Docstoc

Makalah Pendidikan Menengah Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional

Document Sample
Makalah Pendidikan Menengah Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional Powered By Docstoc
					PENDIDIKAN MENENGAH DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL
Moh. Mujib Zunun @lmisri

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pendidikan memiliki nilai yang strategis dan urgen dalam pembentukan suatu bangsa. Pendidikan itu juga berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa tersebut. Sebab lewat pendidikanlah akan diwariskan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa tersebut, karena itu pendidikan tidak hanya berfungsi untuk how to know, dan how to do, tetapi yang amat penting adalah how to be, bagaimana supaya how to be, terwujud maka diperlukan transfer budaya dan kultur. Oleh karena demikian pentingnya masalah yang berkenaan dengan pendidikan maka perlu diatur suatu aturan yang baku mengenai pendidikan tersebut, yang dipayungi dalam system pendidikan nasional. System pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.1

B. Rumusan Masalah Agar makalah yang berjudul “Pendidikan Menengah Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional” ini terfokus, maka dibagi dalam kisi-kisi sebagai berikut : 1. Sistem Pendidikan Nasional 2. Pendidikan Menengah Dalam Sistem Pendidikan Nasional
1

Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, (Jakarta : Pranada Media, 2004), hal. 9

1

C. Tujuan Penulisan Masalah Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan makalah ini diarahkan untuk : 1. Untuk mengetahui hakikat Sistim Pendidikan Nasional 2. Untuk mengetahui pendidikan menengah dalam system pendidikan nasional

D. Sistematika Penulisan Sebagai langkah akhir dalam penulisan makalah ini, maka klasifikasi sistematika penulisannya sebagai berikut : Bab I : Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan. Bab II : Dibahas tentang tinjauan hakikat system pendidikan nasional dan pendidikan menengah dalam system pendidikan nasional. Bab III : Merupakan bab terakhir dalam penulisan makalah ini yang berisikan tentang kesimpulan.

2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA PENDIDIKAN MENENGAH DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL
A. Sistem Pendidikan Nasional Bangsa Indonesia di awal kemerdekaannya sungguh sangat serius untuk membenahi pendidikan. Ada beberapa catatan sejarah dari kronologisnya menunjukkan keseriusan dan kesungguhan para pendiri Negara ini untuk membenahi pendidikan. Catatan tersebut adalah sebagai berikut : 2 1. Tahun 1946, membentuk panitia penyelidik pendidikan dan pengajaran. 2. Tahun 1947, Kongres Pendidikan I di Solo. 3. Tahun 1948, membentuk panitia pembentukan rancangan undang-undang pendidikan. 4. Tahun 1949, Kongres Pendidikan II di Yogyakarta. 5. Tahun 1950, lahirnya UU No. 4 Tahun 1950 undang-undang tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran (UUPN). 6. Tahun 1954, lahirnya UU No. 12 Tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya UU No. 4 Tahun 1950. 7. Tahun 1961, lahirnya undang-undang tentang Perguruan Tinggi. 8. Tahun 1965, lahirnya Majelis Pendidikan Nasional. 9. Tahuin 1989, lahirnya undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). UU No. 2 Tahun 1989. 10. Tahun 1990, lahirnya PP 27, 28, 29, 30 Tahun 1990. 11. Tahun 1991, lahirnya PP 72, 73 Tahun 1991. 12. Tahun 1992, lahirnya PP 38, 39. 13. Tahun 1999, lahirnya PP 60 dan 61.
2

Ibid., hal. 10-11

3

14. Tahun 2003, lahirnya undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu UU No. 20 Tahun 2003 pengganti dari UU No. 2 Tahun 1989. Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII, Pasal 31 ayat (2), mengamanahkan bahwa pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai “suatu system pendidikan nasional”. System pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan terpadu : semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah Negara; menyeluruh dalam arti kata mencakup semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dan terpadu dalam arti adanya saling terkait antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya system pendidikan sebagai pranata social yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tentang zaman yang berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut :3 1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh

pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; 2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; 3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; 4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan

Dedi Hamid, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta : Durat Bahagia, 2003), hal. 38-39

3

4

5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Manusia Indonesia yang ingin dibentuk tergambar dalam tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yakni ada delapan aspek penting dari pendidikan nasional tersebut, yaitu : 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Berakhlak mulia 3. Sehat 4. Berilmu 5. Cakap 6. Kreatif 7. Mandiri 8. Menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Adapun strategi pembangunan pendidikan nasional disebutkan dalam undangundang No. 20 Tahun 2003 yang meliputi : 1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia; 2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi; 3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis; 4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;

5

5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan; 6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik; 7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan; 8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata; 9. Pelaksanaan wajib belajar; 10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; 11. Pemberdayaan peran masyarakat; 12. Pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan 13. Pelaksanaan pengawasan dalam system pendidikan nasional.4

B. Pendidikan Menengah Dalam Sistem Pendidikan Nasional 1. Pendidikan Menengah Sebagai Lembaga / Institusi Pendidikan menengah diselenggarakan sebagai kelanjutan dari pendidikan dasar, yang berfungsi untuk menyiapkan peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan berinteraksi secara produktif dengan lingkungan social, budaya, dan alam sekitar dan atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan menengah terdiri atas sekolah menengah tingkat pertama dan sekolah menengah tingkat atas. Sekolah menengah tingkat atas terdiri atas sekolah menengah umum dan sekolah kejuruan. Penyelenggaraan pendidikan terbuka dan jarak jauh pada tingkat pendidikan menengah selain harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik memasuki masa remaja, juga perlu diorientasikan pada pendidikan untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan memasuki dunia kerja. Karakteristik proses pembelajaran mandiri pada tingkat pendidikan menengah sekaligus harus merupakan suatu proses

4

Ibid.

6

pendewasaan baik dalam aspek akademik maupun kesiapan menguasai ketrampilan hidup yang dituntut oleh dunia kerja.5 Menurut Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tingkat Menengah menyatakan bahwa : o Sekolah menengah umum adalah satuan pengajaran tingkat menengah yang melaksanakan proses belajar-pembelajaran dengan mengutamakan pada penanaman dan penumbuhan sikap ilmiah. o Sekolah menengah alternative adalah bentuk satuan pengajaran tingkat menengah yang melaksanakan proses belajar-pembelajaran dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih, mengikuti, dan memperoleh program dan kemampuan bervariasi sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan dengan bobot yang dibakukan.6

Pola pendidikan alternative sebenarnya bukan merupakan hal yang baru sama sekali. Bahkan pada awal diselenggarakannya pendidikan ribuan tahun yang lalu, pendidikan berlangsung dengan berbagai pola : ada yang diselenggarakan di rumah oleh orang tua sendiri, di tempat ibadah, di tempat kerja, dan di masyarakat. Kemajuan zaman kemudian justru menyeragamkan pola-pola yang berbeda itu ke dalam suatu struktur dan lembaga yang disebut sekolah. Paradigma pendidikan baru yang intinya memberdayakan masyarakat (termasuk peserta didik/warga belajar dan orang tua/keluarga mereka) menuntut adanya kebebasan kepada warga masyarakat untuk belajar apa saja yang diminati dan dibutuhkan, asal tidak bertentangann dengan kaidah moral dan falsafah bangsa. Demikian pula dalam melaksanakan prinsip belajar sepanjang hayat, seharusnya diberikan kesempatan dan kebebasan kepada warga masyarakat tanpa melihat usianya untuk memperoleh pendidikan apa saja, dari siapa saja, di mana saja, pada jalur dan jenjang mana saja dan kapan
5 6

Miarso,Yusufhadi, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hal. 322 Ibid., hal. 690

7

saja, yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pribadi, serta selaras dengan ketutuhan masyarakat dan lingkungan. Pengertian “pendidikan alternative” meliputi sejumlah besar cara pemberdayaan peserta didik/warga belajar yang dilakukan berbeda dengan cara yang konvensional. Meskipun caranya berbeda, namun semua pola pendidikan alternative mempunyai tiga kesamaan yaitu : (1) pendekatannya yang bersifat individual; (2) memberikan perhatian lebih besar kepada peserta didik/warga belajar, orang/keluarga mereka, dan para pendidik, dan (3) dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan kondisi lingkungan.7 Adapun bentuk pendidikan alternative adalah : o Pendidikan di rumah (home schooling) yang diselenggarakan oleh orang tua/keluarga. o Pendidikan di tempat ibadah, termasuk pendidikan pesantren. o Pendidikan bagi peserta didik/warga belajar yang bermasalah (mereke yang menjadi korban kemiskinan, kriminalitas, pertikaian, dan lain sebagainya) seperti pendidian bagi anak jalanan. o Pendidikan terprogram seperti yang pernah diujicobakan melalui proyek PAMONG (Pendidikan Anak oleh Masyarakat, Orang Tua, dan Guru) o Pendidikan berbasis masyarakat (communityh-based education), termasuk KEJAR Paket A dan B, dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). o Pendidikan terbuka, seperti misaslnya SLTP Terbuka dan Madrasah Tsanawiyah Terbuka.

2. Jenjang Pendidikan a. Lembaga Pendidikan Formal Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang.

7

Ibid., hal. 697-698

8

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Pasal 18 menyatakan bahwa jenjang pendidikan menengah adalah sebagai berikut : 8 (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pada hakekatnya, Pendidikan Menengah Keagamaan adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lususan Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Lanjutan Pertama yang mengutamakan perluasan pengetahuan khusus tentang ajaran agama Islam yang diajarkan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memasuki masyarakat kerja.9 Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) adalah jenis pendidikan menengah keagamaan yang mengutamakan penyiapan siswa dalam penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama Islam dan khasanah, Pemikiran Islam. Madrasah Aliyah Keagamaan merupakan bentuk satuan dari salah satu jenis pendidikan menengah yang berlangsung selama tiga tahun dan diselenggarakan dalam system Pondok Pesantren/berasrama (boarding school).
8 9

Dedi Hamid, Undang-Undang……………………., hal. 10 Departemen Agama RI, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah Keagamaan, (Jakarta : Departemen Agama, 1993).

9

Dari konsep tersebut di atas, sistem pendidikan boarding school seolah menemukan pasarnya. Dari segi sosial, sistem boarding school mengisolasi anak didik dari lingkungan sosial yang heterogen yang cenderung buruk. Di lingkungan sekolah dan asrama dikonstruksi suatu lingkungan sosial yang relatif homogen yakni teman sebaya dan para guru pembimbing. Homogen dalam tujuan yakni menuntut ilmu sebagai sarana mengejar cita-cita. Dari segi ekonomi, boarding school memberikan layanan yang paripurna sehingga menuntut biaya yang cukup tinggi. Oleh karena itu anak didik akan benar-benar terlayani dengan baik melalui berbagai layanan dan fasilitas. Terakhir dari segi semangat religiusitas, boarding school menjanjikan pendidikan yang seimbang antara kebutuhan jasmani dan ruhani, intelektual dan spiritual. Diharapkan akan lahir peserta didik yang tangguh secara keduniaan dengan ilmu dan teknologi, serta siap secara iman dan amal soleh. Nampaknya, konsep boarding school menjadi alternatif pilihan sebagai model pengembangan diharapkan Pendidikan semakin Pesantren serius yang akan datang. dan

Pemerintah

dalam

mendukung

mengembangkan konsep pendidikan seperti ini. Sehingga, Pendidikan Pesantren menjadi lembaga pendidikan yang maju dan bersaing dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berbasis pada nilai-nilai spiritual yang handal.

b. Lembaga Pendidikan Nonformal Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta pendidikan sejenisnyal.

10

c. Lembaga Pendidikan Informal Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan keluarga dan lingkungan berbentuk belajar secara mandiri.

3. Kurikulum Pendidikan Menengah Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan; a. Peningkatan iman dan takwa; b. Peningkatan akhlak mulia; c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan; e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f. Tuntutan dunia kerja; g. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h. Agama; i. Dinamika perkembangan global; dan j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. (UU Sisdiknas Pasal 36) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :10 a. Pendidikan Agama; b. Pendidikan Kewarganegaraan; c. Bahasa; d. Matematika; e. Ilmu Pengetahuan Alam; f. Ilmu Pengetahuan Sosial; g. Seni dan Budaya;

10

Dedi Hamid, Undang-Undang……………………, hal. 19

11

h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga; i. Keterampilan/kejuruan; dan j. Muatan Lokal. (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Pasal 37)

Dalam kurikulum yang berorientasi pada pencapaian kompetensi, tujuan yang harus dicapai oleh siswa dirumuskan dalam bentuk kompetensi. Dalam konteks pengembangan kurikulum, kompetensi adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nila, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Seseorang yang telah memiliki kompetensi dalam bidang tertentu bukan hanya mengetahui, tetapi juga dapat memahami dan menghayati bidang tersebut yang tercermin dalam pola perilaku seharihari. 11 Pencapaian kompetensi tersebut meliputi : a. Kompetensi Lulusan, yaitu kemampuan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik setelah tamat mengikuti pendidikan pada jenjang atau satuan pendidikan tertentu. Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKLSP) dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan, yakni: o Pendidikan Dasar, yang meliputi SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTs./SMPLB/Paket B bertujuan: Meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut o Pendidikan Menengah yang terdiri atas SMA/MA/SMALB/Paket C bertujuan: Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian,

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidkan, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 68

11

12

akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut o Pendidikan Menengah Kejuruan yang terdiri atas SMK/MAK bertujuan: Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya

b. Komptensi Standar, yaitu kemampuan minimal yang harus dicapai setelah anak didik menyelesaikan suatu mata pelajaran tertentu pada setiap jenjang pendidikan yang diikutinya. Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SKKMP) terdiri atas kelompok-kelompok mata pelajaran: o Agama dan Akhlak Mulia; o Kewarganegaraan dan Kepribadian; o Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; o Estetika; o Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan.

Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) dikembangkan berdasarkan tujuan dan cakupan muatan dan/ atau kegiatan setiap kelompok mata pelajaran, yakni: o Kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia bertujuan: membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Tujuan tersebut dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama,

kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan.

13

o Kelompok

mata

pelajaran

Kewarganegaraan

dan

Kepribadian

bertujuan: membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani. o Kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan: mengembangkan logika, kemampuan berpikir dan analisis peserta didik. o Pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A, tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu

pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan, o Pada satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB/Paket B, tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu

pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan o Pada satuan pendidikan SMA/MA/SMALB/Paket C, tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu

pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan o Pada satuan pendidikan SMK/MAK, tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan o Kelompok mata pelajaran Estetika bertujuan: membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau

14

kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan. o Kelompok mata pelajaran Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan

bertujuan: membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.

b. Kompetensi Dasar, yaitu kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penguasaan konsep atau materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Dilihat dari tujuan kurikulum, kompetensi dasar termasuk tujuan pembelajaran.

4. Guru / Pendidik Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Pasal 42, menyatakan bahwa :12 (1) Pendidikan harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan

pemerintah

Republik

Indonesia
13

tentang Standar

Nasional

Pendidikan Pasal 28 menyatakan bahwa :

12

Dedi Hamid, Undang-Undang…………………, hal. 22

15

(1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan / atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi : a. Kompetensi pedagogic; b. Kompetensi kepribadian; c. Kompetensi professional; d. Kompetensi social. (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan / atau sertifikasikeahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. (5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Peraturan

pemerintah

Republik

Indonesia

tentang Standar

Nasional

Pendidikan Pasal 29 menyatakan bahwa :14 (1) Pendidik pada SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat memiliki : a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
13

Departemen Agama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Departemen Agama, Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, 2005, hal. 20 14 Ibid, hal. 21

16

b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan c. Sertifikasi profesi guru untuk SMA/MA. (2) Pendidik pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat memiliki : a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan c. Sertifikasi profesi guru untuk SMK/MAK.

Peraturan

pemerintah

Republik

Indonesia

tentang Standar

Nasional

Pendidikan Pasal 30 menyatakan bahwa :15 (1) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masih-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan. (2) Pendidikan pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dan terdiri atas guru mata pelajaran dan instruktur bidang kejuruan yang penugasannya ditetapkan oleh masih-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

5. Pemberdayaan dan Pengembangan Pendidikan Menengah.

Di dalam rangka pemberdayaan pendidikan menengah di Indonesia ada beberapa hal yang perlu diperhatikan : a. Pendidik

15

Ibid, hal. 23

17

Lembaga-lembaga

pendidikan

menengah

di

Indonesia

memiliki

kekurangan tenaga pendidik baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Karena itu berbagaai persoalan yang menyangkut tentang ketenagaan ini harus dicarikan solusinya. Setidaknya ada 4 (empat) kompetensi pokok yang mesti dimiliki oleh seorang tenaga pendidik. Pertama, keompetensi keilmuan, pendidik mesti memiliki ilmu yang mengantarkan dia layak untuk mengajar, sebab salah satu tugas pokoknya adalah transfer ilmu. Kedua, kompetensi keterampilan mengomunikasikan ilmunya kepada peserta didik. Ketiga, kompetensi manajerial, mencakup tentang kepemimpinan guru, supervisor, administrator, dan lain sebagainya. Keempat, kompetensi moral akademik, dari segi moral, pendidik mesti menjadi contoh panutan. Pendidik tempat murid berkaca.16

b. Kurikulum Ada beberapa persoalan berkenaan dengan ini. Pertama, beban kurikulum pada lembaga-lembaga pendidikan menengah lebih berat dari lembaga pendidikan lainnya. Sebab ada keinginan agar peserta didik dapat memiliki bekal ilmu pengetahuan umum dan agama secara seimbang. Kedua, isi kurikulumnya agar dapat membentuk manusia profesionalis guna memiliki keterampilan tertentu sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja.17

c. Struktur dan Kultural Secara structural lembaga-lembaga pendidikan menengah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Ketrampilan berada di bawah naungan Departemen Agama. Disebabkan karena hambatan structural maka dari segi pendanaan terdapat perbedaan antara lembaga pendidikan yang
16 17

Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis, (Jakarta : Prenada Media, 2004), 112-113. Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam ……………………, hal. 18

18

dikelola oleh Departemen Agama dengan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional, dampaknya berpengaruh kepada kualitas. Sedangkan masalah yang bersifat cultural, lembagalembaga pendidikan Islam terutama kelompok menengah ke atas. Karena itu pemberdayaan yang diharapkan dari partisipasi steakholder masih kurang. Ditinjau dari segi pengembangan pendidikan Islam ke depan ada masalah yang bersifat epistimologi keilmuan, yakni bagaimana merancangkan terintegrasinya ilmu-ilmu yang selama ini digolongkan kepada perennial knowledge dengan acquired knowledge. Di Indonesia upaya ini telah dilakukan langkah-langkahnya. Pertama, memasukkan mata pelajaran agama ke sekolah-sekolah umum. Kedua, sekolah umum plus madrasah diniyah. Ketiga, memasukkan mata pelajaran agama ke sekolah umum. Keempat, Madrasah SKB Tiga Menteri tahun 1975. Kelima, program IDI (Islam untuk Disiplin Ilmu). Keenam, madrasah sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam. Langkah-langkah yang belum selesai adalah soal Islamisasi ilmu atau setidaknya ilmu yang berwawasan Islam.18 Pendidikan Islam semakin kukuh kedudukannya setelah masuk dan inklusif dalam system pendidikan nasional yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1989 yang selanjutnya diatur pula serangkaian, Peraturan Pemerintah yang berkenaan dengan pendidikan yang relevan dengan UU No. 20 Tahun 2003. Untuk mengukuhkan eksistensi pendidikan Islam di Indonesia, maka usaha ke depan adalah bagaimana memberdayakannya dan

mengembangkannya. Untuk memberdayakannya perlu dicarikan way out atau solusi dari berbagai problema yang sedang dihadapi-tenaga pendidik, sarana fasilitas, kurikulum, structural dan cultural.
Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi, (Jakarta : Raja Grafindo, 2005), hal. 198-199
18

19

III KESIMPULAN
Penyelenggaraan pendidikan dengan mengacu pada sistim pendidikan nasional dan kajian empirik, ilmiah akan memberikan model konsep yang relevan dan ideal, dengan orientasi utama pengelolaan manajemen sekolah yang otonom dan efektif. Pendidikan menengah merupakan bentuk minimal dari manajemen

penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang harus terus dikembangkan secara konseptual, strategi dan pengembangan implementasi pada satuan pendidikan. Oleh sebab itu sangat diperlukan keterlibatan berbagai pihak yang kompeten untuk mewujudkan hal tersebut.

20

BIBLIOGRAPY
Daulay, Haidar Putra, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, (Jakarta : Pranada Media, 2004). Departemen Agama RI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Surabaya : Departemen Agama, Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, 2005). Departemen Agama RI, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah Keagamaan, (Jakarta : Departemen Agama, 1993) Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2006). Hamid, Dedi, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta : Durat Bahagia, 2003). Miarso, Yusufhadi, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan, (Jakarta : Prenada Media, 2004). Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi, (Jakarta : Raja Grafindo, 2005). Rosyada, Dede, Paradigma Pendidikan Demokratis, (Jakarta : Prenada Media, 2004) Sanjaya, Wina, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007). Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989, Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional, (Semarang : Tugu Muda, 1989). Undang-Undang Sisdiknas, UU No. 20 Tahun 2003, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2003).

Semoga Bermanfaat

21


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12951
posted:1/13/2010
language:Indonesian
pages:21