Saatnya Mengganti Sistem Ekonomi Ribâ dengan Sistem Ekonomi by mohmujibzunari

VIEWS: 193 PAGES: 10

									Saatnya Mengganti Sistem Ekonomi Ribâ dengan Sistem Ekonomi Islam
Oleh : Moh. Mujib Zunun @lmisri Stainta 2007 “Sungguh akan datang pada manusia suatu masa (tatkala) tiada seorangpun diantara mereka yang tidak akan memakan (harta) ribâ. Siapa saja yang (berusaha) tidak memakannya, maka ia tetap terkena debu (ribâ)nya.” [HR. Ibnu Majah]. Pendahuluan Dalam kehidupan sekarang, baik dalam taraf individu maupun taraf negara, kita dihadapkan kondisi yang serba sulit untuk melepaskan diri dari ribâ. Baik itu ribâ yang pelaksanaannya masih sederhana seperti halnya ribâ yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah seperti ribâ nasiah, ribâ fadhl, ribâ qordh, ribâ yadd atau pun jenis ribâ yang sudah berkembang seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi manusia seperti seperti bunga tabungan bank, deposito, asuransi, transaksi obligasi, penundaan dalam transaksi valas, bunga kartu kredit yang melewati jatuh tempo pembayaran, dan lain-lain, walaupun nama dan ragamnya berbeda-beda namun tetap saja tergolong ribâ yang di definisikan As-syar’î. Berbagai ragam riba berkembang, yang kita perlu berhati-hati agar tidak terjebak di dalamnya, semuanya muncul akibat diterapkan sistem ekonomi kapitalis dan akibat dari tidak diterapkannya syariat Islam yang menjamin dan menjaga kehidupan kaum muslimin dan umat lainnya. ”Ribâ itu mempunyai 73 macam. Sedangkan dosa yang paling ringan (dari berbagai jenis ribâ itu) adalah seperti seseorang yang menikahi (baca: menzinahi) ibu kandungnya sendiri.” [HR. Ibnu Majah]. Ar-Ribâ Kata ar-ribâ secara etimologis/bahasa (al-ma’nâ al-lughawi) bermakna “pertambahan” atau “peningkatan”. Sementara secara tradisional/konvensional (alma’nâ al-urf) kata ar-ribâ bermakna pertambahan yang ditetapkan sebagai kompensasi penangguhan utang. Secara syar’î (al-ma’nâ as-syar’î) telah memberikan definisi tersendiri bagi kata ar-ribâ, yakni pertambahan dalam muamalah tertentu secara bathil yang tidak termasuk sebagai muamallah jual beli. Maksud pertambahan pada muamallah tertentu secara bathil adalah pertambahan pada transaksi pertukaran/jual beli secara barter atau pun transaksi pinjam meminjam, baik yang disebabkan oleh kelebihan dalam pertukaran dua harta yang sejenis tertentu1 di tempat pertukaran (majlis at-tabâdul), seperti yang terjadi dalam ribâ al-fadhl,
Harta sejenis tertentu di batasi pada enam jenis barang yaitu emas, perak, gandum, sya’ir, kurma, dan garam. Batasan ini merujuk kepada dalil: Dari ‘Ubadah bin Shamit ra, ia berkata: Nabi Saw bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama, seimbang, dan kontan. Dan jika berbeda jenis barangnya, maka perjual belikanlah sesuai cara yang kalian suka apabila dilakukan secara kontan.” [HR. Muslim].
1

1

ataupun disebabkan oleh kelebihan tenggang waktu (al-ajal), sebagaimana yang terjadi dalam ribâ an-nasî’ah aw at-ta’khîr. Dengan demikian, keberadaan makna syar’î mengalihkan makna ar- ribâ dari makna bahasa maupun makna konvensional semata sebagai pertambahan menjadi makna ribâ yang semisal ribâ al-fadhl atau pun yang semisal ribâ an-nasî’ah aw at-ta’khîr. Definisi syar’î ini mencakup segala jenis ribâ, baik ribâ seperti yang pernah ada dalam jaman jahiliyah maupun ribâ di zaman sekarang.

Jenis-Jenis ar-Ribâ Secara umum syar’î membagi ribâ menjadi dua jenis, yakni ribâ al-fadhl dan ribâ annasî’ah. Pertama, Ribâ al-fadhl, yaitu ribâ yang berupa tambahan pada transaksi pertukaran/jual beli dua harta yang sejenis tertentu di tempat pertukaran (dilakukan secara kontan). Contohnya adalah pertukaran satu kilogram kurma kualitas tinggi dengan dua kilogram kurma kualitas rendah meskipun dilakukan secara kontan. Pertukaran ini dilarang oleh nash syar’î, sebab nash mensyaratkan pertukaran sama timbangan dalam barter untuk barang-barang tertentu, meskipun berbeda kualitas atau jenisnya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, ra., ia berkata: Rasulullah mempekerjakan seorang laki-laki di Khaibar, kemudian datang kepada Rasul dengan membawa kurma janib, lalu Rasul bertanya kepada kepadanya: “Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?” Abu Hurairah menjawab: “Tidak, Demi Allah Ya Rasulullah, kami memperoleh satu sha’ kurma ini dengan menyerahkan dua sha’ kurma yang kami miliki atau dua sha’ dengan tiga sha’.” Rasulullah Saw berkata: “Jangan kalian lakukan yang demikian, juallah kurma dengan dirham, kemudian beli kurma dengan dirham tersebut.” Ribâ al-fadhl pada harta sejenis hanya dibatasi pada enam jenis harta yaitu emas, perak, gandum, sya’ir, kurma, dan garam. Batasan ini merujuk kepada dalil: Dari ‘Ubadah bin Shamit ra, ia berkata: Nabi Saw bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama, seimbang, dan kontan. Dan jika berbeda jenis barangnya, maka perjual belikanlah sesuai cara yang kalian suka apabila dilakukan secara kontan.” [HR. Muslim]. Imam an-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya al-Majmu’: Selain emas, perak, yang dimakan dan yang diminum tidak diharamkan ribâ (pertambahan), boleh menjualnya dengan berlebih dan bertempo dan boleh berpisah sebelum serah terima —salah satu barang terlambat diserahkan sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash, ia mengatakan bahwa: “Rasulullah menyuruhku untuk mempersiapkan pasukan tentara, lalu saya membutuhkan seekor unta dewasa, kemudian belia menyuruhku untuk datang ke tempat unta shadaqah maka saya mengambil dua ekor unta muda.”2
Ahmad Ad-Da’ur, M., Bantahan Atas Kebohongan-kebohongan Seputar Hukum Ribâ dan Bunga Bank, Al Azhar Press, 2004, halaman 184-185
2

2

Dan dari Jabir ra. bahwa Nabi Saw membeli seorang budak dengan dua orang budak hitam [HR. Muslim]. Contoh lain ribâ al-fadhl yang sering terjadi saat ini adalah pertambahan pada pertukaran mata uang sejenis dengan nilai yang berbeda, misal pertukaran selembar uang sepuluh ribu rupiah ditukar dengan recehan seribu rupiah sebanyak sembilan lembar (nilai sepuluh ribu diganti dengan sembilan ribu). Meskipun uang kartal yang beredar sekarang tidak termasuk dalam batasan jenis harta ribâ al-fadhl, uang kartal tersebut merupakan alat tukar pokok yang memiliki wewenang tersendiri menggantikan posisi emas dan perak sebagai mata uang.3 Kedua, ribâ an-nasî’ah, yaitu ribâ yang berupa tambahan yang disebutkan menjadi imbalan penundaan pembayaran pada pinjam meminjam. Contohnya adalah peminjaman satu kuintal gandum pada musim paceklik dibayar dengan tiga kuintal gandum pada masa subur. Kelebihan dua kuintal tersebut semata-mata sebagai ganti dari penundaan pembayaran, karena itu disebut sebagai ribâ an-nasî’ah. Jadi ribâ annasî’ah adalah tambahan yang muncul dari pinjam meminjam akibat pemberian tempo pembayaran. Istilah ribâ qardh yang sering dipakai masyarakat dimaksudkan pengkhususan dari ribâ an-nasî’ah, yakni pertambahan pinjam-meminjam untuk komoditas uang. Ribâ dalam aktivitas ini lebih dikenal masyarakat sebagai bunga pinjaman atau pun interest. Istilah ribâ jahiliyah[/] lebih dimaksudkan untuk aktifitas ribâ bunga-berbunga, yang sebenarnya fakta [i]ribâ jahiliyah ini juga termasuk kategori ribâ an-nasî’ah. Contohnya peminjaman uang sampai tempo tertentu, namun dengan imbalan tambahan yang telah ditentukan. Apabila telah sampai jatuh tempo pembayaran sementara penghutang tidak bisa melunasinya, maka pihak yang memberikan pinjaman akan menambah bunga hutang sebagai imbalan tempo waktu yang berikutnya dan begitu seterusnya berulang kali, sehingga hutang yang tadinya sedikit menjadi berlipat-lipat. Pertambahan pertukaran barang sejenis dilarang (ribâ al-fadhl) untuk enam jenis harta yang ditetapkan oleh syar’î (emas, perak, gandum, sya’ir, kurma, dan garam) dan diperbolehkan untuk harta diluar batasan tersebut secara kontan. Sementara pertukaran/barter antara barang yang tidak sejenis boleh dilakukan dengan jumlah yang berbeda asal dilakukan secara kontan juga, contohnya lima gram emas ditukar dengan sepuluh kilogram beras, 1 set pakaian dengan seperangkat elektronik, 1 dinar emas dengan 12 dirham perak, uang Rp. 9000,00 dengan uang 1US $ yang semua akad pertukaran tersebut dilakukan secara kontan (barang diserahkan pada saat terjadi akad pertukaran). Pertambahan kuantitas pada pertukaran barang tidak sejenis yang

Lihat perbedaan fulus dengan uang, Ahmad Ad-Da’ur, M., Bantahan Atas Kebohongankebohongan Seputar Hukum Ribâ dan Bunga Bank, Al Azhar Press, 2004, halaman 193-196. Juga lihat Al-Fatawa, Ibnu Taimiyyah, juz: 29, halaman 468-482.

3

3

dilakukan secara tidak kontan/bertempo dikenal sebagai ribâ al-yadd.4 Penjelasan ribâ al-yadd adalah hadits yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid: “Ribâ itu tiada lain adalah penundaan waktu.” Dan di riwayat lain: “Tidak ada ribâ selama tunai.” Dan digabungkan dengan penjelasan dari HR. Muslim dari Ubadah bin Shamit ra., pada bagian akhir hadits tersebut bahwa jika berbeda jenis barangnya boleh diperjual belikan asalkan tunai. Dari ‘Ubadah bin Shamit ra, ia berkata : Nabi Saw bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama, seimbang, dan kontan. Dan jika berbeda jenis barangnya, maka perjual belikanlah sesuai cara yang kalian suka apabila dilakukan secara kontan.” Demikianlah istilah umum ribâ qardh, ribâ jahiliyah, dan ribâ al-yadd adalah jenisjenis pengembangan dari definisi ribâ al-fadhl dan ribâ an-nasî’ah yang dilarang oleh Asy-syar’î. Riba di zaman modern ini telah menjelma dalam berbagai bentuk terutama dari golongan ribâ an-nasî’ah seperti transaksi valas tidak tunai, bunga kartu kredit melebihi tempo pembayaran, transaksi leasing, bunga deposito, bunga tabungan, asuransi, penundaan dalam transaksi valas, dan lain-lain. Beberapa orang menyebutkan bahwa bunga yang diperoleh dari transaksi keuangan dan perbankan bukanlah riba mengingat adanya inflasi/penurunan nilai mata uang yang dipergunakan, yakni uang sekarang lebih berharga daripada uang pada masa yang akan datang. Sebenarnya pendapat tersebut tidaklah tepat karena permasalahan inflasi dimunculkan karena system uang yang dipakai adalah system uang kertas inkonvertibel (tidak distandarkan kepada emas) dan penggunaan sistem mata uang flat yang standar nilainya disesuaikan dengan mekanisme pasar atas mata uang lain. Sementara, riba adalah pembahasan hukum tersendiri untuk objek pertambahan harta dari transaksi yang bathil. Dalih tersebut sudah diisyaratkan oleh Rasulullah akan muncul sekelompok manusia yang menghalalkan ribâ dengan dalih “bisnis”. Rasulullah bersabda: “Akan datang suatu saat nanti kepada umat ini tatkala orang-orang menghalalkan ribâ dengan dalih bisnis.” [HR. Ibnu Bathah dari Al-Auza’i]. Bencana Akibat Diterapkannya ar-Ribâ dalam Kehidupan Sehari-Hari Menurut Syaikh an-Nabhani, orang yang melakukan riba, keuntungan yang dia peroleh memiliki sifat mengeksploitasi tenaga orang lain sehingga tanpa bekerja sedikitpun keuntungan tersebut dia peroleh. Selain itu, keuntungan tersebut diperoleh secara pasti (tidak ada peluang mengalami kerugian perdagangan) karena sudah menjadi aqad dalam transaksinya.5
Lihat, Ahmad Ad-Da’ur, M., Bantahan Atas Kebohongan-kebohongan Seputar Hukum Ribâ dan Bunga Bank, Al Azhar Press, 2004, halaman 62. 5 Taqyuddin An-Nabhani (2000), Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persfektif Islam, Risalah Gusti, Surabaya, halaman 201.
4

4

Riba dihidupkan oleh masyarakat dengan memberikan pinjaman kepada pihak lainnya dengan mengenakan bunga. Biasanya para peminjam adalah orang-orang kecil seperti para petani, pedagang kecil, nelayan, sedangkan para pemberi pinjaman kebanyakan para juragan kaya. Ketika pasar riil mengalami ketidakstabilan harga, para pemodal/juragan selalu aman mempertahankan keuntungannya sementara para petani kecil selalu menanggung resiko kerugian. Pada saat yang sama, riba pun keberadaannya dilegitimasi oleh negara. Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengatur kebijakan moneter dan kebijakan yang memperngaruhi sektor riil menjadikan riba/bunga yang dikenal sebagai suku bunga Serifikat Bank Indonesia, suku bunga SBI, sebagai instrument pengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, penjaga inflasi dan stabilitas kurs rupiah di sektor moneter. Kebijakan penentuan suku bunga SBI sangat berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi yang sedang dijalankan, contohnya ketika kurs rupiah melemah atas dolar, maka pemerintah berusaha mendongkrak nilai mata uang rupiah dengan cara menarik sejumlah rupiah yang beredar di pasaran dengan cara memberikan iming-iming kenaikan suku bunga SBI dengan harapan masyarakat akan memasukkan uang-uang mereka ke bank untuk mendapatkan keuntungan bunga yang tinggi. Dunia usaha menjadi jadi lesu. Orang lebih suka menyimpan uang di bank dengan bunga tinggi ketimbang menginvestasikannya di sektor usaha riil, karena di sektor riil terdapat resiko rugi. Dengan demikian lapangan kerja berkurang, gelombang PHK terjadi, dan semakin banyaklah angkatan kerja yang tidak tertampung. Dalam keadaan ini yang paling terpukul adalah masyarakat kelas bawah. Kenaikan suku bunga pinjaman otomatis akan menaikkan suku bunga kredit, sehingga para pengusaha yang mengambil kredit di bank —terutama dalam jumlah besar, seperti pengusaha sektor properti— akan menjadi pihak yang pertama kali terpukul dan diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain yang gulung tikar karena tak mampu membayar kredit hutang beserta bunganya ke bank, sehingga terjadilah gelombang PHK. Lagi-lagi yang paling terpukul adalah masyarakat kelas bawah. Kalaupun ada bidang usaha yang masih mampu bertahan saat suku bunga kredit tinggi, maka kenaikan pembayaran bunga kredit akan dikejar dengan cara menaikkan harga jual produksinya. Terjadilah High Cost Economy harga barang-barang menjadi mahal sementara pendapatan rakyat tidak bertambah. Lagi-lagi yang paling menderita akibat inflasi ini adalah masyarakat kelas bawah. Sehingga jelaslah bahwa kebijakan ekonomi ribawi yang diterapkan negara akan selalu menguntungkan para pemodal/juragan, sementara masyarakat kelas bawah akan terus dan semakin menderita. Dalam perekonomian yang lesu akibat suku bunga tinggi, bank-bank ternyata tidak menyalurkan dana yang disimpannya ke masyarakat, karena takut mengalami kredit macet apalagi dengan tingkat suku bunga yang masih tinggi. Bank-bank tersebut justru menanamkan dananya pada aktivitas bunga yang tidak berhubungan sama sekali dengan sektor produksi. Mereka lebih senang mendepositokan ke bank lain,

5

membungakan uang di pasar uang antar bank, jual beli surat berharga seperti obligasi, commercial paper serta transaksi derivatif lainnya, dan yang terbanyak dengan membungakannya pada SBI. Hal ini membuat geram Memperindag Rini Suwandi dengan mengirimkan surat kepada BI karena dana masyarakat yang dikelola bank 90 persen (meminjam istilah Hilmi) “menari-nari” di Bank Indonesia.6 Di tingkat negara riba pun mewabah, hal ini merupakan kewajaran karena ide kapitalisme telah menjadi ide yang mengglobal di dunia, sehingga menjadikan negara yang bermodal besar/juragan selalu diuntungkan sementara negara-negara miskin — notabene negara dunia ketiga yang mayoritas adalah negri muslim— akan selalu menderita akibat belitan bunga hutang. Hampir seluruh negara di dunia melakukan utang-piutang baik terhadap negara lainnya maupun dengan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia (World Bank), IMF dan ADB dengan tingkat bunga tertentu dan syarat yang memberatkan (zhalim). Contoh persyaratan dalam hutang adalah negara-negara itu akan melakukan pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh perusahaan yang ditunjuk oleh pemberi pinjaman, sehingga sebagian besar dari hutang itu akan kembali kepada pemberi pinjaman. Contoh lainnya adalah persyaratan yang diberikan IMF kepada negeri-negeri penghutang, diharuskan negeri tersebut menurunkan nilai mata uang, mengurangi subsidi, meningkatkan pajak, menswastanisasi perusahaan negara, menarik investor asing, dan sebagainya. Syarat tersebut dimaksudkan agar pihak yang memberi pinjaman dapat selalu mengontrol perekonomian negara penerima pinjaman dan juga memperkuat ketergantungan pihak penerima pinjaman terhadap pemberi pinjaman (menambah kucuran dana hutang atau pun memperpanjang jatuh tempo pembayaran yang berarti memperbesar bunga hutang). Sistem pinjaman ribawi akan menggandakan bunga hutang berlipat-lipat dalam jangka waktu tertentu melebihi pokok hutang, sebagai contohnya adalah Brazil, ia mempunyai hutang pokok sebesar 39 milyar dolar AS, ditambah bunga yang besarnya 120 milyar dolar AS.7 Hingga akhirnya beban hutang menjadi tidak rasional terhadap APBN sebuah negara, contohnya terdapat 33 negara Afrika berhutang sebesar 127 milyar dolar AS, yang pembayaran hutang tersebut menghabiskan 76 % produk nasionalnya setiap tahun. Sementara pendapatan per kapitanya —karena adanya hutang di 33 negara tersebut— besarnya hanya 218 dolar AS/tahun.8 Indonesia selama tahun 1996-2000 total utang luar negeri Indonesia yang dibayar kepada kreditur luar negeri adalah US $ 128,748 miliar. Dari jumlah tersebut, beban bunga yang dibayar Indonesia sebesar US $ 38,025 miliar atau 29,53 persen. Jika dirupiahkan dengan kurs Rp. 9000/$, maka beban bunga hutang yang dibayarkan Indonesia setara dengan Rp. 342,225 trilyun, nilai bunga hutang ini lebih besar dari rencana penerimaan RAPBN 2003 sebesar Rp
Hidayatullah Muttaqin, Saatnya Menggusur Riba dari Percaturan Ekonomi Indonesia, PEI online www.e-syariah.net 18 juni 2005 7 Hizbut Tahrir , Sebab-Sebab Kegoncangan Pasar Modal Menurut Hukum Islam, Pustaka Thariqul ‘Izzah, 1998, halaman 10 8 Hizbut Tahrir , Sebab-Sebab Kegoncangan Pasar Modal Menurut Hukum Islam, Pustaka Thariqul ‘Izzah, 1998, halaman 10
6

6

327,834 trilyun yang disampaikan presiden pada pidato kenegaraannya bulan Agustus 2002.9 Untuk menutupi kebutuhan ini, rakyat harus berkorban membayar pajak karena memang sektor penerimaan negara terbesar adalah dari sektor pajak, lagi-lagi rakyat yang terpukul akibat jebakan hutang ribawi. Dalam RAPBN 2003, pemerintah menganggarkan Rp 80,89 trilyun untuk membayar bunga utang dalam negeri dan luar negeri atau memakan porsi 43,4 persen dari belanja rutin. Bandingkan anggaran bunga utang ini dengan anggaran pendidikan yang hanya berjumlah Rp 13,6 trilyun. Akibat beban bunga ini, RAPBN 2003 mengalami defisit yang cukup besar yaitu Rp 26,263 trilyun. Defisit ini oleh pemerintah sebagaimana biasanya berusaha ditutupi dengan privatisasi BUMN, penjualan aset-aset yang ditangani BPPN, penghapusan subsidi untuk rakyat dan meningkatkan penerimaan dari pajak. Tentu saja kebijakan ini akan kembali semakin memberatkan rakyat. Jelas APBN ini menggambarkan keuangan negara tidak rasional.10 Sehingga yang dilakukan negara-negara kapitalis adalah membuat hutang raksasa, yang sebagian besar dari hutang tersebut akan kembali kepada mereka, sementara negeri itu akan mendapat beban utang dengan bunga yang besar, sehingga mudah untuk dikontrol kebijakan-kebijakan perekonomian dan politiknya oleh negara kapitalis dan ujung-ujungnya rakyat negeri tersebut yang akan menderita sementara hutang biasanya untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang kemanfaatannya hanya dinikmati sebagian kecil dari rakyat saja. Larangan Pengembangan Harta Melalui Aktifitas ar-Ribâ Demikianlah kerusakan ekonomi akibat penerapan ekonomi ribawi baik di sektor informal maupun sektor formal, padahal telah jelas dan tegas As-syar’î melarang aktifitas ribâ. Ayat final yang melarang aktivitas ribâ di dalam al-Qur’an adalah: ”Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) ribâ jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa ribâ) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan ribâ), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (Qs. al-Baqarah [2]: 278-279). Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw berkata, “Pada malam perjalanan mi’raj, aku melihat orang-orang yang perut mereka seperti rumah, di dalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya kepada Jibril siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan ribâ.” Turunnya ayat tersebut sebagai ayat terakhir tentang riba telahmengharamkan ribâ secara menyeluruh. Tidak lagi membedakan banyak maupun sedikit. Juga, telah dijelaskan bahwasannya ribâ telah diharamkan dalam segala bentuknya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai keharamannya. Sebab, hal
Hidayatullah Muttaqin, Saatnya Menggusur Riba dari Percaturan Ekonomi Indonesia, PEI online www.e-syariah.net 18/06/2005 10 ibid
9

7

ini telah ditetapkan berdasarkan Kitab Allah, Sunnah Rasul dan Ijma’ sahabat, termasuk madzhab yang empat.11 Kemudian siapa sajakah yang terkena dosa riba sehingga mereka mendapatkan ancaman dari Allah? Dalam hadits riwayat Muslim, Jabir berkata bahwa Rasulullah Saw mengutuk orang yang menerima ribâ, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama.” [HR. Muslim]. Penutup Telah nyata kerusakan akibat penerapan ekonomi berbasis ribawi, dan islam pun telah mengecam keras para pelakunya. Namun pertanyaannya adalah apakah sistem ekonomi islam memiliki mekanisme perekonomian modern, seperti keberadaan suatu badan yang bisa menggantikan lembaga keuangan kapitalis, sehingga sistem islam benar-benar mampu menggusur perekonomian kapitalis? Paradigma tentang sistem ekonomi islam harus dibangun dengan cara menemukan akar permasalahan sistem ekonomi yang berlaku saat ini, sehingga tampak bahwa permasalahan tentang perbankan, bursa saham, penjualan obligasi, transaksi valas tenggat waktu, asuransi, dan lain-lain, memang hanya akan muncul dari sistem ekonomi kapitalis dan tidak akan pernah muncul dalam sistem ekonomi Islam. Hutang-piutang yang dilakukan masyarakat pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan maupun untuk mengembangkan usaha atau lebih dikenal sebagai hutang konsumtif dan hutang produktif. Untuk konteks kebutuhan dana konsumtif, yakni untuk menyambung hidup, sistem islam telah memenuhinya dengan jaminan hidup bagi tiap anggota masyarakat baik muslim ataupun kafir. Sementara untuk kebutuhan dana produktif misalnya untuk membuka usaha atau pun mengelola pertanian, islam telah menetapkan aturan tentang konsep perserikatan atau pun melalui aturan peminjaman tanpa ribâ. Ibnu Hibban meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Tidak seorang muslim pun yang meminjami muslim yang lain dengan pinjaman sebanyak dua kali, kecuali seperti shadaqah sekali.” Dalam hal ini, islam menetapkan bahwa status hukum meminjami adalah sunnah, sehingga pada sistem yang islami kaum muslim secara individu akan saling berlomba-lomba mendapat kebaikan amalan sunnah. Dan secara institusi/lembaga, baitul mal sajalah yang akan bertindak untuk memberi dana konsumtif untuk orangorang lemah (seperti ahlul suffah, orang-orang tua, janda tanpa wali, orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan sebagainya) dan baitul mal sajalah yang akan meminjami dana produktif tanpa riba bagi siapa saja yang ingin mengembangkan usahanya. Umar bin Khatab telah menyuplai para petani di Irak dari harta baitul mal untuk mengolah tanah mereka. Hukum syara’ menyatakan, bahwa para petani bisa

11

M.Harun al-Rasyid Ramadhana, Ribâ Dalam Pandangan Islam, www.hayatulislam.net,

14/10/2003

8

diambilkan harta dari baitul mal, yang memungkinkan mereka untuk mengolah tanahtanah mereka hingga tanah tersebut mengeluarkan hasilnya.12 Dari Imam Abu Yusuf: “Orang yang lemah hendaknya diberi pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya dari baitul mâl, agar ia bisa mengolahnya.” Pun baitul mal akan memberikan pinjaman kepada orang-orang yang melakukan kegiatan usaha-usaha pribadi yang usaha/bisnis tersebut dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya para petani kaya dan pengusaha kaya tidak akan diberi sepeser pun dalam rangka meningkatkan penghasilan mereka. Mereka dipersilahkan untuk melakukan akad-akad syirkah dengan muslim lainnya. Dengan demikian, riba memang tidak akan pernah terjadi dalam sistem kehidupan islam yang kaffah. Penerapan ekonomi islam non ribawi terkait dengan kebijakan politik ekonomi islam dan berarti terkait dengan sistem-sistem lainnya, oleh sebab itu sistem yang ada saat ini harus diganti secara menyeluruh agar sesuai dengan islam. Ketika sistem islam diterapkan, maka masyarakat tidak akan melihat urgensitas riba dalam kehidupan karena memang pelaksanaan ekonomi islam menjamin pemenuhan kebutuhan manusia. Saat ini, tidak akan ada yang mampu menghentikan sistem ekonomi ribawi ini, kecuali dengan berdirinya Khilafah Islamiyah sebagai satu-satunya kekuatan yang akan menggusur segala bentuk perekonomian kapitalis dan kegiatan derivarderivatnya yang hanya didasarkan pada kekuasaan modal dan harta benda. Kaum muslim wajib untuk meninggalkan aktivitas yang terkait dengan riba dan wajib bersegera melaksanakan syariat secara kaffah dalam format Daulah Khilafah Islamiyah. Daulah Khilafah Islamiyah-lah satu-satunya kekuatan yang akan mampu menyelamatkan umat manusia dari bahaya-bahaya kelaparan, kebinasaan, dan kehancuran yang dihasilkan oleh sistem kehidupan kapitalisme. Pada hakikatnya, kaum muslimin tak akan pernah mampu menghadapi penghinaan dan penindasan akibat diterapkannya sistem kehidupan kapitalisme, kecuali dengan berjuang untuk mengembalikan kehidupan Islam, dengan berdirinya negara Khilafah Rasyidah dengan seizin Allah SWT semata. Bacaan Lanjut: 1. Ahmad AdDa’ur, M., Bantahan Atas Kebohongan-kebohongan Seputar Hukum Ribâ dan Bunga Bank, Al Azhar Press, 2004 2. Al-Maliki, Abdurrahman, Politik Ekonomi Islam, Al-Izzah, 2001 3. An-Nabhani, Taqyuddin, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Risalah Gusti, 1996 4. Hizbut Tahrir , Sebab-Sebab Kegoncangan Pasar Modal Menurut Hukum Islam, Pustaka Thariqul ‘Izzah, 1998 5. Jurnal Politik dan Dakwah Al Wa’ie, No. 4 Thn. I, 1-31 Desember 2000, hal. 36

An-Nabhani, Taqyuddin, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Risalah Gusti, 1996, halaman 202-203

12

9

DAFTAR PUSTAKA
1) Harta sejenis tertentu di batasi pada enam jenis barang yaitu emas, perak, gandum, sya’ir, kurma, dan garam. Batasan ini merujuk kepada dalil: Dari ‘Ubadah bin Shamit ra, ia berkata: Nabi Saw bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama, seimbang, dan kontan. Dan jika berbeda jenis barangnya, maka perjual belikanlah sesuai cara yang kalian suka apabila dilakukan secara kontan.” [HR. Muslim]. 2) Ahmad Ad-Da’ur, M., Bantahan Atas Kebohongan-kebohongan Seputar Hukum Ribâ dan Bunga Bank, Al Azhar Press, 2004, halaman 184-185 3) Lihat perbedaan fulus dengan uang, Ahmad Ad-Da’ur, M., Bantahan Atas Kebohongan-kebohongan Seputar Hukum Ribâ dan Bunga Bank, Al Azhar Press, 2004, halaman 193-196. Juga lihat Al-Fatawa, Ibnu Taimiyyah, juz: 29, halaman 468482. 4) Lihat, Ahmad Ad-Da’ur, M., Bantahan Atas Kebohongan-kebohongan Seputar Hukum Ribâ dan Bunga Bank, Al Azhar Press, 2004, halaman 62. 5) Taqyuddin An-Nabhani (2000), Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persfektif Islam, Risalah Gusti, Surabaya, halaman 201. 6) Hidayatullah Muttaqin, Saatnya Menggusur Riba dari Percaturan Ekonomi Indonesia, PEI online www.e-syariah.net 18 juni 2005 7) Hizbut Tahrir , Sebab-Sebab Kegoncangan Pasar Modal Menurut Hukum Islam, Pustaka Thariqul ‘Izzah, 1998, halaman 10 Hizbut Tahrir , Sebab-Sebab Kegoncangan Pasar Modal Menurut Hukum Islam, Pustaka Thariqul ‘Izzah, 1998, halaman 10 9) Hidayatullah Muttaqin, Saatnya Menggusur Riba dari Percaturan Ekonomi Indonesia, PEI online www.e-syariah.net 18/06/2005 10) ibid 11) M.Harun al-Rasyid Ramadhana, Ribâ Dalam Pandangan Islam, www.hayatulislam.net, 14/10/2003 12) An-Nabhani, Taqyuddin, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Risalah Gusti, 1996, halaman 202-203

10


								
To top