi.

Sementara untuk kerugian barang diatur dalam pasal 158 yang menyebutkan : (1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang hilang, rusak, atau musnah yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diterima oleh Penyelenggara SaranaPerkeretaapian sampai dengan diserahkannya barang kepada penerima. (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami, tidak termasuk keuntungan yang akan diperoleh dan biaya jasa yang telah digunakan. (4) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh keterangan yang tidak benar dalam surat angkutan barang. Dilihat dari hal diatas baik artikel maupun undang-undang, pihak perkeretaapian sudah melakukan tanggung jawabnya terhadap kerugian yang ada. Tapi sayang, sebenarnya sebagai rasa tanggung jawab yang baik bukanlah “mengobati”, tetapi mencegah terjadinya kecelakaan dan mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pengguna jasa karena jiwa atau kerusakan tidak semua bisa tergantikan oleh materi.

DAFTAR PUSTAKA

Kadir, Abdul. 1991. Hukum Pengangkutan Laut, Darat, dan Udara. Citra Adity Bakti ; Bandung. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:1550
posted:1/13/2010
language:Indonesian
pages:4
Description: berita Korban Kecelakaan Kereta Api Mendapat Santunan.doc