BAB I PENDAHULUAN fix

Document Sample
BAB I PENDAHULUAN fix Powered By Docstoc
					2

bagian dari sejarah sosial politik bangsa-bangsa di dunia. Konsep dan masalah hak-hak asasi manusia tersebut telah menjadi wacana dan isu global, haruslah dibenarkan bahwa konsep ini berkembang pada mulanya di negara Barat. Pada awalnya, yang dipersoalkan adalah batas-batas kekuasaan para raja dan ulama gereja yang masing-masing mengklaim bahwa kekuasaannya bersifat mutlak dan segala perintahnya bersifat universal, mengikat siapapun namun tak pernah akan mengikat dirinya sendiri.2 Rancangan awal ketentuan internasional hak asasi manusia

(International Bill of Rights) disusun oleh sebuah anggota komite yang berasal dari wakil-wakil Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Chile, Cina, Lebanon, Uni Soviet, dan Australia yang diprakarsai oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada 9 Juni 1947 di Lake Succes, New York. Wakil dari sekretariat PBB adalah Direktur Bidang Hak Asasi Manusia PBB, John Humphrey. Komite membahas rancangan yang disusun Humphrey yang bersumber dari berbagai orang, wakil-wakil organisasi non-pemerintah dan Negara. Komite juga memilih Wakil Ketua Komisi Hak Asasi Manusia, Rene Cassin (Perancis) untuk menyusun rancangan deklarasi. Setelah diperiksa dan direvisi, rancangan deklarasi ini diajukan pada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.3

Soetandyo Wignjosoebroto, loc. cit. Hendriati Trianita dalam Suryadi Rajab, Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia, PBHI, Jakarta, 2002, hal. 7.
3

2

3

Hak asasi manusia baru dapat diakui secara universal dan imparsial pada pertengahan abad ke-20, yaitu pada 10 Desember 1948 di Paris dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) mengakui hak setiap orang di seluruh dunia. Deklarasi ini ditandatangani oleh 48 negara dari 58 negara anggota PBB dan disetujui oleh Majelis Umum PBB. Deklarasi ini berisi 30 pasal yang mengumandangkan seruan agar rakyat menggalakan dan menjamin pengakuan yang efektif, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia serta kebebasan-kebebasan yang telah ditetapkan dalam Deklarasi. Deklarasi ini berisikan hak-hak sipil dan politik tradisional beserta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak yang diuraikan dalam Deklarasi tersebut dapat dikatakan sebagai sintesa antara konsepsi liberal barat dan konsepsi sosialis, di mana konsepsi barat/liberal menginginkan diutamakannya perlindungan hak-hak sipil dan politik karena dipengaruhi pada masa abad 20, selain semangat yang terdapat dalam Magna Charta, Renaissance, dan Reformasi Agama telah memberikan pengaruh positif pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk menentang kekuasaan absolut raja.4

Miriam Budiardjo dalam , Suryadi Rajab, Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia, PBHI, Jakarta, 2002, hal. 41.

4

4

Suatu persoalan yang cukup mendasar muncul meskipun telah mempunyai dasar hukum yang kuat dalam hukum positif Negara-negara adalah mengenai hukuman mati. Pada umumnya telah diakui bahwa hukuman mati adalah merupakan jenis hukuman yang paling berat dibandingkan dengan jenis-jenis hukuman lainnya yang dikenal di dalam pelbagai sistem hukum pidana Negara-negara di dunia. Hal ini disebabkan hukuman mati merupakan pencabutan nyawa si terhukum untuk selama-lamanya. Hukuman mati telah dikenal dan dianut di dalam pelbagai sistem hukum baik dalam sistem hukum masyarakat tradisional maupun masyarakat modern.5

Kaitannya dengan hak-hak asasi manusia, salah satu persoalan yang cukup mendapat sorotan tajam walaupun sudah mempunyai dasar hukum yang kuat dalam hukum positif Negara-negara yang bersangkutan adalah tentang hukuman mati. Hukuman mati dipandang tidak sesuai dengan hakhak asasi manusia. Suara-suara yang menghendaki dihapuskannya hukuman mati mulai menggema ke seluruh penjuru dunia baik yang diserukan oleh organisasi-organisasi internasional maupun perorangan.6 Hukum hak asasi manusia menjamin hak yang paling dasar dari semua hak yang dimiliki manusia, yaitu hak hidup, sebagaimana termuat di dalam Pasal 5 dan Pasal 8 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 8 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dapat dikatakan merupakan pengakuan hukum sebagai wujud penghormatan

I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, Yrama Widya, Bandung, 2003, hal.219. 6 Ibid.

5

5

tertinggi atas hak hidup dan bagian terpenting terhadap hak asasi manusia yang menjadi faktor utama. Dengan demikian hak hidup manusia tidak mudah diambil atau dicabut. Menurut Hukum Internasional, hak-hak sipil dan politik juga merupakan perangkat hukum hak asasi manusia yang berisi perlindungan hak-hak sipil dan politik, dan salah satunya adalah hak atas kehidupan 7 yaitu hidup setiap orang harus dilindungi. Dengan kata lain, berbagai bentuk perbuatan maupun penghukuman yang membuat seseorang tidak dapat mempertahankan hidupnya, bukan hanya persoalan kriminal dan

kemanusiaan belaka, melainkan persoalan hak asasi manusia karena hak hidup adalah hak yang sangat penting dan bukan sekedar hak alamiah saja. Hukuman mati memang sudah menjadi suatu fenomena dan perdebatan yang amat sulit untuk ditemukan penyelesaiannya, di mana hampir 130 negara di dunia menyatakan menghapus hukuman mati karena dianggap pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan agama. Sungguh sangat ironis bahwa kesalahan yang dilakukan oleh seorang manusia mendapat hukuman berat di mana hidup dan matinya ditentukan oleh manusia juga. Dari segi agama tentu menghilangkan nyawa orang lain adalah dilarang karena hidup dan mati manusia adalah berada di tangan Tuhan bukan di tangan manusia.

7

Terkandung dalam Pasal 6 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.

6

Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1984 pun telah mengeluarkan sebuah resolusi, yaitu Resolusi Nomor 39/46 tentang pengesahan sebuah konvensi yang dikenal dengan nama Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Kekejaman lainnya, Perlakuan atau Penghukuman yang Tidak Manusiawi atau yang Merendahkan Martabat Kemanusiaan), selanjutnya disebut Konvensi. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya PBB pun juga tidak sepakat terhadap hukuman mati karena dianggap merupakan suatu bentuk penyiksaan dalam penghukuman karena bertentangan dengan sisi kemanusiaan.8 Pan Mohamad Faiz mengatakan bahwa9 : Terhadap pertanyaan mengenai pidana mati terdapat dua arus pemikiran utama; pertama, adalah mereka yang ingin tetap mempertahankannya berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan kedua adalah mereka yang menginginkan penghapusan secara keseluruhan. Kecenderungan tren masa kini berada pada posisi penghapusan, tetapi di saat yang bersamaan juga terdapat berbagai pendapat yang ingin mempertahankan adanya pidana mati. Tidaklah terdapat keraguan bahwa hampir di seluruh dunia telah berkembang pendapat yang condong pada penghapusan pidana mati. Kondisi perdebatan terhadap hukuman mati yang terus berkembang bersamaan dengan dalil-dalil teologi terkadang menjadi terlempar bersamasama dengan argumentasi filosofi, sejarah, politik, yudisial, emosional, dan pendapat pragmatik yang mengakibatkan hasilnya hampir tidak berujung.

I Wayan Partiana, Hukum Pidana…………, op. cit. hal. 239. Pan Mohamad Faiz, Artikel tentang Hukuman Mati dan Hak Untuk Hidup, Mei 2007, tersedia di http ://www.jurnalhukum.blogspot.com, diakses tanggal 8 November 2008.
9

8

7

Pemahaman yang terkadang tidak dapat disejajarkan satu sama lainnya ini membawa tekanan diskusi dan mencapai pembahasan yang cukup sulit.10

Pengakuan hukuman mati dalam masyarakat internasional tidak mempunyai tempat pada masyarakat yang demokratis dan berbudaya. Tanggapan Komisi Economic Soscial Culture (ECOSOC) PBB mengenai kontroversi tersebut adalah :

Walaupun hukuman mati belumlah dilarang dalam hukum internasional, kecenderungan terhadap pelarangan tersebut sangatlah jelas. Diadopsinya Opsional Kedua Kovenan Internasional terhadap Hak Sipil dan politik Tahun 1989 yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati merupakan pengakuan yang sangatlah jelas oleh masyarakat internasional terhadap kebutuhan untuk menghilangkan penggunaan pidana mati secara total dan keseluruhan. Perjuangan mengenai penghapusan hukuman mati ini sudah mulai menunjukkan keberhasilannya yaitu dengan adanya keputusan penghapusan hukuman mati oleh beberapa negara seperti Belanda, Portugal, Jerman, Inggris dan Perancis. Bahkan pada beberapa Negara, suara-suara tersebut sudah mulai memasuki gedung parlemen yang menandakan bahwa perjuangan untuk menghapuskan hukuman mati di Negara-negara yang bersangkutan sudah mendekati sasarannya. Agaknya masalah hukuman mati ini pun juga telah menjadi pemikiran Negara-negara di dalam menyusun perundang-undangan dan

, Pan Mohamad Faiz, Penelitian Hukum tentang Hukuman Mati dan Hak Untuk Hidup, Mei 2007, tersedia di http://www.jurnalhukum.blogspot.com, diakses tanggal 5 Januari 2009.

10

8

perjanjian-perjanjian ekstradisi khususnya bagi Negara-negara di Eropa dan Amerika, yang dikenal sebagai nenek moyangnya hak asasi manusia.11 Sementara di Indonesia sendiri hukuman mati masih tetap

diberlakukan. Padahal hukuman mati ini bertentangan dengan perkembangan peradaban bangsa-bangsa di dunia saat ini. Amnesty Internasional mencatat hingga September 2007 tercatat hampir 142 negara dengan pertambahan rata-rata 3 negara tiap tahun yang telah menghapuskan hukuman mati, baik melalui mekanisme hukum maupun praktik konkrit Hukuman mati ini tidak hanya berkembang pada adanya pelanggaran hak asasi manusia tetapi juga berkembang pada persoalan terhadap kasus yang bertalian dengan ekstradisi. Jika negara-negara yang telah

menghapuskan hukuman mati berkedudukan sebagai negara peminta pelaku kejahatan harus berhadapan dengan negara yang masih mempertahankan hukuman mati. Sebagai contoh, apabila pelaku kejahatan narkotika di Indonesia melarikan diri ke Belanda, di mana Indonesia adalah negara yang memberlakukan hukuman mati sementara Belanda adalah negara yang telah menghapuskan hukuman mati. Kemudian Indonesia mengajukan

permohonan penyerahan pelaku kejahatan tersebut pada Belanda. Apabila Belanda mengabulkan, maka pelaku kejahatan itu dapat diancam dengan hukuman mati berdasar hukum positif Indonesia, tetapi jika Belanda

11

I Wayan Parthiana, Hukum Pidana………., op. cit. hal. 220.

9

menolak penyerahan tersebut, maka orang tersebut akan terhindar dari hukuman mati mengingat Belanda telah menghapuskan hukuman mati. Uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat suatu kepincangan yang cukup prinsip, sebab soal hidup dan mati si pelaku kejahatan sangat berkaitan dengan masalah diserahkan atau tidak orang tersebut oleh negara yang diminta.12 Masalah hukuman mati pun menjadi pemikiran beberapa Negara bukan hanya dalam hal sah atau tidaknya penerapannya dalam penjatuhan pidana tetapi juga berkembang terhadap penyusunan perundangundangan dan perjanjian-perjanjian ekstradisi. Mengingat permasalahan timbul karena adanya beberapa Negara yang telah menghapus hukuman mati dan ada beberapa Negara yang masih memberlakukan hukuman mati. Permasalahan pun timbul antara Negara-negara yang masih sama-sama mempertahankan hukuman mati, sebagai contohnya antara Indonesia dan Australia yang masih mempertahankan hukuman mati. Permasalahan pun juga akan timbul jika tindak pidana yang dilakukan di Indonesia diancam hukuman mati, sementara di Australia tindak pidana tersebut tidak diancam hukuman mati. Contoh kasus yang terjadi adalah ketika 9 warga negara Australia ditangkap di Indonesia atas kepemilikan 8,3 kilogram heroin seharga 4 juta dolar Australia di Denpasar Bali pada tanggal 17 April 2005. Mereka menjadikan Bali sebagai tempat transit sebelum bertolak ke Australia. 4
12

Ibid., hal. 219.

10

orang ditangkap di bandara, 1 dalam pesawat dan 4 orang lagi dalam sebuah bungalow Bali. Mereka berusia amat muda antara 14 hingga 28 tahun. Masing-masing adalah Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Scott Rush, Marthin Stephens, Mathew Norman, Michael Czugaj, Si Ye Chen, Tach Duc Thanh, Nguyen dan Renae Lawrence. Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Tinggi Bali dan Mahkamah Agung mengganjar hukuman 9 orang ini secara berbeda-beda. Semula di Pengadilan Negeri 2 orang (Andrew Chan dan Myuran Sukumaran) dijatuhi hukuman mati dan 7 lainnya dijatuhi hukuman seumur hidup. Belakangan di tingkat banding dan kasasi hukuman berubah menjadi 1 orang lagi dijatuhi hukuman mati (Scott Rush), 2 tetap dihukum seumur hidup dan 4 lagi dikurangi hukumannya menjadi 20 tahun penjara. Untuk itulah Menlu Australia Stephen Smith datang ke Jakarta guna melobi pemerintah RI melalui Menlu Hasan Wirayudha untuk tidak mengeksekusi mati ketiga terpidana mati tersebut.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah penyelesaian kasus “Bali Nine” berkaitan dengan ekstradisi atas kejahatan yang diancam hukuman mati?

11

C.

Tujuan Penelitian Ingin mengetahui tentang penyelesaian kasus “Bali Nine” berkaitan dengan ekstradisi atas kejahatan yang diancam hukuman mati.

D. Kegunaan Penelitian a. Kegunaan Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca di bidang hukum Internasional, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Internasional dan di bidang ekstradisi. b. Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai acuan bagi mereka yang melakukan penelitian bergerak di bidang hukum yang sama.

12

13


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:1122
posted:1/13/2010
language:Indonesian
pages:12
Description: Skripsi mengenai Hukum internasional