Docstoc

Makalah - PDF

Document Sample
Makalah - PDF Powered By Docstoc
					Review Hasil Penelitian Islam Perspektif Ekonomi

(PARADIGMA EKONOMI ISLAM SYED NAWAB HAIDIR NAQVI)
Oleh : Moh. Mujib Zunun @lmisri

I PENDAHULUAN DAN METODE PENELITIAN
Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Muhammad saw dipilih sebagai seorang Rasul (utusan Allah). Rasulullah saw mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan hidup masyarakat, selain masalah hokum (fiqh), politik (siyasah), juga masalah perniagaan atau ekonomi (muamalat). Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah saw, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah saw bersabda, “kemiskinan membawa orang kepada kekafiran”. Maka upaya untuk mengentas kemiskinan merupakan bagian dari kebijakan-kebijakan social yang dikeluarkan Rasulullah saw. Selanjutnya kebijakan-kebijakan Rasulullah saw menjadi pedoman oleh para penggantinya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi. Al-Qur’an dan Al-Hadits digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah juga digunakan oleh para pengikutnya dalam menata kehidupan ekonomi Negara. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Nabi Muhammad saw belum berkembang, hal ini disebabkan karena masyarkat pada saat itu langsung mempraktekannya dan apabila menemui persoalan dapat menanyakan langsung kepada Nabi. Sementara secara kontekstual persoalan ekonomi pada masa itu belum begitu kompleks. Secara mikro praktek ekonomi yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat pada masa itu sarat dengan unsur economic justice dalam kerangka etika bisnis yang Qur’ani. Pemikiran ekonomi baru menunjukkan sosoknya sepeninggal Nabi dan kehidupan social ekonomi masyarakat semakin berkembang. Pemikiran ekonomi Islam mulai didokumentasikan kurang lebih sejak tiga abad semenjak wafatnya Nabi. Beberapa yang cukup terkenal antara lain Abu Yusuf1 (731-798), Yahya ibn Adham (818), ElHariri (1054-1122), Tusi ((1201-1274), Ibn Taymiyah (1262-1328), Ibn Khaldun (1332-1406) dan Shah Waliullah (1702-1763). Setelah itu muncul pemikir-pemikir kontemporer abad ke-20 antara lain Fazlur Rahman, Baqir As-Sadr, Ali Shariati, Khurshid Ahmad, M. Nejatullah Shiddiqi, M. Umar Chapra, M. Abdul Mannan, Anas
1 Dikenal sebagai Qadi (hakim), bahkan Qadi Al-Qudah, Hakim Agung, sebuah jabatan tertinggi dalam lembaga peradialan . Nama lengkapnya ialah Ya’qub bin Ibrahim bin Habib al-Ansari lahir di Kufah tahun 113 H. Hadits diperolehnya dari Abu Ishaq al Syaibani, Sulaiman al Taymi, Yahya bin Said al-Anasari, A’masi, Hisyam bin Urwah, Ata’ bin Sa’ib dan Muhammad Sihaq bin Yasir. Lihat di Abdullah Mustofa Al-Maraghi,

Review Penelitian Islam Dalam Perspektif Ekonomi Oleh Mujib Zunun @l-Misri@2008

1

Zarqa, Monzer Kahf, Syed Nawab Haider Naqvi, M. Syafii Antonio. M. Azhar Basyir. Sistem ekonomi Islam mempunyai ciri ketuhanan dan moral, selain itu juga berkarakter kemanusiaan. Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa kemanusiaan bertolak belakang dengan ketuhanan sehingga keduanya tidak bisa digabungkan. Persepsi tersebut tidak benar. Setidaknya, mereka yang menduga seperti itu lupa bahwa ide kemanusiaan berasal dari Allah. Allahlah yang memuliakan manusia dan menjadikannya khalifah di bumi. Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Yang dimaksud manusia di sini ialah semua golongan manusia, baik sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat. Jika sistem ekonomi Islam itu bersandarkan pada nash Al-Qur’an dan as-Sunnah yang berarti nash ketuhanan maka manusia berperan sebagai yang diserukan dalam nash itu. Dalam ekonomi manusia adalah tujuan dan sarana. Manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap Tuhannya, terhadap dirinya, keluarganya, umatnya dan seluruh umat manusia. Manusialah yang menjadi wakil Allah di bumi ini,2 serta memakmurkannya.3 Dalam buku ini, Prof. Naqvi memperluas metodologinya untuk mengkaji dan menjelaskan prilaku ekonomi muslim “teladan” dalam sebuah kehidupan nyata dan khas masyarkat muslim. Ini merupakan langkah maju yang penting menuju pengembangan ilmu ekonomi Islam suatu disiplin ilmiah. Implikasi pendekatan ini cukup menantang. Dengan tajam, pendekatan ini menyoroti sejumlah dimensi yang tetap tersembunyi di bawah metodologi “abstraksi” dan asumsi “universalitas” prilaku ekonomi. Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, manusia dan faktor kemanusiaan merupakan unsur utama. Faktor kemanusiaan dalam ekonomi Islam terdapat dalam kumpulan etika yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan hadis serta tertulis di dalam buku-buku klasik (turāts) yang mencakup etika, kebebasan, kemuliaan, keadilan, sikap moderat, dan persaudaraan sesama manusia. Islam juga menganjurkan kasih sayang sesama manusia terutama kaum lemah, anak yatim, miskin papa, dan yang terputus dalam perjalanan. Islam mengajarkan sikap bertenggang rasa kepada para janda, tua renta, dan orang yang tidak sanggup bekerja. Buah yang dipetik dari etika ini ialah diakuinya oleh Islam milik individu, dengan syarat barang itu diperoleh dengan jalan halal. Islam juga menjaga milik individu dengan segala undang-undang dan etika. Adalah hak manusia untuk menjaga hak milik dan hartanya dari siapa saja yang ingin merusak. Salah satu tanda yang jelas tentang ciri kemanusiaan pada ekonomi Islam ialah penyediaan sarana yang baik untuk manusia. Sebagai tatanan ekonomi, Islam menganjurkan manusia bekerja dan berusaha. Bekerja dan berusaha yang dilakukan oleh manusia itu diletakkan Allah pada timbangan kebaikan mereka. Tidak aneh
2 3

QS. al-Bqarah: 30 QS. Hūd: 61

Review Penelitian Islam Dalam Perspektif Ekonomi Oleh Mujib Zunun @l-Misri@2008

2

apabila seorang muslim yang menjunjung kehidupan yang baik ini akan mendapatkan ganjaran bila ia tekun bekerja. Dalam rangka menjunjung kehidupan, manusia telah dikaruniai berbagai kenikmatan untuk memenuhi kebutuhannya baik material maupun spiritual.

II Hasil Penelitian dan Pembahasan Sistem Ekonomi Islam
Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pengelolaan harta benda menurut perpektif Islam4. Ekonomi Islam sebagai ilmu ekonomi didasarkan atas sumber hukum Islam; Al-Qur’an dan Al-Hadits.5 Secara epistemologis, ekonomi Islam dibagi menjadi dua disiplin ilmu;6 Pertama, ekonomi Islam normatif, yaitu studi tentang hukum-hukum syariah Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda (al-mâl). Cakupannya adalah: (1) kepemilikan (al-milkiyah), (2) pemanfaatan kepemilikan (tasharruf fi al-milkiyah), dan (3) distribusi kekayaan kepada masyarakat (tauzi’ al-tsarwah baina al-nas). Kepemilikan (al-milkiyah), artinya bahwa Keinginan untuk memiliki harta mendorong adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Berbagai aktivitas ekonomi muncul agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang seiring dengan semakin maju kehidupan masyarakat. Keinginan untuk memiliki harta yang banyak mendorong seseorang untuk mau bekerja keras dari pagi sampai malam pada berbagai bidang ekonomi. Fenomena ini juga ditegaskan oleh Allah Swt dalam Al-Qur’an Surat Ali Imron ayat 14 : “Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu wanita-wanita, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading. Itulah kesenagan hidup di dunia dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)” Islam memiliki pandangan yang khas mengenai masalah harta di mana semua bentuk kekayaan pada hakekatnya adalah milik Allah SWT. Demikian juga harat atau
An-Nabhani, Taqiy Al-Din. 1990. An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam.. Beirut : Dar Al-Ummah. Lihat juga : Muhammad Abdul Mannan, (1993) Teori dan Praktek Ekonomi Islam (terj), Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 19. Lihat juga : M.M. Metwally (1995), Teori dan Model Ekonomi Islam (terj), Bangkit Daya Insani, Jakarta, 1 5 Selain Al-Qur’an, Al-Hadits, sumber hukum lain adalah Ijma’ Ijtihad, dan Qiyas, sedangkan sumber hukum ekonomi Islam lainyang diakui oleh empat madzhab adalah Istihsan, Istislah, dan Istishab. Lihat Muhammad Abdul Mannan, (1993) Teori dan Praktek Ekonomi Islam (terj), Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 34-38. Selain itu Mashlahah Musrsalah dan ‘urf (adat kebiasaan) merupakan sumber hukum yang juga harus diperhatikan. Lihat Ahamad Azhar Basyir, (1987) Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, BPFE, Yogyakarta, 16-18 6 Muhammad Abdul Mannan, (1993) Teori dan Praktek Ekonomi Islam (terj), Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 9-17. Lihat juga : Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Ekonisia UII Yogayakarta, 2002, 53
4

Review Penelitian Islam Dalam Perspektif Ekonomi Oleh Mujib Zunun @l-Misri@2008

3

kekayaan di alam semesta ini yang telah dianugerhkan untuk semua manusia sesungguhnya merupakan pemberian dari Allah kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan seluruh umat manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT. Islam memiliki suatu pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan yang berbeda dengan pandangan kapitalisme7 dan sosialisme8, Islam tidak mengenal adanya kebebasan kepemilikan karena pada dasarnya setiap perilaku manusia harus dalam kerangka syariah termasuk masalah ekonomi. Islam mengatur cara perolehan dan pemanfaatan kepemilikan. Hal ini dikarenakan kepemilikan harta pada esensinya hanya sementara, tidak abadi, dan tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah.9 Pemanfaatan kepemilikan (tasharruf fi al-milkiyah), artinya bahwa kekayaan di bumi merupakan anugerah dari Allah SWT bagi kemakmuran dan kemaslahatan hidup manusia.10 Sehingga, kekayaan yang dimiliki baik dalam lingkup pribadi, masyarakat dan Negara harus benar-benar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan hidup manusia. Islam sangat menentang sikap hidup masyarakat dan kebijakan negara yang membiarkan dan menterlantarkan sumber ekonomi dan kekayaan alam. Distribusi kekayaan kepada masyarakat (tauzi’ al-tsarwah baina al-nas), artinya bahwa sumber-sumber ekonomi yang dianugerahkan Allah SWT bagi manusia adalah merupakan wujud dari sifat kasih dan sayang-Nya. Sehingga, pemanfaatan sumbersumber ekonomi harus benar-benar digunakan bagi kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Islam sangat mencela setiap tindakan yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan dan mengancam kelestarian hidup manusia.
Sistem ekonomi kapitalis dipengaruhi oleh semangat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Usaha kapitalis ini didukung oleh nilainilai kebebasan untuk memenuhi kebutuhannya. Pemahaman ini dadasari oleh filosofi Adam Smith, bahwa terselenggaranya keseimbangan pasar dikarenakan manusia mementingkan diri sendiri. Mekanisme pasar yang dimetamorfosiskan dengan tangan gaib (invisible hand) akan mengatur bagaimana jalannya keseimbangan antara penawaran dan permintaan pasar. Smith memuji sifat mementingkan diri sendiri sebagai penggerak segala kegiatan ekonomi. Lihat : PauhHeinz Koeters, (1988) Tokoh-Tokoh Ekonomi Mengubah Dunia (terj), Gramedia, Jakarta, 9. Lihat Juga : Milton Friedman (1972), Capitalism and Freedom, The University of Chicago Press, California, 26. Lihat juga : Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Ekonisia UII Yogayakarta, 2002, 80 8 Sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kemakmuran bersama. Filosofi ekonomi sosialis, adalah bagaimana bersama-sama mendapatkan kesejahteraan. Perkembangan sosialisme dimulai dari kritik terhadap kapitalisme yang pada waktu itu kaum kapitalis/borjuis mendapat legitimasi gereja untuk mengeksploitasi buruh. Inilah yang menjadikan Karl Mark mengkritik system kapitalis sebagai ekonomi yang sesui dengan aspek kemasyarakatan. Lihat Ross Polle (1997), Moralitas dan Modernitas (terj), Kanisius, Yogyakarta, 37). Lihat juga William Abenstein dan Edwin Fogelman (1994), Isme-Isme Dewasa ini (terj), Erlangga, Jakarta, 7-8 9 Ibrahim Zaid Al-Kailani dkk, Dirosat Fi al-Fikri al-‘Arabi al-Islami, (Amman, Dar al-Fikr, 1995) 194-196. Lihat juga Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan, (Magistra Insania Press : 2004), 56-57 10 An-Nabhani, Taqiy Al-Din. 1990. An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam.. Beirut : Dar AlUmmah, hal. 59
7

Review Penelitian Islam Dalam Perspektif Ekonomi Oleh Mujib Zunun @l-Misri@2008

4

Bagian ini merupakan pemikiran yang terikat nilai (value-bond) atau valuational, karena diperoleh dari sumber nilai Islam yaitu Al-Qur`an dan As-Sunnah, melalui metode deduksi (istinbath) hukum syariah dari sumber hukum Islam yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah. Ekonomi Islam normatif ini oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani (1990) disebut sistem ekonomi Islam (an-nizham al-iqtishadi fi al-Islâm). Kedua, ekonomi Islam positif, yaitu studi tentang konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda, khususnya yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Cakupannya adalah segala macam cara (uslub) dan sarana (wasilah) yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Produksi adalah pekerjaan berjenjang yang memerlukan kesungguhan usaha manusia, pengorbanan yang besar, dan kekuatan yang terpusat dalam lingkungan tertentu untuk mewujudkan daya guna material dan spiritual. Pemahaman produksi dalam Islam memiliki arti sebagai bentuk usaha keras dalam pengembangan factor-faktor sumber yang diperbolehkan dan melipatgandakan income dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, menopang eksistensi serta ketinggian derajat manusia.11 Bagian ini merupakan pemikiran universal, karena diperoleh dari pengalaman dan fakta empiris, melalui metode induksi (istiqra’) terhadap fakta-fakta empiris parsial dan generalisasinya menjadi suatu kaidah atau konsep umum.12 Bagian ini tidak harus mempunyai dasar konsep dari al-Qur’an dan as-Sunnah, tapi cukup disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah. Ekonomi Islam positif ini oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani (1990) disebut ilmu ekonomi Islam (al-‘ilmu al-iqtishadi fi al-islam).

Paradigma Ekonomi Islam
Paradigma merupakan istilah yang dipopulerkan Thomas Khun dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution (Chicago: The Univesity of Chicago Prerss, 1970). Paradigma di sini diartikan Khun sebagai kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Pemikir lain seperti Patton (1975) mendefinisikan pengertian paradigma hampir sama dengan Khun, yaitu sebagai “a world view, a general perspective, a way of breaking down of the complexity of the real world.” [suatu pandangan dunia, suatu cara pandang umum, atau suatu cara untuk menguraikan kompleksitas dunia nyata].13 Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani (2001) menggunakan istilah lain yang maknanya hampir sama dengan paradigma, yaitu al-qa’idah fikriyah, yang berarti pemikiran dasar yang menjadi landasan bagi pemikiran-pemikiran lainnya. Dengan pengertian itu, paradigma sistem ekonomi Islam ada 2 (dua), yaitu: Pertama, paradigma umum, yaitu Aqidah Islamiyah yang menjadi landasan pemikiran (alqa’idah fikriyah) bagi segala pemikiran Islam, seperti sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, sistem pendidikan Islam, dan sebagainya. Aqidah Islamiyah di sini
Fahd bin Hamud al-‘Ashimi, Khittotul Islam fi Mawarid al-Islam, hal. 2. Husaini, S. Waqar Ahmed. 2002. Islamic Sciences. New Delhi : Goodwork Book, 35. 13 Fakih, Mansour. 2001. Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 46
12 11

Review Penelitian Islam Dalam Perspektif Ekonomi Oleh Mujib Zunun @l-Misri@2008

5

dipahami bukan sekedar sebagai Aqidah Ruhiyah (aqidah spiritual), yakni aqidah yang menjadi landasan aktivitas-aktivitas spiritual murni seperti ibadah, namun juga sebagai Aqidah Siyasiyah (aqidah politis), yakni aqidah yang menjadi landasan untuk mengelola segala aspek kehidupan manusia tanpa kecuali termasuk ekonomi. Kedua, paradigma khusus (cabang), yaitu sejumlah kaidah umum dan mendasar dalam Syariah Islam yang lahir dari Aqidah Islam, yang secara khusus menjadi landasan bangunan sistem ekonomi Islam. Paradigma khusus ini terdiri dari tiga asas (pilar), yaitu: (1) kepemilikan (al-milkiyah) sesuai syariah, (2) pemanfaatan kepemilikan (tasharruf fi al-milkiyah) sesuai syariah, dan (3) distribusi kekayaan kepada masyarakat (tauzi’ al-tsarwah baina al-nas), melalui mekanisme syariah. Dalam sistem ekonomi Islam, tiga asas tersebut tidak boleh tidak harus terikat dengan syariah Islam, sebab segala aktivitas manusia (termasuk juga kegiatan ekonomi) wajib terikat atau tunduk kepada syariah Islam. Sesuai kaidah syariah, Al-Ashlu fi alaf’âl al-taqayyudu bi al-hukm al-syar’i (Prinsip dasar mengenai perbuatan manusia, adalah wajib terikat dengan syariah Islam).14 Paradigma sistem ekonomi Islam tersebut bertentangan secara kontras dengan paradigma sistem ekonomi kapitalisme saat ini, yaitu sekularisme. Aqidah Islamiyah sebagai paradigma umum ekonomi Islam menerangkan bahwa Islam adalah agama dan sekaligus ideologi sempurna yang mengatur segala asek kehidupan tanpa kecuali, termasuk aspek ekonomi.15 Paradigma Islam ini berbeda dengan paradigma sistem ekonomi kapitalisme, yaitu sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan).16 Paham sekularisme lahir sebagai jalan tengah di antara dua kutub ekstrem, yaitu di satu sisi pandangan Gereja dan para raja Eropa bahwa semua aspek kehidupan harus ditundukkan di bawah dominasi Gereja. Di sisi lain ada pandangan para filosof dan pemikir (seperti Voltaire, Montesquieu) yang menolak eksistensi Gereja. Jadi, sekularisme sebagai jalan tengah pada akhirnya tidak menolak keberadaan agama, namun hanya membatasi perannya dalam mengatur kehidupan. Agama hanya ada di gereja, sementara dalam kehidupan publik seperti aktivitas ekonomi, politik, dan sosial, tidak lagi diatur oleh agama.17 Selanjutnya, karena agama sudah disingkirkan dari arena kehidupan, lalu siapa yang membuat peraturan kehidupan? Jawabnya adalah: manusia itu sendiri, bukan Tuhan, karena Tuhan hanya boleh berperan di bidang spiritual (gereja). Lalu agar manusia
Ibnu Khalil, Atha`. 2000. Taisir Al-Wushul Ila Al-Ushul. Beirut : Darul Ummah, 27. lihat Qs. al-Mâ’idah [5]: 3; Qs. an-Nahl [16]: 89). LIhat juga : Zallum, Abdul Qadim. 2001. Demokrasi Sistem Kufur : Haram Mengambil, Menerapkan, dan Menyebarluaskannya. Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 36. 16 Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang berasal dan tumbuh di Barat pasca abad pertengahan (mulai abad ke-15), yang bercirikan adanya kepemilikan individu atas sarana produksi dan distribusi dan pemanfaatan sarana produksi dan distribusi itu untuk memperoleh laba dalam situasi pasar yang kompetitif. ( Milton H. Spencer, Contemporary Macro Economics, New York : Worth Publishers, 1977, 62) 17 An-Nabhani. 2001. Nizham Al-Islam. Tanpa Tempat Penerbit : Mansyurat Hizb Al-Tahrir, 28.
15 14

Review Penelitian Islam Dalam Perspektif Ekonomi Oleh Mujib Zunun @l-Misri@2008

6

bebas merekayasa kehidupan tanpa kekangan Tuhan, maka manusia harus diberi kebebasan (freedom/al-hurriyat) yaitu; kebebasan beragama (hurriyah al-aqidah), kebebasan berpendapat (hurriyah al-ra`yi), kebebasan berperilaku (al-hurriyah alsyahshiyah), dan kebebasan kepemilikan (hurriyah al-tamalluk). Bertitik tolak dari kebebasan kepemilikan inilah, lahir sistem ekonomi kapitalisme. Dari tinjauan historis dan ideologis ini jelas pula, bahwa paradigma sistem ekonomi kapitalisme adalah sekularisme.18 Sekularisme ini pula yang mendasari paradigma cabang kapitalisme lainnya, yaitu paradigma yang berkaitan dengan kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan, dan distribusi kekayaan (barang dan jasa) kepada masyarakat. Semuanya dianggap lepas atau tidak boleh disangkutpautkan dengan agama. Berdasarkan sekularisme yang menafikan peran agama dalam ekonomi, maka dalam masalah kepemilikan, kapitalisme memandang bahwa asal usul adanya kepemilikan suatu barang adalah terletak pada nilai manfaat (utility) yang melekat pada barang itu, yaitu sejauh mana ia dapat memuaskan kebutuhan manusia. Jika suatu barang mempunyai potensi dapat memuaskan kebutuhan manusia, maka barang itu sah untuk dimiliki, walaupun haram menurut agama, misalnya babi, minuman keras, dan narkoba. Ini berbeda dengan ekonomi Islam, yang memandang bahwa asal usul kepemilikan adalah adanya izin dari Allah SWT (idzn Asy-Syâri’) kepada manusia untuk memanfaatkan suatu benda. Jika Allah mengizinkan, berarti boleh dimiliki. Tapi jika Allah tidak mengizinkan (yaitu mengharamkan sesuatu) berarti barang itu tidak boleh dimiliki. Maka babi dan minuman keras tidak boleh diperdagangkan karena keduanya telah diharamkan Allah, yaitu telah dilarang kepemilikannya bagi manusia muslim.19 Dalam masalah pemanfaatan kepemilikan, kapitalisme tidak membuat batasan tatacaranya (kaifiyah-nya) dan tidak ada pula batasan jumlahnya (kamiyah-nya). Sebab pada dasarnya sistem ekonomi kapitalisme adalah cermin dari paham kekebasan (freedom/liberalism) di bidang pemanfaatan hak milik. Maka seseorang boleh memiliki harta dalam jumlah berapa saja dan diperoleh dengan cara apa saja. Walhasil tak heran di Barat dibolehkan seorang bekerja dalam usaha perjudian dan pelacuran. Sedangkan ekonomi Islam, menetapkan adanya batasan tatacara (kaifiyahnya), tapi tidak membatasi jumlahnya (kamiyah-nya). Tatacara itu berupa hukumhukum syariah yang berkaitan dengan cara pemanfaatan (tasharruf) harta, baik pemanfaatan yang berupa kegiatan pembelanjaan (infaqul mâl), seperti nafkah, zakat, shadaqah, dan hibah, maupun berupa pengembangan harta (tanmiyatul mal), seperti jual beli, ijarah, syirkah, shina’ah (industri), dan sebagainya. Seorang muslim boleh memiliki harta berapa saja, sepanjang diperoleh dan dimanfaatkan sesuai syariah

18

An-Nabhani. 2001. Nizham Al-Islam. Tanpa Tempat Penerbit : Mansyurat Hizb Al-

Tahrir. An-Nabhani, Taqiy Al-Din. 1990. An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam.. Beirut : Dar Al-Ummah. 35
19

Review Penelitian Islam Dalam Perspektif Ekonomi Oleh Mujib Zunun @l-Misri@2008

7

Islam. Maka dalam masyarakat Islam tidak akan diizinkan bisnis perjudian dan pelacuran, karena telah diharamkan oleh syariah. Dalam masalah distribusi kekayaan, kapitalisme menyerahkannya kepada mekanisme pasar, yaitu melalui mekanisme harga keseimbangan yang terbentuk akibat interaksi penawaran (supply) dan permintaan (demand). Harga berfungsi secara informasional, yaitu memberi informasi kepada konsumen mengenai siapa yang mampu memperoleh atau tidak memperoleh suatu barang atau jasa. Karena itulah peran negara dalam distribusi kekayaan sangat terbatas. Negara tidak banyak campur tangan dalam urusan ekonomi, misalnya dalam penentuan harga, upah, dan sebagainya. Metode distribusi ini terbukti gagal, baik dalam skala nasional maupun internasional. Kesenjangan kaya miskin sedemikian lebar. Sedikit orang kaya telah menguasai sebagian besar kekayaan, sementara sebagian besar manusia hanya menikmati sisa-sisa kekayaan yang sangat sedikit.20 Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan terwujud melalui mekanisme syariah, yaitu mekanisme yang terdiri dari sekumpulan hukum syariah yang menjamin pemenuhan barang dan jasa bagi setiap individu rakyat. Mekanisme syariah ini terdiri dari mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi adalah mekanisme melalui aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta (tanmiyatul mal) dalam akad-akad muamalah dan sebab-sebab kepemilikan (asbab at-tamalluk).21 Mekanisme ini, misalnya ketentuan syariah yang: (1) membolehkan manusia bekerja di sektor pertanian, industri, dan perdagangan; (2) memberikan kesempatan berlangsungnya pengembangan harta (tanmiyah mal) melalui kegiatan investasi, seperti dengan syirkah inan, mudharabah, dan sebagainya; dan (3) memberikan kepada rakyat hak pemanfaatan barang-barang (SDA) milik umum (al-milkiyah al-amah) yang dikelola negara seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat. Sedang mekanisme non-ekonomi, adalah mekanisme yang berlangsung tidak melalui aktivitas ekonomi yang produktif, tetapi melalui aktivitas non-produktif. Misalnya dengan jalan pemberian (hibah, shadakah, zakat, dan lain-lain) atau warisan. Mekanisme non-ekonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi, yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna jika hanya
Pada tahun 1985 misalnya, negara-negara industri yang kaya (seperti AS, Inggris, Perancis, Jerman, dan Jepang) yang penduduknya hanya 26 % penduduk dunia, menguasai lebih dari 78 % produksi barang dan jasa, 81 % penggunaan energi, 70 % pupuk, dan 87 % persenjataan dunia (Rudolf H. Strahm, Kemiskinan Dunia Ketiga, Jakarta : CIDES, 1999, hlm. 8-9). Pada tahun 1985 juga, pendapatan nasional (GNP) Indonesia besarnya adalah 960 dolar AS per orang setahunnya, sejumlah 80 % daripadanya merupakan nilai aktivitas ekonomi dari 300 grup konglomerat saja. Sedangkan selebihnya (hampir 200 juta rakyat) kebagian 20 % saja dari seluruh porsi ekonomi nasional (Republika, 28 Agustus 2000) 21 An-Nabhani, Taqiy Al-Din. 1990. An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam.. Beirut : Dar Al-Ummah, 85
20

Review Penelitian Islam Dalam Perspektif Ekonomi Oleh Mujib Zunun @l-Misri@2008

8

mengandalkan mekanisme ekonomi semata, baik yang disebabkan adanya sebab alamiah seperti bencana alam dan cacat fisik, maupun sebab non-alamiah, misalnya penyimpangan mekanisme ekonomi (seperti penimbunan). Mekanisme non-ekonomi bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan (al-tawazun) ekonomi, dan memperkecil jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Mekanisme ini dilaksanakan secara bersama dan sinergis antara individu dan negara. Mekanisme non-ekonomi ada yang bersifat positif (ijabiyah) yaitu berupa perintah atau anjuran syariah, seperti: (1) pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan, (2) pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik, (3) pemberian infaq, sedekah, wakaf, hibah dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan, dan (4) pembagian harta waris kepada ahli waris, dan lain-lain. Ada pula yang mekanisme yang bersifat negatif (salbiyah) yaitu berupa larangan atau cegahan syariah, misalnya (1) larangan menimbun harta benda (uang, emas, dan perak) walaupun telah dikeluarkan zakatnya; (2) larangan peredaran kekayaan di satu pihak atau daerah tertentu; (3) larangan kegiatan monopoli serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar; (4) larangan judi, riba, korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada para penguasa; yang ujung-ujungnya menyebabkan penumpukan harta hanya di tangan orang kaya atau pejabat.

Konsep-Konsep Ekonomi Islam
Sasaran-Sasaran Kebijakan Ekonomi Islam menurut syed Nawab Haedir Naqvi sebagai berikut : Kebebasan Individu Kebebasan absolute hanya milik Tuhan, maka kebebasan manusia hanya bisa bersifat relative. Keadilan Distributif Keadaan social yang benar (secara moral) adalah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran (Qist). Dengan demikian, sebagai suatu aturan, distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidaak sejajar bisa diterima jika distribusi pendapatan yang lebih sejajar pada masa kini akan menurunkan kesejahteraan di masa yang akan datang. Pendidikan Universal Hanya dengan menjadi manusia yang berpengetahuan (alim), manusia bisa mengklaim superioritas atas makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Hal ini karena pengetahuan merupakan alat untuk membuat barang-barang berharga dan mencapai keselamatan spiritual secara bersama-sama. Dengan demikian pendidikan, khususnya sekolah dasar memiliki pengaruh kesejajaran (pendapatan) dan memiliki kecenderungan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, jika Negara tidak memberikan subsidi pada pendidikan, maka pasar akan menyediakan

Review Penelitian Islam Dalam Perspektif Ekonomi Oleh Mujib Zunun @l-Misri@2008

9

pendidikan lebih hanya kepada mereka yang mampu membayar. Jadi, untuk mewujudkan potensi kesejajaran, adalah penting agar pendidikan diberi subsidi, bahkan dibuat gratis bagi mereka yang tidak bisa membayar. Karena pendidikan yang lebih tinggi bagi kehidupan manusia bisa menjadikan mereka lebih produktif dan karenanya mereka bisa memeroleh penghasilan lebih. Pertumbuhan Ekonomi Dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan menaikkan gaji riil (dari tenaga kerja tidak trampil) pertumbuhan ekonomi bisa meningkatkan pendapatan riil. Ini merupakan syarat yang diperlukan untuk memperbarui distribusi pendapatan dan kekayaan dan menurunkan tingkat kemiskinan. Menciptakan Lapangan Kerja Secara Maksimal Pengangguran bukan merupakan masalah yang sangat menekan menurut pemikiran liberal, yang membela ketergantungan yang besar terhadap hasil-hasil proses pasar tanpa mempedulikan pengangguran. Dengan demimikian, jika terjadi tingkat pengangguran yang besar, ini tidak harus menjadi indikasi kegagalan system ekonomi (kapitalis) yang didasarkan pada pasar bebas, itu lebih merupakan suatu jenis proses transisional, sehingga problem itu dipandang akan hilang begitu pertumbuhan ekonomi terjadi. Kebijakan-Kebijakan Ekonomi Islam Institusi Kepemilikan Pribadi Islam mengakui hak kepemilikan pribadi jika diperoleh melalui kerjanya sendiri; tetapi Islam berkeberatan dalam hubungannya dengan individu untuk mengambil apa yang bukan merupakan hak yang tidak berasal dari kerjanya sendiri dan dalam hubungannya dengan kepemilikan lahan, yang bukan hasil tanamannya sendiri. Kebijakan Peningkatan Pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran penting dalam ekonomi Islam; tetapi paket kebijakan yang pasti yang diadopsi untuk mencapainya merupakan suatu instrument penting, khususnya untuk mencapai keadailan distributive. Sistem Jaminan Sosial Dalam ekonomi Islam, semua anggota berhak memperoleh tingkat pendapatan minimum lepas dari tingkat kemampuan yang dimilikinya; yang berarti pemisahan antara kemampuan untuk memperoleh pendapat dengan hak seseorang untuk mendapatkan sarana-sarana penghidupan yang minimum. Masalah Kepemilikan Publik Sistem pasar bebas tidaklah memadai, bahkan juga tidak cukup mampu, untuk bisa mengoptimalkan konsumsi dan produksi social.

III Analisa Kritis

Review Penelitian Islam Dalam Perspektif Ekonomi Oleh Mujib Zunun @l-Misri@2008

10

Demikianlah uraian sekilas paradigma sistem ekonomi Islam. Dengan memahaminya, diharapkan umat Islam terdorong untuk menerapkannya dan sekaligus mengetahui perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalisme yang tengah diterapkan. Walaupun Syed Nawad Haidir Naqvi sangat vocal dalam mengkritik system ekonomi kapitalis, namun menurut reviewer ada segi positifnya selain negative. Adapun segi positifnya adalah : Kapitalisme itu memberikan kebebasan dan efisiensi. Maksudnya adalah kebebasan bersaing kepada pelaku bisnis tentang kualitas produk yang dipasarkan, dan mendorong pemerintah untuk bersikap adil, tidak korup dalam melihat realitas yang berlangsung dalam kebebasan bersaing di pasar. Kapitalisme menggairahkan dunia perekonomian dengan mendorong meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan produktifitas kerja, dan memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat. Mereka yang bekerja keras akan mendapatkan upah yang banyak, sementara yang malas bekerja tidak akan mendapatkan upah sesuai dengan produktifitas kerja. Persaingan dalam dunia kerja semakin ketat, maka orang akan berlomba-lomba meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA
Abdul, Mannan, Muhammad, (1993) Teori dan Praktek Ekonomi Islam (terj), Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta. Abenstein, William, dan Fogelman, Edwin, (1994), Isme-Isme Dewasa ini (terj), Erlangga, Jakarta. Al-‘Ashimi, Fahd bin Hamud, Khittotul Islam fi Mawarid al-Islam, Amman, Dar alFikr, 1995 Al-Kailani, Ibrahim Zaid dkk, Dirosah Fi al-Fikri al-‘Arabi al-Islami, (Amman, Dar al-Fikr, 1995). An-Nabhani, Taqiy Al-Din. 1990. An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam.. Beirut : Dar Al-Ummah. An-Nabhani. 2001. Nizham Al-Islam. Tanpa Tempat Penerbit : Mansyurat Hizb AlTahrir. At-Tariqi, Husain, Abdul, Abdullah, Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan, (Magistra Insania Press : Yogyakarta : 2004). Azhar Basyir, Ahamad, (1987) Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, BPFE, Yogyakarta Fakih, Mansour. 2001. Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Friedman, Milton, (1972), Capitalism and Freedom, The University of Chicago Press, California Husaini, S. Waqar Ahmed. 2002. Islamic Sciences. New Delhi : Goodwork Book. Ibnu Khalil, Atha`. 2000. Taisir Al-Wushul Ila Al-Ushul. Beirut : Darul Ummah.

Review Penelitian Islam Dalam Perspektif Ekonomi Oleh Mujib Zunun @l-Misri@2008

11

Koeters, Pauh Heinz, (1988), Tokoh-Tokoh Ekonomi Mengubah Dunia (terj), Gramedia, Jakarta Metwally, M.M., (1995), Teori dan Model Ekonomi Islam (terj), Bangkit Daya Insani, Jakarta Polle, Ross, (1997), Moralitas dan Modernitas (terj), Kanisius, Yogyakarta Strahm, Rudolf H. 1999. Kemiskinan Dunia Ketiga. Jakarta : CIDES Sudarsono, Heri, SE., Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Ekonisia UII Yogayakarta, 2002. Syed Nawab Haider Naqvi, Islam, Economics, and Society (Menggagas Ilmu Ekonomi Islam), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003. Yuliadi, Imamudin, SE., M.Si., Ekonomi Islam Sebuah Pengantar, (LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta : 2001), Zallum, Abdul Qadim. 2001. Demokrasi Sistem Kufur : Haram Mengambil, Menerapkan, dan Menyebarluaskannya. Bogor : Pustaka Thariqul Izzah.

Review Penelitian Islam Dalam Perspektif Ekonomi Oleh Mujib Zunun @l-Misri@2008

12


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5286
posted:1/13/2010
language:Indonesian
pages:12