PROPOSAL ACC

					A. Latar Belakang Masalah

Pada masa abad 18 dan 19 muncul suatu kesadaran akan hak-hak asasi manusia yaitu mengenai hak untuk hidup. Perlindungan terhadap hak asasi manusia mulai diperjuangkan dan mencapai puncaknya pada abad ke-20, di mana sudah mulai muncul konvensi-konvensi dan deklarasi mengenai hak asasi manusia. Sebagai contoh adalah International Commission of Jurists and Amnesty International, Universal Declaration of Human Rights 1948 dan International Covenant of Civil and Political Rights 1966. Perumusan penghormatan dan pengakuan norma-norma hak asasi manusia yang bersifat universal, non-diskriminasi dan imparsial telah berlangsung dalam sebuah proses sejarah yang sangat panjang. Hak asasi manusia baru dapat diakui secara universal dan imparsial pada pertengahan abad ke-20, yaitu pada 10 Desember 1948 di Paris dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) mengakui hak setiap orang di seluruh dunia. Deklarasi ini ditandatangani oleh 48 negara dari 58 negara anggota PBB dan disetujui oleh Majelis Umum PBB. Suatu persoalan yang cukup mendasar muncul meskipun telah mempunyai dasar hukum yang kuat dalam hukum positif Negara-negara adalah mengenai hukuman mati. Pada umumnya telah diakui bahwa hukuman mati adalah merupakan jenis hukuman yang paling berat dibandingkan dengan jenis-jenis hukuman lainnya yang dikenal di dalam pelbagai sistem hukum pidana Negara-negara di dunia. Hal ini disebabkan hukuman mati merupakan pencabutan nyawa si terhukum untuk 1

selama-lamanya. Hukuman mati telah dikenal dan dianut di dalam pelbagai sistem hukum baik dalam sistem hukum masyarakat tradisional maupun masyarakat modern.1 Hukuman mati sudah menjadi suatu fenomena dan perdebatan yang amat sulit untuk ditemukan penyelesaiannya, di mana hampir 130 negara di dunia menyatakan menghapus hukuman mati karena dianggap pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan agama. Sungguh sangat ironis bahwa kesalahan yang dilakukan oleh seorang manusia mendapat hukuman berat di mana hidup dan matinya ditentukan oleh manusia juga. Dari segi agama tentu menghilangkan nyawa orang lain adalah dilarang karena hidup dan mati manusia adalah berada di tangan Tuhan bukan di tangan manusia.

Pan Mohamad Faiz mengatakan bahwa 2 : Terhadap pertanyaan mengenai pidana mati terdapat dua arus pemikiran utama; pertama, adalah mereka yang ingin tetap mempertahankannya berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan kedua adalah mereka yang menginginkan penghapusan secara keseluruhan. Kecenderungan tren masa kini berada pada posisi penghapusan, tetapi di saat yang bersamaan juga terdapat berbagai pendapat yang ingin mempertahankan adanya pidana mati. Tidaklah terdapat keraguan bahwa hampir di seluruh dunia telah berkembang pendapat yang condong pada penghapusan pidana mati.

I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, Bandung, 2004, hal.219. http ://www.jurnalhukum.blogspot.com, Pan Mohamad Faiz, Artikel tentang Hukuman Mati dan Hak Untuk Hidup, Mei 2007.
2

1

2

Pengakuan hukuman

mati

dalam

masyarakat internasional

tidak

mempunyai tempat pada masyarakat yang demokratis dan berbudaya. Tanggapan PBB mengenai kontroversi tersebut adalah : Walaupun hukuman mati belumlah dilarang dalam hukum internasional, kecenderungan terhadap pelarangan tersebut sangatlah jelas. Diadopsinya Opsional Kedua Kovenan Internasional terhadap Hak Sipil dan politik Tahun 1989 yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati merupakan pengakuan yang sangatlah jelas oleh masyarakat internasional terhadap kebutuhan untuk menghilangkan penggunaan pidana mati secara total dan keseluruhan.3 Perjuangan mengenai penghapusan hukuman mati ini sudah mulai menunjukkan keberhasilannya yaitu dengan adanya keputusan penghapusan hukuman mati oleh beberapa negara seperti Belanda, Portugal, Jerman, Inggris dan Perancis. Hukuman mati ini tidak hanya berkembang pada adanya pelanggaran hak asasi manusia tetapi juga berkembang pada persoalan terhadap kasus yang bertalian dengan ekstradisi. Jika negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati berkedudukan sebagai negara peminta pelaku kejahatan harus berhadapan dengan negara yang masih mempertahankan hukuman mati. Sebagai contoh adalah apabila pelaku kejahatan narkotika di Indonesia melarikan diri ke Belanda di mana Indonesia adalah negara yang memberlakukan hukuman mati sementara Belanda adalah negara yang telah menghapuskan hukuman mati. Kemudian Indonesia mengajukan permohonan penyerahan pelaku kejahatan tersebut pada Belanda. Apabila Belanda mengabulkan, maka pelaku kejahatan

3

Tanggapan Komisi PBB mengenai kontroversi internasional penghapusan hukuman mati,

2007.

3

itu dapat diancam dengan hukuman mati berdasar hukum positif Indonesia, tetapi jika Belanda menolak penyerahan tersebut, maka orang tersebut akan terhindar dari hukuman mati mengingat Belanda telah menghapuskan hukuman mati. Uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat suatu kepincangan yang cukup prinsip, sebab soal hidup dan mati si pelaku kejahatan sangat berkaitan dengan masalah diserahkan atau tidak orang tersebut oleh negara yang diminta. 4 Masalah hukuman mati pun menjadi pemikiran beberapa Negara bukan hanya dalam hal sah atau tidaknya penerapannya dalam penjatuhan pidana tetapi juga berkembang terhadap penyusunan perundang-undangan dan perjanjian-perjanjian ekstradisi. Mengingat permasalahan timbul karena adanya beberapa Negara yang telah menghapus hukuman mati dan ada beberapa Negara yang masih memberlakukan hukuman mati. Permasalahan pun timbul antara Negara-negara yang masih sama-sama mempertahankan hukuman mati, sebagai contohnya antara Indonesia dan Australia yang masih mempertahankan hukuman mati. Permasalahan lain akan timbul jika tindak pidana yang dilakukan di Indonesia diancam hukuman mati, sementara di Australia tindak pidana tersebut tidak diancam hukuman mati. Apabila pelaku tindak pidana tersebut melarikan diri ke Australia dan kemudian Indonesia memintakan penyerahan sementara Australia menolak, maka ia akan terbebas dari hukuman mati, tetapi apabila Australia mengabulkan penyerahan

4

I Wayan Parthiana, op. cit. hal. 220.

4

tersebut, maka pelaku tindak pidana tersebut akan dijatuhi hukuman mati berdasar hukum nasional Indonesia. Sebagai salah satu contoh kasus adalah ketika 9 warga negara Australia ditangkap di Indonesia atas kepemilikan 8,3 kilogram heroin seharga 4 juta dolar Australia di Denpasar Bali pada tanggal 17 April 2005. Mereka menjadikan Bali sebagai tempat transit sebelum bertolak ke Australia. 4 orang ditangkap di bandara, 1 dalam pesawat dan 4 orang lagi dalam sebuah bungalow Bali. Mereka berusia amat muda antara 14 hingga 28 tahun. Masing-masing adalah Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Scott Rush, Marthin Stephens, Mathew Norman, Michael Czugaj, Si Ye Chen, Tach Duc Thanh, Nguyen dan Renae Lawrence. Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Tinggi Bali dan Mahkamah Agung mengganjar hukuman 9 orang ini secara berbeda-beda. Semula di Pengadilan Negeri 2 orang (Andrew Chan dan Myuran Sukumaran) dijatuhi hukuman mati dan 7 lainnya dijatuhi hukuman seumur hidup. Belakangan di tingkat banding dan kasasi hukuman berubah menjadi 1 orang lagi dijatuhi hukuman mati (Scott Rush), 2 tetap dihukum seumur hidup dan 4 lagi dikurangi hukumannya menjadi 20 tahun penjara. Untuk itulah Menlu Australia Stephen Smith datang ke Jakarta guna meloby pemerintah RI melalui Menlu Hasan Wirayudha untuk tidak mengeksekusi mati ketiga terpidana mati tersebut.

5

B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah ekstradisi atas kejahatan yang dijatuhi hukuman mati?

C. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Terhadap Hak Asasi Manusia Pembahasan mengenai pengertian dan konsep-konsep hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan mata rantai dokumendokumen (instrumen hak asasi manusia) yang memuatnya. Diawali dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), sebuah Deklarasi yang dirumuskan tahun 1948, dan merupakan dokumen hak asasi manusia tertulis pertama yang paling komprehensif dan dihasilkan oleh semua negara dan bangsa yang mewakili berbagai latar belakang budaya, kepercayaan, ideologi, dan orientasi politik. DUHAM 1948 merupakan akumulasi nilai dan prinsip kemanusiaan sejagat. Diawali dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kemudian DUHAM 1948, dialog mengenai hak asasi manusia terus berkembang hingga memunculkan sebuah mata rantai konsep-konsep penting dari hak asasi manusia. Setelah DUHAM kemudian pada 1966 diterima dua kovenan PBB yaitu Kovenan mengenai Hak Sipil dan Politik serta Kovenan mengenai Hak

6

Ekonomi, Sosial dan Budaya yang mulai berlaku pada 1976. Kemudian diratifikasinya beberapa konvensi hak asasi manusia antara lain: Konvensi Menentang Penyiksaan, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dirumuskan antara lain bahwa hak asasi manusia adalah universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung dan saling berhubungan. Perbedaanperbedaan di antara negara satu dan lainnya dalam pelaksanaan hak asasi manusia karena ciri khas pada masyarakatnya merupakan hal yang harus dihormati, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk melaksanakan hak asasi manusia. Pemajuan dan pelaksanaan hak asasi manusia pun harus dilaksanakan tanpa dibarengi syarat-syarat (conditionalities). Pengertian hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia karena martabatnya, dan bukan karena pemberian dari negara atau masyarakat. Terumus segi-segi kehidupan seseorang yang tidak boleh dilanggar dalam hak-hak tersebut karena ia seorang manusia. Perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Hak asasi manusia berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah hak untuk kebebasan dan persamaan dalam derajat yang diperoleh sejak lahir serta tidak dapat dicabut dari seseorang. 5

Lembar Fakta 02 Ketentuan Internasional tentang HAM oleh KOMNASHAM dengan British Council.

5

7

Sedangkan menurut Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia didefinisikan sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Pengertian hak asasi manusia mengandung tiga hak elementer yang tidak boleh dicabut dari seseorang sebagai individu, yakni hak untuk hidup, hak untuk tidak dianiaya, dan adanya kebebasan. Di samping hak ekonomi, sosial dan budaya yang berhak dimiliki setiap orang sebagai anggota masyarakat dan tidak dapat dikesampingkan bagi martabat manusia dan kebebasan dalam mengembangkan kepribadiannya. Pengaturan hak asasi manusia secara umum, antara lain terdapat dalam International Commission of Jurists and Amnesty International, Universal Declaration of Human Rights 1948 dan International Covenant of Civil and Political Rights 1966 dan UU Nomor 39 Tahun 1999. Jenis pelanggaran hak asasi manusia terbagi menjadi 2 macam, yaitu pelanggaran primer berupa genocide, pembunuhan dengan segala cara dan pemerkosaan dan pelanggaran sekunder yaitu semua tindakan yang melanggar International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic, Social and Culture Rights.6

http://www.ramliani.blogspot.com. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Hak Asasi Manusia. Diakses tanggal 5 Desember 2008.

6

8

Prinsip-prinsip hak asasi manusia disebutkan dalam The International Covenant of Civil and Political Rights 1966 (ICCPR) 1966 artikel 6 (10) yang menegaskan bahwa “every human being has the right to life and no one shall be arbitralily the pride of his life.” Tidak boleh berlaku sewenangwenang terhadap hak hidupnya ini.

2. Tinjauan Terhadap Hukuman Mati Hukuman mati adalah merupakan jenis hukuman yang paling berat dibandingkan dengan jenis-jenis hukuman lainnya yang dikenal di dalam pelbagai sistem hukum pidana Negara-negara di dunia. Hal ini disebabkan hukuman mati merupakan pencabutan nyawa si terhukum untuk selamalamanya. Hukuman mati telah dikenal dan pernah dianut di dalam pelbagai sistem hukum baik dalam sistem hukum masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. 7 Tujuan dari hukuman mati adalah mencegah

perbuatan jahat dan merugikan umat manusia di muka bumi ini dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Hukuman mati diatur dalam Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik termuat dalam Pasal 6 yang memuat tentang Hak hidup. Pasal 6 ayat 1 ini memuat ketentuan yang sangat penting berkaitan dengan hak hidup

7

I Wayan Parthiana, Hukum Pidana……, op. cit. hal. 219.

9

serta hukuman mati. 8 Pasal 4 ayat 2 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga memuat ketentuan larangan adanya pengurangan terhadap beberapa hak, salah satunya adalah hak hidup. Jaminan perlindungan terhadap hak hidup dikuatkan kembali dalam Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang ditujukan untuk Penghapusan Hukuman Mati (Second Optional Protocol on International Covenant on Civil and Political Rights Regarding in Elimination of Death Penalty). Negara yang menjadi peserta protokol ini harus menghapuskan hukuman mati dalam jurisdiksinya karena hukuman mati ini dilarang. Seseorang yang dicabut hak hidupnya, maka hidupnya berakhir dan berakhir pula ia sebagai manusia.9 Menurut Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 pun memuat tentang adanya hak hidup. Hukuman mati itu sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, beberapa jenis hukuman mati yang pernah diterapkan di beberapa Negara adalah hukuman pancung dengan guillotine, suntik euthanasia, kursi listrik dan hukuman tembak. 3. Negara, Kedaulatan Negara dan Yurisdiksi Negara Negara adalah suatu subjek hukum internasional di mana dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo mengenai Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Negara
Pasal 6 ayat 1 Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik: Setiap orang mempunyai hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun boleh dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Pasal ini ditambah lagi dengan ayat 6 : Tidak satupun dalam pasal ini yang dapat digunakan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara Peserta Kovenan ini. 9 Suryadi Rajab, Dasar-Dasar……., op. cit. hal. 63-64.
8

10

mengemukakan karakteristik negara yaitu bahwa Negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat, yaitu penduduk yang tetap, wilayah tertentu, adanya pemerintah, dan kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan Negara lain. Kedaulatan Negara adalah kedaulatan di mana semua Negara memiliki kewenangan penuh tanpa adanya intervensi dari Negara manapun dalam melakukan penegakan hukum tuntas terhadap semua pelaku kejahatan tindak pidana baik yang dilakukan oleh warga negaranya maupun warga Negara asing dengan menggunakan hukum pidana nasional baik materiil maupun formil, termasuk untuk menerapkan hukuman mati terhadap suatu kejahatan yang terjadi di wilayahnya. 10 Berdasarkan kedaulatannya itu, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan ataupun kewenangan Negara untuk mengatur masalah intern maupun eksternnya. Dengan kata lain, dari kedaulatannya itulah diturunkan atau lahir jurisdiksi Negara. Dengan hak, kekuasaan dan kewenangan atau dengan jurisdiksi tersebut, suatu Negara dapat mengatur secara lebih rinci dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya, sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan dari Negara itu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hanyalah Negara berdaulat yang dapat memiliki jurisdiksi menurut hukum

internasional.11

10 11

Abdussalam,S.Hukum Pidana Internasional.Jakarta.2006.hal 97. I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Bandung. 1990. hal 295.

11

Yang dimaksud dengan jurisdiksi Negara adalah praktik pelaksanaan jurisdiksi oleh Negara-negara terhadap orang, harta benda atau tindakantindakan atau peristiwa-peristiwa berbeda-beda di setiap Negara. Jurisdiksi juga mengandung beberapa prinsip seperti prinsip jurisdiksi teritorial, prinsip nasionalitas, jurisdiksi berdasar prinsip perlindungan dan jurisdiksi berdasar prinsip universal. 12 Secara garis besar prinsip-prinsip jurisdiksi Negara adalah sebagai berikut :13 a. Prinsip Jurisdiksi Teritorial Menurut prinsip jurisdiksi teritorial, Negara mempunyai jurisdiksi terhadap semua persoalan atau kejadian di dalam wilayahnya. Prinsip ini adalah prinsip yang paling penting dan mapan dalam hukum internasional. Dalam prinsip jurisdiksi teritorial mengenal suatu pengecualian terhadap objek-objek tertentu yang berada atau terjadi di dalam wilayah suatu Negara tetapi tidak tunduk pada jurisdiksi teritorial Negara yang bersangkutan.

b. Prinsip Personal (Nasionalitas) Prinsip jurisdiksi personal adalah jurisdiksi suatu Negara untuk menentukan orang atau pribadi di bawah kekuasaan hukum nasionalnya, dapat
Starke, J.G, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta. 2006.hal 269. Huala Adolf, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, PT Grafindo Persada. Jakarta, 2002, hal. 182.
13 12

12

berdasarkan pada kewarganegaraan. Berbeda dengan jurisdiksi atas wilayah, jurisdiksi ini bergantung pada kualitas orang yang terlibat dalam peristiwa hukum. Kualitas ini dapat membenarkan suatu Negara atau Negara-negara menjalankan jurisdiksi apabila orang itu berada dalam kekuasaan Negara, dan proses peradilan dapat dilaksanakan terhadapnya. Jurisdiksi terhadap individu terbagi atas dua prinsip yaitu, prinsip nasional aktif dan nasional pasif. Nasional aktif adalah di mana Negara dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap warga negaranya dan nasional pasif adalah prinsip yang membenarkan Negara untuk menjalankan jurisdiksi apabila seorang warga negaranya menderita kerugian. c. Prinsip Perlindungan Berdasarkan prinsip jurisdiksi perlindungan, suatu Negara dapat melaksanakan jurisdiksi terhadap warga Negara asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, integritas dan kemerdekaan Negara. Kejahatan yang dapat mengancam kepentingan Negara, misalnya saja, berkomplot untuk

menggulingkan pemerintah, pemalsuan uang dan spionase.

d. Prinsip Jurisdiksi Universal Menurut prinsip ini, setiap Negara mempunyai jurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang mengancam masyarakat internasional. Jurisdiksi ini lahir tanpa 13

melihat di mana kejahatan dilakukan atau warga Negara yang melakukan. Dengan kata lain jurisdiksi universal dapat dirumuskan sebagai jurisdiksi suatu Negara berdasarkan hukum internasional atas suatu peristiwa hukum yang melibatkan siapa saja, dimana saja dan kapan saja yang menyangkut kepentingan dan rasa keadilan semua umat manusia.

4. Tinjauan Umum Terhadap Ekstradisi Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu Negara kepada Negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangkakan atau di pidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah Negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah Negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya. 14 United Nations dalam convention against corruption 0n 9-11 December 2003 in Merida, Mexico and New York, memberi pengertian extradition is present in the territory of the requested state party, provided that the offence for which extradition is sought is punishable under the domestic law of both the requesting state party and the requested state party.15 Di dalam ekstradisi juga terdapat beberapa asas-asas pokok ekstradisi seperti asas kejahatan ganda adalah dimana kejahatan yang dijadikan sebagai

Pasal 1 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi, tanggal 18 Januari 1979, halaman 2. 15 United Nations. Convention Against Corruption, New York : United Nations, 9-11 December 2003, halaman 21.

14

14

alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, haruslah merupakan kejahatan baik menurut hukum Negara-peminta maupun hukum Negaradiminta. Asas kekhususan adalah apabila orang yang diminta telah diserahkan, Negara-peminta hanya boleh mengadili dan atau menghukum orang yang diminta, hanyalah berdasarkan pada kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisinya. Jadi dia tidak boleh diadili dan atau dihukum atas kejahatan lain, selain daripada kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisinya. Asas nebis in idem adalah jika kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, ternyata sudah diadili dan atau dijatuhi hukuman yang telah memiliki kekuatan mengikat yang pasti, maka permintaan Negara-peminta harus ditolak oleh Negara-diminta. Asas dilarang menyerahkan orang yang melakukan kejahatan politik adalah jika Negara-diminta berpendapat bahwa kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi oleh Negara-peminta adalah tergolong sebagai kejahatan politik, maka Negara-diminta harus menolak permintaan tersebut. 16

16

I Wayan Parthiana. Hukum Pidana….., op. cit. hal 130.

15

D. Tujuan Penelitian 1. Ingin mengetahui tentang pengaturan hukuman mati menurut hak asasi manusia. 2. Ingin mengetahui tentang mekanisme dan penyelesaian terhadap ekstradisi yang diancam dengan hukuman mati dalam Kasus Bali Nine tahun 2005.

E. Kegunaan Penelitian a. Kegunaan Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum Internasional khususnya dalam bidang Hukum Pidana Internasional dan di bidang ekstradisi.

b. Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan bagi mereka yang bergerak dalam bidang hukum.

F. Metode Penelitian 1. Metode Pendekatan Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan secara normatif yaitu pendekatan dengan konsep legis positivistis. Konsep ini memandang 16

hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang. Selain itu konsep ini juga melihat hukum sebagai sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan nyata di mana hukum dikonstruksikan sebagai pencerminan dari kehidupan masyarakat itu sendiri.

2. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu dengan menggambarkan secara jelas objek yang menjadi permasalahan dan hasil gambaran objek tersebut.

3. Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan di Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

4. Sumber Data Berupa data sekunder yang terdiri dari : a. Bahan hukum primer : konvensi-konvensi tentang HAM yaitu International Commission of Jurists and Amnesty International, 17

Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 dan International Covenant of Civil and Political Rights tahun 1966 dan UndangUndang Ekstradisi Nasional Indonesia Nomor 1 Tahun 1979. b. Bahan hukum sekunder : buku-buku, literatur baik tentang hukum internasional maupun buku-buku umum yang mendukung penelitian ini. c. Bahan hukum tertier : kamus besar bahasa Inggris-Indonesia dan

Ensiklopedia Hukum Internasional dan internet.

5. Metode Pengumpulan Data Data diperoleh dengan melakukan inventarisasi dan studi kepustakaan terhadap data sekunder berupa data-data dari internet serta buku-buku literatur yang kemudian dianalisis berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian ini.

6. Metode Penyajian Data Data yang diperoleh akan disajikan secara sistematis dan terperinci sehingga dapat menggambarkan secara jelas pokok penelitian secara utuh dan menyeluruh. 18

7. Metode Analisis Data Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif dan diterapkan dalam suatu kasus berdasarkan teori yang ada dalam ajaran hukum internasional dalam arti yang luas sehingga tetap berdasar pada kaidah hukum yang ada di berbagai Negara dalam melakukan penjabaran dan pembahasan terhadap hasil penelitian.

19

20


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:2745
posted:1/13/2010
language:Indonesian
pages:20
Description: Skripsi mengenai Hukum internasional